Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Tahun 2025 belum Genap 2 Bulan, Ada 4 Pasien DBD di Tulungagung Meninggal, Dinkes Lakukan Fogging

    Tahun 2025 belum Genap 2 Bulan, Ada 4 Pasien DBD di Tulungagung Meninggal, Dinkes Lakukan Fogging

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung melakukan pengasapan (fogging) di SDN 2 Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025).

    Pengasapan ini dilakukan setelah seorang siswi kelas 5 meninggal dunia karena demam berdarah dengue (DBD).

    Sebelumnya, tim Dinkes juga melakukan pengasapan di lingkungan rumah korban yang juga di wilayah Desa Ketanon.

    Menurut Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes Tulungagung, Desi Lusiana Wardani, serangan DBD awal tahun ini dianggap mengkhawatirkan.

    Sebab mulai awal tahun 2025 sampai saat ini, Jumat (21/2/2025), tercatat ada 198 pasien, 4 di antaranya meninggal dunia.

    “Yang membuat data ini buruk, angka kematiannya cukup tinggi kalau dibandingkan tahun lalu (2024). Apalagi di tahun 2023, kita bisa menekan korban hanya 3 kasus meninggal dunia,” ungkap Desi, Jumat (21/2/2025).

    Desi menggambarkan, selama tahun 2024, terdapat 17 korban meninggal dunia karena DBD.

    Sementara saat ini setiap bulan ada 2 pasien yang meninggal dunia karena DBD.

    Jika mengacu para tren ini, secara persentase serangan DBD saat ini lebih buruk dari tahun lalu.

    “Memang angkanya masih lebih besar di tahun 2024, tapi dari trennya, persentase korban saat ini lebih tinggi,” jelasnya.

    Lanjut Desi, Dinkes menindaklanjuti setiap kasus dengan penyelidikan epidemi.

    Secara nonmedis Dinkes juga bergerak di lapangan, seperti memantau keberadaan jentik nyamuk di lingkungan pasien.

    Terbukti dari kasus terakhir di Desa Ketanon ini, petugas kesehatan menemukan jentik nyamuk yang menjadi indikasi adanya nyamuk sebagai sumber penularan.

    “Kami sebenarnya prihatin jika sudah ada kasus seperti ini. Kemarin-kemarin kami sudah mengimbau masyarakat untuk  melakukan kegiatan PSN (pemberantasan sarang nyamuk),” ujar Desi.

    Sebelum melakukan pengasapan, Dinkes meminta lingkungan melakukan PSN.

    Sebab pengasapan hanya membunuh nyamuk dewasa, sementara telur dan jentik nyamuk tidak akan mati dengan pengasapan.

    Setelah sarang nyamuk diberantas, artinya jentik dan telur nyamuk sudah tidak ada, maka nyamuk dewasa diberantas dengan pengasapan.

    Tahun 2024 telah dilakukan gerakan PSN massal di tengah serangan DBD yang masif.

    Gerakan ini dipimpin langsung sekretaris daerah (sekda) setiap hari Jumat.

    Bahkan PSN massal ini dilakukan sampai 3 hari menjelang Lebaran.

    “Tahun ini sebenarnya sudah ada imbauan dari sekda untuk melakukan PSN. Mungkin ini perlu disampaikan ke pemegang kebijakan, seperti kepala desa dan yang lainnya,” tegas Desi.

    Desi menyayangkan, PSN dilakukan setelah terjadi kasus DBD yang menyebabkan kematian.

    Padahal berkaca dari tahun sebelumnya, PSN bisa menurunkan angka DBD hingga 80 persen.

    Melihat kejadian di sekolah, Desi akan bersurat ke Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag agar melakukan PSN di lingkungan pendidikan.

  • Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah, Suzuki Bersyukur Ada Makan Bergizi Gratis

    Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah, Suzuki Bersyukur Ada Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia tengah memperketat pengeluaran, dan menerapkan efisiensi di setiap lembaga pemerintahan. Rupanya langkah ini ikut berpengaruh pada bisnis Suzuki Indonesia, terutama untuk segmen fleet atau kendaraan perusahaan.

    “Memang ada beberapa sektor yang tertunda, dan itu berdampak pada kita. Bahkan kita sudah merasakannya per Januari 2025 kemarin, dan ini ada lembaga pemerintahan yang menahan pembeliannya sampai 100 unit,” ucap Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa

    Meski demikian, perempuan yang kerap disapa Ica ini bersyukur pemerintah masih memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena Suzuki Indonesia ikut mendapat berkah dari program tersebut.

    “Kita ada makan gratis (terpilih untuk pengadaan unit dari Suzuki-Red), seperti yang tadi saya sampaikan base 3 kami sudah kontribusi 600 unit, dan ini akan berlanjut. Karena pemerintah menargetkan menciptakan 5.000 dapur, itu membutuhkan 2 kendaraan, kalau dikali dua kendaraan menjadi 10.000 unit butuhnya,” ujar Ica.

    “Selanjutnya fokus pemerintah juga ada cek kesehatan gratis, kita ada mobil pelayanan kesehatan seperti APV, dan dinas kesehatan itu selalu beli. Selain itu pemerintah akan membangun rumah sakit tipe D, dan kalau RS tipe D sudah terbayang akan seperti apa, kan itu ambulance-nya sekelas APV, jadi kita fokus ke situ,” Ica menambahkan.

    Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi Andika

    Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan rasa bersyukurnya, karena setidaknya Suzuki dipercaya untuk menyediakan kendaraan operasional untuk pemerintah.

    “Perbandingan antara Goverment dan Corporate, dalam setahun kita bisa menjual 3.600 unit kendaraan untuk Goverment. Ini paling banyak permintaan untuk New Carry dan Suzuki APV. Namun kendaraan paling banyak yang terjual untuk segmen Fleet itu New Carry, persentase-nya 50 persen New Carry, baru APV, XL7 dan Ertiga,” kata Ica.

    Sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

    Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

    Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah.

    (lth/dry)

  • Petugas Gabungan Jaga Kantor Pemkab Mojokerto Saat Pelantikan Bupati di Jakarta

    Petugas Gabungan Jaga Kantor Pemkab Mojokerto Saat Pelantikan Bupati di Jakarta

    Mojokerto (beritajatim.com) – Ratusan petugas gabungan disiagakan di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pada Kamis (20/2/2025), meskipun pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Apel Gelar Pasukan digelar di halaman Pemkab Mojokerto, diikuti oleh personel dari Polres Mojokerto, Kodim 0815 Mojokerto, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, dan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto. Apel ini dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mojokerto, Kompol Hendro Susanto.

    Di halaman Kantor Pemkab Mojokerto, ratusan karangan bunga berjejer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak swasta, dan instansi lainnya. Karangan bunga tersebut berisi ucapan selamat atas dilantiknya Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih.

    Kabag Ops Polres Mojokerto, Kompol Hendro Susanto, mengatakan bahwa Apel Gelar Pasukan digelar dalam rangka Pelantikan Kepala Daerah. “Walaupun pelantikan di Jakarta, tetap untuk Kantor Pemkab Mojokerto dilaksanakan pengamanan terkait dengan kesiapsiagaan kita,” ungkapnya.

    Pengamanan di Kantor Pemkab Mojokerto bertujuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Sebanyak 150 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan area kantor yang berlokasi di Jalan A Yani, Kota Mojokerto.

    “Dari masing-masing pengamanan, kita libatkan dari rekan TNI, Satpol PP, Dishub, Dinkes, dan BPBD. Untuk sementara kita lihat perkembangan situasi, untuk hari ini kami siapkan 150 personil. Untuk tiga hari ke depan kita lihat situasi dan perkembangan yang ada, antisipasi tetap kita siagakan satu kompi,” katanya. [tin/beq]

  • Jadi Ancaman, Pemerintah Tekankan Regulasi Ketat Atur Lemak Trans dan Garam

    Jadi Ancaman, Pemerintah Tekankan Regulasi Ketat Atur Lemak Trans dan Garam

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyakit jantung dan tekanan darah tinggi semakin menjadi ancaman utama bagi masyarakat Indonesia. Konsumsi garam berlebih dan lemak trans buatan merupakan dua faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka penyakit kardiovaskular (PKV), seperti serangan jantung dan strok. 

    Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, hampir 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), yang sebenarnya dapat dicegah dengan pola makan sehat. PKV sendiri merenggut hampir 800.000 nyawa setiap tahunnya.

    Menurut Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof Asnawi Abdullah, kebijakan pengendalian garam dan lemak trans bukan hanya langkah kesehatan masyarakat, tetapi juga strategi yang efektif dalam menekan laju peningkatan pembiayaan sistem kesehatan nasional.

    “Kita melihat beberapa negara yang telah memiliki regulasi pembatasan kadar garam dan eliminasi lemak trans dapat secara signifikan mampu menekan angka kematian akibat PKV serta berdampak positif mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional,” kata Asnawi saat ditemui di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

    Ia melanjutkan, dengan adanya kebijakan pengendalian garam dan lemak trans yang tepat, ia meyakini bisa membantu masyarakat hidup lebih sehat dan berpotensi menekan eskalasi pembiayaan belanja kesehatan yang telah mencapai 7,8% per tahun, dalam 10 tahun terakhir.

    Sementara itu, hasil analisis efektivitas pembiayaan yang dilakukan oleh Dr Marklund dari Johns Hopkins University dan The George Institute, dengan dukungan dari resolve to save lives (RTSL) menunjukkan, penghapusan lemak trans dapat menghemat biaya kesehatan hingga US$ 213 juta dalam 10 tahun pertama serta menyelamatkan lebih dari 115.000 nyawa jika kebijakan ini diterapkan pada 2025. 

    Penelitian tersebut menegaskan, kebijakan gizi yang bertujuan mencegah PTM tidak hanya dapat mengurangi kematian dini, tetapi juga menekan biaya kesehatan akibat penyakit yang berkaitan dengan pola makan tidak sehat.

    Sejumlah negara telah sukses menerapkan kebijakan serupa, dan Indonesia dinilai perlu segera mengambil langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pola makan tidak sehat. 

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dr Sukadiono menekankan, pengendalian konsumsi garam dan lemak tidak sehat memerlukan kerja sama lintas sektor.

    “Kita menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi ini dapat dicegah. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung ketersediaan pilihan makanan yang lebih sehat serta meningkatkan edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam memilih makanan yang baik bagi kesehatan mereka,” tuturnya.

    Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes), Dr Muhammad Subuh menambahkan, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung kebijakan ini.

    “Dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan ini. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai sektor, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, kita bisa mempercepat pencapaian target kesehatan nasional yang lebih baik,” pungkasnya.

    Untuk itu, kebijakan pengendalian garam dan lemak trans buatan merupakan dua faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka penyakit kardiovaskular.

  • Pemkab Lamongan Intensifkan Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Turunkan Stunting

    Pemkab Lamongan Intensifkan Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Turunkan Stunting

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus meningkatkan intervensi spesifik dan sensitif dalam menangani kasus stunting. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan memastikan penanganan yang tepat sasaran.

    Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Nur Indra Tsani Husaini, menegaskan bahwa upaya ini sangat penting mengingat dampak jangka panjang stunting bagi anak-anak di Indonesia.

    “Stunting adalah permasalahan yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi anak di Indonesia. Maka dari itu terus dilakukan rapat koordinasi evaluasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, guna merealisasikan program penurunan stunting di Kabupaten Lamongan dan penanganan yang tepat sasaran,” ujar Indra, usai rapat koordinasi evaluasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, di Ruang Maharani Dinas Kesehatan Lamongan, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Indra, pencegahan stunting memerlukan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah telah menetapkan lima pilar pencegahan stunting dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting, yaitu:

    Komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Kemudian, gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi.

    Pada intervensi spesifik, Pemkab Lamongan memastikan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, serta makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dengan gizi kurang.

    “Intervensi stunting pada balita harus dilaksanakan pada sasaran di hulu yaitu sejak mengalami weight faltering dan berat badannya rendah, agar tidak menjadi akut maupun kronis sehingga menjadi stunting,” tambahnya.

    Indra juga menekankan bahwa Pemkab Lamongan tidak hanya fokus pada penanganan penderita stunting, tetapi juga memberikan edukasi kepada orang tua hingga remaja. Beberapa program intervensi spesifik yang telah dilakukan meliputi:

    Program 1-10-100. Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa (Monalisa Berdansa). Gerakan Bersama Cegah Ibu Hamil Anemia. Tinggal Klik Informasi Seputar Kesehatan Ibu Hamil (Tilik Insert Bumil), serta Forum Gemar Makan Ikan (Forikan).

    Selanjutnya,audit Kasus Stunting tingkat Kecamatan. Pemberian Sertifikat untuk Ibu Menyusui.
    Pendataan Keluarga Berisiko Stunting. Selain itu, intervensi sensitif juga telah diterapkan melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan Remaja Sehat Bersama Dapur Sehat Atasi Stunting (Resa Bersama Dashat).

    Hasilnya, angka stunting di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2023, angka stunting turun menjadi 9,4% dari sebelumnya 27,5% di tahun 2022.

    Berdasarkan laporan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) bulan Desember 2024, tercatat di Kota Soto terdapat 2.886 balita stunting (4,76%), 4.124 balita underweight (6,78%), dan 2.857 balita wasting (4,71%).

    Upaya ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Lamongan dalam menurunkan angka stunting melalui strategi yang terencana dan terintegrasi. [fak/suf]

  • Pola Makan Tinggi Gula, Garam dan Lemak Dikhawatirkan Picu Krisis Kesehatan di Indonesia – Halaman all

    Pola Makan Tinggi Gula, Garam dan Lemak Dikhawatirkan Picu Krisis Kesehatan di Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA –  Pemerintah menyoroti pola makan tidak sehat yang terjadi di masyarakat.

    Konsumsi makanan tinggi gula, garam dan lemak dikhawatirkan memicu krisis kesehatan.

    Konsumsi garam berlebih dan lemak trans buatan merupakan dua faktor risiko utama terjadi penyakit jantung dan tekanan darah tinggi.

    Penyakit kardiovaskular (PKV) seperti  serangan jantung dan stroke menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, merenggut hampir 800.000 nyawa setiap tahunnya.

    Sebagai upaya menangani krisis ini, pemerintah menggandeng dan pakar kesehatan serta lembaga terkait untuk mendesak inisiatif gizi yakmi penghapusan lemak trans dan  pengurangan garam.

    Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D., menuturkan, kebijakan pengendalian garam dan lemak trans bukan hanya langkah kesehatan masyarakat, pengendalian faktor risiko, tetapi juga strategi terbukti efektif menekan laju peningkatan pembiayaan sistem kesehatan nasional.

    “Kami Kemenkes melihat beberapa negara yang telah memiliki regulasi pembatasan kadar garam dan eliminasi lemak trans dapat secara  signifikan mampu menekan angka kematian akibat PKV. Ini mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional,” kata dia saat ditemui di JW Marriot Hotel Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat membantu masyarakat hidup lebih sehat dan berpotensi menekan eskalasi pembiayaan belanja kesehatan yang telah mencapai 7.8 persen per tahun dalam 10 tahun terakhir.

    Pihaknya  berupaya fokus pada pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat.

    Berbagai negara telah sukses menerapkan kebijakan serupa, dan Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pola makan tidak sehat.

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dr. dr. Sukadiono, M.M menekankan, pengendalian konsumsi garam dan lemak tidak sehat memerlukan kerja sama lintas sektor.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung ketersediaan pilihan makanan yang lebih sehat serta meningkatkan edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam memilih makanan yang baik bagi kesehatan mereka,” ujarnya.

    Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini.

    Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) Dr. Moh. Subuh, MPPM menambahkan  peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung kebijakan ini.

    “Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan ini. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai sektor, termasuk akademisi, dan masyarakat sipil, kita bisa mempercepat pencapaian target kesehatan nasional yang lebih baik,” katanya.

    Pertemuan ini menandai langkah besar dalam transformasi kebijakan pangan nasional guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat, mengurangi jumlah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah serta mengurangi beban ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan PTM.

  • Warga Magetan Meninggal Akibat DBD, Keluarga Keluhkan Sulitnya Akses Perawatan

    Warga Magetan Meninggal Akibat DBD, Keluarga Keluhkan Sulitnya Akses Perawatan

    Magetan (beritajatim.com) – Suyanti (33) warga Lingkungan Jenglong, Kelurahan/Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, meninggal dunia akibat demam berdarah dengue (DBD). Istri Sudarmono (37) itu diduga terlambat mendapatkan kamar perawatan hingga terkendala dalam proses penyembuhan.

    Suyanti awalnya mengalami gejala pusing dan nyeri sendi. Suaminya segera membawanya ke dokter praktik, tetapi kondisi tidak membaik. Pemeriksaan di Puskesmas Parang menunjukkan penurunan trombosit, sehingga ia disarankan untuk dirawat di RSUD dr. Sayidiman, Magetan.

    Namun, keterbatasan fasilitas menjadi kendala. “Saya sudah menunggu berjam-jam, tetapi tetap tidak ada kamar kosong,” ungkap Sudarmono, Rabu (19/2/2025).

    Karena kondisinya semakin memburuk, keluarga akhirnya merujuk Suyanti ke rumah sakit swasta di Ponorogo. Meski mendapat perawatan intensif, ia menghembuskan napas terakhir pada Selasa pagi (18/2/2025) pukul 09.30 WIB.

    “Kami tidak menyangka, hanya sakit tiga hari, tetapi istri saya meninggal. Selama ini dia sehat dan jarang sakit,” kata Sudarmono.

    Kepala Puskesmas Parang, dr. Afnie Febriana, mengonfirmasi bahwa Suyanti sempat diperiksa sebelum dirujuk ke rumah sakit.

    “Trombositnya turun dan kadar gula darahnya tinggi, sehingga kami rujuk. Sayangnya, kamar di RSUD penuh dan keluarga memilih rumah sakit swasta,” ujarnya.

    Data Puskesmas Parang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Februari 2025, terdapat enam kasus DBD di wilayah tersebut, dengan satu pasien meninggal dunia. Petugas kesehatan saat ini melakukan pelacakan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

    Sementara itu, Kabid P2P Dinas Kesehatan Magetan, Suwantiyo, menyebut bahwa pihaknya masih menunggu hasil rekam medis dari rumah sakit tempat Suyanti dirawat. “Menurut laporan awal, pasien memiliki penyakit penyerta, yakni cairan di paru-paru dan kadar gula darah tinggi,” katanya.

    Sudarmono berharap kejadian ini menjadi perhatian pemerintah daerah hingga pusat. “Jangan sampai ada korban DBD lain yang meninggal dunia hanya karena sulit mendapatkan layanan kesehatan,” pintanya.

    Meninggalnya Suyanti meninggalkan duka bagi keluarganya, terutama bagi anaknya yang masih bersekolah di tingkat dasar. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pencegahan DBD serta peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. [fiq/suf]

  • 2.652 Pendaftar PKG di DIY Baru Terlayani 30 Persen Yogyakarta 19 Februari 2025

    2.652 Pendaftar PKG di DIY Baru Terlayani 30 Persen Yogyakarta 19 Februari 2025

    2.652 Pendaftar PKG di DIY Baru Terlayani 30 Persen
    Tim Redaksi
     
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Pendaftar Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (
    DIY
    ) 2.652 baru 30 persen terlayani.
    Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie mengatakan target PKG dari pemerintah pusat ke daerah pada 2025 adalah 55 persen dari jumlah penduduk.
    Saat ini, jumlah pendaftar PKG di DIY sebanyak 2.652 dan yang baru terlayani sebanyak 30 persen.
    “Hari ini sekitar 2.652 pendaftar. Yang terlayani memang baru sekitar 30 persen. Ini kan pelaksanaan baru 1 minggu secara resmi, kami berharap itu bisa tercapai,” katanya, Selasa (18/2/2025).
    Dia mengungkapkan dari 2.652 pendaftar, baru 30 persen terlayani disebabkan aplikasi Satu Sehat belum berjalan maksimal. Saat digunakan beramai-ramai mengalami kendala.
    Namun, hal itu menurut dia bukan menjadi masalah, tetapi memperlambat pendaftaran.
    Pembajun menyampaikan, dalam pelaksanaan PKG dibutuhkan bahan-bahan untuk tes sekali pakai.
    “Dukungan pelayanan ini seperti bahan habis pakai harus dipersiapkan. Sampai saat ini teman-teman masih menggunakan bahan yang ada. Karena penyediaan atau anggaran untuk membeli atau pengedaan sarananya harus diperhitungkan dan betul betul direncanakan dengan baik supaya cukup sampai di akhir tahun,” jelasnya.
    Terkait bahan pemeriksaan sekali pakai ini Pembajun mengungkapkan kondisi di Puskesmas sudah sangat terbatas, sehingga menggunakan bahan-bahan cadangan di Puskesmas.
    “Ini kan perintahnya mendadak, padahal kalau kami membuat perencanaan kan satu tahun sebelumnya, nah ini kan saat ini februari harus jalan. Jadi sekarang saya katakan hampir semua puskesmas memakai bahan habis pakai cadangan di Puskesmas,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kabupaten Madiun Sepi Peminat, Ini Kendalanya

    Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kabupaten Madiun Sepi Peminat, Ini Kendalanya

    Madiun (beritajatim.com) – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digulirkan di Kabupaten Madiun sejak dua minggu lalu masih minim peminat. Padahal, program ini merupakan salah satu andalan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.

    Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Soelaiman, mengungkapkan bahwa rata-rata hanya ada 5 hingga 10 pasien yang memanfaatkan layanan ini di masing-masing puskesmas.

    “Estimasi kami ada 150 orang yang ulang tahun per hari. Tetapi realitanya hanya 5 sampai 10 orang,” ujar dr. Soelaiman saat ditemui di Puskesmas Gemarang, Rabu (19/2/2025).

    Di Kabupaten Madiun sendiri, terdapat 26 puskesmas yang menyediakan layanan PKG secara serentak. Namun, kendala utama dalam pemanfaatan layanan ini adalah keharusan menggunakan aplikasi Satu Sehat sebelum mengakses layanan.

    “Sudah kami sosialisasikan di desa. Kendalanya karena harus pakai aplikasi Satu Sehat sebelum menggunakan PKG. Sehingga tidak semua masyarakat tahu aplikasi tersebut,” katanya.

    Meski demikian, seluruh puskesmas di Kabupaten Madiun telah memiliki Integrasi Layanan Primer, yang mencakup tingkat desa, kecamatan, hingga wilayah sekitar puskesmas. Upaya sosialisasi terus digencarkan, termasuk melalui posyandu.

    “Kami terus memaksimalkan sosialisasi hingga ke posyandu. Sembari diantisipasi manual. Masyarakat bisa langsung datang ke puskesmas maupun bisa pakai aplikasi. Kalau tidak bisa akan kami bantu,” pungkas dr. Soelaiman.

    Dengan terus meningkatnya sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami manfaat PKG dan memanfaatkannya secara optimal untuk menjaga kesehatan mereka. [fiq/but]

  • Konsumsi GGL Tinggi di Indonesia, Perlukah Label Makanan Sehat di Restoran?

    Konsumsi GGL Tinggi di Indonesia, Perlukah Label Makanan Sehat di Restoran?

    Jakarta –

    Pengetatan regulasi makanan dan minuman tinggi gula garam dan lemak (GGL) diusulkan tidak hanya berjalan pada pangan olahan, melainkan juga pangan siap saji. Artinya, termasuk di sejumlah restoran atau rumah makan Indonesia.

    Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Muhammad Subuh menilai kasus diabetes hingga hipertensi akan terus sulit tertangani bila kebiasaan masyarakat dalam konsumsi tinggi GGL belum berhasil ditekan.

    “Karena upaya preventif sangat berdekatan dengan hal yang kita sebut budaya dan perilaku, kebiasaan konsumsi tinggi GGL ini menjadi suatu masalah besar,” jelasnya dalam konferensi pers, Selasa (19/2/2025).

    Subuh menilai perlu ada penetapan label pada restoran-restoran yang memiliki kandungan tinggi GGL. Hal ini juga dibarengi dengan edukasi risiko yang tercantum dalam setiap menu makanan.

    “Misalnya di restoran-restoran dan menu tertentu, ada warning berisiko jantung, hipertensi, dan kolesterol, sehingga perlu dibatasi konsumsinya,” usul Subuh.

    Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kebijakan Kesehatan Prof Asnawi Abdullah mengaku pihaknya masih mengkaji berbagai kemungkinan pengetatan GGL. Termasuk kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan hingga kemungkinan penerapan ‘Nutri-Level’ di pangan olahan maupun siap saji.

    Aturan tersebut nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk turunan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

    “Kita juga sambil mempelajari praktik baik dari negara-negara lain, dan di negara-negara lain yang telah diterapkannya itu, kita lihat bagaimana studi kebijakan di depan mereka, lalu apa kekurangan, supaya kita tidak mengulangi hal yang sama di negara lain,” terangnya kepada detikcom, Selasa (19/2).

    “Benchmarking kita lakukan dan kita coba lihat plus minusnya, dan apa yang bisa kami adopsi, kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan konteks kita,” pungkas dia.

    (kna/kna)