Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Awal Mula Kaki Pasien Diabetes di Medan Diamputasi, Keluarga Menduga Dokter Lakukan Malapraktik – Halaman all

    Awal Mula Kaki Pasien Diabetes di Medan Diamputasi, Keluarga Menduga Dokter Lakukan Malapraktik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Beredar viral di media sosial dugaan malapraktik yang dilakukan pihak Rumah Sakit Mitra Sejati, Medan, Sumatra Utara.

    Keluarga pasien kaget lantaran kaki korban diamputasi sedangkan perjanjian dokter hanya jari kaki yang diamputasi.

    Diketahui, pria yang menjalani operasi menderita sakit diabetes.

    Dinas Kesehatan Sumatera Utara telah memeriksa dokter serta perawat yang melakukan tindakan operasi.

    Kepala Dinkes Sumut, Faisal Hasrimy, mengaku telah mendengar insiden tersebut beberapa hari lalu dan langsung melakukan pemeriksaan.

    “Jadi kami Dinkes begitu dapat informasi dari masyarakat kita langsung melakukan pemeriksaan mulai dari kendali mutu hingga mengecek prosedur yang dikerjakan RS Mitra Sejati,” ungkapnya, Selasa (4/3/2025). 

    Ia menerangkan operasi amputasi jari kaki dilakukan pada Senin (24/2/2025) atas persetujuan pasien.

    “Jadi dari informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit bahwa prosedur sudah dijalankan.”

    “Memang yang kebetulan si ibu ini ada riwayat diabetes, nah tinggi 449, ya. Namun, pada saat diambil tindakan operasi, ternyata jaringan itu yang mati sudah menyebar ke atas bukan hanya di jari saja,” lanjutnya.

    Perawat sempat mencari keluarga untuk melakukan konfirmasi terkait amputasi lanjutan.

    “Nah pada saat mau di konfirmasi kembali, keluarga ibu itu enggak di dekat ruang operasi. Sementara, inikan harus diambil tindakan. karena, sedang proses operasi berjalan tapi dipanggil beberapa kali keluarganya enggak ada yang hadir,” tuturnya.

    Pihak keluarga merasa keberatan lantaran kaki korban diamputasi tanpa kesepakatan.

    “Itulah posisinya, nah di sinilah keberatan keluarganya. Kenapa penjelasan awal yang diamputasi jari kaki kenapa sampai ke kaki,” ucapnya.

    Pihak rumah sakit dan keluarga korban telah melakukan mediasi.

    “Tapi ini sudah ada pertemuan dan dibicarakan. Kita pun dari rumah sakit, ini sudah kita sampaikan ke kita lakukan pemeriksaan nanti akan kita lakukan evaluasi,” lanjutnya.

    Dinkes mendalami dugaan kelalian yang dilakukan perawat serta dokter.

    “Nanti temuan-temuan apa yang kita dapatkan akan kita publish. Karena saat ini tim kami serang melakukan pengecekan apakah ini memang ada kelalaian, atau apa karena salah prosedural. Ini sedang proses tim sedang bekerja,” sambungnya.

    Pasien yang mengalami amputasi telah menerima keputusan dokter, namun keluarga masih melayangkan protes ke rumah sakit.

    “Jadi hasil mediasi, kalau menurut management rumah sakit, ke tim kami, si ibu sudah menerima legowo, tapi yang belum menerima suami dan pengacara,” pungkasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunMedan.com dengan judul Viral Dokter Diduga Lakukan Amputasi Kaki Pasien Tanpa Izin, Begini Kata RS Mitra Sejati Medan

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunMedan.com/Annisa Ramadhani)

  • Awal Mula Kaki Pasien Diabetes di Medan Diamputasi, Keluarga Menduga Dokter Lakukan Malapraktik – Halaman all

    Diduga akibat Malapraktik, Pasien Diabetes di Medan Kehilangan Kaki Saat Operasi Amputasi Jari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang wanita berinisial JS (43) diduga menjadi korban malapraktik salah satu dokter di Rumah Sakit Mitra Sejati, Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut).

    Sebuah video yang viral memperlihatkan seorang pasien diabetes diduga menjadi korban malapraktik.

    Menurut keputusan dokter bersama keluarga, pasien seharusnya menjalani amputasi pada jari kakinya yang terluka.

    Namun, setelah operasi selesai, keluarga pasien terkejut karena bukan hanya jari kaki yang diamputasi, melainkan juga kaki pasien.

    Akibat kejadian ini, keluarga korban menuntut pihak rumah sakit untuk bertanggung jawab.

    “Saya menuntut direktur RS ini karena saudara saya kakinya dipotong, dipotong kakinya,” kata seorang pria dalam video viral, Selasa (4/3/2025). 

    Sementara itu, perekam video tersebut juga mengungkapkan bahwa amputasi seharusnya hanya dilakukan pada jari korban.

    “Gak ada bilang, jari kakinya dioperasi okelah kami setuju, dioperasilah hari Kamis. Dibawa ke ruang operasi rupanya kaki dipotong tanpa sepengetahuan,” kata pria lain yang merekam video itu.

    Respons Dinas Kesehatan Sumut

    Di sisi lain, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara telah buka suara.

    Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Faisal Hasrimy menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendengar informasi tersebut beberapa hari lalu.

    Setelah mengetahui informasi tersebut, pihaknya langsung mendatangi pihak rumah sakit dan menggelar mediasi kepada korban dan RS Mitra Sejati.

    “Jadi kami Dinkes begitu dapat informasi dari masyarakat kita langsung melakukan pemeriksaan mulai dari kendali mutu hingga mengecek prosedur yang dikerjakan RS Mitra Sejati,” terangnya, Selasa (4/3/2025), dikutip dari Tribun-Medan.com.

    Faisal pun menceritakan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin (24/2/2025). Atas persetujuan pasien, dokter di RS Mitra Sejati melakukan tindakan operasi amputasi jari kaki pasien. 

    “Jadi dari informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit bahwa prosedur sudah dijalankan. Memang yang kebetulan si ibu ini ada riwayat diabetes nah tinggi 449 ya. Namun, pada saat diambil tindakan operasi, ternyata jaringan itu yang mati sudah menyebar ke atas bukan hanya di jari saja,” katanya. 

    Namun, pada saat akan dikonfirmasi kembali, kata Faisal, pihak keluarga tidak ada di dekat ruangan operasi.

    “Nah, pada saat mau dikonfirmasi kembali, keluarga ibu itu enggak di dekat ruang operasi. Sementara, inikan harus diambil tindakan. karena, sedang proses operasi berjalan, tapi dipanggil beberapa kali keluarganya enggak ada yang hadir,” katanya.

    Sementara itu, keluarga merasa keberatan karena pihak rumah sakit diduga tidak memberikan konfirmasi sebelum melakukan amputasi kaki.

    “Itulah posisinya, nah di sinilah keberatan keluarganya. Kenapa penjelasan awal yang diamputasi jari kaki kenapa sampai ke kaki,” katanya. 

    Namun, kata Faisal, sudah ada pertemuan antara keluarga pasien dan juga pihak rumah sakit.

    “Tapi ini sudah ada pertemuan dan dibicarakan. Kita pun dari rumah sakit, ini sudah kita sampaikan ke kita lakukan pemeriksaan nanti akan kita lakukan evaluasi,” katanya.

    Ia menyatakan bahwa meskipun prosedur telah dijalankan, evaluasi terhadap rumah sakit tetap akan dilakukan.

    “Nanti temuan-temuan apa yang kita dapatkan akan kita publish. Karena saat ini tim kami serang melakukan pengecekan apakah ini memang ada kelalaian, atau apa karena salah prosedural. Ini sedang proses tim sedang bekerja,” katanya.

    Selain itu, berdasarkan hasil mediasi, pihak rumah sakit mengklaim bahwa pasien telah menerima tindakan tersebut, tetapi keluarga masih belum menerimanya.

    “Jadi hasil mediasi, kalau menurut management rumah sakit, ke tim kami, si ibu sudah menerima legowo, tapi yang belum menerima suami dan pengacara,” katanya.

    Faisal Hasrimy menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit apabila terdapat kesalahan.

    “Jadi sekarang belum ada sanksi baik itu ke dokter atau rumah sakit. Karena pemeriksaan masih diproses,” katanya.

    Suami Korban Melapor kepada Polda Sumut

    Suami korban, Everedy Sembiring (49), telah melaporkan salah satu dokter RS tersebut kepada Polda Sumut.

    Laporan Polisi ini tertulis dalam bukti laporan LP/ B/303/III/SPKT Polda Sumut tertanggal 3 Maret 2025.

    Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan segera menindaklanjutinya.

    “Laporannya sudah diterima dan tentunya akan ditindaklanjuti, akan diproses,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon, Selasa (4/3/2025).

    Berdasarkan bukti laporan (LP), Everedy Sembiring membawa istrinya, JS, ke RS tersebut pada Minggu, 23 Februari 2025.

    Jari telunjuk kaki sebelah kanan JS mengalami luka hingga membuat jari kakinya itu menghitam akibat terkena paku.

    Pada Senin (24/2/2025) sekira pukul 15.00 WIB, Everedy menandatangani surat persetujuan operasi jari telunjuk istrinya. Setelah itu, JS dibawa ke ruang operasi.

    Saat Everedy menunggu bersama anaknya, ia dipanggil oleh perawat sekira pukul 18.00 WIB.

    Everedy sangat kaget ketika perawat tiba-tiba menyerahkan kaki kanan istrinya yang telah diamputasi hingga bagian lutut.

    Akibatnya, sang istri mengalami cacat permanen karena setengah kaki kanannya diamputasi, diduga tanpa persetujuan.

    (Tribunnews.com/Falza) (Tribun-Medan.com/Fredy Santoso)

  • 1 RSUD dan 3 Puskesmas di Kota Bekasi Terdampak Banjir

    1 RSUD dan 3 Puskesmas di Kota Bekasi Terdampak Banjir

    Jakarta

    Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah titik di Jabodetabek. Aktivitas warga tersendat, bahkan lumpuh di sebagian wilayah, karena permukiman, pusat perbelanjaan hingga fasilitas kesehatan terendam banjir.

    Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Aji mengatakan setidaknya 4 fasilitas kesehatan di Kota Bekasi, Jawa Barat terdampak akibat banjir.

    “Info yang masuk ke kita, 1 RSUD Chasbullah, 3 PKM,” kata Aji saat dihubungi detikcom, Selasa (5/3/2025).

    Adapun fasilitas kesehatan yang terdampak yakni:

    RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota BekasiPuskesmas Jati RasaPuskesmas Jaka SetiaPuskesmas Jaka Mulya

    Belum diketahui kondisi puskesmas yang terdampak. Namun pihak pusat krisis kesehatan Kemenkes menyebut telah melakukan kaji cepat dan kondisinya masih bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

    (kna/kna)

  • 4
                    
                        Ini Alasan RSU Mitra Sejati Medan Amputasi Kaki Pasien Tanpa Izin…
                        Medan

    4 Ini Alasan RSU Mitra Sejati Medan Amputasi Kaki Pasien Tanpa Izin… Medan

    Ini Alasan RSU Mitra Sejati Medan Amputasi Kaki Pasien Tanpa Izin…
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) menanggapi dugaan malpraktik yang dialami JS (43), seorang ibu rumah tangga yang kakinya diamputasi oleh
    RSU Mitra Sejati Medan
    tanpa persetujuan keluarga.
    Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, menyatakan pihaknya telah mengirimkan tim untuk menelusuri kejadian tersebut.
    Berdasarkan keterangan manajemen rumah sakit, JS awalnya mengalami luka di jari telunjuk kaki kanan akibat tertusuk paku.
    Namun, JS memiliki riwayat Diabetes Mellitus dengan kadar gula darah yang sangat tinggi, mencapai 449 mg/dl, sehingga mengalami infeksi berat yang menyebabkan kematian jaringan.
    “Sesuai dengan prosedur medis, amputasi diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi ke bagian tubuh lain yang lebih luas,” ujar Faisal, Selasa (4/3/2025).
    Faisal menjelaskan bahwa pihak rumah sakit telah mendapatkan izin dari keluarga untuk mengoperasi jari-jari yang terluka.
    Namun, saat operasi berlangsung, ditemukan jaringan mati yang meluas hingga ke betis.
    “Saat itu, rumah sakit mencoba mengonfirmasi ke keluarga, tapi mereka tidak ada di lokasi meski sudah dipanggil beberapa kali. Karena itu, rumah sakit mengambil langkah berikutnya (operasi hingga ke betis),” kata Faisal.
    Pihaknya kini masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tindakan rumah sakit dan tim medis terkait.
    Sebelumnya, JS diduga menjadi korban malpraktik karena kakinya diamputasi tanpa sepengetahuan keluarga. Kuasa hukum korban, Hans Benny Silalahi, menyatakan bahwa JS awalnya datang ke rumah sakit pada Minggu (23/2/2025) untuk mengobati luka di jari telunjuk kaki kanan.
    Setelah diperiksa, dokter menyarankan JS untuk menginap agar dapat menjalani operasi keesokan harinya.
    Sekitar pukul 15.00 WIB keesokan harinya, suami JS menandatangani dua berkas persetujuan operasi dan pembiusan untuk tindakan pada jari kaki.
    Namun, keluarga terkejut saat mengetahui bahwa kaki JS diamputasi hingga bagian betis.
    “Nah, setelah itu, keluarga semua terkejut rupanya bukan jari-jari yang dioperasi tapi kaki JS diamputasi dari bagian betis,” ujar Hans.
    Tidak terima dengan tindakan tersebut, suami JS melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Hans menyatakan bahwa pihaknya juga akan mengadukan masalah ini ke Mabes Polri, Kementerian Kesehatan, dan DPR RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakpus gencarkan PSN untuk atasi DBD

    Jakpus gencarkan PSN untuk atasi DBD

    Cek benda-benda yang dapat menampung air, apakah ada jentik nyamuk atau tidak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggencarkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) untuk mengatasi Demam Berdarah Dengue (DBD) yang mengalami kenaikan kasus pada awal 2025.

    “Cek benda-benda yang dapat menampung air, apakah ada jentik nyamuk atau tidak,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan (Kasudinkes) Jakarta Pusat Rismasari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, data kasus DBD di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus) dari bulan Januari sampai 27 Februari 2025 sebanyak 138 kasus yang tersebar di delapan kecamatan.

    Dari delapan kecamatan yang berada di Jakpus, Cempaka Putih menjadi terbanyak ditemukan kasus DBD, yaitu mencapai 40 kasus, disusul Kecamatan Johar Baru dengan 23 kasus.

    Selain itu Kecamatan Tanah Abang juga cukup banyak penderita DBD dengan jumlah 21 kasus. Selanjutnya Kecamatan Senen (19), Sawah Besar (12), Menteng (9), Kemayoran (8) dan Kecamatan Gambir terdapat 6 kasus.

    Berbagai strategi mitigasi pencegahan dan penanganan penyebaran DBD di Jakpus juga telah dilakukan seperti menggerakkan kader Jumantik mandiri dan kader Jumantik di kelurahan.

    “Kalau kader Jumantik mandiri mereka yang berada di rumahnya melakukan PSN. Sedangkan kader Jumantik kelurahan yang bergerak melakukan pemantauan 2-3 kali seminggu ke rumah warga,” katanya.

    Menurut Rismasari, meningkatnya kasus DBD ini juga karena faktor musim hujan. Karena itu, dia meminta warga untuk lebih rajin membersihkan sampah, khususnya yang bisa menjadi sarang nyamuk Aedes Aegypti.

    “Cek benda-benda yang dapat menampung air, apakah ada jentik nyamuk atau tidak,” ujarnya.

    Camat Cempaka Putih Igan Muhammad Faisal menerangkan, tak dapat dipungkiri wilayahnya terdapat 40 kasus DBD. Namun, berbagai strategi mitigasi telah dilakukan, dimulai dari PSN yang dilakukan oleh Juru Pemantau Jentik (Jumantik) wilayah dan Jumantik mandiri di setiap rumah serta penerapan 3M Plus di masyarakat.

    “Kita akan terus meningkatkan PSN di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Cempaka Putih yang semula dilakukan dua kali dalam seminggu kini menjadi tiga kali dalam seminggu,” katanya.

    Selain itu juga dilakukan pengasapan (fogging) di wilayah yang terdapat kasus positif DBD. Pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam mencegah bahaya DBD.

    “Maka perlu ditingkatkan 3M Plus. Mudah-mudahan di bulan mendatang tren kasih DBD bisa zero kasus,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Khofifah Ajak PKK Jatim Bersinergi Turunkan Stunting dan Sukseskan Program MBG

    Gubernur Khofifah Ajak PKK Jatim Bersinergi Turunkan Stunting dan Sukseskan Program MBG

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh jajaran PKK Jatim bersama sama menurunkan stunting dan menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu ia sampaikan saat pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (3/3/2025).

    Total sebanyak 36 Ketua TP PKK Kab/Kota dan Ketua TP Posyandu se-Jatim dilantik oleh Ketua TP PKK Jatim yang juga Ketua Pembina Posyandu Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak. Sedangkan dua kabupaten yakni Magetan dan Pamekasan masih menunggu pelantikan Kepala Daerah. 

    Pelantikan ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Jatim Nomor:01/KEP/PKK PROV./II/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK pada 36 Kab/Kota dan SK Ketua Tim Pembina Posyandu Jatim Nomor:001/KEP/POSYANDU.Prov/II/2025 tentang Pelantikan Ketua TP Posyandu Kab/ Kota di Provinsi Jatim. 

    Khofifah menyampaikan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penurunan kasus stunting dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus yang harus dikerjakan bersama tahun ini.

    Untuk itu, ia mengajak Ketua TP PKK dan Posyandu kab/kota se-Jatim untuk dapat bersinergi bersama menyukseskan tiga isu yang menjadi fokus Pemprov Jatim tersebut. Menurutnya, sinergitas inilah menjadi kunci mencapai hal tersebut.

    “Bagaimana PKK bisa bersinergi dengan program pemkab/pemkot bagaimana menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Tentunya juga harus didukung oleh Bupati/Walikotanya. Sehingga kedua program ini bisa sukses di Jatim,” ujar Khofifah.

    Khofifah mengatakan, baik stunting dan MBG sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM. Sehingga diperlukan sinergi, koordinasi dan keberseiringan antar pihak. Ia berharap baik PKK maupun Bupati/Walikota dapat melakukan koordinasi baik dengan Dinas Kesehatan maupun Badan Gizi Nasional. Termasuk dengan program Kemenkes seperti cek kesehatan gratis.

    Selama ini yang masih menjadi persoalan, ungkap Khofifah, adalah adanya perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia dan Bulan Timbang. Oleh karena itu, ia berharap perlu adanya diskusi bersama terkait hal ini.

    “Antar bupati walikota dengan PKK dan pembina posyandu bagaimana bulan timbang berseiring dengan format yang mestinya dijadikan referensi oleh Kemenkes. Maka yang harus dilakukan adalah proses evaluasi dan koreksi bersama,” terang Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa pelantikan Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Kab/Kota ini dilakukan secara serentak karena waktu yang terbatas. Sedangkan masing-masing harus segera memberikan pemenuhan kebutuhan dan memberseiringi percepatan layanan kepada masyarakat.

    “Kepada seluruh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang baru saja dilantik, selamat sukses dalam menjalankan amanah baru yang diemban,” kata Khofifah. 

    Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengimbau Ketua Tim PKK kota/Kab untuk peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Untuk itu, ia mendorong agar program PKK disetiap kota/kab wajib berfokus pada program prioritas yang memiliki dampak langsung pada masyarakat. 

    Seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, dan ketahanan keluarga.

    “Harapan saya, semua upaya bisa kita maksimalkan dan saya optimis kita bisa memperbaiki semua permasalahan itu,” pungkas Arumi.

    Turut hadir dalam pelantikan ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono, Kepala Perangkat Daerah (PD) Jatim dan Bupati/Walikota se Jatim.

  • Sikapi Temuan Buah Basi di MBG SMPN 13 Surabaya, DPRD Jatim Harapkan Pengawasan Lebih Ketat

    Sikapi Temuan Buah Basi di MBG SMPN 13 Surabaya, DPRD Jatim Harapkan Pengawasan Lebih Ketat

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu terus mendapat perhatian seluruh pihak untuk memastikan kelancaran hingga menjamin mutu makanan.

    Seluruh stakeholder terkait diharapkan memberikan atensi pada program yang diinisiasi pemerintah pusat ini.

    Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati menyatakan hal ini penting. Pernyataan Lilik tersebut disampaikan pasca temuan Ombudsman Jatim yang menemukan adanya potongan buah basi dalam penyaluran MBG di Surabaya beberapa waktu lalu. Lilik menekankan atensi bersama agar hal ini tidak terulang. 

    “Saya kira memang perlu perhatian. Jadi ini memang perlu kerjasama stakeholder,” kata Lilik saat dikonfirmasi di Surabaya. 

    Dalam pandangan Lilik, kerjasama berbagai stakeholder perlu terus dilakukan. Monitoring ditegaskan perlu secara berkala.

    Misalnya, Dinas Kesehatan perlu juga meninjau guna memastikan produk makanan. Termasuk juga pihak sekolah perlu terus pro aktif. Sehingga bisa sesuai dengan mutu yang diinginkan.

    Meskipun Lilik mengakui secara pribadi dirinya belum mendapat keluhan mengenai makanan basi saat turun ke masyarakat.

    Namun, dia tetap meminta agar pengawasan bersama tetap dilakukan. Keluhan yang pernah Lilik terima hanya soal varian menu yang dinilai perlu variasi kepada anak-anak.

    “Anak-anak sekarang kan mungkin menunya tidak seperti saat saya kecil dulu. Saya makan tempe, telur sayur bening saja dulu sudah senang,” seloroh Lilik yang merupakan legislator daerah pemilihan (dapil) Surabaya tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Timur menemukan adanya potongan buah basi dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya.

    Atas temuan tersebut, Ombudsman merekomendasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi setiap menu makanan kepada siswa.

    Temuan tersebut terungkap saat tinjauan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur di SMPN 13 Surabaya, Selasa (25/2/2025). 

    “Kami sempat menerima keluhan dari siswa tenyata menu MBG itu ada yang basi,” kata Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur, Achmad Azmi Musyadad dikonfirmasi di sela acara tinjauan tersebut.

    Temuan makanan basi tersebut ditemukan siswa pada buah melon dan sayur sebagai bagian dari menu MBG hari itu. “Hari ini kami mendapat informasi bahwa beberapa buah melon dalam menu MBG dalam keadaan basi,” ungkapnya.

    Beruntung, potongan buah melon tersebut belum dikonsumsi oleh siswa. “Begitu dicoba terasa basi, kemudian ditaruh [oleh siswa],” katanya.

  • Pulang dari retret, Wali Kota Tjhai Chui Mie siap bangun Singkawang

    Pulang dari retret, Wali Kota Tjhai Chui Mie siap bangun Singkawang

    Singkawang (ANTARA) – Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin mengatakan telah siap membangun Kota Singkawang, Kalimantan Barat, setelah mereka mengikuti rangkaian retret di Akmil Magelang.

    “Terima kasih kepada tim relawan, tim pemenangan dan koalisi, begitu juga kepada seluruh pihak yang sudah menyambut kedatangan kami (kembali ke Singkawang),” ucap Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie di Singkawang, Senin.

    Setelah dilantik oleh Presiden RI dan mendapatkan pembekalan selama retret kepala daerah di Akmil, Tjhai Chui Mie dan Muhammadin menyatakan sudah siap bekerja untuk memimpin Singkawang.

    “Setelah dilantik kemarin oleh Bapak Presiden dan melalui proses pembekalan di Akmil, kini kami sudah siap untuk bekerja,” ujarnya.

    Di hari pertama kerja, ia menyampaikan akan menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Kota Singkawang untuk menyampaikan pidato pertamanya.

    Fokus penting lainnya pada penyelesaian pembangunan Masjid Agung.

    Ia juga meminta panitia pembangunan Masjid Agung menyampaikan progres pembangunan serta kekurangan anggarannya.

    Tak lupa, ia pun mengatakan akan mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis serta upaya penuntasan stunting di Kota Singkawang.

    “Makan Bergizi Gratis yang harus dilaksanakan sesuai arahan Presiden, termasuk juga program penuntasan stunting bersama pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan,” katanya.

    Selain itu, sebagai wujud mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, Tjhai Chui Mie berupaya mendorong terwujudnya swasembada pangan.

    Menurutnya, swasembada pangan akan berdampak mengurangi pengangguran.

    “Begitu juga swasembada pangan, dengan begini otomatis akan mengurangi pengangguran, melalui kelompok tani yang dibentuk baik itu perkebunan atau peternakan, kita dari Pemkot Singkawang akan siap mendukung dan membantu terwujudnya swasembada pangan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, program-program berkaitan dengan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintahannya.

    Pembangunan Bandara Singkawang dan jalan Lingkar Barat menjadi prioritasnya. Pihaknya juga terus berupaya menggandeng pihak swasta turut serta membantu jalannya pembangunan.

    “Untuk infrastruktur, kita sudah susun rencana pelebaran jalan bandara, jalan lingkar barat juga akan jadi prioritas kita,” ujarnya.

    Dia juga akan mengajak pihak swasta terlibat aktif dalam membantu pembangunan di Kota Singkawang.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Bandung Siapkan 3 Lokasi SPPG

    Pemkab Bandung Siapkan 3 Lokasi SPPG

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tengah menyiapkan tiga titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana mengatakan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penyediaan SPPG di wilayahnya.

    “Dari pemda memang sudah ada (persiapan) waktu kami ditugaskan oleh Bupati Bandung satu hari sebelum pelantikan, kita langsung merapat ke badan gizi nasional,” ujarnya, Senin (3/3/2025).

    BACA JUGA: Genjot PAD, Pemkab Bandung Luncurkan Program Gerebeg Pajak

    Cakra menjelaskan, Pemda sendiri sudah menerima arahan dari pemerintah pusat mengenai jumlah SPPG yang harus disediakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Bandung.

    Menurutnya Pemda sudah menyiapkan tiga titik SPPG yang masih dalam tahap pendataan.

    “Jadi kita dapat arahan untuk dibangun 3 titik salah satu SPPG yang akan dibangun oleh BGN. Titiknya belum, kita masih siapkan data-datanya mana aset yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

    Cakra menambahkan jika tiga titik SPPG ini dibangun dengan mengoptimalkan ruangan yang sudah ada di berbagai fasilitas publik. Misal ruangan sekolah, ruang puskesmas, rung Kecamatan dan ruang Desa.

    BACA JUGA: Pemkab Bandung Keluarkan Surat Edaran Terkait Kegiatan Pembelajaran Selama Puasa

    “Sifatnya jadi tempat bisa saja kita memanfaatkan ruangan-ruangan yang sudah tersebar baik di fasilitas pendidikan dan kesehatan itu jadi kita tidak membangun baru. Dan itu Ex ruang bawaslu juga kita manfaatkan semuanya jadi tidak membangun baru kita optimalkan saja supaya anggarannya tidak terlalu besar,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, dukungan MBG juga dilakukan oleh Pemda melalui beberapa OPD. Dirinya juga mencontohkan jika Dinas Kesehatan ikut serta dalam memastikan makanan sehat dan higienis saat nanti dibagikan.

    Terkait ditanya anggaran, Sekda menyebut pihaknya masih dalam tahap konsultasi dan belum bisa menyampaikan angka untuk alokasi dukungan MBG ini.

    “Sudah ada perintah untuk pra alokasi anggaran, cuman secara angka belum ada karena masih tahap konsultasi,” terangnya

  • Kepala BGN Klaim Kualitas Makan Gratis Terjaga, Ombudsman Temukan Banyak Makanan Tidak Layak Konsumsi

    Kepala BGN Klaim Kualitas Makan Gratis Terjaga, Ombudsman Temukan Banyak Makanan Tidak Layak Konsumsi

    Klaim Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang quality control makanan sebelum dikirim ke sekolah dan adanya ahli gizi di SPPG tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

    Ombudsman justru menemukan makanan tidak layak konsumsi pada makanan yang sudah disajikan di sekolah. Contoh makanan tidak layak konsumsi temuan ombudsman antara lain, buah melon dalam kondisi busuk. Selain itu, juga sayuran yang kurang segar.

    Temuan ini terungkap saat Ombudsman meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 13 Surabaya.

    Yang lebih memiriskan lagi, menu MBG di sebuah SD di Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur, sangat tidak layak konsumsi. Dalam kotak makanan yang disajikan, ditemukan potongan daging ayam yang masih mentah atau belum matang sempurna.

    Temuan makanan tidak layak konsumsi pada menu MBG sempat menghebohkan publik. Apalagi, Badan Gizi Nasional terus berkilah bahwa makanan program MBG terus terkendali.

    Di tengah dalih Badan Gizi Nasional yang menyebut menu makanan program MBG terkontrol dengan adanya ahli gizi, siswa di tiga sekolah dasar di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap MBG.

    Kepala Dinas Kesehatan Takalar, dr. Nilal Fauziah mengatakan menu MBG di tiga SD tersebut adalah nasi, ikan, tahu, sayur, dan pisang. Para siswa sempat mengalami mual dan pusing setelah mengonsumsi menu MBG itu. (*)