Pemkot Jamin MinyaKita di Tasikmalaya Sesuai Ukuran Kemasan
Tim Redaksi
TASIKMALAYA, KOMPAS.com
– Tim Metrologi Legal Kota
Tasikmalaya
, Jawa Barat, bersama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Polres Tasikmalaya Kota, menggelar inspeksi mendadak (
sidak
) ukuran kemasan
MinyaKita
di para distributor pada Kamis (13/3/2025).
Hasil pengukuran tidak ditemukan kekurangan isi pada kemasan MinyaKita 1 dan 2 liter di wilayah Kota Tasikmalaya.
Kepala Dinas Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Apep Yosa Firmansyah, menyebut hasil sidak tidak ditemukan kekurangan isi pada kemasan MinyaKita yang dijual di pasaran Tasikmalaya.
“Kami melakukan sidak ukuran tera di beberapa distributor MinyaKita bersama tim Balai Kemetrologi Tasikmalaya. Hasil selama pengukuran tera ukurannya tidak ada kekurangan dan ada beberapa kemasan justru melebihi ukuran,” jelas Apep kepada
Kompas.com
, Rabu malam.
Apep menyebut langkah pengukuran tera ini supaya masyarakat lega dan tidak menjadi korban sebagai konsumen yang membeli MinyaKita tidak sesuai ukuran isi yang tercantum pada kemasan.
Pemerintah Kota Tasikmalaya menjamin ukuran MinyaKita dan minyak goreng merek lainnya yang beredar di pasaran Tasikmalaya sesuai dengan ukuran kemasan.
“Tapi memang untuk harga di pasaran melebihi harga eceran tertinggi, yakni dijual Rp 17 ribu hingga Rp 18 ribu per liter. Padahal, pada kemasan tertulis harganya hanya Rp 15.700 per liter,” kata Apep.
Dengan demikian, Apep meminta kepada masyarakat Tasikmalaya untuk tidak khawatir adanya pengurangan isi MinyaKita yang tidak sesuai seperti ramai pemberitaan.
Soalnya, hasil sidak pemerintah menjelang Lebaran dan di bulan Ramadhan ini, MinyaKita yang beredar di Tasikmalaya masih sesuai dengan ukuran pada tabel kemasan.
“Kalau di Tasikmalaya, Alhamdulillah tidak ditemukan adanya pengurangan isi, masih sesuai tabel kemasan,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Dinkes
-

Dinkes DKI fokus atasi peningkatan kasus DBD di beberapa kecamatan
Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta akan fokus untuk menangani peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) di beberapa kecamatan di Jakarta.
“Kecamatan yang selalu menduduki 10 besar jumlah kasus DBD dari tahun 2022 hingga 2025 adalah Cempaka Putih, Pasar Rebo, Mampang Prapatan, Kelapa Gading, dan Kembangan,” kata Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data 10 tahun terakhir, puncak kasus DBD tahunan didominasi terjadi pada April seiring dengan peralihan musim, peningkatan suhu udara, dan curah hujan.
Oleh karena itu, Dinkes DKI Jakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus DBD.
Dinkes DKI Jakarta, kata Ani, telah menyusun strategi penanggulangan DBD yang komprehensif yang meliputi penguatan manajemen vektor yang efektif aman, dan berkesinambungan; peningkatan akses dan mutu tatalaksana dengue melalui peningkatan kapasitas petugas penyediaan logistik dan sarana di fasilitas kesehatan; dan penguatan surveilans dengue yang komprehensif serta manajemen KLB yang responsif.
Strategi lainnya, yakni peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan; penguatan komitmen pemerintah, kebijakan manajemen program, dan kemitraan; serta pengembangan kajian, intervensi, inovasi, dan riset.
Dinkes DKI Jakarta, lanjut dia, telah melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) serentak di 23 kelurahan terdampak banjir. Selain itu, juga dilakukan monitoring PSN di 82 wilayah lainnya.
Ani juga menekankan pentingnya monitoring rutin, terutama di daerah yang rawan banjir.
“Sebagian besar jentik ditemukan di luar rumah seperti di ban bekas, pot tanaman, barang dan lain-lain. Kami telah melakukan larvasidasi dan fogging,” kata Ani.
Untuk meningkatkan imunitas anak-anak, Dinkes DKI Jakarta akan memulai program vaksinasi dengue pada Agustus 2025. Targetnya adalah 10.000 anak usia setara kelas 3 SD di wilayah Jakarta Timur. Program tersebut rencananya akan dimulai pada bulan Agustus 2025.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -

Pemkot Jaktim pastikan takjil di kawasan Pasar Perumnas Klender aman
semuanya aman usai diuji langsung
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) memastikan takjil yang dijual di kawasan Pasar Perumnas Klender aman untuk dikonsumsi setelah sebelumnya dilakukan pengujian secara acak melibatkan personel gabungan.
“Ada 18 sampel takjil yang kami ambil dari 10 pedagang. Alhamdulillah semuanya aman usai diuji langsung,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy usai melakukan pengawasan takjil di Puskesmas Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, Kamis.
Sebanyak 18 sampel makanan dari 10 pedagang takjil itu didapat dari luar Pasar Perumnas Klender seperti otak-otak ikan, siomay dan saus, asinan kerupuk dan sayur, kue basah, es buah, dan lainnya.
Lalu, sampel tersebut dibawa ke Puskesmas Kelurahan Malaka Jaya untuk dilakukan uji sampel. Zat kimia berbahaya yang hendak diantisipasi oleh petugas yakni boraks, formalin dan pewarna tekstil yang umumnya digunakan oleh para pedagang nakal.
Selain itu, Herwin menjelaskan pemeriksaan takjil dilakukan melalui metode uji cepat (rapid test) untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan bahan berbahaya.
Lalu, metode tersebut juga dibantu melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pedagang takjil.
“Hasilnya negatif. Makanan takjil yang dijual diharapkan aman untuk dikonsumsi dan bebas dari bahan berbahaya lainnya,” ujar Herwin.
Lebih lanjut, Herwin menyebut setiap tahun seluruh petugas puskesmas baik petugas sanitarian dan farmasi akan melakukan pengawasan pangan takjil di sepuluh kecamatan dan 65 kelurahan yang ada di Jakarta Timur.
Adapun pengawasan takjil ini menindaklanjuti Pergub DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan Terpadu untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan khususnya selama Ramadhan.
Tim yang terlibat dalam pengawasan takjil ini terdiri dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sudin Kesehatan Jakarta Timur, Puskesmas Duren Sawit, Polisi Pamong Praja, dan dukungan lintas sektor terkait.
Pengawasan dimulai pukul 15.40 WIB langsung mendatangi sejumlah tenda pedagang yang berjejer di sepanjang Pasar Perumnas Klender dan meminta beberapa sampel makanan untuk diuji.
Para pedagang tersebut juga dimintai kontak telepon dan alamat rumah untuk kepentingan pembinaan jika ditemukan zat kimia berbahaya pada makanan yang dijual.
Mereka yang tengah menjajakan dagangannya juga kooperatif memberikan barang dagangannya sebagai kebutuhan sampel.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -

DKI perluas penyebaran nyamuk Wolbachia ke Kembangan Selatan
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memperluas penyebaran nyamuk Aedes aegypti yang mengandung bakteri Wolbachia ke Kembangan Selatan atau kelurahan ketiga di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
“(Implementasi) Wolbachia sekarang sudah di dua kelurahan. Akan diperluas ke kelurahan yang ketiga, yakni Kembangan Selatan. Sebelumnya di Kembangan Utara, Meruya Utara,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, saat ini tahap implementasi pada persiapan orang tua asuh (OTA) nyamuk berWolbachia. Para OTA ini bertugas menjaga ember berisi telur nyamuk agar menetas sehingga populasi nyamuk nantinya seperti yang diharapkan.
“Kami sebenarnya menyiapkan OTA langsung di empat kelurahan. Nanti perluasannya tergantung seberapa banyak (OTA yang bersedia) dan stok telur,” kata dia.
Ani mengatakan, setelah Kembangan Selatan, kelurahan-kelurahan lainnya se-Kecamatan Kembangan juga akan disebar nyamuk berWolbachia.
Berdasarkan pengalaman penyebaran di dua kelurahan, dia mengatakan, implementasi nyamuk Aedes aegypti mengandung bakteri Wolbachia untuk menanggulangi kasus demam berdarah dengue (DBD) berjalan baik.
Dia mengakui terlambat dari perencanaan. Ini karena sempat terkendala kurangnya suplai telur nyamuk Aedes aegypti mengandung bakteri Wolbachia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan program penanggulangan DBD dengan nyamuk Aedes aegypti berWolbachia di Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada Oktober 2024.
Kecamatan Kembangan dipilih sebagai lokasi pertama pelepasan atau penyebaran nyamuk berWolbachia karena memiliki angka kasus DBD tertinggi pada 2023 dengan tingkat insiden (incidence rate) 54,1 per 100.000 penduduk.
DKI menargetkan evaluasi bisa dilakukan setelah enam hingga delapan bulan setelah telur-telur yang sudah ditetaskan lalu dilepaskan di satu wilayah.
Implementasi nyamuk Aedes aegypti berWolbachia di satu wilayah dikatakan berhasil apabila populasinya mencapai 60 persen dibandingkan populasi nyamuk lainnya.
Adapun kasus DBD di Jakarta pada Januari hingga Maret 2025 ini sebanyak 1.416 kasus atau turun dibandingkan periode yang sama 2024, yakni 1.729 kasus.
Ani berharap kasus DBD terus melandai hingga Mei mendatang atau tak setinggi tahun lalu. Adapun pada tahun 2025, angka kasus DBD khususnya hingga Maret dipengaruhi siklus lima tahunan.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025 -

Hasil Sidak di Pasar Tradisional Kota Kediri, Temukan Sejumlah Sampel Pangan Punya Zat Berbahaya
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Luthfi Husnika
TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri, Dinas Kesehatan Kota Kediri, serta Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di Kota Kediri untuk melakukan pengawasan pangan.
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya.
Kepala DKPP Kota Kediri, Moh. Ridwan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keamanan pangan di wilayahnya.
“Ini bentuk komitmen kami untuk memastikan pangan di Kota Kediri aman dikonsumsi masyarakat,” katanya, Kamis (13/3/2025).
Selain itu, sidak ini juga bertujuan untuk mengantisipasi peredaran pangan segar dan olahan yang mengandung zat berbahaya.
Dalam pemeriksaan ini, tim pengawas mengambil 31 sampel dari berbagai komoditas pangan, seperti sayuran, ikan asin, daging, kerupuk, terasi, rumput laut, dan cendol.
Dari hasil uji cepat yang dilakukan, ditemukan sekitar 30 persen sampel mengandung zat berbahaya, termasuk formalin.
“Hasil dari pemeriksaan kita temukan beberapa komoditas pangan segar dan olahan yang terindikasi menggunakan bahan berbahaya seperti formalin. Kami masih akan mengevaluasi hasil dari sini dan jika mengkhawatirkan, kami akan mengadakan uji pangan di pasar lain,” jelas Ridwan.
Menanggapi temuan ini, Ridwan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan langsung memberikan sanksi, tetapi akan melakukan edukasi kepada para pedagang.
“Jika dari hasil uji sampel ini ditemukan zat berbahaya, kami akan melakukan edukasi kepada pedagang agar mereka tidak lagi menjual makanan yang tidak layak konsumsi,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri asal-usul pangan berbahaya ini hingga ke pemasoknya.
Ridwan mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih pangan segar dan olahan yang akan dikonsumsi.
“Meskipun harus tetap selektif, masyarakat tidak perlu panik karena Pemkot Kediri terus melakukan pengawasan. Apabila menemukan pedagang yang menjual bahan pangan berbahaya, bisa langsung melaporkannya ke DKPP untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPOM Kediri, Gidion, mengatakan bahwa pengujian cepat dilakukan untuk mendeteksi keberadaan bahan kimia berbahaya seperti Formalin, Boraks, Methanil Yellow, dan Rhodamin B.
“Dari pemeriksaan, sebagian besar memenuhi syarat, namun ada 30 persen dari sampel tersebut yang mengandung zat berbahaya seperti formalin,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menelusuri pemasok bahan pangan tersebut dan memberikan pembinaan lebih lanjut.
Gidion juga menyampaikan bahwa BPOM turut memberikan edukasi kepada pedagang dan masyarakat tentang bahaya bahan kimia berbahaya dalam pangan.
“Kami membagikan leaflet berisi informasi mengenai penyalahgunaan bahan kimia dalam pangan, serta bagaimana masyarakat dapat mengenali ciri-ciri makanan yang tidak aman,” katanya.
Dukungan terhadap kegiatan ini datang dari para pedagang di pasar. Yuni, seorang pedagang tahu, mengaku senang dengan adanya pengawasan ini karena membuat pembeli semakin yakin terhadap produk yang dijual.
“Senang dengan adanya kegiatan seperti ini dan semoga bisa berlanjut secara rutin. Dengan kegiatan ini, kami para pedagang dan konsumen merasa lebih terlindungi dari pangan yang tidak memenuhi standar,” ujarnya.
Masyarakat juga diminta untuk lebih memahami ciri-ciri pangan berbahaya, seperti warna mencolok yang tidak alami, bau menyengat, atau tekstur yang terlalu kenyal. Dengan begitu, konsumen dapat lebih waspada saat berbelanja di pasar.
Pemkot Kediri berencana untuk terus melakukan sidak di pasar-pasar lain guna memastikan keamanan pangan selama bulan Ramadan.
-

Raperda Pencegahan Perkawinan Anak Disahkan, Ini Respon Dinsos P3AKB Bondowoso
Bondowoso (beritajatim.com) – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah, menyambut baik pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan Perkawinan Anak oleh DPRD Bondowoso pada Senin (10/3/2025) malam lalu.
Dalam keterangannya kepada BeritaJatim.com pada Rabu (12/3/2025), Anisatul menegaskan bahwa regulasi ini akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Bondowoso.
“Kami bersyukur Raperda Pencegahan Perkawinan Anak sudah disetujui. Artinya, ini menjadi penguat dan dasar bagi kami untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan lebih kuat lagi,” katanya.
“Kami berharap, apa yang sudah kita lakukan bersama stakeholder dan masyarakat, serta ormas lintas sektor, dapat berjalan lebih optimal,” tambah dia.
Menurutnya, dengan adanya raperda ini, Dinsos P3AKB memiliki payung hukum yang jelas dalam menjalankan program-program pencegahan.
Selain itu, koordinasi antar pihak menjadi lebih strategis, memungkinkan sinergitas pentahelix yang melibatkan lintas sektor dan multi-pihak dalam implementasinya.
“Pencegahan perkawinan anak bukan hanya tugas Dinsos P3AKB, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Pengadilan Agama (PA), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta organisasi masyarakat seperti MUI dan Fatayat NU. Semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan program ini berjalan efektif,” beber Anis.
Salah satu aturan yang menjadi pedoman dalam upaya ini adalah pendewasaan usia perkawinan. Menurutnya, pendekatan ini harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek dari hulu hingga hilir.
“Tidak hanya anak yang harus diberikan perlindungan, tetapi juga orang tua serta lingkungan sekitar perlu diberikan edukasi,” ucapnya.
Ia menilai, pendidikan bagi orang tua dan lingkungan sangat penting agar mereka memahami pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Dengan begitu, anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang tanpa harus terjebak dalam perkawinan usia dini,” pungkasnya. (awi/ted)
-

DKI catat 1.416 kasus DBD hingga Maret 2025
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) pada Januari hingga Maret 2025 ini sebanyak 1.416 kasus atau turun dibandingkan periode yang sama 2024, yakni 1.729 kasus.
“Total kasusnya sekarang 1.416 kasus sejak Januari 2025 hingga 9 Maret 2025,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Ani berharap kasus DBD terus melandai hingga Mei mendatang atau tak setinggi tahun lalu. Adapun pada tahun 2024, angka kasus DBD khususnya hingga Maret dipengaruhi siklus lima tahunan.
“Kemarin naik tinggi karena 2024 siklus lima tahunan. Jadi, puncaknya sama-sama di April. Tapi kalau dulu tinggi, sekarang masih terkendali,” ujar dia.
Sebagai upaya antisipasi peningkatan kasus, kata dia, Pemprov DKI tetap melakukan berbagai upaya, salah satunya pemberantasan sarang nyamuk (PSN).
Kegiatan itu dilakukan secara serentak oleh para juru pemantau jentik (jumantik) setiap Jumat di wilayah masing-masing karena PSN efektif menekan angka kasus DBD.
Selain itu, sosialisasi 3M, yakni menutup, menguras, dan mengubur, juga digalakkan oleh para kader Jumantik kepada masyarakat.
Ani pun mengingatkan agar PSN dilakukan tak hanya di permukiman, tetapi juga tempat kerja, tempat pengelolaan makanan, sarana kesehatan, institusi pendidikan, tempat umum dan sarana olahraga.
“Itu justru yang kadang-kadang mungkin ada jentiknya. Penanggung jawab kantor, pemilik sekolah, pemilik pusat pembelanjaan, apartemen harus aware (waspada) terhadap (potensi adanya jentik nyamuk) di lingkungannya,” kata Ani.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -

Pemkot Jakut periksa takjil pastikan aman dikonsumsi masyarakat
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara melakukan pemeriksaan sejumlah sampel makanan dan minuman untuk berbuka puasa atau takjil yang dijual untuk memastikan makanan dan minuman itu aman dikonsumsi masyarakat.
“Kami ingin memastikan makanan dan minuman untuk berbuka puasa aman dikonsumsi dan bebas dari bahan zat kimia atau bahan berbahaya,” kata
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Ika Dewi Subandiyah di Jakarta, Rabu.Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Puskesmas akan melakukan pengecekan takjil di sejumlah daerah. Kegiatan itu rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadhan.
Ia mengatakan pemeriksaan 50 sampel makanan dan minuman yang dijual pedagang takjil dilakukan di Jalan Papanggo I Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (11/3),
“Kami memeriksa kualitas bahan dan kandungannya untuk memastikan tidak mengandung formalin, boraks, rhodamin B dan methanyl yellow,” kata Ika.
Dia mengungkapkan, dari hasil uji puluhan sampel tersebut, terdapat satu makanan yang diduga mengandung formalin. Namun, pihaknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Kesehatan Daerah (Kesda) DKI Jakarta.
Menurut dia, pedagang takjil diduga kuat menjual makanan atau minuman mengandung bahan berbahaya akan langsung diberikan edukasi.
“Kami akan terus meningkatkan intensitas pemeriksaan makanan dan minuman takjil di Jakarta Utara,” ujarnya.
Lurah Papanggo Harry Firmansyah mendukung pemeriksaan takjil tersebut karena selain memberi rasa aman bagi konsumen atau pembeli, kegiatan ini juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih cerdas memilah makanan atau minuman yang tidak layak konsumsi.
“Kami berharap masyarakat maupun pedagang dapat lebih paham dan peduli terhadap memilih produk,” kata dia.
Sementara itu, pedagang es cendol Imron (62) mengatakan dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang zat dan bahan berbahaya pada makanan maupun minuman.
“Alhamdulillah, es cendol saya aman karena saya sendiri yang membuatnya, tanpa bahan pengawet maupun pewarna berbahaya,” ujarnya.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
/data/photo/2025/03/14/67d37f5b77341.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

