Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Polda Lampung Siapkan 81 Posko untuk Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025

    Polda Lampung Siapkan 81 Posko untuk Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025

    Liputan6.com, Lampung – Polda Lampung menyiapkan 81 posko untuk mengawal arus mudik dan balik Idul Fitri 2025. Posko tersebut tersebar di jalur tol dan arteri guna memastikan keamanan serta kelancaran perjalanan pemudik.

    Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika mengatakan bahwa posko yang disiagakan terdiri dari 60 pos pengamanan (Pospam), 20 pos pelayanan (Posyan), dan satu posko terpadu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

    “81 posko Lebaran ini disiapkan selama pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dengan sandi ‘Ketupat Krakatau 2025’ yang berlangsung selama 17 hari, mulai 23 Maret hingga 8 April,” ujar Helmy, Jumat (21/3/2025).

    Untuk mendukung operasi itu, Polda Lampung mengerahkan 1.989 personel, terdiri dari 190 personel Polda dan 1.799 personel dari 15 Polres jajaran. Selain itu, ada 1.972 personel gabungan dari berbagai instansi, seperti TNI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Basarnas, ASDP, hingga Linmas.

    “Kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan aman serta menekan angka kriminalitas selama periode Lebaran,” terangnya.

    Personel yang bertugas juga akan mengamankan sejumlah objek vital, termasuk 4.901 masjid dan lokasi salat Id, 256 destinasi wisata, serta 78 pusat perbelanjaan. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di moda transportasi seperti 17 terminal, 12 stasiun kereta api, dan tiga bandara.

    “Fokus kami adalah menjaga keamanan jalur mudik, pusat keramaian, dan tempat ibadah agar situasi tetap kondusif. Koordinasi yang solid dan kesiapsiagaan personel di lapangan menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

    Untuk meningkatkan layanan bagi pemudik, Polda Lampung juga menyediakan hotline mudik Lebaran di nomor 110, guna menampung pengaduan masyarakat selama perjalanan mudik dan balik.

    “Kami berharap masyarakat dapat merasakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman dengan kehadiran posko-posko ini,” dia menandasi.

     

    Kakek Bejat Cabuli Bocah Lelaki Berkali-Kali di Kebumen

  • Ini 10 posko mudik pada malam Idul Fitri di Jaksel

    Ini 10 posko mudik pada malam Idul Fitri di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan (Sudinkes Jaksel) menyediakan 10 posko mudik pada malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah untuk memberikan layanan kesehatan bagi siapa saja, di daerah itu khususnya para pemudik.

    “Setiap puskesmas di Jakarta Selatan menyediakan pelayanan posko pada malam takbiran,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Yudi Dimyati saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Yudi merinci sejumlah puskesmas membuka pos pelayanan terpadu Idul Fitri yakni Puskesmas Mampang Prapatan di Pospam Simpang susun bawah Jalan Layang (Flyover) Ende 3.1.

    Kemudian, Puskesmas Pancoran di Pospam halaman parkir Pospol TMP Kalibata dan Puskesmas Pasar Minggu di Pospam Kebon Binatang Ragunan.

    “Puskesmas Kebayoran Lama di Pospam Depan Mall PIM 1 Pondok Indah dan Puskesmas Setiabudi di Pospam Deopan Mall Ambasador,” ujarnya.

    Lalu, Puskesmas Kebayoran Baru menyediakan pos di Pospam lampu merah Monalisa Jalan Bulungan tepatnya di depan Blok M Plaza dan Puskesmas Tebet di Pospam Pospol depan Stasiun Manggarai.

    Puskesmas Pesanggrahan di Pospam kolong tol Jalan RC Veteran Bintaro, Puskesmas Jagakarsa di Pospam Setu Babakan dan Puskesmas Cilandak di Pospam lampu merah Fatmawati Jalan RS Fatmawati.

    “Semua pos buka pukul 18.00-24.00 WIB dengan layanan berupa pemeriksaan kesehatan gratis,” ujarnya.

    Kemudian, selama cuti bersama, jam buka puskesmas menjadi 08.00-12.00 WIB.

    Sedangkan, untuk posko kesehatan di Lebak Bulus terbagi menjadi tiga sif dengan per sif selama delapan jam.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kesehatan para pemudik maupun awak angkutan umum menjelang maupun saat arus mudik Lebaran 2025.

    Salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis bagi pemudik dan pengemudi angkutan umum. Tim medis akan bersiaga di beberapa lokasi strategis seperti terminal, pelabuhan dan stasiun.

    Lebaran tahun ini, pos layanan kesehatan akan disiagakan di tujuh terminal bus, tiga stasiun kereta dan dua dermaga.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Musim Mudik Lebaran, 165 Bus Disiapkan di Terminal Cicaheum Bandung

    Musim Mudik Lebaran, 165 Bus Disiapkan di Terminal Cicaheum Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Selama musim mudik Lebaran 2025 ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menyiagakan sebanyak 106 unit bus AKAP dan 59 unit bus AKDP di Terminal Cicaheum. Armada bus tersebut disiapkan untuk mengangkut penumpang menuju kampung halamannya.

    Plt Sekretaris Dishub Kota Bandung, Asep Kurnia mengungkap arus mudik diprediksi terjadi pada 28-30 Maret 2025. Sementara arus balik diprediksi pada 4-5 April 2025.

    “Untuk kesiapan mudik lebaran kami menyiapkan armada bus khususnya di Terminal Cicaheum sebanyak 106 unit bus AKAP, dan 59 Unit bus AKDP,” kata Asep dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (21/3/2025).

    Dishub Kota Bandung, kata Asep, menyiagakan 694 personel yang terdiri dari 181 personel teknis, 277 personel pos pengamanan (pospam), dan 236 personel gatur. Seluruhnya akan dilaksanakan pada H-9 hingga H+9 di Terminal Cicaheum dan Terminal Leuwih Panjang.

    Sejak 19 Maret 2025 lalu, Asep mengeklaim Dishub juga telah melakukan ramcheck untuk memastikan kelayakan armada bus.

    “Ramcheck sudah mulai dilaksanakan dan akan ada 10 titik pospam angkutan lebaran 2025. Di antaranya Simpang Dago, Gedung Sate, Gedung Merdeka, Alun-alun Kepatihan, Terminal Cicaheum, Bunderan Cibiru, Cikapayang Dago, Buah Batu, Stasiun Bandung dan Terminal Leuwih Panjang,” tutur Asep.

    Selain itu, Dishub juga telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung untuk memastikan keamanan dan keselamatan.

    “Kami juga berkodinasi dengan Dinkes untuk menyiapkan pos kesehatan, ambulans, ruang tunggu dan fasilitas kebersihan lainnya. Untuk BNN, juga akan menyelenggarakan uji urine yang akan dilakukan di Terminal Cicaheum,” ujar Asep.

    Sebagai informasi, pos kesehatan akan tersebar di beberapa titik Kota Bandung. Di antaranya Terminal Cicaheum, Terminal Leuwihpanjang, Stasiun Kiaracondong, Alun-alun Kota Bandung, Rest Area 147, Bunderan Cibiru, Taman Cikapayang, Stasiun Bandung (Klinik PT KAI).

     

    Penulis: Arby Salim

     

  • Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Epilepsi di Solo Regional 25 Maret 2025

    Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Epilepsi di Solo Regional 25 Maret 2025

    Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Epilepsi di Solo
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Solo Retno Erawati Wulandari mengatakan,
    kesadaran masyarakat
    Solo, Jawa Tengah, terhadap penyakit Epilepsi makin meningkat.
    Menurut Retno, persepsi masyarakat terhadap penyakit epilepsi tak lagi seperti dulu yang seringkali mereka langsung dikucilkan.
    “Kalau dulu mungkin dikucilkan. Sekarang masyarakat sudah lebih sadar. Sehingga kalau terjadi serangan, itu yang penting mengamankan saluran napas supaya tidak tersumbat,”ungkap Retno kepada
    Kompas.com
    di Solo, Jawa Tengah, Senin (24/3/2025).
    Epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat yang menyebabkan aktivitas otak menjadi tidak normal.
    Penderita epilepsi
    biasanya mengalami kejang dengan gerakan tubuh yang mendadak dan berulang, diikuti dengan rahang yang menutup rapat atau menggigit lidah.
    “Biasanya ini kaku ya rahangnya. Supaya tidak menggigit lidah atau bibir, harus diberi bantalan. Bisa pakai sendok yang dilapisi kain bersih atau kasa yang diselipkan di antara gigi atas dan bawah,” kata Retno.
    Di Solo sendiri, tercatat ada sekitar 1.000 kasus berdasarkan data tahun 2024.
    “Di Solo masih ada. Cuma sudah jarang sekali,” katanya.
    Retno juga menekankan pentingnya kontrol rutin bagi
    penderita epilepsi
    untuk mengendalikan kejang.
    “Mungkin apa yang menjadi trigger atau pencetus dari kejang itu bisa diketahui, sehingga dapat menghindari hal tersebut,” ujarnya.
    Tanda-tanda epilepsi umumnya terlihat ketika seseorang mengalami kejang secara tiba-tiba. Namun, penyebab kejang tidak selalu disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan.
    “Belum tentu (aktivitas banyak). Masing-masing triggernya, pencetusnya sendiri-sendiri. Tidak mesti itu ya (aktivitas banyak). Pada saat mereka ada triggernya, jika memang sensitif, mereka akan mengalami serangan (kejang),” tutup Retno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah DBD, Edukasi 3M Plus Sasar 35 Desa dan Kelurahan di Bali   – Halaman all

    Cegah DBD, Edukasi 3M Plus Sasar 35 Desa dan Kelurahan di Bali   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BALI – Demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi ancaman serius bagi banyak keluarga di Indonesia karena jika penanannya tidak segera, pasien DBD bisa berisiko meninggal.

    Virus DBD yang disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti mudah mewabah pada daerah dengan sanitasi buruk dan banyak air menggenang dan jadi tempat berkembang biak jentik nyamuk pemicu DBD.

    Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Enesis Group menyebarluaskan edukasi 3M Plus kepada warga di 35 desa dan kelurahan di 3 kota dan kabupaten di Bali.

    Program ini difokuskan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan Demam Berdarah 
    Dengue (DBD), melalui program “Bebas Nyamuk, Keluarga Sehat dan Bebas DBD” di Provinsi Bali. 

    Upaya pencegahan terhadap gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus ini dilakukan antara lain dengan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).

    Peluncuran program ini dilakukan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan Sekretaris 1 TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta pada Kamis, 20 Maret 2025 di Pendopo Grand Inna.

    Turut mendampingi kick off program ini adalah CHRO Enesis Group, Bambang Cahyono dan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa serta Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kota Denpasar dan Kota Gianyar serta Para Kepala OPD di  Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung.

    Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta mengatakan berterima kasih kepada Enesis Group dan Soffell, telah membantu pencegahan DBD di Bali.

    Kasus DBD di Bali tahun 2024 lebih tinggi dibanding kejadian DBD di tahun 2023. “Hari ini kita berikhtiar dan berdoa, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kabupaten dan  Kota, didukung stakeholder semua menjadikan kasus kematian DBD di Bali bisa nol persen. Kami yakin dan percaya dengan adanya gerakan ini dapat meminimize kasus DBD di Provinsi Bali,” kata Nyoman Giri.

    RM Ardiantara, Head of Public Relations Enesis Group menjelaskan, Enesis Group  meyakini bahwa kunci dalam menurunkan kasus DBD adalah dengan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kesehatan dan kebersihan  lingkungan.

    “Kami terus berupaya secara berkelanjutan untuk memberikan  edukasi tentang PSN 3M Plus. Menutup, Menguras, Mendaur ulang serta menggunakan lotion anti nyamuk. Kami berharap bahwa edukasi ini bukan hanya sekadar upaya sementara, tetapi merupakan investasi jangka panjang sehingga kesadaran akan pencegahan DBD akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dapat mengurangi  jumlah kasus DBD secara signifikan,” kata Ardiantara.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M. Kes mengatakan pihaknya akan mengusulkan program vaksinasi sebagai program nasional dan tidak berbayar. “Kaat ini kita tetep 3M plus nya memakai obat 
    nyamuk lotion sebelum tidur, itu yang pling penting plusnya,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2024 tercatat 257.271 kasus DBD di Indonesia, dengan 1.461 kematian.

    Kasus tahun 2024 merupakan kasus tertinggi dibanding kasus 3 tahun terakhir. Dengan penyebaran kasus tertinggi di provinsi Jawa Barat dengan 61.423 kasus, Jawa Timur dengan 32.086 kasus, Jawa Tengah dengan 17.083 kasus, Bali dengan 15.617 kasus, dan Banten dengan 13.537 kasus.

     

  • Uji Coba RDF Rorotan Makan Korban, Belasan Warga Kena ISPA, Dinkes DKI: Sekarang Semua Sudah Sembuh

    Uji Coba RDF Rorotan Makan Korban, Belasan Warga Kena ISPA, Dinkes DKI: Sekarang Semua Sudah Sembuh

    Laporan Wartawan TribubJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memastikan, belasan warga yang terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat uji coba RDF Plant Rorotan kini sudah sembuh.

    Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati pun menyebut, belasan orang itu sudah mendapat penanganan medis dari puskesmas setempat.

    “Teman-teman dari puskesmas sudah turun, disamperin ke rumahnya masing-masing. Sebagian besar diagnosisnya adalah ISPA sebenarnya, ISPA ringan ringan-sedang,” ucapnya

    Dari belasan warga yang terkena ISPA, Ani mengakui, ada dua orang yang didiagnosis mengalami bronkitis.

    Hanya saja, warga tersebut tak perlu sampai mendapat perawatan intensif di rumah sakit.

    “Ada memang dua orang yang bronchost, tapi enggak sampai dirawat. Mungkin itu memang kami harus lihat lagi apakah memang dari awal sudah ada gejala asma dan lain-lain,” ujarnya.

    Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bahkan menyebut, saat ini seluruh korban uji coba RDF Plant Rorotan itu kini sudah beraktivitas normal.

    “Sekarang semuanya sudah dalam keadaan sehat. Beberapa waktu disamperin bahkan sudah sekolah,” tuturnya.

    Bagi warga di sekitar RDF Plant Rorotan yang kembali mengalami gangguan kesehatan, Ani mempersilakan mereka untuk melapor ke puskesmas setempat.

    “Apabila ada keluhan apapun terkait kesehatan, masyarakat bisa akses puskesmas,” kata Ani.

    Sebelumnya, dampak uji coba operasional fasilitas pengolahan sampah RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara diklaim warga sekitarnya makin parah.

    Terkini, sedikitnya 17 warga Jakarta Garden City (JGC) dilaporkan jatuh sakit, diduga akibat polusi udara yang ditimbulkan dari uji coba aktivitas pengolahan sampah di RDF yang telah berjalan sejak Februari 2025.

    Ketua RT 18 RW 14 Cakung Timur, Wahyu Andre, mengatakan, keluhan utama warga adalah gangguan pernapasan dan iritasi mata yang semakin banyak terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

    “Sudah banyak korban dari warga kami. Sudah sekitar 17 orang yang terkena ispa dan juga radang selaput mata,” kata Wahyu dalam aksi unjuk rasa di RDF Plant, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Wahyu, proyek RDF yang menelan anggaran Rp 1,4 triliun tersebut semestinya membawa manfaat bagi warga Jakarta.

    Namun kenyataannya, warga sekitar justru mengalami kerugian kesehatan.

    “Ini kan proyek pemerintah yang nilainya juga besar, fantastis, Rp 1,4 triliun. Kami berharap sebenarnya proyek ini bisa bermanfaat buat warga Jakarta. Tapi kalau ternyata proyek yang nilainya besar ini membuat warga Jakarta dan Bekasi merugi, kami meminta ini ditutup. Karena sudah banyak korban dari warga kami,” tegas Wahyu.

    Lebih lanjut, warga meminta agar operasi RDF dihentikan sementara sampai ada evaluasi mendalam dan solusi konkret dari pihak pemerintah dan pengelola RDF.

    Warga juga meminta pihak pengelola tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah, melainkan melakukan perbaikan menyeluruh tanpa harus dikejar deadline.

    “Kalau bisa setahun (tidak beroperasi) lebih bagus, kita tidak mencium bau RDF. Semakin lama mereka melakukan improvement, mencari letak kesempurnaan, itu jauh lebih baik. Maksud kami, tidak usah terburu-buru. Tidak usah dikejar-kejar oleh deadline. Tapi warga ini terjamin,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

     
     
     

  • DKI kuatkan peran puskesmas bukan semata layani keluhan sakit

    DKI kuatkan peran puskesmas bukan semata layani keluhan sakit

    warga bisa mengakses puskesmas ketika sehat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menguatkan peran puskesmas agar bukan semata sebagai fasilitas untuk melayani keluhan warga yang sakit tetapi juga menyediakan ruang beraktivitas sehat.

    “Puskesmas punya dua fungsi yang tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya melayani masyarakat yang sakit untuk layanan primer. Tetapi jauh lebih besar, untuk menjaga agar seluruh warga yang ada di wilayahnya tetap dalam keadaan sehat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Senin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI: Warga dekat RDF bisa akses puskesmas bila alami keluhan kesehatan

    DKI: Warga dekat RDF bisa akses puskesmas bila alami keluhan kesehatan

    siap membuka posko kesehatan di kompleks warga untuk melayani keluhan, penyuluhan, dan edukasi kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyarankan warga di sekitar fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, agar mengakses ke Puskesmas Cakung bila mengalami keluhan kesehatan.

    “Masyarakat apabila ada keluhan apapun terkait kesehatan bisa mengakses puskesmas. Jadi di wilayah RDF itu dekat dengan Puskesmas Cakung. Di Rorotan juga ada puskesmas. Dan puskesmas itu stand by 24 jam,” kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Senin.

    Harapannya, pengosongan bunker dan produk RDF tersebut dapat mengurangi bau.

    Setelah sampah di bunker dipindahkan, seluruh fasilitas RDF Rorotan disterilkan dan diberi pewangi untuk menghilangkan bau. RDF Rorotan kemudian akan ditutup sementara untuk menjalani perbaikan oleh kontraktor.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Bakal Revitalisasi Semua Puskesmas di Jakarta Megapolitan 24 Maret 2025

    Pemprov Bakal Revitalisasi Semua Puskesmas di Jakarta Megapolitan 24 Maret 2025

    Pemprov Bakal Revitalisasi Semua Puskesmas di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana merevitalisasi seluruh gedung pusat kesehatan masyarakat (
    Puskesmas
    ) di Jakarta.
    Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    saat ditanya kesan pertama melihat gedung baru Puskesmas Pancoran di Jalan Potlot II, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan yang baru saja diresmikannya.
    “Dan memang kami akan revitalisasi semua
    puskesmas
    di Jakarta. Ada puskesmas yang dibangun tahun 90-an dan memang ini (Puskesmas Pancoran) yang terakhir modern,” kata Rano Karno di Puskesmas Pancoran, Senin (24/3/2025).
    Dengan demikian, pembangunan beberapa
    puskesmas di Jakarta
    akan dipercepat, bersamaan dengan penambahan tenaga kesehatan (nakes).
    Saat ditanya mengenai jumlah puskesmas yang akan direvitalisasi serta rincian anggarannya, Rano belum memberikan jawaban secara spesifik.
    Rano hanya bercerita bahwa dia pernah menyambangi salah satu puskesmas di wilayah Kamal, Kalideres, Jakarta Barat.
    “Dan sangat harus dilakukan revitalisasi. Karena apa? Dulu itu pustu, puskesmas pembantu. Tapi. karena sekarang populasi masyarakat bertambah, itu harus segera direvitalisasi,” ujar dia.
    Oleh karena itu, Rano memastikan, beberapa puskesmas telah masuk dalam daftar prioritas untuk direvitalisasi.
    Mengenai kesan pertamanya melihat gedung baru Puskesmas Pancoran, Rano mengaku terkejut. Menurutnya, bangunan tersebut tampak lebih modern dibandingkan dengan puskesmas lain di Jakarta.
    Kendati demikian, Rano meminta Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati agar mempercantik gedung baru Puskesmas Pancoran dengan sentuhan khas Betawi.
    “Ini kalau gigi balang (ornamen khas Betawi) di depan dikasih warna hijau, itu kayak teras rumah si Doel, itu akan jauh lebih bagus kalau ibu-ibu foto di depan, gambar ke sana keliatannya jauh lebih menarik,” ujar Rano.
    “Kalau masih ada sisa cat, tolong diberi warna hijau, sama dengan tulisan Puskesmas Pancoran. Pasti jauh lebih indah,” lanjut dia.
    Setelah menyarankan ini, Rano pun meresmikan gedung baru Puskesmas Pancoran yang berdiri di atas tanah seluas 849 meter persegi dengan menggunakan anggaran dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Pemprov DKI Jakarta.
    Pembangunannya dimulai pada Mei 2024 dan selesai pada Desember 2024. Gedung ini memiliki lima lantai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baru Ada 138 SDM, RSUD Samin Surosentiko Randublatung Blora Masih Jauh dari Kebutuhan Ideal

    Baru Ada 138 SDM, RSUD Samin Surosentiko Randublatung Blora Masih Jauh dari Kebutuhan Ideal

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora menyebut kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk RSUD Samin Surosentiko Randublatung Blora masih kurang.

    Kepala Dinkesda Blora, Edi Widayat, menyampaikan tetap akan memberikan pelayanan terbaik, di tengah keterbatasan SDM.

    “Dengan SDM yang minimal ini tetapi kami tetap beroperasional. Harapan kami dengan SDM minimalis tetapi bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” jelasnya, Senin (24/3/2025).

    Lebih lanjut, Edi menyebut jumlah SDM yang ada di RSUD Samin Surosentiko Randublatung belum ideal.

    “Kalau memang untuk memenuhi jumlah kebutuhan ya idealnya di rumah sakit Tipe D harus ada 200 an SDM nya,  tetapi sekarang baru ada di 138 orang, itu semua ya dari mulai tukang parkir, tukang cuci, tukang masak, hingga dokter spesialis,” terangnya.

    Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya mengusulkan agar ada penambahan SDM untuk mengisi RSUD Samin Surosentiko Randublatung Blora.

    Namun pengadaan SDM tersebut memang harus diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan honorer.

    Sebab, pemerintah telah secara resmi menghapus tenaga kerja non-ASN atau honorer dalam instansi pemerintah. 

    “Ke depan karena tidak boleh ada honorer kami juga akan tetap mengajukan untuk ASN untuk mengisi rumah sakit Randublatung, itu alternatif yang pertama.”

    “Alternatif yang kedua mereka sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kalau sudah pendapatan sendiri kan bisa mengelola sendiri untuk merekrut tenaga BLUD sesuai dengan aturan yang ada,” paparnya.(Iqs)