Kementrian Lembaga: Dinkes

Pemkab Bondowoso Resmi Buka Seleksi 11 Kepala OPD, Sekda Jamin Transparansi dan Bebas Calo Jabatan

Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso resmi mengumumkan pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding untuk 11 posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Eselon II pada Desember 2025. Seleksi ini bertujuan menjaring kandidat yang profesional dan kompeten, serta menjamin proses yang transparan bebas dari praktik kecurangan jabatan.

Pendaftaran hingga masa pengumuman hasil seleksi telah disusun dengan jadwal yang ketat. Masa pendaftaran dibuka mulai 1 hingga 15 Desember, diikuti dengan pemberkasan hingga 16 Desember. Sementara itu, pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada 17 Desember.

Seluruh tahapan seleksi teknis, mulai dari pembuatan makalah hingga tes wawancara, dijadwalkan tuntas paling lambat 28 Desember.

“Sementara pengumuman hasil akhir pada 9 Januari 2026,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi pada Beritajatim.com, Selasa, 2 Desember 2025.

Menurut Fathur Rozi, penetapan jadwal ini memastikan semua tahapan seleksi tuntas pada Desember. Tujuannya agar penggunaan anggaran untuk proses seleksi melalui P-APBD 2025 dapat terserap secara sah.

“Januari kan tinggal pengumumannya saja,” tuturnya.

Sekda Bondowoso berharap seleksi terbuka eselon II ini akan menghasilkan para pemimpin OPD yang profesional dan kompeten di bidangnya. Penempatan SDM berkualitas dianggap krusial untuk akselerasi pembangunan daerah.

“Kita ingin menempatkan orang tepat di tempat yang tepat,” tegasnya.

Sebanyak 11 posisi Kepala OPD yang saat ini dilelang terbuka merupakan jabatan strategis yang mencakup berbagai sektor layanan publik. Posisi tersebut antara lain:

Dinas Binamarga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi (BSBK)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora)
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia (BKPSDM)
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia

Fathur Rozi memastikan bahwa proses open bidding ini akan digelar se-transparan dan seadil mungkin. Pihaknya dengan tegas menyatakan tidak akan ada praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bondowoso.

“Jika ada yang menawarkan dan meminta uang untuk jabatan tertentu, laporkan saja. Kita akan tindak tegas,” pesannya.

Mengenai peserta, aturan seleksi terbuka memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar daerah untuk ikut berkompetisi. Ini membuka peluang bagi Bondowoso untuk mendapatkan talenta terbaik, meski tidak berasal dari SDM “lokal”.

“Aturannya memperbolehkan. Tapi saya yakin kok dengan kualitas dan kompetensi ASN kita (PNS Bondowoso),” kata Fathur Rozi.

Kontestasi jabatan eselon II ini biasanya akan diramaikan oleh para ASN yang saat ini berada di Eselon III, meliputi jabatan camat, sekretaris dinas, kepala bagian, hingga kepala bidang. [awi/beq]

02/12/2025 10:46
Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.

Dilansir dari BNPB, hingga kini, sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut.

Peristiwa ini menjadi bagian dari catatan panjang sejarah banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa.

Berikut sejarah banjir bandang yang pernah melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat

1. Banjir Bandang Solok Selatan 1978–1979

Pada 1978-1979, Solok Selatan dan wilayah sekitar Gunung Marapi diterjang banjir bandang besar. Aliran air membawa kayu dan lumpur, merusak permukiman di lereng, dan memaksa warga untuk mengungsi.

2. Banjir Bandang Bahorok, Sumatera Utara (2003)

Di penghujung November 2003, kawasan hulu DAS Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya Bahorok, Langkat, diterjang banjir bandang yang mematikan. Arus deras Sungai Bohorok menghanyutkan banyak korban jiwa sekaligus merusak infrastruktur dan permukiman di sekitarnya.

Dilansir dari laman langkatkab.go.id, peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 2 November 2003 di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan permukiman warga di bantaran Sungai Bahorok. Banyak warga kehilangan rumah serta mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.

Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 November 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon

3. Banjir Bandang Aceh Selatan (2006)

Aceh Selatan pada tahun 2006 dilanda banjir bandang yang merusak ribuan rumah di beberapa kecamatan. Debit air yang sangat tinggi memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan mereka.

Dilansir dari laman kemenkes, banjir bandang melanda Kab. Aceh Selatan Prov. NAD pada tanggal 30 Agustus 2006 pukul 01.00 WIB. Ada 3 kecamatan yang terkena yaitu Kec. Meukek, Labuhan Haji Timur (Peulumat) dan Kluet Tengah (Maggamat). Musibah ini menyebabkan 11 rumah hancur, 22 rusak berat dan 2.064 rusak ringan. Selain itu sarana air bersih di 25 desa rusak berat.

Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Namun terjadi pengungsian sekitar 5000 penduduk yang berpencar di rumah-rumah penduduk dan masjid.

Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat kejadian tersebut, Dinkes Kab. Tapaktuan telah mendirikan Pos Kesehatan bekerja sama dengan Muspika di 3 kecamatan yang terkena bencana serta melakukan dropping obat-obatan. Di samping itu pemantauan di lokasi bencana tetap terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan pasca bencana.

4. Banjir Bandang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (2017)

Banjir yang melanda Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 2017 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan sungai-sungai meluap dan permukiman terendam. Akibatnya, beberapa warga meninggal dunia dan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

Dilansir dari laman kemenkes, hujan deras yang terjadi di Wilayah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hampir setiap wilayah didaerah tersebut dilanda banjir bandang. Memang sebelum kejadian, wilayah tersebut sudah dilanda hujan deras. Hujan dengan intensitas lama telah membuat Sungai Batang Ayumi meluap dan mengakibatkan banjir bandang.

Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, dalam kejadian tersebut 5 orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Dan berikut dampak banjir bandang di Padang Sidempuan

         Kec Padang Sidempuan Batunadua 6 unit rumah hanyut, 12 unit rusak dan 7 unit mobil rusak,
         Kec Padang Sidempuan Utara : 3 unit rumah hanyut dan 3 unit rumah rusak ;
         Kec PSP Selatan : 8 kontrakan hanyut ;
         Kec Angkola Julu : 2 unit Rumah rusak ;
         Total Rumah Rusak = 17 unit, Hanyut = 17 unit dan Kendaraan 7 unit ;

Penyebab terjadinya banjir bandang tersebut karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan Sungai Batang Ayumi meluap dan menyapu rumah-rumah di pinggiran sungai. Banjir menghantam beberapa kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Kecamatan yang terkena banjir bandang antara lain, Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan Selatan , Padang Sidempuan Batunadua   Padang Sidempuan Tenggara dan Padang sidimpuan Angkola Julu.

5. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2018)

Sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Mandailing Natal, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis, mengalami banjir bandang hebat pada 2018. Material berat seperti batu besar dan kayu gelondongan terbawa arus, menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan infrastruktur.

Dilansir dari Antara, banjir bandang terjadi di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang.

6. Banjir Besar Provinsi Bengkulu (2019)

Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dilanda banjir dan longsor pada 27 April 2019 akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerusakan hutan di hulu sungai, penyempitan daerah aliran sungai, serta pembangunan yang mengurangi daerah resapan air, termasuk proyek tambang dan perumahan, memperparah bencana hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp144 miliar, puluhan korban jiwa, dan ribuan warga harus mengungsi.

Dilansir dari BNPB, dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau.

7. Banjir Bandang Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (2020)

Pada 3 September 2020, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilanda banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Air meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan menggenangi Nagari Simpang Sugiran, namun penanganan cepat dari warga dan pihak terkait berhasil mencegah korban jiwa maupun luka.

Dilansir dari laman BNPB, bansor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. Adapun lokasi bansor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).

8. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2025)

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dipenghujung November 2025 menimbulkan kerusakan besar dengan ratusan desa terendam serta infrastruktur vital terputus, bahkan menelan lebih dari 600 korban jiwa.

BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, sehingga ketiga gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. (Angel Rinella)

02/12/2025 08:40
Bupati Tuban Apresiasi Institusi Bebas Rokok: Rumah Sakit hingga Sekolah Masuk Daftar Terbaik

Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memberikan penghargaan kepada institusi yang berhasil menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok (KTbR) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen lembaga dalam menjaga lingkungan yang lebih sehat.

Berdasarkan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Perda KTR Nomor 1 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2018, yang kemudian diperkuat dengan SK Satgas KTR Tahun 2023. Satgas telah mulai melakukan monitoring dan evaluasi sejak tahun 2023 dan penilaian diterapkan pada 2024 di 20 kecamatan. Sedangkan, di tahun 2025 penilaian berlanjut pada tingkat OPD, fasilitas kesehatan, dan sekolah.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban, drg. Roikan, M.H., menyampaikan apresiasi atas capaian para penerima penghargaan dan menilai urutan terbaik menjadi bukti adanya kompetisi positif antar lembaga dalam mendorong lingkungan yang lebih sehat.

“Kami berharap kebijakan ini terus berjalan secara konsisten dan penerapan KTR menjadi budaya bersama, bukan hanya untuk memenuhi penilaian. Namun menjaga lingkungan yang sehat, terutama di layanan kesehatan, instansi pemerintah, dan sekolah,” ujar drg. Roikan, Senin (01/12/2025).

Menurutnya, keberhasilan ini dapat menginspirasi lebih banyak institusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap KTR dan KTBR serta memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang publik yang bebas asap rokok.

“Kami dari Dinas Kesehatan P2KB juga sudah menyediakan layanan UBM (Usaha Berhenti Merokok) di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Tuban, untuk mendeteksi perokok lewat pelayanan CKG dan layanan konsultasi untuk masyarakat yang ingin berhenti merokok,” tambahnya.

Sebagai informasi, pada tingkat pelayanan kesehatan, penghargaan terbaik pertama diraih Rumah Sakit dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, disusul RS NU Tuban.

Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah, penghargaan KTBR terbaik diberikan kepada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban. Yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Dan yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

Untuk jenjang sekolah menengah atas, penghargaan diberikan kepada SMAN 1 Tuban, diikuti SMAN 3 Tuban. Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama, SMPN 1 Tuban meraih posisi terbaik, disusul SMPN 3 Tuban dan SMPN 5 Tuban. [dya/kun]

01/12/2025 22:53
IDAI: Anak Terdampak Bencana Sumut dan Aceh Krisis Baju Bersih-Popok Bayi

Jakarta –

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengatakan saat ini anak-anak korban bencana alam banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh membutuhkan bantuan-bantuan khusus.

Wakil Ketua IDAI Cabang Sumatera Utara Dr dr Eka Airlangga, MKed(Ped), SpA mengatakan perlengkapan kebutuhan harian untuk bayi seperti popok, hingga pasokan air bersih kini menjadi prioritas bantuan.

“Popok bayi, tidak sempat terbawa banyak oleh orang tuanya pada saat banjir terjadi dan juga air bersih,” kata dr Eka dalam konferensi pers daring, Senin (1/12/2025).

“Air bersih ini kemarin kami sudah distribusikan 15 ribu (liter) besok, besok 5 ribu lagi masuk ke Langkat, kalau Sibolga kami belum tahu untuk Pantai Timur, karena akses ke sana baru bisa kami tembus nanti di hari Jumat,” sambungnya.

Dukungan logistik, lanjut dr Eka untuk wilayah Sumut telah didapatkan dari Dinas Kesehatan provinsi berupa obat-obatan sederhana untuk dewasa. Sementara IDAI, memberikan bantuan obat-obatan untuk anak.

Pada kesempatan yang sama, Ketua IDAI Cabang Sumatera Barat dr Asrawati, M. Biomed, SpA, Subsp T.K.P.S(K), FISQua mengatakan kebutuhan yang mendesak di wilayahnya tak jauh berbeda dengan apa yang ada di Sumut.

“Air bersih ya, karena nanti terkait dengan pengolahan makanan dan MPASI, kemudian pakaian bersih baju bayi, baju anak, dan selimut. Kemudian popok bayi, dan perlengkapan untuk mandi anak juga diperlukan,” katanya.

Di Sumbar sendiri, tanggal 28 November dr Asrawati mengatakan bantuan sudah diberikan oleh Menteri Kesehatan di beberapa lokasi.

Sementara itu, Ketua IDAI Cabang Aceh Dr dr Raihan, SpA, Subsp.Inf.P.T(K) mengatakan di wilayahnya juga membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

“Paling penting habis banjir itu anak-anak tidak ada pakaian, bukan hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Jadi pakaian layak pakai, selimut, lalu makanan yang seminimal mungkin membutuhkan air, jadi yang siap mereka makan, obat-obatan, karena apoteknya terbatas,” kata dr Raihan.

Di beberapa wilayah, seperti Pidie Jaya menurut dr Raihan bantuan-bantuan untuk korban bencana alam mulai bisa teratasi. Hal ini karena sebelumnya telah dikunjungi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Halaman 2 dari 2

(dpy/naf)

01/12/2025 20:00
IDAI: Anak Terdampak Bencana Sumut dan Aceh Krisis Baju Bersih-Popok Bayi

Jakarta –

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengatakan saat ini anak-anak korban bencana alam banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh membutuhkan bantuan-bantuan khusus.

Wakil Ketua IDAI Cabang Sumatera Utara Dr dr Eka Airlangga, MKed(Ped), SpA mengatakan perlengkapan kebutuhan harian untuk bayi seperti popok, hingga pasokan air bersih kini menjadi prioritas bantuan.

“Popok bayi, tidak sempat terbawa banyak oleh orang tuanya pada saat banjir terjadi dan juga air bersih,” kata dr Eka dalam konferensi pers daring, Senin (1/12/2025).

“Air bersih ini kemarin kami sudah distribusikan 15 ribu (liter) besok, besok 5 ribu lagi masuk ke Langkat, kalau Sibolga kami belum tahu untuk Pantai Timur, karena akses ke sana baru bisa kami tembus nanti di hari Jumat,” sambungnya.

Dukungan logistik, lanjut dr Eka untuk wilayah Sumut telah didapatkan dari Dinas Kesehatan provinsi berupa obat-obatan sederhana untuk dewasa. Sementara IDAI, memberikan bantuan obat-obatan untuk anak.

Pada kesempatan yang sama, Ketua IDAI Cabang Sumatera Barat dr Asrawati, M. Biomed, SpA, Subsp T.K.P.S(K), FISQua mengatakan kebutuhan yang mendesak di wilayahnya tak jauh berbeda dengan apa yang ada di Sumut.

“Air bersih ya, karena nanti terkait dengan pengolahan makanan dan MPASI, kemudian pakaian bersih baju bayi, baju anak, dan selimut. Kemudian popok bayi, dan perlengkapan untuk mandi anak juga diperlukan,” katanya.

Di Sumbar sendiri, tanggal 28 November dr Asrawati mengatakan bantuan sudah diberikan oleh Menteri Kesehatan di beberapa lokasi.

Sementara itu, Ketua IDAI Cabang Aceh Dr dr Raihan, SpA, Subsp.Inf.P.T(K) mengatakan di wilayahnya juga membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

“Paling penting habis banjir itu anak-anak tidak ada pakaian, bukan hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Jadi pakaian layak pakai, selimut, lalu makanan yang seminimal mungkin membutuhkan air, jadi yang siap mereka makan, obat-obatan, karena apoteknya terbatas,” kata dr Raihan.

Di beberapa wilayah, seperti Pidie Jaya menurut dr Raihan bantuan-bantuan untuk korban bencana alam mulai bisa teratasi. Hal ini karena sebelumnya telah dikunjungi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Halaman 2 dari 2

(dpy/naf)

01/12/2025 20:00
Keracunan Kerang, Puluhan Siswa SDN 2 Cidadap Sukabumi Dilarikan ke Puskesmas

Liputan6.com, Sukabumi – Sebanyak 30 pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Cidadap di Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, mengalami keracunan massal pada Senin pagi (1/12/2025).

Seluruh korban segera dievakuasi ke puskesmas terdekat setelah menunjukkan gejala keracunan, yang diduga kuat dipicu oleh jajanan yang mereka beli di lingkungan sekolah.

Camat Cidadap, Azwar Fauzi Abd Mufti, mengonfirmasi insiden serius ini. Menurut informasi awal yang diterima pihak kecamatan, dugaan terkuat penyebab keracunan adalah jajanan jenis kerang yang dibeli siswa dari pedagang keliling.

“Iya, diduga keracunan kerang dari pedagang, kejadiannya tadi pagi,” kata Azwar saat dikonfirmasi.

Melihat jumlah korban yang meluas, Azwar menjelaskan bahwa penanganan medis darurat telah menjadi prioritas utama. Ia merinci jumlah korban yang dievakuasi.

“Korban dari SDN 2 Cidadap yang dibawa ke puskesmas 30 siswa,” ujarnya.

Selain fokus pada perawatan korban, pihak kecamatan bersama aparat terkait kini bergerak cepat untuk mengidentifikasi dan menelusuri keberadaan pedagang kerang tersebut.

Camat Azwar mengungkapkan bahwa pedagang itu bukan penduduk setempat, melainkan berasal dari wilayah Baros. Upaya pencarian mendesak dilakukan untuk mencegah agar jajanan berbahaya serupa tidak dijual lagi di tempat lain.

“Informasi pedagangnya orang Baros, lagi dicari agar tidak ada korban lagi,” tegas Azwar.

Hingga laporan ini disusun, tim redaksi masih berusaha mendapatkan keterangan resmi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi terkait kondisi terkini 30 siswa yang sedang menjalani perawatan.

01/12/2025 18:47
Hari HIV/AIDS Sedunia: 93 Kasus Baru di Kota Probolinggo, Dinkes Ingatkan Ancaman Masih Nyata

Probolinggo (beritajatim.com) – Menjelang peringatan Hari HIV/AIDS Sedunia, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo mengungkap data mencengangkan: 93 kasus baru HIV tercatat hanya dalam kurun Januari–Oktober 2025.

Angka tersebut menjadi alarm keras bahwa penyebaran HIV di kota ini masih membutuhkan perhatian serius.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan, Asri Wahyuningsih, menegaskan bahwa 93 kasus ini seluruhnya merupakan temuan baru. “Kami berharap tidak ada kenaikan lagi. Ini sudah cukup tinggi,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Dari sebaran kasus, 54% penderitanya adalah laki-laki dewasa, dan 46% perempuan dewasa. Meski selisihnya tidak jauh, Asri menyebut tren tersebut menandakan bahwa penularan masih terjadi aktif di berbagai kelompok.

Jika melihat data tahunan, sebenarnya kasus HIV di Kota Probolinggo menunjukkan tren menurun: 101 kasus pada 2023, kemudian 92 kasus pada 2024. Namun, penurunan itu disebut belum signifikan dan belum cukup membuat situasi aman.

“Kami tidak mendata angka kematian, tapi semua pasien kami dorong untuk terus berobat,” kata Asri.

Asri juga kembali mengingatkan bahwa hingga kini belum ada obat yang mampu menghilangkan HIV dari tubuh. Namun terapi bisa menekan virus hingga tidak berkembang.

“Sembuh total belum bisa, tapi dikendalikan bisa. Jangan sampai berkembang menjadi AIDS,” tegasnya.

Tantangan terbesar justru datang dari stigma dan diskriminasi yang masih diterima pasien. Banyak penderita memilih berhenti berobat karena dikucilkan lingkungan.

“Padahal HIV tidak menular dengan mudah. Yang diperlukan itu dukungan, bukan dijauhi,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan, Lusi Tri Wahyuli, menambahkan bahwa persoalan terbesar bukan hanya pada angka kasus, tetapi pada minimnya kesadaran masyarakat.

“HIV bukan aib. Masyarakat harus berhenti memandang penyakit ini sebagai sesuatu yang memalukan,” katanya.

Dinkes Kota Probolinggo terus melakukan sosialisasi, termasuk ke Lapas, sekolah, hingga komunitas berisiko. Di Lapas, pihaknya melakukan pendekatan khusus karena potensi penularan lebih tinggi. “Skrining dan sosialisasi rutin kami lakukan,” lanjutnya.

Momentum Hari HIV/AIDS Sedunia ini, kata Lusi, harus menjadi peringatan keras bagi masyarakat. “HIV tidak punya gejala mencolok. Risiko bisa datang dari perilaku. Maka cegahlah sejak dini, jauhi faktor risikonya,” pesannya.

Dengan 93 kasus baru hanya dalam 10 bulan, peringatan tahun ini menjadi penegas bahwa ancaman HIV masih nyata — dan butuh kewaspadaan, empati, serta edukasi tanpa henti. (ada/ted)

01/12/2025 18:40
Anak-anak Korban Bencana Sumatera Dihantui Risiko Campak Imbas Imunisasi Rendah

Jakarta –

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendesak pemerintah daerah untuk segera membentuk posko imunisasi darurat di wilayah terdampak bencana sebagai langkah cepat mencegah lonjakan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi, terutama campak. Imbauan ini muncul menyusul temuan kasus campak di sejumlah daerah serta rendahnya cakupan imunisasi dasar di kawasan terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

dr Asrawati M Biomed SpA, Subsp, dari IDAI Sumatera Barat menjelaskan rendahnya cakupan imunisasi di provinsi tersebut sudah berdampak nyata.

“Dari pengalaman kami di lapangan, cakupan imunisasi di Sumbar saat ini masih rendah. Dampaknya terlihat dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang terjadi di Sumbar,” ujarnya dalam konferensi pers Senin (1/12/2025).

Menurutnya, kasus tak kalah penting yang perlu ditangani adalah TBC, tumpang tindih masalah kesehatan di daerah pasca bencana semakin memperbesar risiko penyebaran penyakit.

“Dalam kondisi saat ini kalau anak belum lengkap imunisasinya, kita siapkan pos untuk melengkapinya. Kasus lain yang masih ditemukan hingga sekarang adalah diare dan infeksi saluran napas, komplikasinya bisa menjadi pneumonia,” jelasnya.

Ia menegaskan imunisasi tetap dapat diberikan selama anak berada dalam kondisi sehat. “Kalau ada batuk pilek, tunda dulu. Tapi imunisasi kejar nanti tetap bisa dilakukan,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Dr dr Raihan, SpA(K), Subsp, Nefrologi, dari IDAI Aceh menyebut kondisi di wilayahnya sangat mirip dengan Sumbar. Identifikasi pasien menunjukkan anak-anak terdampak bencana di beberapa kabupaten, terutama Pidie Jaya mengalami luka dengan cakupan imunisasi yang jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Di provinsi, kami menyiapkan vaksin dan pencegahan profilaksis untuk tetanus sudah disampaikan. Koordinasi sudah berjalan, hanya memang di daerah kami, termasuk Pidie Jaya, cakupan imunisasinya lebih rendah,” beber dia.

IDAI menekankan penyakit-penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi justru berpotensi muncul kembali jika intervensi tidak dilakukan cepat.

Sementara Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Eka Airlangga Cabang Sumatera Utara menyebut telah menemukan kasus campak di lapangan. Penanganan cepat dilakukan melalui isolasi untuk mencegah penularan ke anak lain.

“Kalaupun ada kasus-kasus measles, kita isolasi untuk tidak menyebarkan ke yang lain,” jelas dr Eka.

Halaman 2 dari 2

(naf/kna)

01/12/2025 15:04
100-an Anak di Sumut Kena ISPA-Masalah Kulit Pasca Bencana, Krisis Pasokan Obat

Jakarta –

Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Eka Airlangga Cabang Sumatera Utara menyebut banyak anak jatuh sakit pascabencana di Sumatera Utara. Dari posko pengungsian yang terpantau di sejumlah titik, anak-anak dilaporkan mengalami diare hingga penyakit kulit.

Misalnya pada Desa Gohor Lama Kec Wampu Kab Langkat. Hasil skrining IDAI bekerja sama dengan Dinkes setempat menunjukkan 37 anak mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 18 anak mengeluhkan diare, 7 anak dengan kondisi tinea, dan bacterial dermatitis yang menyerang 4 orang anak.

“Masalah yang dihadapi kekurangan obat untuk diare, dermatitis, ISPA, kami juga butuh obat drops untuk bayi, obat kombinasi untuk ISPA, hingga kebutuhan air untuk melarutkan antibiotik, juga sendok obat,” lapor dr Eka, dalam konferensi pers Senin (1/12/2025).

Kondisi yang tak jauh berbeda juga ditemukan di Desa Batu Malenggang. Dari pemeriksaan yang dilakukan pada 125 anak, 55 di antaranya mengalami ISPA, 12 anak diare, 35 anak tinea, dan 23 lainnya mengeluhkan bacterial dermatitis.

Banyak di antara mereka masih menghadapi kekurangan pasokan medis, seperti kekurangan obat zalp antibiotik, obat dalam bentuk sirop dan drop, air untuk kebutuhan melarutkan antibiotik, sendok obat.

dr Eka juga mencatat banyak yang membutuhkan minyak kayu putih hingga makanan dan snack anak.

“Kita juga menemukan kasus berat, 2 kasus yang kami rujuk ke RS dengan gejala pneumonia,” pungkasnya.

(naf/kna)

01/12/2025 14:00
Polisi Gerebek Pabrik Mi dan Pangsit Berbahan Tawas di Bogor, 2 Orang Ditangkap Megapolitan 30 November 2025

Polisi Gerebek Pabrik Mi dan Pangsit Berbahan Tawas di Bogor, 2 Orang Ditangkap
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Polisi menggerebek pabrik rumahan pembuatan mi dan pangsit berbahan campuran tawas di Perumahan Kompleks PKPN, RT 2 RW 7, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Sabtu (29/11/2025).
Penggerebekan
dilakukan bersama tim dari Dinas Perdagangan dan BPOM
Kota Bogor
.
Dari operasi ini, petugas menemukan mi dan kulit pangsit yang siap edar dengan merek “Wayang”.
Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Komisaris Polisi Aji Riznaldi Nugroho mengatakan, produksi dilakukan dengan cara mencampur bahan olahan pembuatan mi dan kulit pangsit dengan
tawas
.
Mi dan kulit pangsit berbahan berbahaya ini lalu dijual ke pasar-pasar di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor tanpa mencantumkan komposisi tawas dan potasium di dalam produk kemasan.
“Kita temukan bahan baku seperti tepung terigu, potasium, baking soda, tawas, dan lainnya. Sementara, komposisi di dalam kemasan tidak dicantumkan tawas dan potasium,” ucap Aji, dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).
“Kita akan koordinasi dengan BPOM, Dinas Kesehatan, dan Disperindag, terkait kandungan yang ada di produk tersebut,” tambahnya.
Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan dua pekerja berinisial IR dan RA yang sedang memproduksi mi dan pangsit.
Barang bukti campuran pembuatan mi dan pangsit seperti satu ember tawas, benzoat, soda bubuk, dan potasium, turut diamankan petugas.
Sementara, pemilik pabrik berinisial WH masih dilakukan pengejaran yang diketahui berada di wilayah Cilacap.
Diketahui, pabrik tersebut telah memproduksi mi dan pangsit dengan bahan campuran tawas ini selama dua tahun dan didistribusikan ke beberapa pasar di Bogor.
“Kita telah melakukan penyelidikan selama satu minggu. Untuk informasi lainnya nanti kita sampaikan setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku,” sebutnya.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 136 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
Mereka juga dijerat dengan Pasal 62 juncto Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
“Ancaman hukumannya lima tahun penjara,” imbuh Aji.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 12:58