Wamenkes Ungkap Korban Bencana Sumatera Kekurangan Air Bersih dan Obat Diare
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan bahwa ketersediaan obat diare dan air bersih masih belum terpenuhi bagi para pengungsi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut diketahui Ben setelah mengunjungi beberapa lokasi bencana di tiga provinsi tersebut.
“Yang kita perlu siapkan adalah obat-obatan untuk pasca bencana, termasuk obat untuk atasi diare, untuk bagaimana atasi akibat kurang air bersih. Jadi di lapangan kurang itu,” kata Ben usai rapat tingkat menteri terkait penanganan
bencana Sumatera
di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Ben menuturkan, situasi darurat di lokasi bencan sesungguhnya sudah teratasi, tetapi pemerintah kini perlu menyiapkan ketersediaan obat-obatan dan air bersih.
Ben mengatakan, tugas utama dari Kemenkes saat ini adalah supaya pengendalian dan pencegahan penyakit dengan obat-obatan lengkap untuk peralatan kesehatan.
“Kami punya pusat krisis yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, di Sumut oleh Kepala Dinas Provinsi Sumut, dan di Padang juga sama. Kemenkes menaruh setiap krisis pada perwakilan sehingga tidak ada alasan untuk masalah koordinasi,” ucap dia.
Dengan adanya perwakilan tersebut, Ben berharap koordinasi di lapangan yang sering kali tidak terhubung dengan baik dapat teratasi.
“Paham ya. Kadang-kadang di lapangan itu, kalau dari daerah minta apa, Kemenkesnya tidak nyambung, repot. Jadi kita taruh supaya tidak ada alasan karena orang Kemenkes bisa setiap saat langsung,” tutur Ben.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Dinkes
-
/data/photo/2025/12/17/69429d68e041c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Wamenkes Ungkap Korban Bencana Sumatera Kekurangan Air Bersih dan Obat Diare")
Wamenkes Ungkap Korban Bencana Sumatera Kekurangan Air Bersih dan Obat Diare
-
KPK Sita Uang dan Dokumen dalam Penggeledahan Tiga Lokasi di Lampung Tengah
Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan uang ratusan juta ketika saat menggeledah tiga titik di wilayah Lampung Tengah.
Penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (16/12/2025) dilakukan di kantor bupati, kantor Bina Marga, dan rumah dinas bupati.
“Selain menyita dokumen, ada sejumlah uang juga yang diamankan dan disita. Jumlahnya nanti kami akan cek persisnya berapa, informasi awal mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Budi, Rabu (17/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melanjutkan pencarian informasi dengan menggeledah Dinas Kesehatan Lampung Tengah.
Sebab, perkara yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya berkaitan pengkondisian pengadaan alat-alat kesehatan.
“Diantaranya yang digeledah hari ini di Dinas Kesehatan. Ini kan berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan yang diduga menjadi salah satu modus yang digunakan oleh bupati untuk meminta free project kepada vendor atau penyedia barang dan jasanya,” kata Budi.
Budi menyebut tim KPK akan menelusuri dinas-dinas lainnya yang diduga berkaitan kasus dugaan suap hingga Rp5,75 miliar ini.
KPK juga tengah melakukan kajian analisis pencegahan korupsi di partai politik. Sebab, terjadi titik kerawanan korupsi karena berbagai faktor seperti biaya politik besar hingga laporan keuangan tak transparan.
Hal ini dilatar belakangi oleh kasus suap di Lampung Tengah di mana Ardito membayar utang kampanye Pilkada 2024 sebesar Rp5,25 miliar dari uang suap.
Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.
Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.
Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.
-
KPK Sita Dokumen Usai Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah
Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen setelah menggeledah tiga titik di Lampung Tengah. Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.
Penggeledahan berlangsung di kantor bupati, kantor Bina Marga, dan rumah dinas bupati pada Selasa (16/12/2025). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya telah menyegel sejumlah titik di wilayah Lampung Tengah.
“Dari penggeledahan yang dilakukan secara maraton di tiga titik tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen,” jelas Budi, dikutip Rabu (17/12/2025).
Usai menyita dokumen, kata Budi, penyidik akan melakukan analisis untuk menggali informasi guna membongkar praktik dugaan suap hingga Rp5,75 miliar.
Di sisi lain, Budi menjelaskan bahwa lembaga antirasuah tengah melakukan kajian tindak pidana korupsi di partai politik. Sebab dinilai memiliki banyak celah terjadi tindakan rasuah yang salah satu faktornya adalah laporan keuangan tidak akuntabel.
Hal ini dilatar belakangi oleh kasus Ardito membayar utang kampanye Pilkada 2024 sebesar Rp5,25 dari uang suap tersebut.
Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.
Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.
Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.
Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:
1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya
2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah
3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito
4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah
5. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.
-
Pemuda Tani Bondowoso Dorong Koperasi dan Shelter Pangan Mandiri untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Bondowoso (beritajatim.com) — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Bondowoso mendorong pembentukan koperasi serba usaha dan shelter pangan mandiri sebagai langkah strategis memperkuat posisi tawar pemuda tani sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Gagasan tersebut mengemuka dalam forum temu usaha tani dan pembentukan koperasi yang digelar di Cafe Orila, Bondowoso, Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi serta perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPK) sebagai mitra strategis.
Sekda Bondowoso Fathur Rozi mengatakan, penguatan sektor pertanian tidak cukup bertumpu pada peningkatan produksi semata, tetapi harus disertai pengelolaan pascapanen dan penguatan kelembagaan. Menurut dia, hilirisasi menjadi kunci agar hasil pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
“Hilirisasi dan kelembagaan yang kuat akan meningkatkan daya saing serta kesejahteraan petani,” ujar Fathur Rozi.
Dalam forum tersebut, Pemuda Tani Indonesia Bondowoso juga merancang pembentukan Koperasi Pemuda Tani Indonesia sebagai wadah ekonomi kolektif. Koperasi ini diproyeksikan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, termasuk menyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG).
Melalui koperasi, pasokan pangan untuk MBG diharapkan terjamin kualitas dan keamanannya karena bersumber langsung dari hasil pertanian lokal. Pemerintah daerah, lanjut Fathur Rozi, akan melakukan pendampingan lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan, terutama terkait uji laboratorium dan pemenuhan standar mutu pangan.
Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Bondowoso, Kapriyanto, mengatakan forum ini menjadi ruang temu bagi pemuda tani untuk berbagi praktik baik, mulai dari produksi hingga akses pasar. Ia menilai persoalan klasik pertanian—seperti harga anjlok saat panen raya, pasar yang tidak pasti, dan keterbatasan modal—harus dihadapi dengan pendekatan kolektif.
“Pemuda tani harus keluar dari masalah klasik pertanian. Koperasi dan shelter pangan adalah jawabannya,” kata Kapriyanto.
Menurut dia, tanpa koperasi dan fasilitas penyimpanan, petani kerap menjual hasil panen secara individual sehingga harga sepenuhnya ditentukan tengkulak. Keberadaan shelter pangan memungkinkan penjualan dilakukan secara kolektif dan memberi ruang bagi petani menunda penjualan hingga harga lebih stabil.
“Koperasi adalah kekuatan kolektif, sedangkan shelter pangan memberi kendali atas stok dan harga,” ujarnya.
Selain berdampak pada ekonomi petani, Kapriyanto menegaskan koperasi dan shelter pangan berperan penting dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan lokal. Koperasi berbadan hukum juga menjadi pintu masuk untuk mengakses pasar besar serta berbagai program pemerintah, seperti MBG, pengadaan pangan, dana CSR, hibah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam konsep yang ditawarkan, Shelter Pangan Mandiri berfungsi sebagai pusat produksi, penyimpanan, dan distribusi bahan pangan lokal. Sementara dapur MBG menjadi unit pengolahan dan penyajian makanan bergizi. Skema ini dirancang berjenjang, mulai dari pemuda tani sebagai produsen, shelter pangan sebagai pengelola stok dan mutu, hingga dapur MBG sebagai penyerap hasil pangan secara berkelanjutan.
Untuk menjaga keberlanjutan program, DPC Pemuda Tani Indonesia Bondowoso juga menyiapkan rencana bisnis kolektif terintegrasi yang mencakup produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran. Kebutuhan pelatihan, mulai dari manajemen koperasi, standar mutu, hingga pemasaran digital dan pengembangan produk bernilai tambah, turut menjadi perhatian.
Kapriyanto berharap pemerintah daerah dan mitra strategis terus memberikan pendampingan agar koperasi dan shelter pangan mandiri pemuda tani di Bondowoso dapat menjadi model ketahanan pangan berbasis komunitas. (awi/ian)
-
Wamenkes Janjikan Insentif Rp 30 Juta buat Dokter Spesialis yang Praktik di Pangkep
Jakarta –
Wakil Menteri Kesehatan RI I Dante Saksono Harbuwono menjanjikan insentif Rp 30 juta bagi dokter spesialis yang mau mengabdi di wilayah terpencil, termasuk di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Hal tersebut menurutnya sejalan dengan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T.
“Insentifnya Rp 30 juta buat mereka (dokter spesialis) yang mau datang ke Pangkep dan Rp 10 juta dari daerah,” kata Dante di Desa Mattiro Kanja, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Selasa (16/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengapresiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep yang berhasil melaksanakan program cek kesehatan gratis (CKG) dengan tingkat kehadiran tertinggi di Regional II.
Menurut Dante, strategi jemput bola yang dilakukan Dinkes Pangkep menjadi salah satu alasan program CKG berhasil diikuti 84 persen warganya, meskipun tenaga kesehatan harus menempuh perjalanan darat dan laut mengunjungi masyarakat yang berada di pulau.
“Mereka tidak menunggu warga CKG ke puskesmas, mereka datang ke pulau-pulau dan datang ke desa. Meski sulit daerahnya, tapi mereka membuktikan atas kerja keras, mereka bisa maksimal sehingga bisa datang ke masyarakat untuk CKG,” beber Dante.
Dukungan Anggaran Rp 44,9 Miliar
Atas capaian tersebut, Wamenkes mengatakan Kemenkes akan memberikan dukungan besar berupa bantuan alat kesehatan (alkes) dan anggaran untuk Pangkep sebesar Rp 44,9 miliar. Kemenkes akan membantu pengadaan alkes senilai Rp 31,9 Miliar untuk melengkapi rumah sakit di Pangkep. Alat-alat tersebut mencakup kateterisasi, USG, mammografi dan CT scan.
Di samping itu Kemenkes disebut akan memberikan dana Rp 12 miliar untuk 23 Puskesmas guna melengkapi alkes yang masih kurang, termasuk USG portable. Selain itu, ada tambahan dana impuls Rp 1 Miliar.
“Akan saya prioritaskan alat mammografi karena salah satu penyebab kematian tertinggi perempuan di Indonesia itu kanker payudara,” tutur Dante.
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video: IDAI Kasih Catatan soal Kebijakan Tunjangan Dokter di Daerah 3T”
[Gambas:Video 20detik]
(kna/naf) -
DTSEN Jadi Fondasi Utama Pemkab Bojonegoro Susun Program dan Salurkan Bansos
Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadikan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama dalam menentukan penerima bantuan sosial dan merancang kebijakan pembangunan daerah.
Hal ini ditegaskan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) pemutakhiran DTSEN yang dihelat selama empat hari pada pertengahan Desember 2025.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menekankan bahwa akurasi data menjadi penentu arah kebijakan, terutama untuk program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. “Kualitas kebijakan pemerintah bergantung pada kualitas data di lapangan,” ujarnya dalam pembukaan bimtek di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Senin (15/12/2025).
Dia menambahkan, perangkat desa dan kader adalah ujung tombak keberhasilan program ini karena paling memahami kondisi riil masyarakat. Untuk itu, sebanyak 2.580 peserta yang terdiri dari sekretaris desa, operator SIKS-NG, perangkat desa, hingga ketua RT mendapat pelatihan intensif.
“Kami harap kerja sama semua pihak berjalan baik untuk menghasilkan data yang valid, akurat, dan terjaga kerahasiaannya,” pungkas Nurul Azizah.
Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiyati, menjelaskan, data DTSEN juga krusial untuk pemetaan program kesehatan seperti jaminan kesehatan, intervensi gizi, dan penanganan stunting. “Data valid menjadi dasar intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.
Bimtek yang berlangsung dari 13 hingga 16 Desember 2025 ini mengacu pada regulasi nasional, termasuk Perpres Satu Data Indonesia dan Inpres DTSEN. Dengan dukungan 75 fasilitator dari BPS dan tenaga kesehatan, pelatihan diharapkan menghasilkan data yang akurat dan siap pakai untuk menyusun program pembangunan tahun 2026. [lus/suf]
-
Seribuan Anak Sekolah Pangkep Idap Hipertensi, Ketahuan Lewat CKG
Jakarta –
Program cek kesehatan gratis (CKG) Pemerintah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, mengungkap penyakit darah tinggi atau hipertensi yang biasanya menyerang usia dewasa, kini mulai mengintai kelompok anak sekolah.
Hasil skrining CKG anak sekolah per Agustus 2025 oleh Dinas Kesehatan Pangkep menunjukkan masalah karies gigi mendominasi dengan 6.946 kasus. Namun, temuan yang juga menjadi sorotan adalah munculnya penyakit tidak menular (PTM), terkait gaya hidup.
Data CKG mencatat total 1.547 kasus hipertensi di lingkungan anak sekolah. Rinciannya terdiri dari:
Hipertensi tingkat 1: 1.404 kasusHipertensi tingkat 2: 143 kasus
“Melihat anak sekolah sudah ada yang terdeteksi hipertensi adalah alarm bahwa pencegahan harus dimulai jauh lebih awal,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, Herlina, SKep, MKes saat dijumpai detikcom di Makassar, Senin (15/12/2025).
Data CKG yang membagi temuan menjadi Tingkat 1 dan Tingkat 2 mengacu pada klasifikasi tekanan darah yang diadopsi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berdasarkan pedoman medis internasional. Klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan tingkat risiko dan intervensi yang dibutuhkan.
Hipertensi tingkat 1 (Stage 1) adalah kondisi tekanan darah sistolik 140-159 mmHg atau diastolik 90-99 mmHg, sedangkan Hipertensi tingkat 2 (Stage 2) adalah tekanan darah sistolik 160-179 mmHg atau diastolik 100-109 mmHg.
Halaman 2 dari 2
(kna/naf)
-
Usut Kasus Suap Bupati Lampung Tengah, KPK Geledah Kantor hingga Rumah Dinas
Bisnis.com, JAKARTA — Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga titik di wilayah Lampung Tengah terkait dugaan suap proyek yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Penggeledahan berlangsung pada hari ini, Selasa (16/12/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan penggeledahan berlangsung di Kantor Bupati, Dinas Bina Marga, dan rumah dinas Bupati Lampung Tengah.
“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan suap proyek di Lampung Tengah, yang bermula dari kegiatan tertangkap tangan pada pekan lalu tersebut, hari ini penyidik melakukan serangkaian giat penggeledahan di tiga titik, yaitu Kantor Bupati, Dinas Bina Marga, serta Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).
Budi menuturkan bahwa penggeledahan bertujuan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini sehingga dapat membongkar dugaan praktik suap.
Kendati demikian, proses yang masih berlangsung sehingga Budi belum dapat menyampaikan apa saja barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik lembaga antirasuah.
Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.
Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.
Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.
-
Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lamteng Ardito Wijaya Digeledah Tim Penyidik KPK
GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait perkara dugaan suap dan gratifikasi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, yakni Kantor Bupati Lampung Tengah, Dinas Bina Marga, dan rumah dinas bupati.
“Hari ini penyidik melakukan serangkaian giat penggeledahan di tiga titik, yaitu kantor bupati, Dinas Bina Marga, serta rumah dinas Bupati Lampung Tengah,” kata Budi kepada wartawan, Selasa siang, 16 Desember 2025.
Dalam penggeledahan ini kata Budi, tim penyidik akan mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara yang menjerat Bupati Ardito Wijaya.
“Penyidik tentu masih akan terus menelusuri peran dari pihak-pihak lainnya. Terlebih dalam kegiatan tertangkap tangan tersebut, ditemukan fakta adanya dugaan besaran fee proyek sekitar 15-20 persen yang dipatok oleh bupati atas sejumlah proyek di SKPD Lampung Tengah,” pungkas Budi.
Sebelumnya, pada Kamis, 11 Desember 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Ardito Wijaya (AW) selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030; Riki Hendra Saputra (RHS), anggota DPRD Lampung Tengah; Ranu Hari Prasetyo (RNP), adik Ardito; Anton Wibowo (ANW), Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat bupati; serta Mohamad Lukman Sjamsuri (MLS), Direktur PT Elkaka Mandiri.
Dalam perkara ini, setelah dilantik sebagai bupati, Ardito diduga memerintahkan Riki untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah SKPD melalui mekanisme penunjukan langsung pada e-katalog. Perusahaan yang dimenangkan merupakan milik keluarga atau tim pemenangan Ardito saat Pilkada 2024.
Untuk melancarkan pengkondisian tersebut, Riki berkoordinasi dengan Anton dan Iswantoro (ISW), Sekretaris Bapenda, yang kemudian berhubungan dengan SKPD terkait. Dari Februari hingga November 2025, Ardito diduga menerima fee sebesar Rp5,25 miliar dari sejumlah rekanan melalui Riki dan Ranu.
Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah, Ardito meminta Anton mengkondisikan pemenang proyek agar dimenangkan PT Elkaka Mandiri. Perusahaan tersebut akhirnya memperoleh tiga paket proyek dengan total nilai Rp3,15 miliar. Dari proyek ini, Ardito diduga menerima fee sebesar Rp500 juta melalui Anton.
Dengan demikian, total uang yang diduga diterima Ardito mencapai sekitar Rp5,75 miliar. Dana tersebut antara lain digunakan untuk biaya operasional bupati sebesar Rp500 juta serta pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye pada 2024 sebesar Rp5,25 miliar.
-
Siasat Dinkes Pangkep Rayu Warga Ikut CKG, Tak Melulu Harus di Puskesmas
Jakarta –
Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), tantangan geografis dan sosial, terutama mindset takut jika penyakitnya ketahuan, membuat masyarakat enggan mendatangi fasilitas kesehatan. Untuk menyukseskan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Dinas Kesehatan (Dinkes) Pangkep menerapkan strategi “jemput bola” dengan siasat persuasif.
Kepala Dinkes Pangkep, Herlina, S.Kep., M.Kes., mengungkapkan bahwa jika hanya menunggu di Puskesmas, jumlah orang yang datang tidak sampai 10 orang per hari. Padahal target pemeriksaan CKG jauh dari angka tersebut.
Kabupaten Pangkep dengan jumlah penduduk sekitar 359.943 jiwa berhasil melaksanakan cek kesehatan gratis untuk 300.946 atau 84 persen dari total penduduknya. Herlina menyebut angka ini tidak akan tercapai jika hanya menunggu warga datang ke Puskesmas.
“Kami memanfaatkan setiap kesempatan yang ada,” ucap Herlina saat dijumpai detikcom di Makassar, Senin (15/12/2025).
Cek kesehatan tak selalu di faskes
Kegiatan CKG lebih banyak dilakukan di luar gedung karena masyarakat tidak mau ke layanan kesehatan. Misalnya ketika apel pagi ASN, Herlina akan mendatangkan petugas kesehatan ke gedung-gedung pemerintahan agar pekerja bisa sekaligus cek kesehatan.
Petugas Puskesmas juga membawa peralatan untuk cek tekanan darah pada saat salat berjamaah di masjid. Bahkan, skrining TBC (pengambilan sputum) dioptimalkan pada saat salat Subuh.
Siasat ini juga membawa layanan spesialistik ke pulau-pulau.
“Daerah kepulauan itu kan tidak pernah terjamah dokter spesialis, jadi kita menerima layanan dokter spesialis seperti anak, obgyn, gigi, interna, di Puskesmas Sabutung,” jelas Herlina.
Manfaat CKG juga dirasakan oleh warga Desa Mattirouleng, Pulau kulambing, Pangkep. Pemeriksaan kesehatan rutin diadakan di rumah Kepala Desa dan menjadi pusat kesehatan sederhana di sana.
Rahman (72), penduduk Desa Mattirouleng mengatakan sangat terbantu dengan hadirnya pemeriksaan kesehatan di desanya sehingga dia tak perlu jauh-jauh ke kota karena puskesmas terdekat dari wilayahnya pun berjarak 20 menit dan berada di pulau seberang.
“Tadi cek asam urat, dikasih beberapa obat ada juga obat flu sama vitamin karena kebetulan lagi pilek ini,” tuturnya saat dijumpai detikcom di Pulau Kulambing, Selasa (16/12).
Efektivitas siasat ini tecermin dari data temuan penyakit. Data CKG menunjukkan Karies (53.915), Hipertensi (27.724), dan Merokok (24.047) adalah kasus terbanyak. CKG Anak Sekolah bahkan menemukan total 1.547 kasus Hipertensi pada pelajar.
Mengatasi Ketakutan Rujukan dengan Jaminan Sosial
Meskipun layanan CKG sudah didekatkan, Kadinkes menyoroti tantangan sosial terberat yakni warga terkadang takut dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan jika ketahuan mengalami kondisi kesehatan berat.
Penolakan ini dipicu ketakutan akan biaya hidup di kota, meskipun pasien memiliki BPJS. Dinkes Pangkep menjawab ketakutan ini dengan kolaborasi lintas sektor seperti menyediakan rumah tunggu untuk keluarga pasien yang mengantar.
Selain itu jika BPJS pasien tidak aktif, bantuan finansial didapatkan dari BAZNAS.
“Karena di Pangkep semua ASN bayar zakat melalui Baznas, jadi kalau Dinkes membutuhkan bantuan kesehatan, mereka bantu,” ungkapnya.
Herlina berharap ada dukungan lebih lanjut dari kementerian berupa EKG mobile, untuk menyempurnakan layanan jemput bola yang sudah berjalan masif tersebut.
Halaman 2 dari 2
(kna/naf)