Kementrian Lembaga: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

  • Butuh Rp4M, Gedung Utama Bangunan Pengganti PPU Maospati Magetan Belum Jadi Dibangun

    Butuh Rp4M, Gedung Utama Bangunan Pengganti PPU Maospati Magetan Belum Jadi Dibangun

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk membangun gedung utama di kawasan eks-Pasar Produk Unggulan (PPU) Maospati. Hingga awal Oktober 2025, progres pembangunan kawasan tersebut telah mencapai sekitar 75 persen, dengan fokus pekerjaan tahun ini pada penataan landscape seperti trotoar, drainase, dan lahan parkir.

    Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan, Kiki Indriyani, mengatakan pembangunan gedung utama belum bisa dilaksanakan tahun ini akibat keterbatasan anggaran.

    “Untuk tahun ini fokus di landscape. Gedung utama belum bisa kami bangun karena keterbatasan anggaran,” jelas Kiki, Senin (6/10/2025).

    Kiki menambahkan, kebutuhan tambahan dana sebesar Rp4 miliar belum terakomodasi dalam APBD 2026. Oleh karena itu, Pemkab Magetan tengah berupaya mencari dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pembangunan dapat segera diselesaikan.

    “Pak Wakil Bupati kemarin juga sudah memohon kepada Gubernur agar bisa didanai lewat APBD Provinsi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kiki menegaskan bahwa penertiban bangunan liar di area sekitar kawasan eks-PPU bukan kewenangan Pemkab. Penertiban tersebut menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

    “Tanah pemkab hanya sebatas jalan masuk seluas 8.707 meter persegi ke arah barat. Jadi tidak ada kaitannya dengan bangunan liar yang berdiri di atas sepadan sungai,” tegasnya.

    Kiki memastikan, pembangunan kawasan eks-PPU dilakukan sesuai aturan tata ruang yang berlaku, tanpa menyentuh area sempadan sungai yang wajib steril dari bangunan permanen. “Kami pastikan pembangunan kawasan eks-PPU ini tidak sampai ke lokasi itu karena merupakan sempadan sungai,” imbuhnya. [fiq/beq]

  • Mendag sebut pasokan bahan pokok aman dan harga stabil 

    Mendag sebut pasokan bahan pokok aman dan harga stabil 

    Nganjuk (ANTARA) – Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau langsung harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di Pasar Wage, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

    “Hari ini kami sudah mengecek pasokan dan harga bapok di Pasar Wage. Pasokannya semua ada dan harganya stabil. Kita juga terus menjaga daya beli masyarakat agar pasarnya tetap tumbuh,” kata Mendag Budi Santoso saat di Nganjuk, Jumat.

    Hasil pantauan menunjukkan, harga sejumlah komoditas bahan pokok dijual di bawah harga acuan dan harga eceran tertinggi (HET). Komoditas tersebut, yaitu beras medium Rp13.000 per kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Rp12.000 per kilogram, telur ayam ras Rp28.000/kg, daging ayam ras Rp35.000/kg, dan gula pasir Rp16.000–17.000/kg.

    Kemudian, cabai keriting dijual dengan harga Rp42.000/kg, cabai rawit merah Rp33.000/kg, cabai merah besar Rp42.000/kg, bawang merah Rp26.000/kg, bawang putih kating Rp34.000/kg, dan bawang putih honan Rp28.000/kg.

    Selain itu, terpantau Minyakkita dijual dengan harga Rp15.700 per liter, minyak goreng premium Rp21.000/liter, beras premium Rp16.000–16.500/kg, daging sapi Rp120.000/kg, serta tepung terigu Rp12.000/kg.

    Sementara itu, pedagang ayam di Pasar Wage, Nganjuk Winarko mengatakan tentang pasokan ayam tersedia dan harganya saat ini sudah turun.

    “Stoknya aman. Harganya kemarin Rp38.000/kg, sekarang Rp35.000,”kata dia.

    Pihaknya juga menegaskan untuk memastikan kesediaan pasokan dan stabilitas bahan pokok terus terjaga, Kemendag secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi dilakukan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

    Sementara itu pedagang cabai, Suparmi, mengungkapkan penurunan harga cabai merah.

    ”Harga cabai merah besar Rp42.000/kg—Rp43.000/kg. Ini sudah turun, kemarin sampai Rp50.000/kg,” ujar dia.

    Ia juga berharap agar harga bahan pokok dapat terus stabil sehingga terjangkau masyarakat.

    Pasar Wage yang terletak di Kabupaten Nganjuk tersebut menjadi salah satu pusat niaga Kabupaten Nganjuk. Pasar seluas 7.709 meter persegi ini berdiri sejak 1973 dan dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk.

    Pasar ini juga telah mendapat predikat Pasar Tertib Ukur. Kini, Pasar Wage mampu menampung sekitar 830 pedagang.

    Hadir dalam kunjungan tersebut, yaitu Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur Iwan Setiawan, Kepala Disperindag Kabupaten Nganjuk Sri Handayani, Pemimpin Perum Bulog Cabang Kediri Harisun dan tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Batam luncurkan motif batik khas Batam pada pekan mode busana

    Pemkot Batam luncurkan motif batik khas Batam pada pekan mode busana

    Batam, Kepri (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), meluncurkan motif batik khas Batam, yakni Jembatan Barelang pada pekan mode busana Batam Batik Fashion Week (BBFW) 2025.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam Gustian Riau menyebut ajang tahunan ini menjadi ruang untuk mempromosikan identitas khas Batam, melalui kerajinan batik.

    “Sejak dua bulan lalu, motif Jembatan Barelang resmi diperkenalkan, sekarang sudah dipatenkan. Hingga menjelang BBFW, omzet pelaku IKM sudah menembus Rp1,5 miliar. Ini capaian fantastis, bukti kreativitas dan budaya mampu menggerakkan roda perekonomian,” katanya di Batam, Kepri, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa acara yang berlangsung pada 2-4 Oktober 2025 itu menghadirkan 160 pelaku industri kecil dan menengah (IKM), terdiri atas 22 IKM pembatik, 22 fashion designer, 46 IKM makanan-minuman, dan sisanya pelaku IKM lainnya.

    Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batam Erlita Amsakar Achmad menegaskan bahwa batik Batam bukan sekadar kain, melainkan simbol identitas.

    “Batik Batam adalah cerita, kebanggaan, dan warisan yang kita persembahkan kepada dunia. Expo Batam Batik Fashion Week kali ini menampilkan kolaborasi perajin, desainer, peragawan-peragawati, serta IKM Batam,” ujarnya.

    Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menyampaikan apresiasinya karena BBFW 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional.

    “Kami berharap kegiatan ini menjadi panggung kolaborasi, menghadirkan ide segar, peluang pasar, serta motivasi bagi generasi muda untuk melestarikan batik dan menggerakkan ekonomi kreatif di Batam,” katanya.

    Selain itu, batik Batam kini sudah memiliki 20 motif yang dipatenkan dan terdaftar hak kekayaan intelektual (HKI).

    Perlindungan HKI menjadi penting agar motif khas Batam memiliki nilai ekonomi.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi PDIP Desak Bulog dan Disperindag Kendalikan Lonjakan Harga Beras di Jatim

    Fraksi PDIP Desak Bulog dan Disperindag Kendalikan Lonjakan Harga Beras di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mendesak Bulog Divre Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim segera turun tangan mengendalikan lonjakan harga beras. Menurut dia, kenaikan harga yang terjadi di sejumlah daerah sudah memberatkan masyarakat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

    “Ya ini Bulog harus intensif mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” tegas Erma, Sabtu (20/9/2025).

    Erma mengungkapkan, harga beras premium dalam kemasan lima kilogram kini mencapai Rp83 ribu, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Bulog sekitar Rp55 ribu. Kondisi ini, menurut dia, sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi mengancam ketahanan pangan rumah tangga.

    “HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” ujarnya.

    Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025, rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional mencapai Rp14.530/kg. Sementara untuk kualitas premium berada di angka Rp16.280/kg, naik sekitar 7-10 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

    Kenaikan ini dipicu distribusi yang belum merata, pasokan yang terganggu akibat musim tanam, cuaca ekstrem, dan hambatan logistik ke daerah terpencil. Erma menilai pemerintah daerah harus segera mengambil langkah intervensi agar situasi ini tidak semakin membebani masyarakat.

    Selain itu, Erma juga menyoroti penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dinilai belum berjalan optimal. Meski stok tersedia, banyak masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan beras tersebut, khususnya di pasar tradisional dan daerah dengan kenaikan harga tertinggi.

    “Problem keberadaan beras SPHP ini harus segera dibenahi. Jangan sampai hanya jadi data di atas kertas, sementara masyarakat di lapangan kesulitan mendapatkannya,” tegas Erma.

    Total alokasi SPHP untuk Jawa Timur mencapai 173.000 ton, namun realisasi penyalurannya baru sekitar 5,73 persen. Di wilayah Malang misalnya, Bulog mencatat stok mencapai 68.000 ton, dengan target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun, sehingga masih ada surplus sekitar 45.000 ton yang belum tersalurkan.

    Menurut Erma, fakta tersebut menunjukkan lemahnya distribusi SPHP di lapangan. Dia meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran melalui operasi pasar dan memperluas akses ke wilayah terdampak.

    “Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” pungkas legislator asal Dapil Blitar-Tulungagung itu. [asg/ian]

  • Anggota DPR RI tekankan pengawasan optimal pasokan LPG subsidi di Bali

    Anggota DPR RI tekankan pengawasan optimal pasokan LPG subsidi di Bali

    Kepala desa cepat menginformasikan kalau ada kelangkaan melalui grup WA sehingga bisa langsung bergerak ketika ada informasi kelangkaan pasokan

    Denpasar (ANTARA) –

    Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menekankan pentingnya pengawasan optimal pasokan energi, termasuk liquefied petroleum gas (LPG) subsidi, untuk mencegah keterbatasan stok di Bali.

    “Pengawasan ini penting sekali, yang efektif, rahasia dan frekuensi bisa ditambah,” kata Kesuma Kelakan di Denpasar, Bali, Jumat.

    Politikus asal Bali itu mengadakan pertemuan membahas pasokan LPG subsidi dengan Pertamina Patra Niaga Bali, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali serta Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali.

    Dari pertemuan itu, ia mengidentifikasi perlunya perbaikan kuota LPG subsidi di Bali, penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK), pemanfaatan tidak sesuai peruntukan yakni digunakan hotel, restoran, kafe serta usaha binatu, dan potensi pengoplosan.

    Wakil rakyat yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta BUMN itu menekankan agar pengawasan lebih efektif dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Disperindag Bali menyebutkan pengawasan dilakukan dua kali dalam satu bulan.

    Untuk itu, lanjut dia, langkah jangka pendek yang akan dilakukan yakni inisiasi pembuatan grup pesan berbasis aplikasi WhatsApp (WA) sebagai bentuk pengawasan, sekaligus memudahkan penanganan ketika ada keterbatasan atau kelangkaan pasokan LPG.

    Grup WA itu, kata dia, berisi kepala desa, dinas terkait di kabupaten/kota dan Pertamina yang dikoordinasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat kabupaten/kota salah satunya Disperindag.

    “Kepala desa cepat menginformasikan kalau ada kelangkaan melalui grup WA sehingga bisa langsung bergerak ketika ada informasi kelangkaan pasokan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Manajer Ritel Pertamina Patra Niaga Wilayah Penjualan Bali Endo Eko Satryo mengaku siap memasok salah satunya melalui pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah sesuai harga eceran tertinggi ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2022 sebesar Rp18.000 per tabung

    Dalam pertemuan itu juga tercetus usulan dari Hiswana Migas Bali soal perlunya instruksi dari pemerintah kabupaten/kota kepada aparatur pemerintah di desa untuk ikut mengawasi dan melaporkan indikasi LPG oplosan.

    Di sisi lain, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Bali Ida Ayu Putriani mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya berkoordinasi dengan Disperindag kabupaten/kota terkait inisiasi pembuatan grup komunikasi melalui WA.

    “Kami melakukan pengawasan menyeluruh satu bulan dua kali, tapi pengawasan melekat itu ada di kabupaten/kota,” ucapnya.

    Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga Wilayah Penjualan Bali, kuota LPG subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Bali pada 2024 sebesar 215 ribu metrik ton, dari usulan Pemerintah Provinsi Bali sebesar 279.406 metrik ton.

    Usulan itu dibuat berdasarkan data keluarga miskin, petani, usaha mikro dan kecil, dan nelayan.

    Meski begitu, realisasi LPG subsidi pada 2024 di Bali mencapai 236.811 metrik ton

    Sedangkan untuk kuota pada 2025 mencapai 231.192 metrik ton yang hingga Juli 2025 sudah terealisasi sebanyak 138.842 metrik ton atau setara 46,2 juta tabung dengan rata-rata penyaluran sebesar 798 metrik ton pada Juli 2025 atau 266 ribu tabung per hari.

    “Pada 2024 kuota yang ditetapkan itu 215 ribu tapi realisasinya 236 ribu, artinya (pasokan) bisa diatasi,” ucap Kesuma Kelakan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eksportir kerajinan DIY bidik pasar Eropa usai tarif impor AS berlaku

    Eksportir kerajinan DIY bidik pasar Eropa usai tarif impor AS berlaku

    Yang agak terpengaruh adalah komoditas kerajinan

    Yogyakarta (ANTARA) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan para eksportir sektor kerajinan di wilayah ini mulai membidik pasar Uni Eropa menyusul pemberlakuan tarif impor “timbal balik” Amerika Serikat sebesar 19 persen untuk produk Indonesia sejak 7 Agustus 2025.

    “Pelaku usaha kerajinan mulai menguatkan di pasar Eropa,” ujar Kepala Disperindag DIY Yuna Pancawati di Yogyakarta, Kamis.

    Yuna menuturkan dampak tarif impor AS berbeda-beda pada tiap komoditas meski secara umum permintaan produk DIY ke AS hingga kini masih tinggi.

    Namun, menurut dia, keberlanjutan ekspor saat ini sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan strategi negosiasi para pembeli di Negeri Paman Sam.

    “Kalau buyer secara ekonomi mampu, ekspor jalan terus. Ada yang menegosiasikan harga barang dikurangi 3-4 persen, ini juga bisa lanjut, hanya mengurangi keuntungan eksportir. Untuk ‘buyer’ kecil biasanya menegosiasikan separuh dari tambahan tarif,” ujarnya.

    Menurut Yuna, sejumlah produk tekstil asal DIY sejauh ini masih relatif aman dan tidak terlalu terpengaruh.

    Akan tetapi, ia mengakui untuk produk kerajinan yang selama ini menjadi komoditas ekspor unggulan DIY mulai merasakan dampak dari kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut.

    “Yang agak terpengaruh adalah komoditas kerajinan,” ucapnya.

    Sebagai langkah antisipasi, Eropa dipandang para eksportir sektor kerajinan DIY sebagai alternatif pasar yang menjanjikan, apalagi didukung telah tercapainya “Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)” yang membuka peluang perdagangan lebih luas tanpa hambatan tarif tinggi.

    Yuna mengatakan Pemda DIY belum menyiapkan insentif khusus bagi pelaku ekspor yang terdampak kebijakan tarif impor AS itu.

    Meski begitu, pihaknya tengah merancang skema untuk mempertemukan industri kecil dan menengah (IKM) di DIY dengan para buyer dari pasar non-tradisional.

    Tujuannya, agar tercipta diversifikasi pasar sehingga aktivitas ekspor tak hanya bergantung pada pasar utama seperti AS.

    Kebijakan tarif impor timbal balik AS diberlakukan Presiden Donald Trump untuk 67 negara dengan besaran antara 15 hingga 50 persen resmi berlaku sejak 7 Agustus 2025.

    India dan Brasil terkena tarif tertinggi sebesar 50 persen, Laos dan Myanmar 40 persen, dan Swiss 39 persen. Ekspor Indonesia ke AS kini dikenai tarif 19 persen, salah satu yang terendah di Asia Tenggara setelah Singapura (10 persen), tapi tetap menjadi beban signifikan bagi perdagangan.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi pastikan penemuan puluhan kepala kucing di Sidoarjo tak benar

    Polisi pastikan penemuan puluhan kepala kucing di Sidoarjo tak benar

    “Kabar tersebut adalah hoaks. Salah satu pedagang wanita dalam video tersebut berinisial S sudah kami mintai keterangan dan ternyata yang bersangkutan pun tidak mengetahui secara langsung adanya kejadian itu, hanya dengar dari cerita mulut ke mulut,”

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo memastikan bahwa isu penemuan puluhan potongan kepala kucing di Pasar Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur yang kemudian viral di media sosial tidak benar adanya.

    Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Taman Inspektur Polisi Dua (Ipda) ​​​​​Andri Sasongko menegaskan bahwa dalam video viral yang pertama kali diunggah oleh akun media sosial TikTok @momscat.tina dan menampilkan kesaksian beberapa pedagang terkait penemuan bangkai kepala kucing di sekitar lapak berjualan tersebut tidak terbukti kebenarannya.

    “Kabar tersebut adalah hoaks. Salah satu pedagang wanita dalam video tersebut berinisial S sudah kami mintai keterangan dan ternyata yang bersangkutan pun tidak mengetahui secara langsung adanya kejadian itu, hanya dengar dari cerita mulut ke mulut,” kata Andri kepada ANTARA di Sidoarjo, Kamis.

    Selain itu, Andri menjelaskan pihaknya juga telah mengkonfirmasi Kepala Pasar Sepanjang, Sumali, terkait hal tersebut.

    Ia menyatakan pihak pengelola pasar pun telah memastikan bahwa isu tersebut merupakan kabar yang tidak benar dan hanya bersumber dari keterangan tanpa bukti beberapa pedagang.

    Andri menuturkan juga telah meminta keterangan petugas kebersihan di pasar terkait yang juga menyatakan bahwa tidak pernah ditemukan bangkai kepala kucing sesuai apa yang dikatakan pedagang dalam video yang beredar tersebut.

    Ia pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kejadian yang meresahkan masyarakat kepada polisi.

    Andri menegaskan pihaknya akan terus mendalami isu terkait, termasuk menelusuri akun TikTok yang pertama kali mengunggah video viral tersebut.

    “Masyarakat diharapkan tenang karena berita tersebut tidak benar atau hoaks. Kami imbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika ditemukan hal-hal yang meresahkan masyarakat,” kata Andri.

    Senada dengan Andri, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo M. Sulton Hasan turut memastikan bahwa isu tersebut tidak benar adanya.

    Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan verifikasi kepada pedagang-pedagang terkait di Pasar Sepanjang pada Rabu (6/8). Dari kunjungan tersebut pihaknya tidak menemukan kebenaran atas isu tersebut.

    Sebelumnya, jagat maya digegerkan dengan adanya video yang diunggah oleh akun TikTok @momscat.tina, yang tayang sejak tiga hari lalu, dan menampilkan kesaksian para pedagang di Pasar Sepanjang yang menemukan sejumlah potongan kepala kucing dalam karung di tempat tersebut.

    Video tersebut hingga kini telah ditonton sebanyak lebih dari 470 ribu kali sehingga memicu kekhawatiran masyarakat khususnya kalangan pecinta kucing.

    Selain itu, akun tersebut juga pernah mengunggah video dengan narasi yang menyatakan bahwa kucing-kucing besar di pasar tersebut dipotong untuk dijadikan campuran daging sementara anak-anak kucing dijadikan bahan utama masakan rica-rica.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meski ada penarikan produk, stok beras lokal di Bekasi masih terkendali

    Meski ada penarikan produk, stok beras lokal di Bekasi masih terkendali

    Sumber: Radio Elshinta/Hamzah Aryanto

    Meski ada penarikan produk, stok beras lokal di Bekasi masih terkendali
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memastikan ketersediaan beras di wilayahnya masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, meskipun terjadi penarikan beberapa merek beras premium dari pasar modern.

    Kepala Seksi Analis Perdagangan Disperindag Kota Bekasi, Eko Wijatmiko memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap stabil.

    “Di beberapa toko modern seperti Alfamart dan Indomaret terdapat produk beras yang ditarik oleh produsennya akibat oplosan yang beredar. Namun, untuk pasar tradisional, stok beras lokal masih mencukupi,” kata Eko, Jumat (1/8/2025) seperti dilaporkan oleh kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto.

    Ia mengungkapkan Bulog telah menggelontorkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) untuk menjaga harga tetap terkendali di pasar. 

    Distribusi beras tersebut akan difokuskan ke pasar-pasar tradisional dan akan mulai disalurkan pada Senin mendatang.

    “Kami bekerja sama dengan unit-unit pasar di Kota Bekasi. Insya Allah, mulai Senin, SPHP akan mulai didistribusikan secara masif,” ujarnya.

    Selain itu, Eko juga menegaskan bahwa pendistribusian beras Bulog di Kota Bekasi telah mencukupi khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Beras dari Bulog telah mulai disalurkan ke 56 kelurahan di Kota Bekasi. Program ini menyasar KPM agar tetap memiliki akses pangan, meski harga beras mengalami fluktuasi. Kami berharap ini cukup dan berdampak positif untuk menstabilkan harga,” jelasnya.

    Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap masyarakat tidak panik dan tetap tenang dalam menghadapi perubahan pasokan di pasar modern. 

    “Pemerintah menjamin distribusi dan ketersediaan beras murah berkualitas tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya. (hmz)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Data Dampak Kebakaran Pasar Masomba Palu, Kios hingga Rumah Warga Hangus

    Data Dampak Kebakaran Pasar Masomba Palu, Kios hingga Rumah Warga Hangus

    Liputan6.com, Jakarta Kebakaran yang terjadi di Pasar Masomba Kota Palu, berdampak luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu mencatat total sekitar 14 lapak atau rumah toko (ruko) pedagang dan juga rumah warga terdampak.

    “Dari hasil pendataan kami lakukan, kebakaran menghanguskan belasan kios dan juga rumah warga yang berlokasi di sekitar pasar,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu Zulkifli di Palu, Selasa (29/7). Dikutip dari Antara.

    Delapan kios pedagang dan rumah warga di Jalan Tanjung Pangimpuan 1, dan enam rumah warga di belakang Jalan Tanjung Pangimpuan 1 ludes terbakar.

    Sementara itu, lima di antaranya adalah kios atau ruko pedagang dan sembilan lainnya rumah warga.

    “Pedagang yang menjadi korban tentu kehilangan harta benda, kami turut prihatin atas peristiwa kebakaran yang menimpa mereka,” ujarnya.

    Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu (Damkarmat) Kota Palu Hasan Lahinding mengatakan sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, yang turut dibantu oleh BPBD.

    “Sekarang ini sudah cukup sekali. Ahamdulillah airnya cukup sekali. Dari BPBD juga dari ada tambahan air,” ujarnya.

    Dia menyebut penyebab atau dugaan sementara penyebab kebakaran belum diketahui.

    Kebakaran melanda kawasan Pasar Masomba di Kota Palu pada Senin sore. Peristiwa kebakaran ini bukan kali pertama. Sebelumnya kawasan tersebut juga pernah dilumat di jago merah itu pada tahun 2024 lalu.

  • PPU Maospati Mulai Dibongkar, Disperindag Magetan Siapkan Konsep Rest Area Ramah UMKM

    PPU Maospati Mulai Dibongkar, Disperindag Magetan Siapkan Konsep Rest Area Ramah UMKM

    Magetan (beritajatim.com) – Proses pembongkaran bangunan lama Pasar Produk Unggulan (PPU) Maospati mulai dilakukan setelah adanya pemenang lelang dari hasil kerja sama dengan KPKNL Madiun. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan, Kiki Indriyani, menyampaikan bahwa lelang bangunan berdiri tersebut mencakup 72 bedak dan seluruh bangunan harus rata dengan tanah dalam waktu 21 hari.

    “Hasil dari lelang itu bahkan terjual dua kali lipat dari nilai limit dan sudah disetor ke kas daerah pada 12 Juni 2025 kemarin,” ujar Kiki saat ditemui di kantornya, Rabu (18/6/2025)

    Menurut Kiki, setelah proses pembongkaran rampung, Disperindag akan memulai penataan landscape menggunakan anggaran APBD sebesar Rp280 juta. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan drainase dan trotoar di sisi barat dan selatan area pasar, pavingisasi, serta pembuatan taman baru di sekitar patung pesawat—tanpa menghilangkan taman lama.

    “Patung pesawat dan taman yang ada tetap dipertahankan. Akan kita percantik agar meski belum ada bangunan, masyarakat bisa tetap memanfaatkan area ini untuk istirahat. Jadi nanti, pekerjaan pertama ya pavingisasi, drainase dan trotoar. Bangunan sentra UMKM-nya menyusul,” tambahnya.

    Bangunan PPU Maospati yang sudah mulai kosong dari aktivitas pedagang dan sebagian sudah mulai dibongkar, Rabu (18/6/2025)

     

    Konsep utama dari revitalisasi PPU adalah menjadikannya sebagai rest area dengan desain terbuka dan ramah UMKM. Dari total luas 8.700 meter persegi, sekitar 60 persen akan digunakan untuk ruang terbuka hijau dan lahan parkir, sementara bangunan hanya menempati sekitar 40 persen.

    “Bangunan akan difungsikan sebagai sentra kuliner, etalase produk unggulan Magetan seperti Kas Magetan, dan menampung sekitar 40 UMKM. Tapi konsepnya terbuka, tanpa sekat-sekat kios seperti sebelumnya,” jelas Kiki.

    Menanggapi nasib pedagang lama, Kiki menegaskan bahwa mereka tidak memiliki alas hak atas bangunan yang ada, sehingga tidak mendapatkan ganti rugi. Namun, tetap ada peluang bagi mereka untuk mendaftar ulang sebagai pelaku UMKM dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan.

    “Kalau memang mereka bagian dari UMKM Magetan dan memenuhi syarat, bisa diusulkan lagi. Tapi tetap ada proses seleksi dan penataan ulang,” ungkapnya.

    Disperindag juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai bangunan liar di bantaran sungai dekat lokasi PPU. Kiki menegaskan bahwa area tersebut merupakan sempadan sungai dan tidak boleh didirikan bangunan.

    “Kemarin sudah ada peninjauan oleh PUPR SDA Kabupaten dan Provinsi, serta Pengawas Sungai Solo. Nantinya akan dilakukan penertiban sesuai aturan,” pungkasnya.

    Dengan target perataan selesai tahun ini, pembangunan lanjutan akan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah berharap PPU Maospati dapat bertransformasi menjadi rest area modern yang fungsional sekaligus menjadi etalase potensi lokal Magetan. [fiq/beq]