Kementrian Lembaga: Departemen Luar Negeri AS

  • Pangkalan Militer AS di Qatar Telah Dikosongkan Sebelum Serangan Iran

    Pangkalan Militer AS di Qatar Telah Dikosongkan Sebelum Serangan Iran

    Doha

    Pangkalan udara Al Udeid di Qatar yang baru saja diserang oleh Iran dengan rentetan rudal balistik, ternyata telah dikosongkan sebelum serangan Teheran dilancarkan pada Senin (23/6) malam waktu setempat.

    Iran menembakkan sekitar selusin rudal balistik jarak pendek dan jarak menengah ke pangkalan Al Udeid untuk membalas pengeboman AS terhadap sejumlah fasilitas nuklir Iran pada akhir pekan, yang membuat ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin memuncak. Pangkalan Al Udeid merupakan fasilitas militer terbesar Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah,

    Pangkalan militer yang berjarak sekitar 32 kilometer sebelah barat daya Doha, ibu kota Qatar itu, seperti dilansir CNN, Selasa (24/6/2025), sebagian besar kosong dari pesawat-pesawat militer AS saat serangan Iran dilancarkan.

    Foto-foto satelit menunjukkan pesawat-pesawat militer AS yang ada di sana telah diterbangkan keluar dari pangkalan udara tersebut, sebelum serangan pesawat pengebom B-2 AS terhadap fasilitas nuklir Iran dilancarkan pada Minggu (22/6) dini hari waktu setempat.

    Para pejabat AS dan Irak mengungkapkan bahwa Iran telah menyampaikan pemberitahuan awal sebelum serangan dilancarkan terhadap pangkalan Al Udeid.

    Disebutkan bahwa baterai rudal Patriot yang ada di kompleks militer itu mampu menembak jatuh semua rudal Iran, kecuali satu proyektil yang masuk.

    Pangkalan udara Al Udeid yang menjadi rumah bagi ribuan tentara AS, merupakan fasilitas militer terbesar Washington di Timur Tengah. Pangkalan ini sangat penting bagi posisi militer AS di kawasan tersebut.

    Pangkalan Al Udeid menjadi markas besar terdepan bagi Komando Pusat AS atau CENTCOM, yang berpusat di Tampa, Florida, yang mengendalikan aktivitas militer AS di seluruh kawasan.

    Para tenant utama lainnya di pangkalan udara itu adalah Pusat Operasi Udara Gabungan pada Komando Pusat AS dan Sayap Ekspedisi Udara ke-379 Angkatan Udara AS, yang menyebut diri sebagai “pusat proyeksi kekuatan regional”.

    Selain menampung pesawat-pesawat tempur segala bergilir, pangkalan udara itu juga memiliki fasilitas logistik, pengisian bahan bakar, dan medis yang penting.

    Pangkalan Al Udeid telah secara aktif mendukung operasi militer AS dalam konflik di Afghanistan, Irak dan Suriah.

    Menurut Departemen Luar Negeri AS, Qatar mendukung pengembangan pangkalan itu dengan investasi sebesar US$ 8 militer sejak tahun 2003. Presiden Donald Trump sendiri mengunjungi pangkalan itu saat melakukan perjalanan ke Timur Tengah bulan lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sinyal Waspada Ekonomi Global Imbas Serangan AS ke Iran

    Sinyal Waspada Ekonomi Global Imbas Serangan AS ke Iran

    Bisnis.com, JAKARTA – Serangan udara Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklir Iran berisiko menimbulkan efek berantai yang dapat berdampak buruk terhadap perekonomian global.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva yang mengingatkan bahwa serangan udara AS dapat memicu dampak lanjutan yang meluas, jauh melampaui sektor energi.

    “Ini kami lihat sebagai sumber ketidakpastian tambahan dalam lingkungan yang sudah sangat tidak stabil,” kata Georgieva seperti dilansir Bloomberg, Senin (23/6/2025).

    Ia menyebut gejolak terbesar sejauh ini tercermin pada lonjakan harga energi, yang kini tengah diawasi ketat oleh IMF. Namun, ia menambahkan bahwa bisa saja muncul dampak sekunder dan tersier dari lonjakan harga energi tersebut.

    ”Misalnya, jika turbulensi ini mulai memukul prospek pertumbuhan ekonomi besar, maka kita berhadapan dengan risiko revisi turun terhadap proyeksi pertumbuhan global,” lanjutnya.

    Harga acuan minyak dunia, Brent, sempat melesat hingga 5,7% ke US$81,40 per barel pada perdagangan pagi di Asia, sebelum terkoreksi sebagian akibat aksi jual intensif.

    IMF sendiri telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini pada April lalu, ketika memperingatkan bahwa upaya “reboot” perdagangan global yang dipimpin AS justru memperlambat laju pertumbuhan.

    Georgieva mengatakan, data kuartal pertama dan kedua menunjukkan tren tersebut masih berlangsung. Meskipun dunia diperkirakan terhindar dari resesi, lonjakan ketidakpastian terus menekan ruang pertumbuhan.

    Ketegangan geopolitik meningkat tajam setelah Presiden Donald Trump memerintahkan serangan dengan bom penembus bunker ke situs nuklir Iran. Langkah ini mendorong kawasan Timur Tengah ke wilayah risiko yang belum terpetakan, dan mengguncang sentimen global di saat perekonomian dunia masih belum pulih dari tekanan perang dagang.

    Secara spesifik, Georgieva menyatakan IMF kini tengah mencermati premi risiko energi — terutama di pasar minyak dan gas. Volume transaksi opsi meningkat tajam, sementara kurva kontrak berjangka mengalami pergeseran mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi keketatan pasokan jangka pendek.

    “Kita masih harus melihat bagaimana peristiwa ini akan berkembang,” ujarnya, seraya menyampaikan kekhawatiran akan kemungkinan terganggunya jalur distribusi energi atau meluasnya dampak ke negara-negara lain. “Saya hanya bisa berdoa agar itu tidak terjadi.”

    Mengenai kondisi ekonomi AS, Georgieva melihat tren disinflasi masih berjalan, namun The Fed belum berada dalam posisi untuk segera memangkas suku bunga.

    “Menjelang akhir tahun, kami memperkirakan The Fed mungkin akan menilai bahwa waktunya telah tiba untuk melakukan penyesuaian ke bawah pada suku bunga,” tuturnya. Ia menunjuk pada kekuatan pasar tenaga kerja dan pertumbuhan upah yang menopang daya beli rumah tangga sebagai faktor utama.

    Namun, Georgieva menegaskan bahwa semakin tinggi gejolak dan ketidakpastian, semakin besar pula tekanan yang dihadapi dunia usaha.

    “Dalam situasi tidak pasti, apa yang terjadi? Investor menunda investasi, konsumen menahan belanja, dan prospek pertumbuhan pun tertahan,” pungkasnya.

    Antisipasi Balasan Iran

    Sebagai langkah awal, Iran membalas dengan meluncurkan gelombang rudal ke wilayah Israel, menimbulkan puluhan korban luka dan meratakan sejumlah bangunan di Tel Aviv.

    Kendati belum ada aksi langsung terhadap pangkalan militer AS atau penutupan jalur minyak global, para pengamat menilai bahwa situasi dapat berubah sewaktu-waktu.

    Dalam pernyataannya di Istanbul, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menegaskan bahwa segala opsi masih di atas meja. Jalur diplomasi, kata dia, hanya akan dibuka setelah Teheran memberikan respons militer.

    “Amerika telah menginjak-injak hukum internasional. Mereka hanya paham bahasa ancaman dan kekuatan,” ujar Araqchi, dikutip Reuters, Senin (23/6/2025).

    Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yakni Ali Shamkhani, menulis di platform X (dulu Twitter): “Kejutan akan terus berlanjut!”

    Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS memerintahkan evakuasi keluarga staf diplomatik dari Lebanon dan mengimbau warganya di Timur Tengah untuk membatasi mobilitas dan menjaga profil rendah. Peringatan keamanan domestik juga diperketat, dengan patroli dan pengamanan ditingkatkan di lokasi-lokasi strategis, keagamaan, dan diplomatik.

    Ancaman Penutupan Selat Hormuz

    Parlemen Iran telah menyetujui langkah awal untuk menutup Selat Hormuz—jalur strategis yang dilalui hampir 25% dari total perdagangan minyak dunia dan berbatasan langsung dengan Oman serta Uni Emirat Arab.

    Meski keputusan akhir masih berada di tangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran yang diketuai oleh pejabat pilihan Ayatollah Khamenei, upaya ini dipandang sebagai potensi pemicu gejolak besar di pasar minyak global.

    Penutupan jalur ini diperkirakan akan mengerek harga minyak secara drastis, mengguncang perekonomian dunia, dan meningkatkan risiko konfrontasi langsung dengan Armada Kelima Angkatan Laut AS yang ditugaskan menjaga kelancaran lalu lintas di kawasan Teluk.

    Analis keamanan juga memperingatkan bahwa bila Iran terdesak, mereka dapat beralih ke strategi tidak konvensional, termasuk serangan bom atau siber.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam wawancara dengan Sunday Morning Futures menegaskan bahwa jika Iran membalas, itu akan menjadi kesalahan terburuk yang pernah mereka buat.

    Dalam pernyataan terpisah kepada CBS, Rubio menambahkan bahwa meskipun tidak ada rencana operasi lanjutan saat ini, AS memiliki target lain yang siap diserang jika diperlukan.

    “Tidak ada rencana aksi militer tambahan terhadap Iran, kecuali mereka bertindak sembrono,” ujarnya.

    Sementara itu, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan darurat pada Minggu malam waktu New York atas permintaan Iran. Teheran menyerukan agar badan beranggotakan 15 negara itu mengecam tindakan AS yang dinilai sebagai agresi terang-terangan dan ilegal.

  • Kesepakatan Dagang AS-China Tak Temukan Jalan Keluar untuk Logam Tanah Jarang

    Kesepakatan Dagang AS-China Tak Temukan Jalan Keluar untuk Logam Tanah Jarang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kesepakatan dagang AS-China yang diperbarui di London, tidak membahas masalah pembatasan ekspor yang terkait dengan keamanan nasional.

    Dilansir Reuters pada Minggu (15/6/2025), Pemerintah China belum berkomitmen untuk memberikan izin ekspor untuk beberapa logam tanah jarang khusus yang dibutuhkan pemasok militer AS untuk jet tempur dan sistem rudal, kata sumber Reuters.

    Sementara, AS mempertahankan pembatasan ekspor pada pembelian chip kecerdasan buatan canggih oleh China karena khawatir chip tersebut juga memiliki aplikasi militer.

    Dalam pembicaraan di London minggu lalu, negosiator China tampaknya menghubungkan kemajuan dalam mencabut kontrol ekspor magnet tanah jarang untuk keperluan militer dengan pembatasan AS yang sudah berlangsung lama terhadap ekspor chip AI.

    Hal itu menandai perubahan baru dalam pembicaraan perdagangan yang dimulai dengan perdagangan opioid, tarif, dan surplus perdagangan China, tetapi kemudian beralih fokus pada kontrol ekspor.

    Selain itu, pejabat AS juga mengisyaratkan bahwa mereka ingin memperpanjang tarif yang ada terhadap China selama 90 hari setelah batas waktu 10 Agustus yang disepakati di Jenewa bulan lalu, kata kedua sumber, yang menunjukkan bahwa kesepakatan perdagangan yang lebih permanen antara dua ekonomi terbesar di dunia itu tidak mungkin terjadi sebelum saat itu.

    Dua orang yang berbicara kepada Reuters tentang perundingan di London meminta untuk tidak disebutkan namanya karena kedua pihak telah membatasi pengungkapan informasi secara ketat.

    Gedung Putih, Departemen Luar Negeri AS, dan Departemen Perdagangan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait dengan kabar tersebut.

    Sementara, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan China tidak menanggapi permintaan komentar melalui faks.

    Presiden Donald Trump mengatakan pada Rabu lalu bahwa kesepakatan jabat tangan yang dicapai di London antara negosiator Amerika dan China merupakan kesepakatan yang hebat.

    “Kami memiliki semua yang kami butuhkan, dan kami akan melakukannya dengan sangat baik. Dan mudah-mudahan mereka juga demikian.”

    Adapun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan tidak akan ada quid pro quo dalam pelonggaran pembatasan ekspor chip AI ke China sebagai imbalan atas akses ke tanah jarang.

  • Israel Setuju Proposal Gencatan Senjata di Gaza Usulan AS

    Israel Setuju Proposal Gencatan Senjata di Gaza Usulan AS

    Jakarta

    Gedung Putih menyampaikan perkembangan upaya gencatan senjata di Gaza, Palestina. Israel kini disebut telah menyepakati proposal gencatan senjata yang diusulkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS).

    AS mengirimkan utusan Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam mengurus proposal gencatan senjata di Gaza. Proposal yang dikirimkan Witkoff saat ini telah diteken oleh pihak Israel.

    “Saya dapat mengonfirmasi bahwa utusan khusus Witkoff dan presiden mengajukan usulan gencatan senjata kepada Hamas, yang didukung dan disokong Israel. Israel menandatangani usulan ini sebelum dikirim ke Hamas,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt dilansir AFP, Jumat (30/5/2025).

    Leavitt mengatakan diskusi intens akan terus berlanjut dengan pihak Israel dan perwakilan Hamas. Dia berharap kesepakatan gencatan senjata di Gaza bisa segera tercapai.

    “Saya juga dapat mengonfirmasi bahwa diskusi tersebut terus berlanjut, dan kami berharap gencatan senjata di Gaza akan terjadi sehingga kami dapat memulangkan semua sandera,” kata Leavitt.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa belum ada tanggapan dari Hamas soal proposal gencatan senjata usulan AS. Namun ia yakin akan ada kesepakatan penting yang terjadi dalam waktu dekat.

    “Jadi ada optimisme — optimisme yang penting,” sambung Bruce.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Suriah Senang Trump Resmi Cabut Sanksi Ekonomi: Langkah Positif!

    Suriah Senang Trump Resmi Cabut Sanksi Ekonomi: Langkah Positif!

    Damaskus

    Suriah memuji pencabutan sanksi secara resmi oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Otoritas Damaskus memujinya sebagai “langkah positif” yang akan membantu pemulihan pascaperang.

    “Republik Arab Suriah menyambut baik keputusan pemerintah Amerika untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah dan rakyatnya selama bertahun-tahun,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025).

    AS secara resmi mencabut sanksi ekonomi secara menyeluruh terhadap Suriah pada Jumat (24/5), setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyampaikan pengumuman yang meresmikan keputusan mengejutkan yang disampaikan oleh Trump pekan lalu, selama berkunjung ke kawasan Timur Tengah.

    Langkah ini menandai perubahan kebijakan AS secara dramatis menyusul tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, dan membuka pintu bagi investasi baru di Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Suriah menggambarkan langkah AS itu sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk mengurangi kesulitan kemanusiaan dan ekonomi di negara tersebut.

    Pencabutan sanksi ini berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, yang menurut Departemen Keuangan AS, memiliki syarat yakni negara tersebut tidak menyediakan tempat berlindung bagi organisasi teroris dan memastikan keamanan bagi minoritas agama dan etnis.

    Departemen Luar Negeri AS, secara bersamaan, mengeluarkan keringanan yang memungkinkan mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah. Hal ini berarti memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan untuk berbisnis di negara tersebut.

    Lihat juga Video: Warga Suriah Berpesta Sambut Pencabutan Sanksi Trump

    Otorisasi tersebut mencakup investasi baru di Suriah, penyediaan layanan keuangan, dan transaksi yang melibatkan produk minyak bumi Suriah.

    “Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” kata Rubio.

    AS memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap transaksi keuangan dengan Suriah selama perang sipil berkecamuk selama 14 tahun di negara tersebut. Washington sebelumnya menegaskan akan menggunakan sanksi untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam rekonstruksi selama Assad masih berkuasa.

    Setelah penyerbuan yang dipimpin kelompok pemberontak Islamis tahun lalu berhasil menggulingkan rezim Assad, pemerintahan baru Suriah berupaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah Barat dan mendorong pencabutan sanksi.

    Lihat juga Video: Warga Suriah Berpesta Sambut Pencabutan Sanksi Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Resmi Cabut Semua Sanksi Ekonomi untuk Suriah

    Trump Resmi Cabut Semua Sanksi Ekonomi untuk Suriah

    Washington DC

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mencabut sanksi ekonomi secara menyeluruh terhadap Suriah. Langkah ini menandai perubahan kebijakan dramatis menyusul tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad dan membuka pintu bagi investasi baru di Suriah.

    Pencabutan sanksi Suriah oleh pemerintahan Trump ini, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), diumumkan oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Jumat (23/5) waktu setempat.

    “Suriah harus terus berupaya untuk menjadi negara yang stabil dan damai, dan tindakan hari ini diharapkan akan menempatkan negara tersebut pada jalur menuju masa depan yang cerah, makmur, dan stabil,” kata Bessent dalam pernyataannya.

    Pernyataan Bessent ini meresmikan keputusan yang diumumkan oleh Trump pekan lalu. Saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah, Trump secara tak terduga mengumumkan keputusannya mencabut sanksi-sanksi “brutal dan melumpuhkan” terhadap Suriah sebagai respons atas permintaan Arab Saudi dan Turki.

    Pencabutan sanksi ini berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, yang menurut Departemen Keuangan AS, memiliki syarat yakni negara tersebut tidak menyediakan tempat berlindung bagi organisasi teroris dan memastikan keamanan bagi minoritas agama dan etnis.

    Departemen Luar Negeri AS, secara bersamaan, mengeluarkan keringanan yang memungkinkan mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah. Hal ini berarti memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan untuk berbisnis di negara tersebut.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio, pada Jumat (23/5), mengatakan bahwa keringanan itu akan “memfasilitasi penyediaan listrik, energi, air dan sanitasi, dan memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih efektif di seluruh Suriah”.

    Tonton juga “Trump Ancam Apple dengan Tarif 25%, Minta iPhone Dibuat di AS” di sini:

    Otorisasi tersebut mencakup investasi baru di Suriah, penyediaan layanan keuangan, dan transaksi yang melibatkan produk minyak bumi Suriah.

    “Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” kata Rubio.

    AS memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap transaksi keuangan dengan Suriah selama perang sipil berkecamuk selama 14 tahun di negara tersebut. Washington sebelumnya menegaskan akan menggunakan sanksi untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam rekonstruksi selama Assad masih berkuasa.

    Setelah penyerbuan yang dipimpin kelompok pemberontak Islamis tahun lalu berhasil menggulingkan rezim Assad, pemerintahan baru Suriah berupaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah Barat dan mendorong pencabutan sanksi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Donald Trump Berharap Konflik India-Pakistan Berakhir dengan Sangat Cepat, Ketegangan yang Memalukan – Halaman all

    Donald Trump Berharap Konflik India-Pakistan Berakhir dengan Sangat Cepat, Ketegangan yang Memalukan – Halaman all

    Donald Trump Berharap Konflik India-Pakistan Berakhir dengan Sangat Cepat, Ketegangan Memalukan

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Selasa bahwa ia berharap bentrokan antara India dan Pakistan yang bersenjata nuklir berakhir “sangat cepat,” setelah pasukan New Delhi melancarkan serangan dan Islamabad bersumpah akan melakukan pembalasan.

    “Sangat disayangkan, kami baru saja mendengarnya,” kata Donald Trump di Gedung Putih, setelah pemerintah India mengatakan telah menyerang “kamp teroris” di wilayah tetangga baratnya menyusul serangan mematikan terhadap wisatawan di Kashmir yang dikelola India.

    “Saya kira orang-orang tahu sesuatu akan terjadi berdasarkan masa lalu. Mereka telah berjuang selama beberapa dekade dan abad, jika Anda benar-benar memikirkannya,” tambahnya.

    India dan Pakistan telah terlibat dalam tiga perang besar sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. 

    Keduanya mengklaim Kashmir secara penuh tetapi mengelola wilayah terpisah di wilayah yang disengketakan tersebut.

    “Saya hanya berharap ini segera berakhir,” kata Trump.

    India secara luas diperkirakan akan menanggapi secara militer sejak orang-orang bersenjata menembak mati 26 orang di Kashmir yang dikelola India.

    New Delhi menyalahkan militan yang katanya berasal dari kelompok Lashkar-e-Taiba yang bermarkas di Pakistan, organisasi teroris yang ditetapkan PBB.

    Militer Pakistan mengatakan serangan India menargetkan tiga lokasi di Kashmir yang dikelola Pakistan dan dua lokasi di provinsi Punjab, provinsi terpadat di negara itu.

    Islamabad mengatakan bahwa tiga warga sipil, termasuk seorang anak, tewas dalam serangan India.

    Serangan India terjadi beberapa jam setelah Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan seruan baru untuk tenang.

    “Kami terus mendesak Pakistan dan India untuk bekerja menuju resolusi yang bertanggung jawab yang menjaga perdamaian jangka panjang dan stabilitas regional di Asia Selatan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce kepada wartawan.

    Pernyataan tersebut muncul setelah Perdana Menteri India Narendra Modi memperingatkan akan menghentikan aliran air melintasi perbatasan setelah serangan Kashmir.

     

     

     

    Trump: Ketegangan India dan Pakistan Hal yang Memalukan

    Presiden AS Donald Trump menggambarkan ketegangan terbaru antara India dan Pakistan sebagai “suatu hal yang memalukan” dan menyatakan harapan agar ketegangan antara kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir itu berakhir “dengan sangat cepat.”

    Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Selasa ketika ditanya tentang reaksinya terhadap serangan antara India dan Pakistan, Trump berkata: “Ini memalukan. Kami baru mendengarnya saat kami memasuki pintu Oval.”

    “Saya kira orang-orang tahu sesuatu akan terjadi berdasarkan sedikit kejadian di masa lalu. Mereka telah berjuang untuk waktu yang lama. Anda tahu, mereka telah berjuang selama beberapa dekade dan abad, sebenarnya, jika Anda benar-benar memikirkannya,” katanya.

    “Saya hanya berharap ini segera berakhir,” imbuhnya.

    Beberapa menit sebelum konferensi pers di Gedung Putih, militer India mengatakan pihaknya melancarkan serangan di bawah apa yang dijulukinya “Operasi Sindoor,” yang menargetkan lokasi di Pakistan dan Jammu Kashmir yang dikelola Pakistan.

    Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara terkait serangan bulan lalu terhadap resor wisata Pahalgam di Kashmir yang dikelola India.

     

    SUMBER: AFP, ANADOLU AJANSI

  • Menelusuri Dinamika Keamanan di Asia Selatan: Antara Pakistan, Kashmir, dan Kabul – Halaman all

    Menelusuri Dinamika Keamanan di Asia Selatan: Antara Pakistan, Kashmir, dan Kabul – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa dekade, Pakistan telah menghadapi tuduhan serius atas dugaan melindungi dan mempromosikan terorisme di seluruh dunia.

    Namun Pakistan berulang kali membantahnya.

    Dikutip dari News X, Minggu (4/5/2025), serangan besar-besaran di India dan Afghanistan hingga hubungan teror di Rusia, Iran, dan Inggris diduga ada yang memainkan peran penting, terutama dalam membina kelompok-kelompok ekstremis.

    Pengakuan Mengejutkan Nawaz Sharif dan Musharraf

    Pada tahun 2018, mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif secara terbuka mengisyaratkan keterlibatan negaranya dalam serangan teror Mumbai tahun 2008.

    Operasi mematikan itu dilakukan oleh Lashkar-e-Taiba (LeT), sebuah organisasi yang berbasis di Pakistan.

    Selain itu, mantan penguasa militer Pervez Musharraf pernah mengakui bahwa kelompok militan telah dilatih untuk menargetkan pasukan India di Kashmir.

    “Pemerintah menutup mata,” katanya,

    Dirinya juga membenarkannya sebagai cara untuk menekan India agar melakukan perundingan damai dan untuk menyoroti masalah Kashmir secara internasional.

    Afghanistan: Perang Proksi yang Mematikan

    Salah satu tuduhan yang paling merusak datang dari Afghanistan.

    Intelijen Antar-Layanan (ISI) atau badan intelijen Pakistan dituduh mendukung Taliban Afghanistan dan Jaringan Haqqani.

    Kelompok-kelompok ini dikenal karena serangan brutal mereka terhadap warga sipil, pasukan Afghanistan, dan pasukan internasional.

    Pengeboman Kedutaan Besar India di Kabul tahun 2008 dan serangan terhadap Kedutaan Besar AS tahun 2011 terkait langsung dengan kelompok-kelompok ini.

    Menurut jurnalis Carlotta Gall, pengeboman kedutaan bukanlah operasi oleh agen-agen ISI nakal yang bertindak sendiri. Itu disetujui dan dipantau oleh pejabat paling senior dalam intelijen Pakistan.

    Kehidupan Rahasia Osama bin Laden di Abbottabad

    Pada tahun 2011, ketika Pasukan Khusus Angkatan Laut AS membunuh Osama bin Laden, teroris paling dicari di dunia di Abbottabad, Pakistan, ternyata jaraknya tak jauh dari pangkalan militer.

    Temuan bahwa bin Laden dapat hidup tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun menimbulkan kecurigaan mendalam akan keterlibatan atau ketidaktahuan yang disengaja oleh ISI.

    Kamp Pelatihan Teroris

    Pakistan juga dituding menjadi tuan rumah bagi banyak kamp teror di seluruh provinsi seperti Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Waziristan, dan Kashmir. 

    Kamp-kamp ini dijalankan oleh kelompok-kelompok seperti Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mujahideen, dan bahkan organisasi internasional seperti ISIS-Khorasan.

    Kamp-kamp ini menyediakan pelatihan dalam penggunaan senjata, indoktrinasi, dan teknik bom bunuh diri.

    Banyak mantan pejabat militer Pakistan diyakini membantu dalam proses pelatihan, yang memberikan operasi tersebut keunggulan yang mematikan.

    Sementara itu, laporan tentang Terorisme 2019 dari Departemen Luar Negeri AS menuding Pakistan sebagai ‘tempat berlindung yang aman bagi kelompok teroris tertentu yang berfokus pada kawasan’.

    Hal ini menggemakan peringatan sebelumnya dari badan intelijen Barat tentang keengganan negara tersebut untuk membongkar infrastruktur di wilayah perbatasannya.

    Sebuah laporan oleh Yayasan Eropa untuk Studi Asia Selatan berjudul Tentara Pakistan dan Terorisme: Aliansi yang Tidak Suci menyoroti hubungan yang kuat antara militer Pakistan dan ISI.

    Pengakuan Mengejutkan Brigadir tentang Pendanaan Teror

    Dalam momen yang ditayangkan di televisi pada tahun 2019, Brigadir Shah membuat pengakuan publik di saluran berita Pakistan Hum News.

    Berbicara kepada jurnalis Nadeem Malik, ia mengungkapkan bahwa Pakistan telah menghabiskan jutaan untuk Jamaat-ud-Dawa (JuD), kelompok yang diduga terkait dengan terorisme.

    Mantan Presiden Musharraf juga secara terbuka menyatakan bahwa warga Kashmir ‘dilatih di Pakistan’ untuk berperang sebagai mujahidin.

    Dikutip dari Kompas.com, Putra eks PM Pakistan Benazir Bhutto, yakni Bilawal Bhutto mengakui bahwa Pakistan punya masa lalu terkait kelompok ekstremis.

    Menurutnya, negaranya sudah melalui gelombang ekstremisme yang membuat Pakistan mengalami reformasi internal untuk memberantas ekstremisme tersebut.

    Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan antara India dan Pakistan setelah beberapa waktu lalu terjadi penembakan terhadap puluhan turis di Pahalgam, Kashmir.

    SUMBER

  • Putuskan Mundur Jadi Mediator, Bentuk Kekecewaan Trump dalam Konflik Rusia-Ukraina – Halaman all

    Putuskan Mundur Jadi Mediator, Bentuk Kekecewaan Trump dalam Konflik Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil keputusan penting untuk menarik diri dari peran mediator dalam perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, sABTU (3/5/2025).

    Keputusan ini diambil setelah serangkaian upaya yang dilakukan oleh AS tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

    Mari kita eksplor lebih dalam mengenai alasan mundurnya Trump dan dampaknya terhadap konflik ini.

    Apa yang Menjadi Penyebab Mundurnya Trump sebagai Mediator?

    Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, Trump mengalami frustrasi akibat kegagalan berkelanjutan dalam mediasi yang dijalankan.

    termasuk negosiasi gencatan senjata yang direncanakan selama 30 hari.

    “Kini giliran kedua pihak Rusia dan Ukraina untuk menyampaikan ide-ide konkrit tentang bagaimana konflik ini akan berakhir,” jelasnya, menegaskan bahwa upaya diplomatik harus datang dari kedua belah pihak.

    Trump, yang sebelumnya mengeklaim mampu menyelesaikan konflik ini dalam sehari jika terpilih kembali, merasa kekecewaan yang mendalam ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

    Sementara itu, Rusia terus menolak proposal damai yang diajukan oleh AS dan tetap mempertahankan wilayah yang telah dicaplok, yang bagi Ukraina merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan.

    Lebih klanjut, selama masa jabatannya Trump memperkenalkan pendekatan non-tradisional dalam diplomasi yang dianggap oleh banyak pihak sebagai terlalu pragmatis dan pro-Rusia.

    Banyak negara Eropa dan NATO tidak sepenuhnya mendukung metode yang diterapkan Trump, dan mereka meragukan komitmennya terhadap proses perdamaian yang berkelanjutan dan adil.

    Ini semua berkontribusi pada kemunduran negosiasi dan akhirnya, keputusan Trump untuk mundur sebagai mediator.

    Apa Dampak dari Keputusan Mundur Trump?

    Meski AS mundur dari peran mediator, Trump mengumumkan bahwa mereka akan tetap memberikan dukungan kepada Ukraina.

    Sebelum mundurnya sebagai mediator, AS berkomitmen untuk memberikan bantuan sistem pertahanan udara kepada Ukraina.

    Wakil Perdana Menteri Ukraina, Yulia Svyrydenko, menyatakan, “Bantuan ini diberikan Trump tepat setelah AS dan Ukraina resmi menandatangani kesepakatan mineral baru.”

    Kesepakatan ini menjadi harapan baru bagi Ukraina dalam mendapatkan dukungan pertahanan dari AS, terutama dalam menghadapi agresi Rusia.

    Keputusan untuk mundur dari mediasi ini juga memberi dampak signifikan terhadap citra politik Trump.

    Sebelumnya, ia mengeklaim sebagai satu-satunya yang bisa mengakhiri perang ini, dan kekecewaannya akan proses negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan mempermalukan klaim tersebut.

    Apa Selanjutnya untuk Konflik Rusia-Ukraina?

    Setelah penarikan AS dari posisi mediator, kini berada di tangan Rusia dan Ukraina untuk mencari solusi atas konflik yang berkepanjangan.

    Kedua negara diharapkan dapat mengeksplorasi opsi-opsi baru dan merundingkan kesepakatan yang lebih konkret agar konflik ini dapat berakhir.

    Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kesepakatan selanjutnya akan sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkompromi dan mendengarkan satu sama lain.

    Keputusan Trump untuk mundur menjadi sinyal penting dalam dinamika internasional dan berpotensi mempengaruhi masa depan konflik ini serta hubungan AS dengan kedua negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia – Halaman all

    Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan paket sanksi ekonomi baru yang akan dikenakan terhadap Rusia.

    Sanksi ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin agar setuju dengan gencatan senjata di Ukraina.

    Sanksi yang sedang disusun akan menyasar sektor perbankan dan energi Rusia, termasuk raksasa energi Gazprom.

    Menurut sejumlah pejabat AS dan sumber tepercaya, sanksi ini juga akan mencakup beberapa entitas besar lainnya yang beroperasi di sektor sumber daya alam dan perbankan.

    Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Presiden AS Donald Trump akan memberikan persetujuan akhir terhadap paket sanksi tersebut.

    “Keputusan sanksi ini menunggu persetujuan Trump,” ungkap salah satu pejabat AS.

    Upaya Diplomatik yang Gagal

    Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, James Hewitt, menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai negosiasi gencatan senjata di Ukraina.

    “Sejak awal, presiden telah jelas soal komitmennya untuk mencapai gencatan senjata yang menyeluruh,” ujarnya.

    Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perubahan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap konflik di Ukraina.

    Mereka akan mengurangi peran sebagai mediator dan menyerahkan tanggung jawab utama kepada Kyiv dan Moskow untuk menemukan solusi konkret.

    “Kami tidak akan terus menerus terbang ke seluruh dunia untuk memediasi pertemuan. Sekarang adalah saatnya kedua belah pihak mengajukan ide nyata soal bagaimana konflik ini akan berakhir,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce.

    Pengumuman sanksi baru ini muncul setelah berbulan-bulan upaya diplomatik AS yang tidak membuahkan hasil.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya mengingatkan bahwa Washington mungkin akan melanjutkan upaya gencatan senjata jika tidak ada kemajuan dalam waktu dekat.

    Awal tahun ini, pemerintahan Trump telah meningkatkan diplomasi dengan menawarkan proposal gencatan senjata selama 30 hari, termasuk penghentian serangan terhadap infrastruktur energi sipil.

    Namun, hingga saat ini, Rusia masih menunda atau menolak semua usulan perdamaian, sementara intensitas serangan mereka di Ukraina justru meningkat.

    Dengan langkah sanksi baru ini, AS berharap dapat memberikan sinyal tegas bahwa mereka serius dalam mendesak penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).