Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Departemen Luar Negeri AS

  • Panas! Trump Masukkan Sekutunya ke Daftar Negara Gagal Perangi Narkoba

    Panas! Trump Masukkan Sekutunya ke Daftar Negara Gagal Perangi Narkoba

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memasukkan Kolombia ke dalam daftar negara yang gagal memenuhi kewajiban pemberantasan narkoba. Langkah ini untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun menempatkan sekutu utama Washington di Amerika Selatan dalam posisi diplomatik yang sulit.

    “Di bawah kepemimpinan Petro yang keliru, budidaya koka dan produksi kokain di Kolombia telah meningkat ke tingkat yang bersejarah,” tulis Departemen Luar Negeri AS dalam unggahan di X, seperti dikutip Newsweek, Rabu (17/9/2025).

    Washington menegaskan, meski Trump mengeluarkan keringanan agar kerja sama penting tetap berjalan, pemerintahan Gustavo Petro telah gagal menegakkan komitmen pengendalian narkoba.

    Sebaliknya, Petro menolak tudingan tersebut. Ia menuding otoritas AS menyebarkan informasi yang salah dengan menyalahkan pemerintahannya.

    “Budidaya koka telah berkembang pesat selama pemerintahan Duque, dan dengan fumigasi paksa. Kebijakan AS-lah yang telah gagal,” kata Petro dalam unggahan di X.

    Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mencatat, lahan koka di Kolombia naik 10% tahun lalu hingga mencapai luas terbesar dalam dua dekade. Petro menekankan bahwa akar persoalan ada pada permintaan kokain di Barat.

    “Untuk mengurangi budidaya daun koka, yang dibutuhkan bukan glifosat dari pesawat, melainkan penurunan permintaan kokain, terutama di AS dan Eropa,” ujarnya.

    Langkah Trump ini kian memperburuk hubungan dengan Bogotá, yang belakangan menolak sejumlah kebijakan antinarkoba AS. Pada Januari lalu, Petro sempat menolak pesawat militer AS yang membawa deportan Kolombia untuk mendarat, sebelum akhirnya mundur setelah Trump mengancam dengan tarif dan pembatasan visa.

    Washington terakhir kali menempatkan Kolombia dalam daftar “desertifikasi” pada 1997. Kebijakan tersebut kini kembali menuai kritik. Kantor Washington untuk Amerika Latin (WOLA) menyebut praktik itu sebagai “alat kebijakan luar negeri yang kuno, tumpul, dan kontraproduktif yang seharusnya tidak ada lagi.”

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Negara Ini Rela Jadi “Senjata” Trump Lawan Kekuatan Raksasa China

    Negara Ini Rela Jadi “Senjata” Trump Lawan Kekuatan Raksasa China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Somaliland, negara otonom di Tanduk Afrika, berambisi menjadi mitra strategis Amerika Serikat (AS) dalam persaingan global dengan China. Meski demikian, status Somaliland masih jadi ganjalan karena secara resmi diakui dunia internasional sebagai bagian dari Somalia.

    “Amerika Serikat mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Republik Federal Somalia, yang mencakup wilayah Somaliland,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip Newsweek, Selasa (9/9/2025).

    Namun, Somaliland terus melobi Washington. Bashir Goth, perwakilan Somaliland untuk AS, menilai pendekatan lama yang mengandalkan pemerintah pusat Somalia gagal menciptakan stabilitas.

    “Somaliland berharap dapat melanjutkan percakapan yang konstruktif dan pragmatis dengan para pejabat AS mengenai masa depan hubungan bilateral kita,” kata Goth.

    Somaliland juga menawarkan dirinya sebagai mitra demokratis dan stabil di kawasan yang rawan konflik.

    “Somaliland telah membangun masyarakat yang aman, stabil, dan demokratis, terbuka terhadap investasi asing, dan berupaya menjalin hubungan damai dengan tetangga,” tambah Goth.

    Klaim Somaliland menarik perhatian di Washington, terutama di kalangan politisi Partai Republik. Senator Ted Cruz, misalnya, mendesak Donald Trump untuk mengakui Somaliland.

    “Somaliland telah muncul sebagai mitra keamanan dan diplomatik penting bagi AS, membantu memajukan kepentingan keamanan nasional di Tanduk Afrika,” tegas Cruz dalam suratnya ke Trump.

    Selain aspek keamanan, Somaliland juga menggoda AS dengan cadangan mineral penting, termasuk litium dan tembaga, yang dibutuhkan dalam rantai pasokan global. “Seiring upaya AS mendiversifikasi sumber mineral dari dominasi China, Somaliland adalah mitra potensial,” kata Goth.

    Namun, sejumlah pakar mengingatkan risiko pengakuan Somaliland. David Shinn, mantan diplomat AS di Afrika, menyebut dampaknya bisa merusak hubungan dengan Mogadishu dan memicu resistensi di Uni Afrika.

    “Saya bersimpati pada rakyat Somaliland, tapi menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland bukanlah kepentingan nasional AS saat ini,” ujar Shinn.

    Adapun China telah menolak keras langkah Somaliland tersebut. “Somaliland adalah bagian dari Somalia. China mendukung penuh upaya pemerintah Somalia menjaga persatuan dan integritas teritorial,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pemberian visa bagi pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB pada bulan ini.

    Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan hadir di kantor PBB, New York.

    Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya dapat segera diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe dan, mungkin yang mengejutkan, Brasil, yang telah memegang tempat kehormatan selama pertemuan para pemimpin tingkat tinggi di Majelis Umum PBB yang dimulai 22 September.

    Kebijakan ini dimuat dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.

    Meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah, proposal tersebut akan menjadi langkah lain dalam tindakan keras pemerintahan

    Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB.

    Diketahui, pergerakan diplomat Iran sangat terbatas di New York, tetapi satu proposal yang diajukan akan melarang mereka berbelanja di toko grosir besar khusus anggota seperti Costco dan Sam’s Club tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Departemen Luar Negeri.

    Toko-toko semacam itu telah menjadi favorit para diplomat Iran yang ditempatkan dan mengunjungi New York karena mereka dapat membeli produk dalam jumlah besar yang tidak tersedia di negara mereka yang terisolasi secara ekonomi dengan harga yang relatif murah dan mengirimkannya pulang.

    Belum jelas apakah atau kapan larangan belanja yang diusulkan untuk Iran akan berlaku, tetapi memo tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan yang memungkinkannya memberlakukan syarat dan ketentuan pada keanggotaan di klub grosir oleh semua diplomat asing di AS.

    Untuk Brasil, belum jelas apakah potensi pembatasan visa memengaruhi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau anggota tingkat bawah delegasi negara tersebut untuk pertemuan PBB.

    Presiden Brasil adalah pemimpin dunia pertama yang akan berbicara di hadapan para pejabat yang berkumpul pada hari pembukaan sidang. Presiden AS berdasarkan preseden adalah pembicara kedua.

    Lula telah menjadi target Presiden AS Donald Trump, yang keberatan dengan penuntutan pemerintahnya terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas tuduhan memimpin upaya kudeta.

    Satu negara yang akan melihat lebih sedikit pembatasan adalah Suriah, yang anggota delegasinya telah menerima keringanan dari pembatasan yang telah diberlakukan pada perjalanan menghadiri pertemuan PBB. Ini akan menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade.

    Pengecualian itu dikeluarkan minggu lalu, menurut memo tersebut, dan datang ketika pemerintahan Trump berupaya membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pemberian visa bagi pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB pada bulan ini.

    Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan hadir di kantor PBB, New York.

    Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya dapat segera diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe dan, mungkin yang mengejutkan, Brasil, yang telah memegang tempat kehormatan selama pertemuan para pemimpin tingkat tinggi di Majelis Umum PBB yang dimulai 22 September.

    Kebijakan ini dimuat dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.

    Meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah, proposal tersebut akan menjadi langkah lain dalam tindakan keras pemerintahan

    Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB.

    Diketahui, pergerakan diplomat Iran sangat terbatas di New York, tetapi satu proposal yang diajukan akan melarang mereka berbelanja di toko grosir besar khusus anggota seperti Costco dan Sam’s Club tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Departemen Luar Negeri.

    Toko-toko semacam itu telah menjadi favorit para diplomat Iran yang ditempatkan dan mengunjungi New York karena mereka dapat membeli produk dalam jumlah besar yang tidak tersedia di negara mereka yang terisolasi secara ekonomi dengan harga yang relatif murah dan mengirimkannya pulang.

    Belum jelas apakah atau kapan larangan belanja yang diusulkan untuk Iran akan berlaku, tetapi memo tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan yang memungkinkannya memberlakukan syarat dan ketentuan pada keanggotaan di klub grosir oleh semua diplomat asing di AS.

    Untuk Brasil, belum jelas apakah potensi pembatasan visa memengaruhi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau anggota tingkat bawah delegasi negara tersebut untuk pertemuan PBB.

    Presiden Brasil adalah pemimpin dunia pertama yang akan berbicara di hadapan para pejabat yang berkumpul pada hari pembukaan sidang. Presiden AS berdasarkan preseden adalah pembicara kedua.

    Lula telah menjadi target Presiden AS Donald Trump, yang keberatan dengan penuntutan pemerintahnya terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas tuduhan memimpin upaya kudeta.

    Satu negara yang akan melihat lebih sedikit pembatasan adalah Suriah, yang anggota delegasinya telah menerima keringanan dari pembatasan yang telah diberlakukan pada perjalanan menghadiri pertemuan PBB. Ini akan menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade.

    Pengecualian itu dikeluarkan minggu lalu, menurut memo tersebut, dan datang ketika pemerintahan Trump berupaya membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

    Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

    Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

    Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

    Prancis Kritik AS

    Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

    AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

    Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

    Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

    Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    AS Tangguhkan Persetujuan Visa Bagi Hampir Semua Warga Palestina

    Washington DC –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah ini memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Kebijakan terbaru Washington tersebut, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times, dalam laporan terbarunya, yang mengutip sejumlah pejabat, pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Kebijakan terbaru ini akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, untuk kuliah, dan untuk perjalanan bisnis, setidaknya untuk sementara.

    Pembatasan ekstensif yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS yang dikirimkan ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu, menurut empat sumber AS, juga akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran.

    Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan “sepenuhnya dan menyeluruh”.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina.

    Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2 — yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS — kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina.

    Tonton juga video “Gebrakan Baru Trump! Pemohon Visa AS Wajib Setor Rp 245 Juta” di sini:

    Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini diambil menyusul penolakan dan pencabutan visa para pejabat Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pada September ini.

    Langkah Washington itu dilakukan setelah Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB. Keempat negara itu akan bergabung dengan 147 negara lainnya yang telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tak Seharusnya Batasi Akses Pejabat Palestina ke PBB

    Tak Seharusnya Batasi Akses Pejabat Palestina ke PBB

    Paris –

    Prancis melontarkan kritikan terhadap Amerika Serikat (AS) yang baru saja mengumumkan akan menolak visa untuk para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan depan.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (30/8/2025), mengatakan bahwa seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September mendatang di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB… seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis, yakni agar AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    Langkah luar biasa Washington itu muncul saat Prancis bersama beberapa negara sekutu AS lainnya, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, berencana memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB yang menggelar pertemuan tahunan di New York pada September mendatang.

    Langkah semacam ini juga menyelaraskan pemerintahan Presiden Donald Trump dengan pemerintah Israel, yang terus melancarkan perang di Jalur Gaza.

    Dalam pengumuman pada Jumat (29/8), pemerintahan Trump menyatakan akan menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh langkah tersebut.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

    Kantor PM Palestina mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS tersebut, yang disebutnya bertentangan dengan “hukum internasional” dan telah melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Otoritas Palestina, dalam tanggapannya, menyerukan AS untuk membatalkan keputusan tersebut.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, pertemuan tingkat tinggi yang digelar secara tahunan, di New York.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Lihat juga Video: Prancis Akan Akui Negara Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Jelang Sidang Umum PBB

    Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Jelang Sidang Umum PBB

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, bulan depan, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8/2025), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang digelar secara tahunan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS. Tahun ini, Sidang Umum PBB akan digelar pada September mendatang.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Ditegaskan bahwa keputusan semacam itu melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York.

    Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstrmisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Dikatakan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk “secara konsisten menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat “jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel”.

    Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut.

    Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS “sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    Jakarta –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggandakan tarif impor atas barang-barang dari India hingga mencapai 50% mulai berlaku. Hal ini memperparah ketegangan dua negara demokrasi terbesar di dunia tersebut, terlepas dari AS dan India juga memiliki kemitraan strategis.

    Sebelumnya, India mendapat pemberlakuan tarif 25% dari Amerika Serikat untuk berbagai produknya. Namun, karena India membeli minyak dari Rusia, akhirnya Trump memutuskan untuk menambah tarif sebesar 25% atas India. Tarif ini berlaku mulai Rabu (27/08).

    Adapun komoditas yang akan terdampak dari tarif 50% ini adalah produk tekstil, perhiasan, alas kaki, peralatan olahraga, perabotan, hingga bahan kimia. Ini merupakan tarif tertinggi yang diterapkan oleh AS, menyusul kebijakan yang sama atas Brasil dan Cina.

    Seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan India, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa eksportir yang terdampak akan mendapatkan bantuan finansial, serta dorongan untuk memperluas pasarnya ke Cina, Amerika Latin hingga Timur Tengah.

    Berdasarkan pemberitahuan dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP), barang India yang sudah dikirim sebelum tenggat waktu tengah malam (waktu setempat) akan diberi pengecualian selama tiga minggu (sejak Rabu, 27 Agustus) dan tetap dikenakan tarif lama hingga 17 September.

    Beberapa produk lainnya seperti baja, aluminium, kendaraan penumpang, tembaga, serta barang lain yang sudah terkena tarif terpisah melalui aturan keamanan nasional (Section 232) juga dikecualikan.

    Lima negosiasi gagal

    Hingga tenggat tengah malam (waktu setempat), pejabat Amerika Serikat tidak memberikan peluang India untuk menghindari tarif 50% tersebut.

    Langkah yang diambil AS ini menyusul lima putaran negosiasi yang gagal. Sebelumnya, pejabat India optimistis tarif AS dapat dibatasi maksimal 15%, sama seperti tarif untuk mitra dagang utama lain seperti Jepang,Korea Selatan, dan Uni Eropa.

    Kedua pihak saling menyalahkan kesalahan politik dan miskomunikasi atas gagalnya negosiasi. Data Biro Sensus AS mencatat nilai perdagangan barang dua arah pada 2024 mencapai 129 miliar dolar AS (sekitar Rp1.967 T), dengan defisit perdagangan AS sebesar 45,8 miliar dolar AS (setara Rp687 T).

    Kelompok eksportir memperkirakan kenaikan tarif bisa berdampak pada hampir 55% dari total ekspor barang India ke AS senilai 87 miliar dolar AS (sekitar Rp1.305 T). Sekaligus, memberi keuntungan bagi pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan Cina.

    Jika berlangsung lama, tarif tinggi ini bisa merusak daya tarik India sebagai alternatif basis produksi global selain Cina, khususnya untuk ponsel pintar dan elektronik.

    Meski ketegangan meningkat, Kementerian Luar Negeri India dan Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada Selasa (26/08) bahwa pejabat senior kedua negara baru saja bertemu secara virtual dan menyatakan “keinginan untuk terus memperluas kedalaman dan keluasan hubungan bilateral.”

    Keduanya juga menegaskan kembali komitmen pada Quad, sebuah kemitraan yang menggabungkan AS, India, Australia, dan Jepang.

    Dampak nyata atas ekspor India

    Akibat tarif 50% tersebut, India kini dihadapkan pada hantaman serius terhadap perdagangan luar negerinya. Pemerintah India memperkirakan tarif ini akan mempengaruhi ekspor senilai 48,2 miliar dolar AS (rp723 T). Pejabat India memperingatkan tarif baru bisa membuat pengiriman ke AS tidak lagi menguntungkan secara komersial, hingga berpotensi menimbulkan kehilangan pekerjaan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Sektor padat karya seperti tekstil, perhiasan, kulit, makanan, dan otomotif diperkirakan paling terdampak.

    “Rezim tarif baru ini adalah guncangan strategis yang dapat menghapus jejak lama India di AS, menciptakan pengangguran di pusat-pusat ekspor, dan melemahkan peran India dalam rantai nilai industri,” kata Ajay Srivastava, pendiri lembaga kajian Global Trade Research Initiative.

    Sejauh ini, sektor farmasi dan elektronik untuk sementara terbebas dari tambahan tarif. Hal tersebut tentunya memberi sedikit kelegaan karena India memiliki eksposur besar di bidang tersebut.

    Respons pelaku ekspor

    Puran Dawar, seorang eksportir sepatu kulit dari Kota Agra di bagian utara India, mengatakan bahwa industri ini akan mengalami pukulan berat dalam waktu dekat. Terkecuali, kata dia, permintaan domestik menguat dan pasar luar negeri lainnya membeli lebih banyak barang India.

    “Ini benar-benar mengejutkan,” kata Dawar, yang bisnisnya dengan AS telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Zara, merupakan salah satu klien tekstil Dawar.

    Dawar, yang juga menjabat sebagai ketua regional Dewan Ekspor Kulit (Council for Leather Exports), memperingatkan bahwa AS harus memahami bahwa tarif impor yang tinggi akan merugikan konsumennya sendiri.

    Kelompok yang mewakili eksportir memperingatkan bahwa tarif impor baru dapat merugikan usaha kecil dan menengah India yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Ini situasi yang rumit. Beberapa lini produk akan menjadi tidak layak secara tiba-tiba,” kata Ajay Sahai, Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India.

    Apa kata PM India?

    Tarif-tarif ini diberlakukan saat pemerintahan AS terus mendesak untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke sektor pertanian dan susu India.

    India dan AS telah mengadakan lima putaran negosiasi untuk perjanjian perdagangan bilateral, tapi belum mencapai kesepakatan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena New Delhi menolak membuka sektor-sektor tersebut untuk impor AS yang lebih murah. Alasannya, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan mengancam pekerjaan jutaan warga India yang bergantung pada sektor-sektor tersebut untuk penghidupan mereka.

    Perdana Menteri Narendra Modi berjanji tidak akan menyerah pada tekanan tersebut.

    “Bagi saya, kepentingan petani, usaha kecil, dan sektor susu adalah yang utama. Pemerintah saya akan memastikan mereka tidak terdampak,” kata PM India Narendra Modi dalam sebuah pidato di negara asalnya, Gujarat, pekan ini.

    Dia mengatakan dunia sedang menyaksikan “politik egoisme ekonomi.”

    Sebuah delegasi AS membatalkan rencana kunjungannya ke New Delhi pekan ini untuk putaran keenam pembicaraan perdagangan.

    Rencana reformasi lokal lawan tarif 50%

    Pemerintah India mulai menyiapkan langkah reformasi untuk meningkatkan konsumsi lokal dan melindungi perekonomian.

    India telah mengambil langkah untuk mengubah pajak barang dan jasa (PBB) atau pajak konsumsi demi menurunkan biaya asuransi, mobil, dan peralatan rumah tangga menjelang festival besar Hindu, Diwali, pada Oktober 2025 mendatang.

    Dewan pemerintah akan mengadakan pertemuan pada September 2025 untuk memutuskan pemotongan pajak.

    Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan sedang membahas insentif keuangan yang mencakup suku bunga pinjaman bank yang menguntungkan bagi eksportir.

    Kementerian Perdagangan juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas ekspor ke wilayah lain, terutama Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa (UE) dapat menjadi lebih mendesak seiring upaya India untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Syarat Perusahaan Chip-Semikonduktor Tak Kena Tarif Trump 100%’:

    (ita/ita)

  • Taylor Swift Umumkan Tunangan, Fotonya Disukai Puluhan Juta Orang

    Taylor Swift Umumkan Tunangan, Fotonya Disukai Puluhan Juta Orang

    Enggak sempat mengikuti perkembangan Dunia Hari Ini? Jangan khawatir karena kami sudah merangkum berita-berita utama supaya kamu lebih mudah dan cepat membacanya.

    Edisi Rabu, 27 Agustus 2025 kita awali dengan berita romantis.

    Taylor Swift tunangan

    Penyanyi pop Taylor Swift dan pemain NFL football Travis Kelce mengumumkan pertunangan mereka di akun Instagram.

    “Guru bahasa Inggris dan guru gym kamu akan menikah,” demikian tulisan dalam unggahan tersebut, yang langsung mendapat ‘Like’ lebih dari 10 juta dalam waktu sejam.

    Keduanya diketahui sudah berpacaran selama dua tahun dan berita tunangan ini diumumkan menjelang album baru Taylor yang akan dirilis di bulan Oktober.

    Australia dan Iran bersitegang

    Australia menuduh Iran berada di balik serangan berbau anti semitisme yang terjadi di Sydney dan Melbourne, menurut lembaga intelijen Australia atau ASIO.

    Sebagai bentuk protesnya, Australia telah mengusir duta besar Iran, Ahmed Sadeghi, serta tiga diplomat lainnya dari negaranya.

    Tak hanya itu, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRCG) akan diberi label sebagai organisasi teroris di bawah hukum Australia.

    Pemerintah Israel mengklaim jika negaranya punya peranan dengan temuan lembaga intelijen Australia, yang langsung disangkal Menteri Dalam Negeri Australia.

    “Kita mengambil tindakan ini karena Iran telah menyerang warga Australia. Bukan karena ada negara lain yang ikut campur dalam menentukan kesimpulan,” ujar Tony Burke, Mendagri Australia.

    Ukraina serang kilang minyak Rusia

    Kelangkaan bahan bakar melanda beberapa wilayah di Rusia, saat Ukraina menambah serangannya terhadap kilang-kilang minyak milik Rusia.

    Ukraina menggempur fasilitas energi Rusia sehingga beberapa kilang utamanya terdampak bulan ini, termasuk kilang Lukoil di Volgograd, yang merupakan kilang terbesar di Rusia selatan.

    Di beberapa wilayah timur Rusia, antrean panjang mobil dan truk di pom bensin bisa mencapai beberapa kilometer, tapi beberapa jenis bensin tidak tersedia.

    Serangan pesawat nirawak dan rudal yang berulang membuat harga bensin di Rusia mencetak rekor tertinggi.

    Menurut data dari bursa saham St. Petersburg, harga bensin naik hampir 10 persen bulan ini dan hampir 50 persen sejak awal tahun.

    Trump akan mengadakan rapat mengenai Gaza

    Utusan khusus AS Steve Witkoff mengatakan Presiden Donald Trump akan memimpin pertemuan mengenai Gaza di Gedung Putih, hari Rabu ini.

    Ia menambahkan Amerika Serikat memperkirakan perang Israel di wilayah Palestina akan selesai pada akhir tahun.

    Departemen Luar Negeri AS secara terpisah mengatakan Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di Washington, hari ini.

    Informasi tersebut dirilis dalam jadwal publik rutin keesokan harinya yang menyebutkan bahwa pertemuan mereka di Departemen Luar Negeri akan diadakan pada pukul 15.15 ET (19.15 GMT).