Kementrian Lembaga: Departemen Luar Negeri AS

  • AS Desak China Setop Aksi Ganggu Stabilitas di Laut China Selatan

    AS Desak China Setop Aksi Ganggu Stabilitas di Laut China Selatan

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) mendesak Cina untuk segera menghentikan aksinya yang “berbahaya dan mengganggu stabilitas” di perairan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) pada Minggu (10/12) waktu setempat.

    Desakan itu muncul setelah sebuah kapal Filipina bertabrakan dengan kapal milik Penjaga Pantai Cina di dekat Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly, yang menjadi wilayah sengketa bagi Filipina dan Cina.

    Menurut Penjaga Pantai Cina, kapal Filipina itu secara “sengaja” bertabrakan dengan kapal mereka setelah mengabaikan beberapa peringatan.

    Kapal Filipina “tiba-tiba berubah arah dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya, dengan sengaja bertabrakan dengan penjaga pantai kami,” kata Penjaga Pantai Cina dalam sebuah pernyataan.

    Cina tembakkan meriam air ke kapal Filipina

    Sehari sebelum insiden tabrakan itu, Filipina juga mengatakan bahwa kapal-kapal milik Cina telah menembakkan meriam air ke arah kapal-kapal milik Filipina di dekat Scarborough Shoal.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Manila menuduh penjaga pantai Beijing memblokir tiga kapal perikanan milik Filipina dari perairan dangkal yang juga menjadi wilayah sengketa di LCS itu.

    Para pejabat Filipina mengatakan serangan tersebut telah menyebabkan “kerusakan signifikan” pada peralatan komunikasi dan navigasi dari salah satu kapal.

    Respons AS atas insiden LCS

    Selama dua hari, kapal-kapal Cina telah “menggunakan meriam air dan melakukan manuver yang ceroboh, termasuk memaksakan tabrakan, yang menyebabkan kerusakan pada kapal-kapal Filipina yang melakukan misi pasokan resmi ke lokasi-lokasi tersebut, serta membahayakan keselamatan awak kapal Filipina,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dalam sebuah pernyataan.

    “Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pengabaian terhadap keselamatan dan kehidupan warga Filipina, tetapi juga terhadap hukum internasional,” tambah Miller.

    Cina selama ini memang mengeklaim hampir seluruh wilayah LCS, meskipun klaim tersebut tidak diakui berdasarkan hukum maritim internasonal. Klaim Cina itu ditolak dalam sebuah keputusan di tahun 2016.

    Menurut Miller, keputusan pengadilan di tahun 2016 itu “bersifat final dan mengikat secara hukum bagi RRC dan Filipina.” RRC adalah singkatan dari Republik Rakyat Cina.

    AS “menyerukan kepada RRC untuk mematuhi keputusan tersebut dan menghentikan tindakannya yang berbahaya dan mengganggu stabilitas,” kata Miller.

    “Amerika Serikat mendukung sekutu kami Filipina dalam menghadapi tindakan berbahaya dan melanggar hukum,” tambah Miller.

    gtp/ha (AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menlu AS Bakal ke Israel dan Tepi Barat di Tengah Gencatan Senjata

    Menlu AS Bakal ke Israel dan Tepi Barat di Tengah Gencatan Senjata

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan melakukan kunjungan ke Israel dan Tepi Barat, Palestina, pada pekan ini. Ini merupakan kunjungan ketiga Blinken ke wilayah tersebut sejak agresi dimulai pada 7 Oktober lalu.

    Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pejabat senior Departemen Luar Negeri AS. Ia mengatakan Blinken akan melakukan kunjungan terlebih dahulu ke Brussel, Belgia, untuk pertemuan NATO.

    Setelah itu, Blinken akan mengunjungi Israel dan Tepi Barat untuk membahas sejumlah hal, termasuk soal pembebasan sandera dan perlindungan masyarakat Gaza di tengah agresi Negeri Zionis.

    “Dalam pertemuannya di Timur Tengah, Menlu akan menekankan perlunya mempertahankan peningkatan aliran bantuan ke Gaza, menjamin pembebasan semua sandera, dan meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil di Gaza,” kata pejabat Kemenlu itu, seperti diberitakan AFP, Senin (27/11).

    Selain itu, kata pejabat Kemenlu, Blinken juga bakal membahas jika ada kemungkinan terkait pembentukan negara Palestina merdeka.

    “Menlu AS akan berdiskusi dengan mitra-mitra di kawasan mengenai prinsip-prinsip yang ia utarakan untuk masa depan Gaza dan perlunya pembentukan negara Palestina merdeka,” lanjutnya.

    Antony Blinken akan menghadiri pertemuan NATO di Brussel dan Skopje, Makedonia, selama dua hari, yaitu 28-29 November 2023. Setelah itu, ia baru akan bertandang ke Israel dan Tepi Barat, Palestina.

    Blinken direncanakan untuk bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv dan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Ramallah.

    Kunjungan Blinken ke dua wilayah itu datang setelah Qatar selaku mediator mengumumkan militer Israel dan kelompok Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua hari di Jalur Gaza.

    Gencatan senjata tahap pertama selama empat hari sudah berakhir pada Senin (27/11) setelah dimulai sejak Jumat (24/11). Sedangkan, tahap kedua ini berlaku mulai hari ini, Selasa (28/11), hingga Kamis (30/11).

    Israel telah membebaskan 33 warga Palestina yang menjadi tahanan di beberapa penjara pada Senin (27/11). Di sisi lain, Hamas membebaskan tambahan 11 sandera sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan gencatan senjata.

    Hamas sejauh ini telah membebaskan 69 dari total sekitar 200 sandera. Sementara itu, Israel telah membebaskan sekitar 150 warga Palestina yang menjadi tahanan, mayoritas perempuan dan anak-anak.

    Ratusan tahanan Palestina ini telah dipenjara di Israel tetapi tidak pernah dikenakan dakwaan secara resmi.

    (pra/pra)

  • Menlu AS Temui Presiden Palestina, Sebut Warga Tak Boleh Dipindah Paksa

    Menlu AS Temui Presiden Palestina, Sebut Warga Tak Boleh Dipindah Paksa

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony Blinken bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam pertemuan itu Blinken mengatakan warga Gaza ‘tidak boleh dipindahkan secara paksa’.

    Dilansir AFP, Minggu (5/11/2023), hal itu disampaikan Blinken saat akan melakukan kunjungan mendadak hari ini ke Tepi Barat yang diduduki Israel. Ini adalah kunjungan pertama diplomat AS ke wilayah Palestina sejak pecahnya perang antara Israel vs Hamas menyusul serangan 7 Oktober.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza menyebut hampir 9.800 orang tewas, sebagian besar warga sipil, akibat serangan balasan darat, udara dan laut Israel.

    “Menteri menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa dan dimulainya kembali layanan penting di Gaza dan menjelaskan bahwa warga Palestina tidak boleh dipindahkan secara paksa,” demikian ringkasan pertemuan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

    Sementara itu, menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengutuk apa yang dia sebut sebagai ‘genosida’ dalam komentarnya kepada Blinken.

    “Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan genosida dan kehancuran yang diderita rakyat Palestina di Gaza akibat mesin perang Israel, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional,” kata Abbas.

    Diketahui, Blinken terbang ke Tel Aviv pada Minggu pagi dan melakukan perjalanan dengan konvoi dengan keamanan tinggi ke markas besar Otoritas Palestina di Ramallah – badan yang, menurutnya baru-baru ini, harus menggantikan pemerintah Hamas di Gaza.

    “Blinken dan Abbas ‘membahas upaya untuk memulihkan ketenangan dan stabilitas di Tepi Barat, termasuk perlunya menghentikan kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina dan meminta pertanggungjawaban mereka’”, kata Departemen Luar Negeri.

    “Menteri Blinken menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memajukan kesetaraan martabat dan keamanan bagi warga Palestina dan Israel,” katanya.

    Menurut Otoritas Palestina, lebih dari 150 warga Palestina telah tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel dan serangan oleh pemukim Israel sejak dimulainya perang.

    Selain itu sebanyak tiga orang tewas pada hari Minggu di Tepi Barat, menurut kementerian kesehatan Palestina.

    Pertemuan Blinken dengan Abbas, yang partai sekulernya, Fatah, merupakan saingan Hamas, terjadi pada saat Washington memberikan dukungan politik dan militer kepada sekutunya, Israel.

    Blinken telah menganjurkan “jeda kemanusiaan” di Gaza dalam turnya baru-baru ini di Timur Tengah, untuk melindungi warga sipil dan memudahkan pengiriman bantuan di wilayah padat penduduk tersebut.

    Amerika Serikat menganjurkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar dari konflik Israel-Palestina.

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Terbitkan Peringatan Perjalanan bagi Warganya di Luar Negeri

    AS Terbitkan Peringatan Perjalanan bagi Warganya di Luar Negeri

    Washington

    Amerika Serikat (AS) menerbitkan peringatan perjalanan bagi warganya. AS memperingatkan bagi seluruh warganya yang sedang berada luar negeri.

    Dilansir BBC, Jumat (20/10), Departemen Luar Negeri AS baru saja mengeluarkan “peringatan keamanan sedunia” untuk semua warga AS di luar negeri. Peringatan tersebut terkait potensi serangan teroris.

    “Karena meningkatnya ketegangan di berbagai lokasi di seluruh dunia, potensi serangan teroris, demonstrasi atau tindakan kekerasan terhadap warga negara dan kepentingan Amerika, Departemen Luar Negeri menyarankan warga Amerika di luar negeri untuk lebih berhati-hati,” pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

    Warga AS diminta waspada di tempat-tempat wisata. Otoritas AS meminta warganya untuk mendaftar di Program Pendaftaran Wisatawan Cerdas (STEP) guna mempermudah penyaluran informasi dan peringatan keadaan darurat di luar negeri.

    Saat ini, Amerika Serikat (AS) tengah dalam sorotan di pusaran konflik Palestina-Israel. Presiden AS Joe Biden dianggap kerap pasang badan untuk Israel yang terus menerus melancarkan serangan ke Palestina.

    Sejumlah aksi protes terhadap serangan Israel pun menggelora di berbagai negara. Demonstrasi besar-besaran terjadi di negara Eropa hingga Asia.

    (isa/isa)

  • Apa Itu Perbatasan Rafah? Mengapa Jadi Jalur Penyelamat Warga Gaza?

    Apa Itu Perbatasan Rafah? Mengapa Jadi Jalur Penyelamat Warga Gaza?

    Jakarta

    Warga Palestina telah berkumpul di pintu perbatasan Rafah yang membatasi Mesir dan Gaza selatan. Mereka semua berharap dapat meninggalkan Gaza sebelum serangan darat Israel terjadi.

    Media AS telah melaporkan bahwa Mesir akan membuka perbatasan itu bagi warga dengan kewarganegaraan ganda keluar dari Gaza dan memberikan izin masuk bagi bantuan kemanusiaan, tanpa memberikan batasan waktunya.

    Namun, pos perbatasan tetap ditutup pada Senin (16/10) pagi.

    Apa itu perbatasan Rafah?

    Ini adalah pos perbatasan paling selatan dari Gaza dan berbatasan dengan semenanjung Sinai di Mesir .

    Hanya ada dua perlintasan perbatasan lain dari dan ke Jalur Gaza Erez, pos perbatasan bagi orang-orang dengan Israel di Gaza utara, dan Kerem Shalom, satu-satunya pos perbatasan untuk akses barang komersial dengan Israel di Gaza selatan. Keduanya ditutup.

    Mengapa ini penting sekarang?

    Kelompok milisi Palestina, Hamas, yang menguasai Gaza, menyerang Israel dengan melintasi perbatasan Erez di Gaza utara pada 7 Oktober.

    Serangan yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya itu menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel.

    Baca juga:

    Rafah kini juga menjadi satu-satunya akses untuk bantuan kemanusiaan.

    Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pihaknya mengarahkan penerbangan bantuan internasional umtuk Gaza ke bandara El-Arish di Sinai bagian utara.

    Sementara puluhan truk yang membawa bahan bakar dan barang-barang kemanusiaan diparkir di sisi penyeberangan Rafah di Mesir, menunggu untuk diizinkan lewat.

    BBC

    Apa yang terjadi di perbatasan?

    Sejak dimulainya serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, laporan yang berlainan mengenai situasi di perbatasan Rafah banyak beredar.

    Hamas dan Mesir memegang kendali atas siapa yang dapat melewatinya, namun serangan udara Israel di sekitar wilayah tersebut telah mengganggu operasi di pos perbatasan.

    Media Mesir mengatakan penyeberangan tersebut ditutup menyusul tiga serangan Israel di Rafah pada tanggal 9 dan 10 Oktober, yang menurut media tersebut menyebabkan korban luka di sisi perbatasan Mesir dan Palestina.

    Pada tanggal 12 Oktober, pemerintah Mesir meminta Israel untuk menghentikan serangan udara di dekat perbatasan Rafah sehingga dapat berfungsi sebagai “jalur bantuan” bagi orang-orang di Gaza.

    Pemerintah Mesir juga menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka jalur tersebut sampai ada jaminan keamanan bagi petugas perbatasan.

    Baca juga:

    Negara-negara Barat juga turut terlibat dalam upaya memastikan bahwa Rafah adalah jalur yang aman bagi pemegang paspor asing di Gaza dan bantuan kemanusiaan.

    Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan mereka bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan “pihak politik lainnya di kawasan untuk membuka perbatasan tersebut.

    Pekan lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa warganya diminta untuk pindah ke Rafah karena “mungkin hanya ada sedikit pemberitahuan jika penyeberangan dibuka dan mungkin hanya dibuka untuk waktu yang terbatas”.

    Desas-desus bahwa perbatasan itu mungkin akan dibuka membuat warga Gaza melakukan perjalanan ke sana dengan harapan bisa diizinkan lewat.

    Pada hari Senin, kerumunan orang berkumpul menyusul laporan yang menyatakan bahwa Rafah dapat dibuka kembali untuk sementara setelah adanya perjanjian gencatan senjata, namun baik Israel dan Hamas dengan cepat membantahnya.

    Mengapa perbatasan ditutup?

    Israel ingin mencegah kelompok milisi Hamas meninggalkan Gaza dan ingin memeriksa semua truk yang menuju Gaza untuk memastikan mereka tidak membawa senjata.

    Sementara itu, meskipun Mesir tampak bekerja sama dengan negara lain dalam merundingkan pembukaan kembali perbatasan bagi pemegang paspor asing dan bantuan kemanusiaan, pemerintah Mesir khawatir dengan potensi eksodus warga Palestina ke Sinai.

    Mesir kemungkinan besar tidak ingin membuka perbatasan kepada setiap dan seluruh warga Gaza yang ingin mengungsi.

    Mereka juga khawatir dengan kemungkinan masuknya milisi Hamas ke negara tersebut.

    Bagaimana biasanya perbatasan Rafah digunakan?

    Pos perbatasan Rafah tidak mengizinkan warga Palestina keluar dari Gaza dengan mudah.

    Warga Palestina yang ingin menggunakan melintasi perbatasan harus mendaftar ke otoritas Palestina setempat dua hingga empat minggu sebelumnya dan mungkin ditolak oleh otoritas Palestina atau Mesir tanpa peringatan atau penjelasan.

    Menurut PBB, pada Agustus 2023, pemerintah Mesir mengizinkan 19.608 orang keluar dari Gaza dan menolak masuk 314 orang.

    (ita/ita)

  • Israel Sebut Perang Vs Hamas Akan Berlangsung Lama, Tapi Yakin Menang

    Israel Sebut Perang Vs Hamas Akan Berlangsung Lama, Tapi Yakin Menang

    Tel Aviv

    Pemerintah Israel menyatakan bahwa perang melawan Hamas akan berlangsung lama, namun meyakini pihaknya akan menang. Hal ini disampaikan saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken sedang mengunjungi Israel untuk kedua kalinya sejak pecahnya perang Hamas-Israel.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (17/10/2023), Blinken kembali ke Israel setelah mengunjungi enam negara Arab untuk mencegah perang antara Israel dan Hamas semakin meluas. Dia menyaksikan secara langsung konflik yang semakin intensif ketika sirene serangan udara berbunyi saat dirinya bertemu kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu di kompleks Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv pada Senin (16/10) waktu setempat.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menuturkan bahwa Netanyahu, Blinken dan para ajudan mereka segera dievakuasi ke dalam bungker demi keselamatan mereka selama lima menit hingga semuanya aman.

    Para wartawan, yang diantar menuruni tangga menuju ke bungker, mendengar bunyi dentuman yang berasal dari sistem pertahanan udara Iron Dome yang mencegat roket di langit Israel.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel dan seluruh dunia bisa ‘melihat dengan mata mereka sendiri’ dukungan kuat AS — melalui dua kunjungan Blinken, satu kunjungan Menhan AS Lloyd Austin dan pengerahan dua kapal induk AS ke Mediterania bagian timur.

    “Izinkan saya memberitahu Anda, Bapak Menteri, ini akan menjadi perang yang lama, dampaknya akan tinggi, tetapi kami akan menang — untuk Israel, untuk orang-orang Yahudi, dan untuk nilai-nilai yang diyakini kedua negara,” cetus Gallant kepada Blinken setelah keduanya melakukan pembicaraan.

    Blinken merespons dengan menyatakan bahwa AS ‘sangat berkomitmen terhadap hak Israel — bahkan kewajibannya — untuk membela diri’.

  • AS Tak Punya Bukti Peran Langsung Iran dalam Serangan Hamas ke Israel

    AS Tak Punya Bukti Peran Langsung Iran dalam Serangan Hamas ke Israel

    Jakarta

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin mengatakan negaranya tidak memiliki bukti keterlibatan langsung Iran dalam serangan Hamas terhadap Israel. Namun Austin mencatat bahwa Teheran telah mendukung kelompok tersebut selama bertahun-tahun.

    “Tetapi dalam kasus khusus ini, kami tidak memiliki bukti apapun bahwa ada keterlibatan langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan serangan ini,” kata Austin dilansir Aljazeera, Rabu (11/10/2023).

    Penilaian tersebut juga diamini oleh Departemen Luar Negeri AS, yang menekankan betapapun hal itu bisa berubah.

    “Pengalaman kami dalam masalah ini menunjukkan bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan akhir mengenai masalah ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller.

    “Kami akan melihat intelijen tambahan dalam beberapa minggu dan hari mendatang untuk menginformasikan pemikiran kami mengenai masalah ini, termasuk apakah setidaknya ada beberapa orang di sistem Iran yang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang akan terjadi atau bahkan berkontribusi pada aspek-aspek konflik,” ujarnya.

    Pemerintah Iran sebelumnya membantah tuduhan bahwa mereka berperan dalam serangan besar-besaran Hamas terhadap Israel pada Sabtu (7/10) waktu setempat. Teheran menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan negara lainnya, termasuk Palestina.

    “Tuduhan yang terkait dengan peran Iran… didasarkan pada alasan politik,” sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani dalam pernyataan kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Senin (9/10).

    (rfs/rfs)

  • Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Senin (25/09) bahwa negaranya secara resmi mengakui dua negara kecil di Kepulauan Pasifik.

    Menurut Biden, Washington telah mengakui Kepulauan Cook dan Niue sebagai negara yang “berdaulat dan merdeka” dan akan menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya.

    Langkah ini akan membantu mempertahankan “kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Biden, seraya menambahkan bahwa perjanjian untuk mengakui kedua negara juga akan membantu mengekang penangkapan ikan ilegal, mengatasi perubahan iklim di wilayah yang rentan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    AS dan Niue telah menjalin hubungan diplomatik pada Senin (25/09), ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Perdana Menteri Niue Dalton Tagelagi, demikian keterangan Departemen Luar Negeri AS.

    Mengapa AS tertarik pada Niue dan Kepulauan Cook?

    Kepulauan Cook dan Niue memiliki populasi gabungan kurang dari 20.000 jiwa, tetapi membentuk zona ekonomi yang luas di Pasifik Selatan.

    Keduanya adalah negara yang memiliki pemerintahan sendiri dan berada dalam “asosiasi bebas” dengan Selandia Baru, yang berarti bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan mereka terikat dengan Wellington pada tingkat yang berbeda-beda.

    Setelah beberapa dekade diperlakukan sebagai wilayah yang relatif terpencil, Pasifik Selatan menjadi arena persaingan yang penting antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin agresif.

    Janji Biden kepada para pemimpin Pasifik

    Pengumuman pengakuan Kepulauan Cook dan Niue ini disampaikan pada awal pertemuan puncak dengan Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara, yang dipandang sebagai bagian dari serangan AS untuk memblokir masuknya pengaruh Beijing lebih lanjut ke wilayah strategis yang sudah lama dimiliki Washington.

    Forum ini menyatukan negara-negara bagian dan teritori yang tersebar di seluruh Pasifik, mulai dari Australia hingga negara-negara mikro dan kepulauan yang berpenduduk jarang. Namun, pengaruh Cina akan berbeda dengan tidak adanya Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Kepulauan Solomon, yang kini memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

    “Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua negara di meja ini untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Biden pada upacara penyambutan.

    Dia menambahkan bahwa pengakuan terhadap kedua negara kepulauan tersebut akan “memungkinkan kita untuk memperluas cakupan kemitraan abadi ini seiring dengan upaya kita untuk mengatasi tantangan-tantangan yang paling penting bagi kehidupan masyarakat kita.”

    Biden juga berjanji untuk bekerja sama dengan Kongres dalam menyediakan dana sebesar $200 juta lebih banyak bagi wilayah tersebut untuk proyek-proyek yang bertujuan memitigasi dampak perubahan iklim, memacu pertumbuhan ekonomi, melawan penangkapan ikan ilegal, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

    ha/rs (AP, AFP, Reuters)

    Lihat juga Video ‘Ukraina Bakal Produksi Senjata Bareng AS’:

    (ita/ita)

  • AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    Jakarta

    Otoritas Amerika Serikat telah menolak permintaan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran untuk mengunjungi Washington pekan lalu, merujuk pada kekhawatiran mengenai rekam jejak Teheran termasuk penahanan warga AS di masa lalu.

    Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian dilaporkan berusaha melakukan perjalanan mengunjungi bagian kepentingan konsuler Iran di Washington setelah sidang Majelis Umum PBB di New York.

    “Mereka memang mengajukan permintaan itu dan ditolak oleh Departemen Luar Negeri,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, kepada wartawan, dikutip kantor berita AFP, Selasa (26/92023).

    “Kami mempunyai kewajiban untuk mengizinkan para pejabat Iran dan pejabat pemerintah asing lainnya melakukan perjalanan ke New York untuk urusan PBB. Namun kami tidak memiliki kewajiban untuk mengizinkan mereka melakukan perjalanan ke Washington, DC,” katanya.

    “Mengingat penahanan keliru warga AS oleh Iran, mengingat negara Iran mensponsori terorisme, kami tidak yakin bahwa dalam hal ini pantas atau perlu untuk mengabulkan permintaan tersebut,” imbuhmnya pada Senin (25/9) waktu setempat.

    Pekan lalu, pemerintah Iran mengizinkan lima warga AS untuk keluar dari negaranya melalui pertukaran tahanan. AS juga mengatur transfer dana Iran yang dibekukan sebesar US$6 miliar dari Korea Selatan ke rekening di Qatar.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengesampingkan spekulasi bahwa kesepakatan pertukaran tahanan itu dapat mengarah pada gerakan diplomatik yang lebih luas, seperti dimulainya kembali perundingan mengenai program nuklir Iran yang disengketakan.

  • Rusia Usir Dua Staf Kedutaan AS yang Dituduh Lakukan Aktivitas Ilegal

    Rusia Usir Dua Staf Kedutaan AS yang Dituduh Lakukan Aktivitas Ilegal

    Jakarta

    Rusia mengatakan pihaknya mengusir dua diplomat AS. Diplomat AS tersebut dituduh bekerja dengan warga negara Rusia yang juga bekerja sama dengan negara asing.

    Dilansir Reuters, Jumat (15/9/2023) dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan mereka telah memanggil utusan AS Lynne Tracy dan mengatakan kepadanya bahwa Menteri Pertama Kedutaan Jeffrey Sillin dan Menteri Kedua David Bernstein harus meninggalkan Rusia dalam waktu tujuh hari.

    Kedutaan Besar Amerika membenarkan pengusiran tersebut. Belum ada komentar langsung dari Departemen Luar Negeri di Washington.

    Pihak Rusia mengatakan kedua diplomat AS tersebut telah melakukan aktivitas ilegal.

    “Orang-orang yang disebutkan namanya melakukan aktivitas ilegal, mempertahankan kontak dengan warga negara Rusia R. Shonov, yang dituduh melakukan ‘kerja sama rahasia’ dengan negara asing,” kata pernyataan Rusia.

    Robert Shonov bekerja di Konsulat Jenderal AS di kota Vladivostok, Rusia timur, selama lebih dari 25 tahun hingga Rusia pada tahun 2021 memerintahkan pemecatan staf lokal misi AS.

    Dinas keamanan FSB Rusia menerbitkan sebuah video pada bulan Agustus yang menunjukkan pengakuan Shonov di mana ia mengatakan Sillin dan Bernstein telah memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang upaya perang Rusia di Ukraina, aneksasi “wilayah baru”, mobilisasi militernya, dan pemilihan presiden tahun 2024. pemilihan.

    Amerika Serikat menuduh Moskow berusaha mengintimidasi dan melecehkan pegawai AS setelah media pemerintah Rusia melaporkan tuduhan terhadap Shonov dan mengatakan FSB berencana untuk menanyai pegawai kedutaan yang pernah berhubungan dengannya.

    Ketika dia ditangkap pada bulan Mei, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kasus tersebut menyoroti “penggunaan undang-undang yang semakin represif” oleh Rusia terhadap warga negaranya sendiri. Dikatakan bahwa tuduhan terhadap Shonov “sepenuhnya tidak berdasar”.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Shonov dibayar untuk menyelesaikan tugas yang bertujuan merusak keamanan nasional Rusia.

    (dwia/dwia)