Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Departemen Luar Negeri AS

  • AS Peringatkan Israel Tak Serang Bandara Beirut

    AS Peringatkan Israel Tak Serang Bandara Beirut

    Washington –

    Amerika Serikat (AS) memperingatkan Israel untuk tidak menyerang Bandara Beirut, Lebanon serta jalan menuju ke sana. Peringatan ini dikeluarkan AS saat Israel melakukan serangan intensif terhadap Hizbullah di pinggiran selatan ibu kota Lebanon itu.

    “Kami pikir sangat penting bahwa tidak hanya bandara yang dibuka, tetapi jalan menuju bandara juga dibuka, sehingga warga negara Amerika yang ingin pergi bisa keluar, tetapi juga warga negara lain,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller kepada wartawan seperti dilansir AFP, Selasa (8/10/2024).

    Angkatan Udara Israel melakukan serangan pada hari Senin waktu setempat di pinggiran selatan Beirut, dekat bandara internasional. Hal itu diungkap oleh seorang sumber keamanan kepada AFP.

    Selama seminggu terakhir, Amerika Serikat telah menyewa penerbangan hampir setiap hari untuk membawa warga negaranya dan keluarga mereka keluar dari negara itu karena konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran meningkat.

    Miller mengatakan sekitar 900 orang telah menggunakan penerbangan sejauh ini. AS juga memesan kursi pada penerbangan komersial.

    Dia menambahkan sekitar 8.500 warga Amerika telah menghubungi Departemen Luar Negeri untuk menanyakan tentang ketentuan keberangkatan, tetapi ini tidak berarti mereka semua ingin pergi.

    Juru bicara itu juga menolak mengomentari serangan Israel di Lebanon, khususnya Beirut dan apakah mereka menghormati hukum internasional atau tidak.

    “Tetapi tentu saja, kami berharap mereka menargetkan Hizbullah dengan cara yang mematuhi hukum humaniter internasional dan meminimalkan korban sipil,” tambahnya.

    Dalam beberapa minggu terakhir, Israel telah memperluas perangnya dari Jalur Gaza, tempat Hamas bermarkas, ke Hizbullah di Lebanon.

    Miller mengatakan AS mendukung serangan Israel terhadap Hizbullah.

    “Kami sangat menyadari banyaknya waktu di masa lalu di mana Israel terlibat dalam apa yang tampak seperti operasi terbatas dan bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan pada akhirnya, itu bukanlah hasil yang ingin kita lihat,” pungkasnya.

    (lir/lir)

  • 7 Hal Diketahui terkait Pager Hizbullah Meledak Massal

    7 Hal Diketahui terkait Pager Hizbullah Meledak Massal

    Jakarta –

    Alat komunikasi elektronik, pager yang dipakai oleh personel Hizbullah (Hezbollah) meledak di Beirut, Lebanon. Ledakan yang diduga dilakukan oleh Mossad ini memakan korban jiwa dan membuat ribuan orang terluka.

    Dilansir BBC, Selasa (17/9/2024), ledakan ini terjadi di Beirut selatan. Ada sembilan orang yang tewas. Selain sembilan orang tewas, ada hampir 3 ribu orang cedera akibat ledakan dari barang kecil pendahulu ponsel genggam itu.

    Israel dicurigai sebagai dalang ledakan mematikan tersebut. Hizbullah memang menyalahkan Israel.

    “Musuh berbahaya dan jahat ini tentu akan menerima hukuman atas agresi yang keji ini, entah mereka menduganya atau tidak,” kata Hizbullah.

    Belum ada komentar dari pihak militer Israel sejauh ini. Namun demikian, peristiwa ledakan terjadi beberapa jam setelah kabinet Israel memulangkan 60 ribu penduduk yang sempat diungsikan sementara dari kawasan utara, kawasan yang berbatasan dengan Lebanon.

    Frank Gardner, koresponden BBC, menjelaskan peristiwa ini tergolong langka. Dia menyebut ini sebagai sabotase massal pager-pager Lebanon, bukan satu pager saja yang kena sabotase.

    Lantas, apa saja hal yang diketahui sejauh ini terkait ledakan massal tersebut?

    1. Mossad Dilaporkan Tanam Peladak dalam Pager

    Badan intelijen Israel, Mossad, dilaporkan menanam sejumlah kecil bahan peledak di dalam sebanyak 5.000 penyeranta (pager) buatan Taiwan yang dipesan kelompok Hizbullah beberapa bulan lalu.

    Informasi ini diungkap oleh sumber keamanan senior Lebanon dan seorang sumber lainnya, seperti dilansir Reuters, Rabu (18/9).

    Insiden ini menandai pelanggaran keamanan Hizbullah secara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Apa lagi fakta seputar ledakan massal ini? Baca halaman selanjutnya.

    2. Diduga Telah Direncanakan Selama Berbulan-bulan

    Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa plot tersebut telah direncanakan selama berbulan-bulan. Seorang sumber keamanan senior Lebanon mengungkapkan bahwa Hizbullah memesan 5.000 unit pager yang dibuat oleh perusahaan bernama Gold Apollo yang berbasis di Taiwan.

    Menurut para sumber, ribuan pager itu dibawa ke Lebanon pada awal tahun ini.

    Sumber keamanan senior Lebanon mengidentifikasi foto model pager, jenis AP924, yang sama seperti pager lainnya secara wireless atau nirkabel bisa menerima dan menampilkan pesan teks, tetapi tidak bisa melakukan panggilan telepon.

    Para petempur Hizbullah, menurut dua sumber yang memahami operasi kelompok tersebut, telah menggunakan pager sebagai sarana komunikasi berteknologi rendah dalam upaya menghindari pelacakan lokasi oleh Israel.

    3. Pager Dimodifikasi

    Namun sumber keamanan senior Lebanon mengatakan bahwa perangkat tersebut telah dimodifikasi oleh dinas mata-mata Israel “pada tingkat produksi”.

    “Mossad menanam papan ke dalam perangkat, yang berisi bahan peledak yang menerima kode. Sangat sulit untuk mendeteksinya melalui cara apa pun. Bahkan dengan perangkat atau pemindai apa pun,” sebut sumber keamanan senior Lebanon yang dikutip Reuters tersebut.

    4. Pager Meledak Saat Kode Pesan Dikirim

    Disebutkan juga oleh sumber tersebut bahwa sebanyak 3.000 pager meledak ketika pesan berkode dikirimkan kepada mereka, yang sekaligus mengaktifkan peledak yang ada di dalamnya.

    Seorang sumber keamanan lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa bahan peledak seberat hanya 3 gram disembunyikan di dalam pager-pager baru dan “tidak terdeteksi” oleh Hizbullah selama berbulan-bulan.

    Pihak Gold Apollo juga belum memberikan komentarnya. Namun berdasarkan analisis Reuters terhadap foto pager yang hancur usai meledak, terlihat format dan stiker di bagian belakang yang konsisten dengan pager buatan Gold Apollo yang berbasis di Taipei.

    5. Duta Besar Iran di Lebanon Ikut Terluka

    Ledakan massal ini juga membuat Duta Besar Iran di Lebanon terluka. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa luka-lukanya tidak parah.

    “Duta Besar Iran untuk Lebanon Mojtaba Amani terluka dalam ledakan pager,” kata televisi pemerintah Iran, seraya menambahkan bahwa dia “sadar dan tidak dalam bahaya,” kata laporan tersebut.

    6. Iran Hingga Rusia Kutuk Israel

    Pemerintah Iran menuduh Israel telah melakukan “pembunuhan massal” setelah ribuan unit penyeranta atau pager milik kelompok Hizbullah, yang bersekutu dengan Teheran, meledak secara bersamaan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (18/9/2024), menyatakan Teheran “mengutuk tindakan teroris rezim Zionis… sebagai contoh pembunuhan massal”.

    Pemerintah Rusia juga menyampaikan kecaman keras hal ini. Moskow menyerukan “semua pihak yang terlibat untuk menahan diri”.

    “Kami mengutuk keras serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Lebanon dan warga negaranya, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan mereka dan menjadi tantangan serius bagi hukum internasional melalui penggunaan senjata yang tidak konvensional,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan kantor berita TASS, Rabu (18/9/2024).

    7. AS Bantah Terlibat

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam ledakan massal tersebut. Washington juga menyatakan tidak mengetahui sebelumnya soal insiden yang menewaskan sembilan orang dan melukai ribuan orang lainnya.

    Otoritas AS, seperti dilansir AFP, Rabu (18/9/2024), juga memperingatkan Iran, sekutu Hizbullah, untuk menahan diri dalam menanggapi insiden tersebut.

    “Saya bisa memberitahu Anda bahwa AS tidak terlibat di dalamnya, AS tidak mengetahui insiden ini sebelumnya, dan pada saat ini, kami sedang mengumpulkan informasi,” tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller saat berbicara kepada wartawan.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rfs)

  • Hamas Tuduh Netanyahu Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

    Hamas Tuduh Netanyahu Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

    Gaza City –

    Kelompok Hamas menuduh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berusaha “menggagalkan” kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Tuduhan ini disampaikan Hamas setelah Netanyahu menyebut kelompok yang menguasai Jalur Gaza itu “menolak semuanya” dalam perundingan.

    Aksi saling tuding ini terjadi ketika Netanyahu menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang juga mengatur soal pembebasan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, setelah pemerintah Tel Aviv mengumumkan kematian enam sandera yang jenazahnya ditemukan di terowongan bawah tanah.

    Demikian seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (5/9/2024).

    Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphi di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir untuk mencegah penyelundupan senjata ke Hamas.

    Namun Hamas menuntut penarikan sepenuhnya pasukan Israel dari seluruh wilayah Jalur Gaza, terutama area Koridor Philadelphi. Dalam pernyataan terbaru pada Kamis (5/9), Hamas menilai sikap Netanyahu yang bersikeras mengenai zona perbatasan itu “bertujuan untuk menggagalkan tercapainya kesepakatan”.

    Kelompok militan yang berperang melawan Israel selama 11 bulan terakhir ini, menegaskan proposal baru untuk gencatan senjata Gaza tidak diperlukan, karena beberapa bulan lalu mereka telah menyetujui proposal yang diuraikan ke publik oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Juli lalu.

    “Kami tidak memerlukan proposal baru,” tegas kelompok Hamas dalam pernyataan via Telegram.

    “Kami memperingatkan agar tidak terjatuh ke dalam perangkap Netanyahu dan tipu muslihatnya, yang menggunakan negosiasi untuk memperpanjang agresi terhadap rakyat kami,” cetus Hamas.

    Dalam konferensi pers pada Rabu (4/9) waktu setempat, Netanyahu menyebut Hamas telah menolak semua elemen proposal gencatan senjata di Jalur Gaza, yang akan memfasilitasi pembebasan para sandera.

    “Hamas telah menolak semuanya… Saya berharap ada perubahan karena saya ingin para sandera itu dibebaskan,” ucap Netanyahu.

    “Kami berusaha mencari beberapa ruang untuk memulai perundingan,” tuturnya.

    “Mereka (Hamas-red) menolak untuk melakukan itu… Mereka mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan,” imbuh Netanyahu dalam konferensi pers.

    Menanggapi sikap Hamas dan Israel tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan kepada wartawan bahwa Washington berpendapat “ada cara untuk mengatasi” kebuntuan tersebut. AS diperkirakan akan mengajukan proposal baru untuk memecah kebuntuan yang terjadi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • AS Beri Sanksi Baru Terhadap Pemukim Israel atas Kekerasan di Tepi Barat

    AS Beri Sanksi Baru Terhadap Pemukim Israel atas Kekerasan di Tepi Barat

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap pemukim Israel di Tepi Barat atas kekerasan terhadap warga Palestina. AS mendesak sekutunya Israel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Dilansir AFP, Rabu (28/8/2024), sanksi tersebut diumumkan pada hari yang sama ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran di Tepi Barat yang menewaskan sembilan warga Palestina, meskipun ada peringatan dari pemerintahan Presiden Joe Biden agar tidak memperluas perang di Gaza.

    “Kekerasan pemukim ekstremis di Tepi Barat menyebabkan penderitaan manusia yang hebat, membahayakan keamanan Israel, dan merusak prospek perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, dalam sebuah pernyataan.

    “Sangat penting bagi pemerintah Israel untuk meminta pertanggungjawaban setiap individu dan entitas yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga sipil di Tepi Barat,” katanya.

    Sasaran sanksi terbaru termasuk Hashomer Yosh, sebuah kelompok Israel yang telah mendukung pos terdepan pemukim ilegal Meitarim Farm di selatan Hebron Hills. Departemen Luar Negeri AS mengatakan Relawan dari kelompok tersebut awal tahun ini memagari sebuah desa yang 250 penduduk Palestina semuanya telah dipaksa pergi.

    Situs web Hashomer Yosh, yang menggunakan nama alkitabiah untuk Tepi Barat, mengatakan kelompok tersebut membantu “berbagai petani di seluruh Yudea dan Samaria, yang dengan berani melindungi tanah kami dan berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan kejahatan pertanian yang sering terjadi.”

    Departemen Luar Negeri juga menjatuhkan sanksi terhadap Yitzhak Levi Filant, yang dituduh memimpin pemukim bersenjata dalam mendirikan blokade jalan dan patroli dengan tujuan menyerang warga Palestina.

    Setidaknya 640 warga Palestina telah tewas di Tepi Barat oleh pasukan atau pemukim Israel sejak dimulainya perang Gaza, menurut hitungan AFP berdasarkan angka resmi Palestina.

    Amerika Serikat telah berulang kali menyuarakan kekhawatirannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang kekerasan pemukim dan tentang perluasan permukiman yang didukung oleh anggota sayap kanan pemerintahannya.

    Sanksi AS pada umumnya melarang target dari sistem keuangan AS, yang menyebabkan bank-bank Israel membatasi transaksi dengan individu yang dikenai sanksi karena takut akan dampak buruk. Namun, pemerintahan Biden telah menunda pemberian sanksi kepada menteri pemerintah yang memimpin kebijakan permukiman.

    (rfs/jbr)

  • AS Minta Iran-Israel-Hamas Tak Ganggu Perundingan Gencatan Senjata di Doha

    AS Minta Iran-Israel-Hamas Tak Ganggu Perundingan Gencatan Senjata di Doha

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, memperingatkan ke semua pihak untuk tidak merusak perundingan gencatan senjata yang akan digelar di Doha, Qatar. Wanti-wanti dari Blinken itu disebut sebagai peringatan tersirat kepada Iran, Israel, dan Hamas.

    Blinken telah melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani pada Rabu (14/8). Dia menyebut kedua negara telah sepakat untuk menjaga suasana kondusif selama perundingan gencatan senjata akan berlangsung.

    “Tidak ada pihak di kawasan yang boleh mengambil tindakan yang akan merusak upaya untuk mencapai kesepakatan,” kata pernyataan Departemen Luar Negeri AS dilansir AFP, Kamis (15/8/2024).

    “Keduanya membahas “upaya untuk meredakan ketegangan di kawasan dan pentingnya menyelesaikan gencatan senjata di Gaza,” sambung pernyataan tersebut.

    Blinken juga berbicara pada hari Rabu (14/8) dengan diplomat tinggi Mesir. Dalam beberapa hari terakhir ia juga berkonsultasi dengan Yordania, Arab Saudi dan Turki, serta Israel.

    Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada pekan lalu secara terbuka mendesak agar perundingan dimulai pada hari Kamis (15/8) untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama 10 bulan.

    Inisiatif ini muncul setelah Biden merasa frustrasi dengan dugaan serangan Israel di Iran yang menewaskan pemimpin politik Hamas, yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata. Amerika Serikat sejak itu mendesak Iran untuk tidak melakukan ancaman serangan balik terhadap Israel.

    Sementara pihak Hamas mengaku enggan menghadiri pertemuan tersebut. Dilansir Al-Jazeera, Hamas menilai perundingan itu tidak akan menghasilkan kesepakatan yang baik untuk mereka.

    “Melakukan perundingan baru memungkinkan pendudukan untuk menerapkan persyaratan baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan lebih banyak pembantaian,” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri.

    (ygs/ygs)

  • AS Desak Israel Selidiki Video Pelecehan Seks Tahanan Palestina

    AS Desak Israel Selidiki Video Pelecehan Seks Tahanan Palestina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mendesak Israel untuk menyelidiki sepenuhnya sebuah video yang menunjukkan tentara-tentara Tel Aviv melakukan pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina. Washington menyerukan Tel Aviv menuntut pertanggungjawaban terhadap tentaranya yang melakukan pelecehan seksual tersebut.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (8/8/2024), menegaskan bahwa “tidak ada toleransi” bagi para pelaku tindak pelecehan seksual.

    Sebuah video CCTV yang bocor dan disiarkan oleh televisi lokal Israel, Channel 12, menunjukkan sejumlah tentara Israel memilih-milih tahanan di pangkalan Sde Teiman, di mana Tel Aviv menahan para tahanan Palestina selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Tentara-tentara Israel itu, menurut video tersebut, tampak melakukan tindakan seksual terhadap tahanan di balik perisai, dengan setidaknya salah satu tentara meletakkan tangannya di selangkangannya sendiri.

    Ketika ditanya soal video tersebut, Miller mengatakan para pejabat AS telah melihatnya dan sedang melakukan peninjauan. “Kami telah melihat videonya, dan laporan pelecehan seksual terhadap para tahanan sangat mengerikan,” ucap Miller saat berbicara kepada wartawan setempat.

    “Video itu harus diselidiki sepenuhnya oleh pemerintah Israel, oleh IDF (Angkatan Bersenjata Israel)” cetusnya.

    Miller menyerukan Israel untuk menuntut tentara-tentaranya yang terlibat untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

    “Seharusnya tidak ada toleransi terhadap pelecehan seksual, pemerkosaan terhadap tahanan mana pun, titik,” tegasnya.

    “Jika ada tahanan yang mengalami pelecehan seksual atau pemerkosaan, pemerintah Israel, IDF perlu menyelidiki sepenuhnya tindakan tersebut dan meminta pertanggungjawaban siapa pun sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Miller.

    Para tahanan Palestina yang dibebaskan sering melontarkan tuduhan penyiksaan, pemerkosaan dan pelanggaran lainnya di dalam tahanan Israel. Tuduhan-tuduhan semacam itu selalu dibantah oleh Tel Aviv.

    Video pelecehan seksual oleh tentara Israel itu muncul saat Tel Aviv sedang menyelidiki dugaan pelecehan terhadap tahanan Palestina oleh tentara-tentaranya. Sedikitnya sembilan tentara Israel ditahan atas tuduhan penganiayaan parah terhadap seorang tahanan yang ditangkap di Jalur Gaza dan ditahan di Sde Teiman.

    “Sangat tepat jika IDF dalam kasus ini mengumumkan penyelidikan, telah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat,” ucap Miller.

    Dia menambahkan bahwa penyelidikan yang dilakukan militer Israel “harus dilakukan dengan cepat”.

    “Saya tidak akan berbicara mengenai hasil penyelidikan tersebut, namun penyelidikan itu harus dilakukan dengan cepat, dan jika mereka dinyatakan melanggar hukum pidana atau melanggar kode edit IDF, maka tentu saja, mereka harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.

    Belum ada tanggapan dari militer Israel atas desakan AS tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar Israel di Washington belum memberikan komentarnya.

    Namun militer Israel, yang mengelola beberapa fasilitas penahanan di mana para tahanan Palestina ditahan, mengatakan sebagai tanggapan atas tuduhan sebelumnya bahwa mereka beroperasi sesuai dengan aturan hukum dan klaim pelecehan tertentu telah diselidiki.

    Sementara itu, laporan kelompok HAM Israel B’Tselem pada Senin (5/8) waktu setempat menyebut Israel telah melakukan kebijakan sistematis untuk pelecehan dan penyiksaan tahanan sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober tahun lalu, menargetkan tahanan Palestina dalam tindakan mulai dari kekerasan sewenang-wenang hingga pelecehan seksual.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Korsel Serukan Warganya Tinggalkan Lebanon dan Israel Segera!

    Korsel Serukan Warganya Tinggalkan Lebanon dan Israel Segera!

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) pada hari Selasa (6/8) ikut menyerukan warga negaranya di Lebanon dan Israel untuk segera meninggalkan negara-negara itu. Seruan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

    Lee Jae-woong, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan, seruan ini dikeluarkan setelah tewasnya komandan kelompok Hizbullah dan pemimpin politik kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

    Pembunuhan keduanya terjadi setelah serangan roket mematikan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, akhir bulan lalu.

    “Pemerintah Korea Selatan… berharap bahwa upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan seperti negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera tidak akan berhenti,” kata Lee dalam sebuah briefing, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (6/8/2024).

    Pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh tewas di ibu kota Iran, Teheran, minggu lalu, dalam sebuah serangan yang memicu ancaman balas dendam terhadap Israel. Pembunuhan ini juga memicu kekhawatiran lebih lanjut bahwa konflik di Gaza berubah menjadi perang Timur Tengah yang lebih luas.

    Washington telah mendesak negara-negara lain melalui jalur diplomatik untuk memberi tahu Iran, bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan mereka, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin (5/8) waktu setempat.

    Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan bahwa lebih dari 500 warga negara Korea Selatan saat ini tinggal di Israel dan sekitar 120 warga Korsel tinggal di Lebanon hingga hari Selasa ini.

    (ita/ita)

  • AS Bersiap untuk Semua Skenario, Kerahkan Kapal Perang-Evakuasi Warga

    AS Bersiap untuk Semua Skenario, Kerahkan Kapal Perang-Evakuasi Warga

    Washington DC –

    Pembunuhan para pejabat senior kelompok Hizbullah dan Hamas hanya berselang beberapa jam, telah mendorong Iran dan proksi-proksinya bereaksi terhadap dua operasi yang dituduh telah dilakukan Israel.

    Amerika Serikat (AS), sebagai sekutu Israel pun bersiap menghadapi potensi eskalasi konflik. Terlebih, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (2/8/2024), Washington dipandang ikut terlibat karena mendukung Israel dengan intelijen dan persenjataan. Dukungan ini dimanfaatkan oleh Iran dan Hizbullah untuk mengancam aset-aset yang ada di kawasan Timur Tengah.

    “Kami sedang mempersiapkan semua skenario, potensi evakuasi warga Amerika dari kawasan tersebut atau serangan terhadap pasukan kami,” ucap seorang pejabat AS, yang enggan disebut namanya, kepada Al Arabiya English.

    Pentagon memerintahkan sejumlah kapal perang dan aset militer AS lainnya bergerak ke Timur Tengah tak lama setelah serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Alasan utamanya, menurut pejabat AS itu, adalah mencegah Iran atau kelompok lain yang didukungnya membuka front kedua.

    Pejabat AS tersebut mengonfirmasi bahwa sedikitnya ada 12 kapal perang Amerika di kawasan itu, termasuk kapal induk USS Theodore Roosevelt, dan lebih dari 4.000 personel marinir dan pelaut AS. The Washington Post menjadi media pertama yang melaporkan jumlah kapal dan personel militer tersebut.

    Namun demikian, aset-aset tersebut yang mencakup kapal-kapal penghancur dan kapal amfibi, telah berada di wilayah tersebut selama berbulan-bulan.

    “Belum ada perintah baru secara khusus, apakah itu evakuasi atau lainnya. Tapi kami jelas berada dalam posisi untuk melaksanakan, sesuai kebutuhan, setiap perintah yang diberikan,” ujar salah satu pejabat AS lainnya, yang enggan disebut namanya, saat berbicara kepada Al Arabiya English.

    Departemen Luar Negeri AS telah mengimbau setiap warga negara Amerika untuk tidak bepergian ke Lebanon atau Israel bagian utara saat ketegangan antara Hizbullah dan Tel Aviv terus meningkat. Beberapa maskapai penerbangan juga membatalkan penerbangan tujuan kedua negara tersebut.

    Namun sejauh ini belum ada keputusan yang diambil untuk mengevakuasi warga negara atau pegawai pemerintah AS dari kedua negara itu.

    Pasukan AS di Irak-Suriah Bersiap Hadapi Serangan

    Para pejabat Washington mengungkapkan mereka telah diberi informasi sesaat sebelum operasi militer Israel yang menewaskan komandan Hizbullah, Fuad Shukr, di Beirut, Lebanon. Namun AS membantah telah memainkan peran apa pun dalam serangan tersebut.

    Tel Aviv telah mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan Shukr di pinggiran selatan Beirut, dan menyebut serangan itu merespons serangan roket yang menewaskan 12 orang di Dataran Tinggi Golan pada akhir pekan, yang diyakini didalangi oleh Hizbullah — meskipun kelompok itu membantah.

    Pasukan AS yang ada di kawasan itu bersiap menghadapi potensi serangan terhadap posisi mereka di wilayah Irak dan Suriah usai serangan Israel tersebut.

    “Ini adalah modus operandi mereka, jadi kami mengantisipasi Iran atau kelompok yang didukungnya akan mengeluarkan perintah untuk menargetkan pasukan kami. Itu adalah apa yang telah mereka lakukan di masa lalu dan apa yang kami harapkan sekarang,” ucap salah satu pejabat AS tersebut.

    Potensi eskalasi meningkat setelah operasi kedua terjadi ketika pemimpin biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, terbunuh dalam serangan di Iran. Haniyeh berada di negara itu dalam rangka menghadiri seremoni pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian.

    Para pejabat AS meyakini Israel mendalangi pembunuhan Haniyeh dan menegaskan Washington tidak turut terlibat.

    Shukr dan Haniyeh telah ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah AS, dan keduanya dituduh berperan penting dalam pengeboman Barak Korps Marinir AS di Beirut pada 23 Oktober 1983 silam, yang menewaskan 241 tentara AS.

    Baik Hizbullah, Hamas dan pendukung utama mereka di Iran, serta proksi-proksi regional lainnya yang didukung Teheran, semuanya telah bersumpah untuk merespons serangan yang menewaskan Shukr dan Haniyeh.

    Wakil Presiden Keterlibatan Internasional pada Institut Timur Tengah, Paul Salem, memperkirakan Hizbullah dan Iran pasti akan membalas. “Dan sulit membayangkan bahwa mereka akan membidik apa pun kecuali target bernilai tinggi di Tel Aviv untuk menunjukkan kesimetrisan setelah serangan di Teheran dan Beirut. Hal ini akan mengakibatkan eskalasi otomatis dan besar,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sikap Berbeda Pemenang Pilpres Iran

    Sikap Berbeda Pemenang Pilpres Iran

    Jakarta –

    Calon presiden (capres) reformis Iran, Masoud Pezeshkian, memenangkan pemilihan presiden (pilpres). Pezeshkian menyampaikan sikap yang berbeda dengan para pendahulunya.

    Seperti dilansir AFP dan Press TV, Sabtu (6/7/2024), juru bicara kantor pusat pemilu Iran, yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Iran, Mohsen Eslami dalam pernyataannya menyebut penghitungan suara telah selesai dilakukan pada Sabtu (6/7/2024), setelah pemungutan suara digelar sehari sebelumnya.

    Hasil penghitungan itu, sebut Eslami, menunjukkan bahwa dari total 30.530.157 suara yang telah dihitung, Pezeshkian memperoleh lebih dari 16 juta suara (tepatnya 16.384.403 suara), sedangkan Jalili meraup lebih dari 13 juta suara (13.538.179 suara).

    Selisih suara di antara kedua capres pada akhirnya mencapai lebih dari dua juta suara.

    Dengan hasil tersebut, maka menurut Eslami dalam pernyataannya, Pezeshkian telah menang atas Jalili dalam pilpres putaran kedua. Dia akan menjabat sebagai Presiden baru Iran untuk menggantikan mendiang Presiden Ebrahim Raisi.

    Data penghitungan akhir itu dirilis otoritas Teheran pada Sabtu (6/7) pagi, sekitar pukul 06.45 waktu setempat. Disebutkan bahwa jumlah partisipasi pemilih dalam putaran kedua mencapai 49,8 persen.

    Pilpres Iran digelar lebih awal setelah Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei lalu. Pilpres putaran pertama yang digelar pada 28 Juni lalu tercatat sebagai pemilu dengan jumlah pemilih yang rendah.

    Sikap Berbeda Presiden Baru

    Dibanding pemimpin-pemimpin Iran sebelumnya, Pezeshkian ini agak beda. Dia adalah politikus reformis yang mau memperbaiki hubungan dengan kubu negara-negara Barat.

    Dilansir AFP, Senin (7/7/2024), Pezeshkian memenangi Pilpres melawan tokoh ultrakonservatif Saeed Jalili. Kabar pilpres tersebut disampaikan kementerian dalam negeri Iran pada Sabtu (6/7) waktu setempat.

    Juru bicara Uni Eropa Nabila Massrali mengucapkan selamat kepada Pezeshkian atas terpilihnya dia, dan menambahkan bahwa blok beranggotakan 27 negara itu “siap untuk terlibat dengan pemerintahan baru sejalan dengan kebijakan keterlibatan kritis Uni Eropa”.

    Pezeshkian adalah seorang ahli bedah jantung berusia 69 tahun. Satu-satunya pengalaman pemerintahannya adalah menjadi menteri kesehatan sekitar dua dekade lalu.

    Dia menyerukan “hubungan konstruktif” dengan negara-negara Barat untuk “mengeluarkan Iran dari isolasinya”. Dia mendukung menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar.

    Washington secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018, menerapkan kembali sanksi dan menyebabkan Iran secara bertahap mengurangi komitmen terhadap perjanjian tersebut. Kesepakatan itu bertujuan untuk mengekang aktivitas nuklir, yang menurut Teheran bertujuan damai.

    Sikap AS

    Musuh Iran, Amerika Serikat, pada Senin mengatakan tidak ada bedanya apakah Pezeshkian atau Jalili yang menang. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, mengatakan tidak ada harapan bahwa pemungutan suara tersebut akan “mengarah pada perubahan mendasar dalam arah Iran” atau peningkatan hak asasi manusia.

    Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan hasil Pilpres Iran tersebut merupakan “pesan yang jelas mengenai tuntutan perubahan dan pertentangan” dari rakyat Iran. Katz mendesak komunitas global untuk menunjuk Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris dan menuntut “pembatalan” program nuklir Iran.

    Dalam Pilpres Iran, semua capres yang maju telah terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Wali Iran, dan Pezeshkian adalah satu-satunya reformis yang diizinkan untuk mencalonkan diri.

    Pakar politik Ali Vaez, dari lembaga pemikir International Crisis Group, mengatakan di X bahwa Pezeshkian akan menghadapi tantangan dalam menerapkan platformnya karena “berlanjutnya dominasi konservatif terhadap lembaga-lembaga negara lain dan batasan otoritas presiden”.

    Janji Pezeshkian

    Pezeshkian berjanji untuk melonggarkan pembatasan internet yang sudah berlangsung lama dan “sepenuhnya” menentang patroli polisi yang mewajibkan jilbab bagi perempuan, sebuah isu penting sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada tahun 2022.

    Warga Kurdi Iran berusia 22 tahun itu telah ditahan karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian, dan kematiannya memicu kerusuhan nasional selama berbulan-bulan.

    Di Pilpres Iran, Pezeshkian meraup lebih dari 16 juta suara, sekitar 54 persen. Pesaingnya, Jalili, meraup lebih dari 13 juta, sekitar 44 persen dari sekitar 30 juta suara yang diberikan, kata juru bicara otoritas pemilu Mohsen Eslami. Jumlah pemilih yang berpartisipasi mencapai 49,8 persen, tambah Eslami, naik dari rekor terendah sekitar 40 persen pada putaran pertama.

    “Saya tidak memberikan janji palsu dalam pemilu ini,” kata Pezeshkian di makam Imam Khomeini di Tehran selatan.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Pejabat AS Ramai-ramai Mundur karena Dukungan Biden untuk Israel

    Pejabat AS Ramai-ramai Mundur karena Dukungan Biden untuk Israel

    Washington DC –

    Dukungan yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kepada Israel, selama hampir sembilan bulan perang berkecamuk di Jalur Gaza, telah mendorong belasan pejabat AS mengundurkan diri.

    Sejumlah pejabat Washington itu bahkan menuduh Biden menutup mata terhadap kekejaman Israel di daerah kantong Palestina tersebut. Demikian seperti dilansir Reuters, Rabu (3/7/2024).

    Pemerintahan Biden menyangkal tuduhan tersebut, merujuk pada kritikan yang dilontarkan Washington terhadap jatuhnya banyak korban sipil di Jalur Gaza dan upaya meningkatkan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dilanda perang tersebut.

    Otoritas kesehatan Gaza, dalam laporan terbaru, menyebut nyaris 38.000 orang tewas akibat rentetan serangan Israel sejak Oktober tahun lalu. Gempuran tanpa henti militer Tel Aviv itu memicu kehancuran dan kelaparan yang meluas di Jalur Gaza.

    Israel melancarkan rentetan serangan terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan mengejutkan Hamas terhadap bagian selatan wilayahnya pada 7 Oktober tahun lalu, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.

    Berikut daftar para pejabat AS yang mengundurkan diri sejauh ini:

    1. Maryam Hassanein – Asisten Khusus pada Departemen Dalam Negeri AS

    Hassanein mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asisten khusus pada Departemen Dalam Negeri AS pada Selasa (2/7) waktu setempat. Dia mengecam kebijakan luar negeri Biden, yang digambarkannya sebagai kebijakan yang memungkinkan terjadinya genosida dan tidak manusiawi terhadap orang Arab dan Muslim. Israel telah membantah tuduhan genosida.

    2. Mohammed Abu Hashem – Angkatan Udara AS

    Abu Hashem yang merupakan warga AS keturunan Palestina, mengatakan bulan lalu bahwa dirinya mengakhiri kariernya selama 22 tahun di Angkatan Udara AS. Dia mengakui kehilangan kerabat-kerabatnya di Jalur Gaza dalam perang yang sedang berlangsung, termasuk seorang bibi yang terbunuh dalam serangan udara Israel pada Oktober tahun lalu.

    3. Riley Rivermore – Insinyur Angkatan Udara AS

    Livermore mengumumkan dirinya mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai insinyur Angkatan Udara AS pada pertengahan Juni lalu.

    “Saya tidak ingin mengejarkan sesuatu yang bisa berbalik dan digunakan untuk membantai orang-orang yang tidak bersalah,” ucapnya kepada situs berita Intercept.

    Saksikan juga ‘Gedung Putih Akui Biden Tampil Buruk di Debat, Bahas Faktor Medis’:

    4. Stacy Gilbert – Departemen Luar Negeri AS

    Gilbert yang bertugas di Biro Kependudukan, Pengungsi dan Migrasi pada Departemen Luar Negeri AS, mengundurkan diri pada akhir Mei lalu. Dia mengaku pengunduran dirinya didasari atas laporan pemerintah kepada Kongres AS, yang menurutnya, secara keliru menyatakan Israel tidak memblokir bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    5. Alexander Smith – Kontraktor USAID

    Smith mengundurkan diri dari posisinya sebagai kontraktor untuk USAID pada akhir Mei lalu.

    Pada saat itu, dia menuduh otoritas AS melakukan penyensoran setelah badan bantuan luar negeri AS membatalkan publikasi presentasinya tentang kematian ibu dan anak di kalangan warga Palestina. Badan tersebut mengatakan presentasi itu belum melalui peninjauan dan belum mendapat persetujuan yang tepat.

    6. Lily Greenberg Call – Pejabat Departemen Dalam Negeri AS

    Greenberg Call yang merupakan seorang pejabat politik Yahudi, mengundurkan diri pada Mei lalu dari jabatannya sebagai asisten khusus kepala staf di Departemen Dalam Negeri AS.

    “Sebagai seorang Yahudi, saya tidak bisa mendukung malapetaka di Gaza,” tulisnya dalam pernyataan yang dikutip The Guardian.

    7. Anna Del Castillo – Pejabat Gedung Putih

    Del Castillo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil direktur pada Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih pada April lalu. Dia menjadi pejabat Gedung Putih pertama yang meninggalkan pemerintahan karena kebijakan AS terhadap Jalur Gaza.

    8. Hala Rharrit – Jubir Departemen Luar Negeri AS

    Rharrit mundur dari jabatannya sebagai juru bicara bahasa Arab pada Departemen Luar Negeri AS pada April lalu. Dalam pernyataan pada halaman LinkedIn-nya, Rharrit secara terang-terangan menyatakan dirinya menentang kebijakan AS di Jalur Gaza.

    9. Annele Sheline – Pejabat Departemen Luar Negeri AS

    Sheline mengundurkan diri dari biro hak asasi manusia (HAM) pada Departemen Luar Negeri AS pada akhir Maret lalu. Dalam tulisannya yang dimuat media terkemuka CNN, Sheline menyatakan dirinya tidak bisa mengabdi pada pemerintah yang “memungkinkan kekejaman seperti itu”.

    10. Tariq Habash – Pejabat Departemen Pendidikan AS

    Habash yang seorang warga AS keturunan Palestina, mundur dari jabatannya sebagai asisten khusus pada kantor perencanaan Departemen Pendidikan AS pada Januari lalu. Dia mengatakan pada saat itu bahwa pemerintahan Biden menutup mata terhadap kekejaman yang terjadi di Jalur Gaza.

    11. Harrison Mann – Angkatan Darat AS dan Badan Intelijen Pertahanan

    Mann yang berpangkat Mayor pada Angkatan Darat AS dan merupakan pejabat Badan Intelijen Pertahanan, mengundurkan diri pada November tahun lalu. Dia baru mengumumkan alasannya mengundurkan diri pada Mei lalu, yakni karena kebijakan pemerintah AS di Jalur Gaza.

    12. Josh Paul – Pejabat Departemen Luar Negeri AS

    Paul mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur biro urusan politik dan militer pada Departemen Luar Negeri AS pada Oktober tahun lau. Paul menjadi pejabat AS yang pertama mengundurkan diri dengan diketahui publik.

    Pada saat itu, dia menyebut apa yang digambarkannya sebagai “dukungan buat” AS untuk Israel sebagai alasannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)