Kementrian Lembaga: Departemen Luar Negeri AS

  • Daftar 12 Buronan China Paling Dicari, Ketemu Dapat Rp 163 Miliar

    Daftar 12 Buronan China Paling Dicari, Ketemu Dapat Rp 163 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menetapkan 12 orang berkebangsaan China sebagai pelaku mata-mata berbahaya pada Rabu (5/3) kemarin. Sebanyak 2 di antaranya merupakan PNS China.

    Mereka dituduh berperan dalam aksi peretasan yang dibekingi pemerintahan Xi Jinping. Serangan siber besar-besaran itu telah mencuri data dari perusahaan-perusahaan AS, bahkan Departemen Keuangan AS.

    Kementerian Keamanan Publik Cina dan Kementerian Keamanan Luar Negeri China diduga telah membayar pegawai penuh dan paruh waktu di perusahaan keamanan siber bernama ‘i-Soon’ untuk melancarkan serangan siber secara masif tersebut.

    Penangkapan ini terjadi hampir setahun setelah seseorang secara misterius membocorkan dokumen yang diambil dari i-Soon. Dari dokumen itu diketahui bahwa i-Soon diduga memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok peretas yang dibekingi China.

    Temuan DOJ pada pekan ini menunjukkan bukti bahwa i-Soon dan beberapa kontraktor swasta China telah didanai untuk membantu mencuri data melalui peretasan komputer, dikutip dari PCMag, Kamis (6/3/2025).

    Secara spesifik, 12 oknum yang ditangkap terbagi atas 8 karyawan i-Soon dan 2 PNS China dari Kementeria Keamanan Publik. Aksi mereka dimulai sejak 2016.

    “Selama bertahun-tahun, 10 pelaku menggunakan teknik peretasan yang canggih untuk menargetkan organisasi, jurnalis, dan lembaga pemerintah, untuk mengumpulkan informasi sensitif ke pemerintah China,” kata Matthey Podolsky, Plt Pengacara di Pengadilan Distrik Selatan New York.

    Peretasan ini tak hanya mencoba mencuri data, tetapi juga profiling para pengkritik pemerintah China, termasuk masyarakat AS. Sebagai imbalan, China membayar biaya kontrak dengan jumlah besar.

    DOJ mengatakan i-Soon dan para pegawainya bisa mengumpulkan pendapatan sebesar puluhan juta dolar. Simpelnya, i-Soon mencuri data komputer dan menjualnya ke setidaknya 43 biro di 31 provinsi terpisah di China.

    i-Soon lantas menetapkan biaya di kisaran US$10.000-75.000 (Rp163 jutaan hingga Rp1,2 miliar) untuk setiap inbox email yang sukses dieksploitasi.

    AS Bagi-bagi Hadiah Rp 163 Miliar

    Untuk menjerat korban, i-Soon kerap menggunakan email phishing yang dirancang agar korban mau menginstal malware. Menurut dokumen persidangan, perusahaan juga menciptakan tool untuk mengirim penyerangan phishing ke platfrom secara spesifik.

    Para oknum berkebangsaan China hingga kini sepertinya masih berdomisili di China. FBI telah memasang identitas mereka ke daftar buronan.

    FBI juga menggunakan perintah pengadilan untuk menyita domain internet terkait aktivitas peretasan yang dilakukan pelaku. Departemen Luar Negeri AS juga menawarkan imbalan hingga US$10 juta (Rp163,3 miliar) untuk informasi terkait 10 pelaku.

    Dalam kasus yang berkaitan, AS juga telah menetapkan 2 orang berkebangsaan China bernama Yin Kecheng dan Zhou Shuai, yang merupakan anggota kelompok peretasan APT 27. Mereka mulai aktif sejak 2011.

    Foto: Wanted The FBI. (Dok FBI)
    Wanted The FBI. (Dok FBI)

    Foto: Wanted The FBI. (Dok FBI)
    Wanted The FBI. (Dok FBI)

    Seperti para pekerja i-Soon, Yin dan Zhou diduga mencuri banyak data dari perusahaan dan lembaga China dengan tujuan menjual informasinya ke pemerintah China.

    Target mereka termasuk perusahaan AS yang bergelut di industri pertahanan, firma hukum, penyelenggara layanan komunikasi, serta lembaga think tank. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan kerentanan zero-day pada software, serta malware berbahaya untuk membobol korban.

    (fab/fab)

  • Trump Jual Visa ‘Kartu Emas’, Apa Itu?

    Trump Jual Visa ‘Kartu Emas’, Apa Itu?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menawarkan visa “kartu emas” bagi warga negara asing yang kaya dan ingin menjadi warga negara AS. Visa itu bisa ditebus seharga Rp82 miliar (US$5 juta).

    “Mereka akan kaya dan sukses, dan mereka akan menghabiskan banyak uang, membayar banyak pajak, serta mempekerjakan banyak orang. Kami pikir ini akan sangat sukses,” kata Trump di Gedung Putih, pada Selasa (25/02) lalu.

    Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengatakan bahwa “kartu emas” yang diusulkan akan menggantikan skema visa EB-5 yang menawarkan visa kepada investor asing.

    Apa yang diusulkan Trump?

    Trump sama sekali tidak menyebutkan bahwa orang yang menerima visa tersebut harus menciptakan lapangan kerja. “Yang berhak adalah orang-orang dengan uang,” katanya.

    Meskipun jumlah visa EB-5 dibatasi, Trump ingin agar pemerintahannya menjual 10 juta “kartu emas” guna mengurangi defisit. Dia mengatakan visa tersebut “bisa menjadi luar biasa, mungkin akan sangat fantastis.”

    “Ini adalah jalur menuju kewarganegaraan bagi orang-orang kaya atau orang-orang yang bertalenta, sehingga orang-orang kaya bisa membayar agar orang-orang bertalenta bisa masuk. Para perusahaan akan membayar agar orang-orang bisa masuk dan memiliki status jangka panjang di negara ini,” katanya.

    Ketika ditanya oleh wartawan apakah warga Rusia yang kaya bisa memenuhi syarat, Trump menjawab: “Ya, mungkin. Saya mengenal beberapa oligarki Rusia yang merupakan orang-orang baik.”

    Selain itu, belum jelas juga berapa lama pemegang visa kartu emas harus menunggu untuk memperoleh kewarganegaraan.

    Pemegang kartu hijau (green card)termasuk penerima manfaat dari inisiatif EB-5 saat inibiasanya harus tinggal sebagai penduduk tetap yang sah di AS selama lima tahun sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan.

    Kongres menentukan kualifikasi untuk kewarganegaraan AS, tetapi Trump mengeklaim bahwa “kartu emas” tidak memerlukan persetujuan kongres.

    Rincian dari kartu emas ini akan dirilis dalam dua minggu, tambahnya.

    Mengapa mengganti skema EB-5?

    Getty ImagesMenteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan “visa emas” Trump akan menggantikan skema visa investor EB-5 yang telah berlaku selama 35 tahun.

    Menurut Lutnick, “program EB-5… penuh dengan omong kosong, kepura-puraan, dan penipuan. Itu adalah cara untuk mendapatkan green card dengan harga murah. Jadi Presiden berkata, daripada memiliki program EB-5 yang konyol seperti ini, kami akan mengakhiri program EB-5 ini.”

    Kongres AS menetapkan skema EB-5 sejak 1990 untuk menarik investasi asing. Skema ini memungkinkan individu untuk memenuhi syarat dengan berinvestasi sekitar Rp16 miliar (US$1 juta) dalam bisnis yang menciptakan setidaknya 10 pekerjaan.

    Dalam program ini, investor langsung menerima green card jalur menuju kewarganegaraan di masa depan sebagai imbalan atas investasi mereka.

    Sebaliknya, sebagian besar pemohon kartu hijau harus menunggu waktu yang bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk mendapatkan status penduduk tetap.

    Baca juga:

    Program EB-5 dibatasi hingga 10.000 visa per tahun, dengan 3.000 dicadangkan untuk investor di area dengan pengangguran tinggi, menurut Departemen Luar Negeri AS.

    Tujuannya adalah untuk “merangsang ekonomi AS melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi modal oleh investor asing,” menurut Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

    Pada periode 12 bulan yang berakhir pada 30 September 2022, sekitar 8.000 orang memperoleh visa investor, menurut Buku Tahunan Statistik Imigrasi versi terbaru dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

    Selain itu, pada 2021, Layanan Penelitian Kongres AS menemukan bahwa visa EB-5 “menimbulkan risiko penipuan” dibandingkan dengan visa imigran lainnya.

    “Risiko semacam itu terkait dengan kesulitan memverifikasi bahwa dana investor diperoleh secara sah dan dengan potensi visa untuk mendapatkan keuntungan moneter yang besar, yang dapat memotivasi individu untuk mengambil keuntungan dari investor dan membuat visa rentan terhadap kesan favoritisme,” kata laporan itu.

    Bagaimana skema serupa di negara lain?

    Getty ImagesVisa dan paspor emas populer di kalangan orang kaya.

    Skema serupa juga umum dilakukan di seluruh dunia.

    Skema “visa emas” menawarkan hak bagi warga asing kaya untuk tinggal dan bekerja di negara lain sebagai imbalan atas investasi besar yang mereka tanamkan.

    Ada juga skema “paspor emas,” yang populer di beberapa negara Karibia. Paspor ini melalui mengizinkan orang-orang kaya untuk mendapatkan semua hak dan kebebasan sebagai warga negara, termasuk hak untuk bekerja dan memilih (pemilu) di negara tempat mereka mengajukan permohonan.

    Henley & Partners, sebuah firma penasihat yang berbasis di Inggris, melaporkan bahwa lebih dari 100 negara menawarkan “visa emas” kepada individu kaya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Yunani, Malta, Australia, Kanada, dan Italia.

    Namun, program-program ini telah menuai kritik dan pengawasan yang semakin ketat.

    “[Program ini] dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing secara langsung, tetapi juga menarik bagi para penjahat dan pejabat korup yang berusaha menghindari hukuman dan mencuci hasil kejahatan yang mencapai miliaran dolar,” menurut laporan yang diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2023.

    Transparency International, LSM global yang berfokus untuk melawan korupsi di lebih dari 100 negara, memperingatkan bahwa skema di Uni Eropa “bukan tentang investasi atau migrasi tetapi tentang melayani kepentingan-kepentingan korup.”

    Kritik juga datang dari berbagai badan Uni Eropa. Pada 2022, Komite Kebebasan Sipil, Kehakiman, dan Urusan Dalam Negeri Uni Eropa memberikan suara mereka untuk melarang paspor emas dan meminta negara-negara ketiga dengan akses bebas visa ke Uni Eropa untuk menghentikan skema paspor emas mereka.

    Kekhawatiran ini telah menyebabkan beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Spanyol, Belanda, dan Yunani, mencabut program visa emas mereka dalam beberapa tahun terakhir.

    Spanyol, misalnya, menghapus program “visa emas” yang dibuat pada 2013, yang memberikan visa kepada investor sebagai imbalan atas pembelian properti senilai 500.000 ($525.000) atau lebih. Batas waktu untuk pengajuan terakhir adalah 3 April 2025.

    Tahun lalu, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, mengatakan niat pemerintahnya untuk menghapus skema ini adalah untuk “menjamin bahwa perumahan adalah hak dan bukan sekadar subjek spekulasi bisnis.”

    Sebuah studi tentang visa emas Uni Eropa oleh London School of Economics and Political Science di Inggris dan Harvard University di AS juga mempertanyakan alasan ekonomi dari skema ini, dengan kesimpulan bahwa skema tersebut hanya mewakili “proposisi kecil” dari investasi asing dengan dampak ekonomi yang “tidak signifikan”.

    Sebuah investigasi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Projectjaringan jurnalis investigasi duniayang diterbitkan pada Oktober 2023 juga mengungkapkan bahwa seorang mantan kolonel Libya yang dituduh melakukan kejahatan perang dan seorang pengusaha Turki yang dijatuhi hukuman penjara di negaranya dapat membeli paspor Dominika melalui skema ini.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Percepat Pengiriman Bantuan Militer 4 Miliar Dolar ke Israel

    AS Percepat Pengiriman Bantuan Militer 4 Miliar Dolar ke Israel

    Washington DC

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengatakan dirinya telah menandatangani deklarasi untuk mempercepat pengiriman bantuan militer ke Israel. Bantuan itu bernilai itu sekitar USD 4 miliar.

    Dilansir Reuters, Minggu (2/3/2025), pemerintah Presiden AS Donald Trump telah menyetujui penjualan militer asing besar-besaran senilai hampir USD 12 miliar ke Israel.

    Rubio mengatakan AS akan terus menggunakan semua alat yang tersedia untuk memenuhi komitmen lama terhadap keamanan Israel. Rubio mengatakan dirinya telah menggunakan wewenang darurat untuk mempercepat pengiriman bantuan militer ke Israel yang sekarang berada dalam gencatan senjata dengan Hamas.

    Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui potensi penjualan bom, peralatan pemusnah massal, dan persenjataan lainnya senilai hampir USD 3 miliar ke Israel. Pemerintah AS juga memberi tahu Kongres tentang penjualan senjata prospektif tersebut secara darurat yang mengabaikan praktik lama untuk memberikan kesempatan kepada ketua dan anggota senior Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat melakukan peninjauan penjualan dan meminta informasi lebih lanjut sebelum membuat pemberitahuan resmi kepada Kongres.

    Pengumuman itu menandai kedua kalinya dalam beberapa minggu terakhir pemerintahan Trump telah mengumumkan keadaan darurat untuk segera menyetujui penjualan senjata ke Israel. Pemerintah Biden juga menggunakan wewenang darurat untuk menyetujui penjualan senjata ke Israel tanpa tinjauan kongres.

    Pada hari Senin, pemerintahan Trump membatalkan perintah era Biden yang mengharuskannya untuk melaporkan potensi pelanggaran hukum internasional yang melibatkan senjata yang dipasok AS oleh sekutu, termasuk Israel. Pemerintahan tersebut juga telah menghapus sebagian besar bantuan kemanusiaan luar negeri AS.

    Beberapa jam setelah fase pertama gencatan senjata yang disepakati akan berakhir, Israel mengatakan mereka akan mengadopsi usulan utusan Trump, Steve Witkoff, untuk gencatan senjata sementara di Gaza selama periode Ramadan dan Paskah.

    Israel dan Hamas saling menuduh melanggar gencatan senjata. Hal itu menimbulkan keraguan atas fase kedua kesepakatan yang dimaksudkan untuk mencakup pembebasan sandera dan tahanan tambahan serta langkah-langkah menuju akhir perang secara permanen.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Video: Pembekuan Bantuan Trump Hentikan Uji Coba Vaksin HIV di Afrika Selatan

    Video: Pembekuan Bantuan Trump Hentikan Uji Coba Vaksin HIV di Afrika Selatan

    Jakarta – Vaksin-vaksin bagian dari skema pengembangan vaksin HIV yang dipimpin Afrika Selatan yang dikenal sebagai BRILLIANT, didanai sepenuhnya oleh hibah sebesar US$ 45 juta dari USAID. Ini merupakan salah satu dampak pembekuan bantuan AS. Tidak jelas apakah atau kapan proyek tersebut dapat dilanjutkan. Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    (/)

  • Pejabat AS-Rusia Bertemu di Saudi Bahas Perang Ukraina

    Pejabat AS-Rusia Bertemu di Saudi Bahas Perang Ukraina

    Riyadh

    Para pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa (18/2) waktu setempat. Pertemuan ini membahas soal perang yang dipicu Moskow di Ukraina, namun tanpa kehadiran langsung para pejabat Kyiv.

    Pejabat kedua negara, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/2/2025), diperkirakan akan membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Ukraina dan memulihkan hubungan AS-Rusia. Pembicaraan itu juga bisa membuka jalan bagi pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin nantinya.

    Meski membahas perang Ukraina, para pejabat Kyiv tidak ikut menghadiri pertemuan di Riyadh ini. Otoritas Ukraina sebelumnya menegaskan tidak ada kesepakatan damai yang bisa dibuat atas nama Kyiv di Riyadh.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio memimpin delegasi Washington dalam pertemuan di Riyadh, bersama dengan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Mike Waltz dan utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    Delegasi Moskow dipimpin oleh Menlu Sergey Lavrov, yang didampingi penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov. Kepala dana kekayaan negara Rusia, Kirril Dmitriev, juga turut hadir bersama delegasi Moskow di Riyadh.

    Dijelaskan oleh Ushakov bahwa Dmitriev bergabung dengan delegasi Rusia untuk membahas pertanyaan ekonomi yang mungkin muncul dalam pertemuan itu.

    Dmitriev yang mantan bankir Goldman Sachs lulusan AS ini, berperang dalam kontak awal antara Rusia dan AS pada masa jabatan pertama Trump tahun 2016-2020 lalu. Menjelang pertemuan di Riyadh, dia memuji Trump sebagai “pemecah masalah”.

    Pertemuan di Riyadh ini digelar setelah Trump dan Putin berbicara lewat telepon pekan lalu membahas soal isu Ukraina. Para pejabat AS disebut berupaya menjadikan pembicaraan pada Selasa (18/2) sebagai kontak awal untuk menentukan apakah Rusia serius dalam mengakhiri perang di Ukraina.

    “Ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan awal antara Putin dan Presiden Trump mengenai apakah langkah pertama itu mungkin dilakukan, apa kepentingannya, apakah hal ini dapat dilakukan,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, saat berbicara kepada wartawan di Riyadh.

    Namun Kremlin menyebut pembicaraan itu akan mencakup “seluruh kompleks” hubungan AS-Rusia, serta mempersiapkan pembicaraan mengenai kemungkinan penyelesaian mengenai Ukraina dan pertemuan antara kedua presiden.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Warga Ukraina Galau Ingin Perang Berakhir tapi Khawatir Merugi, Harap Harap Cemas – Halaman all

    Warga Ukraina Galau Ingin Perang Berakhir tapi Khawatir Merugi, Harap Harap Cemas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah hampir tiga tahun hidup di bawah ancaman serangan udara Rusia secara terus-menerus sementara pasukan mereka bertempur dalam kampanye melelahkan melawan invasi Rusia, banyak warga Ukraina yang mendambakan berakhirnya perang.

    Tetapi mereka sekarang khawatir perang dapat berakhir dengan kondisi yang tidak menguntungkan alias merugi.

    Para pejabat tinggi AS dan Rusia berencana bertemu pada hari Selasa (18/2/2025) di Arab Saudi untuk membahas diakhirinya perang tanpa partisipasi Kyiv.

    Hal ini membuat jengkel sebagian warga Ukraina yang khawatir mereka akan dikesampingkan, sperti diberitakan ABC News.

    “Kita sedang dihancurkan, Ukraina menderita, Ukraina sedang berperang. Dan presiden kita tidak ikut serta?” kata Lidiia Odyntsova, 71 tahun, dengan rasa tidak percaya terhadap perundingan yang akan datang.

    “Kita adalah korban. Kita harus menjadi yang pertama dalam perundingan ini.”

    Berdiri dengan air mata di matanya di samping tugu peringatan yang tertutup salju untuk mengenang tentara Ukraina yang gugur di pusat kota Kyiv.

    “Saya tidak akan memaafkan mereka! Saya tidak akan pernah memaafkan!”

    Meskipun Ukraina tidak akan ambil bagian dalam pembicaraan hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan setiap perundingan perdamaian yang sebenarnya hanya akan terjadi dengan keterlibatan Ukraina.

    Meski demikian, banyak warga Ukraina yang mengamati serangkaian perkembangan dari Amerika Serikat dengan rasa khawatir. 

    Media sosial Ukraina dibanjiri dengan unggahan yang mencerminkan kegelisahan mendalam, dan banyak yang tetap terpaku pada ponsel mereka dengan cemas untuk mendapatkan informasi terkini.

    Presiden AS Donald Trump minggu lalu mengirimkan gelombang kejut ke kedua sisi Atlantik setelah ia setuju melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memulai negosiasi — yang secara tiba-tiba membatalkan upaya lama yang dipimpin AS untuk mengisolasi Moskow atas invasinya.

    Itu terjadi pada hari yang sama ketika Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan keanggotaan NATO untuk Ukraina tidak realistis dan menyarankan Kyiv harus meninggalkan harapan untuk memenangkan kembali semua wilayahnya dari Rusia, yang menandakan pandangan tentang penyelesaian potensial yang sangat dekat dengan Moskow .

    Ukraina, yang perlahan-lahan kehilangan tempat di bawah kekuatan militer Rusia yang lebih besar, sudah menghadapi posisi negosiasi yang sulit, dan komentar Hegseth meredam dua aspirasi utama Ukraina.

    Meskipun dukungan untuk mengakhiri pertempuran di antara penduduk negara yang lelah perang tersebar luas, masih ada kesepakatan luas bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan mereka yang tinggal di wilayah yang diduduki Rusia atau dengan risiko serangan Moskow di masa mendatang.

    Berbicara kepada program “Sunday Morning Futures” di Fox News Channel, Utusan Khusus AS Steve Witkoff tidak langsung menanggapi pertanyaan tentang apakah Ukraina harus menyerahkan “sebagian besar” wilayahnya. 

    “Itu rinciannya, dan saya tidak mengabaikan rinciannya, itu penting. Namun, saya pikir awalnya di sini adalah membangun kepercayaan,” katanya.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak perundingan yang akan datang, dengan mengatakan bahwa perundingan tersebut “tidak akan membuahkan hasil” karena tidak adanya pejabat Ukraina.

    Valerii Semenii, pria berusia 59 tahun yang bertempur bersama angkatan bersenjata Ukraina, mengatakan ia mengkhawatirkan hal terburuk.

    “Trump sedang bergerak menuju perang dunia, karena agresor tidak dapat ditenangkan,” kata Semenii.

    “Dia tidak tahu sejarah, karena mungkin hari ini Anda akan menenangkan (Putin), tetapi besok akan memicu perang dunia. Tidak ada lagi yang dapat saya katakan tentang negosiasi ini.”

    Sentimen tersebut mencerminkan ketakutan banyak orang di pemerintahan dan penduduk Ukraina bahwa mengakhiri pertempuran tanpa membangun infrastruktur keamanan yang berkelanjutan untuk mencegah agresi Rusia di masa mendatang akan memberi Moskow waktu untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan di masa mendatang, baik di Ukraina maupun kawasan yang lebih luas.

    “Kita harus memahami bahwa Rusia merupakan bahaya bukan hanya bagi Ukraina,” kata Oleksandr Shyrshyn, seorang komandan batalion yang bertempur di wilayah Rusia, Kursk, tempat pasukan Ukraina telah menduduki beberapa wilayah tetapi menderita kerugian besar. Negara-negara Eropa “harus ikut ambil bagian dalam negosiasi ini juga karena, seperti yang kita lihat, seluruh Eropa takut pada Rusia dan mereka tidak menginginkan skenario yang sama seperti yang kita alami.”

    Shyrshyn mengatakan bahwa ia yakin kedua tujuan utama Ukraina — pemulihan wilayah yang diduduki Rusia dan keanggotaan dalam aliansi militer NATO — akan dapat dicapai jika pemerintahan Trump “mendukung kami dengan seluruh kekuatan mereka.”

    “Jika AS tidak bersedia mendukung kami, kami akan mengalami lebih banyak kematian, lebih banyak kerugian,” katanya, “tetapi kami akan terus berjuang, karena ini menyangkut eksistensi kami.”

    Bantah Tudingan Eropa

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada hari Minggu (16/2/2025) menegaskan bahwa Uni Eropa akan ikut serta menjadi bagian dari setiap “perundingan nyata” untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

    Pernyataan ini, dikemukakan Rubio guna menjawab sejumlah tudingan yang keluar setelah munculnya kabar AS bakal menggelar pertemuan minggu ini dengan Rusia.

    Rubio membantah tudingan yang menyebut, Uni Eropa tak akan dilibatkan dalam negosiasi damai di Ukraina setelah Rusia dan Amerika Serikat menggelar pertemuan di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang.

    Dikutip dari wawancaranya dengan CBS, Rubio mengatakan, proses perundingan belum dimulai secara serius kala kedua negara bertemu di Saudi pekan ini.

    Diplomat Amerika tersebut, mengaku Uni Eropa baru dilibatkan jika pembicaraan terkait negosiasi damai berkembang.

    Rubio memastikan, Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya akan dilibatkan dalam setiap perundingan yang bermakna.

    “Pada akhirnya, kita harus menunggu hingga mencapai titik di mana pertemuan ini (dengan Rusia) menghasilkan sebuah perundingan nyata, dan kita belum sampai di sana” ungkap Rubio dalam acara “Meet the Press” di CBS.

    “Akan tetapi, jika kesepakatan itu terjadi, Ukraina harus dilibatkan karena mereka negara yang diserang, dan Eropa harus dilibatkan karena mereka juga memberlakukan sanksi terhadap Putin dan Rusia,” lanjut Rubio.

    “Tapi terus terang, Kita belum sampai di tahapan sana,” pungkas mantan senator Florida tersebut.

    Sebelumnya pada hari Minggu, Reuters melaporkan bahwa pejabat AS telah memberikan kuesioner kepada pejabat Eropa, antara lain menanyakan berapa banyak pasukan yang dapat mereka sumbangkan untuk menegakkan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia.

    “Presiden Trump berbicara dengan Vladimir Putin minggu lalu, dan dalam percakapan itu, Vladimir Putin menyatakan minatnya pada perdamaian, dan presiden menyampaikan keinginannya untuk melihat konflik ini berakhir dengan cara yang tahan lama serta melindungi kedaulatan Ukraina,” kata Rubio.

    “Sekarang, jelas itu harus diikuti dengan tindakan, jadi beberapa minggu dan hari ke depan akan menentukan apakah ini serius atau tidak. Pada akhirnya, satu panggilan telepon belum bisa menciptakan perdamaian.” sambung Rubio

    Rubio mengatkan, pertemuan di Arab Saudi bukanlah hal yang mendadakan karena dirinya sebelumnya sudah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi jauh hari sebelum dialog dengan Rusia diumumkan.

    Ia juga mengaku bahwa komposisi delegasi Rusia yang akan ditemuinya masih belum final.

    Ketika ditanya apakah ia telah membahas pencabutan sanksi terhadap Rusia selama panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Sabtu (15/2/2025), Rubio menolak memberikan konfirmasi.

    Rubio hanya mengatakan, mereka tidak membahas detail pembicaraan apa pun untuk saat ini.

    Di lain pihak, Moskow menyatakan, kedua belah pihak telah membahas penghapusan “hambatan sepihak” yang diberlakukan oleh pemerintahan AS sebelumnya dalam hubungan dengan Rusia.

    Rubio mengatakan, ia memang membahas kondisi operasional “yang sulit” dari kedutaan AS di Moskow dengan Lavrov.

    Jika ada kemajuan dalam upaya perdamaian di Ukraina, baik Rusia maupun AS membutuhkan kedutaan yang berfungsi dengan baik di negara masing-masing, tambahnya.

    Kekhawatiran Uni Eropa

    EMMANUEL MACRON – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Jumat (14/2/2025) yang menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Prasangka buruk terhadap pertemuan antara AS dan Rusia ini secara terang-terangan disampaikan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara Uni Eropa.

    Hal ini terlihat dari upaya Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina.

    KTT darurat tersebut, digelar karena banyak pejabat di Uni Eropa yang mengaku terkejut dan “terguncang” oleh langkah-langkah administrasi Trump terkait Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir.

    Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa mereka tidak lagi dapat mengandalkan perlindungan militer AS.

    Selain itu, sejumlah petinggi Uni Eropa menilai Trump akan berusaha menandatangani kesepakatan damai dengan Putin secara sepihak tanpa mengikutsertakan masukan dari Uni Eropa di dalamnya.

    Upaya tersebut, diyakini Uni Eropa dilakukan Trump dan Putin untuk melemahkan Kyiv dan keamanan kontinental Eropa secara keseluruhan.

    Adapun pembicaraan yang direncanakan di Arab Saudi pada minggu ini, juga bertepatan dengan upaya AS untuk mencapai kesepakatan dengan Kyiv guna menguasai kekayaan sumber daya alam Ukraina.

    Dalam wawancara dengan NBC yang disiarkan pada hari Minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mempertanyakan apakah mineral di wilayah yang dikuasai Rusia akan diberikan kepada Putin.

    Trump, yang melakukan panggilan dengan Putin pada hari Rabu (12/2/2025) menyatakan bahwa pemimpin Rusia itu menginginkan perdamaian.

    Ia juga mengatakan pada hari Minggu bahwa Putin tidak akan berusaha menguasai seluruh wilayah Ukraina.

    “Itu akan menjadi masalah besar bagi saya, karena Anda tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Saya pikir dia ingin mengakhirinya,” kata Trump kepada wartawan di West Palm Beach, Florida.

    Trump menambahkan bahwa Zelenskyy akan dilibatkan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Bobby)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Eropa Bikin Pertemuan Sendiri soal Ukraina Gara-gara Tak Diajak Trump

    Eropa Bikin Pertemuan Sendiri soal Ukraina Gara-gara Tak Diajak Trump

    London

    Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia akan bertemu di Arab Saudi untuk membahas perang Ukraina. Sejumlah negara Eropa pun membuat pertemuan sendiri lantaran tak diajak oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dilansir Reuters dan CNN, Minggu (16/2/2025), informasi itu disampaikan oleh seorang anggota parlemen AS dan sumber yang mengetahui rencana tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Jerman mengatakan Ukraina tidak diundang ke perundingan di Saudi dan Kyiv tidak akan bekerja sama dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategis.

    Perwakilan AS Michael McCaul mengatakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, penasihat keamanan nasional AS Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Gedung Putih Steve Witkoff akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Namun, tidak ada penjelasan siapa pihak Rusia yang akan mereka temui.

    Di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, McCaul mengatakan tujuan perundingan tersebut adalah untuk mengatur pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Zelensky demi membawa perdamaian dan mengakhiri konflik.

    Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana perundingan di Saudi. Trump sendiri telah berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina.

    Apa rencana negara-negara Eropa dalam pertemuan tersebut? Baca halaman selanjutnya.

    Upaya Trump Damaikan Ukraina-Rusia

    Foto: Presiden Donald Trump berbicara kepada wartawan di sela-sela menandatangani perintah eksekutif di Ruang Oval Gedung Putih (REUTERS/Kevin Lamarque Purchase Licensing Rights)

    Trump juga telah melakukan panggilan telepon terpisah kepada Putin dan Zelenskiy. Hal itu membuat sekutu-sekutu Washington di Eropa khawatir mereka akan disingkirkan dari proses perdamaian.

    Ketakutan tersebut sebagian besar dikonfirmasi ketika utusan Trump untuk Ukraina mengatakan Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan. AS juga mengirimkan kuesioner ke ibu kota-ibu kota Eropa untuk menanyakan apa yang dapat mereka kontribusikan sebagai jaminan keamanan bagi Kyiv.

    Sebelumnya, Menlu AS Rubio juga telah berbicara dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, pada Sabtu (15/2). Mereka sepakat untuk melakukan kontak rutin guna mempersiapkan pertemuan antara Putin dan Trump.

    Zelensky mengatakan dia akan mengunjungi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, tetapi tidak mengatakan kapan. Namun, pemimpin Ukraina itu mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk bertemu dengan pejabat AS atau Rusia selama kunjungan tersebut.

    Moskow menguasai seperlima wilayah Ukraina dan telah maju perlahan di wilayah timur selama berbulan-bulan, sementara pasukan Kiev yang lebih kecil bergulat dengan kekurangan tenaga kerja dan mencoba untuk mempertahankan sebagian wilayah di Rusia barat.

    Rusia telah menuntut Kiev untuk menyerahkan wilayah dan menjadi netral secara permanen berdasarkan kesepakatan damai apa pun. Ukraina menuntut Rusia untuk menarik diri dari wilayah yang direbutnya dan menginginkan keanggotaan NATO atau jaminan keamanan yang setara untuk mencegah serangan oleh Moskow.

    AS dan Eropa telah memberikan bantuan militer puluhan miliar dolar kepada Ukraina sejak perang dimulai. Trump mengatakan bahwa dia mendukung Ukraina tetapi sedang mencari jaminan untuk pendanaan AS bagi Kyiv.

    AS dan Ukraina saat ini sedang merundingkan kesepakatan yang dapat membuka kekayaan alam Ukraina yang melimpah bagi investasi AS. Tiga sumber mengatakan AS mengusulkan mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina. Zelensky mengatakan rancangan kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan keamanan yang dibutuhkan Kyiv.

    Harapan Presiden Ukraina

    Foto: Tim Penyelamat Ukraina Berjibaku Padamkan Api Usai Serangan Rudal Rusia (State Emergency Service of Ukraine via REUTERS)

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin utusan khusus Donald Trump, Keith Kellogg, mengunjungi garis depan Ukraina timur. Hal itu untuk melaporkan realitas di lapangan kepada presiden AS.

    “Sangat penting bagi saya bahwa ia melihat ini. Saya benar-benar ingin ia menyampaikan semua ini kepada Presiden Trump. Untuk menunjukkan kepadanya, memberi tahu dia,” kata Zelensky di Munich seperti dilansir AFP, Sabtu (16/2/2025).

    Zelensky berharap setelah melihat situasi di lokasi, dia berharap pihak Trump memahami apa yang terjadi. Dia menilai AS membutuhkan pengetahuan tersebut.

    “Dan saya pikir setelah itu kita mungkin akan lebih dekat untuk memahami bagaimana kita melihatnya. Itulah tujuan saya untuk masa depan yang dekat,” kata dia.

    “Pihak Amerika membutuhkan lebih banyak pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi,” imbuhnya.

    Eropa Gelar Pertemuan Sendiri

    Foto: PM Inggris Keir Starmer (AFP/OLI SCARFF)

    Para pemimpin Eropa pun berinisiatif untuk menggelar pertemuan darurat soal perang di Ukraina. Sebab, Eropa tak ikut dilibatkan oleh AS.

    Dilansir BBC, Minggu (16/2/2025), Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pertemuan darurat di Paris itu menjadi ‘momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan nasional kita’. Dia mengatakan Eropa harus mengambil peran yang lebih besar di NATO.

    Eropa masih dihantui oleh perjanjian Minsk, yakni kesepakatan gencatan senjata yang gagal antara Ukraina dan Rusia yang dicapai pada tahun 2015. Pembicaraan tersebut, yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman, berupaya untuk mengakhiri pertempuran di wilayah Donbas di Ukraina timur.

    Keir Starmer mengaku melihat peran Inggris sebagai upaya menyatukan AS dan Eropa. Dia mengaku ingin untuk memastikan pendekatan yang bersatu untuk perdamaian di Ukraina. Starmer akan mengunjungi Trump di Gedung Putih pada akhir bulan ini.

    Pertemuan lebih lanjut para pemimpin Eropa bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diharapkan terjadi setelah Starmer kembali dari Washington. Starmer menyatakan dirinya ‘berusaha untuk memastikan AS dan Eropa tetap bersatu’ sambil menambahkan keduanya tidak dapat membiarkan perpecahan apa pun dalam aliansi mengalihkan perhatian dari ‘musuh eksternal’.

    “Ini adalah momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan nasional kita di mana kita terlibat dengan realitas dunia saat ini dan ancaman yang kita hadapi dari Rusia. Jelas Eropa harus mengambil peran yang lebih besar di NATO saat kita bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengamankan masa depan Ukraina dan menghadapi ancaman yang kita hadapi dari Rusia,” ujarnya.

    Menteri luar negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memanggil para pemimpin Eropa untuk mengadakan pertemuan.

    “Presiden Trump memiliki metode operasi, yang oleh Rusia disebut pengintaian melalui pertempuran. Anda menekan dan melihat apa yang terjadi, lalu Anda mengubah posisi, taktik yang sah. Dan kita perlu merespons,” kata Sikorski.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Beraninya Zelensky Tolak Trump soal Jatah Mineral, AS dan Rusia Berunding di Arab Saudi – Halaman all

    Beraninya Zelensky Tolak Trump soal Jatah Mineral, AS dan Rusia Berunding di Arab Saudi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM -Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, dalam pertemuan tertutup hari Rabu, menolak tawaran pemerintahan Trump untuk melepaskan setengah dari sumber daya mineral negara itu dengan imbalan dukungan AS.

    Kesepakatan yang tidak biasa itu akan memberikan Amerika Serikat 50 persen saham di semua sumber daya mineral Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium, sebagai kompensasi atas dukungan masa lalu dan masa depan dalam upaya perang Kyiv melawan Rusia, menurut dua pejabat Eropa.

    Seorang pejabat Ukraina dan seorang pakar energi yang diberi pengarahan tentang proposal tersebut mengatakan bahwa pemerintahan Trump juga mengupayakan sumber daya energi Ukraina.

    Negosiasi terus berlanjut, menurut pejabat Ukraina lainnya, yang, seperti pejabat lainnya, berbicara dengan syarat anonim mengingat sensitivitas pembicaraan tersebut, seperti diberitakan Miami Herald.

    Namun, perluasan proposal dan negosiasi yang menegangkan di sekitarnya, menunjukkan jurang yang semakin lebar antara Ukraina dan Amerika Serikat mengenai dukungan AS yang berkelanjutan dan potensi berakhirnya perang. Permintaan setengah dari mineral Ukraina diajukan pada hari Rabu, ketika Menteri Keuangan AS Scott Bessent bertemu dengan Zelenskyy di ibu kota, Kyiv, yang merupakan kunjungan pertama pejabat pemerintahan Trump ke Ukraina.

    Departemen Keuangan menolak berkomentar tentang negosiasi apa pun.

    Setelah melihat usulan tersebut, Ukraina memutuskan untuk meninjau rinciannya dan memberikan usulan balasan ketika Zelenskyy mengunjungi Konferensi Keamanan Munich pada hari Jumat dan bertemu dengan Wakil Presiden JD Vance, menurut pejabat tersebut.

    Tidak jelas apakah usulan balasan diajukan. Zelenskyy, yang berbicara kepada wartawan di Munich pada hari Sabtu, mengakui bahwa ia telah menolak usulan dari pemerintahan Trump.

    Ia tidak menyebutkan secara rinci apa saja ketentuan kesepakatan tersebut, selain mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup jaminan keamanan dari Washington.

    “Saya tidak melihat adanya hubungan ini dalam dokumen tersebut,” katanya.

    “Menurut saya, dokumen itu belum siap untuk melindungi kami, kepentingan kami.”

    Jaminan keamanan adalah kuncinya, karena Ukraina yakin Amerika Serikat dan Inggris telah gagal memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi negara berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada akhir Perang Dingin, ketika Ukraina menyerahkan senjata nuklir Rusia di wilayahnya.

    Diplomat Eropa punya keberatan lain. Mereka mengeluh bahwa negosiasi itu berbau kolonialisme, era ketika negara-negara Barat mengeksploitasi negara-negara yang lebih kecil atau lebih lemah untuk mendapatkan komoditas.

    Di Munich, jurang pemisah juga muncul antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa mengenai rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang. Banyak dari mereka mengatakan mereka lebih bingung daripada sebelum mereka tiba.

    Seorang pejabat Ukraina dan seorang pakar energi yang diberi pengarahan tentang tawaran Bessent mengatakan tawaran itu tidak hanya mencakup setengah dari mineral Ukraina, tetapi juga sumber daya alam lainnya seperti minyak dan gas.

    Pejabat itu juga mengatakan proposal tersebut memberi Amerika Serikat hak atas setengah dari pendapatan Ukraina dari ekstraksi sumber daya dan penjualan lisensi ekstraksi baru.

    Menyetujui tuntutan ini akan membuat pemerintah Ukraina kehilangan pendapatan jutaan dolar yang saat ini hampir seluruhnya diinvestasikan untuk pertahanan negara.

    Pada paruh pertama tahun lalu, Naftogaz, perusahaan minyak dan gas milik negara Ukraina, melaporkan laba yang melebihi $500 juta. 

    Gagasan untuk memanfaatkan sumber daya mineral Ukraina mulai terbentuk musim panas lalu. Pemerintah Zelenskyy, yang mencoba menarik pendekatan bisnis Presiden Donald Trump dan khawatir Trump akan menepati janjinya untuk menghentikan bantuan militer dan keuangan ke Ukraina, memutuskan untuk mengajukan kesepakatan yang pada dasarnya akan menukar mineral penting Ukraina dengan bantuan Amerika.

    Presiden Ukraina menyampaikan gagasan tersebut kepada Trump selama pertemuan di New York pada bulan September, dan usulan tersebut mendapat dukungan dari tokoh politik berpengaruh, termasuk Senator Lindsey Graham, RS.C.

    Usulan tersebut juga muncul setelah sejumlah pengusaha AS — termasuk Ronald S. Lauder, seorang teman Trump yang kaya — menunjukkan minat untuk berinvestasi di sumber daya mineral Ukraina. 

    Ukraina selalu menyatakan bahwa akses ke sumber daya alamnya akan diperoleh dengan imbalan jaminan keamanan yang kuat dari Amerika Serikat. 

    Namun, salah satu pejabat Ukraina mengatakan bahwa proposal tersebut tidak memuat komitmen semacam itu, dan malah menganggap akses ke sumber daya Ukraina sebagai pembayaran yang terlambat untuk bantuan militer dan keuangan Amerika di masa lalu.

    Ukraina memiliki 109 endapan mineral penting, termasuk endapan yang mengandung bijih titanium, litium, dan uranium, menurut daftar yang disusun oleh Sekolah Ekonomi Kyiv, selain ladang minyak dan gas alam.

    Namun, beberapa di antaranya berada di wilayah yang sudah diduduki Rusia atau dekat dengan garis depan. Nilainya tidak pasti.

    Selain risiko invasi Rusia yang berulang setelah gencatan senjata — risiko yang ingin dikurangi melalui kesepakatan dengan Amerika Serikat — masalah yang mengakar dalam iklim bisnis Ukraina telah menghambat investasi selama sebagian besar sejarah pascakemerdekaan negara itu. Ini termasuk regulasi yang rumit dan transaksi orang dalam oleh pengusaha dan politisi Ukraina, yang dapat membatasi keuntungan dari pengaturan tersebut.

    Bahkan sebelum perang, hanya sedikit investor yang berminat pada transaksi pertambangan Ukraina. Namun, ada preseden bagi Ukraina untuk mencampuradukkan keamanan dan bisnis dengan Amerika Serikat di bawah Trump. 

    Dalam masa jabatan pertamanya, pada tahun 2017, ia membuat kesepakatan bagi Ukraina untuk membeli batu bara dari Pennsylvania guna menggantikan batu bara dari tambang-tambang di Ukraina yang hilang akibat pendudukan Rusia setelah invasi tahun 2014.

    Kostiantyn Yelisieiev, mantan diplomat dan wakil kepala staf di bawah presiden Ukraina pada saat kesepakatan itu dibuat, mengingat bahwa kesepakatan itu telah memungkinkan Trump untuk menyatakan bahwa ia telah menyelamatkan lapangan pekerjaan di Pennsylvania, negara bagian yang masih belum jelas arah politiknya.

    Bagi Kyiv, kesepakatan itu membuka pintu bagi Trump untuk memberikan bantuan militer yang mematikan kepada Ukraina dengan persetujuan penjualan rudal anti-tank Javelin. Saat itu, pejabat Ukraina menganggapnya sebagai sebuah keberhasilan, kata Yelisieiev.

    “Hal itu menegaskan bahwa Trump bukanlah orang yang menghargai nilai-nilai, tetapi orang yang mementingkan kepentingan dan uang,” dan bahwa Ukraina dapat menemukan cara untuk bekerja sama dengannya dalam hal keamanan, katanya. 

    Namun kesepakatan yang sedang dibahas sekarang, katanya, meningkatkan pendekatan tersebut dengan cara yang dapat memberikan kemenangan propaganda bagi Rusia dengan menggambarkan perang sebagai pertempuran untuk sumber daya alam, bukan kemerdekaan atau demokrasi Ukraina.

    “Lebih penting untuk mengatakan ini tentang melindungi demokrasi dan mengalahkan Putin,” katanya, mengacu pada Presiden Rusia Vladimir Putin.

    AS dan Rusia Berunding

    Para pejabat AS dan Rusia akan bertemu di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang untuk memulai pembicaraan yang bertujuan mengakhiri perang Moskow yang telah berlangsung hampir tiga tahun di Ukraina, kata seorang anggota parlemen AS dan seorang sumber yang mengetahui perencanaan tersebut pada hari Sabtu (15 Februari).

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, yang bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Jerman pada hari Jumat, mengatakan Ukraina tidak diundang ke pembicaraan di Arab Saudi dan Kyiv tidak akan terlibat dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategis, dikutip dari Asia One.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah Steve Witkoff akan berkunjung ke Arab Saudi, kata Perwakilan AS Michael McCaul kepada Reuters. Belum jelas siapa yang akan mereka temui dari Rusia.

    Di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, McCaul mengatakan tujuan pembicaraan itu adalah untuk mengatur pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Zelenskiy “untuk akhirnya membawa perdamaian dan mengakhiri konflik ini”.

    Sebuah sumber yang mengetahui rencana tersebut mengonfirmasi rencana pembicaraan di Arab Saudi antara pejabat AS dan Rusia. Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Trump, yang mulai menjabat pada 20 Januari, telah berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina. Ia melakukan panggilan telepon terpisah kepada Putin dan Zelenskiy pada hari Rabu, membuat sekutu-sekutu Washington di Eropa khawatir bahwa mereka akan disisihkan dari proses perdamaian apa pun.

    Ketakutan tersebut sebagian besar terbukti pada hari Sabtu ketika utusan Trump untuk Ukraina mengatakan Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan, setelah Washington mengirimkan kuesioner ke ibu kota Eropa untuk menanyakan kontribusi apa yang dapat mereka berikan untuk jaminan keamanan bagi Kyiv.

    Sebelumnya pada hari Sabtu, Rubio berbicara dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov. Mereka sepakat untuk melakukan kontak rutin guna mempersiapkan pertemuan antara Putin dan Trump, kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Zelenskiy mengatakan pada hari Jumat bahwa ia akan mengunjungi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, tetapi tidak menyebutkan kapan. Namun, pemimpin Ukraina itu mengatakan bahwa ia tidak berencana untuk bertemu dengan pejabat AS atau Rusia selama kunjungan tersebut.

    Moskow menguasai seperlima wilayah Ukraina dan telah perlahan maju ke arah timur selama berbulan-bulan, sementara tentara Kyiv yang lebih kecil bergulat dengan kekurangan tenaga kerja dan mencoba mempertahankan sebagian wilayah di Rusia bagian barat.

    Rusia menuntut Kyiv menyerahkan wilayahnya dan menjadi negara netral secara permanen berdasarkan kesepakatan damai apa pun. Ukraina menuntut Rusia menarik diri dari wilayah yang direbutnya dan menginginkan keanggotaan NATO atau jaminan keamanan yang setara untuk mencegah serangan oleh Moskow.

    Amerika Serikat dan Eropa telah memberikan bantuan militer puluhan miliar dolar kepada Ukraina sejak perang dimulai. Trump mengatakan bahwa ia mendukung Ukraina tetapi sedang mencari jaminan untuk pendanaan AS bagi Kyiv.

    AS dan Ukraina saat ini tengah merundingkan kesepakatan yang dapat membuka peluang bagi investasi AS untuk kekayaan alam Ukraina yang melimpah. Tiga sumber mengatakan AS mengusulkan untuk mengambil alih kepemilikan 50 persen mineral penting Ukraina.

    Zelenskiy mengatakan pada hari Sabtu bahwa rancangan kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan keamanan yang dibutuhkan Kyiv.

     (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Pejabat AS-Rusia Segera Bertemu di Saudi, Bahas Upaya Akhiri Perang Ukraina

    Pejabat AS-Rusia Segera Bertemu di Saudi, Bahas Upaya Akhiri Perang Ukraina

    Washington DC

    Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia akan bertemu di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang. Kedua pihak disebut akan memulai perundingan dengan tujuan mengakhiri perang hampir tiga tahun di Ukraina.

    Dilansir Reuters dan CNN, Minggu (16/2/2025), informasi itu disampaikan oleh seorang anggota parlemen AS dan sumber yang mengetahui rencana tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Jerman mengatakan Ukraina tidak diundang ke perundingan di Saudi dan Kyiv tidak akan bekerja sama dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategis.

    Perwakilan AS Michael McCaul mengatakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, penasihat keamanan nasional AS Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Gedung Putih Steve Witkoff akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Namun, tidak ada penjelasan siapa pihak Rusia yang akan mereka temui.

    Di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, McCaul mengatakan tujuan perundingan tersebut adalah untuk mengatur pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Zelensky demi membawa perdamaian dan mengakhiri konflik.

    Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana perundingan di Saudi. Trump sendiri telah berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina.

    Dia juga telah melakukan panggilan telepon terpisah kepada Putin dan Zelenskiy. Hal itu membuat sekutu-sekutu Washington di Eropa khawatir mereka akan disingkirkan dari proses perdamaian.

    Ketakutan tersebut sebagian besar dikonfirmasi ketika utusan Trump untuk Ukraina mengatakan Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan. AS juga mengirimkan kuesioner ke ibu kota-ibu kota Eropa untuk menanyakan apa yang dapat mereka kontribusikan sebagai jaminan keamanan bagi Kyiv.

    Sebelumnya, Melu AS Rubio juga telah berbicara dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, pada Sabtu (15/2). Mereka sepakat untuk melakukan kontak rutin guna mempersiapkan pertemuan antara Putin dan Trump.

    Zelensky mengatakan dia akan mengunjungi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, tetapi tidak mengatakan kapan. Namun, pemimpin Ukraina itu mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk bertemu dengan pejabat AS atau Rusia selama kunjungan tersebut.

    Moskow menguasai seperlima wilayah Ukraina dan telah maju perlahan di wilayah timur selama berbulan-bulan, sementara pasukan Kiev yang lebih kecil bergulat dengan kekurangan tenaga kerja dan mencoba untuk mempertahankan sebagian wilayah di Rusia barat.

    Rusia telah menuntut Kiev untuk menyerahkan wilayah dan menjadi netral secara permanen berdasarkan kesepakatan damai apa pun. Ukraina menuntut Rusia untuk menarik diri dari wilayah yang direbutnya dan menginginkan keanggotaan NATO atau jaminan keamanan yang setara untuk mencegah serangan oleh Moskow.

    AS dan Eropa telah memberikan bantuan militer puluhan miliar dolar kepada Ukraina sejak perang dimulai. Trump mengatakan bahwa dia mendukung Ukraina tetapi sedang mencari jaminan untuk pendanaan AS bagi Kyiv.

    AS dan Ukraina saat ini sedang merundingkan kesepakatan yang dapat membuka kekayaan alam Ukraina yang melimpah bagi investasi AS. Tiga sumber mengatakan AS mengusulkan mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina. Zelensky mengatakan rancangan kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan keamanan yang dibutuhkan Kyiv.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • USAID Dibubarkan, Bantuan Alkes dan Obat TBC-HIV Tak Bisa Didistribusikan

    USAID Dibubarkan, Bantuan Alkes dan Obat TBC-HIV Tak Bisa Didistribusikan

    Jakarta

    Persediaan medis bantuan United States Agency for International Development (USAID) senilai ratusan juta USD, terdampar di gudang dan kapal seluruh dunia. Presiden AS Donald Trump membekukan bantuan ke negara asing, yang sebagian besar ditujukan untuk program kemanusiaan.

    Upaya Trump membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS itu telah memutus rantai pasokan global untuk bantuan medis.

    Adapun barang-barang yang ditahan termasuk oksigen medis, obat-obatan tuberkulosis, hingga obat untuk pasien HIV. Tidak jelas nasib dari kelanjutan pasokan medis tersebut.

    Bila tidak segera ada tindak lanjut, pasokan medis berisiko rusak, kedaluwarsa, bahkan dicuri. Saat ini, pasien dan dokter yang membutuhkan tidak dapat mengakses alat-alat penting di tengah titah Trump menutup USAID.

    “Ini menjadi sangat sulit,” kata Jerry Amoah-Larbi, koordinator Jaringan Suara TB Nasional Ghana Afrika Barat, yang bekerja untuk meningkatkan akses ke pencegahan dan perawatan tuberkulosis. D

    Ia dan rekan-rekannya mengatakan klinik kemungkinan bakal segera kehabisan tes dan perawatan, terutama di daerah pedesaan terpencil.

    “Pada akhir bulan ini, kita akan mengalami kekurangan perawatan untuk TB,” katanya.

    Penghentian sementara bantuan asing, yang dikeluarkan selama hari pertama Trump menjabat pada 20 Januari, seharusnya berlangsung selama 90 hari, sembari peninjauan ulang program-program untuk memastikan kesesuaiannya dengan agenda “America First” pemerintahan baru.

    Departemen Luar Negeri AS telah mengizinkan beberapa pekerjaan ‘penyelamatan nyawa’ untuk dimulai kembali, tetapi banyak mitra dan kontraktor tidak dapat melakukannya.

    Seharusnya, oksigen medis senilai USD 20 juta dan perlengkapan lain cukup untuk membantu ratusan ribu orang dewasa dan anak-anak dengan masalah pernapasan yang sering mengancam nyawa. Saat ini, bantuan terpaksa terhenti di beberapa titik dalam rantai pasokan, kata seorang kontraktor USAID kepada Reuters.

    Itu termasuk di kapal, di pelabuhan, atau di rumah sakit tempat pekerjaan pada infrastruktur untuk mengirimkan oksigen telah terhenti. Dalam gugatan hukum yang diajukan minggu ini oleh kontraktor USAID, salah satu penggugat firma pembangunan berkelanjutan AS Chemonics mengatakan bahwa mereka memiliki obat-obatan dan perlengkapan kesehatan senilai USD 240 juta yang belum jelas keberadaannya di berbagai titik dalam rantai pasokan. Gugatan hukum tersebut tidak menyebutkan produk apa saja yang termasuk dalam perkiraan tersebut.

    Sebagian besar obat-obatan yang sensitif terhadap suhu seperti vaksin, obat HIV, dan reagen untuk pengujian diangkut melalui udara ke pelabuhan masuk dan kemudian ke gudang dan distributor. Alat pelindung diri, jarum suntik, dan kelambu nyamuk besar untuk melindungi dari malaria diangkut dengan kapal, yang dapat berada di laut selama berminggu-minggu.

    “Pada waktu tertentu, mungkin ada dua atau tiga ribu kontainer di laut lepas atau di pelabuhan di suatu tempat,” kata seorang pejabat yang mengetahui program pasokan USAID kepada Reuters.

    Kontainer-kontainer tersebut berisi barang-barang seperti tes dan perawatan malaria dan HIV, alat kontrasepsi, dan perlengkapan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, katanya.

    Tindakan terpisah oleh pemerintahan Trump yang merumahkan ribuan pekerja USAID dan memindahkan beberapa fungsi lembaga tersebut ke Departemen Luar Negeri telah membuat dimulainya kembali pekerjaan yang menyelamatkan nyawa menjadi lebih rumit.

    Para kontraktor bertanya apakah pembekuan bantuan asing mungkin akan berlangsung lebih lama daripada hanya 90 hari. Memo internal pemerintah yang dikirim oleh misi USAID di luar negeri, yang dilihat oleh Reuters, mengatakan sistem pembayaran juga tetap tidak berfungsi, yang mencegah organisasi untuk memulai kembali pekerjaan.

    “Bahkan jika operasi USAID diizinkan untuk dilanjutkan sepenuhnya dalam beberapa minggu mendatang, akan memakan waktu lebih dari enam bulan untuk menjadi stabil,” kata Prashant Yadav, seorang ahli dalam rantai pasokan perawatan kesehatan dan peneliti senior untuk kesehatan global di Council on Foreign Relations, sebuah lembaga pemikir nonpartisan.

    (naf/kna)