Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Departemen Luar Negeri AS

  • 6 Hal tentang Mahmoud Khalil: Alasan Ditangkap dan Mengapa Ini Bukan Masalah Sepele – Halaman all

    6 Hal tentang Mahmoud Khalil: Alasan Ditangkap dan Mengapa Ini Bukan Masalah Sepele – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan aktivis Pro-Palestina Mahmoud Khalil memicu kegaduhan di masyarakat sipil AS karena dampaknya yang nyata terhadap imigrasi dan kebebasan berbicara. 

    Mengutip The Guardian, berikut 6 hal yang perlu diketahui tentang Mahmoud Khalil.

    Mahmoud Khalil (30) adalah aktivis Pro-Palestina terkemuka yang baru saja menyelesaikan studi pascasarjananya di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik, Universitas Columbia. 

    Selama masa studinya, Khalil menjadi pemimpin dalam protes kampus terhadap perang di Gaza.

    Ia bertugas sebagai negosiator antara pejabat administrasi dan pengunjuk rasa yang menuntut Universitas Columbia melepaskan diri dari Israel. 

    Khalil lahir di Suriah pada tahun 1995 dari pengungsi Palestina dari Tiberias.

    Ia meninggalkan Suriah ke Lebanon ketika berusia 18 tahun, dua tahun setelah dimulainya perang saudara Suriah.

    Saat ini, Khalil adalah pemegang kartu hijau, yang berarti, ia adalah penduduk tetap Amerika Serikat.

    Khalil menikah dengan warga negara AS yang sedang menantikan kelahiran bayi pertama mereka bulan depan.

    PENANGKAPAN MAHMOUD KHALIL – Tangkap layar USA TODAY pada 13 Maret 2025, menunjukkan video arsip saat Mahmoud Khalil berbicara mengenai protes di Columbia pada 30 April 2024 di New York. Ini hal-hal yang perlu diketahui tentang penangkapan aktivis pro-Palestina tersebut. (YouTube USA Today)

    2. Apa yang terjadi dengan Mahmoud Khalil?

    Mahmoud Khalil ditangkap oleh Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE pada hari Sabtu (8/3/2025).

    Sebelumnya, aktivis pro-Israel telah secara terbuka meminta pemerintahan Donald Trump untuk mendeportasi Khalil.

    Sehari sebelum penangkapannya, Khalil sudah cukup khawatir dengan pelecehan yang dialaminya sehingga dia meminta bantuan universitas. 

    “Saya tidak bisa tidur, takut ICE atau orang berbahaya mungkin datang ke rumah saya. Saya sangat membutuhkan dukungan hukum, dan saya mendesak Anda untuk campur tangan dan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk mencegah bahaya lebih lanjut,” tulisnya kepada presiden sementara Columbia. 

    Istri Khalil mengatakan universitas tidak menanggapi.

    Pada Sabtu malam, saat Khalil dan istrinya kembali dari makan malam, seorang petugas ICE mengikuti mereka ke gedung mereka di New York City, mengaku sebagai bagian dari polisi, dan menyuruh Khalil untuk ikut dengannya, menurut istri Khalil. 

    Para agen memberi tahu pengacara Khalil melalui telepon bahwa mereka bertindak atas perintah Departemen Luar Negeri AS untuk mencabut visa pelajarnya. 

    Ketika diberi tahu bahwa Khalil memiliki kartu hijau, para agen ICE mengatakan bahwa kartu itu juga telah dicabut.

    Mereka memborgol Khalil dan memasukkannya ke dalam mobil tanpa tanda atau logo ICE, menurut keterangan istrinya. 

    Sang istri mengatakan mereka membawa Khalil begitu saja tanpa tidak menunjukkan surat perintah. 

    “Rasanya seperti adegan dari film yang tidak pernah saya tonton,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    Khalil awalnya dikirim ke New Jersey sebelum dipindahkan ke fasilitas di Louisiana.

    3. Mengapa Khalil ditangkap?

    Di media sosial, Donald Trump menyatakan bahwa penangkapan itu merupakan bagian dari kampanye yang dijanjikannya untuk mendeportasi mahasiswa internasional yang berpartisipasi dalam protes pro-Palestina. 

    Pemerintah secara umum menganggap pengunjuk rasa pro-Palestina sebagai simpatisan Hamas yang antisemit. 

    Trump telah berjanji bahwa penangkapan Khalil adalah penangkapan pertama dari banyak penangkapan yang akan datang selanjutnya.

    4. Bukankah kartu hijau melindungi seseorang dari deportasi?

    Biasanya, ya. Kartu hijau dianggap sakral, hal yang sangat penting bagi para imigran yang mencari hak untuk tinggal dan bekerja di Amerika secara permanen. 

    Biasanya, pemegang kartu hijau hanya dapat dicabut statusnya jika mereka telah dihukum karena suatu kejahatan.

    Sementara itu, Khalil tidak pernah dituduh melakukan kejahatan tersebut.

    Namun, pemerintahan Trump mengandalkan ketentuan hukum imigrasi AS yang jarang digunakan untuk mencoba mendeportasinya. 

    Sebuah dokumen dakwaan yang ditujukan kepada Khalil mengatakan bahwa menteri luar negeri, Marco Rubio, memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kehadiran atau aktivitas Khalil di Amerika Serikat akan berpotensi menimbulkan konsekuensi kebijakan luar negeri yang merugikan bagi Amerika Serikat.

    The New York Times baru-baru ini melaporkan bahwa alasan departemen luar negeri adalah bahwa kebijakan luar negeri AS untuk memerangi antisemitisme di seluruh dunia akan terpengaruh secara negatif oleh kehadiran Khalil yang berkelanjutan di AS.

    5. Mengapa ini bukan masalah sepele?

    Penangkapan Khalil menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump sedang menghancurkan prinsip dasar kebebasan berbicara di Amerika. 

    “Ini tampaknya menjadi salah satu ancaman terbesar, jika bukan ancaman terbesar bagi kebebasan amandemen pertama dalam 50 tahun terakhir,” kata Brian Hauss, seorang pengacara senior di American Civil Liberties Union. 

    “Ini adalah upaya langsung untuk menghukum kebebasan berbicara karena sudut pandang yang dianutnya.” 

    Terlebih lagi, argumen “dampak kebijakan luar negeri yang merugikan” untuk mendeportasi Khalil cukup samar sehingga secara teori argumen ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa internasional yang berpartisipasi dalam protes Gaza, tetapi juga untuk semua warga negara non-AS yang berunjuk rasa atas nama Palestina – atau, tentu saja, masalah lain yang dinyatakan pemerintah sebagai tujuan “kebijakan luar negeri”. 

    Jurnal hukum Just Security mengemukakan: 

    “Jika pemerintah memiliki tujuan untuk mempromosikan penggunaan bahan bakar fosil di seluruh dunia, misalnya, maka menteri luar negeri dapat menganggap para pendukung ilmu iklim – atau bahkan warga negara non-AS yang memiliki perusahaan teknologi hijau – dapat dideportasi dengan alasan bahwa tempat tinggal mereka ‘merusak tujuan kebijakan’ untuk mempromosikan bahan bakar fosil.”

    6. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Khalil diwakili oleh sejumlah kelompok hak sipil terkemuka yang menentang penahanannya dan niat pemerintah untuk mendeportasinya. 

    Mereka juga berusaha membawanya dari Louisiana, tempat ia ditahan saat ini, kembali ke New York.

    Departemen luar negeri tidak bisa begitu saja mencabut kartu hijau secara sepihak. 

    Khalil memiliki hak proses hukum dan kasus imigrasinya akan disidangkan oleh hakim imigrasi. 

    Pengacaranya pasti akan menunjukkan masalah dengan ketentuan yang diandalkan Rubio, yang sebelumnya dianggap tidak konstitusional oleh satu pengadilan.

    Pengacaranya juga pasti akan menentang bahwa Khalil dihukum karena ucapannya, yang pada dasarnya dilindungi amandemen pertama (kebebasan berbicara, beragama, pers, berkumpul, dan mengajukan petisi.)

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • AS-Israel Dikabarkan Berupaya Pindahkan Warga Gaza ke Afrika

    AS-Israel Dikabarkan Berupaya Pindahkan Warga Gaza ke Afrika

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Israel dikabarkan berupaya memindahkan warga Palestina yang ada di Jalur Gaza ke Afrika. Washington dan Tel Aviv disebut telah menghubungi para pejabat dari tiga negara Afrika Timur untuk membahas penggunaan wilayah mereka untuk permukiman kembali warga Gaza.

    Informasi itu, seperti dilaporkan Associated Press dan dilansir Reuters, Jumat (14/3/2025), diungkapkan oleh para pejabat AS dan Israel, yang enggan disebut namanya, kepada Associated Press.

    Disebutkan bahwa para pejabat dari Sudan, Somalia dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri telah dihubungi terkait proposal tersebut.

    Namun, menurut laporan Associated Press, para pejabat Sudan mengatakan mereka menolak proposal dari AS tersebut. Sedangkan para pejabat Somalia dan Somaliland mengatakan mereka tidak mengetahui adanya kontak dengan AS dan Israel membahas hal tersebut.

    Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi mereka atas laporan tersebut.

    Awal bulan ini, para pemimpin negara-negara Arab mengadopsi rencana rekonstruksi Jalur Gaza senilai US$ 53 miliar, yang disusun Mesir, yang akan menghindari penggusuran massal warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

    Rencana yang disusun Mesir itu bertentangan dengan visi Presiden AS Donald Trump tentang Gaza akan menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Lihat juga Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

    Trump sebelumnya mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza oleh AS untuk membangun kembali daerah kantong yang hancur tersebut. Usulan itu dilontarkan setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama 17 bulan terakhir antara Israel dan Hamas memicu kehancuran dan menewaskan puluhan ribu orang.

    Dalam usulan kontroversialnya, Trump juga mencetuskan agar warga Palestina mengungsi secara permanen dari Jalur Gaza.

    Rencana Trump itu semakin menambah ketakutan warga Palestina sejak lama akan pengusiran permanen dari rumah mereka di Jalur Gaza, dan disambut penolakan internasional secara luas.

    Lihat juga Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Keluhkan Pemangkasan Bantuan AS, PBB Akui Terlalu Bergantung pada AS

    Keluhkan Pemangkasan Bantuan AS, PBB Akui Terlalu Bergantung pada AS

    Jakarta –

    Seorang kepala badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluhkan pemangkasan dana bantuan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia mengakui bahwa PBB selama ini telah terlalu bergantung pada pendanaan AS.

    Tom Fletcher, kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), memperkirakan bahwa 300 juta orang atau lebih membutuhkan dukungan kemanusiaan di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa “laju dan skala pemotongan dana yang kita hadapi, tentu saja, merupakan guncangan seismik bagi sektor ini.”

    “Banyak yang akan meninggal karena bantuan itu menyusut,” katanya dalam konferensi pers pada Rabu (12/3), dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/3/2025).

    “Di seluruh keluarga PBB dan mitra kami, kami membuat pilihan sulit setiap hari tentang kehidupan mana yang harus kami prioritaskan, kehidupan mana yang harus kami coba selamatkan,” kata Fletcher, seraya mengakui bahwa “kami telah… terlalu bergantung pada pendanaan AS.”

    Sejak Trump kembali menjabat presiden pada bulan Januari lalu, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah menjadi sasaran utama upaya pemerintahannya untuk memangkas pengeluaran pemerintah, dengan dampak berantai yang sudah terasa di seluruh dunia.

    Setelah membekukan semua bantuan asing untuk ditinjau, Departemen Luar Negeri AS mengatakan minggu lalu akan mengakhiri 83 persen program bantuan USAID.

    Sebelumnya pada bulan Desember lalu, PBB memperkirakan dana sebesar US$47,4 miliar akan dibutuhkan untuk bantuan kemanusiaan pada tahun 2025, meskipun jumlah itu hanya cukup untuk membantu sekitar 190 juta orang yang membutuhkan.

    Tanpa pendanaan AS, yang menurut Fletcher “telah menyelamatkan ratusan juta jiwa,” perkiraan jangkauan bantuan kemanusiaan PBB telah berkurang lagi.

    “Saat ini saya memiliki rekan-rekan di Jenewa yang mencoba mengidentifikasi bagaimana kita dapat memprioritaskan penyelamatan 100 juta jiwa dan berapa biaya yang akan kita keluarkan tahun depan,” tandasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mengapa Arab Saudi Menjadi Pihak Penting dalam Perundingan Damai Ukraina? – Halaman all

    Mengapa Arab Saudi Menjadi Pihak Penting dalam Perundingan Damai Ukraina? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Upaya Ukraina untuk mengakhiri perang dengan Rusia semakin tidak menentu setelah perdebatan sengit antara Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump di Ruang Oval pada 28 Februari lalu.

    Kini, bukan lagi Amerika Serikat, melainkan Arab Saudi yang menjadi pihak penting dalam pembicaraan damai.

    Zelensky tiba di Jeddah pada Senin (10/3/2025) dan bertemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), penguasa de facto Arab Saudi.

    Delegasi Ukraina dan AS dijadwalkan menggelar perundingan damai pada Selasa (11/3/2025).

    Saat berita ini ditulis, pembicaraan damai baru saja dimulai.

    Pembicaraan ini mempertemukan delegasi Ukraina yang mencakup Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha, Kepala Staf Zelensky Andriy Yermak, dan Menteri Pertahanan Rustem Umerov.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga hadir di Jeddah.

    Selain bertemu mitra dari Ukraina, Departemen Luar Negeri AS menyatakan, Rubio juga dijadwalkan bertemu putra mahkota Saudi.

    Dalam pernyataannya sebelum kunjungan tersebut, Zelensky menegaskan, upaya diplomatik akan menjadi fokus utama, dengan mengatakan bahwa timnya terus berkomunikasi dengan pemerintahan Trump di berbagai tingkatan.

    “Topiknya jelas: perdamaian sesegera mungkin dan keamanan yang semaksimal mungkin,” ujar Zelensky.

    “Ukraina berkomitmen penuh pada pendekatan yang konstruktif.”

    Menurut analisis dari RFE/RL, pernyataan ini menunjukkan upaya mendamaikan setelah pertemuan di Ruang Oval, yang sebelumnya menempatkan diplomasi Ukraina dalam posisi sulit.

    Setelah pertemuan tersebut, pemerintahan Trump sempat menghukum Ukraina dengan menghentikan aliran informasi intelijen yang penting serta menangguhkan sementara bantuan militer AS.

    Namun, Trump kemudian menunjukkan sikap lebih optimistis terhadap prospek perundingan damai.

    “Saya pikir pada akhirnya, meskipun mungkin tidak dalam waktu dekat, kita akan melihat hasil yang cukup baik dari Arab Saudi minggu ini,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

    Hubungan Dekat Arab Saudi dengan Trump

    Peran Arab Saudi dalam perundingan perdamaian mulai tampak sejak Februari, ketika pejabat diplomatik AS dan Rusia mengadakan putaran pertama perundingan untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Hasil dari perundingan itu adalah komitmen untuk sedikit melonggarkan hubungan antara Washington dan Moskow, termasuk kesepakatan awal untuk mulai memulihkan hubungan diplomatik.

    Namun, Ukraina tidak diundang dalam perundingan tersebut, menimbulkan kekhawatiran di Kyiv dan ibu kota Eropa bahwa AS dan Rusia mungkin merundingkan kesepakatan tanpa melibatkan Ukraina.

    Perdebatan sengit di Ruang Oval menunjukkan bahwa bernegosiasi dengan Trump bukan hanya persoalan diplomasi formal, tetapi juga bersifat sangat pribadi.

    Putra mahkota Saudi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Trump.

    Salah satu contohnya adalah MBS menjadi pemimpin asing pertama yang dihubungi Trump setelah dilantik pada Januari lalu.

    Dalam komunikasi tersebut, MBS menyampaikan rencananya untuk menginvestasikan 600 miliar dolar AS di Amerika Serikat dalam empat tahun ke depan.

    Selain itu, Trump juga telah mengumumkan rencana kunjungannya ke Arab Saudi dalam beberapa minggu mendatang.

    Di sisi lain, MBS juga memiliki hubungan erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Selama beberapa tahun terakhir, Rusia dan Arab Saudi telah menjalin kemitraan strategis, khususnya dalam kesepakatan produksi minyak OPEC+.

    MBS bahkan pernah menjadi tamu kehormatan Putin, terutama saat diterima dalam pembukaan Piala Dunia 2018.

    Dengan latar belakang ini, peran Arab Saudi dalam perundingan damai Ukraina dapat dipahami sebagai langkah strategis yang cermat dari MBS.

    Sebagai negara dengan pengaruh diplomatik yang besar, Arab Saudi dapat menyediakan forum negosiasi yang lebih tertutup dari sorotan media internasional.

    Pada akhirnya, keterlibatan Arab Saudi dalam perundingan ini dapat semakin memperkuat posisi MBS sebagai salah satu pialang kekuasaan utama di dunia internasional.

    Meski resolusi akhir dari konflik Ukraina-Rusia masih belum terlihat, pertemuan ini menegaskan betapa pentingnya peran Arab Saudi dalam dinamika geopolitik global.

    Ukraina Siap Melakukan Segalanya Demi Perdamaian

    Mengutip The Telegraph, Ukraina siap melakukan apa pun demi perdamaian, ujar negosiator utama utusan Volodymyr Zelensky menjelang perundingan dengan AS di Arab Saudi.

    “Tidak ada yang lebih menginginkan perdamaian selain rakyat Ukraina,” kata Andriy Yermak, Kepala Staf Volodymyr Zelensky, kepada wartawan.

    “Ukraina siap untuk mencapai tujuan ini, karena itulah yang paling diinginkan rakyat Ukraina setelah lebih dari tiga tahun menghadapi invasi besar-besaran Rusia.”

    Serangan Drone Besar-Besaran di Rusia

    Sementara itu, beberapa jam sebelum perundingan damai ini, Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak terbesarnya terhadap Rusia pada Selasa (11/3/2025) dini hari.

    Sekitar 337 pesawat nirawak diluncurkan oleh Ukraina ke berbagai wilayah di Rusia, termasuk hampir 100 ke Moskow.

    Serangan tersebut, menewaskan sedikitnya dua pekerja dan melukai 18 orang lainnya di sebuah gudang daging di ibu kota, menurut pejabat setempat.

    Serangan berskala besar ini juga menyebabkan penutupan sementara empat bandara utama di Moskow.

    Ukraina tidak secara langsung mengonfirmasi serangan itu, meskipun Rusia mengeklaim bahwa serangan ini menunjukkan Ukraina mulai terdesak di medan perang.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • AS Resmi Batalkan 83% Program Bantuan USAID

    AS Resmi Batalkan 83% Program Bantuan USAID

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, proses pemotongan program di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang dilakukan oleh pemerintahan Trump kini telah selesai. Dalam sebuah posting di X, Rubio mengatakan “setelah peninjauan selama enam minggu, kami secara resmi membatalkan 83% program di USAID.”

    “5.200 kontrak yang kini dibatalkan, menghabiskan puluhan miliar dolar dengan cara yang tidak melayani kepentingan utama Amerika Serikat, bahkan dalam beberapa kasus justru merugikan”, kata Rubio.

    Dia menambahkan, “sekitar 1000” kontrak yang tersisa akan langsung dikelola oleh Departemen Luar Negeri. Anggota parlemen dari oposisi mengatakan, hal tersebut ilegal karena perubahan semacam itu memerlukan persetujuan dari Kongres AS.

    Gedung Putih belum memberikan informasi yang jelas mengenai kontrak mana yang telah dipotong dan mana yang akan dipertahankan.

    Apa yang melatarbelakangi pemotongan tersebut?

    Ketika Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari, salah satu tindakan pertamanya adalah memerintahkan penangguhan segera semua bantuan asing selama 90 hari. Pemerintah AS mengamini keputusan tersebut dengan mengklaim bahwa USAID merupakan pemborosan sumber daya pemerintah.

    Audit tersebut diawasi oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dijalankan oleh miliarder sayap kanan dan penasihat Trump, Elon Musk.

    Ribuan staf diberhentikan dari tugas mereka dan kontrak diputus, yang menyebabkan kekacauan di dalam pemerintahan dan di seluruh dunia. Kelompok-kelompok bantuan menyebutkan, daerah-daerah yang sangat membutuhkan bantuan kini terancam serius, seperti pencegahan kelaparan di Kongo atau proyek air bersih di Burkina Faso.

    Proyek DOGE yang dipimpin oleh Musk dianggap sebagai kunci untuk memajukan ideologi ini, dan proyek tersebut terbuka mengenai tujuannya untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, sambil mengonsolidasikan agensi-agensi di bawah Cabang Eksekutif AS.

    Dalam pengumumannya, Rubio memuji DOGE karena melakukan pembersihan. Musk kemudian membalas, menyebut pemotongan itu “sulit, tetapi perlu,” dan menambahkan “bagian-bagian penting USAID seharusnya selalu berada di bawah Departemen Luar Negeri AS.”

    Apa itu USAID?

    USAID didirikan pada tahun 1961 untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah kritis di seluruh dunia.

    Meskipun lembaga ini beroperasi secara langsung di 60 negara, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh kontraktor yang menerima dana dari USAID. Pekerjaan tersebut sering kali mencakup pencegahan penyakit dan kelaparan, penyediaan vaksinasi, dan bantuan bencana.

    Dengan anggaran yang dilaporkan lebih dari $40 miliar pada tahun 2023, lembaga ini merupakan salah satu donor bantuan global terbesar.

    Diperintahkan membayar $2 miliar bantuan luar negeri yang tertunggak

    Pemerintahan Trump menghentikan bantuan luar negeri pada 20 Januari, di hari pertama ia menjabat. Hakim distrik Washington DC, Amir Ali mengatakan pembayaran harus dilakukan untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan. Namun, ia menolak permintaan dari kelompok nirlaba dan bisnis, untuk memerintahkan pemerintahan Trump mengembalikan ribuan kontrak dan hibah bantuan luar negeri yang telah dibatalkan.

    Pada saat yang bersamaan, Ali memutuskan, presiden Trump harus mengeluarkan anggaran bantuan USAID yang telah disetujui oleh Kongres AS.

    Keputusan Mahkamah Agung AS membuka jalan bagi putusan ini. Mahkamah Agung AS minggu lalu menolak permintaan darurat Trump, untuk membekukan pembayaran hampir $2 miliar bantuan luar negeri untuk pekerjaan yang dilakukan hingga 13 Februari.

    Ali sebelumnya memerintahkan pemerintahan Trump untuk memulai kembali bantuan luar negeri sesuai putusan pada 13 Februari, dengan tenggat waktu 26 Februari. Pemerintahan Trump meminta Mahkamah Agung untuk memblokir tenggat waktu tersebut, namun para hakim menolak permintaan itu.

    ap/as (AP, Reuters, AFP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perintah Donald Trump, 3,5 Juta Orang Harus Serahkan Akun Media Sosial

    Perintah Donald Trump, 3,5 Juta Orang Harus Serahkan Akun Media Sosial

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika Serikat (US Citizenship and Immigration Services/USCIS) mengusulkan kebijakan baru yang mewajibkan imigran menyerahkan profil media sosial mereka saat mengajukan permohonan izin tinggal.

    Usulan ini merupakan buntut dari kebijakan Presiden Donald Trump, yang ingin memperkuat area perbatasan untuk memperketat imigran masuk ke negaranya.

    Persyaratan ini akan mempengaruhi mereka yang mengajukan permohonan kartu hijau atau Green Card dan naturalisasi, pencari suaka, pengungsi, dan keluarga dari orang-orang yang telah diberi status suaka atau pengungsi.

    Menurut USCIS, perubahan ini akan berdampak pada sekitar 3,5 juta orang.

    “Dalam sebuah tinjauan terhadap informasi yang dikumpulkan untuk keputusan penerimaan dan pemberian manfaat imigrasi, USCIS melihat kebutuhan mengumpulkan media sosial dan nama platform media sosial para pemohon untuk memungkinkan dan membantu verifikasi identitas, penyaringan keamanan nasional dan keamanan publik, serta pemeriksaan, dan inspeksi terkait,” demikian tertulis dalam pengajuan kebijakan tersebut.

    Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS telah memiliki kebijakan yang mengharuskan pengungkapan riwayat media sosial selama lima tahun bagi warga negara asing yang mengajukan visa sebelum mereka memasuki AS.

    Namun, kebijakan baru ini akan berlaku bagi penduduk AS yang ingin memperbarui atau mengubah status mereka.

    “Mereka adalah orang-orang yang mungkin telah tinggal di AS selama 30, 40 tahun, sebagai pemegang Green Card yang sedang mencari kewarganegaraan, atau orang-orang yang tinggal dengan jenis visa lain yang sedang mencari Green Card,” ujar Saira Hussain, pengacara senior di Electronic Frontier Foundation, dikutip dari Mashable, Senin (10/3/205).

    Ia menilai kebijakan ini dapat menciptakan efek mengerikan yang masif terhadap orang-orang yang diperiksa karena postingan online mereka.

    Padahal para imigran punya hak untuk tinggal di AS, tanpa takut menyatakan pendapat mereka karena khawatir akan diperiksa dan ditolak untuk mendapatkan status warga negara.

    Hussain berpendapat bahwa pengumpulan data semacam itu akan mendukung pemeriksaan yang lebih “ketat” terhadap pemohon warga negara dan memodernisasi sistem imigrasi.

    (dem/dem)

  • Hamas Desak Trump Bertemu Tahanan Palestina yang Dibebaskan, Minta Hormati Seperti ke Sandera Israel – Halaman all

    Hamas Desak Trump Bertemu Tahanan Palestina yang Dibebaskan, Minta Hormati Seperti ke Sandera Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bertemu dengan tahanan Palestina yang dibebaskan selama gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza.

    Desakan ini menyusul pertemuan Donald Trump dengan sandera Israel yang dibebaskan sebelumnya.

    Hamas mengatakan, lebih dari 9.500 tahanan Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel.

    “Sama seperti dia berbicara tentang penderitaan yang tak tertahankan dari sandera Israel, Presiden AS harus menunjukkan tingkat rasa hormat yang sama kepada tahanan politik Palestina yang dibebaskan dan mengalokasikan waktu untuk bertemu dan mendengarkan cerita mereka,” kata pemimpin senior Hamas, Basem Naim, dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Trump, sebagaimana dilansir Arab News.

    Pada Kamis (6/3/2025), Trump bertemu di Ruang Oval dengan delapan mantan sandera Israel yang dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

    Tahap pertama perjanjian tersebut menghasilkan pembebasan 33 sandera, termasuk delapan yang telah meninggal, dengan imbalan sekitar 1.800 tahanan Palestina.

    Pada akhir November 2023, 105 sandera telah dibebaskan selama gencatan senjata selama satu minggu dengan imbalan 240 tahanan Palestina.

    Dari 251 orang yang diculik selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, 58 orang masih ditahan di Gaza, 34 di antaranya telah dinyatakan meninggal oleh militer Israel.

    Trump Umumkan Rencana Perjalanan ke Arab Saudi

    Sementara itu, Donald Trump mengatakan pada hari Kamis bahwa ia berencana untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi dalam satu setengah bulan ke depan.

    “Saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka, dan mereka sangat baik.”

    “Namun, mereka akan menghabiskan banyak uang (untuk) perusahaan-perusahaan Amerika untuk membeli peralatan militer dan hal-hal lainnya,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, dikutip dari Al Arabiya.

    Tidak jelas apakah Arab Saudi akan menjadi kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri, tetapi Trump telah mengisyaratkan bahwa itu bisa saja terjadi.

    Trump juga mengatakan bahwa ia berharap dapat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Arab Saudi pada suatu saat nanti.

    Namun, Trump tidak mengatakan apakah ia akan melakukannya selama perjalanan mendatang tersebut.

    Setelah dilantik, panggilan pertama Trump dengan pemimpin asing adalah dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

    Selama panggilan itu, MBS memberi tahu Trump bahwa Arab Saudi bersedia berinvestasi $600 miliar di Amerika Serikat selama empat tahun ke depan.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dilansir Al Jazeera, sudah enam hari sejak semua pasokan bantuan diblokir untuk memasuki Gaza yang dilanda perang oleh tentara Israel, dan pejabat bantuan mengatakan ratusan juta dolar yang dialokasikan untuk wilayah Palestina telah dihentikan oleh pemerintah AS.

    Dengan gencatan senjata Gaza yang kacau, juru bicara militer Hamas mengatakan “perlawanan tetap pada tingkat kesiapan tertinggi untuk semua kemungkinan”.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan rencana yang diajukan oleh Mesir dan para pemimpin Arab  untuk pengelolaan Jalur Gaza pascaperang tidak dianggap “memadai” oleh pemerintahan Trump.

    Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi seorang pejabat senior AS mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas baru-baru ini tentang tawanan Israel yang ditahan di Gaza.

    Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, mengatakan pesan AS kepada Hamas adalah bahwa Washington ingin memulangkan semua orang yang diculik.

    JALUR GAZA – Foto yang diambil dari kantor berita Wafa tanggal 7 Maret 2025 memperlihatkan situasi di Beit Lahia, Gaza. Israel merampungkan persiapan untuk memindahkan warga Gaza. (Wafa)

    Seorang juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, mengatakan setiap eskalasi militer Israel terhadap warga Palestina kemungkinan akan menyebabkan terbunuhnya sejumlah tawanan.

    Pihak berwenang Israel mengatakan “sejumlah kecil jamaah Muslim” akan diizinkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada hari Jumat selama bulan suci Ramadan.

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengatasi anti-Semitisme dan berjanji akan mendeportasi sejumlah pengunjuk rasa pro-Palestina.

    Axios melaporkan AS akan menggunakan AI untuk mencabut visa mahasiswa yang dianggap sebagai pendukung Hamas.

    Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.440 kematian warga Palestina dalam perang Israel di Gaza,  sementara 111.845 orang terluka.

    Kantor Media Pemerintah memperbarui  jumlah korban tewas  menjadi sebanyak 61.709, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • AS Akan Cabut Visa Mahasiswa Asing yang Dianggap Pro-Hamas

    AS Akan Cabut Visa Mahasiswa Asing yang Dianggap Pro-Hamas

    Washington DC –

    Departemen Amerika Serikat (AS) akan menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menyelidiki mahasiswa-mahasiswa asing di wilayahnya. Jika mahasiswa asing yang menempuh studi di AS itu dianggap sebagai pendukung kelompok militan Hamas, maka visa mereka akan dicabut.

    Kebijakan baru ini, seperti dilansir Reuters, Kamis (7/3/2025), dilakukan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Januari lalu untuk memerangi antisemitisme dan berjanji mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi pro-Palestina selama beberapa bulan terakhir.

    Aksi pro-Palestina, yang beberapa berlangsung di kampus-kampus AS, marak digelar di berbagai wilayah AS sejak perang antara Israel dan Hamas berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu. Washington telah menetapkan Hamas sebagai “organisasi teroris asing”.

    Kebijakan untuk menggunakan AI dalam menyelidiki mahasiswa asing di AS ini diungkapkan oleh sejumlah pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, yang berbicara kepada Axios.

    Upaya bernama “Catch and Revoke” yang didukung AI ini, menurut Axios, akan mencakup peninjauan dengan dibantu AI terhadap puluhan ribu akun media sosial, yang pemiliknya memegang visa mahasiswa di AS.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Laporan Axios menyebut para pejabat Departemen Luar Negeri AS memeriksa laporan-laporan berita soal unjuk rasa menentang kebijakan Israel dan gugatan hukum mahasiswa Yahudi yang menyoroti warga negara asing di AS yang diduga terlibat dalam antisemitisme.

    Beberapa kelompok pro-Palestina sendiri beranggotakan orang-orang Yahudi dan banyak demonstran di AS mengecam antisemitisme, juga mengecam Hamas. Namun, terdapat sejumlah insiden antisemitisme dan Islamofobia dalam aksi pro-Palestina dan aksi balasan pro-Israel di wilayah AS.

    Departemen Luar Negeri AS sedang bekerja sama dengan Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dalam upaya ini. Namun ketiga departemen itu belum memberikan komentar resmi mereka.

    Trump sebelumnya mengatakan akan menghentikan pendanaan federal untuk institusi-institusi pendidikan yang mengizinkan apa yang disebutnya sebagai protes ilegal tersebut.

    “Para agitator (penghasut) akan dipenjara atau dipulangkan secara permanen ke negara asal mereka. Mahasiswa Amerika akan dikeluarkan secara permanen atau … ditangkap,” tegas Trump dalam pernyataan pada Selasa (4/3) waktu setempat.

    Amandemen Pertama Konstitusi AS melindungi kebebasan berbicara dan berkumpul. Para pendukung hak asasi manusia (HAM) telah mengutuk retorika Trump terhadap para demonstran.

  • Dulu Atlet Olimpiade, Sosok Ryan Kini Jadi Buronan FBI Gegara Narkoba, Kepalanya Dihargai Rp163 M

    Dulu Atlet Olimpiade, Sosok Ryan Kini Jadi Buronan FBI Gegara Narkoba, Kepalanya Dihargai Rp163 M

    TRIBUNJATIM.COM – Kehidupan Ryan James Wedding dulu dan sekarang bertolak belakang.

    Dulu berjuang membela negara sebagai atlet olimpiade, Wedding kini menjadi buronan FBI.

    Tak ayal, FBI menyelenggarakan sayembara, 

    Pihak FBI menawarkan Rp163 miliar ke publik yang mengetahui informasi mengenai keberadaannya.

    Usut punya usut, Ryan James Wedding terlibat pengedaran narkoba.

    Tak berhenti di situ, dia juga melakukan pembunuhan di Kanada.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Sebab itu, mantan atlet Kanada itu diumumkan sebagai 10 buronan paling dicari oleh FBI, Kamis (6/3/20205).

    Sembilan buronan lainnya adalah: Omar Alexander Cardenas; Francisco Javier Roman-Bardales; Vitel’Homme Tidak Bersalah; Fausto Isidro Meza-Flores; Alejandro Rosales Castillo; Ruja Ignatova; Yulan Adonay Archaga Carias; Bhadreshkumar Chetanbhai Patel; dan Wilver Villegas-Palomino.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Akil Davis, Asisten Direktur yang Bertanggung Jawab atas Kantor Lapangan FBI di Los Angeles, dalam sebuah konferensi pers di Los Angeles kemarin.

    “Wedding berubah dari tukang giling bubuk di lereng Olimpiade menjadi pengedar bubuk kokain di jalanan kota-kota AS dan di negara asalnya, Kanada,” kata  Akil Davis, asisten direktur Kantor Lapangan FBI di Los Angeles.

    Wedding memiliki nama alias “El Jefe,” “Giant,” “Public Enemy,” “James Conrad King,” dan “Jesse King,” dituduh menjalankan jaringan yang menyelundupkan kokain dari Kolombia melalui Meksiko dan California Selatan ke Kanada dan lokasi lain di AS.  

    Ia juga didakwa mengatur sejumlah pembunuhan yang terkait dengan kejahatan narkoba ini. 

    Departemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya, melengkapi hadiah FBI sebesar $50.000.

    BURONAN PALING DICARI – FBI pada Kamis (6/3/2025) mengumumkan bahwa Ryan James Wedding  (43)  ditambahkan ke daftar 10 buronan paling dicari saat ini.

    Tak hanya itu, Wedding dan Clark memerintahkan pembunuhan dua anggota keluarga di Ontario, Kanada, pada bulan November 2023 sebagai balasan atas pengiriman narkoba curian yang melewati California Selatan.

    Anggota keluarga lainnya selamat dari penembakan tersebut tetapi mengalami cedera fisik yang serius, menurut dokumen pengadilan.

    Wedding dan Clark juga diduga memerintahkan pembunuhan korban lain pada bulan Mei karena utang narkoba. 

    Clark dan Malik Damion Cunningham, 23, penduduk Kanada, didakwa atas pembunuhan korban lain pada tanggal 1 April di Ontario, Kanada.

    Wedding didakwa dengan delapan kejahatan federal, dua tuduhan konspirasi untuk mendistribusikan zat terlarang, satu tuduhan konspirasi untuk mengekspor kokain, satu tuduhan memimpin perusahaan kriminal yang berkelanjutan, tiga tuduhan pembunuhan sehubungan dengan perusahaan kriminal dan kejahatan narkoba yang berkelanjutan, dan satu tuduhan percobaan melakukan pembunuhan sehubungan dengan perusahaan kriminal dan kejahatan narkoba yang berkelanjutan, menurut dakwaan.

    Selama penyelidikan, lebih dari satu ton kokain, tiga senjata api, puluhan butir amunisi, $255.400 dalam mata uang Amerika Serikat, dan lebih dari $3,2 juta dalam mata uang kripto disita, kata para pejabat.

    Sosok James Wedding

    Wedding lahir di Thunder Bay, Kanada, berkompetisi di Olimpiade Musim Dingin 2002. 

    Dia adalah atlet mantan pemain papan seluncur salju.

    Ia dan wakilnya, Andrew Clark, didakwa pada bulan Juni 2024 karena menjalankan usaha kriminal dan melakukan pembunuhan terkait perdagangan narkoba. 

    Clark ditangkap di Meksiko dan diekstradisi ke AS pada bulan Oktober lalu.

    Jaksa menuduh bahwa Wedding, Clark dan lainnya mengatur pengiriman kokain yang seringkali berbobot ratusan pon dari California Selatan ke Kanada antara Januari dan Agustus 2024.

    Pengiriman kokain tersebut dikirim dari Meksiko ke Los Angeles.

    Narkoba itu  disimpan di “rumah penyimpanan” kemudian dikirim ke kurir untuk diangkut ke Kanada menggunakan truk gandeng jarak jauh, menurut Kantor Kejaksaan AS.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Deretan Kebijakan Baru Trump Jadi Kado Istimewa untuk Putin

    Deretan Kebijakan Baru Trump Jadi Kado Istimewa untuk Putin

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Adu mulut Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Ruang Oval, Gedung Putih, pekan lalu telah memberikan keuntungan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin.

    AS, yang baru dipimpin oleh Trump selama beberapa bulan terakhir, telah berubah haluan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Washington kini mulai terlihat mendukung Moskow.

    Putin dan sekutunya di media pemerintah bersukacita setelah pertengkaran publik antara Trump dan Zelensky, sementara juru bicara Kremlin bersorak bahwa kebijakan luar negeri Gedung Putih sekarang “sebagian besar sejalan dengan visi kami.”

    Pertikaian Trump di Ruang Oval dengan Zelensky mungkin merupakan titik terendah dalam serangkaian langkah yang telah diambil pemerintahan yang, menurut setidaknya beberapa analis geopolitik dan pakar Rusia, merupakan gambaran yang jelas tentang kapitulasi Amerika kepada Moskow.

    Berikut beberapa kebijakan Trump yang telah memberikan keuntungan tersendiri bagi Rusia, seperti dikutip Newsweek, Kamis (6/3/2025).

    Rusia Bersorak atas Pemotongan Dana USAID

    Perubahan hubungan tersebut dimulai segera setelah Trump menjabat, ketika Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) mulai membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) secara sistematis.

    Trump dan Musk telah berulang kali menyebut USAID sebagai contoh pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan uang pajak Amerika. Sedikit lebih dari 1% dari total belanja federal pada tahun 2023 digunakan untuk bantuan luar negeri.

    Di antara inisiatif USAID adalah program yang dirancang untuk membantu Ukraina pulih dari serangan berulang Rusia yang ditargetkan terhadap jaringan listriknya.

    Moskow telah menggunakan Ukraina sebagai semacam tempat pengujian senjata siber selama lebih dari satu dekade, sebelum perang, dan dukungan AS sangat penting dalam menjaga jaringan energi Kyiv tetap beroperasi, yang berpotensi menyelamatkan jutaan warga sipil dari kematian akibat kedinginan di musim dingin yang keras.

    Departemen Luar Negeri AS diam-diam menutup inisiatif tersebut minggu lalu, menurut NBC News.

    Rusia menyambut baik pemotongan anggaran tersebut, dengan menyebut USAID, yang utamanya menyediakan makanan, obat-obatan, dan layanan lain untuk populasi miskin – dan dengan demikian bertindak sebagai proyeksi kekuatan lunak Amerika di seluruh dunia – sebagai “mesin untuk mencampuri urusan internasional … mekanisme untuk mengubah rezim, tatanan politik, struktur negara.”

    DOJ Membatalkan Gugus Tugas

    Trump juga menargetkan FBI dan CIA, dua badan intelijen dan kontraintelijen utama, untuk pemotongan besar-besaran. Di Departemen Kehakiman (DOJ), salah satu hal pertama yang dilakukan Jaksa Agung Pam Bondi setelah dikukuhkan adalah membubarkan Gugus Tugas Pengaruh Asing FBI, sebuah inisiatif era Joe Biden yang bertujuan untuk melawan pengaruh asing dalam pemilihan umum Amerika.

    Bondi juga mempersempit cakupan penegakan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing oleh DOJ, yang digunakan jaksa untuk mengejar pelobi asing yang tidak terdaftar, termasuk mantan ketua kampanye Trump, Paul Manafort. Trump mengampuni Manafort sesaat sebelum meninggalkan jabatannya untuk masa jabatan pertamanya.

    Dalam anugerah lain bagi Putin dan pasukan pro-Rusia, Bondi memutuskan untuk menutup KleptoCapture, unit pemerintah khusus yang diarahkan untuk menegakkan sanksi terhadap Rusia dan menyita aset oligarki Rusia.

    “Tak satupun dari tindakan ini dapat dianggap buruk bagi Rusia,” kata seorang pejabat Departemen Kehakiman, yang berbicara dengan syarat anonim.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS bergabung dengan Rusia, Korea Utara, dan Belarus dalam pemungutan suara menentang resolusi yang mengutuk invasi Moskow ke Ukraina pada tahun 2022.

    Pemungutan suara, yang dilakukan pada ulang tahun ketiga invasi tersebut, merupakan pertama kalinya sejak 1945 Washington berpihak pada Moskow dalam masalah keamanan Eropa di PBB.

    Hegseth Mencoret NATO dari Daftar Perundingan

    Sementara itu, selama kunjungan ke markas NATO bulan lalu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara efektif menyingkirkan sisa pengaruh militer Ukraina terhadap Rusia dari meja perundingan. Ia mengatakan Ukraina bergabung dengan NATO bukanlah “hasil realistis dari penyelesaian yang dinegosiasikan.”

    Dalam pukulan lain bagi Kyiv, Hegseth mengatakan AS tidak akan mengerahkan pasukan ke Ukraina sebagai bagian dari jaminan keamanan, menambahkan bahwa pasukan penjaga perdamaian Eropa yang dikirim ke Ukraina harus dikerahkan sebagai bagian dari “misi non-NATO,” yang berarti Pasal 5, perjanjian pertahanan kolektif aliansi, tidak akan melindungi mereka.

    Kunjungan Hsgseth ke Eropa mengawali beberapa minggu yang penuh gejolak yang membawa perubahan terbesar dalam kebijakan Amerika sejak tatanan internasional berbasis aturan pasca-Perang Dunia II dibuat.

    Pada hari-hari berikutnya, Trump menelepon Putin untuk menegosiasikan gencatan senjata di Ukraina, yang secara efektif mengakhiri kebijakan AS untuk mengisolasi Rusia di panggung dunia.

    Di mata Ukraina, Trump secara efektif menyingkirkan Zelensky dari pembicaraan tentang masa depan negaranya, yang semakin memperburuk keadaan.

    (luc/luc)