Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Departemen Luar Negeri AS

  • Sebut AS Lemah, Eks USAID Sindir Negara Adidaya Cuman Kirim 3 Relawan Bantu Korban Gempa Myanmar – Halaman all

    Sebut AS Lemah, Eks USAID Sindir Negara Adidaya Cuman Kirim 3 Relawan Bantu Korban Gempa Myanmar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat mengirimkan tim tanggap bencana yang terdiri dari tiga orang untuk membamti korban gempa Myanmar.

    Jumlah tersebut tak sebanding dengan jumlah bantuan yang dikirim oleh Rusia maupun China.

    Kedua negara itu lebih dulu mengirim ratusan relawan termasuk petugas medis membantu mengevakuasi korban gempa dari reruntuhan.

    Eks pimpinan bantuan bencana di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Jeremy Konyndyk menyindir sikap AS sebagai negara adidaya.

    “Ini bukan kasus praktik terburuk, ini betul-betul kasus tidak ada praktik,” tutur Konyndyk, yang sekarang menjabat sebagai presiden Refugees International, kepada ABC.

    “Sejujurnya, hal itu membuat AS tampak lemah dan tidak relevan dibandingkan sebagian besar negara lain yang telah menunjukkan kekuatan untuk mendukung rakyat Myanmar.”

    Adapun tim yang jauh lebih besar yang terdiri dari para ahli pencarian dan penyelamatan Tiongkok dan Rusia telah berada di negara itu selama berhari-hari.

    The New York Times melaporkan tim AS diperkirakan tiba pada hari Rabu — lima hari setelah gempa berkekuatan 7,7 skala Richter menghancurkan sebagian besar kota-kota terbesar negara itu pada hari Jumat.

    Jumlah korban tewas menurut junta penguasa Myanmar, yang dikenal sebagai Dewan Administrasi Negara (SAC), mencapai lebih dari 2.700.

    Namun, model prediktif Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan angka tersebut pada akhirnya dapat melampaui 10.000.

    Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mensurvei kerusakan akibat gempa bumi di Myanmar pada hari Selasa mendesak masyarakat global untuk meningkatkan bantuan sebelum musim hujan yang semakin dekat memperburuk kondisi yang sudah mengerikan.

    Air minum, kebersihan, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan merupakan kebutuhan paling kritis menyusul kerusakan parah pada bangunan, jalan dan jembatan, kata Marcoluigi Corsi, penjabat koordinator kemanusiaan dan penduduk.

    Pada hari Minggu, kedutaan besar AS di Myanmar mengumumkan sumbangan bantuan hingga $US2 juta.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan tim penilai yang terdiri dari tiga orang akan “mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak masyarakat, termasuk tempat tinggal darurat, makanan, kebutuhan medis, dan akses ke air”.

    Konyndyk mengatakan lima hari pertama setelah bencana merupakan jangka waktu utama untuk menemukan orang yang masih hidup.

    “AS telah melewatkan kesempatan itu, dan akibatnya adalah hilangnya nyawa orang-orang yang seharusnya bisa diselamatkan di Myanmar,” katanya.

    Adam Simpson, dosen senior studi internasional di Universitas Australia Selatan, mengatakan kepada ABC bahwa kontribusi AS “tidak sebanding” dengan 225 pekerja USAID dan $US185 juta yang dikirim ke Türkiye dan Suriah setelah gempa bumi di sana pada tahun 2023.

    “Upaya remeh pemerintahan Trump dalam hal ini merupakan penghinaan terhadap rakyat Myanmar,” katanya.

    “Kontribusi yang sangat kecil ini juga merupakan contoh nyata dari memudarnya pengaruh global dan kekuatan lunak AS.”

    Segera setelah gempa bumi, junta militer Myanmar yang terisolasi mengeluarkan permohonan langka untuk bantuan internasional.

    China menanggapi dengan mengirimkan sekitar 200 spesialis penyelamat, dengan kelompok pertama tiba sehari setelah gempa bumi.

    Menurut media pemerintah China, mereka telah mengeluarkan sedikitnya delapan orang yang selamat dari reruntuhan bangunan yang rusak hingga Selasa pagi.

    Beijing juga menjanjikan bantuan darurat sekitar $US14 juta.

    Pada hari Selasa, juru bicara urusan luar negeri Tiongkok Mao Ning mengunggah video tentang upaya tim Tiongkok X dengan kalimat: “Tiongkok, teman yang membutuhkan”.

    Moskow mengirim dua pesawat dengan lebih dari 120 penyelamat, petugas medis, dan anjing pelacak yang tiba pada hari Minggu.

    Negara lain yang sudah memiliki tim penyelamat di negaranya termasuk India, Singapura, dan Malaysia.

    Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada hari Rabu mengatakan tim tanggap cepat telah dikerahkan melalui Australia Assists, untuk membantu mengoordinasikan upaya bantuan bencana di lapangan.

    Senator Wong juga mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan tambahan sebesar $7 juta di atas $2 juta yang diumumkan pada akhir pekan.

  • Selat Taiwan Memanas, AS Kecam Manuver Militer China

    Selat Taiwan Memanas, AS Kecam Manuver Militer China

    Jakarta –

    Amerika Serikat memperingatkan pada Selasa (01/04) bahwa China membahayakan keamanan regional dengan menggelar latihan militer di Selat Taiwan. Peringatan ini muncul setelah China mengumumkan latihan baru di perairan yang sensitif secara politik tersebut.

    “Aktivitas militer dan retorika China yang agresif terhadap Taiwan hanya akan memperburuk ketegangan serta mengancam keamanan regional dan kemakmuran dunia,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

    Pernyataan dari Washington muncul saat militer China memulai hari kedua latihan besar-besaran di perairan dan wilayah udara sekitar Taiwan pada Rabu (02/04).

    Latihan militer dengan kode nama “Strait Thunder-2025A” berlangsung di bagian selatan dan tengah Selat Taiwan. China menyatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dalam memblokade pulau tersebut dan melakukan serangan presisi.

    Latihan militer di tengah kunjungan Menhan AS ke Asia

    Pada Rabu (02/04), militer China melanjutkan latihan dengan kode nama “Strait Thunder-2025A” di bagian tengah dan selatan Selat Taiwan, meneruskan latihan yang dimulai sehari sebelumnya.

    Latihan ini juga bertepatan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth ke Asia, di mana ia berulang kali mengkritik Beijing.

    Komando Teater Timur China menyatakan bahwa latihan ini berfokus pada identifikasi dan verifikasi, peringatan dan pengusiran, serta pencegatan dan penahanan, untuk menguji kemampuan pasukan dalam mengendalikan wilayah, melakukan blokade bersama, serta melancarkan serangan presisi terhadap target utama.

    Dalam 24 jam terakhir, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan keberadaan 76 pesawat militer dan 15 kapal perang China di sekitar pulau tersebut. Taiwan mengecam latihan militer ini, tetapi sejauh ini tidak melihat tanda-tanda adanya latihan tembak langsung.

    Bagaimana reaksi Internasional?

    Selain AS, yang merupakan pendukung utama Taiwan serta pemasok senjata terbesar meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, Jepang dan Uni Eropa juga menyatakan keprihatinan mereka.

    “Uni Eropa memiliki kepentingan langsung dalam menjaga status quo di Selat Taiwan. Kami menentang segala tindakan sepihak yang mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan,” kata juru bicara Uni Eropa.

    Sementara itu, pasar keuangan Taiwan tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh latihan ini. Indeks saham utama Taiwan naik sekitar 0,4% pada Rabu (02/04).

    Di sisi lain, surat kabar Global Times, yang dikelola oleh Partai Komunis China, melaporkan bahwa peralatan militer canggih digunakan dalam latihan ini. Foto yang diterbitkan menunjukkan rudal balistik udara YJ-21 yang dibawa oleh pesawat pengebom H-6K.

    Latihan militer sebelumnya oleh China juga berfokus pada serangan presisi dan pemblokiran Taiwan.

    Apa penyebab ketegangan Taiwan dan China?

    Latihan militer ini terjadi di tengah meningkatnya retorika China terhadap Presiden Taiwan Lai Ching-te, yang pada Selasa (01/04) disebut sebagai “parasit” oleh pemerintah China.

    China menganggap Taiwan sebagai wilayah kedaulatannya dan bertekad menyatukan kembali di bawah kendali Beijing, bahkan jika diperlukan dengan kekerasan. Beijing juga terus mengecam Lai sebagai “separatis”.

    Lai, yang terpilih sebagai presiden tahun lalu, menolak klaim kedaulatan China dan menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka sendiri.

    rs/mel (AP, AFP, Reuters)

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Update Gempa Myanmar-Thailand: Korban Tewas Tembus 2.000 Orang, 3.900 Terluka, 270 Lainnya Hilang – Halaman all

    Update Gempa Myanmar-Thailand: Korban Tewas Tembus 2.000 Orang, 3.900 Terluka, 270 Lainnya Hilang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang sebagian Myanmar dan Thailand pada Jumat (28/3/2025), mengakibatkan banyak korban jiwa dan meratakan bangunan.

    Pusat gempa berada di Mandalay, Myanmar, kota terbesar kedua di negara tersebut.

    Bahkan di Bangkok, yang berjarak sekitar 1.000 km dari pusat gempa, bangunan pencakar langit yang sedang dibangun runtuh total akibat getaran.

    Korban diperkirakan akan terus bertambah karena upaya pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di gedung-gedung yang runtuh di Myanmar dan Thailand, kata para pejabat.

    Kini, jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 2.056 di Myanmar, mengutip laporan ABC News.

    Lebih dari 3.900 orang terluka dan 270 orang dilaporkan hilang, menurut Junta Militer Myanmar.

    Di Bangkok, sedikitnya 13 orang tewas akibat keruntuhan gedung di kawasan Chatuchak, menurut Otoritas Metro Bangkok.

    GEMPA MYANMAR – Tangkapan layar dari YouTube Al Arabiya English menunjukkan bangunan-bangunan rusak parah di Mandalay setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 SR mengguncang Myanmar, Jumat (28/3/2025). (Tangkapan layar YouTube Al Arabiya English)

    Bantuan Internasional

    Pada Senin (31/3/2025), Kedutaan Besar AS di Myanmar mengumumkan bantuan sebesar $2 juta untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan pascagempa.

    Kedutaan menyebut bantuan tersebut sebagai bagian dari “tanggapan langsung” Amerika Serikat terhadap bencana ini.

    Selain itu, tim tanggap darurat kecil dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) telah dikerahkan untuk menilai situasi di Myanmar, namun hingga Senin pagi, mereka belum dapat memasuki negara tersebut.

    Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan diskusi mengenai tanggapan yang lebih luas terhadap gempa bumi ini sedang berlangsung, termasuk kemungkinan mengirim Tim Tanggap Bantuan Bencana.

    Sementara itu, tim internasional, termasuk dari China dan Rusia, telah berada di lapangan untuk merespons situasi di Myanmar, lapor ABC News.

    Tim dari China tiba 18 jam setelah gempa dengan lebih dari 400 personel yang kini berada di lapangan.

    Pada hari Senin, mereka berhasil menyelamatkan empat orang dari bangunan runtuh di Mandalay.

    Beijing juga mengirimkan pesawat penuh perbekalan, dengan total bantuan senilai $14 juta. China juga memiliki beberapa tim yang membantu di Thailand.

    Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan di platform X: “China adalah teman dalam kesulitan.”

    IFRC: Myanmar Menghadapi Kehancuran Terburuk di Asia dalam 100 Tahun

    “Myanmar mengalami tingkat kehancuran yang belum pernah terjadi selama satu abad di Asia,” kata penjabat kepala Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) setelah gempa bumi pada hari Jumat.

    “Ini adalah gempa bumi yang dampaknya akan kita rasakan bukan hanya hari ini atau besok, tetapi juga dalam minggu-minggu mendatang,” ujar Marie Manrique kepada CNN pada hari Minggu.

    IFRC meluncurkan seruan darurat, menyerukan solidaritas global saat mereka memobilisasi tim untuk membantu upaya penyelamatan di Myanmar.

    Pernyataan IFRC juga melaporkan kerusakan signifikan pada infrastruktur penting di seluruh negeri.

    Bandara di Mandalay dan Naypyidaw masih ditutup karena masalah keselamatan, sementara pemadaman telekomunikasi menghambat koordinasi di beberapa wilayah.

    Menanggapi banyaknya tantangan dalam upaya kemanusiaan, direktur regional IFRC untuk Asia Pasifik, Alexander Matheou, mengatakan:

    “Ini bukan hanya bencana; ini adalah krisis kemanusiaan yang kompleks yang memperburuk kerentanan yang sudah ada.”

    “Myanmar terus menghadapi masalah pengungsian internal dan kerawanan pangan.”

    “Gempa bumi ini memperparah situasi yang sudah rapuh.”

    “Komunitas global harus melangkah maju untuk mendukung tanggapan yang berani dan berkelanjutan.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Mengapa Banyak Masjid Roboh Akibat Gempa di Myanmar?

    Mengapa Banyak Masjid Roboh Akibat Gempa di Myanmar?

    GELORA.CO – Ratusan umat Islam dikhawatirkan syahid di Myanmar setelah gempa dangkal melanda saat jamaah berkumpul di masjid untuk salat Jumat di bulan suci. Lebih dari 50 masjid mengalami kerusakan, menurut otoritas bayangan Pemerintah Persatuan Nasional.

    Banyaknya masjid yang roboh bisa jadi bukan semata karena dahsyatnya gempa bumi. Alasan lainnya terungkap dalam laporan Departemen Luar Negeri AS soal kebebasan beragama di Myanmar yang dilansir pada 2017 lalu. 

    “Komunitas agama di seluruh Myanmar, termasuk umat Buddha, Kristen, Hindu, dan Muslim, semuanya melaporkan kesulitan dan penundaan yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun dalam mendapatkan izin untuk pembangunan gedung baru dan rehabilitasi bangunan keagamaan yang sudah ada,” demikian tertulis dalam laporan Departemen Luar Negeri AS tersebut.

    Merujuk laporan itu, mendapatkan izin renovasi bangunan ibadah lebih sulit bagi kelompok selain mayoritas Buddha. Kelompok agama mengatakan banyaknya izin yang diperlukan, kewenangan yang tidak jelas di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan penundaan yang berkepanjangan dalam menanggapi permohonan izin membuat mereka membangun tempat ibadah tanpa izin yang diperlukan. Yang lain mengatakan perlunya menyuap pihak berwenang untuk mendapatkan izin.

    Di Mandalay, wilayah terdampak paling parah, umat Islam mengatakan pihak berwenang melarang keras pembersihan, renovasi, bahkan memasuki delapan masjid yang ditutup setelah konflik antaragama pada 2014. Sedangkan lima masjid dalam kendali ketat pemerintah.

    Kelompok-kelompok Muslim melaporkan permintaan pembangunan resmi mengalami penundaan yang signifikan, dan bahkan ketika disetujui, hal itu dapat dibatalkan. Mereka juga melaporkan bahwa masih sangat sulit mendapatkan izin untuk memperbaiki masjid-masjid yang ada, meskipun pihak berwenang mengizinkan pemeliharaan internal dalam beberapa kasus. 

    Masjid bersejarah di Meiktila di Divisi Mandalay, Mawlamyine di Negara Bagian Mon, dan Sittwe di Negara Bagian Rakhine, serta di Rangoon dan daerah lainnya terus mengalami kerusakan karena pihak berwenang tidak mengizinkan pemeliharaan rutin.

    Muslim adalah minoritas di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan telah dipinggirkan oleh pemerintahan berturut-turut. Sementara kelompok ultranasionalis dan biksu ekstremis dalam beberapa tahun terakhir telah menghasut kekerasan. 

    Bangunan-bangunan Buddha juga terkena dampak parah akibat gempa tersebut, dengan 670 biara dan 290 pagoda rusak, menurut pemerintah militer. Mereka tidak menyebutkan satupun masjid dalam laporan kerusakannya. 

    Kesaksian penyintas Muslim

    Ketika gempa bumi dahsyat pada hari Jumat melanda Myanmar tengah, Htet Min Oo sedang melakukan wudhu sebelum salat Ramadhan di sebuah masjid di sebelah rumahnya di Mandalay. Rumahnya ambruk bersama sebagian masjid, separuh tubuhnya terjebak dengan puing-puing tembok yang mengubur dua orang bibinya. Warga berlomba-lomba menarik bibi-bibi itu keluar, katanya, namun hanya satu yang selamat.

    Htet Min Oo (25 tahun), mengatakan dua paman dan neneknya juga terjebak di bawah tumpukan beton. Karena tidak adanya alat berat, ia berusaha mati-matian membersihkan puing-puing dengan tangannya namun tidak dapat menggesernya.

    “Saya tidak tahu apakah mereka masih hidup di bawah puing-puing. Setelah sekian lama, saya rasa tidak ada harapan lagi,” katanya, Jumat. “Terlalu banyak puing-puing dan tidak ada tim penyelamat yang datang untuk menyelamatkan kami,” tambahnya, suaranya bergetar sambil menangis. 

    Seorang warga berusia 39 tahun di wilayah Mandalay menggambarkan pemandangan mengerikan ketika ia mencoba menyelamatkan seorang pria yang terjebak di bawah puing-puing masjid yang runtuh di desa Sule Kone, namun harus melarikan diri karena gempa susulan yang kuat. 

    “Saya harus meninggalkannya… Saya pergi untuk kedua kalinya mencoba menyelamatkannya,” katanya, menolak disebutkan namanya. “Saya mengambil empat orang dengan tangan saya sendiri. Namun sayangnya, tiga orang sudah tewas dan satu orang tewas di pelukan saya.”

    Dia mengatakan 10 orang tewas di sana, dan mereka termasuk di antara 23 orang yang tewas di tiga masjid yang dihancurkan di desa tersebut. Pembatasan pemerintah telah menghalangi perbaikan masjid-masjid itu, katanya. 

    Reuters tidak dapat menjangkau masjid-masjid tersebut atau memverifikasi laporan mengenai keruntuhan tersebut. Seorang pria, Julian Kyle, meminta melalui media sosial agar alat berat mengangkat pilar beton setelah gempa menghancurkan masjid Mandalay lainnya.

    “Di bawah reruntuhan, anggota keluarga saya dan orang lain tertimpa dan kehilangan nyawa,” tulisnya. “Kami sangat ingin memulihkan jenazah mereka.” Seorang warga dari kota Taungnoo sekitar 370 km jauhnya mengatakan dia sedang shalat ketika salah satu sisi masjid Kandaw ambruk sehingga dua baris pria yang duduk di depannya ambruk. 

    “Saya melihat begitu banyak orang dibawa keluar dari masjid, beberapa di antaranya meninggal tepat di depan mata saya,” ujarnya. “Sungguh memilukan.”

  • Deportasi Warga Uighur, Thailand di Tengah Dilema Geopolitik?

    Deportasi Warga Uighur, Thailand di Tengah Dilema Geopolitik?

    Jakarta –

    Setelah berminggu-minggu melakukan manuver diplomatik dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan ambigu, otoritas Thailand akhirnya mendeportasi sekelompok 40 pria Uighur ke Cina bulan lalu.

    Padahal, selama berbulan-bulan, Amerika Serikat (AS) dan beberapa organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa para warga Uighur itu hampir pasti akan menghadapi penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, atau bahkan nasib yang lebih buruk di bawah pemerintahan Cina, jika tindakan itu dilakukan.

    Uighur, minoritas muslim berbahasa Turki dari provinsi Xinjiang di barat laut Cina, telah mengalami penindasan bertahun-tahun oleh otoritas Cina. Washington bahkan telah secara resmi menyebut tindakan Cina sebagai “genosida”.

    Insiden deportasi terbaru ini mirip dengan kejadian pada 2015, ketika pemerintah Thailand juga secara paksa mengembalikan lebih dari 100 pengungsi Uighur ke Cina, yang kemudian memicu kemarahan global dan protes dari warga muslim.

    Kecaman terhadap Pemerintah Thailand

    Menjelang deportasi terbaru ini, Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan beberapa peringatan, menyerukan Bangkok untuk menghormati kewajibannya berdasarkan hukum internasional, terutama prinsip larangan pengusiran paksa, yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan, perlakuan kejam, hukuman, atau bahaya serius lainnya.

    Pada 27 Februari, hari deportasi terjadi, Kementerian Luar Negeri Jerman mengecam langkah tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Deportasi ini melanggar prinsip dalam hukum internasional yang melarang pengembalian orang ke negara di mana mereka menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” katanya.

    Komisi Eropa juga mengecam keputusan Bangkok. Dalam sebuah resolusi yang disahkan pada 13 Maret, Parlemen Eropa menyerukan Thailand untuk segera menghentikan deportasi lebih lanjut dan memberikan transparansi mengenai kebijakan pengungsi mereka.

    Banyak analis sepakat bahwa keputusan Thailand ini adalah langkah yang disengaja untuk mencari dukungan dari Cina, yang telah lama menuntut pengembalian pengungsi Uighur dari luar negeri.

    Deportasi ini terjadi pada saat Beijing secara aktif berupaya mempererat hubungannya dengan Bangkok, terutama dalam menangani sindikat industri penipuan siber atau cyberscam yang telah menyebar ke sebagian besar negara tetangga Thailand.

    “Apakah Thailand melakukannya untuk menyenangkan Beijing? Ya. Tetapi apakah Thailand meninggalkan Barat demi Cina? Tidak, sama sekali tidak,” kata seorang analis Thailand dan kolumnis kepada DW. “Thailand sedang memainkan strategi keseimbangan yang biasa, dan dalam hal ini, mereka hanya memprioritaskan kepentingan jangka pendeknya.”

    Utamakan ekonomi daripada isu HAM

    Para analis secara luas melihat keputusan ini lebih didorong oleh pragmatisme ekonomi daripada keselarasan ideologi.

    “Thailand jelas tidak memikirkan kesejahteraan para pembangkang Cina, dan jelas tidak mempertimbangkan kerusakan jangka pendek terhadap reputasinya,” kata Mark Cogan, profesor studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai di Osaka, kepada DW.

    Sebaliknya, yang dipikirkan adalah satu hal yang paling penting bagi Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra: pertumbuhan ekonomi. “Saat ini, pertumbuhan ekonomi lebih mungkin terjadi dengan Cina daripada dengan Amerika Serikat,” kata Cogan.

    Ekonomi Thailand memang telah lesu selama bertahun-tahun dan diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,5% pada 2025, hampir sama seperti tahun lalu, menurut data pemerintah.

    Salah satu sektor yang jadi perhatian utama Bangkok adalah pariwisata, yang menyumbang sekitar sepersepuluh dari PDB. Namun, enggannya wisatawan Cina untuk kembali dalam jumlah besar sejak pandemi COVID-19, jadi salah satu faktor utama yang merugikan sektor ini.

    Alasan utamanya adalah kepercayaan bahwa Thailand tidak aman, sebuah citra yang sebelumnya dipropagandakan oleh Beijing sebagai bagian dari upayanya menekan pemerintah Asia Tenggara untuk menangani pusat-pusat penipuan atau scam mereka.

    United States Institute of Peace memperkirakan bahwa industri ilegal ini bisa bernilai antara seperempat hingga sepertiga dari ekonomi formal Kamboja, Laos, dan Myanmar, negara tetangga Thailand.

    Banyak pusat penipuan ini ditemukan di kota-kota dekat perbatasan Thailand, dan Thailand adalah titik transit utama dalam perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di pusat-pusat tersebut.

    Pada Januari, aktor Cina berusia 31 tahun, Wang Xing, yang juga dikenal dengan nama panggung Xingxing, diselamatkan dari pusat penipuan siber di Myanmar setelah diculik di Thailand.

    Ia dikembalikan ke Thailand setelah mendapat perhatian besar di media sosial Cina.

    Menurut Napon Jatusripitak, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Bangkok sangat bertekad untuk menarik wisatawan Cina.

    “Namun, tujuan ini dapat terancam oleh laporan berkelanjutan mengenai masalah keamanan bagi wisatawan Cina, atau oleh kegagalan Beijing dalam meyakinkan warganya sendiri,” tambahnya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Strategi menyeimbangkan kepentingan

    Paul Chambers, pakar urusan Asia Tenggara di Universitas Naresuan, Thailand, mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya Bangkok berupaya menenangkan Beijing.

    Sejak Januari, Bangkok dan Beijing telah meningkatkan kerja sama keamanan mereka, yang sebagian besar berfokus pada industri penipuan siber di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai ancaman keamanan transnasional paling berbahaya di kawasan ini.

    Namun, Thailand tetap bekerja sama dengan AS, kata Chambers. Negara ini masih menjadi salah satu dari dua sekutu AS di kawasan tersebut, dan kedua negara masih terus berpartisipasi dalam latihan militer dan kepolisian bersama.

    “Sampai kerja sama Thailand-AS menurun drastis, saya ras kita tidak bisa mengatakan bahwa Bangkok telah meninggalkan strategi keseimbangan dan sepenuhnya memasuki orbit Beijing,” kata Chambers.

    Namun, beberapa pihak merasa episode deportasi ini bisa jadi titik balik.

    Bagi Thitinan Pongsudhirak, peneliti senior di Institute of Security and International Studies, kasus ini menandai “titik perubahan” dalam keseimbangan geopolitik Thailand.

    “Thailand kini menjadi bidak terbuka dalam konflik AS-Cina,” katanya kepada DW. “Bahaya strategis terbesar adalah bahwa elite Thailand yang menghadapi sanksi AS kini semakin dekat dengan Cina dan mengorbankan strategi keseimbangan yang pernah terkenal.”

    Untuk saat ini, beberapa analis memperkirakan Bangkok tidak akan terlalu terganggu oleh sanksi visa AS. “Thailand melihat pembatasan perjalanan AS sebagai hukuman yang cukup minimal,” kata Phil Robertson, direktur Asia Human Rights and Labour Advocates, kepada DW.

    Meski begitu, ia menyebutnya “agak cerdik” bahwa kedutaan AS di Bangkok belum mengumumkan siapa yang masuk daftar hitam, yang berarti satu-satunya cara bagi pejabat Thailand untuk mengetahuinya adalah dengan mengajukan visa dan kemudian berisiko mengalami penolakan yang memalukan.

    Robertson di sisi lain juga mempertanyakan: apalah arti potensi kehilangan muka bagi seorang politisi atau pejabat Thailand dibandingkan dengan “neraka yang akan dihadapi 40 orang Uighur di Xinjiang?”

    “Bisa dibilang pemerintah Thailand lolos dengan hukuman yang secara mengejutkan, ringan.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ramai Demo Besar-besaran di Turki, Apa Penyebabnya?

    Ramai Demo Besar-besaran di Turki, Apa Penyebabnya?

    Jakarta –

    Penangkapan Ekrem Imamoglu, wali kota Istanbul, dan pesaing Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dan meningkatkan kekhawatiran global terkait kondisi demokrasi di negara tersebut.

    Apa penyebab demonstrasi di Turki?

    Sebagai tokoh terkemuka di Partai Rakyat Republik (CHP) oposisi dan walikota Istanbul, Imamoglu telah lama dipandang sebagai rival paling tangguh Presiden Erdogan.

    Pada 23 Maret silam, ia secara resmi didakwa melakukan korupsi dan membantu kelompok teroris.

    Mereka yang turun ke jalan melihat penahanan Imamoglu memiliki kepentingan politik.

    Di media sosial, Imamoglu menulis: “Ini merupakan pukulan terhadap keinginan rakyat.”

    “Ratusan polisi sudah mendatangi rumah saya. Saya percayakan semuanya kepada rakyat,” katanya.

    Getty Images Seorang pengunjuk rasa berpakaian seperti Whirling Dervish disemprot merica oleh polisi di depan Aquaduct terkenal di Istanbul pada 23 Maret 2025.

    Turki, AS, dan Inggris mengkategorikan PKK sebagai organisasi teroris dan melarangnya.

    ReutersWali kota Istanbul Ekrem Imamoglu saat berpidato.

    Siapa saja pengunjuk rasa di Turki?

    Getty ImagesSeorang pengunjuk rasa memegang plakat bertuliskan ‘No Recep No Cry’, plesetan dari judul lagu hit Bob Marley, No Woman No Cry.

    Sejak penangkapan Imamoglu, puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan menentang larangan pemerintah untuk melakukan demonstrasi.

    Pada Senin (24/03), sebanyak 1.133 pengunjuk rasa ditangkap, menurut keterangan Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya.

    Banyak dari pengunjuk rasa adalah mahasiswa yang hanya pernah mengenal satu pemimpin: Presiden Erdogan.

    Erdogan telah berkuasa selama 22 tahun, baik sebagai perdana menteri maupun presiden.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan membantah tudingan bahwa penangkapan pesaing walikota Istanbul bermotif politik.

    Mereka terus turun ke jalan meskipun ada ancaman penangkapan dan konfrontasi dengan polisi.

    Mengacu pada konstitusi, Yerlikaya mengatakan gelombang demonstrasi selama beberapa hari terakhir telah “menyalahgunakan” hak untuk berdemonstrasi.

    Dia juga menuding para pengunjuk rasa “berusaha mengganggu ketertiban umum, memicu aksi jalanan, dan menyerang polisi”.

    Getty ImagesPolisi turun tangan terhadap demonstran yang ingin berbaris menuju Taksim Persegi tanpa izin.

    Demonstrasi telah terjadi di sedikitnya 55 dari 81 provinsi di Turki, atau lebih dari dua pertiga wilayah negara itu, menurut penghitungan kantor berita Prancis, AFP.

    “Kami memiliki hak untuk memilih siapa pun yang kami inginkan untuk memerintah kami, tetapi dia (Presiden Erdogan) mengambil hak itu dari kami hari ini,” kata seorang pengunjuk rasa perempuan muda kepada BBC.

    “Kami menginginkan demokrasi,” tambah seorang pemuda yang turut berdemonstrasi.

    “Kami ingin rakyat memilih orang-orang yang terpilih. Dan kami menginginkan kebebasan untuk memilih siapa pun yang kami inginkan tanpa harus memenjarakan mereka.”

    Baca juga:

    Protes sebagian besar berlangsung damai, dengan demonstran memegang plakat yang mengejek presiden atau menuntut keadilan.

    Namun, Minggu (23/03) malam terjadi eskalasi kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di negara itu dalam lebih dari satu dekade.

    Pasukan keamanan menggunakan gas air mata, semprotan merica, dan peluru karet terhadap para pengunjuk rasa.

    Banyak aktivis mengenakan masker N95 atau syal di wajah mereka untuk melindungi diri.

    Mengapa Ekrem Imamoglu ditangkap?

    ReutersSeorang pengunjuk rasa memakai topeng Ekrem Imamoglu.

    Para pengamat mengatakan pemilihan pemimpin utama partai oposisi utama menyebabkan penangkapan Imamoglu.

    Pemilihan CHP dijadwalkan pada 23 Maret mendatang.

    Ia diperkirakan akan terpilih sebagai kandidat oposisi partainya untuk melawan Presiden Erdogan pada tahun 2028, karena ia adalah satu-satunya kandidat dalam surat suara.

    Hingga Minggu (23/03) malam, 15 juta orang telah mengantre untuk memberikan suara mereka guna mendukung Imamoglu melalui pemungutan suara simbolis kendati ia berada dalam tahanan praperadilan.

    Pencalonannya sebagai presiden masih perlu dikonfirmasi melalui proses resmi.

    EPAPemimpin CHP Ozgur Ozel (kiri) berbicara kepada para pendukung Imamoglu saat mereka berkumpul di depan kantor pusat Pemerintah Kota Istanbul setelah penangkapan walikota tersebut

    Berbicara pada sebuah rapat umum di Istanbul, pemimpin CHP Ozgur Ozel mengatakan sekitar 1,6 juta suara berasal dari anggota partai, sementara sisanya diberikan sebagai bentuk solidaritas.

    BBC belum bisa memverifikasi angka-angka ini secara independen.

    Baca juga:

    Imamoglu terpilih kembali sebagai wali kota Istanbul dalam pemilihan umum kota tahun lalu, memenangkan mandat kedua berturut-turut di kota terbesar di Turki.

    Beberapa analis mengatakan ini adalah awal dari sebuah gerakan menuju kepemimpinan CHP.

    Partai tersebut mengkritik penangkapannya sebagai “percobaan kudeta terhadap presiden berikutnya”.

    Getty ImagesAnggota CHP dan nonanggota memberikan suara solidaritas kepada walikota yang dipenjara.

    Pemerintah Presiden Erdogan membantah bahwa penangkapan Imamoglu bermotif politik dan menegaskan bahwa pengadilan Turki bersifat independen.

    Kantor kejaksaan mengatakan pengadilan memutuskan untuk menahan Imamoglu karena daftar tuduhan yang panjang, termasuk menjalankan organisasi kriminal, menerima suap, pemerasan, perekaman data pribadi secara ilegal, dan pengaturan tender.

    Pada Sabtu (22/03), dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh balai kota Istanbul, Imamoglu membantah tuduhan terhadapnya.

    Dia menyebut penangkapannya menyebabkan kerusakan yang tak terhitung pada citra Turki.

    Apakah Imamoglu masih bisa menjadi calon presiden?

    ReutersSpanduk Ekrem Imamoglu dengan seseorang yang mengenakan penutup wajah dan kerudung berdiri di depannya.

    Penangkapan tersebut tidak menghalangi pencalonan dan pemilihan Imamoglu sebagai presiden.

    Namun, jika ia terbukti bersalah atas tuduhan apa pun terhadapnya, ia tidak akan dapat mencalonkan diri.

    Pada tanggal 18 Maret, Universitas Istanbul membatalkan gelarnya, sebuah keputusan yang akan mencegahnya mencalonkan diri dalam pemilihan presiden.

    Menurut konstitusi Turki, presiden harus menyelesaikan pendidikan tinggi untuk memegang jabatan.

    EPAPolisi menangkap seorang pengunjuk rasa di Ankara pada 22 Maret.

    Langkah Universitas Istanbul ini memicu kekhawatiran mahasiswa tentang masa depan mereka, menurut pakar BBC News Turki, Selin Girit.

    Dewan Pemilu Tertinggi Turki akan memutuskan apakah Imamoglu memenuhi syarat untuk menjadi kandidat.

    Erdogan mengamankan masa jabatan ketiga dalam pemilihan presiden pada tahun 2023.

    Berdasarkan konstitusi, ia tidak dapat menduduki jabatan presiden setelah 2028.

    Namun para pengkritiknya mengatakan ia mungkin akan mengubah konstitusi agar dapat mencalonkan diri sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya.

    Pemilihan presiden berikutnya dijadwalkan pada 2028, tetapi pemilihan umum lebih awal mungkin terjadi.

    EPADemonstrasi di depan kantor wali kota Istanbul pada 19 Maret 2025.

    Siapa lagi yang ditangkap di Turki?

    Penangkapan baru-baru ini dilihat sebagai peningkatan aksi represi terhadap pihak oposisi dan pihak-pihak yang menentang pemerintahan.

    Pada Senin (24/03), polisi menahan beberapa pengacara dan jurnalis dalam penggerebekan fajar di Istanbul dan kota Izmir.

    Menurut pemantau media MLSA , sepuluh jurnalis yang meliput demonstrasi ditahan dalam penggerebekan tersebut, termasuk fotografer pemenang penghargaan Bulent Kilic dan fotografer AFP, Yasin Akgul.

    Getty ImagesMobilyang membawa wali kota Ekrem Imamoglu saat dijebloskan ke penjara

    Otoritas penyiaran Turki telah mendesak media untuk mengutip pernyataan resmi pemerintah, dan memperingatkan akan adanya dampak buruk jika mereka tidak melakukannya, termasuk pencabutan izin mereka.

    Selama akhir pekan, platform media sosial X mengatakan akan mengajukan banding terhadap perintah pengadilan Turki untuk memblokir lebih dari 700 akun, dengan menyebut tindakan tersebut “melanggar hukum”.

    Pada Senin (23/03) pemimpin CHP memposting di X: “Saat ini mereka mencoba menekan media sosial,” tulis Ozgur Ozel.

    Baca juga:

    “Terimalah sekarang Tayyip (Presiden Erdogan), Anda tidak dapat membungkam suara rakyat.”

    Secara terpisah, dia menyerukan boikot terhadap media yang gagal melaporkan protes massa.

    Menurut Politico, minggu lalu X menangguhkan aktivitas akun aktivis terkait universitas yang membagikan informasi demonstrasi

    Mengapa Imamoglu dibawa ke penjara Marmara?

    Getty ImagesSebanyak 51 orang dibawa ke penjara pada 23 Maret silam terkait dugaan korupsi dan terorisme.

    Penjara tempat Imamoglu dibawa, Mamara, sebelumnya dikenal sebagai Penjara Silivri yang terkenal kejam .

    Penjara ini sering disebut sebagai penjara terbesar di Eropa, yang dirancang untuk menampung 11.000 narapidana.

    Namun, laporan pada 2019 tentang penjara tersebut oleh Komisi Investigasi Hak Asasi Manusia dari Majelis Nasional Agung Turki menyatakan bahwa penjara tersebut menampung 22.781 narapidana.

    Di kalangan pemuda Turki dan di media sosial, frasa ” Silivri dingin” diucapkan sebagai lelucon, yang menyiratkan bahwa frasa tersebut merupakan peringatan bagi mereka yang mengungkapkan kritik terhadap pemerintah.

    Baca juga:

    Selama dekade terakhir, perwira tinggi militer Turki, bersama dengan jurnalis, pengacara, dan beberapa anggota parlemen, telah dipenjara di sana.

    Pengacara Hseyin Ersz memiliki klien yang berada di penjara Silivri sejak 2008.

    Dia mengatakan kepada BBC News Turki, mereka yang diadili dalam kasus kritis dimasukkan ke Penjara No. 9, tempat narapidana umumnya ditahan dalam kelompok yang beranggotakan hingga tiga orang.

    Apa yang dikatakan Presiden Erdogan?

    EPASeorang pengunjuk rasa membaca buku Erdogan di depan barikade polisi antihuru-hara saat para demonstran mencoba berbaris menuju Lapangan Taksim

    Presiden Erdogan memberikan pernyataan yang disiarkan televisi setelah mengadakan rapat kabinet pada Senin (24/03) malam.

    Ia mengutuk demonstrasi yang terjadi dan menuduh CHP melakukan “kejahatan terhadap negara.”

    Sementara itu, pemimpin CHP Ozgur Ozel menuduh Erdogan tidak hanya “menentang” Imamoglu , tetapi juga jutaan rakyat Turki. Partai tersebut juga menuduh pemerintah berupaya “melakukan kudeta”.

    Sekutu barat Turki tidak begitu vokal mengenai kerusuhan tersebut.

    Baca juga:

    Kanselir Jerman yang akan lengser, Olaf Scholz, menyatakan kekhawatirannya atas penahanan Imamoglu beberapa hari sebelumnya, dan menyebutnya “menyedihkan bagi demokrasi di Turki”.

    Departemen Luar Negeri AS menyebut demonstrasi Turki sebagai masalah internal, Bloomberg melaporkan.

    Sementara Komisi Eropa telah mendesak Turki untuk “menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi” sebagai negara yang menjadi anggota Dewan Eropa dan kandidat untuk bergabung dengan UE.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Brunei Darussalam Masuk Daftar Hitam AS, Ternyata Gara-gara Ini

    Brunei Darussalam Masuk Daftar Hitam AS, Ternyata Gara-gara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Brunei Darussalam merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang selama ini dikenal adem-ayem. Namun, dalam laporan tahunan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS pada Juni 2024, Brunei Darussalam ternyata masuk daftar hitam negara yang kini dikuasai Donald Trump.

    Brunei Darussalam masuk dalam kategori “tingkat 3” dalam laporan tahunan tentang perdagangan manusia. Negara-negara dalam kategori tersebut berisiko menghadapi sanksi dari AS, termasuk pembatasan bantuan ekonomi atau dukungan lainnya.

    Mengutip laporan AFP, alasan AS memasukkan Brunei Darussalam ke kategori daftar hitam “tingkat 3” dikarenakan kurangnya upaya Negeri Petro Dollar dalam menangani isu perdagangan manusia.

    Bahkan, Brunei disebut tidak menghukum pelaku perdagangan manusia selama 7 tahun berturut-turut.

    “Brunei mempublikasikan upaya untuk menangkap ‘pekerja yang melarikan diri’, dan mencambuk beberapa dari mereka yang tertangkap,” kata laporan itu, merujuk perlakuan monarki Brunei Darussalam ke korban perdagangan manusia.

    Secara umum, Brunei Darussalam memiliki hubungan baik dengan AS. Meskipun negara mayoritas Muslim ini kerap mendapat kritik karena tetap menerapkan hukuman mati, terutama ke kelompok homoseksual.

    Negara Senasib Brunei Darussalam

    Nasib serupa juga dialami oleh Sudan. Negara Afrika itu disorot karena tak becus menangani perekrutan tentara anak-anak.

    Laporan itu juga menyoroti peran teknologi dalam mempermudah para pelaku perdagangan manusia untuk melintasi perbatasan. Mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang masih bertugas pada Juni 2024, menyebutkan peningkatan penipuan dunia maya memikat orang-orang yang dipaksa bekerja.

    “(Padahal) beberapa dari teknologi yang sama dapat digunakan untuk mengungkap dan menghentikan perdagangan manusia dan dapat membantu kita meminta pertanggungjawaban para pelaku,” kata dia kala itu.

    Di sisi lain,, Vietnam dikeluarkan dari daftar “tingkat 3” karena dianggap telah melakukan peningkatan penyelidikan dan penuntutan serta memberi bantuan yang lebih besar kepada para korban. Vietnam sendiri pernah dimasukkan AS ke dalam daftar yang sama selama dua tahun ke belakang.

    Hal sama juga terjadi ke Afrika Selatan dan Mesir. Sementara Aljazair resmi dikeluarkan dari daftar. Sebelumnya, China, Rusia dan Venezuela juga masuk daftar hitam AS.

    China dan Rusia memang menjadi dua negara yang terkenal berseteru dengan AS. Sejak masa pemerintahan Joe Biden hingga Trump saat ini, AS dan China terlibat perang dagang yang sengit.

    Sementara itu, pemerintahan Biden sepenuhnya mendukung Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Pada pemerintahan Trump, hubungan Ukraina dan AS agak merenggang karena ketegangan antara dua kepala negara. Namun, secara umum Rusia masih tetap terhitung sebagai musuh bebuyutan AS.

    (fab/fab)

  • Tekad Api Houthi Lawan AS dan Israel, ACF Kutuk Serangan RS Nabi Besar, Korban Serangan Udara – Halaman all

    Tekad Api Houthi Lawan AS dan Israel, ACF Kutuk Serangan RS Nabi Besar, Korban Serangan Udara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin gerakan Houthi Yaman mengatakan kelompoknya akan terus menghadapi agresi AS terhadap Yaman, setelah Washington melanjutkan serangan terhadap kelompok itu terkait blokade Laut Merah terhadap Israel.

    Abdul Malik al-Houthi berjanji bahwa Houthi akan “melanjutkan eskalasi pada tingkat tertinggi terhadap musuh Israel” atas perangnya di Gaza.

    “Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk melawan musuh Israel dan mendukung rakyat Palestina. Kami akan melawan segala bentuk dukungan Amerika (untuk Israel) yang melibatkan penargetan negara kami,” katanya di saluran TV Al-Masirah milik Houthi, idkutip dari New Arab.

    Pemimpin Houthi mengecam Israel karena melanggar perjanjian gencatan senjata di Gaza, sekaligus mengecam negara-negara Arab atas dugaan tidak adanya tindakan terhadap masalah tersebut.

    Al-Houthi mengatakan Israel “diyakinkan bahwa tidak akan ada tindakan serius dari pihak Arab, bahkan pada tingkat minimal”, seraya menambahkan bahwa “beberapa rezim Arab menghasut musuh untuk melanjutkan agresinya terhadap Jalur Gaza, dan ini adalah masalah berbahaya yang membuat Zionis semakin berani”.

    Ia juga mendesak negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk memutuskan hubungan politik dan ekonomi dengan Israel.

    Pada Rabu pagi, Al-Masirah melaporkan bahwa AS telah “memperluas cakupan penargetannya” di Yaman, menyerang wilayah-wilayah di provinsi Saada dan Hodeidah, di antara tempat-tempat lainnya. Komando Pusat AS (CENTCOM) belum mengonfirmasi serangan tersebut.

    Eskalasi di Laut Merah menyusul peringatan Houthi pada 12 Maret, bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel sebagai tanggapan atas pengepungan di Gaza selama gencatan senjata yang kini hampir runtuh antara Hamas dan Tel Aviv, setelah Israel menewaskan ratusan orang dalam serangan udara.

    Pada hari Selasa, pihak Houthi mengatakan mereka akan memperluas target mereka di Israel dalam beberapa jam dan hari mendatang kecuali “agresi” terhadap Gaza dihentikan.

    Kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Israel dengan rudal balistik tanpa memberikan bukti, sementara proyektil lainnya mendarat di perairan Mesir.

    Juru bicara militer Houthi Yahya Sarea, tanpa memberikan bukti, mengatakan bahwa kelompok tersebut berhasil menargetkan kapal induk USS Harry S. Truman dan kapal perang AS lainnya dengan rudal dan drone, menggagalkan serangan Amerika. 

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengancam akan meminta pertanggungjawaban Iran atas serangan Houthi di masa mendatang, dan memperingatkan akan konsekuensi yang berat.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan memberikan hadiah sebesar $15 juta untuk informasi tentang sumber pendanaan Houthi.

    Dalam postingan di X, halaman ‘Hadiah untuk Keadilan’ milik departemen tersebut, disebutkan bahwa informasi dapat dikirim melalui beberapa media, termasuk WhatsApp dan Telegram.

    “Ansarallah (Houthi) telah melancarkan sejumlah serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, menewaskan warga sipil dan memaksa pengalihan rute lalu lintas maritim,” tulis mereka.

    “Para teroris yang dilatih dan dipersenjatai Iran ini juga telah berupaya melakukan pembajakan dan meluncurkan rudal dari pantai ke kapal terhadap kapal-kapal dari AS dan negara-negara sekutu.”

    AS melakukan serangan udara semalam di Al-Jaouf dan Hodeidah pada 15-16 Maret, menewaskan sekitar 53 orang.

    Kelompok Houthi, yang telah menguasai sebagian besar Yaman selama lebih dari satu dekade, telah melancarkan sejumlah serangan pesawat tak berawak dan rudal terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak pecahnya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023.

    Kapal perang AS telah diserang 174 kali dan kapal komersial 145 kali sejak 2023, menurut Pentagon, yang memberi tekanan besar pada rute laut yang biasanya membawa sekitar 12 persen lalu lintas pelayaran dunia.

    Kutuk Agresi

    Yayasan Antikanker mengutuk agresi AS yang menargetkan Rumah Sakit Nabi Besar untuk pasien kanker di provinsi Sa’ada, seperti diberitakan Saba.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh Kantor Berita Yaman (Saba), pusat tersebut mengatakan bahwa agresi AS melakukan kejahatan keji dengan menargetkan Rumah Sakit Nabi Besar, yang berada pada tahap akhir persiapan untuk menjadi rujukan perawatan bagi ratusan pasien kanker di Sa’ada dan provinsi-provinsi tetangga.

    Ditegaskan bahwa ia mengutuk dengan kata-kata yang paling keras kejahatan ini, yang mengungkapkan wajah sebenarnya dari Amerika Serikat, yang mengklaim melindungi hak asasi manusia sambil melakukan kejahatan paling keji terhadap orang-orang yang rentan.

    Pernyataan itu menunjukkan bahwa agresi AS melancarkan 13 serangan yang disengaja di rumah sakit tersebut, menghancurkan sebagian besar bagiannya dan menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas-fasilitas vitalnya, merampas ratusan pasien dari perawatan di tengah kondisi kesehatan yang tragis.

    Ia menyatakan bahwa kejahatan ini bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rencana sistematis AS yang telah menargetkan rakyat Yaman selama bertahun-tahun melalui pengeboman brutal dan blokade yang mencekik, yang menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan dan menyebarnya penyakit mematikan, terutama kanker, yang telah menyebar karena penggunaan senjata yang dilarang secara internasional sejak tahun 2015.

    Pernyataan tersebut mengutuk pembenaran pemerintah AS atas kejahatan kotor ini, yang tidak lain adalah kebohongan yang tidak tahu malu, karena Presiden AS yang kriminal Trump mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan “pangkalan yang mengancam navigasi maritim,” tetapi kebenaran yang tidak dapat disembunyikan adalah bahwa pengeboman tersebut menargetkan objek sipil dan fasilitas medis yang didedikasikan untuk merawat pasien kanker, yang secara terang-terangan menentang hukum internasional dan mengabaikan perjanjian kemanusiaan.

    Serangan Udara

    AS melancarkan serangan udara baru di Yaman, yang menargetkan benteng pertahanan Houthi. Media Houthi melaporkan empat serangan terhadap Al-Asayed di Sa’dah dan serangan kedua terhadap pabrik besi di Hodeida dalam waktu 24 jam, yang mengakibatkan pabrik tersebut hancur total.

    Setidaknya 10 orang tewas dalam serangan terbaru tersebut, dikutip dari albawaba.

    Media yang berafiliasi dengan Houthi melaporkan bahwa AS melakukan dua serangan udara terhadap gedung Klub Al-Ahly di Direktorat Mina Hodeida.

    Serangan tambahan menghantam Hajjah di barat laut Yaman, menandai kelanjutan aksi militer AS terhadap wilayah yang dikuasai Houthi, dengan puluhan tewas dan ratusan terluka, termasuk wanita dan anak-anak.

    Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Houthi Yaman meluncurkan rudal balistik hipersonik ke Pangkalan Udara Nevatim Israel, yang diklaim sebagai serangan langsung sebagai respons terhadap pembantaian Israel yang sedang berlangsung di Gaza. 

    Eskalasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif sebenarnya Washington—apakah untuk memastikan keamanan maritim atau mendukung Israel melawan Houthi.

    (Tribunnews.com/ Chrsynha)

  • Trump Rilis Dokumen Pembunuhan John F. Kennedy Tanpa Sensor

    Trump Rilis Dokumen Pembunuhan John F. Kennedy Tanpa Sensor

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada Selasa (18/03), merilis dokumen tanpa sensor terkait pembunuhan Presiden ke-35 AS John F. Kennedy (JFK) di tahun 1963.

    Langkah Trump ini diambil untuk memenuhi janji kampanyenya dalam meningkatkan transparansi mengenai peristiwa mengejutkan tersebut.

    Sejumlah dokumen dalam bentuk salinan elektronik mulai dipublikasikan di situs Arsip Nasional AS. Trump menyatakan pada Senin (17/03) bahwa pemerintahannya akan merilis sekitar 80.000 halaman dokumen.

    “Jumlah dokumen ini sangat luar biasa banyak. Anda perlu banyak membaca,” kata Trump.

    Dokumen berisikan teori konspirasi pembunuhan Kennedy

    “Presiden Trump sedang membuka era baru transparansi maksimal,” ujar Direktur Intelijen Nasional, Tulsi Gabbard, dalam sebuah unggahannya di platform X.

    Pembunuhan Kennedy telah lama dikaitkan dengan satu pelaku tunggal, Lee Harvey Oswald. Kesimpulan ini ditegaskan kembali oleh Departemen Kehakiman AS dan lembaga federal lainnya selama beberapa dekade. Namun, jajak pendapat menunjukkan, banyak warga AS percaya bahwa kematian Kennedy merupakan sebuah konspirasi.

    Dokumen digital yang baru dirilis juga menyebutkan berbagai teori konspirasi, termasuk dugaan bahwa Lee Harvey Oswald meninggalkan Uni Soviet pada 1962 dengan tujuan untuk membunuh Presiden Kennedy.

    “Nikonov kini yakin, Oswald tidak pernah menjadi agen KGB,” tulis Smith dalam laporannya.

    Para pakar justru meragukan, kumpulan informasi yang baru dirilis itu akan mengubah fakta utama bahwa Oswald menembak Kennedy dari jendela sebuah sekolah saat iring-iringan kepresidenan melintas di Dealey Plaza, Dallas.

    “Mereka yang mengharapkan adanya pengungkapan besar kemungkinan akan kecewa,” kata Larry Sabato, Direktur Pusat Politik di Universitas Virginia yang menulis buku tentang pembunuhan JFK.

    Ia menambahkan bahwa sebagian dokumen yang dirilis mungkin hanya merupakan versi baru dari materi yang sebelumnya telah dipublikasikan, dengan hanya sedikit kata yang disensor.

    Sebagian besar dari koleksi lebih dari 6 juta halaman dokumen, foto, film, rekaman suara, dan artefak terkait pembunuhan Kennedy sudah pernah dirilis sebelumnya.

    Dugaan keterlibatan CIA

    Dokumen digital yang dirilis juga mencakup memo dalam format PDF, termasuk satu dokumen berlabel “rahasia” yang berisi catatan wawancara yang diketik dengan tambahan catatan tangan dari seorang peneliti Komisi Warren pada 1964.

    Wawancara itu dilakukan dengan Lee Wigren, seorang pegawai CIA, terkait ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh Departemen Luar Negeri AS dan CIA kepada komisi mengenai pernikahan antara perempuan asal Soviet dan pria asal AS.

    Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Trump, Robert F. Kennedy Jr., yang merupakan putra Robert Kennedy sekaligus keponakan John F. Kennedy, meyakini CIA terlibat dalam kematian pamannya. Namun, tuduhannya itu dibantah keras oleh CIA.

    Kennedy Jr. juga meyakini hal serupa, di mana ayahnya dibunuh oleh lebih dari satu orang, sebuah klaim yang bertentangan dengan laporan resmi kasus pembunuhan ayahnya.

    Salah satu kemungkinan pernyataan dari dokumen yang baru dirilis itu adalah bahwa CIA mungkin lebih mengetahui tentang Oswald dibanding apa yang sudah diakui. Masih terdapat pertanyaan mengenai informasi yang dimiliki CIA tentang kunjungan Oswald ke Kota Meksiko enam pekan sebelum tragedi pembunuhan, di mana saat itu, Oswald mengunjungi kedutaan Soviet.

    “Bagi banyak orang yang telah menunggu selama puluhan tahun, perilisan ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik,” kata Trump.

    Trump juga bertekad akan merilis dokumen terkait pembunuhan aktivis hak sipil Martin Luther King Jr. dan Senator Robert Kennedy, yang keduanya dibunuh pada tahun 1968.

    kp/yf (Reuters, AP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Houthi Yaman, IRGC Iran Nyatakan Siap Perang – Halaman all

    AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Houthi Yaman, IRGC Iran Nyatakan Siap Perang – Halaman all

    AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Yaman, Iran Nyatakan Siap Perang

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian luar negeri Iran, Minggu (15/3/2025) mengutuk serangan mematikan Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Ansarallah Houthi Yaman yang didukung Teheran, dengan mengatakan serangan itu melanggar hukum internasional.

    Juru bicara Kementerian Esmaeil Baqaei dalam sebuah pernyataan menyatakan kalau Iran “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dan menyebutnya sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB”.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran agar berhenti mendukung Houthi, dalam pernyataan yang dibuat pada Sabtu.

    Peringatan Trump itu dia lontarkan setelah mengumumkan apa yang tampaknya merupakan dimulainya serangan udara besar-besaran terhadap kelompok Yaman tersebut.

    Sebagai tanggapan, kepala Garda Revolusi Iran (IRGC) pada hari Minggu menyatakan pihaknya siap berperang dengan mengancam akan memberikan tanggapan “tegas” terhadap serangan apa pun.

    “Iran tidak akan melancarkan perang, tetapi jika ada yang mengancam, Iran akan memberikan tanggapan yang tepat, tegas, dan konklusif,” kata Hossein Salami dalam pidato yang disiarkan televisi.

    BOLA API – Tangkap layar bola api dari ledakan yang terjadi di Al-Jaffar, Sanaa, Yaman, Sabtu (15/3/2025) seusai dibom serangan udara Amerika Serikat. Kelompok Houthi Yaman bersumpah akan membalas serangan ini. (RNTV/TangkapLayar)

    AS Koordinasi dengan Israel 

    Adapun pihak AS rupanya melakukan koordinasi dengan Israel, musuh lama Iran, sebelum melakukan bombardemen ke Yaman.

    “Israel diberitahu oleh Amerika Serikat tentang operasi mereka terhadap Houthi sebelum serangan terhadap organisasi teroris itu dimulai,” kata seorang pejabat Israel kepada The Jerusalem Post pada Minggu pagi.

    Selain Israel, AS juga menginformasikan serangan mereka di Yaman tersebut ke pihak Rusia. 

    “Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berbicara pada hari Sabtu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk memberitahunya tentang serangan AS terhadap Houthi Yaman serta langkah selanjutnya setelah pertemuan di Arab Saudi,” kata Departemen Luar Negeri AS.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Rubio dan Lavrov “sepakat untuk terus berupaya memulihkan komunikasi antara Amerika Serikat dan Rusia.”

    KOBARAN API – Tangkap layar kobaran api dari ledakan yang terjadi di Al-Jaffar, Sanaa, Yaman, Sabtu (15/3/2025) seusai dibom serangan udara Amerika Serikat. Kelompok Houthi Yaman bersumpah akan membalas serangan ini. (RNTV/TangkapLayar)

    Serangan AS ke Houthi bisa Berlanjut Hingga Berminggu-minggu

    Serangan udara AS dan Inggris baru-baru ini yang menargetkan Houthi bukanlah peristiwa satu kali, melainkan awal dari serangkaian operasi yang dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, CNN mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan: “Kami tidak akan menoleransi segala serangan terhadap kepentingan kami atau ancaman terhadap keamanan kami, baik di laut maupun di tempat lain.”

    Trump menekankan bahwa serangan Houthi yang terus berlanjut terhadap kapal, pesawat, dan pesawat tak berawak Amerika telah menyebabkan Amerika Serikat mengambil tindakan tegas.

    Ia mengkritik tanggapan mantan Presiden AS Joe Biden terhadap serangan-serangan ini, menyebutnya “sangat lemah,” yang menurut Trump, (respons lemah Biden ini) memungkinkan kaum Houthi untuk melanjutkan tindakan-tindakan gegabah mereka.

    Trump lebih lanjut menyatakan bahwa eskalasi tersebut telah “mencekik pengiriman di salah satu jalur perairan paling kritis di dunia,” yang menyebabkan gangguan luas pada perdagangan global.

    Houthi: Jumlah Korban Tewas Serangan Udara AS di Yaman Meningkat 

    Terkait serangan AS itu, Kelompok Houthi di Yaman mengumumkan bahwa 13 orang tewas dan sembilan lainnya terluka dalam serangan udara terbaru di ibu kota, Sanaa.

    Menurut pernyataan kelompok tersebut, serangan AS menargetkan wilayah pemukiman di Sanaa, yang mengakibatkan korban sipil.

    Anis Al-Asbahi, juru bicara Kementerian Kesehatan Yaman, menyatakan: “Jumlah korban akibat agresi telah mencapai 13 orang syahid dan sembilan orang terluka, sebagian besar adalah warga sipil. Ini adalah jumlah korban sementara dan mungkin bertambah.”

    Ia menambahkan bahwa “agresi Amerika terhadap Yaman adalah eskalasi kriminal yang tidak akan mematahkan keinginan rakyat Yaman, tetapi hanya akan memperkuat tekad mereka untuk mendukung Gaza dan perlawanan.”

    Al-Asbahi mengutuk apa yang ia gambarkan sebagai “serangan yang menargetkan warga sipil dan wilayah permukiman di Sanaa timur hari ini, yang menandai eskalasi kriminal yang sistematis, pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum dan konvensi internasional, dan kejahatan perang yang menambah catatan poros kejahatan.”

    YAMAN DISERANG – Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic, memperlihatkan serangan AS-Inggris di ibu kota Yaman, Sanaa pada Sabtu (15/3/2025) malam waktu setempat. Serangan ini terjadi setelah Donald Trump menyerukan eskalasi terhadap kelompok Houthi. (Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic)

    Houthi Bersumpah Balas Serangan Udara AS

    Biro politik Ansar Allah (kelompok Houthi) mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bahwa serangan udara AS “tidak akan dibiarkan begitu saja” dan bahwa pasukan mereka “siap untuk meningkatkan serangan hingga kemenangan tercapai.”

    “Agresi Amerika tidak akan menghalangi rakyat kami untuk terus mendukung Palestina dan mendukung rakyat Gaza serta perlawanannya,” kata Houthi dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa “serangan AS dan Inggris merupakan respons langsung terhadap posisi Yaman dalam solidaritas dengan perjuangan Palestina.”

    Pernyataan tersebut selanjutnya menuduh Amerika Serikat “mengobarkan perang atas nama entitas Zionis,” dan menekankan bahwa “menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan kejahatan perang dan tindakan terorisme Amerika yang jelas terhadap negara-negara lain.”

    Rudal Houthi Jatuh di Sharm El Sheikh Mesir

    Houthi tampaknya langsung merespons serangan AS ini dengan menargetkan serangan rudal ke Israel.

    Namun, sebuah rudal, yang dilaporkan ditembakkan oleh Houthi Yaman, jatuh di kota Sharm el-Sheikh di Semenanjung Sinai Mesir, menurut Jerusalem Post, mengutip Radio Angkatan Darat Israel pada Minggu pagi.

    “Postingan tersebut melaporkan bahwa serangan rudal tersebut menimbulkan kekhawatiran, dan Pasukan Pendudukan Israel (IOF) meluncurkan penyelidikan untuk mengetahui apakah rudal tersebut dimaksudkan untuk menargetkan Israel,” tulis RNTV.

    Pemerintah Mesir belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang insiden tersebut.

    Sebelumnya pada hari Sabtu, ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Yaman menyusul serangan udara AS yang menargetkan beberapa lokasi Houthi di Sanaa barat laut.

    Kelompok Houthi di Yaman baru-baru ini mengumumkan bahwa 13 orang tewas dan sembilan lainnya terluka dalam serangan udara terbaru AS di ibu kota, Sanaa.

    Menurut pernyataan kelompok itu, serangan AS menargetkan wilayah pemukiman di Sanaa, yang mengakibatkan korban sipil.

     

    (oln/rntv/*)