Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Departemen Luar Negeri AS

  • Trump Perintahkan Pemeriksaan Medsos Pemohon Visa AS yang Pernah ke Gaza

    Trump Perintahkan Pemeriksaan Medsos Pemohon Visa AS yang Pernah ke Gaza

    Washington –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pemeriksaan media sosial bagi semua pemohon visa AS yang pernah ke Jalur Gaza sejak 1 Januari 2007. Kebijakan itu disebut untuk memperketat pemeriksaan bagi pelancong asing.

    Perintah untuk pemeriksaan media sosial itu mencakup semua visa imigran dan non-imigran, termasuk pekerja organisasi non-pemerintah serta individu yang telah berada di Gaza untuk jangka waktu tertentu, baik dalam kapasitas resmi atau diplomatik.

    “Jika peninjauan hasil media sosial mengungkap potensi informasi yang merendahkan terkait masalah keamanan, maka SAO harus diserahkan,” kata Departemen Luar Negeri, dilansir Reuters, Jumat (18/4/2025).

    Kebijakan terbaru Trump ini mengacu pada pendapat penasihat keamanan, yang merupakan investigasi antarlembaga untuk menentukan apakah pemohon visa menimbulkan risiko keamanan nasional bagi AS.

    Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintahan Trump mencabut ratusan visa di seluruh negeri, termasuk status beberapa penduduk tetap yang sah berdasarkan Undang-Undang tahun 1952 yang mengizinkan deportasi imigran mana pun yang kehadirannya di negara tersebut dianggap merugikan kebijakan luar negeri AS.

    Kabel tertanggal 17 April itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang mengatakan pada akhir Maret bahwa ia mungkin telah mencabut lebih dari 300 visa.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar mengenai komunikasi internal ketika ditanya tentang kabel tersebut, tetapi mengatakan setiap calon pelancong ke AS menjalani pemeriksaan keamanan antarlembaga yang ekstensif.

    “Pemeriksaan keamanan berlangsung sejak saat setiap permohonan, melalui putusan visa, dan setelahnya selama masa berlaku setiap visa yang dikeluarkan, untuk memastikan individu tersebut tetap memenuhi syarat untuk bepergian ke Amerika Serikat,” tambahnya.

    Pejabat Trump mengatakan pemegang visa pelajar dapat dideportasi karena dukungan terhadap Palestina dan kritik terhadap perilaku Israel dalam perang di Gaza, sebab tindakan mereka sebagai ancaman terhadap kepentingan kebijakan luar negeri AS.

    Para kritikus Trump menyebut upaya itu sebagai serangan terhadap hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.

    Konstitusi AS menjamin kebebasan berbicara bagi setiap orang di AS, terlepas dari status imigrasi. Namun, ada beberapa contoh besar tentang pencabutan visa mahasiswa yang menentang perang Israel di Gaza oleh pemerintah.

    Di antara penangkapan yang paling banyak dipublikasikan adalah penangkapan yang terekam dalam video bulan lalu saat agen bertopeng menahan seorang mahasiswa Universitas Tufts dari Turki, Rumeysa Ozturk.

    (fas/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Selain Tarif Impor AS, Ini Hal yang Dibahas Menlu RI dan Menlu AS, Salah Satunya Terkait Gaza

    Selain Tarif Impor AS, Ini Hal yang Dibahas Menlu RI dan Menlu AS, Salah Satunya Terkait Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Bertemu dengan Menlu AS Marco Rubio di Washington DC, Rabu 16 April 2025, Menlu RI Sugiono membahas sejumlah hal selain tarif impor AS. Sugiono bertolak lebih dahulu ke AS pada 14 April 2025. Lalu, disusul oleh anggota delegasi lainnya sehari setelahnya.

    Anggota delegasi yang dipimpin Airlangga Hartarto ini terdiri dari Wakil Ketua Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menkeu Thomas Djiwandono, dan Menkeu Sri Mulyani.

    Kedatangan mereka bertujuan untuk bernegosiasi seputar tarif impor AS. Mereka akan bernegosiasi dari tanggal 16 hingga 23 April 2025. Pemerintah Indonesia akan mengajukan sejumlah tawaran strategis.

    Sugiono mengutarakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah deregulasi investasi asing. Deregulasi ini mempermudah dan menciptakan situasi yang kondusif bagi mereka.

    Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengutarakan bahwa penting bagi kedua negara untuk memajukan kerja sama kemitraan strategis. Marco Rubio pun menyambut positif upaya Pemerintah Indonesia untuk menciptakan hubungan dagang dengan negaranya secara adil.

    Kedua Menlu akan membahas juga kerja sama bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya terkait permasalahan keamanan di Laut Cina Selatan.

    Keduanya pun membahas juga seputar konflik Israel dengan Palestina. Sugiono mengutarakan bahwa Pemerintah Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza korban Perang. Bila disetujui pihak terkait, maka evakuasi ini akan dilaksanakan.

    Marco Rubio pun menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Indonesia atas pemulangan warga negaranya yang dideportasi dari Amerika Serikat. Ia pun menegaskan kepada Pemerintah Indonesia bahwa penting untuk menekan Iran tak mendanai aktivitas terorisme.

    Terkait tawaran yang diajukan Indonesia mencakup empat hal. Pertama, Investment Framework Agreement. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal dan non-fiskal.

    Seperti yang sudah diketahui, Pemerintah AS menetapkan tarif resiprokal 32% untuk produk impor yang didatangkan dari Indonesia. Namun, pemberlakuannya ditunda hingga 90 hari mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Akan Pangkas Anggaran Deplu, Tutup 27 Kedubes-Konsulat

    Trump Akan Pangkas Anggaran Deplu, Tutup 27 Kedubes-Konsulat

    Washington DC –

    Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat tak luput dari rencana pemangkasan anggaran, yang diwarnai penutupan misi diplomatik di luar negeri. Rencana ini muncul seiring upaya Presiden Donald Trump menekan pengeluaran pemerintah secara lebih luas dan mengurangi peran utama AS di panggung internasional.

    Deplu AS, seperti dilansir AFP, Rabu (16/4/2025), dilaporkan akan mengusulkan perombakan jangkauan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan menghentikan berbagai program dan menutup sejumlah Kedutaan Besar juga Konsulat di seluruh dunia, demi memangkas anggaran hingga hampir 50 persen.

    Proposal tersebut, yang dimuat dalam memo internal departemen yang kini sedang dibahas secara serius oleh para pejabat senior AS, akan menghilangkan hampir semua pendanaan untuk organisasi-organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dukungan finansial untuk pemeliharaan perdamaian internasional akan dibatasi, bersama dengan pendanaan untuk pertukaran pendidikan dan budaya seperti Program Fulbright — salah satu beasiswa AS yang paling bergengsi.

    Memo internal itu, menurut laporan New York Times, menyebutkan bahwa Departemen Luar Negeri AS akan mengajukan anggaran sebesar US$ 28,4 miliar pada tahun fiskal 2026, mulai 1 Oktober. Jumlah itu disebut US$ 26 miliar lebih rendah dibandingkan angka pada tahun fiskal 2025.

    Disebutkan juga dalam dokumen yang beredar itu, menurut outlet media politik Punchbowl News, soal indikasi penutupan 10 Kedutaan Besar dan 17 Konsulat AS, termasuk misi diplomatik di Eritrea, Luksemburg, Sudan Selatan dan Malta.

    Lima konsulat yang ditandai untuk ditutup berada di Prancis, sedangkan dua konsulat lainnya ada di Jerman. Daftar itu juga mencakup misi diplomatik di Skotlandia dan Italia.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, berusaha meredakan kekhawatiran soal laporan pemangkasan tersebut. Dia menegaskan kepada wartawan bahwa: “Belum ada rencana akhir, anggaran final, dinamika akhir.”

    “Itu terserah kepada Gedung Putih dan Presiden Amerika Serikat saat mereka terus mengerjakan rencana anggaran mereka dan apa yang akan mereka serahkan kepada Kongres,” jelas Bruce.

    Tidak diketahui apakah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mendukung memo internal yang beredar itu. Namun dibutuhkan tanda tangan Rubio untuk pemangkasan apa pun sebelum diserahkan kepada Kongres AS.

    Hanya Kongres AS — di mana Partai Republik membutuhkan beberapa suara Partai Demokrat untuk meloloskan sebagian besar undang-undang — yang dapat mengesahkan pemangkasan semacam itu. Proposal itu kemungkinan akan menjadi pertimbangan besar dalam negosiasi para anggota parlemen AS atas anggaran tahun 2026.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Visanya Dicabut karena Ikut Demo

    Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Visanya Dicabut karena Ikut Demo

    Jakarta –

    Seorang warga negara Indonesia ditahan oleh aparat imigrasi Amerika Serikat beberapa hari setelah visa pelajarnya dicabut. Aparat AS mengatakan langkah itu ditempuh karena WNI tersebut berpartisipasi dalam demonstrasi pada 2021 terkait pembunuhan seorang pria kulit hitam oleh polisi AS.

    Aditya Wahyu Harsono ditangkap oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya di Marshall, Negara Bagian Minnesota, pada 27 Maret 2025, menurut istri dan dokumen pengadilan yang diajukan oleh pengacaranya.

    Visa pelajar F-1 miliknya telah dicabut empat hari sebelumnya. Namun, pencabutan itu tidak diberitahukan kepada Aditya, kata istri dan pengacaranya.

    Pria berusia 33 tahun itu kini ditahan dalam fasilitas penjara ICE di Negara Bagian Minnesota, menurut laman pencari lokasi di situs web lembaga tersebut.

    Harsono pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan telah berada di negara itu secara legal menggunakan visa pelajar, kata istrinya, seorang warga negara AS bernama Peyton Harsono.

    Menurut Peyton, dirinya telah mengajukan permohonan ‘Green Card’ alias Kartu Hijau bagi suaminya. Kartu Hijau merupakan dokumen identitas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat.

    Sarah Gad, selaku pengacara bagi Aditya, mengatakan kliennya telah mempertahankan status legal sejak datang di AS dan permohonan ‘Green Card’ seharusnya memungkinkan dia untuk tinggal di negara itu.

    Siapa Aditya Harsono?

    Aditya Harsono mengenyam pendidikan sarjana dan pascasarjana di Southwest Minnesota State University (SMSU), sebagaimana dikonfirmasi seorang juru bicara universitas tersebut.

    Aditya menyelesaikan gelar master dalam bidang bisnis pada tahun 2023, katanya.

    Saat di SMSU, ia dipercaya untuk menjadi manajer rak makanan di kampus, tulis salah satu profesornya dalam sebuah surat yang mendukung Aditya untuk menjadi warga negara AS.

    Aditya kemudian bekerja sebagai manajer rantai pasokan di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional, sebuah program yang memungkinkan mahasiswa internasional mempunyai izin tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

    Aditya menikah dengan Peyton dan pasangan memiliki seorang putri berusia delapan bulan.

    Bagaimana rekam jejak Aditya?

    Dokumen pengadilan menyebutkan alasan resmi yang diberikan untuk menahan Aditya adalah karena batas waktu visa pelajarnya telah kadaluarsa dan pelanggaran ringan. Visa pelajarnya telah dicabut empat hari sebelum dia ditangkap pada bulan Maret.

    Namun, Peyton Harsono, 24 tahun, meyakini suaminya menjadi sasaran atas keterlibatan dalam sebuah demonstrasi pada 2021.

    Pada 16 April 2021, Aditya Harsono adalah salah satu dari sekitar 1.000 orang yang berunjuk rasa setelah seorang warga kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi Minneapolis.

    Polisi menangkap Harsono dalam protes tersebut pada pukul 11.13 waktu setempat atau 13 menit setelah jam malam diberlakukan.

    Selain itu, Aditya Harsono memiliki catatan kriminal pada 2022, yaitu menimbulkan kerusakan pada properti dengan menyemprotkan grafiti pada trailer. Aditya kemudian menjalani hukuman percobaan.

    Mengapa Aditya ditangkap?

    Setelah Aditya Harsono ditangkap aparat imigrasi AS, hakim imigrasi kemudian menggelar sidang jaminan pada 10 April. Gad, pengacara Aditya, berdalih kliennya tidak menimbulkan ancaman sehingga dia harus dibebaskan.

    Hakim imigrasi sepakat dengan argumen Gad dan memerintahkan Aditya membayar uang jaminan sebesar US$5.000.

    “Ia diberikan jaminan oleh hakim imigrasi, yang memberi kami sedikit harapan tetapi keringanan itu tidak bertahan lama,” kata Peyton, istri Aditya.

    Menurut Gad, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengajukan banding terhadap putusan hakim imigrasi.

    Gad dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

    “[Aksi protes Aditya] adalah bukti pertama yang mereka ajukan untuk menentang jaminan, bukan kerusakan properti yang merupakan pelanggaran ringan,” kata Gad.

    Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan komentar atas kasus ini.

    Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa negaranya memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang “berpartisipasi dalam gerakan yang melakukan hal-hal seperti vandalisme di universitas, pelecehan terhadap pelajar, pengambilalihan gedung, pembuatan keributan, [dan] kami tidak akan memberikan visa kepada Anda.”

    Peyton kini berupaya menggalang dana melalui situs Gofundme guna kebutuhan hidup keluarganya.

    “Kami memiliki seorang putri berusia delapan bulan yang membutuhkan ayahnya. Setiap hari ia mencari ayahnya. Ini sangat traumatis bagi kami semua, terutama putri kami,” tulis Peyton dalam situs GoFundme.

    “Kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya bersama keluarganya.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Diduga karena Dukung Black Lives Matter

    Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Diduga karena Dukung Black Lives Matter

    Minnesota –

    Seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Penahanan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait pandangan politiknya selama berada di AS.

    Aditya Wahyu Harsono yang berusia 33 tahun dan tinggal di Marshall, Minnesota, seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4/2025), ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

    Aditya pertama datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar Master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada tahun 2023, dan kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional — program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

    Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

    Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan bahwa Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

    Penangkapan ini membuat Aditya harus terpisah dari istri dan anaknya. Saat ini, dia ditahan di fasilitas penahanan ICE di area Kandiyohi County.

    Gad mengatakan bahwa pencabutan visa Aditya itu didasarkan pada hukuman yang dijatuhkan tahun 2022 lalu atas pelanggaran ringan terkait kerusakan properti yang melibatkan sang WNI. Namun Gad mencurigai sebenarnya pandangan politik kliennya telah menjadikannya sebagai target ICE.

    Pencabutan visa dan penangkapan Aditya itu diduga terkait dengan partisipasinya dalam unjuk rasa mendukung gerakan Black Lives Matter usai pembunuhan pria kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi AS tahun 2021 lalu. Pada saat itu, Aditya sempat ditangkap karena mengikuti perkumpulan yang melanggar hukum.

    Kasus itu akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut setempat demi “kepentingan hukum”.

    Lebih lanjut, Gad menegaskan bahwa kliennya telah mempertahankan status hukum sejak kedatangannya dan permohonan green card yang masih berproses seharusnya memungkinkan Aditya untuk tetap tinggal di AS.

    “Meskipun visa mahasiswanya telah dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap tinggal di AS sementara petisi imigrasinya diproses,” tegasnya.

    Gad menilai bahwa para pejabat federal AS tampaknya lebih tertarik pada riwayat unjuk rasa kliennya daripada catatan kriminalnya.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, saat dimintai tanggapan, mengatakan pihaknya tidak mengomentari kasus-kasus spesifik dengan alasan privasi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.143: AS dan Rusia Pertukaran Tahanan Dibantu Arab – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.143: AS dan Rusia Pertukaran Tahanan Dibantu Arab – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.143 pada Jumat (11/4/2025).

    Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah melakukan pertukaran tahanan yang difasilitasi di Arab Saudi.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh pemerintah Tiongkok menutup mata terhadap keterlibatan warganya dalam perang Ukraina.

    Belum lama ini disebut lebih dari 150 orang warga Tiongkok ikut berperang di pihak Rusia.

    Zelensky Tuduh Warga Tiongkok Direkrut untuk Berperang bagi Rusia di Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh pemerintah Tiongkok menutup mata terhadap keterlibatan warganya dalam perang Ukraina, setelah diketahui lebih dari 150 orang warga Tiongkok ikut berperang di pihak Rusia.

    Dalam wawancara yang dilansir oleh NBC News, Zelensky menyebut pihaknya telah memperoleh data paspor dari setidaknya 155 warga negara Tiongkok yang diduga ikut terlibat dalam konflik bersenjata di Ukraina.

    Meski ia tidak yakin pemerintah Tiongkok secara langsung memberi perintah kepada warganya untuk bergabung, Zelensky menegaskan bahwa Beijing mengetahui keberadaan mereka di medan perang.

    Zelensky juga menyebut bahwa Rusia memanfaatkan media sosial, termasuk TikTok, sebagai alat untuk merekrut pejuang asing.

    Menurutnya, banyak perekrutan dilakukan secara digital, yang memungkinkan penyebaran

    China Bantah Tuduhan Zelensky soal Warganya Direkrut Rusia untuk Berperang di Ukraina

    Pemerintah Tiongkok membantah keras tuduhan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyebut warganya direkrut untuk bertempur di pihak Rusia dalam perang Ukraina.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri China menyebut klaim tersebut “tidak berdasar” dan bertentangan dengan upaya Beijing untuk mendorong solusi damai atas konflik yang sedang berlangsung.

    “Pemerintah China selalu meminta warganya untuk menjauh dari zona konflik,” ujar juru bicara kementerian, dikutip dari NBC News, Jumat (11/4/2025).

    Hingga saat ini, pihak Rusia belum memberikan komentar terkait tuduhan bahwa mereka melibatkan warga negara Tiongkok sebagai pejuang dalam perang melawan Ukraina.

    Sebelumnya, Zelensky mengklaim bahwa pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 155 warga China yang ikut bertempur di pihak Rusia

    Ia menyebut Beijing mengetahui keberadaan mereka, meskipun tidak secara langsung memerintahkan.

    Zelensky juga menyoroti penggunaan media sosial, termasuk TikTok, yang diduga dimanfaatkan Rusia untuk merekrut pejuang asing.

    Presiden Ukraina itu bahkan menyatakan kesiapannya untuk menukar tentara Tiongkok yang tertangkap dengan tentara Ukraina yang ditahan oleh Rusia.

    Pernyataan ini memicu ketegangan baru antara Kyiv dan Beijing di tengah upaya internasional mencari jalan keluar damai dari konflik yang telah berlangsung sejak 2022.

    Zelensky Desak Barat Kirim 10 Sistem Rudal Patriot untuk Ukraina

    Zelensky kembali mendesak negara-negara Barat untuk segera mengirimkan sistem pertahanan udara, khususnya 10 unit sistem rudal Patriot, guna menangkal serangan rudal balistik Rusia yang semakin intensif.

    Permintaan itu disampaikan hanya beberapa hari menjelang KTT pertahanan internasional di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman, yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini.

    “Kami telah berulang kali mengangkat isu ini dengan pihak Amerika dan dengan semua orang di Eropa yang berada dalam posisi untuk membantu,” tulis Zelensky dalam pernyataan di platform media sosial X, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/4/2025).

    Zelensky menyebut kebutuhan mendesak terhadap sistem rudal Patriot menjadi sangat krusial, mengingat meningkatnya ancaman serangan udara dari Rusia di berbagai wilayah Ukraina.

    Ia juga menambahkan bahwa Ukraina kini sangat bergantung pada keputusan strategis dari para mitra internasional dalam pertemuan di Ramstein.

    Pertemuan puncak ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen baru dalam pengiriman bantuan militer, termasuk sistem pertahanan udara yang mampu melindungi infrastruktur penting dan warga sipil Ukraina dari serangan Rusia.

    AS-Rusia Tukar Tahanan di Arab Saudi: Siapa Ksenia Karelin dan Artur Petrov?

    Amerika Serikat dan Rusia telah melakukan pertukaran tahanan yang difasilitasi di Arab Saudi.

    Pertukaran ini dikonfirmasi oleh Direktur CIA John Ratcliffe, sebagaimana dilaporkan The Wall Street Journal.

    Amerika Serikat memulangkan Ksenia Karelin, seorang warga negara dengan kewarganegaraan ganda AS-Rusia, yang sebelumnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Rusia.

    Karelin ditangkap pada Januari 2024 saat mengunjungi keluarganya di Rusia.

    Ia ditahan di bandara setelah aparat keamanan Rusia memeriksa telepon genggamnya.

    Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menuduh Karelin melakukan pengkhianatan tingkat tinggi karena menyumbangkan dana kepada organisasi amal asal Amerika, Razom for Ukraine, yang dinilai mendukung kepentingan Ukraina.

    Departemen Luar Negeri AS menyebut penahanan Karelin sebagai tindakan “melanggar hukum”.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Presiden Donald Trump menjamin pembebasan Karelin.

    “Warga negara Amerika Ksenia Karelin akan kembali ke Amerika Serikat dengan pesawat. Rusia menahannya secara keliru selama lebih dari setahun, dan Presiden Trump telah menjamin pembebasannya. Presiden akan terus berupaya membebaskan SEMUA warga Amerika,” kata Rubio.

    Sebagai gantinya, Rusia menerima Artur Petrov, seorang warga negara Jerman-Rusia yang ditangkap di Siprus pada 2023 atas permintaan Amerika Serikat.

    Petrov dituduh menyelundupkan mikroelektronika buatan AS ke Rusia.

    Menurut dokumen pengadilan AS, Petrov berhasil mengirimkan komponen senjata senilai sekitar 225.000 dolar AS.

    Ia menghadapi 11 dakwaan pidana, termasuk pelanggaran undang-undang pengendalian ekspor AS, penyelundupan, pencucian uang, penipuan, dan konspirasi.

    Jika terbukti bersalah, Petrov bisa dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Pembicaraan Nuklir AS-Iran, Peluang Baru atau Jalan Buntu?

    Pembicaraan Nuklir AS-Iran, Peluang Baru atau Jalan Buntu?

    Jakarta –

    Iran dan Amerika Serikat berencana untuk melanjutkan pembicaraan mengenai program nuklir Iran, pada Sabtu 12 April. Teheran menegaskan, Menteri Luar Negeri Abbas Aragchi akan mengadakan pembicaraan tidak langsung dengan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, di negara Teluk, Oman.

    Pemimpin spiritual dan politik Iran, Ayatollah Khamenei sebelumnya telah menyatakan “Kami siap untuk berunding dengan AS, tetapi tidak secara langsung,” kata Presiden Iran, Massoud Pezeshkian pada Rabu, 9 April. “Kami tidak melakukan pembicaraan secara langsung, karena kami tidak mempercayai AS.”

    Presiden Pezeshkian dalam waktu bersamaan juga menegaskan, Ayatollah Khamenei tidak keberatan dengan keberadaan investor Amerika di Iran. “Yang kami tolak adalah konspirasi, upaya kudeta, dan kebijakan-kebijakan keliru yang mereka lakukan.” Menurut media Iran, Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr Albusaidi, juga diperkirakan akan berpartisipasi dalam perundingan ini.

    Pendekatan yang berjarak

    Presiden AS Donald Trump sebaliknya mengkonfirmasi, perundingan dengan Iran akan dilakukan secara langsung. Presiden Trump ingin mengupayakan kesepakatan dengan Teheran, untuk membatasi program nuklir Iran yang kontroversial. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah, yang juga teman lama Trump, Steve Witkoff, akan bertolak ke Oman untuk bertemu dengan delegasi Iran pada hari Sabtu.

    “Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mendapat kewenangan yang diperlukan, untuk mendorong inisiatif diplomasi saat berunding dengan AS,” kata Mostafa Najafi, pakar hubungan internasional dan strategi keamanan Iran di Teheran.

    Najafi menilai, perbedaan ekspektasi dan persepsi Iran dan AS adalah masalah inti dari perundingan ini, bukan apakah perundingan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

    “Iran ingin pembicaraan hanya berfokus pada program nuklir. Di sisi lain, Presiden Trump melalui suratnya kepada Teheran tidak hanya menyerukan pembatasan program nuklir dan rudal balistik, tetapi juga menuntut Iran untuk berhenti campur tangan dalam politik regional di timur tengah. Tuntutan-tuntutan ini jauh dari harapan Teheran,” tulis Najafi menjawab pertanyaan DW.

    Presiden AS Donald Trump menulis surat kepada para pemimpin spiritual dan politik Iran pada awal Maret, yang kemudian dibalas Iran di akhir Maret. Detil pertukaran pesan tersebut tidak diketahui publik. Trump mengatakan pada hari Senin lalu, Iran akan berada dalam “bahaya yang mematikan” jika perundingan gagal.

    Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi AS, NBC, akhir bulan lalu, Trump bahkan melontarkan ancaman: “Jika kesepakatan tidak tercapai, akan ada pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Sinyal yang saling bertentangan?

    “Tidak akan ada negosiasi pada hari Sabtu. Hanya akan ada pertemuan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce. Ia menekankan kepada pers pada 8 April bahwa Utusan Khusus AS Steve Witkoff akan menyampaikan pesan yang menentang program nuklir Iran.

    Apa yang diinginkan AS adalah “penghentian total” program nuklir Iran, mengutip pernyataan Mike Waltz, Penasihat Keamanan Nasional pemerintah AS, kepada stasiun TV CBS pada tanggal 23 Maret. Dari sudut pandang beberapa senator Partai Republik, seperti Tom Cotton dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ini berarti pelucutan senjata secara menyeluruh terhadap Iran, mencontoh Libya.

    Pada tahun 2003, di bawah pemerintahan Muammar al-Gaddafi, Libya memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan program nuklir juga rencana pengembangan senjata pemusnah massal. Sebagai imbalan, semua sanksi internasional dicabut, dan Libya kembali diintegrasikan ke dalam komunitas internasional.

    Meski AS menganggap Libya sebagai contoh positif perlucutan senjata secara damai, tidak sama halnya dengan Iran. Tergulingnya Gaddafi di tahun 2011 ditengah gelombang Revolusi Timur Tengah dan intervensi NATO, Iran melihat kasus Libya lebih sebagai sebuah peringatan.

    Steve Witkoff, di sisi lain, tampaknya mewakili posisi yang berbeda dan lebih diplomatis daripada Penasihat Keamanan Nasional pemerintah AS. Dia mengatakan tiga minggu yang lalu bahwa Presiden Trump, dalam sebuah surat kepada Ayatollah Ali Khamenei, mengusulkan untuk membuat program verifikasi untuk memastikan bahwa Iran tidak menggunakan bahan nuklir untuk tujuan militer.

    Witkoff menyatakan: “Kita harus membuat program verifikasi sehingga tidak ada yang perlu khawatir tentang kemungkinan Iran menggunakan material nuklirnya sebagai senjata.”

    Tidak ada bom nuklir

    Israel saat ini memandang program nuklir Iran sebagai ancaman terhadap eksistensinya. Para pemimpin Iran tidak mengakui Israel, dan secara terus menerus mengancam untuk menghancurkan Israel.

    “Kesepakatan yang baik harus menjamin keamanan Israel,” kata pakar Iran Arman Mahmoudian yang juga seorang dosen studi Timur Tengah di University of South Florida, menanggapi pertanyaan DW.

    Teheran secara resmi menekankan, program nuklirnya hanyalah untuk tujuan damai. Namun, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tetap khawatir. Menurut direktur jenderal IAEA Rafael Grossi, Iran terus melakukan pemerkayaan uranium, dalam skala yang jauh lebih besar dari negara non senjata atom lainnya.

    “Jika tekanan terhadap Iran terus meningkat, Teheran dapat kembali mempertimbangkan pentingnya untuk memiliki senjata nuklir,” demikian peringatan yang disampaikan Menteri Luar Negeri, Seyed Abbas Araghchi, Desember 2024 lalu. Meskipun negara ini memiliki teknologi untuk memproduksi senjata nuklir, sejauh ini Iran secara sadar memutuskan untuk tidak mengembangkannya.

    “Perundingan harus dilakukan sedemikian rupa, agar kemampuan Iran untuk membuat senjata nuklir dapat dicegah,” kata pakar Iran, Mahmoudian, seraya menambahkan: “Presiden Trump telah menekankan beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir bahwa Iran tidak diizinkan untuk memiliki senjata nuklir. Ini dapat menjadi sinyal, bahwa pembicaraan akan berfokus pada isu nuklir Iran. Sebaiknya pembicaraan turut membahas solusi teknis untuk hal tersebut.”

    “Perundingan ini tidak akan mudah,” Mahmoudian memperkirakan. Pihak Iran tetap menduga kuat, perundingan tersebut tidak akan berujung pada pencabutan sanksi. Dari sudut pandang Teheran, AS harus menjamin bahwa sanksi-sanksi tersebut akan dicabut secara permanen.

    Pada tahun 2015, Iran dan beberapa kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, menyepakati kesepakatan nuklir. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Iran berjanji untuk membatasi program nuklirnya secara signifikan, dengan imbalan pencabutan sanksi internasional. Namun, pada tahun 2018, pada masa jabatan pertamanya Presiden Trump secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut.

    Sebagai reaksinya, Iran mulai secara bertahap menjauhkan diri dari perjanjian nuklir tersebut, dan semakin dekat pada kemampuan membuat bom atom dibanding sebelumnya.

    Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman.

    Diadaptasi oleh: Sorta Lidia Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141: Delegasi AS dan Rusia Gelar Pembicaraan di Istanbul Besok – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141: Delegasi AS dan Rusia Gelar Pembicaraan di Istanbul Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.141 pada Rabu (9/4/2025).

    Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia dijadwalkan menggelar pembicaraan penting di Istanbul pada Kamis (10/4/2025), The Guardian melaporkan.

    Senat Amerika Serikat telah mengonfirmasi penunjukan Elbridge Colby sebagai penasihat kebijakan utama di Departemen Pertahanan (Pentagon).

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141:

    Pertemuan delegasi AS dan Rusia  bertujuan untuk membahas pemulihan beberapa operasi diplomatik yang telah dibatasi secara signifikan sejak invasi Rusia ke Ukraina.

    Konfirmasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS, sebagaimana dilansir oleh berbagai media internasional.

    Pembicaraan ini dipandang sebagai langkah awal untuk memperbaiki jalur komunikasi bilateral yang selama ini terganggu akibat ketegangan geopolitik.

    Sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022, hubungan diplomatik antara kedua negara semakin memburuk.

    Banyak staf kedutaan yang ditarik, serta sejumlah layanan konsuler penting terhenti atau dibatasi.

    Washington dan Moskow disebut akan fokus pada isu-isu teknis terkait operasional diplomatik, seperti pengelolaan visa, logistik diplomatik, serta penempatan staf yang tersisa di kedutaan besar masing-masing.

    Meski tidak mencakup negosiasi soal konflik Ukraina secara langsung, pertemuan ini tetap dinilai penting sebagai upaya membangun kembali jalur komunikasi dasar di tengah memanasnya hubungan kedua negara.

    Belum ada informasi resmi mengenai siapa saja pejabat tinggi yang akan hadir dalam pembicaraan tersebut.

    Analis menilai pertemuan ini mencerminkan adanya keinginan dari kedua pihak untuk menghindari keretakan total hubungan diplomatik, yang bisa berdampak lebih luas pada stabilitas global.

    Elbridge Colby Dikonfirmasi Jadi Penasihat Pentagon

    Senat AS telah mengonfirmasi penunjukan Elbridge Colby sebagai penasihat kebijakan utama di Departemen Pertahanan (Pentagon).

    Keputusan ini diambil meskipun sejumlah senator menyuarakan kekhawatiran atas pandangan kontroversial Colby terkait Rusia dan Presiden Vladimir Putin.

    Seperti dilaporkan sejumlah media AS, Colby sebelumnya sempat meragukan apakah Rusia benar-benar menginvasi Ukraina.

    Pernyataannya itu dianggap menggemakan narasi keliru yang disebarkan Kremlin.

    Dalam beberapa kesempatan, Colby menghindari menjawab langsung saat ditanya apakah ia meyakini bahwa Rusia telah menginvasi Ukraina.

    Namun, akhirnya ia mengakui bahwa invasi memang terjadi.

    Meski sikap awalnya menuai kritik, Colby tetap mendapat konfirmasi dari mayoritas anggota Senat untuk menduduki posisi strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional.

    Penunjukan ini dinilai sensitif, mengingat ketegangan global yang masih berlangsung akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022.

    Para pengamat menilai bahwa posisi Colby ke depan akan diawasi ketat, terutama dalam menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan agresi militer dan keamanan global.

    Rusia Klaim Kuasai Hampir Seluruh Wilayah Kursk Barat

    Rusia mengklaim hampir sepenuhnya merebut kembali kendali atas wilayah Kursk barat, menyusul pengusiran pasukan Ukraina dari salah satu benteng terakhir mereka di kawasan tersebut.

    Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilaporkan sejumlah media internasional.

    Dalam sebuah video yang dirilis oleh kementerian, ditampilkan momen yang mereka klaim sebagai perebutan kembali permukiman Guyevo.

    Video tersebut disertai musik dramatis dan memperlihatkan kepulan asap dari bangunan-bangunan yang hancur.

    Salah satu adegan menunjukkan seorang tentara Rusia mengibarkan bendera dari jendela gereja Ortodoks yang rusak berat.

    Pasukan Rusia juga terlihat melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah, untuk memastikan tidak ada tentara Ukraina yang masih bersembunyi di area tersebut.

    Ukraina Belum Beri Tanggapan soal Rusia Kuasai Kursk

    Hingga kini, pihak Ukraina belum memberikan komentar resmi atas klaim terbaru dari Rusia.

    Namun dalam pernyataan terpisah, Staf Umum Ukraina mengatakan bahwa angkatan udara mereka telah melancarkan serangan terhadap kompleks hanggar dan bangunan militer di wilayah yang sama.

    Fasilitas tersebut disebut digunakan oleh operator drone dan teknisi perawatan militer Rusia.

    Perebutan wilayah Kursk barat ini menjadi bagian dari dinamika terbaru di garis depan pertempuran antara kedua negara yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

    Masing-masing pihak terus saling melancarkan klaim dan serangan untuk menunjukkan dominasi militer mereka di wilayah perbatasan.

    Serangan Drone Besar-Besaran Rusia di Dnipro dan Kharkiv Lukai Belasan Warga Sipil

    Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran menggunakan pesawat nirawak (drone) ke sejumlah kota di Ukraina, termasuk Dnipro dan Kharkiv, pada Selasa (8/4/2025) malam.

    Serangan tersebut menyebabkan kebakaran besar, kerusakan infrastruktur dan melukai sedikitnya 17 warga sipil, menurut laporan pejabat daerah yang dikutip oleh Reuters.

    Di Kota Dnipro, serangan memicu kobaran api yang menghanguskan rumah-rumah dan kendaraan warga.

    Sebanyak 14 orang dilaporkan terluka, ungkap Gubernur Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, melalui kanal resmi Telegram-nya.

    Sementara itu, di Kota Kharkiv, serangan serupa juga menyebabkan kerusakan dan korban luka, meskipun belum dirinci jumlah pasti korban di wilayah tersebut.

    Di bagian timur Ukraina, wilayah Donetsk—yang telah menjadi garis depan konflik sepanjang 1.000 km selama lebih dari tiga tahun terakhir—juga dilanda serangan.

    Kawasan permukiman di Kramatorsk menjadi sasaran dan pejabat setempat menyebutkan bahwa sejumlah warga mengalami luka akibat serangan itu.

    Serangan terbaru ini menambah daftar panjang serangan udara yang menargetkan wilayah sipil di Ukraina, memperlihatkan eskalasi berkelanjutan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

    Ukraina Tembak Jatuh 32 Drone Shahed Rusia dalam Serangan Udara Besar-Besaran

    Pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menangkis serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Rusia pada Rabu (9/4/2025) dini hari, Suspilne melaporkan.

    Dilaporkan oleh Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, total sebanyak 32 drone serang Shahed buatan Iran berhasil ditembak jatuh dalam serangan yang terjadi Selasa (8/4/2025) mulai pukul 20.00 malam waktu setempat.

    Dalam total serangan tersebut, Rusia mengerahkan 55 drone tempur Shahed dan sejumlah drone simulator dari beberapa lokasi, termasuk Kursk, Millerovo, dan Primorsko-Akhtarsk di Rusia, serta Chauda di wilayah Krimea.

    Selain yang berhasil dihancurkan, 8 drone lainnya dinyatakan hilang di lapangan, tanpa menimbulkan dampak tambahan.

    Pihak Ukraina menyatakan serangan ini berhasil ditangkis berkat kombinasi kekuatan dari pasukan udara, rudal antipesawat, unit perang elektronik, dan tim penembak bergerak dari Pasukan Pertahanan Ukraina.

    “Hingga pukul 08.30 pagi, penembakan jatuh 32 UAV serang Shahed telah dikonfirmasi di wilayah utara dan timur Ukraina,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan Angkatan Udara.

    Wilayah yang terdampak serangan terutama adalah Kharkiv dan Dnipropetrovsk, dua kawasan strategis yang selama ini kerap menjadi sasaran dalam konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Perang Intelijen AS Vs China: Amerika Larang Diplomatnya Berhubungan Intim dengan Warga Tiongkok – Halaman all

    Perang Intelijen AS Vs China: Amerika Larang Diplomatnya Berhubungan Intim dengan Warga Tiongkok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan kebijakan baru yang melarang diplomat, anggota keluarga mereka, dan kontraktor yang memiliki izin keamanan di Tiongkok untuk menjalin hubungan romantis atau seksual dengan warga negara tersebut.

    Kebijakan ini mulai berlaku pada Januari 2025 dan diterapkan oleh mantan Duta Besar AS, Nicholas Burns, untuk personel di Kedutaan Besar AS di Beijing serta konsulat-konsulat di Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Wuhan, dan Hong Kong.

    Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran mengenai spionase, terutama terkait dengan taktik yang dikenal sebagai “honey trap”.

    Ini adalah istilah untuk menggambarkan usaha intelijen Tiongkok dapat memanfaatkan hubungan pribadi untuk mengakses informasi sensitif.

    Kekhawatiran ini mencuat setelah laporan Axios pada tahun 2020 mengenai Fang Fang, seorang yang diduga operatif Tiongkok yang menjalin hubungan dengan politisi Amerika, termasuk mantan Anggota Kongres Eric Swalwell.

    Meskipun tidak ada bukti spionase yang dikonfirmasi, upaya penggalangan dana dan jaringan Fang menimbulkan alarm mengenai potensi taktik honey trap yang menargetkan tokoh politik yang sedang naik daun.

    Honeypot: Penipuan Melalui Rayuan

    Taktik perangkap madu, yang sering disebut operasi “honeypot” dalam lingkaran spionase dan intelijen, melibatkan penggunaan daya tarik romantis atau seksual untuk memanipulasi, mengkompromikan, atau mengekstrak informasi dari target.

    Strategi kuno ini mengeksploitasi kerentanan, hasrat, kesepian, atau kepercayaan manusia untuk mencapai tujuan mulai dari spionase hingga keuntungan pribadi. 

    Meskipun umumnya dikaitkan dengan badan intelijen, perangkap madu juga digunakan dalam spionase perusahaan, skema kriminal, dan konflik interpersonal.

    Perangkap Madu: Perangkap madu adalah bentuk rekayasa sosial di mana seorang operator, yang sering disebut sebagai “burung layang-layang” (perempuan) atau “gagak” (laki-laki) dalam terminologi spionase, menggunakan pesona, rayuan, atau janji romantis untuk menjerat target.

    Tujuannya biasanya untuk mengekstrak informasi sensitif, mengkompromikan reputasi target, atau memanipulasi tindakan mereka. 

    Taktik ini mengandalkan terciptanya hubungan emosional atau fisik yang mengaburkan penilaian target, sehingga mereka lebih mungkin membocorkan rahasia atau bertindak melawan kepentingan mereka. 

    Perangkap madu efektif karena memanfaatkan emosi manusia yang universal.

    Target mungkin menurunkan kewaspadaan mereka di hadapan seseorang yang mereka anggap menarik atau dapat dipercaya, terutama jika mereka merasa terisolasi atau diremehkan. 

    Operator sering menyesuaikan pendekatan mereka dengan kepribadian, preferensi, atau kerentanan target, sehingga penipuan menjadi sangat personal. 

    Personalisasi ini dapat membuat pengkhianatan menjadi lebih menghancurkan, karena target mungkin merasakan kehilangan dan pengkhianatan yang mendalam begitu mereka menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi.

    Mekanisme Perangkap Madu: Perangkap madu yang berhasil memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. 

    Teknologi telah memodernisasi perangkap madu, dengan operator menggunakan media sosial, aplikasi kencan, dan pesan terenkripsi untuk memikat target. 

    Perangkap madu daring dapat dilakukan dari jarak jauh, mengurangi kebutuhan akan pertemuan fisik sambil tetap menjaga anonimitas. 

    Proses ini biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:-

    Pemilihan Target: Operator mengidentifikasi target dengan akses ke informasi atau pengaruh yang berharga. Ini bisa jadi pejabat pemerintah, eksekutif perusahaan, atau bahkan karyawan tingkat rendah dengan pengetahuan orang dalam.

    Profiling: Agen mengumpulkan informasi intelijen tentang kepribadian, kebiasaan, dan kelemahan target. Apakah mereka kesepian? Rentan terhadap sanjungan? Tertarik pada tipe orang tertentu? Informasi ini membentuk pendekatan.

    Kontak Awal: Agen merekayasa pertemuan yang tampaknya kebetulan, seperti pertemuan di acara sosial, konferensi, atau platform daring. Interaksi terasa alami untuk menghindari kecurigaan.

    Membangun Hubungan: Seiring waktu, agen membangun kepercayaan melalui minat yang sama, sanjungan, atau pendekatan romantis. Fase ini mungkin melibatkan beberapa pertemuan untuk memperdalam hubungan emosional.

    Eksploitasi: Setelah kepercayaan terbentuk, agen mengekstrak informasi, memanipulasi keputusan target, atau menciptakan situasi yang membahayakan (misalnya, merekam momen intim untuk pemerasan).

    Strategi Keluar: Agen melepaskan diri tanpa menimbulkan kecurigaan, sering kali membuat target tidak menyadari bahwa mereka dimanipulasi.

    Terbaru sejak era Perang Dingin

    Sebelumnya, personel AS diwajibkan melaporkan kontak intim dengan warga negara Tiongkok, dan beberapa lembaga telah memberlakukan batasan.

    Namun, larangan menyeluruh seperti ini belum pernah terlihat sejak kebijakan era Perang Dingin yang menargetkan warga negara Soviet dan Tiongkok.

    Versi terbatas dari aturan tersebut yang diperkenalkan pada musim panas lalu hanya melarang hubungan dengan warga negara Tiongkok yang bekerja sebagai staf pendukung di misi AS.

    Kebijakan baru ini memperluas larangan tersebut ke semua warga negara Tiongkok di Tiongkok, meskipun pengecualian dapat diminta untuk hubungan yang sudah ada sebelumnya.

    Jika permohonan pengecualian ditolak, individu harus mengakhiri hubungan tersebut atau meninggalkan pos mereka.

    Pelanggar dapat menghadapi pengusiran segera dari Tiongkok, yang dapat mengganggu operasi diplomatik dan memperburuk hubungan AS-Tiongkok.

    Kebijakan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara AS dan Tiongkok, dengan Washington mengutip risiko keamanan nasional, sementara beberapa kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini melanggar kebebasan pribadi.

    Departemen Luar Negeri AS belum merinci penegakan kebijakan ini atau definisi tepat dari hubungan yang dilarang, yang memicu perdebatan tentang cakupan dan implikasinya.

    Larangan ini dapat memperburuk hubungan AS-Tiongkok dan mempersulit upaya diplomatik, terutama jika pejabat Tiongkok melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka.

    Kebijakan ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang potensi penyalahgunaan hubungan pribadi dalam konteks spionase, yang telah menjadi alat yang digunakan dalam berbagai skenario, dari konflik internasional hingga skandal korporat.

    Perang Pengaruh AS Vs China di Asia Barat

    Dalam dekade terakhir, China telah memperkuat kehadirannya di kawasan Teluk Persia, menjadikannya mitra dagang utama, pengimpor energi, dan pengembang infrastruktur.

    Wilayah Asia Barat menjadi jembatan vital antara Asia dan Eropa, terutama dalam konteks Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) yang bernilai triliunan dollar.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping merupakan dua tokoh kunci dalam dinamika ini.

    Dalam dua bulan pertama masa jabatannya, Trump telah menandatangani sejumlah perintah eksekutif yang memprioritaskan industri domestik, menerapkan tarif pada berbagai impor asing, serta menghidupkan kembali doktrin “Amerika Pertama”.

    Dokumen rahasia yang bocor, Interim National Strategic Defense Guidance, menunjukkan bahwa AS mengadopsi sikap yang lebih hawkish terhadap China.

    Menurut Menteri Pertahanan Pete Hegseth, potensi konflik dengan China terkait Taiwan menjadi prioritas utama, sementara ancaman dari negara lain seperti Iran dan Rusia diakui, namun fokus utama tetap pada China.

    AS meningkatkan tekanan terhadap sekutunya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, terutama di Eropa, Asia Barat, dan Asia Timur.

    Kampanye maksimum tekanan terhadap Iran bertujuan untuk melemahkan Teheran dan mengganggu ekspor minyak Iran ke China, yang merupakan langkah strategis untuk mengurangi pengaruh Beijing di kawasan tersebut.

    Dr Naser al-Tamimi, seorang ekonom politik yang berbasis di Inggris, menyatakan bahwa Washington kemungkinan akan meningkatkan tekanan pada negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk menjauh dari Beijing. “Mereka akan menggunakan alat transaksional yang tegas untuk mencapai ini,” ungkapnya.

    Meskipun AS berusaha untuk mempengaruhi negara-negara Teluk, monarki di kawasan tersebut telah terbukti cerdik dalam mengelola hubungan mereka.

    Pada tahun 2023, China menjadi mitra dagang utama bagi sebagian besar negara di Asia Barat dan Afrika Utara, dengan perdagangan antara China dan kawasan tersebut meningkat hampir dua kali lipat dari 262,5 miliar dollar AS pada 2017 menjadi lebih dari 507 miliar dollar AS pada 2022.

    Meskipun China memiliki pengaruh terbatas atas keputusan strategis Riyadh, Beijing diperkirakan akan menggunakan alat ekonomi untuk memitigasi dampak dari kesepakatan AS-Saudi yang dapat mengancam kepentingannya, terutama di bidang teknologi.

    Selain itu, China menunjukkan ketidakpuasan terhadap kerangka militer yang dipimpin AS, seperti NATO Arab-Israel, dan akan mencari alternatif kreatif untuk memperkuat perannya di kawasan tersebut.

    Dengan ketegangan yang terus meningkat antara AS dan China, masa depan hubungan internasional di Asia Barat akan menjadi semakin kompleks dan penuh tantangan.

  • AS Gunakan AI untuk Deportasi Mahasiswa Asing Pro Palestina dan Pro Hamas, Abed Ayoub: Berlebihan – Halaman all

    AS Gunakan AI untuk Deportasi Mahasiswa Asing Pro Palestina dan Pro Hamas, Abed Ayoub: Berlebihan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan mahasiswa telah menerima email yang menyatakan bahwa visa F1, M1, dan J1 mereka telah dibatalkan dan mereka harus mendeportasi diri mereka sendiri.

    Hal ini terjadi saat pemerintahan Trump menindak tegas aktivisme pro-Palestina dan aktivitas anti-Semit di kampus-kampus universitas.

    Pemerintah AS menggunakan teknologi AI untuk mengidentifikasi dan mendeportasi mahasiswa asing yang “tampaknya mendukung” Hamas dan kelompok lainnya.

    Program untuk memata-matai mahasiswa internasional dengan teknologi AI tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, kata pejabat senior Departemen Luar Negeri kepada Axios.

    Lebih dari 300 mahasiswa internasional di AS telah dicabut visanya dalam waktu tiga minggu sejak inisiatif Departemen Luar Negeri tersebut.

    Times of India mengatakan bahwa mahasiswa internasional menerima email yang menyatakan bahwa visa mereka telah dibatalkan, dan meminta mereka untuk mendeportasi diri menggunakan Aplikasi Rumah CBP.

    “Pada suatu saat, saya harap kita kehabisan karena kita telah menyingkirkan mereka semua,” kata Rubio pada tanggal 27 Maret.

    “Namun, kita mencari orang-orang gila yang merusak segalanya setiap hari.”

    Ia menambahkan, “Ngomong-ngomong, saya mendorong setiap negara untuk melakukan itu, karena menurut saya sangat gila mengundang mahasiswa ke negara Anda yang datang ke kampus Anda dan mengacaukannya”, menurut laporan New York Times.

    Secara total, menurut Laporan Pintu Terbuka 2024, AS menampung rekor 1,1 juta mahasiswa internasional pada tahun akademik 2023-24, dengan lebih dari 330.000 dari India.

    Visa F1 diperuntukkan bagi mahasiswa akademis, M1 untuk mahasiswa kejuruan, dan J1 untuk pengunjung pertukaran ke AS.

    Akun media sosial sedang dipindai untuk mencari bukti dugaan simpati yang diungkapkan setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 , Axios melaporkan.

    Seorang pengacara imigrasi mengatakan kepada The Times of India bahwa email tersebut tidak hanya dikirimkan kepada mahasiswa internasional yang berpartisipasi secara fisik dalam protes kampus tetapi juga mereka yang mungkin saja membagikan atau menyukai unggahan yang dianggap “anti-nasional”.

    Pengiriman email deportasi mandiri kepada mahasiswa internasional meningkat setelah adanya arahan internal pada tanggal 25 Maret oleh Rubio, yang mengarahkan peninjauan wajib atas akun media sosial mahasiswa asing di AS dan juga pelamar, kata pengacara imigrasi kepada TOI.

    Pindai Media Sosial

    TRUMP BATALKAN VISA – Momen Donald Trump menandatangai sejumlah perintah eksekutif baru pada hari Senin (27/1/2025). Pada hari Rabu (30/1/2025) Trump mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan visa studi bagi staf akademisi atau mahasiswa asing yang terlibat dalam unjuk rasa Pro-Palestina (Tangkap Layar Youtube/ Straight Arrow News)

    Sebagai bagian dari upaya ini, peninjauan dengan bantuan AI telah dan sedang dilakukan pada ribuan akun media sosial pemegang visa pelajar, yang secara signifikan memperketat pengawasan pemerintah terhadap warga negara asing.

    Hal ini terjadi karena di AS, berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan tahun 1952, Menteri Luar Negeri memiliki wewenang untuk mencabut visa orang asing yang dianggap sebagai ancaman.

    Jika ditemukan “informasi yang merendahkan”, Unit Pencegahan Penipuan akan mengambil tangkapan layar apabila pelamar mengubah kehadiran daring mereka. Bahkan tanpa konten yang bermasalah, catatan tempat peninjauan dilakukan harus dinyatakan dalam catatan, tambah laporan TOI.

    Pihak berwenang juga memeriksa basis data internal untuk mengidentifikasi pemegang visa yang ditangkap tetapi tetap berada di AS di bawah pemerintahan Biden sebelumnya.

    Dalam pemberitahuan pencabutan visa, Departemen Luar Negeri AS memberi tahu mahasiswa bahwa, tanpa status imigrasi yang sah, mahasiswa tersebut mungkin akan ditahan, atau harus membayar denda atau tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan visa. Paspor AS mereka harus diserahkan ke kedutaan AS untuk pembatalan visa secara fisik.

    Namun, kebijakan saat ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya mengenai pencabutan visa bagi pelajar, di mana pelajar F-1 dan J-1 memegang visa hingga “Duration of Status” (D/S), yang sering tercantum pada Catatan Kedatangan/Keberangkatan I-94, yang berarti mereka dapat tinggal di AS selama memiliki status visa terkini dan dokumen terkait. Di bawah pemerintahan Trump, pelajar mengalami pencabutan visa dan pengusiran langsung dari AS.

    Sejak Oktober 2023, pejabat federal telah memindai profil 100.000 individu dalam Sistem Pertukaran Pelajar Pengunjung untuk menentukan apakah ada visa yang dicabut karena partisipasi dalam protes, penangguhan, atau penangkapan.

    Setelah diberitahu tentang penangguhan atau penangkapan, petugas konsuler memutuskan pencabutan visa.

    “Kami benar-benar tidak menemukan pencabutan visa sama sekali selama pemerintahan Biden,” kata seorang pejabat kepada Axios, yang menyebutnya sebagai “sikap menutup mata terhadap penegakan hukum”.

    Marco Rubio telah mendorong pencabutan visa tersebut hanya delapan hari setelah serangan 7 Oktober, dengan menyatakan, “Kami melihat orang-orang berbaris di universitas-universitas kami dan di jalan-jalan negara kami…menyerukan Intifada, merayakan apa yang telah dilakukan Hamas… Orang-orang itu harus pergi.”

    Donald Trump menyuarakan sikap ini pada tanggal 30 Januari: “Kepada semua penduduk asing yang bergabung dalam protes pro-jihadis, kami memberi peringatan. Kami akan menemukan Anda, dan kami akan mendeportasi Anda.”

    Perintah eksekutif yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari juga merujuk pada warga negara asing yang “mengancam keamanan nasional dan menganut ideologi kebencian.”

    Di tengah tindakan keras ini, beberapa organisasi mahasiswa di AS mulai merasa khawatir.

    “Hal ini seharusnya membuat semua warga Amerika waspada. Ini adalah masalah Amandemen Pertama dan kebebasan berbicara, dan pemerintah akan bertindak berlebihan,” kata Abed Ayoub, kepala Komite Antidiskriminasi Amerika-Arab.

    “Orang Amerika tidak akan menyukai ini. Mereka akan menganggapnya sebagai pengorbanan hak kebebasan berbicara demi negara asing.”