Kementrian Lembaga: Densus 88

  • Debat Pilkada Kudus Diwarnai Kericuhan, Satu Pendukung Paslon Terluka Lemparan Botol

    Debat Pilkada Kudus Diwarnai Kericuhan, Satu Pendukung Paslon Terluka Lemparan Botol

    Dalam debat yang berlangsung empat sesi tersebut, ada salah satu persoalan yang menarik dan unik untuk disimak. Yakni terkait aksi penangkapan salah seorang warga Kudus terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri belum lama ini.

    Dalam sesi pertanyaan yang disampaikan panelis, mencuatnya persoalan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kudus masih saja menjadi tempat lalu lintas pelaku aksi terorisme di Indonesia.

    Panelis pun mempertanyakan bagaimana langkah kedua Paslon dalam upaya mencegah agar tidak ada lagi warga Kudus yang terlibat dalam jaringan terorisme.

    Mendapat giliran pertama merespon pertanyaan panelis, namun jawaban mengejutkan dan unik dilontarkan Cawabup Bellinda Sabrina Putri dari Paslon Nomor Urut 1.

    Bellinda mengatakan, bahwa terorisme adalah output atau aksi yang dilakukan oleh orang orang yang berpaham radikalisme. Untuk mencegah aksi terosrime dengan cara menbendung orang-orang yang beridelogi radikalisme itu.

    “Untuk membendung radikalisme caranya dari ,lingkungan kita utama keluarga dan orang tua, pendidikan informal dan sekolah dan guru. Jadi disini pemerintah perlu bekerja sama dengan guru di negeri dan swasta untuk menanggulanginya,” ujar Bellinda.

    Namun jika guru diberikan beban tambahan untuk ikut menanggulangi pencegahan aksi terorisme di sekolah, Bellinda berharap, kesejahteraan guru ditingkatkan lebih dahulu.

    “Jika nantinya kesejahteraan guru cukup, maka peran guru dapat maksimal dalam menanggulangi hal itu (aksi terorisme). Selain itu, perlunya pemerintah membentuk ekosistem positif di lingkungan social di Kudus,” imbuh Cawabup berusia 25 tahun yang berlatar belakang Sarjana Kedokteran ini dengan nada optimis.

    Berbeda dengan pandangan Paslon 01, Cawabup Mahawih dari Paslon 02 merespons bahwa penanganan persoalan terorisme membutuhkan peran semuanya tidak hanya peran pemerintah saja. Namun dibutuhkan terutama peran pentahelix dengan penanganan terpadu.

    “Memang faktanya aksi terorisme dan radikalisme marak. Persoalan-persoalan yang ada di Kudus itu komplek, sehingga perlu adanya penumbuhan wawasan kebangsaan, pembinaan dan edukasi organisasi kemasyarakatan pemuda di Kudus secara massif,” ujar Mawahib.

    Selain itu, kata Mawahib, pencegahan dilakukan sejak usia dini melalui lembaga lembaga pendidikan. Selain itu perlunya mendukung putra local Kudus yakni Abdul Mu’ti yang ditunjuk sebagai Menteri Pendikan Dasar dan Menengah, untuk mengembalikan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah.

    ( Arief Pramono)

  • Densus 88 Tangkap 181 Tersangka Terorisme

    Densus 88 Tangkap 181 Tersangka Terorisme

    Jakarta, Beritasatu.com – Densus 88 Antiteror berkolaborasi dengan Brimob Polri menangkap 181 tersangka kasus terorisme selama 2023 sampai 13 November 2024. Penangkapan ini bagian dari upaya pencegahan terhadap serangan teroris.

    Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri syukuran HUT ke-79 Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024).

    Listyo menyampaikan, presiden memerintahkan tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun dalam penanganan terorisme. “Atau biasa yang kita kenal zero attack (tanpa serangan terbuka),” katanya seperti dikutip dari Antara.

  • 1
                    
                        Bantah Jaksa Agung, Dankorbrimob: Enggak Ada Brimob Kepung Kejagung, "Framing" Saja
                        Nasional

    1 Bantah Jaksa Agung, Dankorbrimob: Enggak Ada Brimob Kepung Kejagung, "Framing" Saja Nasional

    Bantah Jaksa Agung, Dankorbrimob: Enggak Ada Brimob Kepung Kejagung, “Framing” Saja
    Tim Redaksi
     
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Komjen Imam Widodo membantah Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pengepungan Gedung Kejagung oleh Brimob Polri.
    Imam menyebut tidak ada pengepungan yang dilakukan oleh Brimob. Imam menyebut Brimob hanya di-
    framing
    .
    “Enggak ada.
    Framing
    saja. Enggak ada,” ujar Imam di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11/2024).
    Imam menjelaskan, tidak ada yang superior dalam Republik Indonesia ini.
    Menurutnya, semua kementerian/lembaga harus saling memperkuat.
    “Jadi kita ini sama dalam republik tercinta ini. Tidak ada yang superior, tapi kita saling menguatkan. Yang menjadi prioritas daripada bangsa ini semua kementerian/lembaga ini saling memperkuat. Itu saja sebenarnya. Jadi tidak ada namanya kita yang… Itu adalah
    framing
    sajalah,” jelasnya.
    Saat ditanya mengenai apakah ada Brimob yang disanksi, Imam justru bertanya balik.
    Dia kembali mengingatkan bahwa Brimob hanya di-
    framing
     oleh Jaksa Agung.
    “Sanksi yang gimana ya? Nanti mungkin… Itu
    framing
    saja. Sebabnya tidak ada yang lain-lain. Itu saja,” kata Imam.
    “Enggak ada ya. Brimob ini kan kepolisian. Kita ini tidak berdiri sendiri. Tapi kita bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi apa yang menjadi statement Bapak Kapolri ya itu yang akan kita laksanakan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa ada oknum anggota Brimob yang terlibat dalam pengepungan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) saat pengusutan kasus korupsi timah.
    Pernyataan ini disampaikan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, menjawab pertanyaan anggota Komisi III Benny K Harman yang meminta kejelasan mengenai insiden tersebut.
    “Pengepungan Kejaksaan Agung dilakukan, jujur saja, dilakukan oleh oknum Brimob,” ujar Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (13/11/2024).
    Ia menambahkan, pihaknya telah menyerahkan oknum Brimob yang terlibat kepada Mabes Polri dan tidak lagi memantau perkembangan kasus tersebut.
    Dalam rapat itu, Benny K Harman meminta penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi pada saat itu.
    Benny juga mengingatkan tentang insiden penguntitan yang melibatkan dua anggota Densus 88 terhadap Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ariansyah di sebuah restoran di Cipete, Jakarta Selatan, pada 19 Mei 2024.
    “Kami mohon penjelasan yang pertama adalah kalau bisa kami dijelaskan apa ceritanya kantor Kejaksaan Agung itu dikepung oleh pasukan coklat. Coklat atau Brimob? Sampai saat ini belum ada penjelasan, hanya muncul berita di publik kemudian bersalaman lalu selesai. Tapi apa peristiwa sesungguhnya publik ingin mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya,” ungkap Benny.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lapas Tulungagung Terima 2 Napi Teroris dari Rutan Mako Brimob Cikeas

    Lapas Tulungagung Terima 2 Napi Teroris dari Rutan Mako Brimob Cikeas

    Tulungagung (beritajatim.com) – Dua narapidana kasus terorisme dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II B Tulungagung. Keduanya merupakan pindahan dari Rutan Mako Brimob Cikeas.

    Napiter berinisial GDR dan M ini dipindahkan untuk menjalani sisa masa hukuman atas keterlibatan mereka dalam jaringan terorisme. Mereka telah divonis 3 tahun penjara oleh pengadilan.

    Kepala Lapas Kelas II B Tulungagung, R Budiman Priyatna Kusumah mengatakan kedua napiter tersebut diterima pada Kamis (7/11/2024) lalu. Proses pemindahan napiter ini juga mendapat pengawalan ketat Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    “Kedua narapidana kasus terorisme diserahkan BNPT pada Kamis (7/11/2024), dan kami telah menjalankan seluruh prosedur standar dalam menerima kedua napiter tersebut,” ujarnya, pada Minggu (10/11/2024).

    Kedua napiter ini dipindahkan untuk menjalani sisa masa hukuman atas keterlibatan mereka dalam jaringan terorisme. GDR merupakan napiter terkait dengan Negara Islam Indonesia (NII) sedangkan M diidentifikasikan sebagai napiter anggota Jemaah Islamiyah (JI). Keduanya telah divonis tiga tahun penjara oleh pengadilan.

    “Kami melakukan penggeledahan pada badan dan barang bawaan mereka, memeriksa kesehatan, serta memastikan semua dokumen lengkap,” ujar Budiman.

    Selama berada di Lapas Tulungagung, kedua napiter ini akan menjalani program pembinaan khusus. Program pembinaan ini meliputi pelatihan keterampilan dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi sosial.

    “Kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung rehabilitasi mereka agar bisa kembali menjadi warga negara yang baik. Melalui program pembinaan ini, harapannya adalah para napiter dapat berubah dan dapat diterima di masyarakat saat masa hukuman selesai,” pungkasnya. [nm/but]

  • Polri ungkap identitas tiga terduga teroris yang ditangkap di Jateng

    Polri ungkap identitas tiga terduga teroris yang ditangkap di Jateng

    “Ketiganya merupakan anggota kelompok Anshor Daulah wilayah Jawa Tengah. Para pelaku diketahui memiliki rencana untuk melakukan aksi teror serta menyebarkan narasi provokasi dan propaganda di media sosial untuk melakukan aksi teror,”Jakarta (ANTARA) – Polri melalui Densus 88 Antiteror Polri mengungkapkan identitas tiga orang terduga teroris yang ditangkap pada Senin (4/11) kemarin di Jawa Tengah.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa ketiga terduga teroris tersebut berinisial BI, ST, dan SQ. Ketiganya merupakan anggota kelompok Anshor Daulah wilayah Jawa Tengah.

    Ia mengatakan, tiga terduga teroris tersebut ditangkap di tiga kabupaten yang berbeda di Jawa Tengah. Tersangka BI ditangkap di Kabupaten Kudus, tersangka ST diamankan di Kabupaten Demak, dan tersangka SQ dibekuk di Kabupaten Karanganyar.

    “Ketiganya merupakan anggota kelompok Anshor Daulah wilayah Jawa Tengah. Para pelaku diketahui memiliki rencana untuk melakukan aksi teror serta menyebarkan narasi provokasi dan propaganda di media sosial untuk melakukan aksi teror,” ucapnya.

    Ketiga pelaku tersebut memiliki keterlibatan masing-masing. Keterlibatan tersangka BI adalah memiliki rencana untuk melakukan aksi teror. Sementara itu, tersangka SQ bertindak sebagai pemberi ideologi di kajian kecil kelompok Anshor Daulah Jawa Tengah dan melakukan provokasi serta propaganda untuk melakukan aksi teror. Sedangkan keterlibatan tersangka SQ adalah aktif mengunggah narasi propaganda terkait Daulah dan memprovokasi untuk melakukan aksi teror di media sosial.

    Trunoyudo mengungkapkan bahwa selain melakukan penegakan hukum, Densus 88 juga mengamankan sejumlah barang bukti dari para tersangka.

    Barang bukti yang berhasil disita diantaranya adalah 20 senjata tajam yang terdiri dari sembilan pisau dan 11 parang, satu buah busur dan tujuh anak panah, 30 buku yang mengarah pada radikalisme atau terorisme, satu buah tablet, dua unit ponsel, dan tiga buah spanduk Jamaah Anshorut Daulah (JAD).

    Ia menegaskan bahwa sesuai keputusan pengadilan, organisasi ini adalah kelompok terorisme. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar semakin waspada dan tidak mengikuti kelompok yang akan mengajarkan paham-paham radikalisme.

    Terlebih, dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88, hal ini membuktikan bahwa kelompok Anshor Daulah maupun JAD secara sistemis melakukan perekrutan dan memberikan pemahaman yang keliru kepada masyarakat.

    “Masyarakat hendaknya waspada dan mampu memilah agar tidak terpengaruh oleh propaganda di media sosial,” pungkasnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Densus 88 Tangkap 3 Terduga Teroris di Jateng

    Densus 88 Tangkap 3 Terduga Teroris di Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA — Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-teror Polri menangkap 3 terduga teroris di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng).

    Juru Bicara Densus 88, Kombes Pol Aswin Siregar mengemukakan bahwa 3 terduga teroris sekaligus tersangka itu merupakan anggota atau jaringan dari kelompok Jemaah Anshorut Daulah (AD).

    “Dilaksanakan penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap 3 tersangka kelompok Anshor Daulah di wilayah Jawa Tengah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

    Dia menambahkan, tiga tersangka ini berinisial BI, ST dan SG. Ketiganya diduga berperan melakukan provokasi dan propaganda terkait teror.

    Khusus, BI disebut akan melaksanakan aksi teror dan ST didapuk sebagai ideolog di kajian kecil kelompok Anshorut Daulah Jawa Tengah.

    “Pelaku diketahui memiliki rencana untuk melakukan aksi teror, serta menyebarkan narasi provokasi dan propaganda di media sosial untuk melakukan aksi teror,” tambahnya.

    Dalam penangankapan ini, turut disita 20 senjata tajam, satu busur dan tujuh anak panah, tiga spanduk hingga 30 buku yang berisi berisi tentang jihad yang mengarah ke radikalisme.

    “Penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa kelompok teror secara sistemis berupaya melakukan perekrutan dan menanamkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat,” pungkasnya.

  • Densus 88 Polri Tangkap 3 Terduga Teroris di Jateng

    Densus 88 Polri Tangkap 3 Terduga Teroris di Jateng

    Jakarta

    Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga terduga teroris di Jawa Tengah. Pelaku ditangkap di tiga lokasi berbeda.

    Dilansir detikJateng, Senin (4/11/2024), satu pria ditangkap di daerah Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Demak. Kemudian satu pria ditangkap di Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kudus. Kemudian satu pria lainnya ditangkap di wilayah Solo.

    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, membenarkan informasi tersebut. Dia menegaskan penangkapan ditangani Densus 88 Antiteror.

    “Betul, tiga orang terduga teroris (ditangkap) oleh Densus 88 Mabes Polri. Lokasi penangkapan di Kudus, Demak, dan Solo,” kata Artanto saat dihubungi.

    Artanto menegaskan penanganan dilakukan oleh Densus 88. Untuk informasi berikutnya disampaikan Densus 88 Antiteror.

    “Nanti yang menerangkan dari Densus 88. Kalau kronologisnya saya kurang 86, tapi penangkapan dalam satu hari (Senin),” ujarnya.

    (lir/maa)

  • Heboh Densus 88 Tangkap Tukang Ojek Diduga Teroris di Kudus

    Heboh Densus 88 Tangkap Tukang Ojek Diduga Teroris di Kudus

    Di sisi lain, Selamet, salah seorang tetangga terduga teroris juga mengaku tidak mengetahui adanya penangkapan yang dilakukan Tim Densus 88 Mabes Polri.

    Sebab saat dilakukan penangkapan terhadap terduga yang rumahnya berada persis di depan rumahnya, Slamet sedang bekerja.

    Selamet menyebut bahwa terduga teroris tersebut dalam kesehariannya kepada warga lain sangat tertutup dan jarang berinteraksi.

    “Orangnya kelihatannya baik. Namun kalau ada acara tahlilan juga tidak pernah ikut dan juga tidak pernah beribadah di musala dan masjid di kampung kami,” tutur Selamet didampingi istrinya.

    Selamet menambahkan, terduga teroris tersebut juga tidak pernah berinteraksi sosial kepada warga dikampungnya.

    “Pekerjaannya (Bahrul Irfan) itu ngojek di Terminal Bakalankrapyak. Dan kalau malam sering ngopi di warung saya, tapi ya gitu hanya bicara secukupnya saja,” tukas Selamet.

    Bahkan saat warga mengajak datang ke pengajian dan tahlilan, kata Selamet, pelaku malah menyebut bahwa kegiatan tersebut adalah musyrik.

    Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Kudus AKBP Ronni Bonic membenarkan penangkapan salah seorang terduga teroris. Namun demikian, Ronni mengaku tidak berwenang memberikan informasi lebih lanjut.

    “Silahkan langsung konfirmasi lebih lanjut ke Divisi Humas Mabes Polri saja,” tukasnya singkat melalui Whatsapp.

    (Arief Pramono)

  • Komisi XIII DPR Soroti Anggaran BNPT yang Dinilai Kecil
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Oktober 2024

    Komisi XIII DPR Soroti Anggaran BNPT yang Dinilai Kecil Nasional 30 Oktober 2024

    Komisi XIII DPR Soroti Anggaran BNPT yang Dinilai Kecil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti
    anggaran
    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
    BNPT
    ) yang dinilai terlalu kecil dan tak sebanding dengan tugasnya.
    Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi efektivitas BNPT dalam menjalankan tugasnya mencegah kemunculan paham-paham radikal di antara masyarakat.
    Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Rabu (30/10/2024), Anggota Komisi XIII
    DPR
    RI dari Fraksi Nasdem Muslim Ayub pun mendorong peningkatan anggaran untuk BNPT RI.
    “Ini tugas kita ini. Terutama bagi kita Komisi XIII. Kita harus pertahankan juga mereka. Mereka harus kita beri anggaran yang maksimal,” ujar Ayub di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).
    “Karena berapa kabupaten, berapa provinsi yang mereka harus lakukan sosialisasi soal ini dengan anggaran Rp 400 miliar lebih,” ucap Ayub.
    Menurut Ayub, anggaran Rp 400 miliar yang disediakan untuk BNPT bahkan sudah termasuk pembiayaan gaji pegawai. Dengan begitu, anggaran yang tersisa sangat terbatas untuk mendukung program-program sosialisasi dan operasional BNPT di berbagai daerah.
    Dia pun membandingkan jumlah tersebut dengan anggaran lembaga lain, misalnya Densus 88 yang mencapai Rp 1,5 triliun, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang hampir Rp 1,5 triliun, serta Badan Intelijen Negara (BIN) yang mencapai Rp 29 triliun.
    “Saya sedih kalau melihat anggarannya ini. Hanya Rp 400 miliar lebih. Saya mendukung tadi untuk membangun sarana-prasarana dan fasilitas lainnya yang penting untuk BNPT,” tutur Muslim.
    “Sangat sepantasnya kawan-kawan yang di bidang anggaran untuk meningkatkan kinerja ini. Saya miris dengan hal begini,” ucapnya.
    Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Marinus Gea mengatakan bahwa anggaran BNPT saat ini tidak sebanding dengan amanat undang-undang dan kebutuhan operasionalnya.
    Hal ini menghambat BNPT dalam mencapai level yang setara dengan lembaga-lembaga penanggulangan terorisme di tingkat internasional.
    “Tadi dari beberapa program BNPT yang sudah disampaikan, saya melihat bahwa memang terjadi penurunan anggaran, tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi, tidak sebanding dengan amanat undang-undang,” ujar Marinus.
    Ia berharap agar Komisi XIII dapat membahas lebih mendalam alokasi anggaran BNPT, sehingga fungsi lembaga ini bisa lebih optimal untuk kepentingan bangsa dan negara.
    “Barangkali ini yang perlu kita bahas lebih detail nanti ke depan, sehingga BNPT ini menjadi lembaga yang sejajar dengan lembaga-lembaga terorisme di internasional,” kata Marinus.
    “Dan juga pelaksanaan fungsi di internal kita untuk kepentingan bangsa dan negara ini bisa lebih optimal,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPT perkuat sinergi deradikalisasi dalam lapas

    BNPT perkuat sinergi deradikalisasi dalam lapas

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat sinergi dalam program deradikalisasi dengan stakeholder terkait, khususnya dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

    Deputi 1 Bidang Pencegahan, Pengawasan dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Roedy Widodo mengatakan semangat kolaboratif yang tercerahkan dalam keikhlasan digelorakan dalam menangani pembinaan narapidana terorisme (napiter) di dalam lapas.

    “Dengan kolaborasi, kita cerahkan dan ikhlas bekerja, semata-mata bukan saja karena tugas pokok tetapi karena ibadah,” kata Roedy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengakui kolaborasi deradikalisasi di dalam lapas yang dilakukan dengan para stakeholders sejauh ini sudah sangat bagus.

    Hal ini perlu dipertahankan dan dijaga semangatnya karena dengan adanya contoh, kolaborasi yang baik akan membawa pengaruh baik kepada mitra deradikalisasi di dalam lapas.

    “Ada suatu hukum alam, like attracts like, yang serupa akan menarik yang serupa, kalau kitanya ikhlas dan mencerahkan, kalau kita kolaboratif teman-teman mitra deradikalisasi ikut tercerahkan,” tambahnya.

    Sementara itu, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Surabaya Bambang Sugianto mengaku kolaborasi deradikalisasi yang sudah dikoordinasikan oleh BNPT, sudah berjalan dengan baik di lapangan.

    Menurutnya, hal ini dibuktikan juga dengan adanya implementasi Peraturan BNPT nomor 2 tahun 2020, khususnya terkait perlindungan kepada petugas lapas yang rentan terhadap ancaman dan terpapar paham radikal terorisme.

    Dengan koordinasi di lapangan dan implementasi undang undang tersebut, para petugas kini merasa lebih aman dalam menjalankan tugas.

    “BNPT langsung gerak cepat untuk melakukan perlindungan itu, melalui koordinasi dengan aparat setempat dan bentuknya seperti apa, hal ini langsung terimplementasi dari BNPT,” ungkap Bambang.

    Dalam audiensi tersebut dihadirkan pula dua narapidana terorisme di Lapas Kelas 1 Surabaya, yakni ASJ dan AJ.

    AJ napiter asal Jawa Barat ini mengaku dengan adanya kolaborasi ini, dirinya merasakan perubahan lebih baik kepada dirinya, baik dari pemahaman maupun keahlian karena semua pihak saling membantu.

    “Di samping pemahaman bisa berubah, dari radikal menjadi ahlussunnah wal jamaah yang benar, kemudian kita juga dapat ilmu-ilmu life skill di sini,” ungkap AJ.

    Hadir dalam kegiatan itu perwakilan dari Ditjenpas Kemenkumham, dan Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Jawa Timur Densus 88 AT Polri, dan Kasubdit Bina Dalam Lapas BNPT Kolonel Marinir Wahyu Herawan, MSc.

    Baca juga: BNPT apresiasi pembentukan pedoman penanganan anak korban terorisme
    Baca juga: BNPT: Pemerintah terus waspadai aksi OPM

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024