Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bursa Efek Indonesia

  • Pemerintah godok aturan soal demutualisasi bursa efek

    Pemerintah godok aturan soal demutualisasi bursa efek

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi bursa efek sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Kebijakan tersebut akan mengatur perubahan struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang dapat dimiliki secara lebih luas.

    “Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan demutualisasi bukan konsep baru dalam pengembangan pasar modal global.

    Saat ini, BEI termasuk sedikit bursa yang masih berstruktur mutual, sementara negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu melakukan transformasi itu.

    Model tersebut memungkinkan tata kelola bursa lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika keuangan global.

    Struktur baru itu juga dinilai dapat mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, exchange-traded fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga memperdalam serta meningkatkan likuiditas pasar.

    “Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

    Meski demikian, kebijakan demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand).

    Dari sisi penawaran tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya free float yang menghambat perdagangan aktif dan membuat harga saham kurang mencerminkan kondisi pasar secara optimal.

    Dengan likuiditas yang masih tertinggal dibandingkan negara pembanding, peningkatan free float menjadi agenda penting yang perlu berjalan paralel dengan demutualisasi.

    “Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

    Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik, baik institusional maupun ritel, dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, termasuk lembaga sui generis pengelola dana pensiun, lewat pengaturan mekanisme cut loss.

    “Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.

    Ia menambahkan perumusan strategi pengembangan pasar modal juga mempertimbangkan pengalaman negara lain, terutama India.

    Dalam satu dekade terakhir, penguatan tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema systematic investment plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta efisiensi berbasis teknologi telah mengakselerasi pertumbuhan pasar modal India.

    Kapitalisasi pasar negara tersebut meningkat dari 1,56 triliun dolar AS atau 72,86 persen PDB pada 2014 menjadi 5,17 triliun dolar AS atau 133,5 persen PDB pada 2024.

    Pengalaman itu menunjukkan bahwa ekosistem yang kuat, basis investor domestik yang besar, dan teknologi yang inklusif merupakan kunci kesuksesan reformasi pasar modal.

    Adapun RPP demutualisasi bursa efek tetap disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, self-regulatory organization (SRO) seperti BEI, pelaku industri, serta DPR.

    “Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” sebut Masyita.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisaris Independen Telkom Yohanes Surya Resmi Mengundurkan Diri

    Komisaris Independen Telkom Yohanes Surya Resmi Mengundurkan Diri

    JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, (TLKM), mengumumkan Yohanes Surya telah mengajukan pengunduran diri dari posisi komisaris independen.

    Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan menyatakan bahwa surat pengunduran diri Yohanes Surya telah diterima pada Kamis, 20 November 2025.

    SVP Corporate Secretary PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Jati Widagdo menegaskan bahwa keputusan Yohanes Surya untuk mundur dari Komisaris Telkom tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional maupun keberlanjutan bisnis perusahaan.

    “Perseroan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan kaitannya dengan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Bapak Yohanes Surya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip pada Jumat, 21 November.

    Sebagai informasi, Yohanes Surya merupakan fisikawan ternama asal Indonesia.

    Lahir di Jakarta pada 6 November 1963, ia dikenal aktif dalam berbagai organisasi internasional serta memiliki rekam jejak panjang di bidang akademik dan penelitian.

    Berdasarkan informasi resmi dari Telkom Indonesia, Yohanes Surya menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2025.

  • Kapitalisasi Pasar Rp 15.300 T, BEI Masuk 20 Bursa Terbesar Dunia

    Kapitalisasi Pasar Rp 15.300 T, BEI Masuk 20 Bursa Terbesar Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa pasar modal Indonesia kini masuk dalam jajaran 20 bursa dengan kapitalisasi terbesar di dunia, sekaligus menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN. Capaian itu disebut selaras dengan penguatan kinerja pasar modal sepanjang 2025.

    “Nilai kapitalisasi pasar kita sudah mencapai Rp15.300 triliun, nilai transaksi harian sudah mencapai Rp 16,9 triliun, jumlah investor kita sudah mencapai Rp 19,5 juta,” ujar Jeffrey dalam acara Medan Sharia Investor City (Main Story) 2025 di Medan, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, penguatan tersebut tecermin dari sejumlah indikator utama perdagangan. IHSG telah tumbuh hampir 19% year to date (ytd) dan pada penutupan Jumat sore berada di posisi 8.414,35. Sementara indeks LQ45 berada di level 845,68. Sebagai perbandingan, pada hari pertama perdagangan tahun ini, 2 Januari 2025, IHSG dibuka pada level 7.103,14.

    Jeffrey menjelaskan bahwa kinerja positif pasar modal juga ditopang oleh pertumbuhan pasar modal syariah, yang semakin meningkatkan inklusivitas layanan keuangan di Indonesia. Menurutnya, prinsip investasi syariah memiliki nilai universal karena menekankan pengelolaan risiko secara sehat.

    “Prinsip-prinsip berinvestasi secara syariah itu nilainya universal,” katanya.

    Ekosistem pasar modal syariah nasional saat ini telah didukung oleh infrastruktur dan regulasi yang lengkap. Jeffrey menyebut terdapat lebih dari 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan lebih dari 26 fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI yang mengatur investasi syariah secara menyeluruh, mulai dari pembukaan rekening, transaksi, kliring, penyimpanan, hingga mekanisme dana jaminan investor.

    “Hal itu yang membuat pasar modal syariah Indonesia mendapatkan apresiasi secara global. Paling tidak, sudah lima kali Bursa Efek Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai The Best Islamic Capital Market,” ujarnya.

    Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berada di level 282,10 per Oktober 2025. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 9,32 kuadriliun, dengan 618 saham tercatat, dan pertumbuhan mencapai 30,81% ytd, lebih tinggi dibandingkan sejumlah indeks lain.

    Dengan perkembangan tersebut, BEI menegaskan komitmennya untuk memperkuat daya saing pasar modal nasional sekaligus memperluas basis investor di dalam negeri.

  • Pemain Goreng-goreng Ada yang Ditangkap?

    Pemain Goreng-goreng Ada yang Ditangkap?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal janji memberi Insentif ke pasar modal. Janji insentif pernah disampaikan Purbaya saat mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Oktober lalu.

    Terbaru, Bendahara Negara memberi sinyal bahwa pemerintah belum mau memberikan insentif apa pun. Hal ini dikarenakan belum adanya satu pun pelaku saham gorengan yang ditangkap.

    “Belum bisa dijalankan, saya belum lihat, berapa, ada pemain goreng-goreng yang ditangkap? Ada nggak?” ujarnya di The Westin, Jakarta, Kamis (21/11/2025).

    Ia menegaskan, jika BEI memperbaiki persoalan tersebut maka pemerintah mempertimbangkan untuk memberi insentif. Meskipun ia belum bisa menjelaskan bentuk insentifnya karena perlu didiskusikan lebih lanjut.

    “(Bentuk insentifnya) nanti didiskusikan karena mereka belum beres juga. Nanti kami lihat,” sebut Purbaya.

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau ketat aktivitas pasar modal. Hal ini disampaikan usai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) membenahi saham-saham gorengan.

    Sebelumnya, BEI disebut meminta insentif untuk ekosistem pasar modal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, permintaan tersebut tidak diberikan lantaran masih banyak ditemukan saham gorengan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta BEI lebih dulu memperbaiki perilaku investor di pasar modal, karena menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil.

    “Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi, saya bilang, akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menekankan perlindungan konsumen dan investor merupakan hal penting untuk menjaga integritas pasar modal. Menurutnya, hal ini sejalan dengan apa yang diminta Purbaya.

    “Sejalan dengan pesan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam acara dialog dengan pasar modal minggu lalu, Bapak Purbaya menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Salah satunya dengan menjaga agar transaksi pasar modal berjalan dengan wajar teratur dan juga efisiensi,” ungkap Inarno dalam sambutannya Main Hall BEI, Jakarta, Jumat (17/10)

    (ily/hns)

  • Bobby Nasution Dorong ASN Pemprov Sumut Menjadi Investor Pasar Modal

    Bobby Nasution Dorong ASN Pemprov Sumut Menjadi Investor Pasar Modal

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk terlibat menjadi investor pasar modal. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan literasi agar ASN memahami investasi yang aman dan produktif.

    “Saya minta dalam kesempatan ini kalau boleh para ASN kami bisa diajari atau diberi literasi tentang pasar modal sehingga bisa membuka peluang ASN juga bisa terlibat atau menjadi bagian investor pasar modal di Sumut,” kata Bobby, pada acara Medan Sharia Investor City di Hotel JW Marriott Medan, Jumat (21/11/2025).

    Bobby menilai pemahaman pasar modal akan membantu ASN meningkatkan kondisi ekonomi sekaligus mencegah tindakan negatif seperti judi online dan korupsi.

    “Yang main pasar modal ini tadi saya lihat ada yang dari Ojol, pedagang dan ASN. Daripada main Judol, bagus belajar pasar modal,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyoroti potensi besar industri halal di Indonesia, termasuk Sumut, yang menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal. Meski Indonesia menjadi negara dengan jumlah konsumen produk halal terbesar, mayoritas produk yang dikonsumsi masih berasal dari negara lain seperti Tiongkok dan Australia.

    “Produk halal kita yang dikonsumsi masyarakat Indonesia kebanyakan diproduksi bukan dari Indonesia,” kata Bobby.

    Sementara itu, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien menyampaikan bahwa jumlah investor pasar modal di Sumut merupakan salah satu yang terbesar di luar Pulau Jawa, dengan sekitar 736 ribu investor dan nilai transaksi mencapai Rp21,7 triliun. Ia menyebut pertumbuhan tersebut tidak hanya dari sisi pembukaan rekening, tetapi juga aktivitas pengelolaan portofolio yang cukup tinggi.

    Untuk pasar modal syariah, pertumbuhan investor secara nasional mencapai 142%, sedangkan di Sumut meningkat hingga 270% dalam lima tahun terakhir.

    Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Bappelitbang Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap. 

  • BEI sebut pasar modal Indonesia masuk 20 besar dunia, nomor 1 di ASEAN

    BEI sebut pasar modal Indonesia masuk 20 besar dunia, nomor 1 di ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Direktur PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa pasar modal Indonesia masuk dalam jajaran 20 bursa dengan nilai kapitalisasi terbesar di dunia, sekaligus menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN.

    “Nilai kapitalisasi pasar kita sudah mencapai Rp15.300 triliun, nilai transaksi harian sudah mencapai Rp16,9 triliun, jumlah investor kita sudah mencapai Rp19,5 juta,” ujarnya dalam Medan Sharia Investor City (MAIN STORY) 2025, di Medan, Sumatera Utara, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Jumat.

    Ia menuturkan, capaian tersebut juga tercermin pada pertumbuhan berbagai indikator perdagangan utama, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sepanjang tahun ini telah tumbuh hampir 19 persen year-to date (ytd).

    IHSG pada Jumat sore ditutup pada posisi 8.414,35, sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 berada pada posisi 845,68. Sedangkan dalam perdagangan perdana tahun ini, yakni pada 2 Januari 2025, IHSG dibuka pada level 7.103,14.

    Jeffrey mengatakan, kinerja positif dari pasar modal dalam negeri tidak terlepas dari kontribusi sektor pasar modal syariah yang meningkatkan inklusivitas sektor jasa keuangan tersebut.

    Ia menyatakan, prinsip investasi syariah yang mengedepankan manajemen risiko yang baik membuatnya relevan tidak hanya bagi umat Muslim, tapi bagi seluruh masyarakat yang ingin mengelola keuangan mereka dengan bijak.

    “Prinsip-prinsip berinvestasi secara syariah itu nilainya universal,” ucapnya.

    Ekosistem pasar modal syariah Indonesia, lanjut Jeffrey, kini telah didukung oleh infrastruktur dan regulasi yang lengkap mencakup lebih dari 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan lebih dari 26 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

    Berbagai regulasi tersebut mengatur tata cara investasi syariah secara menyeluruh, mulai dari pembukaan rekening, transaksi, kliring, penyimpanan, hingga dana jaminan investor.

    “Hal (kesiapan ekosistem) itu yang membuat pasar modal syariah Indonesia mendapatkan apresiasi secara global. Paling tidak, sudah lima kali Bursa Efek Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai The Best Islamic Capital Market,” kata Jeffrey Hendrik.

    Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berada di level 282,10 per Oktober 2025, dengan kapitalisasi pasar senilai Rp9,32 kuadriliun, jumlah saham sebanyak 618 saham, serta pertumbuhan sejak awal tahun mencapai 30,81 persen ytd.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Siapkan Aturan Rombak Kelembagaan BEI, Ini Poin-poinnya

    Prabowo Siapkan Aturan Rombak Kelembagaan BEI, Ini Poin-poinnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 

    Dalam skema demutualisasi, struktur kelembagaan BEI akan berubah dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa menjadi perseroan yang kepemilikannya dapat dibuka lebih luas.

    Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme. 

    “Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

    Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

    Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi. 

    Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

    “Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita. 

    Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik—baik ritel maupun institusi—menjadi fokus utama. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung untuk mendorong peran lembaga dana pensiun sebagai anchor investors, termasuk melalui penyempurnaan aturan cut loss agar mereka memiliki kepastian dalam berinvestasi di pasar modal. 

    Kemenkeu juga melakukan benchmark ke India, yang kapitalisasi pasarnya naik dari US$1,56 triliun (72,86% PDB) pada 2014 menjadi US$5,17 triliun (133,5% PDB) pada 2024. Disebutkan, kenaikan itu didorong reformasi tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi. 

    Lebih lanjut, Masyita mengklaim bahawa RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

    “Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” tutup Masyita.

  • RPP Demutualisasi: Kelembagaan BEI Dirombak, Publik Bisa Jadi Pemilik!

    RPP Demutualisasi: Kelembagaan BEI Dirombak, Publik Bisa Jadi Pemilik!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana mengubah struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas.

    Perubahan kelembagaan BEI akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal 
    Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan 
    Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin dalam siaran resmi, Jumat (21/11/2025).

    Kebijakan demutualisasi bursa efek bukan hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Di antara bursa-bursa efek utama di dunia, saat ini BEI termasuk sedikit yang masih berstruktur mutual, sementara berbagai negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, dan India, telah lebih dahulu bertransformasi.

    Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global. Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

    “Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

    Kebijakan demutualisasi bursa efek juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu 
    didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply side) maupun 
    sisi permintaan (demand side).

    Dari sisi penawaran, salah satu tantangan yang dihadapi adalah relatif rendahnya free float yang menghambat aktivitas perdagangan yang aktif dan menyebabkan harga saham kurang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar. 

    Dengan likuiditas pasar modal Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara peers, peningkatan free float menjadi salah satu kebijakan penting yang perlu berjalan beriringan dengan demutualisasi. 

    “Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” jelas Masyita.

    Dalam konteks pengembangan demand side, partisipasi investor domestik—baik 
    institusional maupun ritel—perlu terus ditingkatkan. Kementerian Keuangan 
    menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, khususnya 
    lembaga sui generis pengelola dana pensiun, antara lain kebijakan terkait mekanisme cut loss. 

    “Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.

    Strategi pengembangan pasar modal juga disusun dengan melakukan benchmark
    terhadap pengalaman beberapa negara, termasuk India.

    Dalam satu dekade terakhir, kombinasi antara penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema Systematic Investment Plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi telah mengakselerasi perkembangan pasar modal India. 

  • Komisaris Independen Jasa Marga Seppalga Ahmad Dipindah ke Danareksa

    Komisaris Independen Jasa Marga Seppalga Ahmad Dipindah ke Danareksa

    Jakarta –

    PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mengumumkan pemberhentian diri salah satu komisaris independen perseroan. Pemberhentian ini dilakukan lantaran komisaris terkait rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (20/11/2025), Komisaris Independen Jasa Marga yang diberhentikan adalah Seppalga Ahmad. Keputusan ini menyusul pengangkatan Seppalga Ahmad sebagai Komisaris Independen PT Danareksa (Persero).

    Pemberhentian Seppalga Ahmad sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang terakhir kali diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2025. Selain itu, langkah ini sejalan dengan aturan Anggaran Dasar Jasa Marga dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

    Keputusan pemberhentian anggota komisaris Jasa Marga selanjutnya akan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, perseroan tak menyebut pasti kapan agenda tersebut dilaksanakan.

    Sebagai informasi, Seppalga Ahmad diangkat sebagai Komisaris Independen Danareksa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management (Persero).

    “Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan,” pungkasnya.

    (ara/ara)

  • Pemerintah & TNI Tindak Tegas Tambang Pasir Ilegal di Bangka

    Pemerintah & TNI Tindak Tegas Tambang Pasir Ilegal di Bangka

    Bisnis.com, BANGKA TENGAH — Pemerintah, TNI dan Kejaksaan Agung berkolaborasi menindak tegas aksi penambangan ilegal yang merusak lingkungan serta merugikan negara hingga triliunan rupiah.

    Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan mengatakan Tim Penertiban Kawasan Hutan setelah mendapatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, terus melanjutkan kegiatan menindak aksi perusakan lingkungan, terutama tambang ilegal yang mengeruk timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Pada hari ini, kita menemukan kegiatan-kegiatan ilegal terhadap pelanggaran hukum yang akan kita tindaklanjuti,” katanya di sela-sela kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (19/11/2025).

    Menurut dia pemerintah akan selalu mengambil sikap tegas.

    “Saya kita dalam hal ini, negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal dengan secara fisik, semua kegiatan ilegal sudah kita tutup secara geografi, tapi secara aturan dijelaskan Menteri ESDM,” kata Sjafrie

    Selain Menhan, turut hadir dalam acara tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta jajaran Pangkotama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, dan unsur pimpinan daerah di Provinsi Bangka Belitung.

    Bahlil mengatakan pihaknya baru mengetahui bahwa izin tambang yang dimiliki para pengusaha nakal tersebut hanyalah untuk kegiatan penambangan pasir kuarsa.

    “Nanti saya balik ke Jakarta, kita bikin [pemberian] izin tambang pasir kuarsa akan diserahkan ke pusat,” tegasnya.

    Adapun Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan pihaknya segera memproses hukum terhadap para pelaku ilegal tersebut.

    “Nanti akan dilakukan oleh kejaksaan tingkat provinsi,” katanya.

    Sementara itu, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Ketua Tim Satuan Tugas (Kasatgas) Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang (PKH) Halilintar mengatakan keberadaan timnya membawa efek positif mulai dari penertiban tambang ilegal dalam kawasan hutan, penguasaan kembali, pemberantasan korupsi tata kelola, hingga penguatan PT Timah.

    “Saham PT Timah yaitu TINS, naik 6 bulan terakhir 171,73%, bahkan dalam sebulan terakhir sudah 23,85%,” jelasnya.

    Pada perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini Rabu (19/11/2025) saham TINS bergerak di level Rp3.120.

    Febriel mengemukakan berdasarkan hasil penertiban yang dilakukan oleh Satgas PKH Halilintar terhadap tambang ilegal di kawasan hutan di Provinsi Bangka, terungkap ada 2 lokasi tambang tanpa izin di desa Lubuk Simpang dan Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah di lokasi dengan luas 315,48 Ha di Kawasan HL & HP tersebut ditemukan 21 unit excavator, 2 unit dozer, 1 genset; dan 10 unit alat hisap pasir.

    Adapun potensi nilai kerugian bagi negara diperkirakan Rp12,9 triliun.
    Selain itu, Satgas juga menemukan 4 Lokasi tambang tanpa izin di Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dengan luas 102,37 Ha di kawasan HP.

    Di 4 lokasi tersebut ditemukan sebanyak 27 unit Excavator dan 3 unit alat hisap pasir. Adapun potensi nilai kerugian negara masih dalam proses penilaian oleh pihak penegak hukum.