Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bursa Efek Indonesia

  • IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. ATH ini tercatat di dua era Menteri Keuangan berbeda.

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut kedua era ATH ini terjadi pada era dua kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Purbaya, sementara di era Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. IHSG menembus ATH era Purbaya karena menembus level 8.000.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, pak. Jadi, kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Iman menilai, kenaikan IHSG ini didorong ekspektasi investor terhadap ekonomi di era Purbaya. Saat ini, IHSG berada di level 8.635,11 atau naik 0,12%. IHSG tercatat naik sepanjang 2025 sebesar 21,97%.

    “Jadi bisa kita bayangkan dampak dari pada persepsi investor terhadap ekonomi kita ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut kenaikan IHSG menjadi hal yang luar biasa. Apalagi, ATH terbanyak terjadi di zaman Purbaya.

    “Zaman Pak Purbaya (ATH terbanyak)? Waduh luar biasa ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Terkoreksi, Sentimen Global dan Tekanan Rupiah Jadi Pemicu Utama

    (ahi/ara)

  • Mayapada Hospital Beri Dukungan Medis di Capital Market Run 2025

    Mayapada Hospital Beri Dukungan Medis di Capital Market Run 2025

    Jakarta –

    Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.) (IDX: SRAJ) melalui Mayapada Hospital menjadi Official Medical Partner dalam gelaran Capital Market Run 2025. Partisipasi ini menjadi bentuk dukungan Mayapada Hospital dalam mendorong gaya hidup sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

    Sebagai official medical partner, Mayapada Hospital menghadirkan berbagai layanan kesehatan untuk mencegah cedera olahraga, mendukung performa pelari, dan meningkatkan awareness tentang deteksi dini kondisi metabolik.

    “Mayapada Hospital menyediakan layanan Sugar Clinic, untuk peserta dapat menjalani skrining risiko prediabetes dan diabetes berbasis Artificial Intelligence (AI) serta pemeriksaan gula darah secara gratis. Layanan pemeriksaan EKG dan Chest Pain Unit juga diberikan untuk meningkatkan kesadaran dini akan gangguan jantung dan pentingnya mengetahui penyebab nyeri dada. Mayapada Eye Centre (MEC) turut hadir dengan layanan pemeriksaan mata bagi pelari untuk memastikan kondisi penglihatan tetap optimal,” kata Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr. Fiktorius Kuludong dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

    “Sebagai pusat layanan mata terpadu, MEC juga dilengkapi dengan layanan penanganan untuk mata minus, plus, dan silinder melalui teknologi Laser Vision Correction seperti LASIK, SMILE Pro, dan Presbyond. Sementara itu, dukungan pencegahan cedera dan pemulihan diberikan melalui layanan fisioterapi, postural screening, kinesio taping, hingga sport massage sebagai bagian dari Sports Injury Treatment & Performance Center (SITPEC). Pelari juga dapat memanfaatkan Body Composition Analysis dan berbagai konsultasi singkat untuk memantau kondisi fisik,” sambungnya.

    Hadirkan Inovasi Layanan Gratis

    Selama Capital Market Run 2025 berlangsung, Mayapada Hospital juga turut mendorong kampanye hidup sehat dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan kesehatan gratis. Layanan ini disediakan secara kolaboratif oleh jaringan Mayapada Hospital Jakarta Selatan (Lebak Bulus), Mayapada Hospital Kuningan, dan Mayapada Hospital Bogor.

    “Selaras dengan semangat Capital Market Run dalam mendorong sinergi kesehatan fisik dan kesehatan finansial, Mayapada Hospital melihat bahwa menjaga tubuh tetap sehat merupakan investasi jangka panjang yang sama pentingnya dengan merencanakan masa depan secara finansial. Karena itu, kami berupaya menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan mencegah sejak dini agar setiap individu mampu mempertahankan kondisi tubuh yang prima. Melalui pola hidup sehat dan pemantauan kesehatan yang tepat, peserta dapat memahami kebutuhan fisik mereka dengan lebih baik,” papar Hospital Director Mayapada Hospital Kuningan , dr. Deasy Sugesty, MARS.

    Tak hanya itu, Mayapada Hospital menyediakan tim medis khusus untuk memastikan keamanan berlari ke lebih dari 3.500 pelari. Tim dokter multidisiplin pun dihadirkan untuk memantau langsung kesehatan para peserta selama race day.

    “Dalam kegiatan ini, tim dokter multidisiplin di layanan Sports Injury Treatment & Performance Center (SITPEC) turut melakukan pemantauan langsung untuk memastikan keamanan, respons cepat, dan evaluasi kesehatan peserta secara menyeluruh.Kami yakin layanan dan pendampingan yang kami hadirkan di Capital Market Run merupakan bentuk dukungan strategis bagi investor, calon investor, dan pelaku pasar modal untuk terus menjalani gaya hidup sehat, sekaligus menempatkan kesehatan sebagai aset berharga yang harus dirawat sejak dini,” ucapnya.

    Sebelumnya menjelang Capital Market Run, Mayapada Hospital juga mengunjungi berbagai mitra perusahaan dan komunitas. Dalam kunjungan ini, Mayapada Hospital secara simbolis memberikan layanan Chest Pain dan Sugar Clinic gratis kepada lebih dari 1.200 karyawan mitra. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan VO2 Max dan Medical Check Up (MCU) kepada 200 anggota komunitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan aktivitas fisik dilakukan dengan aman, terukur, dan optimal sesuai kondisi tubuh masing-masing.

    Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari kolaborasi layanan premium (exclusive care) bersama BMW Astra, yang telah dimulai sejak Oktober untuk menghadirkan layanan antar jemput khusus bagi pasien yang menjalani perawatan di Mayapada Hospital.

    Dukungan Mayapada Hospital Tuai Apresiasi

    Dukungan Mayapada Hospital sebagai medical partner Capital Market Run 2025 menuai apresiasi dari pihak penyelenggara. Race Coordinator Capital Market Run 2025, Caroline Claudia, menyampaikan aspek keselamatan pelari menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan ajang tersebut.

    “Kami menyadari bahwa menghadirkan race yang mengedepankan safety running adalah fondasi utama yang harus kami perhatikan dan kami jaga, sehingga kami menyiapkan dukungan yang cukup komprehensif di sepanjang rute. Secara khusus kami berterima kasih kepada Mayapada Hospital sebagai medical partner yang sudah memberikan dukungan menyeluruh untuk membantu para pelari lebih aware dengan kondisi tubuh mereka, sehingga dapat mereka dapat fokus dengan pengalaman lari yang aman dan kuat. Ini sejalan dengan semangat pasar modal Indonesia yang inklusif dan terbuka bagi semua orang, di semua usia, dan semua level,” pungkas Claudia.

    Sebagai informasi, Capital Market Run 2025 merupakan kompetisi lari berskala nasional perdana yang digelar Self-Regulatory Organization (SRO), yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Capital Market Run 2025 terdiri dari berbagai rangkaian mulai dari, Race Pack Collection & Expo pada 28-29 November 20205. Sementara Race Day berlangsung pada 30 November 2025 di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta.

    (ega/ega)

  • Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Komisi XI DPR RI mengkaji insentif bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). Insentif yang diminta OJK berupa keringanan pajak.

    Hal ini diungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran direksi BEI dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Insentif ini diperlukan untuk meningkatkan pendalaman di pasar modal.

    “Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” ungkap Mahendra dalam Raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Pendalaman pasar masih diupayakan OJK dan BEI, salah satunya dengan meningkatkan saham beredar atau free float di pasar modal. Komisi XI mengusulkan peningkatan free float menjadi 30%.

    Mahendra menjelaskan, saat ini struktur free float berada di kisaran 23%. Struktur ini menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara-negara di kawasan. Menurutnya, kondisi ini membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada emiten-emiten yang besar.

    “Untuk itu OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, Initial Free Float dan Continuous Free Float. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, OJK juga menyiapkan langkah-langkah pendukung berupa penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, serta simplifikasi aksi korporasi agar proses penambahan free float tidak menjadi beban administratif,” pungkasnya.

    Syarat Insentif Pasar Modal dari Purbaya

    Sebelumnya, BEI disebut meminta insentif untuk ekosistem pasar modal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, permintaan tersebut tidak lantas diberikan lantaran masih banyak ditemukan saham gorengan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta BEI lebih dulu memperbaiki perilaku investor di pasar modal, karena menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil.

    “Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi, saya bilang, akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    (ahi/ara)

  • Toba Pulp Lestari Bantah Tuduhan Penyebab Bencana Ekologis di Sumatera

    Toba Pulp Lestari Bantah Tuduhan Penyebab Bencana Ekologis di Sumatera

    Jakarta –

    Sumatera Utara (Sumut) menjadi provinsi yang ikut terdampak bencana banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu. Berdasarkan video beredar, terdapat gelondongan kayu sebagai salah material yang dibawa banjir besar tersebut.

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menduga bencana tersebut berasal dari operasional sejumlah perusahaan, salah satunya PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Perusahaan ini disebut mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru.

    WALHI menyebut, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi wilayah yang paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru. Bahkan tidak hanya Toba Pulp Lestari, rusaknya ekosistem ini juga disebut akibat operasional PLTA hingg tambang emas di Batang Toru.

    “PLTA Batang Toru, selain akan memutus habitat orang utan dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga pertambangan emas yang berada tepat di sungai Batang Toru. Desa-desa lain di kecamatan Sipirok juga ada aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya mengalihfungsikan hutan,” ungkap Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara, Riandra Purba, dalam keterangan tertulisnya dikutip dari laman resmi WALHI, Senin (1/12/2025).

    Toba Pulp Lestari Bantah

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden, membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim, operasional perseroan dijalankan sesuai izin dan ketentuan pemerintah. Dari total areal 167.912 hektare, perseroan mengaku hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas 46.000 hektare.

    “Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari. Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi,” tulis Anwar dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (3/12/2025).

    Anwar menjelaskan, perseroan telah beroperasi 30 tahun lebih dengan terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Anwar mengaku menghormati aspirasi publik, namun ia menekankan data yang akurat dan dapat diverifikasi.

    “Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” tegasnya.

    Toba Pulp Lestari juga melakukan peremajaan pabrik pada tahun 2018 dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022-2023, Anwar mengklaim perseroan menerima hasil Taat dan Mematuhi regulasi.

    Anwar menambahkan, Toba Pulp Lestari melakukan pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi yang didasarkan pada prinsip tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemerintah.

    “Perseroan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal. Hal ini juga kami laporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • GOTO Digugat Mantan Karyawan Rp 43,2 M, Ini Penyebabnya

    GOTO Digugat Mantan Karyawan Rp 43,2 M, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) membenarkan perkara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang digugat mantan karyawan, Bruce McRae Haldane, senilai Rp 43,2 miliar. GOTO menyebut, perkara tersebut merupakan perselisihan hubungan industrial.

    Direktur GOTO, R.A Koesoemohadiani, menjelaskan perselisihan tersebut tidak berdampak pada kondisi keuangan, kelangsungan usaha, maupun kegiatan operasional. GOTO sendiri menyebut akan mengikuti proses persidangan tersebut.

    “Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa benar saat ini Perseroan sedang menangani perkara tersebut dan perkara yang dimaksud merupakan perselisihan hubungan industrial antara Perseroan dengan salah satu mantan karyawan,” ungkap Koesoemohadiani dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/12/2025).

    Perselisihan ini terjadi akibat perbedaan interpretasi atas ketentuan tertentu yang berlaku pada saat yang bersangkutan mengakhiri hubungan kerja. Koesoemohadiani menegaskan, perselisihan ini bersifat individual.

    “Tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi Perseroan secara keseluruhan,” jelasnya.

    Koesoemohadiani menambahkan, GOTO tengah menyiapkan diri untuk dapat menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Selain itu, perseroan juga akan menunjuk konsultan hukum yang memiliki pengalaman di bidang perselisihan ketenagakerjaan.

    “Perseroan meyakini bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan senantiasa mengutamakan pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: GoTo, Rumah Talenta Digital yang Siap Berkontribusi untuk Kemajuan Negeri

    (ahi/ara)

  • Transaksi Pasar Modal di Wilayah Sulsel dan Sulbar Tembus Rp36,4 Triliun, Aplikasi Ini Penyebabnya

    Transaksi Pasar Modal di Wilayah Sulsel dan Sulbar Tembus Rp36,4 Triliun, Aplikasi Ini Penyebabnya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Transaksi pasar modal di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencapai Rp36,4 triliun berdasarkan catatan PT Bursa Efek Indonesia. Nilai transaksi pasar modal tersebut untuk periode Januari hingga 20 November 2025.

    Kepala BEI Perwakilan Sulsel, Fahmin Amirullah menyebut transaksi pasar modal di Sulsel tumbuh lebih besar dibanding pada 2024 lalu.

    “Transaksi pasar modal di wilayah Sulsel dan Sulbar sepanjang Januari hingga 20 November 2025 mencapai Rp36,4 triliun atau lebih besar dibandingkan realisasi 2024 yang tercatat Rp23,3 triliun,” urai Fahmin Amirullah di Makassar, kemarin.

    Bahkan, Fahmin menyebut pertumbuhan transaksi pasar modal sepanjang 2025 naik 100 persen dibanding 2023 lalu yang tercatat sebesar Rp23,2 triliun.

    Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata transaksi per bulan untuk pasar modal di wilayah Sulselbar terus meningkat.

    Sebagai gambaran, pada 2023 lalu, rata-rata transaksi Rp1,56 triliun per bulan, kemudian naik menjadi Rp1,9 triliun pada 2024 dan pada 2025 rata-rata transaksi per bulan tercatat sebanyak Rp3 triliun.

    Sementara jumlah SID Pasar modal di Sulselbar juga mengalami peningkatan dari 342.463 pada 2023, naik menjadi 431.922 pada 2024 dan naik lagi menjadi 532.928 pada 2025.

    “Pada tahun 2015 ke bawah itu jumlah SID pasar modal di Sulselbar masih di bawah angka seribu, namun setelah 2015 terus meningkat dari tahun ke tahun dan kini mencapai 532.928 pelaku di pasar modal,” kata Fahmin.

    Tingginya pertumbuhan nilai transaksi pasar modal dan SID di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat menunjukkan literasi dan inklusi terkait pasar modal terus bertumbuh. Pertumbuhan ini seiring perkembangan teknologi informasi, sehingga akses pasar modal semakin mudah dijangkau.

  • Dirut BEI Bertemu CEO Danantara, Tawarkan 2 Produk Investasi

    Dirut BEI Bertemu CEO Danantara, Tawarkan 2 Produk Investasi

    Jakarta –

    Bursa Efek Indonesia (BEI) menawarkan produk investasi kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Setidaknya ada dua produk yang ditawarkan, yakni indeks Danantara dan Exchange-Traded Fund (ETF) dengan underlying saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di pasar modal.

    Tawaran tersebut ajukan BEI saat bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani beberapa waktu lalu. Meski begitu, tawaran tersebut masih dalam kajian Danantara.

    “Kita tawarin beberapa produk ke Danantara termasuk salah satunya indeks tapi beberapa produk itu hanya salah satu yang lagi didiskusikan oleh Danantara, termasuk juga kita lagi coba tawarkan ETF underlying-nya saham-saham kita itu listing di bursa lain,” ungkap Direktur Utama BEI, Iman Rachman di Kantor BEI, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2025).

    Untuk ETF underlying saham, terang Iman, otoritas BEI menawarkan pencatatan di beberapa bursa global. Meski begitu, ia tak mengungkap pasti di bursa mana ETF Danantara akan didaftarkan. Namun, ia tak menutup kemungkinan mendaftarkan ETF tersebut di pasar modal ASEAN.

    “Macam-macam, bisa di ASEAN,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, pertemuan BEI dengan Danantara diungkap oleh Rosan melalui unggahan Instagram resminya, @rosanroeslani pada 24 November 2025. Dalam unggahan tersebut, pertemuan itu membahas perluasan ETF ke pasar modal.

    “Danantara dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berkolaborasi mendorong inovasi di pasar modal Indonesia melalui potensi pembentukan indeks Danantara x IDX dan perluasan jangkauan Exchange Traded Fund (ETF) ke pasar global. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan benchmark investasi yang transparan, aksesibilitas investor, serta produk pasar modal Indonesia yang relevan dengan tren global,” ungkap Rosan dalam unggahannya.

    (ahi/ara)

  • Pelaku Pasar Modal Ramaikan Capital Run 2025

    Pelaku Pasar Modal Ramaikan Capital Run 2025

    Jakarta –

    Para pelaku pasar modal mengikuti acara Capital Market Run 2025 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025). Salah satu yang ikut berpartisipasi ada Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.

    Acara ini diselenggarakan oleh ekosistem pasar modal Indonesia yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

    Diikuti sekitar 3.500 peserta, Capital Market Run 2025 diselenggarakan dengan start dan finish di Plaza Timur GBK. Kompetisi lari berskala nasional ini menyediakan dua kategori antara lain 10K dan 5K dengan ruti mengelilingi sebagian kawasan Jakarta.

    “Saya yang sedang berpuasa ikut yang 10K. Alhamdulillah bisa finish dengan baik, sehat dan selamat,” kata Misbakhun, dalam keterangannya, ditulis Minggu (30/11/2025).

    “Menurut catatan Garmin masih bisa lari 10K dengan average pace 5:18/km. Average heart rate 148 bpm dan maksimum heart rate 158 bpm,” sambungnya.

    Selain Misbakhun, hadir pula dalam acara tersebut Direktur Utama BEI Iman Rachman, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat, dan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang.

    Melalui pelaksanaan acara Capital Market Run 2025 ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Pasar Modal, sehingga mampu meningkatkan minat publik untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia.

    Selain kompetisi lari, Capital Market Run 2025 juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik di area race village, mulai dari games interaktif, booth edukasi pasar modal, hingga beragam tenant yang dapat dinikmati oleh peserta. Kemeriahan acara juga akan semakin lengkap dengan penampilan spesial dari guest star Kahitna.

    (shc/kil)

  • Purbaya Bantah Pemusatan Lapkeu ke Pemerintah Demi Pengawasan Pajak

    Purbaya Bantah Pemusatan Lapkeu ke Pemerintah Demi Pengawasan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah bahwa pemusatan setoran laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah demi pengetatan pengawasan pajak.

    Purbaya menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan yang mengatur migrasi pelaporan lepkeu masih ditujukan untuk korporasi terbuka atau besar.

    Menurutnya, korporasi besar atau terbuka sudah terbiasa menyusun lapkeu yang kemudian diterbitkan secara publik. Oleh sebab itu, sambungnya, yang baru dalam PP 43/2025 hanya perpindahan pelaporan lapkeu.

    Adapun, berdasarkan aturan saat ini, perusahaan terbuka memang wajib menyetor lapkeunya ke sejumlah otoritas berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI).

    “Kalau Tbk [perusahaan terbuka] kan setiap triwulan juga ada [laporan keuangannya yang bisa diakses publik],” ujar Purbaya kepada wartawan usai agenda PTBI 2025, Jumat (28/11/2025).

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu malah mengkhawatirkan kesiapan perusahaan kecil atau yang belum terbiasa menyusun lapkeu secara baik. Dia pun mengaku akan berhati-hati sebelum terapkan kebijakan PP 43/2025 ke perusahaan kecil.

    “Yang saya takut kalau perusahaan kecil, tapi saya belum melihat,” kata Purbaya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan PP 43/2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.  

    Beleid anyar ini menetapkan peta jalan integrasi pelaporan keuangan nasional, termasuk penetapan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.  

    Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.  

    “Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).  

    Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.  

    Platform Terpusat Pemerintah

    Salah ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.  

    Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.  

    Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang tangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

    “Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.  

    Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.  

    Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.  

    Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.  

    Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

  • Julfi Hadi Mundur dari Posisi Dirut Pertamina Geothermal Energy (PGEO)

    Julfi Hadi Mundur dari Posisi Dirut Pertamina Geothermal Energy (PGEO)

    Jakarta –

    PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (Perseroan) atau PGEO mengumumkan pengunduran diri Julfi Hadi dari jabatan Direktur Utama (Dirut). Pengunduran diri tersebut telah disampaikan sejak 25 November 2025.

    “PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (Perseroan) telah menerima surat pengunduran diri Bapak Julfi Hadi selaku Direktur Utama Perseroan melalui surat tertanggal 25 November 2025,” tulis manajemen dalam Keterbukaan Informasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Jumat (28/11/2025).

    Selanjutnya, sesuai Pasal 8 ayat (3) POJK 33/2014, Perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender sejak diterimanya surat pengunduran diri.

    Adapun manajemen PGEO menyampaikan bahwa adanya pengunduran diri Julfi sebagai Direktur Utama tak berdampak kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

    Dikutip dari lama resmi PGEO, Julfi menjabat sebagai Direktur Utama PGEO sejak bulan Juni 2023. Julfi merupakan peraih gelar Master of Science of Geology dari University of Texas, El Paso, USA dan Bachelor of Science in Geology dari University of Texas, El Paso, USA.

    Ia berpengalaman lebih dari 35 Tahun di sektor Geothermal. Mengawali karirnya sebagai Geologist di Amoseas Indonesia. Dalam mengemban Pendidikan Master nya, beliau berhasil memperoleh penghargaan dari Geological Society of America South Central Section untuk thesis yang dikerjakan.

    Beliau memiliki pengalaman dibeberapa proyek Geothermal seperti Wayang Windu Unit-2 110 MW dan Darajat Unit-3 110 Mwe Development.

    (hns/hns)