Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bursa Efek Indonesia

  • Danantara Mau Investasi di Pasar Modal: 80% Dalam Negeri

    Danantara Mau Investasi di Pasar Modal: 80% Dalam Negeri

    Jakarta –

    Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir, memastikan pihaknya mulai melakukan investasi tahun ini. Rencananya, Danantara akan berinvestasi di pasar modal.

    Ia menyebut, dana investasi itu akan dilakukan baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan apa yang disinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu.

    “Kayak kemarin Pak Menkeu sebut, kita juga akan berinvestasi baik di pasar publik, baik itu di obligasi, baik juga di pasar modal, di equity,” ungkap Pandu dalam acara Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Pandu menjelaskan, 80% investasi itu akan dilakukan untuk pasar domestik. Investasi tersebut akan dilakukan pada 10 minggu terakhir tahun ini.

    “Jadi saya pertama-tama juga mau melapor, memang kita akan berinvestasi sebagian besar untuk tahun ini, 80% di dalam negeri,” ujarnya.

    “Walaupun tahun ini hanya ada tinggal 10 minggu, tapi kita akan mulai beraktivitas,” imbuhnya.

    Pandu menambahkan, manajemen Danantara terus tumbuh hingga hari ini. Pada awal pembentukannya, Danantara hanya diisi oleh tiga struktural, yakni Rosan Roeslani sebagai CEO dan Dony Oskaria sebagai COO.

    “Kita kan dulu waktu pertama kami mulai bertiga, saya, Pak Rosan, Pak Dony. Sekarang kita sudah hampir 300 orang dan kita memang sekarang baru mulai nih untuk melakukan investasi baik di dalam negeri dan juga bisa di luar negeri,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pandu juga sempat menyebut pihaknya membeli obligasi. Langkah ini tak lepas dari target investasi yang dianggap paling cepat dan menguntungkan. Hal itu ia ungkap menyusul kritik dari Purbaya.

    “Ini kan untuk bisa Danantara Investment mulai. Nah kebetulan kita hanya ada waktu 2 bulan ya, ya salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling likuid. Ya salah satunya memang di pasar bond, bond market,” jelas Pandu saat ditemui di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Sebagai informasi, Purbaya mengkritik rencana Danantara memakai dividen BUMN untuk membeli surat utang atau obligasi. Purbaya mengatakan Danantara sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 90 triliun penerimaan dividen BUMN tahun ini.

    “Dividen Rp 90 triliun sebagian katanya akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian anda apa?” ujar Purbaya, Rabu (15/10).

    Lihat juga Video Apa Kabar Rencana Kerja Sama Danantara-Korsel di Industri K-Pop?

    (acd/acd)

  • Purbaya Minta Saham Gorengan Dibereskan, OJK Buka Suara

    Purbaya Minta Saham Gorengan Dibereskan, OJK Buka Suara

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau ketat aktivitas pasar modal. Hal ini disampaikan usai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) membenahi saham-saham gorengan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menekankan perlindungan konsumen dan investor merupakan hal penting untuk menjaga integritas pasar modal. Menurutnya, hal ini sejalan dengan apa yang diminta Purbaya.

    “Sejalan dengan pesan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam acara dialog dengan pasar modal minggu lalu, Bapak Purbaya menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Salah satunya dengan menjaga agar transaksi pasar modal berjalan dengan wajar teratur dan juga efisiensi,” ungkap Inarno dalam sambutannya Main Hall BEI, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Inarno pun berkomitmen untuk meningkatkan fungsi pengawasannya di pasar modal. Segala aktivitas tidak wajar dan potensi pelanggaran akan ditindaknya secara tegas. Langkah ini dilakukan bersama penyelenggara pasar modal atau self-regulatory organization (SRO) dan aparat penegak hukum.

    “Kami juga meningkatkan sinergi dengan SRO dan pelaku pasar serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan penegakan disiplin pasar, pemberantasan praktik manipulatif dan juga perlindungan optimal bagi investor,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Purbaya sempat meminta BEI membenahi saham-saham gorengan. Hal itu ia ungkap menyusul insentif yang diminta otoritas BEI ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pasar modal.

    Menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil. Ia menyebut, pembenahan ini perlu dilakukan untuk melindungi investor ritel. Jika pembenahan itu dilakukan, pihaknya baru akan memberikan insentif kepada pasar modal.

    “Dia minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja masih lenggang kangkung, karena investor kecil jadi dirugikan,” ungkap Purbaya kepada wartawan usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Lihat juga Video Purbaya Pamer Sebulan Jadi Menteri: IHSG Naik Kencang

    (acd/acd)

  • IHSG Merah saat Investor Nyaris 19 Juta, Bos Bursa: Mudah-mudahan Hijau Lagi

    IHSG Merah saat Investor Nyaris 19 Juta, Bos Bursa: Mudah-mudahan Hijau Lagi

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (17/10/2025). Berdasarkan papan IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG tercatat melemah 0,66% ke harga 8.072,67 pukul 09.34 WIB.

    Namun tak berselang lama, IHSG terperosok lebih dalam pukul 09.49 WIB. Indeks saham RI itu turun semakin tajam 1,03% ke level 8.041,38.

    Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menyayangkan melemahnya IHSG hari ini. Pasalnya, jumlah investor atau Single Investor Identification (SID) terus bertumbuh hingga saat ini.

    Hal itu ia ungkap dalam acara Opening Ceremony dan Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025. Iman pun berharap IHSG dapat menguat kembali usai gelaran acara CMSE.

    “Sayangnya hari ini indeksnya merah, mudah-mudahan habis acara ini hijau lagi,” ungkap Iman dalam sambutannya di Main Hall BEI, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Iman menjelaskan, hingga hari ini total investor mencapai hampir 19 juta SID. Ia menyebut, 8 juta di antaranya merupakan investor saham di pasar modal.

    “Hingga hari ini jumlah investor pasar modal telah hampir mencapai 19 juta SID, termasuk lebih dari 8 juta investor saham. Angka ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi di masa depan,” ungkapnya.

    Iman menambahkan, pertumbuhan investor ini mayoritas datang dari kalangan generasi usia produktif di bawah 30 tahun. Menurutnya, hal ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap pasar modal makin meningkat.

    “Jumlah perusahaan tercatat telah meningkat mencapai 950 perusahaan yang menunjukkan bahwa pasar modal menjadi alternatif pendanaan yang menarik dan dipercaya bagi banyak perusahaan dan bagi para investor saham. Ini berarti ada banyak pilihan untuk berinvestasi yang menarik dan tersedia,” pungkasnya.

    Tonton juga Video: IHSG Melemah Tipis di Tengah Tekanan Asing dan Ketidakpastian Global

    (acd/acd)

  • IHSG Jumat dibuka menguat 7,96 poin

    IHSG Jumat dibuka menguat 7,96 poin

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 7,96 poin atau 0,10 persen ke posisi 8.132.72.

    Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,21 poin atau 2,28 persen ke posisi 782,22.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Modal RI Punya Potensi Transaksi Harian 8 Miliar Dolar AS

    Pasar Modal RI Punya Potensi Transaksi Harian 8 Miliar Dolar AS

    JAKARTA – Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir mengatakan pasar modal Indonesia memiliki potensi untuk mencapai rata-rata nilai transaksi harian 8 miliar dolar AS (Rp132,64 triliun, kurs = Rp16.580).

    Namun, ia menyatakan pada kenyataannya potensi tersebut belum tergarap maksimal, meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan tingkat perekonomian yang terus tumbuh.

    “(Rata-rata nilai transaksi harian) kita (Indonesia) seharusnya 8 miliar dolar AS per hari, mengingat kita sebagai negara terbesar di ASEAN,” kata dia di Jakarta, dikutip Antara, Kamis, 16 Oktober.

    Ia mengatakan saat ini rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia (BEI) baru mencapai sekitar 1 miliar dolar AS (Rp16,58 triliun).

    Sebagai perbandingan, ia menyebut India memiliki nilai transaksi harian mencapai 12-15 miliar dolar AS (Rp198,96-Rp248,7 triliun), sedangkan Hong Kong bahkan mencatat nilai transaksi 30-50 miliar dolar AS per hari (Rp497-829 triliun).

    Menurut dia, salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan pasar modal domestik adalah terbatasnya kedalaman pasar dan minat investor publik.

    “Masalah utama bagi venture capital dan investasi jangka panjang adalah kurangnya pasar publik yang kuat,” ujar Pandu.

    Ia menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur pasar keuangan agar Indonesia bisa menjadi tujuan investasi yang lebih menarik.

    Peningkatan jumlah emiten, edukasi investor, dan transparansi tata kelola menjadi langkah penting untuk mencapai target tersebut.

    Dengan penguatan regulasi dan partisipasi investor yang lebih luas, ia optimistis Indonesia dapat melipatgandakan aktivitas pasar modal domestik dalam beberapa tahun mendatang.

    Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas geopolitik dan kerja sama regional dalam menarik investasi.

    “Kita harus memahami risiko global, dari deglobalisasi hingga nasionalisasi. Karena itu, kemitraan dan kebijakan yang adaptif menjadi kunci,” kata Pandu.

  • IHSG ditutup menguat di tengah pasar cermati proyeksi ekonomi global

    IHSG ditutup menguat di tengah pasar cermati proyeksi ekonomi global

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar mencermati proyeksi pertumbuhan ekonomi global terbaru dari International Monetary Fund (IMF)

    IHSG ditutup menguat 73,58 atau 0,91 persen ke posisi 8.124,76. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 7,87 poin atau 1,02 persen ke posisi 780,01.

    “Risiko yang dihadapi oleh ekonomi global, antara lain ketidakpastian yang berkepanjangan, meningkatnya proteksionisme, dan juga guncangan pasokan tenaga kerja. Kerentanan fiskal, potensi koreksi pasar keuangan serta erosi institusi dapat mengancam stabilitas,” sebut Tim Riset Phillip Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) terbaru, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026, dengan pertumbuhan negara maju sekitar 1,5 persen dan negara berkembang hanya sedikit di atas 4,0 persen.

    Dari kawasan Asia, Wakil Direktur IMF Departemen Asia dan Pasifik Nada Choueiri mengataka Bank of Japan (BOJ) harus mempertahankan kebijakan moneter yang longgar dan menaikkan suku bunga secara bertahap karena ketidakpastian perdagangan global membayangi prospek ekonomi Jepang.

    Ekonomi Jepang telah memperlihatkan kinerja lebih baik dari perkiraan sepanjang tahun ini berkat konsumsi dan ekspor yang kuat. Kesepakatan dagang antara Jepang dan AS juga turut meredakan sejumlah ketidakpastian.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor menguat yaitu dipimpin sektor kesehatan yang menguat sebesar 2,85 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor barang konsumen non primer yang masing-masing naik sebesar 2,53 persen dan 1,96 persen.

    Sedangkan dua sektor melemah yaitu sektor infrastruktur turun paling dalam sebesar 0,44 persen, diikuti oleh teknologi yang turun sebesar 0,44 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu KICI, KIOS, DKHH, TRUK, dan BLUE. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni TEBE, PGUN, JARR, DADA, dan OPMS.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.171.290 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 27,19 miliar lembar saham senilai Rp19,48 triliun. Sebanyak 412 saham naik, 250 saham menurun, dan 141 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 634,33 poin atau 1,33 persen ke 48.307,00, indeks Hang Seng melemah 22,09 poin atau 0,09 persen ke 25.888,48, indeks Shanghai menguat 4,02 poin atau 0,10 persen ke 3.916,50 dan indeks Strait Times melemah 12,22 poin atau 0,28 persen ke 4.356,84.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sidang Kepailitan Hotel Garden Palace Memanas, Verifikasi Hutang Dinilai Janggal

    Sidang Kepailitan Hotel Garden Palace Memanas, Verifikasi Hutang Dinilai Janggal

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang perkara kepailitan PT Mas Murni Indonesia Tbk, pemilik Garden Palace Hotel Surabaya, berlangsung panas. Pihak debitur dan kreditur kompak memprotes proses verifikasi piutang serta rekomendasi pembubaran perusahaan yang dinilai janggal.

    Usai sidang, kuasa hukum PT Mas Murni, Aldrian Vernandito, mengungkap adanya dugaan kejanggalan serius dalam proses verifikasi piutang. Ia menyebut tidak pernah ada pencocokan piutang antara kurator dan debitur, namun secara tiba-tiba muncul daftar piutang tetap serta rekomendasi pembubaran perusahaan.

    “Tiba-tiba kurator mengeluarkan rekomendasi pengakhiran, lalu hakim pengawas mengusulkan pembubaran. Padahal tidak ada verifikasi ulang seperti yang kami minta secara resmi,” tegas Aldrian usai sidang.

    Lebih lanjut, ia mempertanyakan kredibilitas surat rekomendasi yang menyebut pencocokan piutang telah dilakukan. “Kapan kami mencocokkan piutang? Itu pertanyaan besar yang sampai hari ini belum dijawab oleh kurator maupun hakim pengawas,” ujarnya.

    Selain verifikasi piutang, Aldrian menyoroti inkonsistensi pengadilan dalam memberikan akses terhadap dokumen sidang. “Sebelumnya majelis memperbolehkan dokumen rekomendasi diminta melalui panitera, tapi ketika kami ajukan permintaan resmi, justru tidak diberikan. Ini membingungkan dan merusak transparansi hukum,” tambahnya.

    Ia juga menilai pemanggilan sidang awal cacat hukum, karena dilakukan bukan oleh juru sita sebagaimana diatur dalam hukum acara. “Pemanggilan sidang bukan dilakukan oleh juru sita, sehingga sejak awal sudah cacat secara formil,” tegas Aldrian.

    Kuasa hukum itu menilai tim kurator gagal melindungi hak-hak kreditur dan pemegang saham. Padahal, aset perusahaan seperti gedung di Embong Malang dan Garden Palace Hotel masih tersedia namun belum dimaksimalkan dalam proses pemberesan.

    Tak hanya dari pihak debitur, keberatan juga datang dari perwakilan kreditur. Kuasa hukum salah satu koperasi kreditur, Arief Syahrul Alam, menuturkan adanya laporan dugaan pemalsuan dokumen daftar piutang tetap yang sudah disampaikan ke Polda Jawa Timur. Bahkan, kata Arief, kurator yang sama pernah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas perkara serupa.

    “Ada dua laporan di Bareskrim, dan biayanya diambil dari Boedel Pailit, masing-masing Rp1 miliar dan Rp1,5 miliar. Padahal enam kreditur lain belum dibayar, tetapi kurator mengklaim sudah melakukan pemberesan,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa prioritas pemberesan seharusnya diberikan kepada kreditur preferen seperti pajak dan buruh, bukan membebankan biaya hukum yang belum jelas dasarnya pada aset pailit. “Separatis punya hak tanggungan, lalu bagaimana dengan yang konkuren?” tegas Abah Alam.

    Sebagai informasi, PT Mas Murni Indonesia Tbk adalah perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1994, bergerak di bidang perhotelan dan properti. Dua aset utamanya adalah Garden Palace Hotel di Jalan Yos Sudarso dan gedung di Jalan Embong Malang, Surabaya.

    Pandemi COVID-19 menjadi titik balik krisis keuangan perusahaan. Operasional hotel lumpuh, banyak karyawan dirumahkan, hingga akhirnya beberapa eks-karyawan mengajukan permohonan PKPU karena keterlambatan pembayaran pesangon. Meski sebagian kewajiban telah dibayar sesuai perjanjian, kesalahan teknis transfer akibat rekening yang ditutup sepihak dijadikan dasar untuk mempailitkan perusahaan. (uci/kun)

  • Sidang Kepailitan Hotel Garden Palace Memanas, Verifikasi Hutang Dinilai Janggal

    Sidang Kepailitan Hotel Garden Palace Memanas, Verifikasi Hutang Dinilai Janggal

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang perkara kepailitan PT Mas Murni Indonesia Tbk, pemilik Garden Palace Hotel Surabaya, berlangsung panas. Pihak debitur dan kreditur kompak memprotes proses verifikasi piutang serta rekomendasi pembubaran perusahaan yang dinilai janggal.

    Usai sidang, kuasa hukum PT Mas Murni, Aldrian Vernandito, mengungkap adanya dugaan kejanggalan serius dalam proses verifikasi piutang. Ia menyebut tidak pernah ada pencocokan piutang antara kurator dan debitur, namun secara tiba-tiba muncul daftar piutang tetap serta rekomendasi pembubaran perusahaan.

    “Tiba-tiba kurator mengeluarkan rekomendasi pengakhiran, lalu hakim pengawas mengusulkan pembubaran. Padahal tidak ada verifikasi ulang seperti yang kami minta secara resmi,” tegas Aldrian usai sidang.

    Lebih lanjut, ia mempertanyakan kredibilitas surat rekomendasi yang menyebut pencocokan piutang telah dilakukan. “Kapan kami mencocokkan piutang? Itu pertanyaan besar yang sampai hari ini belum dijawab oleh kurator maupun hakim pengawas,” ujarnya.

    Selain verifikasi piutang, Aldrian menyoroti inkonsistensi pengadilan dalam memberikan akses terhadap dokumen sidang. “Sebelumnya majelis memperbolehkan dokumen rekomendasi diminta melalui panitera, tapi ketika kami ajukan permintaan resmi, justru tidak diberikan. Ini membingungkan dan merusak transparansi hukum,” tambahnya.

    Ia juga menilai pemanggilan sidang awal cacat hukum, karena dilakukan bukan oleh juru sita sebagaimana diatur dalam hukum acara. “Pemanggilan sidang bukan dilakukan oleh juru sita, sehingga sejak awal sudah cacat secara formil,” tegas Aldrian.

    Kuasa hukum itu menilai tim kurator gagal melindungi hak-hak kreditur dan pemegang saham. Padahal, aset perusahaan seperti gedung di Embong Malang dan Garden Palace Hotel masih tersedia namun belum dimaksimalkan dalam proses pemberesan.

    Tak hanya dari pihak debitur, keberatan juga datang dari perwakilan kreditur. Kuasa hukum salah satu koperasi kreditur, Arief Syahrul Alam, menuturkan adanya laporan dugaan pemalsuan dokumen daftar piutang tetap yang sudah disampaikan ke Polda Jawa Timur. Bahkan, kata Arief, kurator yang sama pernah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas perkara serupa.

    “Ada dua laporan di Bareskrim, dan biayanya diambil dari Boedel Pailit, masing-masing Rp1 miliar dan Rp1,5 miliar. Padahal enam kreditur lain belum dibayar, tetapi kurator mengklaim sudah melakukan pemberesan,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa prioritas pemberesan seharusnya diberikan kepada kreditur preferen seperti pajak dan buruh, bukan membebankan biaya hukum yang belum jelas dasarnya pada aset pailit. “Separatis punya hak tanggungan, lalu bagaimana dengan yang konkuren?” tegas Abah Alam.

    Sebagai informasi, PT Mas Murni Indonesia Tbk adalah perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1994, bergerak di bidang perhotelan dan properti. Dua aset utamanya adalah Garden Palace Hotel di Jalan Yos Sudarso dan gedung di Jalan Embong Malang, Surabaya.

    Pandemi COVID-19 menjadi titik balik krisis keuangan perusahaan. Operasional hotel lumpuh, banyak karyawan dirumahkan, hingga akhirnya beberapa eks-karyawan mengajukan permohonan PKPU karena keterlambatan pembayaran pesangon. Meski sebagian kewajiban telah dibayar sesuai perjanjian, kesalahan teknis transfer akibat rekening yang ditutup sepihak dijadikan dasar untuk mempailitkan perusahaan. (uci/kun)

  • Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

    Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

    GELORA.CO – Proyek family office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dipastikan tidak akan menerima pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana publik untuk proyek tersebut, yang awalnya digadang-gadang menjadi magnet investasi baru sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Penolakan ini menandai titik balik penting dalam arah kebijakan ekonomi nasional.

    Purbaya menilai, penggunaan APBN untuk proyek seperti family office tidak tepat dan tidak termasuk prioritas pembangunan nasional.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

    APBN Harus Tepat Sasaran dan Minim Kebocoran

    Purbaya menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah APBN harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.

    Dengan sikap tegas tersebut, Purbaya secara tidak langsung menutup peluang proyek family office mendapatkan dukungan fiskal pemerintah.

    Langkah ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin lebih berhati-hati dalam membiayai proyek strategis yang berisiko tinggi dan belum terbukti memberikan return on investment nyata.

    Asal-Usul Family Office: Gagasan dari Era Jokowi

    Gagasan family office pertama kali diluncurkan oleh Luhut Pandjaitan pada Mei 2024, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Kala itu, Luhut menyebut proyek tersebut akan menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik maupun internasional, sebuah sistem yang memungkinkan investor global menanamkan modalnya secara efisien di Indonesia.

    Luhut kerap mencontoh Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai model sukses family office yang berhasil menarik triliunan dolar investasi.

    “Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujar Luhut kepada media di Jakarta, Mei 2024 lalu.

    Berdasarkan estimasi pemerintah kala itu, skema ini berpotensi menarik investasi hingga 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun ke depan—angka yang fantastis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    Luhut Tak Menyerah, Harap Restu dari Presiden Prabowo

    Meski kini pemerintahan telah berganti di bawah Presiden Prabowo Subianto, Luhut yang kini memimpin DEN menegaskan proyek family office tetap berlanjut.

    Ia berharap Presiden Prabowo memberi lampu hijau agar proyek itu segera dieksekusi.

    “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada 28 Juli 2025.

    Namun, tanpa dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan, proyek ini kini sepenuhnya bergantung pada inisiatif sektor swasta dan kerja sama investor global.

    Meniru Abu Dhabi Tidak Semudah yang Dikira

    Secara global, konsep family office berkembang pesat di negara dengan regulasi keuangan yang ramah pajak dan stabil, seperti Abu Dhabi, Singapura, dan Hong Kong.

    Negara-negara tersebut sukses menciptakan ekosistem investasi yang efisien berkat sistem hukum dan birokrasi yang transparan.

    Namun, menurut sejumlah analis keuangan, meniru model tersebut di Indonesia bukan perkara mudah.

    Selain perlu reformasi regulasi pajak dan perizinan, dibutuhkan pula infrastruktur hukum dan fiskal yang kuat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan dana atau tax haven terselubung.

    Ekonom Universitas Indonesia, misalnya, menilai penolakan Purbaya bisa menjadi langkah preventif yang sehat.

    “Kita tidak bisa meniru model Abu Dhabi mentah-mentah. Butuh kesiapan sistem pengawasan dan tata kelola,” kata seorang pengamat keuangan yang enggan disebut namanya.

    Arah Baru Kebijakan Fiskal: Fokus pada Program Rakyat

    Dengan sikap tegas Menkeu Purbaya, pemerintah kini mempertegas komitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan APBN digunakan secara efisien.

    Proyek ambisius tanpa urgensi publik kemungkinan besar tidak akan lagi mendapat ruang dalam kebijakan keuangan negara.

    Ke depan, arah kebijakan fiskal Indonesia tampaknya akan lebih fokus pada program konkret yang menyentuh masyarakat, seperti penguatan UMKM, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif.

    Penolakan terhadap proyek family office bisa jadi menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin meninggalkan warisan proyek “elitis” dan beralih ke arah pembangunan yang lebih people-centered.***

  • Merauke 3 Jam Lebih Cepat dari Jakarta, Butuh Internet Tanpa Putus

    Merauke 3 Jam Lebih Cepat dari Jakarta, Butuh Internet Tanpa Putus

    Merauke –

    Secara astronomi, Merauke sebenarnya tiga jam lebih cepat dari Jakarta atau Waktu Indonesia Barat. Fun fact ini disampaikan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat menerima kunjungan audiensi Telkom ke kantornya.

    Ia menjelaskan, letak astronomi Indonesia berdasarkan garis bujur berada di 95 derajat Bujur Timur (BT) hingga 141 derajat BT. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki tiga zona waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).

    “Karena setiap 15 derajat bujur di Bumi itu selisih 1 jam. 141 derajat BT itu pas di Merauke,” kata Apolo di kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, Senin (13/10/2025).

    “Tapi karena beda antara Merauke dengan Jayapura itu hanya 1 derajat, maka disamakan. Tapi posisi kemiringan Matahari terhadap kita (Merauke) di Bumi itu beda, kita lebih. Jadi kita 3 jam lebih awal daripada (wilayah) Barat,” jelasnya.

    Apolo melanjutkan, Merauke merupakan titik paling timur Indonesia, dan kalau mengikuti pembagian waktu berdasarkan bujur, aktivitas pagi di Merauke seharusnya sudah berlangsung saat Jakarta masih terlelap.

    “Bahkan dulu pernah ada usulan agar kantor Bursa Efek Indonesia dipindahkan ke Merauke karena kita bisa aktivitas 3 jam lebih awal daripada orang di sana (Jakarta), sehingga transaksi perekonomian itu lebih awal di kita,” tutur Apolo.

    Kini, keunggulan waktu itu mulai punya makna baru. Di bawah program swasembada pangan dan energi nasional, Merauke bersiap menjadi wilayah yang tak hanya lebih cepat secara waktu, tapi juga secara digital dengan dukungan konektivitas yang diperkuat oleh Telkom Indonesia.

    Smart Farming dan Smart Energy

    Gubernur Apolo menjelaskan, dua tahun ke depan akan menjadi masa penting untuk menyiapkan infrastruktur menuju swasembada pangan dan energi di Papua Selatan.

    “Bapak Presiden menetapkan wilayah kita sebagai dua tempat implementasi pelaksanaan program strategis nasional untuk swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnya.

    “Semua sistem yang dibangun menggunakan konsep smart farming dan smart energy, yang artinya seluruh aktivitasnya berbasis internet. Oleh karena itu memang layak Merauke itu dibantu untuk penguatan kapasitas internetnya,” katanya.

    Ia pun mengapresiasi langkah Telkom yang memperkuat jaringan di Merauke, sehingga konektivitas menjadi fondasi dari seluruh pembangunan di sektor pertanian, energi, dan logistik.

    “Kementerian lain sudah mulai mengambil bagian, Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara baru, semua Kementerian sudah ambil bagian. Maka Telkom juga harus ikut ambil bagian memperkuat sisi digitalnya,” tambahnya.

    Ketangguhan Digital di Ujung Timur Indonesia

    Dari sisi industri, Executive Vice President Telkom Regional V Amin Soebagyo, menjelaskan bahwa Telkom berkomitmen menghadirkan resiliensi konektivitas di Merauke dengan tiga program besar yang mencakup pembangunan kabel laut Pasela 2 yang akan menghubungkan Merauke-Tual-Timika, pembangunan Content Delivery Network (CDN) agar akses konten digital lebih cepat, hingga pemasangan antena pengalih gateway untuk memperkuat kapasitas internet hingga lebih dari 50 Gbps.

    “Merauke punya tantangan alam seperti gempa dan aktivitas kapal besar di laut. Karena itu, jaringan di sini harus tangguh. Kami ingin memastikan masyarakat tetap terkoneksi kapan pun,” jelas Amin.

    Alahasil, kolaborasi antara Telkom dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol bagaimana pembangunan digital ikut mempercepat langkah Indonesia dari timur.

    Dengan posisi geografis yang ‘seharusnya’ 3 jam lebih cepat dari Jakarta, kini Merauke benar-benar bersiap berlari lebih cepat, lewat konektivitas kuat yang menopang pertanian cerdas, energi hijau, dan ekonomi digital yang tumbuh dari tanah paling timur negeri ini.

    (rns/rns)