Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bursa Efek Indonesia

  • BEI Optimistis Prospek Pasar Modal 2025 di Tengah Tingginya Suku Bunga

    BEI Optimistis Prospek Pasar Modal 2025 di Tengah Tingginya Suku Bunga

    Jakarta, Beritasatu.com – Meski bayang-bayang suku bunga tinggi masih menyelimuti perekonomian global, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman tetap optimistis terhadap prospek pasar modal Indonesia pada 2025.

    BEI menargetkan pencatatan 66 perusahaan baru melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) dan 407 efek baru secara keseluruhan.

    “Kita bicara tentang kebutuhan dana. Tahun lalu, ada sekitar 20 perusahaan di pipeline yang akan berlanjut ke tahun ini,” jelas Iman dalam pembukaan Perdagangan Perdana 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1/25).

    Iman menambahkan, perusahaan memiliki berbagai pilihan pendanaan, seperti pasar modal, surat utang, atau pinjaman perbankan. Dalam situasi suku bunga tinggi, perusahaan akan mengkaji kebutuhan pendanaan mereka dengan cermat.

    “Kalau tingkat bunga tinggi, mereka akan berhitung. Mungkin mereka memilih surat utang atau perbankan atau IPO. Itu adalah pilihan,” tegasnya.

    Untuk diketahui, BEI memasang target ambisius untuk mencatatkan 66 perusahaan baru lewat IPO pada 2025. Hal itu sejalan dengan visi memperluas akses investasi dan meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, BEI berupaya menarik tambahan 2 juta investor baru, menjadikan pasar modal Indonesia semakin inklusif.

    Iman menuturkan, peningkatan jumlah emiten dan investor akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. “Target ini tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang memperkuat posisi pasar modal kita sebagai salah satu yang paling dinamis di kawasan,” tambahnya.

    Optimisme BEI didukung oleh pencapaian signifikan pada 2024. Hingga 27 Desember, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penghimpunan dana sebesar Rp 251,04 triliun dari 187 penawaran umum, termasuk 34 IPO saham.

    Selain itu, jumlah investor pasar modal meningkat pesat, dengan single investor identification (SID) mencapai 14,8 juta, naik 21,77% dari tahun sebelumnya.

    Langkah BEI ini sejalan dengan tren positif investasi di Indonesia. Selain mendorong pencatatan emiten baru, BEI juga berfokus pada penguatan literasi keuangan dan inovasi produk untuk menarik minat masyarakat, termasuk generasi muda.

    “Pertumbuhan jumlah emiten dan investor adalah dua sisi dari koin yang sama. Dengan memberikan akses yang lebih luas dan memperkenalkan produk investasi yang menarik, kita menciptakan pasar yang inklusif sekaligus produktif,” tutup Iman dalam menanggapi prospek pasar modal pada 2025.

  • Menkeu Sri Mulyani: ‘Hari-hari Ini Kalau Ngomongin Pajak, Ada yang Sering Nyelomotin Saya’ – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani: ‘Hari-hari Ini Kalau Ngomongin Pajak, Ada yang Sering Nyelomotin Saya’ – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui saat ini perpajakan tengah menjadi isu yang sensitif.

    Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).

    Sri Mulyani awalnya membicarakan implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.

    Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membicarakan hal tersebut.

    “Jadi kami akan terus berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian Perdagangan, karena dalam hal ini kita terus akan memperkuat termasuk berbagai instansi seperti Kementerian ESDM dan bahkan transportasi,” ujar Sri Mulyani.

    Setelah itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyinggung bagaimana perpajakan tengah menjadi isu yang sensitif belakangan ini.

    “Hari-hari ini kalau ngomong pajak, ada yang sering sudah nyelomotin saya, sering banget,” ujar Sri Mulyani.

    Isu perpajakan tengah menjadi perbicangan hangat karena kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun ini.

    Kenaikan PPN menjadi 12 persen ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    PPN 12 persen menjadi polemik di kalangan masyarakat. Kebijakan ini dinilai akan mendatangkan dampak buruk. Gelombang penolakan pun datang dari berbagai kalangan.

    Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

    Barang mewah itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021.

    PMK tersebut mengatur tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    Lantas, barang apa saja yang terkena PPN 12 persen?

    1. Kelompok hunian mewah:

    Rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar.

    2. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.

    3. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:

    Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

    4. Helikopter

    5. Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter.

    6. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:

    Senjata artileri
    Revolver dan pistol
    Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

    7. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum:

    Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
    Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.

    Sementara itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini terkena PPN 11 persen tidak mengalami kenaikan atau tetap 11 persen.

    “Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan biasa yang selama ini tetap 11 persen,” papar dia.

    Dia juga merincikan bahwa ada beberapa barang dan jasa mengalami pengecualian atau PPN nya hanya 0 persen meliputi barang pokok, misalnya beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar.

    Kemudian gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padian-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut.

    “Kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan paspor, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci,” terangnya.

    Selaim itu, jasa kesehatan dan layanan medis pemerintah maupun swasta, jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa serta reasuransi tetap mendapatkan fasilitas PPN 0 persen atau tidak membayar PPN.

    “Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11 persen, tetap 11 persen, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12 persen,” ungkap dia.

  • Sri Mulyani Usul Anak SD Mulai Diajarkan soal Pasar Modal

    Sri Mulyani Usul Anak SD Mulai Diajarkan soal Pasar Modal

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta edukasi terkait pasar modal bisa terus ditingkatkan. Jika perlu, edukasi pasar modal dimulai sejak tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) agar mereka menjadi familiar dengan hal-hal tersebut.

    “Dulu waktu saya mahasiswa mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia, paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat Sekolah Dasar sehingga mereka menjadi getting familiar dengan Bursa Efek,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).

    Sri Mulyani menyebut perlu keterlibatan berbagai pihak untuk merealisasikan rencana itu. Pasalnya, edukasi pasar modal mulai dari tingkat SD perlu dirumuskan dalam kurikulum.

    “Ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi,” imbuhnya.

    Di sisi lain, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus bertanggung jawab memastikan agar masyarakat pada akhirnya benar-benar membeli saham perusahaan yang sehat, yang berasal dari perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

    “Sehingga masyarakat tidak merasa bahwa mereka membeli sebuah surat berharga yang ternyata tidak berharga. Ini adalah tantangan kita semua,” imbuhnya.

    Terkait Surat Berharga Negara (SBN), Sri Mulyani menyebut saat ini sudah banyak mahasiswa yang terlibat. Ia memastikan pemerintah akan terus berinovasi mendorong instrumen yang jauh lebih terjangkau untuk masyarakat kecil bisa berpartisipasi.

    “Kami di SBN sudah membuat pecahan yang sangat kecil sehingga sekarang di dalam basis investor SBN itu kita banyak menemukan pelajar dan mahasiswa sudah memulai beli SBN. Itu positif untuk kita semuanya,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Transisi Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK Masuki Tahap Final

    Transisi Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK Masuki Tahap Final

    Jakarta, Beritasatu.com – Transisi pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendekati tahap finalisasi.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK  Hasan Fawzi menyampaikan, berbagai perangkat regulasi telah disiapkan untuk memastikan proses ini berjalan lancar.

    “OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024, yang dirancang sebagai landasan hukum bagi pengaturan dan pengawasan aset kripto. Selain itu, Surat Edaran OJK (SE OJK) juga telah dikeluarkan untuk mengatur mekanisme pelaporan dan pelaksanaan pengawasan,” seusai peresmian Perdagangan Perdana 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1/25).

    POJK Nomor 27 Tahun 2024 akan mulai berlaku efektif pada 10 Januari 2025, meskipun regulasi tersebut telah diterbitkan pada Desember 2024. Regulasi ini akan memastikan keberlanjutan izin dan proses yang telah dimulai di bawah Bappebti.

    “Semua bentuk perizinan, produk, dan layanan yang telah disetujui oleh Bappebti akan sepenuhnya diakui oleh OJK. Bahkan, proses yang masih berjalan di Bappebti akan dilanjutkan tanpa harus dimulai dari awal,” jelasnya dalam menanggapi transisi pengawasan aset kripto ke OJK

    Hasan juga menegaskan, struktur dan persyaratan permodalan bagi pelaku industri tidak mengalami perubahan. “Ketentuan permodalan untuk pedagang aset kripto tetap sama, yaitu Rp 100 miliar dan Rp 1 triliun untuk bursa. Semua mengacu pada aturan yang sebelumnya berlaku di Bappebti,” tambahnya.

    OJK telah menjalin koordinasi intensif dengan Bappebti, Bank Indonesia, dan kementerian terkait untuk memastikan transisi yang mulus. Hasan menegaskan, hal itu merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menetapkan tenggat waktu maksimal hingga 12 Januari 2025 untuk penyelesaian proses ini.

    “Kami juga sedang menunggu pengundangan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur mekanisme teknis peralihan ini. Serah terima secara resmi antara Bappebti dan OJK dijadwalkan pada 10 Januari 2025,” kata Hasan.

    OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem aset kripto di Indonesia. Hasan menambahkan, OJK akan menyusun regulasi baru terkait penawaran aset keuangan digital pada 2025.

    “Kami sedang mengkaji aturan untuk penawaran aset kripto di pasar domestik. Hal ini akan menjadi salah satu prioritas awal kami setelah pengawasan sepenuhnya berada di bawah OJK,” ujar Hasan.

    Selain itu, OJK berencana untuk mengadopsi praktik, seperti single investor identity (SID) untuk menciptakan administrasi yang lebih tertib dan perlindungan investor yang lebih baik.

    “Kami juga sedang mempertimbangkan pembentukan lembaga perlindungan serupa dengan Securities Investor Protection Fund (SIPF) untuk aset kripto,” imbuhnya.

    Dengan perangkat regulasi yang sudah ada, kesiapan tim khusus, dan koordinasi lintas lembaga, Hasan optimistis transisi ini tidak hanya akan berjalan lancar tetapi juga memperkuat tata kelola industri aset digital di Indonesia.

    “Kami ingin memastikan bahwa transisi pengawasan aset kripto ke OJK akan berjalan mulus, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan sektor ini. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terstruktur, OJK siap membawa industri aset kripto ke level yang lebih baik,” pungkasnya.

  • Pengawasan Kripto Bakal Beralih dari Bappebti ke OJK, Ini Bocorannya

    Pengawasan Kripto Bakal Beralih dari Bappebti ke OJK, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Transisi pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berlangsung. Hal ini selaras dengan target agar proses transisi ini rampung 2025.

    Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Peraturan Pemerintah (PP) transisi peralihan pengawasan aset kripto telah rampung. Dengan demikian, tahap lanjutannya ialah persiapan transisinya.

    “Pemahaman saya itu (PP Transisi) sudah diterbitkan, sehingga tahap berikutnya tentu persiapan untuk transisi dari Bappebti di bawah Kemendag kepada OJK,” kata Mahendra usai Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025 di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025).

    PP tersebut merupakan turunan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam pasal 312 ayat 1 disebutkan, peralihan secara penuh paling lambat dilaksanakan 24 bulan sejak UU tersebut disahkan pada 12 Januari 2023 atau dengan kata lain tepatnya pada 12 Januari 2025.

    Selaras dengan itu, Mahendra mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk melakukan proses transisi dalam format yang resmi. Meski demikian, menurutnya, walaupun belum ada PP itu sebelumnya, selama ini proses transisi itu sudah dibahas dan dipersiapkan.

    “Tapi dengan adanya PP itu maka secara resmi hal tadi sudah memiliki landasan hukumnya,” sambungnya.

    Di samping itu, Mahendra menambahkan, OJK sudah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terkait pengawasan pengelolaan kripto. Aturan itu sepenuhnya dilaksanakan berbekal dari prinsip-prinsip dan pelaksanaan pengaturan pengawasan yang ada di Bappebti selama ini.

    “Sudah ada diskusi dan proses kerja sama untuk persiapan transisi itu. Jadi dalam hal itu sebenarnya kita mengharapkan proses transisinya akan berjalan mulus, seamless lah istilahnya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik dan ketidakpastian,” ujar dia.

    Transisi Rampung Kuartal I-2025

    Senada, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya mengatakan, PP transisi pengawasan kripto telah ditandatangani. Langkah selanjutnya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan OJK.

    “Kita pun kemarin sebenarnya siap untuk peralihan, terutama kan PP-nya kemarin sudah tanda tangan katanya kan seperti itu. Nah, nanti tinggal dibuat nota kesepahaman dengan OJK, ya seperti itu peralihannya,” kata Tirta dalam kesempatan berbeda.

    Tirta menjelaskan, dalam nota kesepahaman itu nanti akan dituangkan proses untuk peralihan, utamanya terkait tahapan perizinan akan seperti apa. Kemudian juga penanggungjawab dari perizinan tersebut juga akan ditetapkan di dalamnya.

    Sedangkan menyangkut sumber daya manusia (SDM) sudah disiapkan melalui Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)OJK. Diperkirakan proses transisi ini bisa rampung kuartal I-2025.

    “Kuartal I mungkin ya bisa selesai. Terutama kan laporan pengawasan pasti harus segera beralih. Kalau proses perizinan mungkin kita nanti melihat dengan OJK,” ujar dia.

    Sebagai informasi, Desember 2024 kemarin OJK telah menerbitkan aturan terkait pengawasan aset kripto melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024).

    (shc/ara)

  • Proses Peralihan Pengawasan Kripto ke OJK Disebut Berjalan Lancar dan Terarah

    Proses Peralihan Pengawasan Kripto ke OJK Disebut Berjalan Lancar dan Terarah

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan, transisi peralihan pengawasan perdagangan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK berjalan lancar dan terarah. Peraturan pemerintah (PP) terkait aset kripto akan segera diberlakukan pada 12 Januari 2025.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan, langkah-langkah menuju peralihan ini dirancang untuk berlangsung mulus dan tanpa kendala besar.

    “Dengan pemahaman saya, regulasi yang diperlukan sudah diterbitkan. Tahap berikutnya adalah mempersiapkan transisi dari Bappebti, yang berada di bawah Kementerian Perdagangan kepada OJK. Kami juga telah berdiskusi dengan menteri perdagangan untuk memastikan proses ini berjalan dalam format yang resmi,” jelas Mahendra seusai acara Pembukaan Perdagangan 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    Mahendra menjelaskan, meskipun regulasi seperti peraturan pemerintah (PP) belum diterbitkan, diskusi dan persiapan untuk transisi sudah lama dilakukan. Keberadaan PP memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung kelancaran peralihan pengawasan ini.

    “Sebenarnya, meskipun belum ada PP sebelumnya, proses transisi peralihan pengawasan aset kripto ke OJK sudah dibahas dan dipersiapkan. Dengan adanya PP, proses ini secara resmi memiliki legitimasi yang lebih kuat,” ungkap Mahendra.

    Ia menambahkan bahwa kendala besar dalam proses ini tidak ditemukan. “Ini lebih kepada proses administrasi pemindahan otoritas pengawasan saja. Dari sisi prinsip, saya rasa tidak ada masalah,” tegasnya.

    OJK telah mengambil langkah signifikan untuk memastikan kesiapan mereka. Peraturan OJK (POJK) tentang pengawasan dan pengelolaan aset kripto juga telah diterbitkan, mengadopsi prinsip-prinsip pengaturan yang sebelumnya digunakan oleh Bappebti.

    “Kami ingin memastikan bahwa transisi ini seamless, istilahnya berjalan tanpa hambatan, sehingga tidak ada ketidakpastian bagi pelaku industri maupun investor,” kata Mahendra.

    Koordinasi intensif antara OJK, Bappebti, dan kementerian terkait menjadi kunci sukses transisi ini. Mahendra menegaskan bahwa komunikasi yang baik telah dilakukan untuk memastikan setiap pihak memahami peran masing-masing dalam proses ini.

    “Kami mengantisipasi segala kemungkinan, tetapi dengan kesiapan yang sudah ada, kami optimistis bahwa tidak akan ada gangguan signifikan,” tambahnya.

    Mahendra mengungkapkan, meskipun tidak ada tenggat waktu spesifik untuk menyelesaikan transisi ini, fokus utama adalah memastikan proses berjalan lancar. “Target utama kami adalah pengelolaan dan transisi yang mulus terlebih dahulu,” jelasnya.

    Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, OJK optimistis dapat mengambil alih pengawasan aset kripto secara penuh dalam waktu dekat. Peralihan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat ekosistem aset digital di Indonesia.

    “Dengan landasan hukum yang kokoh, sinergi antarlembaga, dan kesiapan internal OJK, kami yakin transisi ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri aset digital yang lebih modern dan berkelanjutan,” pungkas Mahendra dalam menanggapi transisi peralihan pengawasan aset kripto ke OJK.

  • Presiden Pertama yang Lihat Tutup Buku APBN

    Presiden Pertama yang Lihat Tutup Buku APBN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 31 Desember 2024. Itu merupakan momen bersejarah karena pertama kalinya seorang presiden datang untuk melihat tutup buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

    “Beliau (Prabowo) untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau liat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).

    Sri Mulyani berkelakar bahwa kedatangan Prabowo juga untuk melihat berapa uang negara yang dikelola Kemenkeu. Ia menyebut kedatangan itu bukan hanya seremonial, melainkan untuk berinteraksi secara langsung dan memberi arahan.

    “Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana, namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan,” ungkap Sri Mulyani.

    “Tentunya karena itu sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada bapak presiden situasi pelaksanaan APBN 2024,” tambahnya.

    Sri Mulyani menyebut APBN 2024 ditutup dengan jauh lebih baik dibandingkan perkiraan sebelumnya. Defisit fiskal lebih kecil dari perkiraan 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Defisit APBN 2024 mendekati UU APBN awal (2,29%). Ini adalah hasil yang luar biasa, lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu diprediksikan 2,7%, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

    Sayangnya, Sri Mulyani masih enggan mengungkapkan besaran defisit tersebut. Laporan kinerja APBN 2024 akan disampaikan dalam konferensi pers Kementerian Keuangan di waktu dekat.

    “APBN 2024 kita tutup dengan relatif sehat, aman dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” imbuhnya.

    (aid/kil)

  • Volatilitas Pasar Modal Tahun 2024 Luar Biasa

    Volatilitas Pasar Modal Tahun 2024 Luar Biasa

    Jakarta, FORTUNE – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menilai Pasar Modal Indonesia pada tahun 2024 mengalami volatilitas luar biasa. Hal ini tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang sepanjang tahun menunjukkan fluktuasi signifikan di tengah tantangan perekonomian global.

    “IHSG tahun 2024 pada 30 Desember ditutup di level 7.079,91, turun 2,6 persen dibanding tahun lalu. Namun, posisi ini masih jauh di atas level terendah 6.726,92 yang terjadi pada 19 Juni 2024. Rentang sebesar 1.200 poin antara level tertinggi dan terendah mencerminkan volatilitas luar biasa di pasar modal,” kata Mahendra dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025 di Gedung BEI, Kamis (2/1).

    Meski IHSG menunjukkan penurunan, nilai kapitalisasi pasar tetap tumbuh sebesar 6 persen, mencapai Rp12,3 ribu triliun. Angka ini setara dengan 56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Sepanjang 2024, pasar modal mencatatkan 199 penawaran umum dengan total nilai penghimpunan dana sebesar Rp259,24 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat 43 emiten baru dengan nilai Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp16,68 triliun, sementara Penawaran Umum Terbatas (PUPS) mencatat nilai Rp41,77 triliun.

    Pada Bursa Karbon, hingga 27 Desember 2024, volume transaksi mencapai 908 ribu ton CO₂ ekuivalen, dengan total nilai transaksi akumulasi sebesar Rp50,64 miliar.

    Peningkatan investor ritel

    OJK juga mencatat, jumlah investor ritel juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Single Investor Identification (SID) mencapai 14,8 juta, meningkat 22,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, Mahendra menyoroti beberapa tantangan yang masih perlu diatasi.

    “Indeks LQ45, yang berisi saham-saham perusahaan terbesar dan paling likuid, justru melemah 15,6 persen. Hal ini menunjukkan masih ada ruang perbaikan dalam ekosistem pasar modal kita,” katanya.

    Tantangan dan potensi pasar modal indonesia

    Mahendra membandingkan kontribusi kapitalisasi pasar modal terhadap PDB Indonesia dengan negara-negara tetangga. Saat ini, kontribusi tersebut baru mencapai 56 persen, jauh di bawah India (140 persen), Thailand (101 persen), dan Malaysia (97 persen).

    “Untuk merealisasikan potensi pertumbuhan pasar modal yang masih sangat besar, diperlukan penguatan ekosistem yang mendukung integritas pasar. Hal ini penting agar tercipta pasar modal yang well-functioning dan efisien,” kata Mahendra.

    Dengan berbagai potensi yang ada, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat pasar modal pada 2025. Berbagai program strategis pemerintah akan diimplementasikan, dengan fokus pada peningkatan pendalaman pasar.

    “Kami akan meningkatkan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat, termasuk mendorong perusahaan dengan kapasitas lebih besar untuk melantai di bursa, serta meningkatkan porsi saham free float,” tutur Mahendra.

  • Menkeu:APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

    Menkeu:APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

    APBN 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025.

    Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025.

    “APBN, Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,” kata Sri Mulyani di Gedung BEI Jakarta, Kamis.

    Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester I 2024. Namun pada semester II 2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih.

    Pada akhir tahun 2024, imbuh Sri Mulyani, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah.

    “Tumbuh dari tahun lalu. Meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” ujar dia.

    Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air.

    “Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, belanja tumbuh tinggi. Di kementerian/lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen,” ujar Sri Mulyani.

    Ia enggan merinci lebih lanjut capaian-capaian lainnya. Namun rincian lebih lanjut, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diadakan Kamis siang.

    “Namun saya sampaikan, defisit APBN 2024 mendekati Undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pada Selasa (31/12), Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelaksanaan dan realisasi APBN Tahun 2024 berjalan baik karena dikelola dengan bijak dan penuh hati-hati di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan terhadap perekonomian dunia.

    “Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola,” kata Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).

    Presiden menjelaskan bahwa pengelolaan kas dari APBN Tahun 2024 resmi ditutup mulai Rabu, 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB.

    Dalam rapat tersebut, Presiden pun menerima laporan terkait penerimaan negara dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Kepala Negara menyimpulkan bahwa di tengah tekanan terhadap perekonomian dunia yang mempengaruhi harga-harga komoditas, termasuk pada minyak dan gas bumi, keuangan negara masih dikelola secara bijak.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Kamis dibuka menguat 29,36 poin

    IHSG Kamis dibuka menguat 29,36 poin

    Layar menampilkan pergerakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (30/12/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.

    IHSG Kamis dibuka menguat 29,36 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi, dibuka menguat 29,36 poin atau 0,41 persen ke posisi 7.109,26. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 3,52 poin atau 0,43 persen ke posisi 830,17.

     

    Sumber : Antara