Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BSSN

  • Bjorka Bikin Geger Satu Negara, BSSN Nilai Masih Intensitas Rendah

    Bjorka Bikin Geger Satu Negara, BSSN Nilai Masih Intensitas Rendah

    Depok, CNN Indonesia —

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan aksi pembocoran data oleh hacker Bjorka masih terbilang berintensitas rendah.

    “[Aksi Bjorka] ini masih terbilang intensitas rendah,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian, di kantornya, Depok, Selasa (13/9).

    “Tapi kita tetap tindaklanjuti,” lanjutnya.

    Terlepas dari itu, Hinsa mengakui data-data yang dibocorkan oleh Bjorka terbilang penting bagi masyarakat.

    “Saya kira data-data itu penting, saya setuju,” ucapnya.

    Sebelumnya, keamanan siber di Indonesia menuai kritik tajam warga dan aktivis lantaran rentetan kebocoran data pribadi oleh user BreachForums Bjorka, mulai dari data pelanggan Tokopedia, IndiHome, registrasi SIM card, KPU, hingga surat untuk Presiden Jokowi.

    Data-data yang dibocorkan mencakup NIK, nomor KK, nomor telepon, hingga user dan password pelanggan.

    Ia pun menjadi fenomena baru. Namanya jadi trending topic di Twitter. Pejabat-pejabat berkomentar, termasuk yang kena doxing. Istana pun menggelar rapat khusus membahasnya.

    Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan serangan Bjorka ini menjadi bukti sistem keamanan siber pemerintah lemah.

    “Dan ini menjadi pelajaran buat pemerintah bahwa ya ini lho sistem Anda itu lemah lho. Anda itu harus melindungi masyarakat gitu,” terang Pratama.

    “Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat. Akhirnya menjadi korban penipuan, datanya digunakan untuk iklan judi online, penipu pinjol ilegal, dan lain-lain gitu,” jelas dia.

    Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui pihaknya masih membangun sistem.

    “Relatif lah ya. Pengertian lemah kita juga melihat memang saya katakan tadi, latar belakang kita sedang ya sedang membangun. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita sudah sudah aman, sudah kuat, karena memang banyak hal yang harus kita bangun,” ujar Hinsa saat diwawancara di CNN Indonesia TV Newsroom, Minggu (11/9) malam.

    (arh/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mahfud MD Bodo Amat Datanya Dibocorkan Bjorka: Sudah Ada di Wikipedia

    Mahfud MD Bodo Amat Datanya Dibocorkan Bjorka: Sudah Ada di Wikipedia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak mau ambil pusing usai hacker Bjorka membocorkan berbagai data pribadinya ke publik.

    “Banyak yang japri saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu,” kata Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Selasa (13/9).

    Menurut Mahfud, data pribadinya itu bukan lagi jadi rahasia publik. Ia menyebut data pribadinya dapat diakses oleh publik dengan mudah di Wikipedia hingga di dokumen Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK.

    Bnyk yg japri sy bhw data pribadi sy dibocorkan oleh bjorka hacker. Sy tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi sy bkn rahasia. bs diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku2 saya, di LHKPN KPK. Data pribadi sy terbuka, tak perlu dibocorkan.

    — Mahfud MD (@mohmahfudmd) September 13, 2022

    “Sebab data pribadi saya bukan rahasia. Bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan,” kata Mahfud.

    Bjorka sebelumnya meledek Mahfud yang mengklaim data yang dibagikannya tak penting.

    “how r u sir? are you sure no important databases is leaked? (bagaimana kabar Anda tuan? Yakin tidak ada data penting yang bocor?, red),” tulis Bjorka.

    Bjorka pun membocorkan data pribadi milik Mahfud MD berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, pendidikan, hingga data vaksinasi.

    Sebagai informasi, Mahfud memang mengakui ada data negara yang bocor. Namun menurutnya, data-data itu tidak penting.

    “Soal bocornya data negara lah. saya pastikan itu memang terjadi. Saya dapat laporannya dari BSSN dan analisis Deputi VII saya. Terjadi di sini di sini di sini,” ujar Mahfud saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9).

    Mahfud mengklaim pelbagai data negara yang bocor ke publik itu bukan tergolong dokumen dengan klasifikasi rahasia. Sebab, data-data itu bisa diambil dari berbagai sumber terbuka dan kebetulan isinya sama.

    Bocornya data pribadi Mahfud kian menambah daftar pejabat yang masuk dalam serangan Bjorka. Sebelumnya ada Ketua DPR Puan Maharani, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur DKI, Anies Baswedan.

    Ditambah pula dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, aktivis politik media sosial Denny Siregar, dan Permadi Arya alias Abu Janda.

    (pop/lth)

  • Disertai Sindiran, Bjorka Bocorkan Data Milik Cak Imin dan Mahfud MD

    Disertai Sindiran, Bjorka Bocorkan Data Milik Cak Imin dan Mahfud MD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bjorka membagikan beberapa data pribadi pejabat lewat akun telegramnya. Kali ini, giliran Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menkopolhukam, Mahfud MD.

    Data-data Cak Imin dan Mahfud MD dibagikan di akun telegram @bjorka. Data-data yang dibagikan yakni nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, hingga data vaksinasi.

    Terhadap Cak Imin, Bjorka menganggap mantan Menteri Ketenagakerjaan itu memanfaatkan dirinya untuk kampanye. “yea you’re seeking attention by using my name for your shitty campaign? ok now its time to check your notifications (ya, Anda cari perhatian dengan memanfaatkan nama saya untuk kampanye Anda. Sekarang, waktunya untuk mengecek notifikasi Anda)” tulis Bjorka.

    Sementara itu, Bjorka meledek Mahfud yang mengklaim data yang dibagikannya tak penting. “how r u sir? are you sure no important databases is leaked? (bagaimana kabar Anda tuan? Yakin tidak ada data penting yang bocor? tulis Bjorka.

    Sama seperti Cak Imin, Bjorka membocorkan data pribadi milik Mahfud MD berupa nama, NIK, alamat rumah, pendidikan, hingga data vaksinasi.

    Sebelumnya,Mahfud memang mengakui ada data negara yang bocor. Namun menurutnya, data-data itu tidak penting. “Soal bocornya data negara lah. saya pastikan itu memang terjadi. Saya dapat laporannya dari BSSN dan analisis Deputi VII saya. Terjadi di sini di sini di sini,” kata Mahfud saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9).

    Mahfud mengklaim pelbagai data negara yang bocor ke publik itu bukan tergolong dokumen dengan klasifikasi rahasia. Sebab, data-data itu bisa diambil dari berbagai sumber terbuka dan kebetulan isinya sama.

    Cak Imin dan Mahfud menambah daftar pejabat yang masuk dalam serangan Bjorka. Sebelumnya, ada Ketua DPR, Puan Maharani; Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir; Gubernur DKI, Anies Baswedan.

    Bjorka juga membocorkan data dari aktivis politik media sosial yakni Denny Siregar dan Permadi Arya alias Abu Janda.

    Dalam keterangannya, Bjorka mengaku menyerang sejumlah pejabat agar masyarakat bisa mengontak para pemimpinnya. “Misi saya adalah membantu siapa pun yang membutuhkan, termasuk warga Indonesia yang ingin mengontak dan menanyakan para pemimpinnya. Paling tidak, para pejabat itu merasakan ketika mereka menerima spam,” tulis Bjorka di akun Twitter dalam Bahasa Inggris.

    (lth/lth)

  • Menkominfo Klaim Bocoran Data Bjorka Tak Spesifik, Bagaimana Nomor Hp?

    Menkominfo Klaim Bocoran Data Bjorka Tak Spesifik, Bagaimana Nomor Hp?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengakui kebocoran data pribadi dengan dalangnya hacker Bjorka. Namun, ia mengklaim itu bukan data-data spesifik dan terbaru.

    Hal itu dikatakannya usai rapat internal dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).

    “Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh salah satunya Bjorka, tetapi setelah ditelaah sementara, data-data yang umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang ter-update,” klaimnya, seusai pertemuan itu.

    Pihaknya, bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) “akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam”.

    Plate juga menyebut rapat itu mengungkapkan perlunya pembentukan tim respons darurat terkait insiden kebocoran data ini.

    “Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data yang baik di Indonesia, dan untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team, dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN, untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” jelas dia, yang sempat jadi korban doxing atau pengungkapan data pribadi oleh Bjorka itu.

    Diketahui, user situs BreachForums Bjorka mengunggah data hasil leak situs IndiHome, Tokopedia, Wattpad, registrasi SIM card, KPU, hingga surat untuk Presiden Jokowi.

    Isinya merupakan data pribadi spesifik berupa nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor telepon, hingga nomor vaksin.

    Hasil analisis sejumlah pakar siber menyebut data-data yang dibocorkan itu valid alias asli. Salah satu indikasinya adalah nomor telepon pelanggan yang bocor bisa dikontak.

    Plate pun menjadi salah satu korban doxing Bjorka, Sabtu (10/9), bertepatan di hari ulang tahunnya ke-66. “Happy birthday,” nyinyir Bjorka di grup telegram Bjorkanism.

    Ia pun melampirkan sejumlah data-data pribadi yang diduga milik Johnny, seperti NIK, nomor KK, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga nomor vaksin.

    CNNIndonesia.com memeriksa NIK yang disebarkan Bjorka itu dengan data di situs KPU serat nomor ponselnya dengan yang dimiliki wartawan. Hasilnya identik.

    Usai kasus doxing itu, Plate pun mengganti nomor ponsel WhatsApp-nya.

    (dhf/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • BSSN Jawab Tudingan Keamanan Siber RI Lemah: Relatif, Sedang Membangun

    BSSN Jawab Tudingan Keamanan Siber RI Lemah: Relatif, Sedang Membangun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjawab kritikan yang menyebut keamanan siber Indonesia lemah. Menurut Kepala BSSN, Hinsa Siburian lemah atau tidaknya hal itu adalah relatif.

    “Relatif lah ya. Pengertian lemah kita juga melihat memang saya katakan tadi, latar belakang kita sedang ya sedang membangun. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita sudah sudah aman, sudah kuat, karena memang banyak hal yang harus kita bangun,” kata Hinsa saat diwawancara di CNN Indonesia TV Newsroom, Minggu (11/9) malam.

    Keamanan siber Indonesia mendapat kritik dari warganet usai munculnya peretas (hacker) Bjorka. Hacker tersebut awalnya meretas data pelanggan Tokopedia dan Indihome.

    Selanjutnya, Bjorka meretas data KPU hingga kemudian membocorkan data-data pribadi milik sejumlah pejabat seperti Menkominfo, Johnny G. Plate; Ketua DPR, Puan Maharani; Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan; hingga Gubernur DKI, Anies Baswedan.

    Bjorka mengatakan, aksinya itu bertujuan untuk memberi publik informasi soal betapa tidak becusnya pemerintah mengurus data-data pribadi warga.

    “this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau Bjorka.

    (ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).

    Masih di acara yang sama, Hinsa mengatakan BSSN masih dalam proses memvalidasi data-data yang bocor. Menurutnya, BSSN tidak bisa serta-merta menuduh sistem elektronik yang membocorkan data tersebut.

    “Karena kadang-kadang kan mereka tidak merasa kehilangan atau diserang,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hinsa juga mengatakan proses pembeberan data itu juga tidak serta merta hasil peretasan. Menurutnya, bisa saja data tersebut hasil jual-beli di dark web.

    “Apakah ini prosesnya diambil dari sistem elektronik? Apakah ini memang hasil jual-beli di dark web yang tadinya pasar gelap kemudian dimunculkan, ini semua harus kita validasi,” kata Hinsa.

    “Tidak bisa serta merta BSSN langsung men-judge ini dan itu,” katanya menambahkan.

    Di sisi lain, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan serangan Bjorka menjadi pelajaran bagi pemerintah. Menurutnya, hal ini menjadi bukti sistem keamanan siber pemerintah lemah.

    “Dan ini menjadi pelajaran buat pemerintah bahwa ya ini lho sistem Anda itu lemah lho. Anda itu harus melindungi masyarakat gitu,” katanya.

    Menurutnya, masyarakat sudah memercayakan data pribadi mereka ditangani oleh pemerintah. Sayangnya, pemerintah gagal menjaga data pribadi itu dengan baik.

    “Ini yang menjadi persoalan kan masyarakat sudah mempercayakan data kepada pemerintah, untuk disimpan, untuk diolah oleh pemerintah, tapi pemerintah tidak mengamankan data itu dengan baik. Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat. Akhirnya menjadi korban penipuan, datanya digunakan untuk iklan judi online, penipu pinjol ilegal, dan lain-lain gitu,” katanya mengakhiri.

    (lth/arh)

  • Pertamina Respons Rencana Bjorka Bocorkan Data: Semoga Tidak Terjadi

    Pertamina Respons Rencana Bjorka Bocorkan Data: Semoga Tidak Terjadi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan Pertamina sangat memperhatikan keamanan data konsumen.

    Hal itu dikatakannya merespons ancaman hacker Bjorka yang menargetkan serangan ke Pertamina.

    “Diharapkan itu (data bocor) tidak terjadi,” ujar Irto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (12/9).

    Irto mengungkapkan hingga Minggu (11/9) sebanyak 2,3 juta kendaraan telah didaftarkan ke situs MyPertamina. Menurutnya, Pertamina berkomitmen untuk melindungi data penggunanya.

    “Pertamina sangat memperhatikan keamanan data konsumen. Kami telah menerapkan standar keamanan informasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung pengamanan data. Pertamina berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjaga keamanan data pendaftar program Subsidi Tepat,” katanya. 

    Bjorka, yang sebelumnya kerap mengumumkan aksinya lewat akun twitter @bjorkanism yang ditangguhkan sejak Minggu (11/9) sore, mengaku akan menyerang data Pertamina lewat grup telegramnya.

    “Saya masih belum punya akun twitter saat ini, masih bersiap untuk membocorkan pertamina,” tulis hacker yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia itu.

    Nama Bjorka ramai diperbincangkan dalam dua bulan terakhir. Bjorka mulanya meretas data pelanggan Tokopedia. Ia membocorkan data tersebut lewat situs Breached Forum pada April 2020.

    Lalu, Bjorka membocorkan data pengguna media sosial Wattpad dan disusul pelanggan Indihome.

    Pada 31 Agustus, Bjorka lalu mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM Card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Data tersebut berisi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor telepon, provider, hingga tanggal registrasi.

    Kominfo, operator seluler, hingga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ramai-ramai membantah jadi sumber kebocoran data itu.

    Sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo diduga menjadi korban kebocoran data peretas Bjorka pada Jumat (9/9) malam. Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021 di situs breached.to.

    “Berisi transaksi surat tahun 2019 – 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” tulisnya di situs tersebut.

    Bjorka mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres. Dia juga melampirkan beberapa sampel dokumen dalam unggahan tersebut.

    Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti “Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup,” “Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana,” dan “Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.”

    Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membantah rangkaian surat ke Presiden Joko Widodo yang berasal dari lembaga itu berhasil diretas hacker User Breach Forums Bjorka.

    Kepala Sekretariat Presiden (Setpres) Heru Budi Hartono ikut membantah sejumlah data dan surat untuk Presiden Joko Widodo berhasil diretas hacker Bjorka, termasuk data dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang dilabeli rahasia (secret).

    Kendati demikian, pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai data yang diungkap Bjorka adalah valid.

    CATATAN REDAKSI: Artikel ini mengalami perubahan pada Senin (12/9) dari yang semula berujudul ‘Bjorka Klaim Bakal Serang, Pertamina: Semoga Tidak Terjadi’. (pop/lth)

    [Gambas:Video CNN]

  • Deret Respons Pemerintah yang Dianggap Angin Lalu oleh Bjorka

    Deret Respons Pemerintah yang Dianggap Angin Lalu oleh Bjorka

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pamor hacker Bjorka melejit dalam satu bulan terakhir setelah mengunggah data registrasi SIM Card hingga surat untuk Presiden. Namanya dielu-elukan warganet karena dianggap membuktikan lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia.

    Pada akun Twitternya, Bjorka pun mengklaim hanya ingin membuktikan hal tersebut kepada khalayak. Menurutnya, lembaga pemerintah akan tetap bobrok selama dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya.

    “this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau Bjorka.

    (ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).

    Dirinyacuma “ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk. Apalagi jika dikelola oleh pemerintah.”

    Menanggapi aksi Bjorka, pemerintah pun memberikan respon beragam. Soal kebocoran data SIM Card misalnya, Menkominfo, Johnny G. Plate mengaku itu bukan tanggungjawab kementeriannya.

    “Terhadap semua serangan siber leadingsector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi, bukan di Kominfo,” kata Plate, Rabu (7/9).

    “Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber danSandi Negara. Semua pertanyaantadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN,” ujarnya menambahkan.

    Menjawab tanggapan Plate, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan keamanan siber menjadi tanggung jawab bersama.

    “Keamanan siber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, Akademisi, maupun Komunitas/Masyarakat,” ujar Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra kepada CNNIndonesia.com dalam rilis resminya.

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerepan malah meminta para hacker jangan menyerang.

    “Kalau bisa jangan nyeranglah, orang itu perbuatanillegal accesskok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya,” kata Semuel di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).

    Beragam tanggapan tersebut dibalas enteng oleh Bjorka. Hacker yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia ini menilai pemerintah kebingungan menanggapi aksinya.

    Tidak tanggung-tanggung, Bjorka meminta pemerintah Indonesia berhenti menjadi idiot. “My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red),” dikutip dari utas di BreachForums, Selasa (6/9).

    Bjorka juga menganggap pemerintah Indonesia kebingungan meresponnya. “do u know that u and all ur people no one can do this? because it’s been 21 days since my first leak. and all of u are still confused about where to start (Sadar enggak sih tak seorang pun dari Anda dan semua orang-orang Anda bisa melakukannya? 21 hari sejak pembocoran data pertamaku, Anda semua masih bingung dari mana memulainya, red),” kicau dia di akun Twitter-nya, @bjorkanisme, Sabtu (10/9) malam.

    Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) menganggap surat-surat Presiden yang diklaim Bjorka palsu. Deputi VII sekaligus juru bicara BIN, Wawan Purwanto mengatakan, surat-surat Presiden sudah terenkripsi.

    “Setelah saya cek dan kita verifikasi, ternyata tidak [bocor]. Seluruh surat BIN itu di-enkripsi, disandi,” kata Wawan dalam wawancara bersama CNN Indonesia TV yang disiarkan pada Minggu (11/9).

    “Jadi semua surat-surat apalagi itu ke Presiden, itu di-kripto, yang bisa tahu itu ya yang tahu kriptonya. Kalau tidak ya ndak bakalan tahu,” ujarnya lagi.

    Akun twitter Bjorka di @bjorkanism saat ini sudah ditangguhkan. Namun Bjorka lewat grup telegramnya menegaskan belum akan berhenti beraksi.

    Ia malah menargetkan Pertamina sebagai sasaran selanjutnya. “Saya masih belum punya akun twitter saat ini, masih bersiap untuk membocorkan pertamina,” tulisnya.

    (lth/lth)

  • DPR Kritik Pemerintah Defensif soal Data Publik Bocor Besar-besaran

    DPR Kritik Pemerintah Defensif soal Data Publik Bocor Besar-besaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi I DPR Sukamta mengkritik sikap defensif pemerintah merespons kasus kebocoran data yang belakangan terjadi, salah satunya 1,3 miliar data terkait SIM Card yang disebut terbesar di Asia.

    Ia menilai kementerian dan lembaga terkait saling melepas tanggung jawab.

    “Saya melihat ada nuansa defensif ‘bukan saya, bukan saya.’ Seolah-olah kalau ‘bukan saya’ selesai masalah,” kata Sukamta dalam acara Darurat Perlindungan Data Pribadi, Sabtu (10/9).

    Menurutnya, masalah kebocoran data ini adalah masalah bersama dan tidak bisa serta merta menunjuk salah satu pengelola data sebagai pihak yang salah.

    “Padahal ini masalah bersama karena kebocoran satu data kita tidak bisa menunjuk satu pengelola. Boleh jadi itu dari satu pihak atau dua pihak,” kata Sukamta.

    Sukamta juga mengatakan seluruh pengelola data di kementerian dan lembaga perlu introspeksi, kerja sama, serta mencari loophole atau celah keamanan yang ada di lembaganya masing-masing.

    “Kita tidak perlu mengatakan ‘bukan saya,’ tapi ayo kita bareng-bareng selesaikan persoalan ini,” ujarnya.

    Pada Rabu (31/8), kasus kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran SIM Card terungkap ke publik. Peretas bernama Bjorka menjadi sosok yang mengklaim berada di balik kebocoran data ini.

    Setelah berselang lebih dari sepekan, belum ada pihak yang mengklaim dirinya bertanggung jawab atas kebocoran data ini.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu melemparkan bola panas ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan dalih payung hukum Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

    “Terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi, bukan di Kominfo,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (7/9).

    “Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN,” katanya.

    Terbaru Bjorka mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada Jumat (9/9) malam.

    Dalam keterangannya, dokumen yang dibobol pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

    Namun, BIN dan Istana Negara membantah klaim kebocoran sejumlah dokumen rahasia Jokowi tersebut.

    (lom/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cara Lapor Kebocoran Data Tanpa Risau Dijawab ‘Bukan Tugas Kami’

    Cara Lapor Kebocoran Data Tanpa Risau Dijawab ‘Bukan Tugas Kami’

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Warga kini bisa melaporkan temuan kebocoran data pribadi di saat pembobolan dokumen lembaga negara kian menggila. Kemana? Bukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Sebelumnya, Koalisi Peduli Data Pribadi resmi meluncurkan posko aduan untuk membantu masyarakat yang menemukan atau terdampak kasus kebocoran data, Jumat (9/9).

    “Kami di koalisi mencoba membuat posko aduan warga dengan harapan kita mencoba untuk membuat advokasi perlindungan data pribadi dari sisi publik,” ujar Arif Maulana, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dalam acara peluncurannya secara virtual, Jumat (9/9).

    “Kenapa? karena kita melihat sampai hari ini negara masih diam, negara masih abai untuk kemudian melakukan tanggung jawabnya (dalam melindungi data pribadi),” imbuhnya.

    Arif juga mengatakan perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat lemah, baik secara regulasi maupun penindakan terkait laporan kasus kebocoran data.

    Secara regulasi, lanjut dia, kehadiran Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum yang mutlak harus dimiliki Indonesia.

    Saat ini, RUU PDP sendiri baru akan memasuki pembahasan tingkat II di sidang paripurna DPR yang diperkirakan disahkan akhir September.

    Lebih lanjut, koalisi LSM yang terdiri dari AJI, LBH Jakarta, LBH Pers, PBHI, SAFEnet, dan YLBHI ini memberikan ruang masyarakat untuk mengadu dengan cara sebagai berikut:

    1. Kunjungi laman s.id/kebocorandata

    2. Masukkan informasi yang diminta (nama, email, jenis kebocoran data, bukti kebocoran data).

    3. Submit

    Setelah melakukan pengaduan, tim koalisi akan berkomunikasi dengan pengadu terkait dengan rincian kebocoran data yang terjadi.

    Jika mendapatkan cukup informasi, tim akan mengulas aduan dan melakukan pemetaan, seperti mencari data apa saja yang dicuri, siapa saja korbannya, hingga siapa pelakunya.

    Selanjutnya, tim akan menentukan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menangani kasus tersebut.

    “Setelah mapping dilakukan maka tim akan menentukan langkah hukum atau langkah non hukum apa yang perlu dilakukan,” ujar Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

    Sebelumnya, di tengah marak bocor data, Menkominfo Johnny G Plate menyebut penanganan serangan siber bukan tugas pihaknya, tapi urusan BSSN.

    BSSN sendiri mengaku itu tanggung jawab bersama. Namun, belum tampak langkah yang turun langsung mengadvokasi masyarakat.

    Di pihak lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), yang merupakan asosisasi operator seluler, mengklaim tak ada kebocoran data SIM card di pihaknya.

    Selain itu, mereka mengaku tak tahu soal masalah penggunaan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk ribuan nomor Hp, yang potensial dipakai sarana SMS spam dan penipuan.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menkominfo Soal Investigasi Kasus Data SIM Card: Jangan Tanya Saya

    Menkominfo Soal Investigasi Kasus Data SIM Card: Jangan Tanya Saya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate kembali enggan menjawab masalah dugaan kebocoran data registrasi SIM card dan meminta menanyakannya ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kalau tanya hasil investigasi, tanya ke BSSN, jangan tanya ke saya,” ujar dia, di acara peluncuran Indosat HiFi, di Jakarta, Jumat (9/9).

    Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR, Rabu (7/9), Plate enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota dewan soal rangkaian kebocoran data, termasuk 1,3 miliar data registrasi kartu SIM, dengan dalih bukan kewenangannya.

    “Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN,” tutur Plate, saat itu.

    Juru Bicara BSSN Ariandi Putra kemudian meresponsnya dengan mengatakan bahwa, “Keamanan siber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, Akademisi, maupun Komunitas/Masyarakat.”

    Plate melanjutkan bahwa ranah pengamanan siber ada di BSSN. Sementara, perlindungan data ada di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat maupun Publik.

    “Mereka harus menjaga datanya agar tidak bocor,” ucap Politikus Partai NasDem itu.

    “Makanya kepada mereka itu semuanya harus punya teknologi enkripsi yang kiat dan harus punya sistem kelola data yang baik, SDM yang kuat di bidang teknologi,” lanjutnya.

    Pemerintah, kata Menkominfo, melakukan pendampingan teknis, via BSSN, apabila terjadi serangan siber. Sementara, tugas Kominfo adalah melakukan pemeriksaan dugaan ketidakpatuhan PSE dalam menjaga data pasca-insiden kebocoran. 

    “Setelah terjadinya kebocoran data, maka Kominfo hadir di dalam, untuk memeriksa seberapa besar dampaknya dan di mana itu terjadi, memberikan sanksi, karena yang diperiksa adalah comply (patuh) terhadap aturan,” ujar dia.

    “Mereka melaksanakan aturan atau tidak. Kalau tidak melaksanakan aturan dilaksanakan sanksi-sanksi,” imbuh Plate.

    Sementara itu, hasil investigasi Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengungkapkan tak ada ilegal akses dari operator selular soal data registrasi SIM.

    Hasil investigasi ATSI itu pun disebut telah diserahkan ke Kominfo.

    “ATSI beserta seluruh anggotanya telah melakukan investigasi dan penelusuran terkait kebocoran data registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Hasil dari investigasi tersebut adalah tidak diketemukan adanya ilegal akses di masing-masing jaringan operator,” ujar Sekjen ATSI Marwan O. Baasir, Kamis (8/9).

    Ariandi menambahkan bahwa BSSN sudah mengirim tim incident response atau yang disebut dengan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk melakukan investigasi, analisis, dan penelusuran lebih lanjut mengenai dugaan insiden kebocoran data SIM card dan lainnya.

    “Namun demikan, masing-masing insiden memiliki langkah investigasi dan penanganan yang berbeda-beda,” ujarnya.

    “Beberapa sudah diketahui sumber kebocoran datanya dan BSSN telah melaporkan hasilnya kepada pemilik sistem terkait,” tutup dia, tanpa merinci sumber kebocoran dan kasusnya.

    Diketahui, sesuai perundangan, tugas koordinasi penanganan masalah keamanan siber ada di BSSN. 

    Namun, menurut Perpres 54 Tahun 2015, Kominfo tetap punya fungsi “pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika”.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]