Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BSSN

  • Banyak Aplikasi Pemerintah yang Mendadak Jadi Tempat Bermain Judi Online

    Banyak Aplikasi Pemerintah yang Mendadak Jadi Tempat Bermain Judi Online

    GELORA.CO – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa aplikasi-aplikasi kepunyaan pemerintah rentan disusupi permainan judi online.

    Fenomena itu terjadi karena pengamanan siber terhadap aplikasi-aplikasi itu lemah. Sebab, kata dia, standar-standar yang ditentukan untuk keamanan tidak dilaksanakan dengan baik.

    “Itu sudah kita lakukan (pengamanan) dan hampir sudah 1.200 yang kita sudah ingatkan, kita suruh perbaiki sama yang punya sistemnya,” kata Hinsa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sejauh ini, dia pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan “take down” terhadap aplikasi-aplikasi milik pemerintah yang disusupi judi online.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah pun sudah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Judi Online yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang kini menjadi Kementerian Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam).

    Di dalam satgas itu, dia mengatakan BSSN memiliki peran untuk mengecek kerentanan dari sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki pemerintah. Dia mengatakan BSSN pun sudah menyerahkan hasil pemantauannya terhadap ancaman judi online.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, misi pemerintah pun sudah jelas bahwa akan memberantas judi online yang kerap merugikan masyarakat.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran dana judi daring atau online pada tahun 2024 sudah mencapai Rp283 triliun.

    “Bicara soal transaksi perputaran dana judi online, per semester pertama saja sudah menyentuh RP174,56 triliun. Saat ini sudah semester kedua, PPATK melihat sudah sampai Rp283 triliun,” kata Ivan pada rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

    Ivan menyimpulkan bahwa saat ini terdapat peningkatan terkait perkembangan judi daring di Indonesia dibandingkan periode sebelumnya, bahwa jumlah transaksi judi daring pada tahun 2023 mencapai Rp327,05 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp104,42 triliun.

  • 7 Fakta BSSN Ungkap Kerentanan Sistem Pemerintah terhadap Judi Online

    7 Fakta BSSN Ungkap Kerentanan Sistem Pemerintah terhadap Judi Online

    Jakarta: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa sistem aplikasi milik pemerintah saat ini rentan terhadap penyisipan judi online. Menurut Hinsa, kerentanan ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadikan aplikasi pemerintah sebagai media perjudian ilegal.

    1. Kerentanan Sistem Pemerintah Dimanfaatkan untuk Judi Online
    Banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah tidak memiliki perlindungan keamanan yang memadai. Hal ini dimanfaatkan oleh penyusup untuk menjadikan aplikasi tersebut tempat perjudian ilegal. 

    “Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah karena itu kan, aplikasi yang rentan itu kan, disisipin menjadi tempatnya dia main judi online,” kata Hinsa di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 7 November 2024.

    Baca juga: Video Denny Cagur Promosi Judi Online Kembali Viral, Ini Kata Polisi

    2. Tidak Dipatuhinya Standar Keamanan Sistem
    Hinsa menyebutkan bahwa ancaman penyusupan ini disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan standar keamanan dalam aplikasi pemerintah. Beberapa aplikasi tidak sepenuhnya mengikuti aturan keamanan digital yang ditetapkan. 

    “Banyak ya, aplikasi-aplikasi pemerintah itu sistem pemerintahan itu banyak yang disisipin itu. Karena apa? Lemah, jadi dia standar-standar yang ditentukan dia tidak laksanakan sehingga judi ini menyisipkan di situ,” ujarnya.
    3. Kurangnya Pemantauan dan Perbaikan Berkala
    Sistem keamanan yang tidak diawasi secara berkala menjadi faktor rentannya aplikasi pemerintah terhadap penyusupan. BSSN telah memperingatkan lebih dari 1.200 sistem yang memiliki potensi kerentanan. 

    “Itu sudah kita lakukan dan hampir berapa yang kita ituin, sudah 1.200 yang kita sudah ingatkan dan kita suruh diperbaiki sama yang punya sistemnya,” kata Hinsa.
    4. Upaya Penghapusan Melalui Komdigi
    Untuk mengatasi permasalahan ini, BSSN juga meminta dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mereka bekerja sama untuk menghapuskan atau menutup akses aplikasi yang terinfeksi konten judi online.

     “Dan kita juga minta juga ke Kominfo ini takedown, ini takedown,” tegas Hinsa.
    5. Tantangan Peningkatan Keamanan Digital Pemerintah
    Kerentanan sistem ini menunjukkan besarnya tantangan pemerintah dalam meningkatkan keamanan digital. Platform judi online yang terus berkembang semakin memperumit upaya menjaga keamanan aplikasi pemerintah.

    6. Pentingnya Pemantauan Terus-Menerus
    BSSN menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap aplikasi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memastikan standar keamanan tetap dijalankan dengan ketat. Dengan pengawasan yang lebih baik, BSSN berharap potensi penyisipan judi online bisa dicegah.

    7. Langkah Pencegahan untuk Sistem Pemerintah yang Lebih Aman
    Hinsa mengimbau agar setiap pengelola aplikasi pemerintah menerapkan standar keamanan secara menyeluruh. Hal ini penting untuk menjaga data dan integritas keamanan digital di sistem pemerintah, sekaligus mengurangi potensi penyusupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Jakarta: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa sistem aplikasi milik pemerintah saat ini rentan terhadap penyisipan judi online. Menurut Hinsa, kerentanan ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadikan aplikasi pemerintah sebagai media perjudian ilegal.

    1. Kerentanan Sistem Pemerintah Dimanfaatkan untuk Judi Online

    Banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah tidak memiliki perlindungan keamanan yang memadai. Hal ini dimanfaatkan oleh penyusup untuk menjadikan aplikasi tersebut tempat perjudian ilegal. 
     
    “Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah karena itu kan, aplikasi yang rentan itu kan, disisipin menjadi tempatnya dia main judi online,” kata Hinsa di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 7 November 2024.
     
    Baca juga: Video Denny Cagur Promosi Judi Online Kembali Viral, Ini Kata Polisi

    2. Tidak Dipatuhinya Standar Keamanan Sistem

    Hinsa menyebutkan bahwa ancaman penyusupan ini disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan standar keamanan dalam aplikasi pemerintah. Beberapa aplikasi tidak sepenuhnya mengikuti aturan keamanan digital yang ditetapkan. 
    “Banyak ya, aplikasi-aplikasi pemerintah itu sistem pemerintahan itu banyak yang disisipin itu. Karena apa? Lemah, jadi dia standar-standar yang ditentukan dia tidak laksanakan sehingga judi ini menyisipkan di situ,” ujarnya.

    3. Kurangnya Pemantauan dan Perbaikan Berkala

    Sistem keamanan yang tidak diawasi secara berkala menjadi faktor rentannya aplikasi pemerintah terhadap penyusupan. BSSN telah memperingatkan lebih dari 1.200 sistem yang memiliki potensi kerentanan. 
     
    “Itu sudah kita lakukan dan hampir berapa yang kita ituin, sudah 1.200 yang kita sudah ingatkan dan kita suruh diperbaiki sama yang punya sistemnya,” kata Hinsa.

    4. Upaya Penghapusan Melalui Komdigi

    Untuk mengatasi permasalahan ini, BSSN juga meminta dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mereka bekerja sama untuk menghapuskan atau menutup akses aplikasi yang terinfeksi konten judi online.
     
     “Dan kita juga minta juga ke Kominfo ini takedown, ini takedown,” tegas Hinsa.

    5. Tantangan Peningkatan Keamanan Digital Pemerintah

    Kerentanan sistem ini menunjukkan besarnya tantangan pemerintah dalam meningkatkan keamanan digital. Platform judi online yang terus berkembang semakin memperumit upaya menjaga keamanan aplikasi pemerintah.

    6. Pentingnya Pemantauan Terus-Menerus

    BSSN menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap aplikasi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memastikan standar keamanan tetap dijalankan dengan ketat. Dengan pengawasan yang lebih baik, BSSN berharap potensi penyisipan judi online bisa dicegah.

    7. Langkah Pencegahan untuk Sistem Pemerintah yang Lebih Aman

    Hinsa mengimbau agar setiap pengelola aplikasi pemerintah menerapkan standar keamanan secara menyeluruh. Hal ini penting untuk menjaga data dan integritas keamanan digital di sistem pemerintah, sekaligus mengurangi potensi penyusupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • 5 Top News: Guru Honorer Supriyani Batalkan Surat Perdamaian dengan Orang Tua Murid hingga IHSG Perdagangan Kamis 7 November 2024 Anjlok

    5 Top News: Guru Honorer Supriyani Batalkan Surat Perdamaian dengan Orang Tua Murid hingga IHSG Perdagangan Kamis 7 November 2024 Anjlok

    Jakarta Beritasatu.com – Sepanjang Kamis (7/11/2024), berita-berita yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com adalah guru honorer Supriyani membatalkan surat perdamaian dengan orang tua murid di Konawe Selatan, siswa SDN 024 Tarakan meninggal, dan Polda Metro menyita senjata api dan uang Rp 73 Miliar pada kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). 

    Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) gandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri untuk memastikan server Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu(Sirekap) tidak down saat Pilkada 2024, serta indeks harga saham gabungan (IHSG) Kamis 7 November 2024 anjlok.

    Berikut ini top 5 news Beritasatu.com:

    1. Guru Honorer Supriyani Batalkan Surat Perdamaian dengan Orang Tua Murid di Konawe Selatan

    Guru honorer Supriyani mencabut surat pernyataan damai pada perkara dugaan penganiayaan murid berinisial MCD (6) di SDN 4 Baito Kabupaten Konawe Selatan.

    Pencabutan itu tidak lama setelah surat perjanjian damai Supriyani dengan ibunda korban di rumah jabatan bupati Konawe Selatan pada Selasa, (5/11/2024).

    2. Siswa SDN 024 Tarakan Meninggal, Pihak Sekolah Bantah Ada Aksi Bullying.

    Pihak SDN 024 Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya buka suara terkait siswanya yang meninggal dunia diduga menjadi korban bullying atau perundungan. Pihak sekolah membantah, insiden ini disebabkan oleh tindakan bullying di lingkungan sekolah.

    Kepala Sekolah SD Negeri 024 Tarakan, Siti menyampaikan, kejadian yang menimpa siswa kelas 2 berinisial MI itu berlangsung di dalam ruang kelas saat jam pelajaran berlangsung. Pada saat kejadian, wali kelas sedang menulis di papan tulis, sehingga tidak menyadari adanya insiden tersebut terjadi.

    3. Kasus Judi Online Libatkan Oknum Kemenkomdigi, Polda Metro Sita Senjata Api dan Uang Rp 73 Miliar

    Polda Metro Jaya menyita dua unit senjata api (senpi) hingga uang tunai senilai Rp 73,723 miliar terkait kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    “Penyidik telah menyita berbagai jenis barang bukti, antara lain 34 unit hand phone, 23 laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Kamis (7/11/2024).

    4. KPU Gandeng BSSN dan Polri Pastikan Server Sirekap Tidak Down Saat Pilkada 2024

    KPU mengupayakan agar Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) tidak mengalami kendala atau down pada proses rekapitulasi suara Pilkada 2024. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri.

    Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, sejumlah perbaikan dan penyempurnaan sistem Sirekap mobile telah dilakukan, termasuk memastikan agar server tidak down saat diakses banyak orang dalam waktu bersamaan.

    5. IHSG Perdagangan Kamis 7 November 2024 Anjlok Lebih Dari 1 Persen

    IHSG pada perdagangan bursa, Kamis (7/11/2024) anjlok lebih dari 1%. IHSG dibuka pada level 7.383 dan bergerak di rentang 7.283-7.386. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG juga ditutup melemah setelah Donald Trump menang di Pilpres AS 2024.

    Data bursa yang diolah Beritasatu.com hingga pukul 09.42 WIB, IHSG berkurang 94,9 poin atau 1,29% menjadi 7.288. Sebanyak 137 saham naik, 324 saham turun, dan 174 saham stagnan.

  • KPU Gandeng BSSN dan Polri Pastikan Server Sirekap Tidak Down Saat Pilkada 2024

    KPU Gandeng BSSN dan Polri Pastikan Server Sirekap Tidak Down Saat Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengupayakan agar Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) tidak mengalami kendala atau down pada proses rekapitulasi suara Pilkada 2024. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri.

    Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, sejumlah perbaikan dan penyempurnaan sistem Sirekap mobile telah dilakukan, termasuk memastikan agar server tidak down saat diakses banyak orang dalam waktu bersamaan.

    “Waktu Pemilu 2024 alhamdulillah memang ada serangan begitu, tetapi tentu kita akan berupaya dan kita dibantu banyak orang, banyak pihak, banyak instansi terutama BSSN dan kepolisian,” ujarnya saat konferensi pers di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2024, Betty menjelaskan, peran BSSN sangat penting untuk melakukan pengecekan apabila terjadi kendala. Namun, proses unggah dan unduh di aplikasi Sirekap sebelumnya berjalan baik. “BSSN untuk ngecek beberapa kejadian, tetapi secara server sih kemarin upload-nya alhamdulillah sangat baik, upload dan download-nya,” ucap Betty.

    Diketahui, KPU melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi Sirekap mobile. Aplikasi itu bakal digunakan dalam perhitungan dan perekapan Pilkada 2024.
     

  • BSSN targetkan literasi keamanan siber masuk kurikulum pendidikan

    BSSN targetkan literasi keamanan siber masuk kurikulum pendidikan

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (tengah) didampingi Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel (kiri) dan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sulistyo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    BSSN targetkan literasi keamanan siber masuk kurikulum pendidikan
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Kamis, 07 November 2024 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menargetkan literasi keamanan siber masuk kurikulum pendidikan pada masa 100 hari awal kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menjelaskan bahwa target tersebut untuk mendukung Astacita keempat, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

    “Output yang dicapai dan diharapkan adalah terselenggaranya koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan kurikulum materi literasi keamanan siber, terlaksananya literasi digital kepada siswa sekolah di semua tingkat terkait keamanan siber,” kata Hinsa pada rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, untuk mendukung Astacita keempat, Hinsa mengatakan bahwa lembaganya menargetkan pelaksanaan seminar atau lokakarya bagi siswa sekolah di semua tingkatan dengan topik keamanan siber dan sandi.

    “Kemudian meningkatnya literasi digital terkait keamanan siber dan sandi kepada mahasiswa, serta memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tren post-quantum cryptograpghy (PCQ) kepada praktisi dan akademisi secara daring,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu, Hinsa menjelaskan bahwa BSSN juga mendukung Astacita ketiga, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Astacita ketujuh juga didukung oleh BSSN melalui program-program pada 100 hari awal kerja Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran.

    Astacita ketujuh adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Sumber : Antara

  • BSSN Desak RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Masuk Prolegnas

    BSSN Desak RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Masuk Prolegnas

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

    Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan guna mendukung delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita, BSSN bakal meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, telekomunikasi dari ancaman siber.

    Salah satunya dengan menuntaskan naskah akademik serta draft dari RUU Keamanan dan Ketahanan siber dalam 100 hari pertama kerja pada periode Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber,” kata Hinsa dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi 1 DPR, Kamis (7/11/2024).

    Hinsa menuturkan setelah naskah akademik dari draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber tuntas, diharapkan draft RUU tersebut bisa masuk dalam Prolegnas prioritas 

    “Jika diterimanya usulan ini, kami sarankan kepada DPR untuk dapat dimasukkan (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) dalam program legislasi nasional prioritas,” ujarnya

    Diberitakan sebelumnya, rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena perwakilan dari pemerintah tidak hadir.

    Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) Bambang Wuryanto mengatakan rapat pembahasan dibatalkan karena masa persidangan sudah habis.

    “Nasibnya tidak bisa di-carry over [dilimpahkan ke periode selanjutnya]. Jadi, dimulai dari awal. Jadi jangan lagi ada yang ngomong bahwa nanti akan ada pengesahan undang-undang keamanan siber,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2019). 

    Bambang menjelaskan bahwa pembahasan RUU KKS akan dimulai dari nol. Artinya, legislatif diskusi terlebih dahulu dengan eksekutif menentukan siapa yang akan menjadi pengaju inisiatif. 

  • BSSN Akui Sistem Elektronik Pemerintah Rentan Disusupi Judi “Online”

    BSSN Akui Sistem Elektronik Pemerintah Rentan Disusupi Judi “Online”

    GELORA.CO – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan, sistem-sistem elektronik pemerintah rentan terhadap penyusupan judi online.

    Pernyataan ini disampaikan Hinsa setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (7/11/2024).

    “Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Aplikasi yang rentan itu bisa disisipkan menjadi tempat untuk bermain judi online,” jelas Hinsa kepada wartawan.

    Hinsa menambahkan, penyusupan terjadi karena adanya standar-standar yang tidak diterapkan dengan baik.

    Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin menyusupkan judi online ke dalam sistem pemerintah.

    “Karena apa? Lemah. Jadi, standar-standar yang ditentukan tidak dilaksanakan sehingga judi (online) ini bisa menyisipkan dirinya di situ,” ungkap Hinsa.

    Ia juga mengeklaim bahwa BSSN telah melakukan upaya pencegahan untuk mengatasi masalah ini.

    “Sudah 1.200 sistem yang kami ingatkan dan kami suruh diperbaiki oleh pemilik sistemnya. Kami juga meminta kepada Kominfo untuk melakukan tindakan tegas,” katanya.

  • BSSN anggarkan Rp179,65 miliar dukung 100 hari awal kerja Presiden

    BSSN anggarkan Rp179,65 miliar dukung 100 hari awal kerja Presiden

    “Anggaran yang kami siapkan mengambil anggaran 2024 dan 2025 yang sudah ditentukan,”Jakarta (ANTARA) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI menganggarkan Rp179,65 miliar untuk mendukung 100 hari awal kerja Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Anggaran yang kami siapkan mengambil anggaran 2024 dan 2025 yang sudah ditentukan,” kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Ia merincikan bahwa Rp179,65 miliar tersebut dibagi menjadi Rp177,75 miliar untuk kebutuhan 100 hari awal kerja pada 2024, sedangkan untuk 2025 disiapkan Rp1,9 miliar.

    “Rp177,75 miliar dialokasikan pada tahun anggaran 2024 karena ini memang yang paling banyak untuk ID Broker, dan layanan kriptografi. Ini merupakan prioritas dari SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik),” ujarnya.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sistem penghubung layanan identitas digital, yakni ID Broker, sistem layanan kriptografi, dan pengamanan SPBE menjadi upaya BSSN mendukung pemerintahan Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran sesuai Astacita ketujuh.

    Ia mengatakan bahwa Astacita ketujuh adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Selain itu, kata dia, BSSN akan mengoordinasikan pembangunan dan pengamanan sistem kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam 100 awal kerja Presiden dan Wapres.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • BSSN Ingin Pemerintah Terapkan Kurikulum Literasi Keamanan Siber Nasional 7 November 2024

    BSSN Ingin Pemerintah Terapkan Kurikulum Literasi Keamanan Siber Nasional 7 November 2024

    BSSN Ingin Pemerintah Terapkan Kurikulum Literasi Keamanan Siber
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (
    BSSN
    )
    Hinsa Siburian
    mengusulkan agar pemerintah menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi
    keamanan siber
    .
    Hinsa mengatakan, hal ini merupakan perwujudan dari Asta Cita untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yaitu mendorong pendidikan yang membantu peningkatan
    literasi digital
    pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi.
    “Kegiatan yang akan dilakukan BSSN pada topik ini adalah peningkatan literasi digital pada berbagai tingkatan pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi,” kata Hinsa saat memaparkan rencana program 100 hari kerjanya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Kamis (7/11/2024).
    ”
    Output
    yang dicapai yang diharapkan adalah terselenggaranya koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan kurikulum materi literasi keamanan siber,” ujar dia menambahkan.
    Pensiunan tentara itu berharap literasi digital kepada siswa terkait dengan kemananan siber dapat dilaksanakan, semisal melalui seminar atau lokakarya kepada siswa sekolah di semua tingkatan soal keamanan siber dan sandi.
    “Meningkatnya literasi digital terkait kemanan siber dan sandi kepada mahasiswa, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tren post-quantum kriptografi kepda para praktisi dan akademisi secara daring,” kata Hinsa soal output yang diharapkan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Pentingnya CSIRT dalam Menjaga Keamanan Siber

    Ini Pentingnya CSIRT dalam Menjaga Keamanan Siber

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya Computer Security Incident Response Team (CSIRT), yang harus dimiliki oleh setiap lembaga negara, untuk menjaga keamanan siber.

    CSIRT adalah tim tanggap insiden yang mengoordinasikan upaya melindungi dan merespons ancaman siber. Mulai dari threat hunting hingga incident handling, CSIRT memainkan peran kunci dalam menjaga kelangsungan layanan digital lembaga-lembaga pemerintahan.

    Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tahun 2023 mencatat sekitar 403 juta anomali, termasuk 347 dugaan insiden siber serius dengan kebocoran data sebagai insiden terbanyak. Insiden besar seperti kebocoran data di beberapa instansi pemerintah semakin menekankan kebutuhan mendesak ini.

    Langkah Presiden untuk mempercepat pembentukan CSIRT di setiap lembaga negara adalah strategi penting dalam mengurangi risiko siber dan meningkatkan kesiapan Indonesia di era digital.

    Datacomm, perusahaan teknologi asal Indonesia, punya layanan keamanan siber DTrust yang menawarkan solusi lengkap untuk membantu lembaga pemerintah membangun CSIRT yang efektif dan tangguh.

    Datacomm memberikan dukungan mulai dari penyusunan struktur organisasi, pemilihan personel, hingga implementasi teknologi dan prosedur keamanan siber. Datacomm telah bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk operator telekomunikasi terbesar dan institusi vital negara dalam membangun CSIRT yang andal.

    Layanan yang ditawarkan oleh DTrust tidak hanya berhenti pada konsultasi, tetapi juga mencakup pelatihan personel, pengembangan prosedur deteksi dini, hingga pemulihan insiden yang komprehensif. Dengan prinsip “People, Process, and Technology”, Datacomm fokus pada pendekatan yang menyeluruh untuk menciptakan CSIRT yang siap menghadapi berbagai jenis ancaman siber.

    “Keamanan siber bukan sekadar soal teknologi canggih, tetapi juga mencakup kesiapan tim seperti Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan prosedur yang mampu merespons insiden dengan cepat. Ketahanan siber (cyber resilience) menjadi kunci untuk meminimalkan dampak gangguan akibat serangan siber, memastikan operasional dapat segera dipulihkan melalui koordinasi efektif tim tanggap insiden,” ujar Muhammad Haikal, SOC Operation Manager PT Datacomm Diangraha, dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Melalui pengalaman mendalam dalam membangun infrastruktur CSIRT, Datacomm memastikan setiap lembaga pemerintah memiliki kemampuan teknis dan prosedural yang diperlukan untuk mengantisipasi dan merespons ancaman siber secara efektif.

    Dukungan ini juga mencakup analisis ancaman terbaru dan rekomendasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi, menjadikan DTrust sebagai solusi unggul untuk ketahanan siber nasional.

    (asj/afr)