Kementrian Lembaga: BSSN

  • Mutasi ‘Unik’ Mayjen Achiruddin, dari Danpaspampres ke Pangdam VI, Kembali Lagi Komandan Paspampres – Halaman all

    Mutasi ‘Unik’ Mayjen Achiruddin, dari Danpaspampres ke Pangdam VI, Kembali Lagi Komandan Paspampres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mayjen TNI Achiruddin “terpilih lagi” sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Penunjukan Mayjen TNI Achiruddin sebagai Danpaspampres tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Mayjen TNI Achiruddin selanjutnya akan menjadi perisai hidup yang menjaga keamanan dan keselamatan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.

    Penunjukan Achiruddin ini terbilang “unik”.

    Pasalnya dia tidak pernah meninggalkan pos jabatannya sebagai Komandan Paspampres.

    Ia sebelumnya memang telah dimutasi sebagai Pangdam VI/Mulawarman, meninggalkan kekosongan di posisi Komandan Paspampres.

    Namun hingga ia kembali dimutasi menjadi Danpaspampres, ia belum pernah menjalani sertijab sebagai Pangdam Mulawarman.

    Dengan adanya Surat Keputusan Panglima TNI terbaru ini, akhirnya terjawab siapa yang dipercaya menjadi Komandan Paspampres.

    Presiden Prabowo mempercayakan jabatan tersebut kepada jenderal loyalis Jokowi.

    Jabatan sebagai perisai hidup Presiden ini sebenarnya pernah diemban Mayjen TNI Achiruddin saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) 2023-2024.

    Pangkostrad dimutasi

    Selain Danpaspampres, adapun mutasi jabatan di TNI lainnya di antaranya Laksdya Rachmad Jayadi dari Pangkogabwilhan I yang akan pensiun digantikan Mayjen Kunto Arief Wibowo.

     Kunto adalah anak Wapres ke-6 Try Sutrisno yang sebelumnya menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi di Dewan Ketahanan Nasional

    Panglima Kostrad Letjen Mohamad Hasan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI AD akan menggantikan Letjen Mohammad Fadjar.

    Panglima Kostrad Letjen Mohamad Hasan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI AD akan menggantikan Letjen Mohammad Fadjar. 

    Letjen Nugroho Sulistyo Budi yang sebelumnya menjadi Inspektur Utama BIN menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Laksda Dato Rusman menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL),  Brigjen (Mar) Freddy Pardosi menjadi Danlantamal Jayapura, Laksma Joni Sudianto menjadi Danlantamal Sorong.

    Selain itu, Marsda Azhar Aditama menjadi Panglima Komando Operasi Udara III.

    Dalam salinan SK Mutasi yang diterima redaksi, sebanyak 300 Perwira TNI dan jabatan strategis yang didudukinya saat ini.

    Mereka di antaranya:

    Laksdya TNI Rachmad Jayadi yang sebelumnya menjabat Pangkogabwilhan I, kini menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

    Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bid Ekonomi Setjen Wantannas, kini ditunjuk sebagai Pangkogabwilhan I.

    Mayjen TNI Iwan Setiawan menjabat Pangdam XII/Tpr, kini ditunjuk menjadi Danpussenif.

    Mayjen TNI Jamalluael menjabat Aslog Panglima TNI kini ditunjuk sebagai Pangdam XII/Tpr.

    Mayjen TNI Candra Wijayah yang sebelumnya menjabat Pangdam XIII/Mdk kini ditunjuk menjadi Aslog Panglima TNI.

    Mayjen TNI Suhardi yang sebelumnya menjabat Dankoopssus TNI, kini ditunjuk sebagai Pangdam XIII/Mdk.

    Brigjen TNI Hendy Antariksa yang sebelumnya menjabat Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan, kini ditunjuk sebagai Dankoopssus TNI.

    Letjen TNI Mohamad Hasan yang sebelumnya menjabat Pangkostrad, kini ditunjuk sebagai Dankodiklatad.

    Letjen TNI Mohammad Fadjar yang sebelumnya menjabat Dankodiklatad TNI, kini ditunjuk sebagai Pangkostrad.

    Mayjen TNI Windiyatno yang sebelumnya menjabat Dansecapaad, kini ditunjuk sebagai Pangdam XIV/Hsn.

    Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun yang sebelumnya menjabat Pangdam XIV/Hsn, kini ditunjuk sebagai Dankodiklat TNI.

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi yang sebelumnya menjabat Inspektur Utama BIN, kini ditunjuk sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Mayjen TNI Achiruddin yang sebelumnya menjabat Pangdam VI/Mlw, kini ditunjuk sebagai Danpaspampres.

    Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha yang sebelumnya menjabat Asintel Panglima TNI, kini ditunjuk sebagai Pangdam VI/Mlw.

  • Panglima TNI Mutasi 300 Perwira Tinggi: Pangkogabwilhan I, Pangkostrad, Danpaspampres

    Panglima TNI Mutasi 300 Perwira Tinggi: Pangkogabwilhan I, Pangkostrad, Danpaspampres

    Bisnis.com, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi kepada 300 perwira tinggi (pati) yang berdinas di lingkungan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), BSSN, Basarnas, kementerian, serta Universitas Pertahanan.

    Perombakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SKep) Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024, yang dibenarkan oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Beberapa perwira tinggi itu menempati jabatan strategis, di antaranya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Pangkostrad, hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang sebelumnya berdinas di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mendapatkan promosi menjadi Pangkogabwilhan I menggantikan Laksamana Madya TNI Rachmad Jayadi, yang saat ini menjadi perwira tinggi Mabes TNI Angkatan Laut dalam rangka pensiun.

    Kemudian, Letjen TNI Mohammad Fadjar yang sebelumnya menjabat Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Dankodiklatad), saat ini mendapatkan penugasan baru sebagai Pangkostrad. Letjen TNI Mohamad Hasan, yang sebelumnya Pangkostrad, saat ini menjabat Dankodiklatad.

    Mayjen TNI Achiruddin, yang belum lama rangkap jabatan sebagai Pangdam VI/Mulawarman dan Danpaspampres, saat ini kembali menjabat sebagai Danpaspampres. Posisi Pangdam VI/Mulawarman pun diisi oleh Mayjen TNJ Rudy Rachmat Nugraha.

    Dalam SKep yang sama, Panglima TNI menugaskan Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jabatan lama Nugroho sebagai Inspektur Utama BIN pun diisi oleh Mayjen TNI R. Sidharta Wishu Graha. Walaupun demikian, Nugroho dan Sidharta masih perlu menunggu surat keputusan presiden (keppres) sebelum resmi menjabat.

    Posisi Gubernur Akademi Militer (Akmil), yang sebelumnya diisi oleh Sidharta, saat ini diisi oleh Brigjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Inspektur (Ir) Akmil.

    Panglima TNI juga menugaskan beberapa perwira tingginya untuk bertugas sebagai pejabat di beberapa kementerian/lembaga, di antaranya Mayjen TNI Maryono sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan RI, Mayjen TNI Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian RI, dan Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji RI. Dalam lembar SKep, tiga perwira tinggi itu dimutasi menjadi staf khusus kepala staf di matra masing-masing.

    Kemudian, Panglima TNI juga mengganti atase pertahanan (athan) di 11 negara, yang rinciannya, yaitu Kolonel Inf. Tri Andi Kuswantoro sebagai Athan RI untuk Malaysia, Kolonel Arh Tony Aris Setyawan sebagai Athan RI untuk Uni Emirat Arab (UAE), Kolonel Arh Zaenal Arifin sebagai Athan RI di Arab Saudi, Kolonel Arm Robertus Subono sebagai Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI PBB di New York, Amerika Serikat, Kolonel Laut (P) Sumartono sebagai Athan RI untuk China, dan Kolonel Laut (E) Hidayaturrahman sebagai Athan RI untuk Jepang.

    Selanjutnya, Kolonel Laut (E) Novera Budi L sebagai Athan RI untuk Australia, Kolonel Mar Burhanudin sebagai Athan RI untuk India, Kolonel Pnb Budi Susilo sebagai Athan RI untuk Rusia, Kolonel Sus Hendra Gunawan sebagai Athan RI untuk Perancis, dan Kolonel Pnb Yose Ridha sebagai Athan RI untuk Amerika Serikat.

    Berikut daftar jabatan perwira tinggi baru di lingkungan TNI, BIN, BSSN, Basarnas, Kementerian, Universitas Pertahanan 

    1. Pangkogabwilhan I : Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo

    2. Pangkostrad : Letjen TNI Mohammad Fadjar

    3. Danpaspampres : Mayjen TNI Achiruddin

    4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) : Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi 

    5. Gubernur Akademi Militer (Akmil) : Brigjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw

    6. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan RI: Mayjen TNI Maryono

    7. Irjen Kementerian Pertanian RI: Mayjen TNI Irham Waroihan 

    8. Badan Penyelenggara Haji RI: Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan

  • 8
                    
                        Panglima Mutasi 300 Pati TNI: Ada Pangkogabwilhan, Danpaspampres, dan Pangkostrad
                        Nasional

    8 Panglima Mutasi 300 Pati TNI: Ada Pangkogabwilhan, Danpaspampres, dan Pangkostrad Nasional

    Panglima Mutasi 300 Pati TNI: Ada Pangkogabwilhan, Danpaspampres, dan Pangkostrad
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan
    mutasi
    terhadap 300 perwira tinggi (Pati) TNI.
    Ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember, yang diterima
    Kompas.com
    , Senin (9/12/2024).
    Dokumen ini juga sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI.
    Dalam dokumen itu, jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat (AD), tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut (AL).
    Pangkogabwilhan I dijabat oleh Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
    Adapun Laksdya TNI Rachmad Jayadi, yang sebelumnya Pangkogabwilhan I, dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.
    Sementara itu, jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) kini kembali ke pangkuan Mayjen TNI Achiruddin.
    Jabatan itu pernah diduduki Achiruddin sebelum mendapatkan promosi jabatan sebagai Pangdam VI/Mulawarman pada Surat Keputusan Panglima, 18 Oktober lalu.
    Kini, posisi Pangdam VI/Mulawarman dijabat oleh Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.
    Kemudian, penugasan baru juga didapat oleh Letjen TNI Mohammad Fadjar yang kini menjabat sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad).
    Ia menggantikan Letjen TNI Mohamad Hasan, Pangkostrad sebelumnya yang kini menjabat Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dankodiklatad).
    Dalam dokumen tersebut, Panglima juga menunjuk Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    Jabatan yang ditinggalkan Nugroho sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) kini diisi Mayjen TNI R Sidharta Wishu Graha.
    Nugroho dan Sidharta masih perlu menunggu surat keputusan presiden (keppres) sebelum resmi menjabat.
    Panglima turut menugaskan beberapa Pati TNI bertugas sebagai pejabat di beberapa kementerian/lembaga.

    Mereka di antaranya Mayjen TNI Maryono sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan, Mayjen TNI Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian, dan Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji.
    Dalam dokumen Surat Keputusan Panglima, tiga Pati TNI itu dimutasi menjadi staf khusus kepala staf di matra masing-masing.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima TNI mutasi 300 pati, termasuk Pangkostrad

    Panglima TNI mutasi 300 pati, termasuk Pangkostrad

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi kepada 300 perwira tinggi (pati) yang berdinas di lingkungan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), BSSN, Basarnas, kementerian, dan Universitas Pertahanan.

    Dalam Surat Keputusan (SKep) Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang dibenarkan oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI saat dihubungi di Jakarta, Senin, beberapa perwira tinggi itu menempati jabatan strategis, di antaranya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Pangkostrad, hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang sebelumnya berdinas di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mendapatkan promosi menjadi Pangkogabwilhan I menggantikan Laksamana Madya TNI Rachmad Jayadi yang saat ini menjadi perwira tinggi Mabes TNI Angkatan Laut dalam rangka pensiun.

    Kemudian, Letjen TNI Mohammad Fadjar yang sebelumnya menjabat Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI (Dankodiklat), saat ini mendapatkan penugasan baru sebagai Pangkostrad. Letjen TNI Mohamad Hasan, yang sebelumnya Pangkostrad, saat ini menjabat Dankodiklat.

    Mayjen TNI Achiruddin, yang belum lama rangkap jabatan sebagai Pangdam VI/Mulawarman dan Danpaspampres, saat ini kembali menjabat sebagai Danpaspampres. Posisi Pangdam VI/Mulawarman pun diisi oleh Mayjen TNJ Rudy Rachmat Nugraha.

    Dalam SKep yang sama, Panglima menugaskan Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jabatan lama Nugroho sebagai Inspektur Utama BIN pun diisi oleh Mayjen TNI R. Sidharta Wishu Graha. Walaupun demikian, Nugroho dan Sidharta masih perlu menunggu surat keputusan presiden (keppres) sebelum resmi menjabat.

    Dengan pergantian itu, posisi Gubernur Akademi Militer (Akmil), yang sebelumnya diisi oleh Sidharta, saat ini diisi oleh Brigjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Inspektur (Ir) Akmil.

    Panglima juga menugaskan beberapa perwira tingginya untuk bertugas sebagai pejabat di beberapa kementerian/lembaga, di antaranya Mayjen TNI Maryono sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan RI, Mayjen TNI Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian RI, dan Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji RI. Dalam lembar SKep, tiga perwira tinggi itu dimutasi menjadi staf khusus kepala staf di matra masing-masing.

    Kemudian, Panglima TNI juga mengganti atase pertahanan (athan) di 11 negara, yang rinciannya, yaitu Kolonel Inf. Tri Andi Kuswantoro sebagai Athan RI untuk Malaysia, Kolonel Arh Tony Aris Setyawan sebagai Athan RI untuk Uni Emirat Arab (UAE), Kolonel Arh Zaenal Arifin sebagai Athan RI di Arab Saudi, Kolonel Arm Robertus Subono sebagai Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI PBB di New York, Amerika Serikat, Kolonel Laut (P) Sumartono sebagai Athan RI untuk China, dan Kolonel Laut (E) Hidayaturrahman sebagai Athan RI untuk Jepang.

    Selanjutnya, Kolonel Laut (E) Novera Budi L sebagai Athan RI untuk Australia, Kolonel Mar Burhanudin sebagai Athan RI untuk India, Kolonel Pnb Budi Susilo sebagai Athan RI untuk Rusia, Kolonel Sus Hendra Gunawan sebagai Athan RI untuk Perancis, dan Kolonel Pnb Yose Ridha sebagai Athan RI untuk Amerika Serikat.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komdigi Bakal Bentuk Badan Khusus Ekosistem Digital, Ini Peluang dan Hambatannya

    Komdigi Bakal Bentuk Badan Khusus Ekosistem Digital, Ini Peluang dan Hambatannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang dalam rencana untuk membuat badan atau lembaga yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia. 

    Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro menilai rencana ini akan membuat digitalisasi di Indonesia membaik.

    “Peluangnya adalah usaha digitalisasi Indonesia bisa lebih terpusat atau terkoordinir,” kata Eddi kepada Bisnis dikutip, Minggu (8/12/2024).

    Namun, Eddi melihat ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum membuat lembaga ini.

    Salah satunya, kata Eddi adalah elemen dari ekosistem digital itu sangat luas. Contohnya adalah pada e-commerce yang memiliki banyak elemen didalamnya.

    “Ada elemen perdagangan [Kemendag], ada elemen teknologi [Komdigi], ada elemen keamanan data [BSSN],” ucapnya.

    Secara terpisah, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai hadirnya lembaga tersebut harus dikelola baik oleh pemerintah.

    Dirinya menyampaikan, lembaga ini mirip dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang dibuat oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Selain itu, Tesar melihat nantinya lembaga ini tidak perlu berada dibawah Komdigi. Sebab masalah bisnis, lebih cocok diurus oleh Bapenas atau menteri UMKM atau industri kreatif.

    “Silahkan komdigi fokus saja untuk tatakelola aspek teknologi, keamanan data, dan pengembangan sumberdaya manusia berbasis teknologi,” ucap Tesar kepada Bisnis.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut lembaga tersebut nantinya akan mensupervisi pertumbuhan startup dan memperkuat ekosistem digital di Indonesia.

    “Mungkin kita bilang semacam Indonesia Digital Entrepreneurship Council, seperti itu,” kata Nezar dalam Nex-Be Fest di Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

    Nezar mengatakan, pihaknya bakal berbicara dengan sejumlah kementerian, seperi Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan guna membahas ide tersebut.

    Selain beberapa Kementerian, Nezar menuturkan pihaknya bakal berkomunikasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

    Komunikasi dengan BRIN, kata Nezar perlu dilakukan karena pihaknya melihat masih ada kekosongan atau kelemahan dalam pembangunan startup yang belum match dengan situasi yang ada saat ini.

    “Jadi kita masih agak tertinggal dan soal R&D, ini juga yang dilihat oleh lembaga-lembaga internasional terhadap kondisi yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Sehingga Nezar menilai, R&D memang harus diperkuat agar ke depannya Indonesia bisa mandiri dan lebih punya sovereignty dalam teknologi. Maka dari itu, perubahan tersebut harus dimulai sekarang dan tidak bisa ditunda tunda lagi. 

    “Kita mulai sekarang atau tidak sama sekali, karena ini 5 tahun ke depan sangat challenging dan kalau kita memang punya cita-cita Indonesia emas 2045, itu harus kita lakukan sekarang,” ucap Nezar.

  • Pakar Telematika Soroti Pemilik Akun Fufufafa setelah Gus Miftah Mundur dari Anak Buah Presiden

    Pakar Telematika Soroti Pemilik Akun Fufufafa setelah Gus Miftah Mundur dari Anak Buah Presiden

    TRIBUNJATIM.COM – Gus Miftah kini sudah mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden.

    Namun setelah mundurnya Gus Miftah, pakar telematika, Roy Suryo kini menyoroti sosok pemillik akun fufufafa.

    Menurut Roy Suryo, pemilik akun Kaskus fufufafa itu harus mundur.

    Meski, Roy Suryo tak menyebutkan secara gamblang sosok pemilik akun Kaskus fufufafa tersebut.

    Berikut pernyatan Roy Suryo:

    Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes 

    Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen

    Miftah Maulana Habiburrahman (MMH) yang bernama asli Ta’im ketika menjadi Marbot di Masjid Mergangsan Jogja, akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) setelah kenyang dirujak netizen dan petisi pada Jumat (6/12/2024) siang. 

    Hal unik soal pergantian nama dia ini mengingatkan kita pada seseorang yang (katanya) bernama asli Mulyono, bukan Hari Mulyono (Alm, mantan istri Idayati, sekarang istri Anwar Usman Hakim MK) karena pergantian namanya berhasil mengubah citra masa lalunya.

    Dari berbagai situs berita dan referensi Wikipedia, MMH ini memang pernah pernah berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Jogja, tetapi tidak lulus (mirip kabar ada yang juga kuliah di UGM dan menggunakan Ijazah Palsu itu).

    Namun MMH lebih ksatria, karena dia kemudian kuliah lagi dan meraih gelar Sarjana Pendidikan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada 2023, alias tidak sekedar mencomot Ijazah orang lain yang sudah meninggal.

    Perjalanan MMH cukup unik, setelah populer di beberapa kalangan selaku ‘mubalig’, meski banyak yang mempertanyakan kapasitas narasi dan kedalaman ilmu agamanya, namun MMH berhasil memiliki Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman untuk menyebarluaskan dakwahnya.

    Inilah yang kemudian menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto (PS) saat mengumumkan Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden pada Selasa (22/10/2024) lalu, nama MMH tercantum sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Senada seirama alias segendang sepenarian dengan mayoritas tanggapan negatif masyarakat akan kapasitasnya kenapa bisa dia disebut sebagai ‘mubalig’, kontroversi MMH ini makin menjadi-jadi saat dirinya ditunjuk menjadi salahsatu Utusan Khusus Presiden tersebut.

    Bahkan tidak sedikit yang sudah meramalkan akan terjadi blunder tidak hanya bagi dirinya, namun juga kepada Pemerintahan secara umum dan secara khusus kepada Presiden PS yang menunjuknya.

    Namun Gusti Allah SWT memang tidak Sare, keraguan dan kekhawatiran masyarakat akan sosok MMH ini terjawab sudah, alias terbayar lunas dengan kelakuannya sendiri.

    “Mulutmu harimaumu” kata pepatah dan hal tersebut terjadi pada acara Magelang Bersholawat pada akhir November 2024 kemarin.

    Saat itu MMH mengata-ngatai seorang pria bernama Sunhaji yang sedang berjualan es teh.

    “Es tehmu sih akeh ra? (Es teh mu masih banyak gak?) masih? Yo kono didol g*bl*k (Ya sana dijual b*d*h). Dolen disek, nko lak durung payu, wes, takdir (Jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir),” kata MMH seperti terekam dalam potongan video yang sangat viral kemarin.

    Sesudah rekaman tersebut viral dan menjadi trending topic beberapa hari, para Anggota “BIN” alias Badan Intelijen Netizen, saling kolaborasi menemukan Jejak Digital MMH ini yang ternyata memang sering menghina atau setidaknya mengolok-olok orang lain.

    Selain Sonhaji, kelakuan hampir sama dilakukan oleh MMH juga kepada seorang Penjual Es Teh di tahun 2019 silam, juga kepada Seniwati Ketoprak Legendaris Suyati alias Yati Pesek (YP) yang sempat dikatakannya (maaf) “L*nth*” alias PSK, juga dikatakannya “B*j*ng*n” kepada YP tersebut dan dia bisa keracunan karena “S*s*-nya YP sudah expired.

    Melihat diksi dan narasi MMH diatas, sebenarnya kita bisa auto-ingat pada kata-kata yang sering diposting oleh Akun Fufufafa di KasKus beberapa tahun silam.

    Meski sudah bisa dibuktikan secara scientific dalam berbagai Forum diskusi ilmiah, alias bukan sekedar omon-omon saja dan bahkan diakui oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) juga menurut Bocor Alus Tempo, sampai sekarang tidak ada itikad baik samasekali dari orang yang 99,9 persen terbukti selaku Fufufafa untuk mengakuinya. 

    Padahal secara etika dan norma, jelas-jelas dia sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji alias tidak patut selaku manusia biasa, bukan “Rakyat jelata” saja, apalagi selaku Pejabat Negara yang hidupnya digaji dan dibeayai oleh masyarakat.

    Lucunya dalam sebuah Postingan Fufufafa di KasKus hari Rabu tanggal 11/06/14 pukul 22.14 lalu, dia bahkan sempat menulis: “gila, temennya wowo kagak ada yang beres” disertai ilustrasi foto PS dan MMH.

    Jadi Fufufafa ini rupanya malah bisa disebut sudah ‘meramal’ bahwa MMH tidak beres, meski diksi mereka berdua adalah 11-12 alias senada (misalnya soal kata-kata kasar, orientasi soal “s*s*” alias p*y*d*r* wanita dan berbagai diksi kampungan sampai ke hate-speech lainnya), boleh dikatakan MMH sekolam dan seksualitas dengan Fufufafa.

    Hanya saja bedanya, harus disampaikan bahwa MMH -meski sebelumnya memang kena mental dirujak Netizen, diberikan kritik keras oleh Partai Pendukung PS bahkan ditegur langsung oleh SesKab Mayor Teddy, akhirnya menyampaikan Pertanyaan Persnya bahwa dia Mengundurkan diri dari Utusan Khusus Presiden dan kembali mengenakan Blangkon-nya sebagai identitas awalnya selaku ‘mubalig’.

    Hal ini sangat berbeda dengan Fufufafa yang menurut pengamatan Netizen dan Masyarakat yang masih waras, dia makin hari makin menunjukkan watak aslinya sebagaimana postingannya di Akun Kaskus antara tahun 2013 sampai dengan 2019 lalu.

    Kesimpulannya, kalau MMH saja -yang hanya seorang Utusan khusus Presiden- bisa mengundurkan diri setelah tercyduk kelakuan aslinya, mengapa si Fufufafa ini yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan tidak patut dan tidak terpuji, bukan hanya saat dia memposting di KasKus beberapa tahun silam, namun juga kelakuannya untuk menghapus jejak-jejak digital bahkan mengganti namanya di ID yang digunakannya baru-baru ini masih saja koppeg untuk tidak mau mundur?

    Haruskah ada Gerakan Rakyat memundurkan nya? InshaaAllah Gusti Allah SWT tidak sare untuk menggerakkan Semesta Alamnya. Aamiin.

     

  • BNI Raih Predikat ‘The Most Trusted Companies’ di Ajang CGPI Award 2024

    BNI Raih Predikat ‘The Most Trusted Companies’ di Ajang CGPI Award 2024

    Jakarta

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendapatkan penghargaan sebagai The Most Trusted Company di ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024.

    Dalam penghargaan bergengsi tersebut, BNI meraih predikat sebagai ‘Perusahaan Kategori Sangat Terpercaya’. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Human Capital & Compliance BNI Mucharom, di Hotel Shangri-La, Jakarta.

    Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti komitmen BNI dalam menerapkan dan menegakkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

    Penilaian yang dilakukan oleh tim dewan juri membuktikan bahwa transformasi BNI dianggap berhasil dalam mempersiapkan dan mengembangkan bisnis digital serta solusi ekosistem, fokus pada best customer untuk penetrasi di pasar global, serta menjaga manajemen risiko dan operasional guna mencapai kinerja dan produktivitas yang berkelanjutan.

    “BNI meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara sustainable dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis yang hendak diraih dapat terwujud, jika Bank dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten,” tutur Mucharom, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Dalam rangkaian acara tersebut, Mucharom juga berpartisipasi sebagai narasumber dalam salah satu sesi diskusi dengan topik ‘Strengthening GCG For Maturity & Sustainable Growth’.

    Mucharom melanjutkan BNI tidak hanya berupaya untuk menerapkan praktik berkelanjutan, namun juga mendorong penerapan manajemen risiko yang dapat terukur maturitas pengelolaannya. BNI telah menerapkan penilaian Risk Maturity Index sejak 2021, dan secara periodik dilakukan penyempurnaan, di mana pada tahun 2023 maturitas pengelolaan manajemen risiko berada pada posisi Good Practice Phase.

    Menurut Mucharom, dalam penerapan prinsip GCG, cyber security juga menjadi salah satu faktor krusial saat ini.

    “Untuk itu, kami melakukan peningkatan cyber security yang sejalan dengan global standard practices dan salah satunya adalah BNI yang secara berkelanjutan dievaluasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak tahun 2022, dengan hasil level kematangan BNI sebesar 4,81 pada tahun 2024 yang menunjukkan kesiapan dan ketahanan sistem kami untuk menghadapi ancaman cyber security,” papar Mucharom.

    Hingga Oktober 2024, BNI berhasil membuktikan kekuatan fundamentalnya dalam menghadapi tantangan makro ekonomi global yang dipengaruhi oleh tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan suku bunga. Melalui berbagai langkah antisipatif yang terfokus pada manajemen risiko yang ketat, BNI mampu menjaga kinerja keuangan yang solid, sekaligus memitigasi dampak negatif dari faktor eksternal.

    “Kami meyakini bahwa implementasi GCG yang konsisten dan penuh komitmen dari segenap pegawai hingga Senior Leader akan membawa BNI tumbuh secara sehat dan berdampak positif juga terhadap lingkungan, mendapatkan pengakuan dari investor maupun stakeholder lainnya, sehingga BNI akan tetap sustainable dalam jangka panjang,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • BSSN Bentuk Satgas Khusus untuk Amankan Ruang Siber dan Disinformasi Pilkada Serentak

    BSSN Bentuk Satgas Khusus untuk Amankan Ruang Siber dan Disinformasi Pilkada Serentak

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyiapkan ratusan personel dalam satuan tugas khusus untuk mengamankan dunia maya selama pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

    Kepala BSSN, Hinsa Siburian mengatakan ratusan personil keamanan siber dari BSSN itu akan disebar ke 37 provinsi se-Indonesia agar Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan dengan lancar dan aman tanpa gangguan serangan peretas.

    “Ratusan personel dari Cybersecurity yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Siber dan Sandi BSSN itu disebar di 37 Provinsi. Diharapkan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar,” tuturnya di Jakarta, Selasa (26/11).

    Menurutnya, pengamanan yang dilakukan oleh BSSN nanti tidak hanya berfokus pada monitoring anomali trafik jaringan, tetapi juga pada perangkat, infrastruktur dan jaringan yang digunakan oleh KPU maupun KPUD.

    Selain itu, Hinsa mengatakan pengamanan yang sama juga akan dilakukan terhadap semua aset pendukung seperti di Bawaslu, Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Selain itu, Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN juga akan mengamankan disinformasi seputar Pilkada 2024,” katanya

    Dia mengimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif di Pilkada Serentak 2024 dan mengutamakan persatuan serta kesatuan di atas kepentingan kelompok.

    “Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 harus berjalan aman dan lancar dengan menjaga ruang siber nasional, BSSN berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun keamanan siber nasional,” ujarnya.

  • Akses Internet Saat Pilkada Hingga Saham LQ45

    Akses Internet Saat Pilkada Hingga Saham LQ45

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan sistem informasi aplikasi untuk mendukung keamanan siber Pemilihan kepada daerah atau Pilkada serentak pada rabu (27/11/2024).

    Dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), KPU membentuk gugus tugas siber.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos menyebut bahwa keberadaan gugus tugas siber tersebut diperlukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan siber pada saat Pilkada berlangsung.

    Selain soal persiapan KPU jelang Pilkada 2024, terdapat informasi komprehensif lainnya yang menjadi pilihan redaksi BisnisIndonesia.id pada Selasa (26/22/2024). Di antaranya adalah:

    1. Mengamankan Akses Internet di Pilkada Serentak 2024
    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengungkapkan bahwa dua hari menjelang pelaksanaan Pilkada, KPU terus melakukan persiapan, termasuk memastikan sistem informasi aplikasi yang digunakan, yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap, imbuhnya, digunakan sebagai alat bantu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Selama ini Sirekap digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih, baik untuk pemilu maupun pilkada.

    Sementara itu, Komdigi juga fokus meningkatkan jaringan internet di sejumlah titik blank spot menjelang Pilkada serentak, Rabu (27/11/2024). Setidaknya, Komdigi telah mengantongi data lokasi yang masih blank spot dan meningkatkan konektivitas internet di daerah tersebut.

    2. Bank Optimistis Meraup Berkah Musiman pada Akhir 2024
    Pelaku industri perbankan optimistis mampu meraup berkah musiman pada akhir 2024 seperti yang tecermin dalam Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO).

    SBPO merupakan survei yang melibatkan 93 bank untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah atau tendensi bisnis perbankan secara kuartalan.

    Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku industri perbankan optimistis terhadap kondisi industri pada kuartal IV/2024. Hal itu bertolak pada sejumlah sentimen musiman yang bisa mendorong kinerja makroekonomi, yakni kenaikan konsumsi masyarakat akibat perayaan Natal dan Tahun Baru.

    3. Menghitung Efek Berganda Pembebasan Pajak Rumah MBR
    Angin segar yang diberikan pemerintah melalui pembebasan Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari diyakini akan memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

    Pasalnya, berdasarkan data Susesnas Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka backlog atau kekurangan hunian mencapai 9,9 juta unit dimana sebesar 60% berasal dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) informal.

    Selama ini, pemerintah telah berusaha untuk membuat harga rumah MBR terjangkau. Salah satunya dengan mengatur harga maksimal rumah MBR melalui hunian dengan skema KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    4. Mencari Cahaya Saham LQ45 Bersinar
    Indeks LQ45 masih mencatatkan kinerja jeblok sepanjang tahun berjalan. Beberapa sentimen tersisa agar konstituen yang berisi 45 emiten berkapitalisasi besar ini kembali bersinar.
    Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks LQ45 melemah 9.64% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) ke level 877,02 hingga akhir pekan lalu, Jumat (22/11/2024).

    Penurunannya berbarengan dengan kemenangan Donald Trump dalam kontestasi Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Indeks LQ45 turun 5,3% dalam sebulan perdagangan terakhir.

    5. Efek Bumerang Kenaikan PPN Pada Biaya Proyek Infrastruktur RI
    Rencana pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% di tahun depan membuat dunia konstruksi infrastruktur menjadi was–was. Pasalnya, kenaikan tarif PPN tersebut diyakini berdampak pada naiknya sejumlah material konstruksi hingga biaya logistik selama masa pembangunan.

    Di sisi lain, pertumbuhan industri jasa konstruksi di Indonesia menunjukkan tren positif. Hingga semester 1/2024, nilai bisnis konstruksi di Indonesia mencapai Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total APBN tahun 2024.

    Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Safiul Akbar mengatakan pihaknya menolak rencana pemerintah mengerek pengenaan PPN menjadi 12% mulai Januari 2025. Menurutnya, implementasi PPN menjadi 12% bakal berdampak langsung pada harga material dan jasa konstruksi, yang akhirnya akan membebani kontraktor dan masyarakat pengguna infrastruktur. Selain itu, kenaikan PPN tersebut akan menghambat eksekusi proyek yang sudah direncanakan terutama proyek-proyek pemerintah.

  • Komdigi Tingkatkan Konektivitas di Daerah Blank Spot Jelang Pilkada Serentak 2024

    Komdigi Tingkatkan Konektivitas di Daerah Blank Spot Jelang Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) fokus meningkatkan jaringan internet di sejumlah titik blank spot jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Komdigi, Prabunindya Revta Revolusi mengatakan konektivitas menjadi salah satu hal penting bagi petugas KPU yang menginput data secara real time.

    Komdigi telah mengantongi data tempat yang masih blank spot dan meningkatkan konektivitas internet di daerah tersebut guna mendukung Pilkada 2024. 

    Komdigi bakal bekerja sama dengan operator seluler dan segenap pemangku kepentingan untuk menghadirkan internet di titik-titik krusial.

    “Kita akan bekerja di beberapa hari terakhir ini memastikan di setiap titik-titik yang mungkin dikatakan blank spot itu bisa dipenuhi konektivitasnya,” kata Prabu saat ditemui di Taman Mini, Senin (25/11/2024).

    Sehingga, Prabu berharap data data dari petugas KPU bisa langsung di update secara real time pada hari tersebut setelah adanya konektivitas yang lebih baik.

    Lebih lanjut, Prabu menuturkan bahwa Komdigi bersama sama dengan KPU, BSSN, dan BIN terus berkomitmen untuk mengamankan gelaran Pilkada Serentak 2024.

    “Yang tujuannya lebih kepada pengamanan ruang digital, ruang cyber,” ujarnya.

    Seperti yang diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024).

    Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, wajib datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan pilihannya. Saat datang, pemilih wajib menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendapat surat suara.

    Kemudian menunjukkan juga nomor WhatsApp aktif untuk dilakukan verifikasi apakah seseorang tersebut sudah atau belum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Sementara itu,Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan gugus tugas siber guna mengamankan Pilkada Serentak 2024. Adapun pencoblosan Pilkada Serentak 2024 bakal dilakukan lusa atau Rabu 27 November 2024.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa dua hari jelang pelaksaaan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan banyak hal, salah satunya sistem informasi aplikasi.

    Betty menyebut, aplikas tersebut nantinya dipakai sebagai “alat bantu” penyelenggaraann Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap sendiri adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih dalam proses pemilu di Indonesia. 

    Sistem ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

    “Termasuk diantaranya Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sistem Informasi Logistik (Silog),” kata Betty kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).