Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BSSN

  • BSSN Inisiasi Gelar Pahlawan Nasional untuk Roebiono Kertopati

    BSSN Inisiasi Gelar Pahlawan Nasional untuk Roebiono Kertopati

    Jakarta:Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusulkan gelar Pahlawan Nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Reobiono Kertopati. Inisiasi ini sebagai penghargaan tertinggi atas pengabdian, perjuangan, darmabakti dan karyanya di bidang persandian. 

    Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, semasa hidupnya dr. Roebiono Kertopati telah melakukan tindakan kepahlawanan dan menghasilkan prestasi, serta karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, khususnya di bidang persandian.

    “Keberhasilannya dalam mengembangkan sistem persandian Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meredam berbagai gejolak pemberontakan dalam negeri melalui jejaring komunikasi rahasia negara, menggerakkan kami mengajukan Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati menjadi Pahlawan Nasional,” ujarnya.

    Karena dedikasi dr. Roebiono Kertopati dalam dunia intelijen, pada 4 April 1946, Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin memerintahkannya membentuk sebuah badan pemberitaan rahasia bernama Dinas Code dengan tujuan untuk mengamankan komunikasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

    “Dinas Code inilah kemudian berubah nama menjadi Djawatan Sandi (1949), lalu Lembaga Sandi Negara (1972), dan kini bernama Badan Siber dan Sandi Negara (2017) dengan tanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Hinsa. 
    Dia menambahkan, sistem persandian buatan Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati begitu efektif dipakai dalam berbagai kegiatan militer dan politik negara yang selalu membutuhkan kerahasiaan komunikasi pemberitaan.

    Selain itu, juga dapat diandalkan dalam pengamanan komunikasi, baik di medan perang, perundingan-perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda dan PBB, di perbatasan, serta gerilya. 

    “Sosoknya yang berani tidak dikenal membuatnya dipandang ketat dalam menjaga kerahasiaan negara oleh insan persandian. Karena baginya, kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara,” ujar Hinsa.

    Hinsa menjelaskan, pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

    Ketentuan spesifik mengenai pahlawan nasional, terdapat pada Pasal 25 dan 26, yaitu: 1) Warga Negara Indonesia atau yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Memiliki integritas moral dan keteladanan; 3) Berjasa terhadap bangsa dan negara; 4) Berlakukan baik; dan 5) Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. 

    Usulan sebagai Pahlawan Nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati sudah melalui beberapa tahapan. Mulai dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, lalu Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kementerian Sosial. Penganugerahan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Jakarta:Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusulkan gelar Pahlawan Nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Reobiono Kertopati. Inisiasi ini sebagai penghargaan tertinggi atas pengabdian, perjuangan, darmabakti dan karyanya di bidang persandian. 
     
    Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, semasa hidupnya dr. Roebiono Kertopati telah melakukan tindakan kepahlawanan dan menghasilkan prestasi, serta karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, khususnya di bidang persandian.
     
    “Keberhasilannya dalam mengembangkan sistem persandian Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meredam berbagai gejolak pemberontakan dalam negeri melalui jejaring komunikasi rahasia negara, menggerakkan kami mengajukan Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati menjadi Pahlawan Nasional,” ujarnya.
    Karena dedikasi dr. Roebiono Kertopati dalam dunia intelijen, pada 4 April 1946, Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin memerintahkannya membentuk sebuah badan pemberitaan rahasia bernama Dinas Code dengan tujuan untuk mengamankan komunikasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.
     
    “Dinas Code inilah kemudian berubah nama menjadi Djawatan Sandi (1949), lalu Lembaga Sandi Negara (1972), dan kini bernama Badan Siber dan Sandi Negara (2017) dengan tanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Hinsa. 
    Dia menambahkan, sistem persandian buatan Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati begitu efektif dipakai dalam berbagai kegiatan militer dan politik negara yang selalu membutuhkan kerahasiaan komunikasi pemberitaan.
     
    Selain itu, juga dapat diandalkan dalam pengamanan komunikasi, baik di medan perang, perundingan-perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda dan PBB, di perbatasan, serta gerilya. 
     
    “Sosoknya yang berani tidak dikenal membuatnya dipandang ketat dalam menjaga kerahasiaan negara oleh insan persandian. Karena baginya, kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara,” ujar Hinsa.
     
    Hinsa menjelaskan, pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
     
    Ketentuan spesifik mengenai pahlawan nasional, terdapat pada Pasal 25 dan 26, yaitu: 1) Warga Negara Indonesia atau yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Memiliki integritas moral dan keteladanan; 3) Berjasa terhadap bangsa dan negara; 4) Berlakukan baik; dan 5) Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. 
     
    Usulan sebagai Pahlawan Nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati sudah melalui beberapa tahapan. Mulai dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, lalu Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kementerian Sosial. Penganugerahan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • BSSN Inisiasi Gelar Pahlawan Nasional untuk dr Roebiono Kertopati – Page 3

    BSSN Inisiasi Gelar Pahlawan Nasional untuk dr Roebiono Kertopati – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia mengusulkan gelar Pahlawan Nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati. Inisiasi ini sebagai penghargaan tertinggi atas pengabdian, perjuangan, darmabakti dan karyanya di bidang persandian.

    Menurut Kepala BSSN Hinsa Siburian, semasa hidupnya dr. Roebiono Kertopati telah melakukan tindakan kepahlawanan dan menghasilkan prestasi, serta karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, khususnya di bidang persandian.

    “Keberhasilannya dalam mengembangkan sistem persandian Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meredam berbagai gejolak pemberontakan dalam negeri melalui jejaring komunikasi rahasia negara, menggerakkan kami mengajukan Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati menjadi Pahlawan Nasional,” ujar Hinsa dalam siaran persnya, Selasa (24/12/2024).

    Karena dedikasi dr. Roebiono Kertopati dalam dunia intelijen, pada 4 April 1946, Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin memerintahkannya membentuk sebuah badan pemberitaan rahasia bernama Dinas Code dengan tujuan untuk mengamankan komunikasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

    “Dinas Code inilah kemudian berubah nama menjadi Djawatan Sandi (1949), lalu Lembaga Sandi Negara (1972), dan kini bernama Badan Siber dan Sandi Negara (2017) dengan tanggung jawab langsung kepada Presiden,” ungkap Hinsa.

    Dia menambahkan sistem persandian buatan Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati begitu efektif dipakai dalam berbagai kegiatan militer dan politik negara yang selalu membutuhkan kerahasiaan komunikasi pemberitaan. Selain itu, juga dapat diandalkan dalam pengamanan komunikasi, baik di medan perang, perundingan-perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda dan PBB, di perbatasan, serta gerilya.

    “Sosoknya yang berani tidak dikenal membuatnya dipandang ketat dalam menjaga kerahasiaan negara oleh insan persandian. Karena baginya, kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara,” tambahnya Hinsa.

    Lebih lanjut Hinsa menjelaskan, pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

     

  • 2 Revisi UU TNI Mungkinkan Prajurit Isi Jabatan Sipil, KSAD: Kita Tak Ambil Pekerjaan Orang Nasional

    2 Revisi UU TNI Mungkinkan Prajurit Isi Jabatan Sipil, KSAD: Kita Tak Ambil Pekerjaan Orang Nasional

    Revisi UU TNI Mungkinkan Prajurit Isi Jabatan Sipil, KSAD: Kita Tak Ambil Pekerjaan Orang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengakomodasi kemungkinan prajurit boleh menduduki jabatan sipil.
    Maruli mengaku, dalam hal ini TNI tidak berupaya mengambil pekerjaan yang biasa diisi oleh sipil. Sebab, untuk TNI tidak serta merta langsung bisa mengisi jabatan sipil, melainkan harus melalui tes.
    “Jadi bukannya kita mau ambil pekerjaan orang. Kasih peluang saja kalau memang nanti di situ, kan selalu ada istilahnya tes. Mungkin ada tentaranya di situ. Dilihat
    qualified
    -nya, silakan aja,” kata Maruli dalam Brigade Podcast yang tayang di Youtube
    Kompas.com,
    Sabtu (21/12/2024).
    Maruli memahami, menurut aturan perundang-undangan, TNI bertugas untuk pertahanan. Namun, ia mengatakan, dalam perjalanannya, terdapat prajurit yang memiliki kualitas bagus di tempat lain.
    Selain itu, TNI memiliki banyak prajurit, sehingga secara struktur organisasi terjadi penumpukan.
    “Kita punya orang (prajurit) yang kebetulan secara struktur organisasi membuat penumpukan di atas. Pada kenyataannya untuk
    job
    di kita sulit, kualitas dia
    overqualified
    untuk digunakan di tempat lain. Kenapa tidak digunakan?” ujarnya.
    “Daripada menganggur, dibandingkan orang asal menaruh hanya gara-gara tentara jangan, tentara jangan gitu. Padahal kalau tentara ini masuk, dia akan jauh lebih baik,” sambungnya.
    Maruli juga tak menilai revisi TNI ini sebagai upaya untuk mengembalikan Orde Baru. Ia mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan Orde Baru.
    “Sekarang tuh sudah semua pintu-pintunya sudah enggak bisa lagi, sudah di negara demokrasi. Mau nunjuk wali kota lagi, ya enggak bisa. Mau nunjuk gubernur, ya enggak bisa kan sudah ada pilkada,” ucap dia.
    Sebelumnya diberitakan, draf terbaru revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (
    RUU TNI
    ) mengakomodasi ketentuan yang membuka pintu bagi prajurit untuk menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga sesuai kebijakan presiden.
    Pasal 47
    UU TNI
    yang berlaku saat ini mengatur, prajurit TNI bisa menduduki jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
    Sementara, dalam usulan perubahan UU, wewenang prajurit TNI aktif lebih luas lantaran bisa menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf Kepresidenan, BNPT, BNPB, Badan Nasional Pengamanan Perbatasan, Kejaksaan Agung, dan kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga dan dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi Bantah BRI Kena Serangan Ransomware: Tak Ada Kebocoran Data

    Menkomdigi Bantah BRI Kena Serangan Ransomware: Tak Ada Kebocoran Data

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan tidak ada serangan siber ransomware atau kebobolan pada sektor perbankan.

    Hal tersebut disampaikan Meutya usai adanya dugaan serangan ransomware terhadap BRI yang belum lama ini beredar di media sosial, salah satunya X/Twitter.

    Meutya menuturkan pihaknya sudah berkordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dan mendapatkan tidak ada serangan yang menyasar sektor perbankan.

    “Nah sejauh ini kami setelah berkoordinasi dengan BSSN dan menyatakan tidak ada peretasan, artinya ya, kebocoran akibat peretasan,” kata Meutya dalam acara Level UP UMKM Berama Menkomdigi, Sabtu (21/12/2024).

    Meutya pun menyampaikan agar masyarakat tidak mudah termakan berita yang tersebar di media sosial. Apalagi dari akun media sosial yang tidak jelas asal usulnya.

    Selain media sosial, Meutya juga meminta masyarakat agar melihat pemberitaan dari media massa yang memang kredibel dan terdaftar.

    “Jadi kalau sosmednya kan mungkin kita dapat informasi dari sosmed, tapi kita juga harus melihat media-media yang mainstream betul apa tidak ada kebocoran,” ujarnya.

    Adapun, informasi mengenai dugaan serangan ransomware terhadap BRI banyak beredar di media sosial, salah satunya X/Twitter.

    Akun @FalconFeedsio, yang mengatasnamakan diri sebagai perusahaan keamanan teknologi, menyebut bahwa bank tertua di Tanah Air itu telah menjadi korban serangan Bashe Ransomware.

    Cuitan tersebut juga menampilkan gambar berupa tenggat waktu terkait data-data dari BRI pada 23 Desember 2024 pukul 09.00 UTC.

    BRI Membantah

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. alias BRI (BBRI) merespons dugaan adanya serangan ransomware terhadap perseroan. Informasi itu ramai diperbincangkan di media sosial sejak Rabu (18/12/2024) petang.

    Saat dikonfirmasi, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyebut bahwa data maupun simpanan nasabah di bank pelat merah tersebut tetap aman.

    “BRI memastikan data dan dana nasabah aman, serta masyarakat dapat bertransaksi secara normal,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Kamis (19/12/2024).

  • Bawaslu: Satu Peta Data Pemilu impian besar penyelenggara pemilu

    Bawaslu: Satu Peta Data Pemilu impian besar penyelenggara pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Satu Peta Data Pemilu yang diluncurkan KPU merupakan impian besar penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.

    Menurutnya, satu peta data ini pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat serta penyelenggara pemilu.

    “Ke depan, kita berharap seluruh data pemilih bisa terakses dan bagaimana kondisinya bisa terakses di peta data ini,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengungkapkan peta data ini juga bisa digunakan kepolisian, kejaksaan, BSSN untuk melihat proses-proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

    “Ini merupakan satu prestasi. Kita berusaha untuk lebih baik lagi. Masih ada kekurangan pasti, tetapi saya dan Afif (Ketua KPU) punya komitmen Pemilu 2024 pasti lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bagja meminta dukungan baik dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan seluruh pemangku kepentingan supaya penyelenggara pemilu mempunyai satu data baik dalam dan luar negeri.

    “Kami berharap kerja sama Bawaslu-KPU senantiasa terjaga dengan baik,” pungkas dia.

    Dalam forum ini Bawaslu mendapatkan penghargaan dari KPU atas kerja sama pemutakhiran pemilih Pemilu dan Pemilihan 2024. Bagja menerima langsung penghargaan tersebut dari Anggota KPU Betty Epsilon Idroos.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mutasi Awal Desember, 6 Pati Bintang 3 Digeser Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

    Mutasi Awal Desember, 6 Pati Bintang 3 Digeser Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

    loading…

    Terdapat 6 Perwira Tinggi (Pati) bintang 3 dimutasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada awal Desember 2024. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Terdapat 6 Perwira Tinggi (Pati) bintang 3 dimutasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada awal Desember 2024. Para jenderal bintang 3 itu di antaranya Letjen TNI Widi Prasetijono, Letjen TNI Mohammad Fadjar, hingga Letjen TNI Mohamad Hasan.

    Total 300 Pati TNI yang dimutasi berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024. Rinciannya 143 TNI AD, 92 TNI AL, dan 65 TNI AU.

    Dari daftar tersebut tidak terlalu banyak Pati bintang 3 yang dimutasi mengingat pangkat tersebut termasuk yang tertinggi dalam jajaran kepangkatan TNI. Mutasi kali ini juga cukup didominasi Pati bintang 2 dan 1.

    6 Pati Bintang 3 yang Terkena Mutasi

    1. Letjen TNI Widi Prasetijono

    Widi Prasetijono mendapatkan tugas baru pada awal Desember 2024 untuk menjadi Dosen Tetap Unhan. Sebelumnya, dia menjabat Dankodiklatad sejak Desember 2023.

    Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993 yang merupakan jebolan Kopassus itu dalam riwayat jabatannya pernah menduduki jabatan Ajudan Presiden Jokowi (2014-2016), Danjen Kopassus (2022), hingga Pangdam IV/Diponegoro (2022-2023).

    2. Letjen TNI Mohammad Fadjar

    Saat ini, Mohammad Fadjar menjabat Pangkostrad. Lulusan Akmil 1993 dari kecabangan Infanteri (Kopassus) ini menggantikan Letjen TNI Mohamad Hasan yang dimutasi menjadi Komandan Kodiklat TNI AD.

    Selama mengabdi di militer, adik Kadiv Hub Inter Polri Irjen Pol Krishna Murti banyak menduduki jabatan strategis yakni Danyon 23 Grup 2 Kopassus, Dansepurhut Pusdikpassus, Kadep Mipatek Akmil. Kemudian, Dan Grup 1/Para Komando, Koorspri Kasad, serta Danpusdikpassus Kopassus tahun 2015.

    Dia juga pernah menjadi Ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015-2016. Usai bertugas di lingkaran Istana, dia diangkat menjadi Danrindam IV/Diponegoro dan Paban III/Siapsat Sopsad.

    Kariernya semakin meningkat, Mohammad Fadjar dipercaya menjabat Danrem 023/Kawal Samudera, Danrem 031/Wira Bima, Danpusdikter Kodiklatad, Kasdivif 2/Kostrad, Ketua LP2M Unhan, Dirjen Pothan Kemhan, Pangdam III/Siliwangi tahun 2024, serta Dankodiklat TNI.

    3. Letjen TNI Teguh Muji Angkasa

    Kemudian, Letjen TNI Teguh Muji Angkasa yang pada awal Desember diberi tugas baru sebagai Dosen Tetap Unhan. Sebelumnya, dia menjabat Danpussenif.

    Lulusan Akmil 1989 itu tercatat pernah mengemban jabatan Danjen Kopassus (2021-2022) dan Pangdam XVII/Cenderawasih (2022).

    4. Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi

    Nugroho Sulistyo Budi dipercaya menjabat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada mutasi Desember 2024. Sebelumnya, dia menjabat Inspektur Utama BIN.

    Pada sepak terjangnya, Nugroho juga pernah menjadi Direktur Komunikasi Massa Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN. Dia pernah mendapat penugasan di Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik (2020-2024).

    5. Letjen TNI Mohamad Hasan

    Mohamad Hasan merupakan mantan Pangkostrad. Pada mutasi 6 Desember 2024, dia dipercaya menjadi Dankodiklatad menggantikan Letjen Widi Prasetijono.

    Sebelum menjadi Pangkostrad, lulusan Akmil 1993 ini menyandang jabatan penting lain yakni Pangdam Jaya (2023-2024), Pangdam Iskandar Muda (2021-2023), serta Danjen Kopassus (2020-2021).

    6. Laksdya TNI Rachmad Jayadi

    Dalam mutasi awal Desember 2024, Laksdya TNI Rachmad Jayadi merupakan satu-satunya Pati bintang 3 dari matra TNI Angkatan Laut (AL) yang dirotasi. Dalam mutasi ini, dia memasuki masa pensiun sehingga dipindahtugaskan menjadi Pati Mabes TNI AL.

    Sebelumnya, lulusan Akademi Angkatan Laut 1991 tersebut pernah menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I dan Pa Sahli Tk III Bid Banusia Panglima TNI.

    (jon)

  • Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas

    Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran. 

    Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    “Survei kami menemukan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan merupakan menteri terfavorit dan mampu membangun sentimen (citra) positif yang inheren dengan performa terbaiknya dan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap visi-misi serta orientasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujar Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Ali mengatakan, dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

    “Kalau diakumulasi dari tiga aspek yang diukur LPI termasuk berbagai indikator di dalamnya, penilaian responden terhadap Pak Budi Gunawan berada di urutan pertama tertinggi di angka 90,31%,” ungkap Ali.

    Menurut Ali, penilaian ini tidak terlepas dari kinerja Budi Gunawan dalam memastikan situasi politik dan keamanan terkendali dan stabil. Terutama, kata Ali, memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar, aman dan tidak ada konflik berarti di masyarakat.

    “Terobosan Pak Budi Gunawan yang lain adalah pembentukan tujuh desk untuk stabilitas politik dan keamanan. Dengan adanya tujuh desk tersebut, koordinasi dengan kementerian di bawah Kemenko Polkam bisa berjalan baik dan berdampak positif untuk kemajuan Indonesia,” jelas Ali.

    Ketujuh desk tersebut adalah pertama, Desk Pilkada dengan leading sector menteri dalam negeri. Kedua, Desk Pencegahan Penyelundupan dengan leading sector Kemenkopolkam. Ketiga Desk Pemberantasan Narkoba dengan leading sector Kapolri

    Lalu, keempat, Desk Penanganan Judi Online dengan leading sector Kapolri. Kelima, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dengan leading sector Jaksa Agung.

    Keenam, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung. Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sector Menteri Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.

    Survei LPI tentang menteri terbaik digelar pada 12-19 Desember 2024 terhadap 700 responden dari 20 provinsi besar di Indonesia. Metode survei adalah face to face interview dan online interview dengan margin of error plus minus 3,69% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dalam survei ini adalah kelas menengah intelektual, yaitu kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama 2024.

    Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih terbaik versi LPI
    1. Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan (90,31%)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (89,87%)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir (89,85%)
    4. Menkeu Sri Mulyani (89,78%)
    5. Menlu Sugiono (89,65%)
    6. Mendagri Tito Karnavian (89,33%)
    7. Mendikti, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brojonegoro (89,27%)
    8. Menteri Agama, Nasaruddin Umar (89,18%)
    9. Mendikdasmen Abdul Mu’ti (88,83%)
    10. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (88,24%)

  • KI Pusat sebut lembaga pertahanan dan keamanan sudah berupaya terbuka

    KI Pusat sebut lembaga pertahanan dan keamanan sudah berupaya terbuka

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi Pusat mengatakan bahwa lembaga atau badan publik bidang pertahanan dan keamanan sudah berupaya menunjukkan keterbukaan

    Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menjelaskan bahwa badan publik tersebut, di antaranya Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kejaksaan Agung (Kejagung), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    “Sudah mulai berpartisipasi walaupun memang belum terbuka, tetapi upaya-upaya ke arah keterbukaan sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait,” kata Donny dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Jakarta, Selasa (17/12) malam.

    Ia mencontohkan upaya menunjukkan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Kemenhan, yakni menurunkan daftar informasi yang dikecualikan.

    “Daftar informasi yang dikecualikan turun dari 200 menjadi 100. Mereka mengecualikan 200 informasi. Sekarang turun jadi 100. Ini kan lebih bagus,” ujarnya.

    Menurut dia, upaya transparansi tersebut membuat masyarakat dapat mengetahui dengan baik terhadap kinerja maupun pencapaian badan publik.

    Selain itu, Donny mengingatkan bahwa transparansi diperlukan karena badan publik dibiayai oleh anggaran yang berasal dari publik.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR RI Buka Suara soal Mutasi dan Rotasi 300 Perwira Tinggi TNI

    DPR RI Buka Suara soal Mutasi dan Rotasi 300 Perwira Tinggi TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini meyakini bahwa mutasi dan rotasi 300 perwira TNI merupakan suatu langkah strategis untuk penyegaran organisasi dan memperkuat pondasi pertahanan negara.

    Dia memandang mutasi dan rotasi tersebut adalah hal yang wajar untuk dilakukan sebagai langkah positif dalam TNI itu sendiri, karena mutasi juga berlangsung di tiga matra yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

    “Kami sangat percaya dan yakin TNI dalam hal ini panglima TNI, menempatkan perwira-perwira terbaiknya dalam jabatan atau posisi strategis sudah melewati berbagai penilaian dan pertimbangan matang. Karena penempatan para perwira TNI di posisi tertentu sesuai kebutuhan organisasi dan visi jangka panjang,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, pada Rabu (11/12/2024).

    Selain itu, dia menilai mutasi dan rotasi perwira tinggi TNI juga bisa menjadi upaya konsolidasi untuk penyesuaian terhadap sejumlah program strategis pemerintahan dalam bidang pertahanan.

    Lebih jauh, Politikus NasDem ini melihat bahwa TNI perlu langkah adaptif dalam merespons situasi global, terutama yang berkaitan dengan kondisi dan tantangan keamanan yang dihadapi TNI.

    “Menghadapi tantangan perubahan lanskap geopolitik dan geostrategis yang bisa berubah setiap saat. Karena selain menghadapi dinamika global, persoalan kawasan seperti soal LCS [Laut China Selatan], perbatasan darat & laut serta potensi keamanan lainnya menjadi tantangan yang dihadapi oleh TNI ke depannya,” tuturnya.

    Tak hanya itu, lanjut dia, penugasan perwira TNI di luar institusi turut dinilainya sebagai upaya guna memperkuat Kementerian/Lembaga yang berorientasi pada profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.

    “Terkait penugasan TNI di luar institusinya, selama Undang undang memperbolehkan dan memang kehadiran personel TNI dibutuhkan oleh Kementerian atau lembaga kami rasa tidak masalah asalkan tetap menjunjung nilai profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi kepada 300 perwira tinggi (pati) yang berdinas di lingkungan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), BSSN, Basarnas, kementerian, serta Universitas Pertahanan.

    Perombakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SKep) Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024, yang dibenarkan oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Beberapa perwira tinggi itu menempati jabatan strategis, di antaranya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Pangkostrad, hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

  • Gantikan Hinsa Siburian, Mantan Anggota Tim Mawar Ditunjuk Jadi Kepala BSSN

    Gantikan Hinsa Siburian, Mantan Anggota Tim Mawar Ditunjuk Jadi Kepala BSSN

    ERA.id – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal TNI Nugroho Sulistyo Budi menjadi Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) menggantikan Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian yang telah menjabat sejak 21 Mei 2019.

    Penunjukan pimpinan baru BSSN itu tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024, sebagaimana dikutip Antara, Senin (9/12/2024).

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebelumnya menjabat Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Surat keputusan itu menyebutkan serah terima jabatan kepala BSSN dari pejabat lama ke pejabat baru menunggu keputusan presiden.

    Nugroho Sulistyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menghabiskan karier militernya di dunia intelijen dan lingkungan BIN. Dia lulus dari Akademi Militer pada tahun 1991, yang artinya satu angkatan dengan Jenderal Agus Subiyanto.

    Nugroho, saat masih menjadi perwira menengah berpangkat kapten, tergabung dalam Tim Mawar, tim bentukan Kopassus pada 1998. Terlepas dari kontroversi yang melekat pada Tim Mawar, karier militer Nugroho cukup cemerlang.

    Dia sempat menjabat sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) 0733/Berdiri Sendiri yang bermarkas di Semarang, Jawa Tengah, pada 2009–2011. Kemudian, Nugroho juga pernah bertugas sebagai agen madya BIN di Jawa Tengah dan mendapat promosi menjadi Direktur Komunikasi Massa BIN.

    Nugroho melanjutkan tugasnya membantu Presiden Prabowo Subianto semasa masih menjabat Menteri Pertahanan pada 2020–2024. Dia yang saat itu berpangkat mayor jenderal menempati posisi Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

    Kemudian, Nugroho kembali mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan pangkat menjadi perwira tinggi bintang tiga saat menjabat sebagai Inspektur Utama BIN. Dia saat itu dilantik pada 29 November 2024.

    Namun, jabatannya di BIN itu dijalani tidak sampai dua pekan karena dia kemudian dipercaya menjadi Kepala BSSN.