Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BSSN

  • Belum Sempat Dilantik, Letjen Nugroho Sulistyo Budi Dimutasi Lagi

    Belum Sempat Dilantik, Letjen Nugroho Sulistyo Budi Dimutasi Lagi

    loading…

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 101 perwira tinggi di lingkungan TNI. Salah satu yang turut dirotasi ialah jabatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 tertanggal 3 Januari Panglima TNI mencopot Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi dari jabatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jenderal bintang tiga jebolan Kopassus itu dimutasi menjadi perwira tinggi mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    Nugroho Sulistyo Budi juga merupakan salah satu perwira yang dimutasi oleh Panglima TNI pada 6 Desember 2024. Saat itu Nugroho yang bertugas menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) ditunjuk menjadi Kepala BSSN.

    Baca Juga

    Adapun Nugroho belum sempat memimpin lembaga negara itu. Pasalnya jabatan itu masih dipegang Hinsa Siburian sejak 21 Mei 2019.

    Hinsa masih aktif beraktivitas sebagai Kepala BSSN. Hinsa bahkan baru melantik R. Tjahjo Khurniawan menjadi Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN pada Sabtu (4/1/2025).

    Meski demikian, dalam keputusan yang sama, Panglima TNI belum menunjuk sosok baru untuk mengisi jabatan Kepala BSSN.

    (rca)

  • Panglima TNI Mutasi 101 Pati, Kepala BSSN dan Basarnas Diganti

    Panglima TNI Mutasi 101 Pati, Kepala BSSN dan Basarnas Diganti

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi dan rotasi terhadap 101 perwira tinggi (pati) per 3 Januari. Mutasi ini termasuk menunjuk Kepala Basarnas baru menggantikan Marsekal Madya Kusworo.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/7/I/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 3 Januari 2025.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 101 Pati (perwira tinggi) TNI, terdiri dari 62 Pati TNI AD, 8 Pati TNI AL, dan 31 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1).

    Dalam keputusan itu, Letjen Eko Margiyono dimutasi dari jabatan Wakil Gubernur Lemhanas menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    Kemudian, Letjen Nugroho Sulistyo Budi dimutasi dari jabatan Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Nugroho sebelumnya baru satu bulan menjabat posisi tersebut, menggantikan posisi Hinsa Siburian.

    Namun begitu, belum ada sosok yang bakal menggantikan posisi Nugroho sebagai kepala BSSN.

    Selanjutnya, Marsekal Madya Kusworo dimutasi dari jabatan Kepala Basarnas menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun. Marsekal Muda Mohammad Syafii yang sebelumnya Aspers Panglima TNI ditunjuk menjadi Kepala Basarnas.

    Panglima TNI juga memutasi Mayjen TNI Haryanto dari Pangdam XVIII/Kasuari menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Jahpers. Mayjen Jimmy Ramoz Manalu yang sebelumnya menjabat sebagai Kas Kogabwilhan I ditunjuk jadi Pangdam XVIII/Kasuari.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Lindungi Data Nasabah, Ini Sederet Upaya BRI Tingkatkan Keamanan Siber

    Lindungi Data Nasabah, Ini Sederet Upaya BRI Tingkatkan Keamanan Siber

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan bahwa isu serangan ransomware yang sempat beredar tidak berdasar dan telah dibantah oleh pihak berwenang.
     
    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan investigasi mendalam terhadap aplikasi, jaringan, dan sistem keamanan BRI, dan tidak menemukan adanya indikasi ransomware atau pelanggaran keamanan data lainnya yang dituduhkan. BSSN juga telah mengonfirmasi bahwa sistem BRI tetap aman dan tidak ada gangguan yang memengaruhi layanan perbankan maupun data nasabah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid, yang menyampaikan bahwa hasil asesmen tidak menemukan adanya tanda-tanda serangan ransomware.
     

    Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam menjaga data nasabah.
     
    “Langkah yang dilakukan oleh perseroan mencakup penerapan keamanan digital terkini, pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan praktik keamanan (DevSecOps practices), pemantauan keamanan TI secara kontinyu dan real-time, penanganan proaktif terhadap celah keamanan (vulnerability management), dan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team) yang tersertifikasi oleh BSSN,” ujar Arga.

    Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha (Foto:Dok.BRI)
     
    BRI menerapkan cybersecurity framework berbasis NIST (National Institute of Standards and Technology) sebagai dasar pengembangan keamanan digital dan menerapkan end-to-end security di semua layanan perbankan digitalnya.
     
    Arga mengatakan BRI ke depan akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber dan memperkuat kemanan digital.
     
    “Termasuk dalam hal ini adalah mengalokasikan sumber-sumber daya utama kami untuk penguatan dan pengembangan keamanan digital, yang meliputi aspek teknologi, proses, dan people,” kata Arga.
     
    Arga menegaskan bahwa dengan berbagai langkah tersebut, BRI berupaya memberikan perlindungan terbaik bagi data dan dana nasabah, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Jaga Data Nasabah, Ini Cara BRI Tingkatkan Keamanan Siber

    Jaga Data Nasabah, Ini Cara BRI Tingkatkan Keamanan Siber

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan bahwa isu serangan ransomware yang sempat beredar tidak berdasar dan telah dibantah oleh pihak berwenang. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan investigasi mendalam terhadap aplikasi, jaringan, dan sistem keamanan BRI, dan tidak menemukan adanya indikasi ransomware atau pelanggaran keamanan data lainnya yang dituduhkan.

    BSSN juga telah mengkonfirmasi bahwa sistem BRI tetap aman dan tidak ada gangguan yang mempengaruhi layanan perbankan maupun data nasabah.

    Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha mengungkapkan bahwa Perseroan memiliki strategi dalam menjaga data nasabah.

    “Langkah yang dilakukan oleh perseroan mencakup penerapan keamanan digital terkini, pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan praktik keamanan (DevSecOps practices), pemantauan keamanan TI secara continyu dan real-time, penanganan proaktif terhadap celah keamanan (vulnerability management), dan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team) yang bersertifikat tersertifikasi oleh BSSN,” ujar Arga dikutip Kamis (2/1/2025).

    Dia menjelaskan BRI menerapkan cybersecurity framework berbasis NIST (National Institute of Standards and Technology) sebagai dasar pengembangan keamanan digital dan menerapkan end-to-end security di semua layanan perbankan digitalnya.

    Arga mengatakan BRI ke depan akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber dan memperkuat keamanan digital.

    “Termasuk mengalokasikan sumber-sumber daya utama kami untuk penguatan dan pengembangan keamanan digital, yang meliputi aspek teknologi, proses, dan people,” ungkap dia.

    Arga menegaskan bahwa dengan berbagai langkah tersebut, BRI berupaya memberikan perlindungan bagi data dan dana nasabah, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

    (dpu/dpu)

  • Hadapi Serangan Siber, BSSN Siapkan Ribuan SDM yang Kompeten Lewat Hal Ini – Halaman all

    Hadapi Serangan Siber, BSSN Siapkan Ribuan SDM yang Kompeten Lewat Hal Ini – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen untuk menghadapi berbagai ancaman dan serangan siber yang saat ini terus berkembang.

    Untuk mendukung itu, BSSN sendiri telah mempersiapkan ribuan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang keamanan siber.

    Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan pengembangan kompetensi SDM di bidang keamanan siber dan sandi menjadi salah satu prioritas strategis yang dirancang dalam rangka memperkuat ketahanan digital secara menyeluruh. 

    “Pengembangan SDM yang kompeten dalam rangka menciptakan ekosistem keamanan siber yang tangguh dan kolaboratif,” kata Hinsa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/1/2024).

    Tak hanya peningkatan kapasitas SDM di internal, BSSN sendiri disebut Hinca juga membangun kompetensi di eksternal yang mencakup kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan institusi lainnya. 

    Hal ini terbukti dari pengembangan kapasitas personil internal dan eksternal yang menghasilkan sebanyak 814 lulusan dalam kurun waktu 2021-2024.

    “Sedangkan dalam peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) telah menghasilkan 637 lulusan selama kurun waktu 2021-2024. Kegiatan pelatihan born to defence bagi SDM pengelola keamanan siber sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV), BSSN telah menghasilkan sebanyak 1.002 lulusan di tahun 2022 dan 2024,” jelasnya. 

    Selanjutnya, kata Hinca, untuk pelatihan teknis dan fungsional sudah menghasilkan 1.694 lulusan sejak tahun 2021-2024. 

    “Untuk pegawai BSSN sendiri, pelatihan teknis dan fungsional untuk bidang keamanan siber dan sandi telah menghasilkan sebanyak 2.738 lulusan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024,” ungkapnya.

    Hinca menuturkan SDM yang berkompeten tersebut tidak terlepas dari inovasi pengembangan media pembelajaran seperti cyber security online simulation platform, learning management system dan smart city simulator. 

    Selain itu, BSSN juga menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai langkah strategis yang krusial dalam upaya meningkatkan kualitas SDM.

     “Lembaga ini merupakan wujud implementasi tanggung jawab BSSN selaku instansi pembina bidang keamanan siber dan persandian guna mewujudkan SDM yang kompeten, profesional dan berdaya saing,” tukasnya. (*)

  • BSSN siapkan ribuan SDM hadapi serangan siber

    BSSN siapkan ribuan SDM hadapi serangan siber

    Foto: Eddy Suroso/Reporter Elshinta

    BSSN siapkan ribuan SDM hadapi serangan siber
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 19:26 WIB

    Elshinta.com – BSSN bersiap diri dengan mencetak ribuan Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten di bidang keamnan siber dan sandi untuk menghadapi berbagai ancaman dan serang siber yang terus berkembang di dunia. Kesiapan SDM ini disampaikan Kepala BSSN Hinsa Siburian kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/1). 

    Menurut Hinsa, pengembangan kompetensi SDM di bidang keamanan siber dan sandi menjadi salah satu prioritas trategis yang dirancang dalam rangka memperkuat ketahnan digital secara menyeluruh. 

    “Pengembangan SDM yang kompeten dalam rangkat menciptakan ekosistem keamanan siber yang Tangguh dan kolaboratif,” kata Hinsa, seperti dilaporkan Rerporter Elshinta, Eddy Suroso.

    Ditegaskannya, BSSN tidak hanya memperkuat kapasitas SDM internal, tetapi juga membangun kompetensi yang sama di lingkup eksternal mencakup kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan institusi lainnya. 

    Dia menambahkan kegiatan pelatihan pengembangan SDM internal dan eksternal yang melibatkan Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah menghasilkan 814 lulusan dalam kurun waktu 2021-2024. 

    “Sedangkan dalam peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) telah menghasilkan 637 lulusan selama kurun waktu 2021-2024. Kegiatan pelatihan born to defence bagi SDM pengelola keamanan siber sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV), BSSN telah menghasilkan sebanyak 1.002 lulusan ditahun 2022 dan 2024,” paparnya.
     
    Sementara itu untuk pelatihan teknis dan fungsional, sudah menghasillkan 1.694 lulusan sejak tahun 2021-2024. 

    “Untuk pegawai BSSN sendiri, pelatihan teknis dan fungsional untuk bidang keamanan siber dan sandi telah menghasilkan sebanyak 2.738 lulusan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024,” tambah Hinsa. 

    Banyaknya SDM yang dihasilkan tidak terlepas dari inovasi pengembangan media pembelajaran, seperti cyber security online simulation platform, learning management system dan smart city simulator. 

    Selain inovasi media pembelajaran, BSSN juga menginiasi pembentukan Lembaga Sertikasi Profesi (LSP) sebagai langkah strategis yang krusial dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. 

    “Lembaga ini merupakan wujud implementasi tanggung jawab BSSN selaku instansi pembina bidang keamanan siber dan persandian guna mewujudkan SDM yang kompeten, profesional dan berdaya saing,” pungkas Hinsa.

    Sumber : Radio Elshinta

  • BSSN siapkan SDM yang kompeten untuk hadapi serangan siber

    BSSN siapkan SDM yang kompeten untuk hadapi serangan siber

    Jakarta (ANTARA) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang keamanan siber dan sandi untuk menghadapi berbagai ancaman serta serang siber yang terus berkembang di dunia.

    “Pengembangan kompetensi SDM di bidang keamanan siber dan sandi menjadi salah satu prioritas strategis yang dirancang dalam rangka memperkuat ketahanan digital secara menyeluruh,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hinsa juga menjelaskan selain pengembangan SDM yang kompeten dalam rangka menciptakan ekosistem keamanan siber yang tangguh dan kolaboratif di internal, dia menyebutkan, pihaknya juga membangun kompetensi yang sama di lingkup eksternal.

    “Penguatan eksternal juga diperlukan seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan institusi lainnya,” katanya.

    Dia menambahkan, pelatihan pengembangan SDM internal dan eksternal yang melibatkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah menghasilkan 814 lulusan dalam kurun waktu 2021-2024.

    “Sedangkan dalam peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) telah menghasilkan 637 lulusan selama kurun waktu 2021-2024,” katanya.

    Untuk pelatihan “born to defence” bagi SDM pengelola keamanan siber sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV), BSSN telah menghasilkan sebanyak 1.002 lulusan di tahun 2022 dan 2024. Sedangkan untuk pelatihan teknis dan fungsional, sudah menghasilkan 1.694 lulusan sejak tahun 2021-2024.

    “Untuk pegawai BSSN sendiri, pelatihan teknis dan fungsional untuk bidang keamanan siber dan sandi telah menghasilkan sebanyak 2.738 lulusan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024,” katanya.

    Menurut Hinsa, banyaknya SDM yang dihasilkan tidak terlepas dari inovasi pengembangan media pembelajaran, seperti “cyber security online simulation platform”, “learning management system” dan “smart city simulator”.

    Selain inovasi media pembelajaran, BSSN juga menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai langkah strategis yang krusial dalam upaya meningkatkan kualitas SDM.

    “Lembaga ini merupakan wujud implementasi tanggung jawab BSSN selaku instansi pembina bidang keamanan siber dan persandian guna mewujudkan SDM yang kompeten, profesional dan berdaya saing,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar Keamanan Prediksi Ancaman di 2025, Minta Pemerintah Percepat RUU Keamanan Siber

    Pakar Keamanan Prediksi Ancaman di 2025, Minta Pemerintah Percepat RUU Keamanan Siber

    Jakarta –

    Menyongsong Tahun Baru, tentu masih akan banyak serangan siber yang dihadapi Indonesia. Pakar keamanan cyber memprediksi sejumlah ancaman siber di 2025.

    Agen AI

    Chairman lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menyebutkan, beberapa prediksi ancaman siber yang perlu menjadi perhatian dan diwaspadai di 2025 antara lain ‘AI Agentik’ yang akan muncul sebagai peluang baru yang menarik bagi semua orang.

    “Vektor ancaman siber baru yang berpotensi, di mana AI agent mampu merencanakan dan bertindak secara independen untuk mencapai tujuan tertentu, akan dieksploitasi oleh pelaku ancaman,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

    Agen AI ini, dijelaskan Pratama, dapat mengotomatiskan serangan siber, pengintaian, dan eksploitasi, sehingga meningkatkan kecepatan dan ketepatan serangan. Selain itu, agen AI yang jahat dapat beradaptasi secara real time, menerobos pertahanan tradisional dan meningkatkan kompleksitas serangan.

    Penipuan Berbasis AI

    Penipuan berbasis AI dan rekayasa sosial akan meningkat. AI akan meningkatkan penipuan seperti ‘pig butcering’ atau penipuan keuangan jangka panjang dan phishing suara (vishing), sehingga serangan rekayasa sosial semakin sulit dideteksi.

    Deepfake canggih yang dihasilkan AI dan suara sintetis juga akan memungkinkan pencurian identitas, penipuan, dan gangguan protokol keamanan.

    Selain itu, ransomware akan makin berkembang dengan otomatisasi dan AI, memungkinkan semakin banyak penyerang menggunakan aplikasi dan alat tepercaya untuk menyampaikan kampanye ransomware.

    “Penjahat dunia maya akan mempersiapkan kriptografi pasca-kuantum dengan mengadaptasi kemampuan ransomware untuk ketahanan masa depan,” kata Pratama.

    Cloud Jadi Target Utama

    Serangan rantai pasokan juga akan semakin meningkat. Penjahat dunia maya akan menargetkan ekosistem sumber terbuka, mengeksploitasi ketergantungan kode untuk mengganggu organisasi.

    “Lingkungan cloud akan menjadi target utama karena penyerang mengeksploitasi titik lemah dalam rantai pasokan cloud yang kompleks,” sebut pakar yang sudah menggeluti dunia siber sejak 1999 ini.

    Selain itu, lanjut Pratama, peretas akan menargetkan perusahaan pihak ketiga sebagai pintu masuk serangan kepada perusahaan besar yang diincarnya.

    Perang Siber Geopolitik

    Yang tidak kalah pelik, perang siber geopolitik juga akan semakin meningkat karena kampanye spionase oleh aktor yang disebut ‘The Big Four’, yakni Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, terkait kejahatan dunia maya. Disinformasi akan terus selaras dengan kepentingan geopolitik.

    Serangan siber yang didorong oleh agenda ideologis atau politik akan meningkat, menargetkan pemerintah, bisnis, dan infrastruktur penting.

    Urgensi Pembentukan Lembaga PDP

    Pemerintahan Indonesia juga menghadapi sejumlah pekerjaan rumah krusial di bidang keamanan siber yang harus diselesaikan di 2025 demi memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur digital dan data masyarakat.

    Salah satu prioritas utama adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai wujud konkret pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
    Lembaga ini diharapkan memiliki struktur yang independen dan kapabilitas yang kuat untuk mengawasi kepatuhan terhadap regulasi, menangani pelanggaran data, serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar.

    Selain itu, penyelesaian Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU PDP menjadi langkah penting untuk memberikan panduan operasional yang jelas bagi berbagai pihak, baik di sektor publik maupun swasta, dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

    “Regulasi ini harus mencakup aspek teknis dan hukum yang relevan, seperti standar keamanan data, prosedur pelaporan insiden, serta mekanisme penyelesaian sengketa,” Pratama mengingatkan.

    Percepat RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

    Pemerintah juga harus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, yang telah menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), agar segera disahkan menjadi undang-undang.

    “Regulasi ini diperlukan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan terorganisir, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan insiden siber,” rinci Pratama.

    Lulusan Universitas Gadjah Mada dan Akademi Sandi Negara ini menyebutkan, dalam konteks kelembagaan, penguatan fungsi dan wewenang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi hal yang mendesak.

    “Pemerintah perlu memastikan bahwa BSSN memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugasnya, termasuk dalam bidang deteksi, respons, dan pemulihan insiden siber. BSSN juga harus diberdayakan untuk memainkan peran sentral dalam pengamanan infrastruktur kritis nasional, seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi,” tegasnya.

    Terakhir, lanjut Pratama, penguatan keamanan dan pertahanan siber di lingkungan pemerintahan harus menjadi fokus utama. Ini mencakup penerapan kebijakan keamanan siber yang ketat di semua instansi pemerintah, integrasi sistem keamanan yang interoperabel, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif dan sertifikasi di bidang keamanan siber.

    “Upaya ini akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital dan menjaga kedaulatan di dunia maya,” tutupnya.

    (rns/rns)

  • 5 Yasonna Dicekal, Pernah Copot Dirjen Imigrasi Saat Kasus Harun Masiku Diusut KPK Nasional

    5 Yasonna Dicekal, Pernah Copot Dirjen Imigrasi Saat Kasus Harun Masiku Diusut KPK Nasional

    Yasonna Dicekal, Pernah Copot Dirjen Imigrasi Saat Kasus Harun Masiku Diusut KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    Yasonna
    H Laoly dilarang bepergian ke luar negeri sejak 24 Desember 2024 terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku.
    Belum diketahui, sejauh mana keterlibatan Yasonna dalam perkara yang turut membuat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan,
    Hasto
    Kristiyanto turut ditetapkan sebagai tersangka ini.
    Jika ditarik ke belakang, tepatnya pada 28 Januari 2020, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie lantaran kekeliruan data imigrasi terkait pergerakan  Harun Masiku, yang kala itu ditetapkan sebagai buronan.
    “Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi
    conflict of interest
    nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2024.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , Ronny awalnya mengumumkan pergerakan Harun Masiku ke Indonesia.
    Pada 22 Januari, Ronny mengatakan, Harun Masiku telah tiba di Indonesia dari Singapura pada 7 Januari 2020. Sementara, pada 16 Januari 2020, Yasonna bilang Harun Masiku belum berada di Indonesia.
    Terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku, Ronny mengatakan, data yang disampaikan Yasonna itu belum mencakup data terbaru lalu lintas penerbangan yang merekam aktivitas Harun.
    Data itu baru merekam penerbangan Harun dari Indonesia ke Singapura, yang tercatat pada 6 Januari 2020.
    “Belum ada data yang kami miliki dari data yang bisa kami baca atau kami ambil dari pusat data keimigrasian bahwa pada tanggal 7 Januari 20 itu HM (Harun Masiku) telah kembali ke Indonesia,” kata Ronny di Gedung Kemenkumham, Jumat, 24 Januari 2024.
    Pada tanggal yang sama dengan pernyataan Yasonna, Koran Tempo menyebut bahwa Harun telah terbang kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.
    Melalui informasi itulah, kata Ronny, pihaknya lantas memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta untuk menelusuri kebenaran informasi kedatangan pesawat yang membawa Harun.
    Penelusuran itu dilakukan melalui rekaman CCTV milik PT Angkasa Pura II. Pada 19 Januari 2020, Ditjen Imigrasi memerintahkan tim internal mereka untuk melakukan pendalaman, dengan cara menyisir perangkat isi di terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.
    Dari situlah diketahui bahwa Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.
    Atas peristiwa ini, Ronny memastikan bahwa apa yang sebelumnya disampaikan oleh Yasonna bukan merupakan rekayasa.
    Data yang diungkap Yasonna merupakan fakta, meskipun bukan data terbaru.
    “Data yang beliau berikan itu adalah data dari hasil kajian Ditjen Imigrasi tanpa rekayasa juga tanpa arahan Menkumham untuk merekayasa data tersebut. Itu betul-betul data faktual yang telah diberikan,” tegas Ronny.
    Setelah dicopot, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.
    Tak hanya itu, Yasonna juga membentuk Tim Khusus untuk mengungkap fakta-fakta terkait keluar dan masuknya Harun Masiku ke Indonesia.
    Tim tersebut terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) melarang Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) dan Ketua DPP PDI-P Yasonna H Laoly (YHL) bepergian ke luar negeri.
    Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu YHL dan HK.
    KPK mengatakan, larangan Yasonna dan Hasto ke luar negeri karena keberadaan mereka di Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.
    “Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2024).
    KPK mengatakan, larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Terpilih 2019-2024.
    “Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaga Data Nasabah, Ini Cara BRI Tingkatkan Keamanan Siber

    Cuma Hoaks, Serangan Ransomware ke BRI Gak Terbukti! Cek Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar serangan ransomware terhadap sistem teknologi informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tidak terbukti kebenarannya atau hanya hoaks belaka.

    Hal ini pun diyakini betul oleh Konsultan Keamanan Siber, Teguh Aprianto. Menurutnya, data yang disampaikan Kelompok Bashe Ransomware tersebut tidak meyakinkan.

    “Karena data yang dilampirkan tidak cukup meyakinkan, akhirnya memilih untuk nggak publish apapun terkait insiden ini. Lalu, benar nggak sih BRI jadi korban ransomware,” kata Teguh dalam akun X @secgron dikutip, Rabu, (25/12/2024).

    Teguh pun akhirnya menanti Bashe Ransomware untuk merilis sampel data BRI setelah mengklaim berhasil melakukkan serangan tersebut. Di mana Bashe Ransomware saat itu memberi waktu hingga 24 Desember 2024 untuk membocorkan data nasabah BRI.

    “Isi datanya Cuma 1 file excel yang isinya Cuma 100 row data yang match dengan salah satu dokumen di scribd dan pdfcoffee. Mari tepuk tangan untuk Bashe, group ransomware terkocak sepanjang masa,” sindir Teguh.

    Di sisi lain, BRI juga telah memastikan keamanan data nasabah hingga saat ini terjaga serta sistem dan transaksi berjalan normal.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha menanggapi informasi yang beredar perihal serangan Bashe Ransomware terhadap BRI.

    “BRI telah melakukan asesmen mendalam dan tidak menemukan adanya ancaman ransomware terhadap sistem kami. Asesmen lebih lanjut juga menunjukan bahwa data yang dipublikasikan bukanlah data keluaran dari sistem BRI,” jelasnya dalam akun resmi Instagram perusahaan.

    Ia pun memastikan bahwa sistem keamanan teknologi informasi yang dimiliki BRI telah memenuhi standar internasional dan terus diperbarui secara berkala untuk menghadapi berbagai potensi ancaman.

    Selain itu langkah-langkah proaktif terus dilakukan BRI untuk memastikan bahwa informasi nasabah tetap terlindungi.

    “Nasabah tetap dapat menggunakan seluruh sistem layanan perbankan BRI, termasuk layanan perbankan digital seperti BRImo, QLola, ATM/CRM, dan layanan BRI lainnya seperti biasa dengan keamanan data yang terjaga,” jelasnya.

    Pernyataan BRI ini juga dipertegas oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid belum lama ini.

    Meutya menyampaikan bahwa pihaknya telah berkordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dan mendapatkan tidak ada serangan yang menyasar sektor perbankan.

    “Sejauh ini kami telah berkordinasi dengan BSSN dan tidak menemukan peretasan,” katanya dalam acara level Level UP UMKM bersama Menkomdigi beberapa waktu lalu.

    Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak mudah termakan berita yang tersebar di media sosial. Apalagi dari akun media sosial yang tidak jelas asal usulnya. Selain media sosial, Meutya juga meminta masyarakat agar melihat pemberitaan dari media massa yang memang kredibel dan terdaftar.

    (dpu/dpu)