Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BSSN

  • Profil Lengkap Wakil Kepala BSSN Pratama Dahlian Persadha

    Profil Lengkap Wakil Kepala BSSN Pratama Dahlian Persadha

    Bisnis.com, JAKARTA  — Presiden Prabowo Subianto mengangkat Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pratama selama ini dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam mengkritisi hal-hal terkait keamanan siber. 

    Dia juga pendiri lembaga riset siber independent bernama Communication and Information System Security Research Center.

    Pria kelahiran 14 Oktober 1977, Blora, Jawa Tengah, Indonesia itu pernah menjabat di berbagai posisi. Sebelum menjadi ketua di Cissrec, Pratama mengajar di sebagai Dosen Antropologi Digital di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Pratama juga pernah berprofesi sebagai Pengajar Ketahanan Siber di Lemhanas.

    Pratama juga pernah bekerja di Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pada 1999-2014. Selama berkarir di Lemsaneg. Pratama juga pernah menduduki sejumlah jabatan mulai dari Plt. Direktur Pengamanan Sinyal, Ketua Tim Pengamanan IT KPU pada Pemilu 2014, Wakil Ketua Tim Pengamanan Pesawat Kepresidenan RI, hingga Penanggung Jawab Jaringan Komunikasi Sandi Nasional.

    Setelah menempati sejumlah posisi penting, Pratama mendirikan Cissrec dan menjadi ketua dari lembaga riset independen tersebut.

    Selama menjabat sebagai Ketua Cissrec, Pratama menyoroti beberapa isu krusial mulai dari kasus Bjorka, Sistem KPU, hingga kebocoran pusat data nasional sementara (PDNS).

    Dia mengatakan bahwa Kominfo, sebelum berubah menjadi Komdigi, seharusnya betul-betul belajar dari kejadian ini dan memperkuat PDNS 1 serta infrastruktur baru yang nantinya menggantikan PDNS 2 sehingga hal seperti ini maupun hal-hal lainnya tidak menggangu jalannya sistem PDN, sehingga lembaga pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir untuk menempatkan data mereka di PDN.

    Pratama juga tercatat sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan pengajar S2 Antropologi UGM.

  • 2 Enam Pejabat yang Dilantik Prabowo pada "Reshuffle" Perdana Nasional

    2 Enam Pejabat yang Dilantik Prabowo pada "Reshuffle" Perdana Nasional

    Enam Pejabat yang Dilantik Prabowo pada “Reshuffle” Perdana
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Presiden
    Prabowo
    Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025) dengan melantik enam orang pejabat.
    Dari enam orang pejabat itu, ada satu orang menteri yang dilantik yakni Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Brian dilantik Keputusan Presiden Nomor 26b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
    Kemudian, Prabowo juga melantik kepala dan wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni Muhamamd Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari.
    Sebelumnya, Ateh menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) kepala BPKP, sedangkan Agustina adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.
    Mereka dilantik berdasarkan Keppres Nomor 27b Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
    Kemudian, Prabowo juga melantik kepala dan wakil kepala Badan Pusat Statistik, yaitu Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
    Amalia sebelumnya merupakan plt kepala BPS, sedangkan Sonny adalah pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
    Amalia dan Sonny dilantik berdasarkan Keppres Nomor 28b Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
    Lalu, Prabowo juga melantik Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara berdasarkan Keppres Nomor 29b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden lantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

    Presiden lantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian.

    Nugroho dilantik bersamaan dengan menteri dan kepala lembaga lainnya, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, kemudian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Kepala BSSN dilantik oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BSSN.

    Dalam rangkaian prosesi pelantikan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti membacakan sekaligus keputusan Presiden yang menjadi dasar pelantikan Kepala BSSN dan pejabat-pejabat baru lainnya.

    Penetapan Nugroho sebagai Kepala BSSN pun mulai berlaku pada tanggal dia dilantik oleh Presiden sore ini.

    Upacara pelantikan Mendiktisaintek dan Kepala BSSN serta pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik sore ini.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para pejabat baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Ada pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Reshuffle Kabinet Makin Menguat, Siapa Pejabat yang Akan Diganti oleh Prabowo? – Halaman all

    Isu Reshuffle Kabinet Makin Menguat, Siapa Pejabat yang Akan Diganti oleh Prabowo? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (19/2/2025) sore ini.

    Kabar mengenai rencana pelantikan itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya.

    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy kepada wartawan, Rabu.

    Belum diketahui siapa pejabat yang akan dilantik tersebut.

    Namun, berdasarkan informasi, Prabowo akan melantik sejumlah pejabat di antaranya pimpinan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Jadwal pelantikan itu muncul di tengah isu pergantian atau reshuffle salah satu menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Namun, Satryo sendiri memilih bungkam dan kabur dari kejaran awak media saat ditanya soal isu pergantian dirinya itu.

    Nantinya, Prabowo disebutkan akan mengumumkan nama pengganti Satryo, yakni seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Brian Yuliarto.

    Namun, belum ada penjelasan dari sumber-sumber resmi yang memastikan informasi tersebut.

    Pihak Istana sendiri belum mau berkomentar secara gamblang terkait kabar mengenai Brian Yuliarto yang akan dilantik menjadi Mendiktisaintek tersebut.

    Sekadar informasi, Brian Yuliarto merupakan dosen di ITB, seorang Ahli Nanoteknologi Institut Teknologi Bandung. 

    Brian Yuliarto mengenyam pendidikan S1 di ITB Bandung pada tahun 1999.

    Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tokyo dan mengambil program doktoral di universitas yang sama di Tokyo.

    Kata DPR soal Isu Reshuffle

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian merespons soal beredarnya isu Menteri Satryo yang akan terkena reshuffle oleh Prabowo.

    Mengenai hal ini, Lalu mengatakan bahwa setiap kebijakan penggantian menteri di kabinet merupakan mutlak hak prerogatif dari Prabowo sebagai presiden.

    Dalam hal ini, Lalu hanya memastikan bahwa Komisi X DPR RI sebagai mitra Kemendiktisaintek di legislatif, sejauh ini selalu melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

    “Dalam beberapa bulan ini kemitraan berjalan baik, komunikasi dan koordinasi juga berjalan baik.”

    “Kemudian kalau reshuffle, itu kan hak prerogatif presiden Prabowo,” kata Lalu saat dimintai tanggapannya oleh awak media, Rabu.

    Apabila memang benar ada reshuffle kabinet, Lalu menaruh harapan pada Mendiktisaintek yang baru itu.

    Dia berharap, pejabat yang baru nanti bisa sejalan dengan visi misi presiden, terutama pada bidang pendidikan dan Saintek.

    “Jika itu (reshuffle) betul terjadi maka harapan kami di Komisi X, Mendiktisaintek yang akan dilantik, mampu menerjemahkan visi misi presiden Prabowo,” kata dia.

    “Terutama bidang pendidikan tinggi dan saintek,” kata dia.

    Sebelumnya, isu penggantian Satryo sebagai Mendiktisaintek ini mulai muncul setelah para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendiktisaintek melakukan aksi unjuk rasa pada 20 Januari 2025 lalu.

    Di mana, para ASN saat itu memprotes pemberhentian secara mendadak salah satu pegawai.

    Setelah itu, Satryo juga menjadi sorotan publik karena rekaman suara yang diduga miliknya viral.

    Satryo diduga memarahi staf dan dianggap semena-mena dalam mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya, yakni memecat sepihak seorang pegawai bernama Neni Herlina yang menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda dan Pejabat Rumah Tangga.

    Selain itu, Satryo juga dituding bersikap arogan dengan memberhentikan Neni secara mendadak. 

    Namun, dalam keterangannya, Satryo membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pemberhentian pegawai.

    Dalam aksi itu, para pegawai mengenakan pakaian serba hitam dan membawa spanduk bertuliskan, “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri.”

    (Tribunnews.com/Rifqah/Rizki Sandi/Taufik Ismail)

  • Profil Nugroho Sulistyo Budi, Bakal Dilantik Prabowo Jadi Kepala BSSN Hari Ini

    Profil Nugroho Sulistyo Budi, Bakal Dilantik Prabowo Jadi Kepala BSSN Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan pelantikan menteri dan sejumlah pejabat pada hari ini, Rabu (19/2/2025). Salah satu pejabat yang akan dilantik adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

    Adapun, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Nugroho Sulistyo Budi dikabarkan akan dilantik menjadi Kepala BSSN menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian.

    Lalu, siapa sosok Nugroho Sulistyo Budi?

    Nugroho Sulistyo Budi merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991, yang merupakan salah satu perwira tinggi TNI-AD yang telah berpangkat Letnan Jenderal.

    Pria kelahiran 1967 ini memegang jabatan sebagai Perwira Tinggi (Pati) di Mabes TNI Angkatan Darat (AD) dan kini memasuki masa pensiun.

    Adapun, pada tahun 2016, Nugroho dimutasi menjabat sebagai Direktur Komunikasi Massa Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN.

    Setelah empat tahun di BIN, Nugroho mengemban tugas di lingkungan Menteri Pertahanan RI. Tercatat, selama periode 2020-2024, Nugroho dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik dibawah komando Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan.

    Kemudian, 18 Oktober 2024 Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengeluarkan keputusan promosi dan mutasi terhadap perwira tinggi untuk bertugas di lingkungan kepresidenan.

    Salah satu nama yang terpilih adalah Nugroho yang mengemban tugas menjadi Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

    Nugroho kemudian mendapatkan tugas baru menjadi Kepala BSSN berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto (3/1).

    “Dalam surat keputusan (SKep) itu, Panglima belum menetapkan pengganti Letjen Nugroho yang akan memimpin BSSN ke depannya,” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025). 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet perdana pada hari ini, Rabu (19/2/2025).

    Ada sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang dikabarkan bakal terkena reshuffle. Reshuffle kabinet itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Namun, dia tak memerinci lebih lanjut siapa yang akan dicopot oleh Prabowo pertama kali setelah lewat masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.

    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (19/2/2025).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu pejabat yang akan terkena perombakan kabinet yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. 

    Selain itu, beredar pula kabar bahwa Presiden akan melantik pimpinan baru untuk BSSN, BPS, dan BPKP.

    Dari informasi yang diperoleh, nantinya Nugroho Sulistyo akan ditunjuk sebagai kepala BSSN menggantikan Hinsa Siburian. Sementara itu, Pratama Persada dilaporkan akan mengisi posisi wakil kepala BSSN, menggantikan Rachmat Wibowo.

  • BREAKING NEWS: Reshuffle Kabinet, Prabowo Akan Lantik Sejumlah Pejabat Sore Ini di Istana – Halaman all

    BREAKING NEWS: Reshuffle Kabinet, Prabowo Akan Lantik Sejumlah Pejabat Sore Ini di Istana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta  pada petang ini, Rabu (19/2/2025).

    Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Belum diketahui siapa pejabat yang akan dilantik tersebut.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews.com, Prabowo akan melantik pejabat di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Selain itu, Prabowo Juga akan melantik, pejabat BPS, Wakil Kepala BPKP dan Kepala BSSN.

    Bahkan isu reshuffle kabinet berhembus.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro termasuk diantara yang akan diganti.

     

    Sinyal dari Prabowo

    Sinyal reshuffle tersebut sempat Prabowo sampaikan saat puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

    Ia mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengoreksi diri.

    “Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan dia menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi.

    Oleh karena itu, dia memastikan akan menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.

    Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ pada Senin, (17/2/2025), mahasiswa meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi para menteri yang dinilai berkinerja buruk. 

    Salah satunya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Rombak Kabinet Merah Putih, khususnya menteri-menteri yang bermasalah, patut dan layak untuk dipecat adalah Mendiktisaintek,” ujar mahasiswa aksi “Indonesia Gelap.

     

     

  • Isu reshuffle mendikti, seskab sebut ada pelantikan di Istana sore ini

    Isu reshuffle mendikti, seskab sebut ada pelantikan di Istana sore ini

    “Hari ini akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti ya,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik beberapa pejabat negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore.

    Jadwal pelantikan itu diungkap oleh Seskab Teddy di tengah munculnya isu penggantian (reshuffle) salah satu menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Hari ini akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti ya,” kata Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan sejak Rabu pagi sampai siang hari, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik pimpinan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, ada juga kabar Presiden bakal mengumumkan nama menteri pengganti Satryo, yang diisukan seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Brian Yuliarto.

    Walaupun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada sumber-sumber resmi yang memastikan informasi tersebut.

    Kabar penggantian Satryo sebagai mendiktisaintek mulai santer setelah adanya aksi unjuk rasa sejumlah pegawai kementerian pada 20 Januari 2025. Para ASN pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi saat itu memprotes pemberhentian secara mendadak salah satu pegawai. Walaupun demikian, aksi itu kemudian berujung damai antara Satryo dengan kelompok pegawai.

    Jika Satryo benar diganti, maka dia menjadi menteri Kabinet Merah Putih pertama yang kena kebijakan reshuffle Presiden Prabowo setelah pemerintah melewati 100 hari pertama masa kerjanya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Prabowo Akan Lantik Pejabat Sore Ini, "Reshuffle" Kabinet? Nasional

    4 Prabowo Akan Lantik Pejabat Sore Ini, "Reshuffle" Kabinet? Nasional

    Prabowo Akan Lantik Pejabat Sore Ini, “Reshuffle” Kabinet?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Kabinet
    Teddy Indra Wijaya
    mengungkapkan bahwa Presiden
    Prabowo Subianto
    akan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (19/2/2025) sore.
    Hal ini disampaikan Teddy saat menjawab isu perombakan (
    reshuffle
    ) kabinet oleh Prabowo hari ini.
    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy saat dikonfirmasi, Rabu.
    Teddy tidak memerinci siapa saja pejabat yang akan dilantik.
    Ia pun tidak berkomentar banyak terkait isu
    reshuffle
    yang beredar tersebut.
    Namun, berdasarkan informasi yang beredar, Prabowo disebut-sebut akan me-
    reshuffle
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    .
    Satryo sempat viral lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi staf.
    Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya.
    Di sisi lain, Prabowo dikabarkan akan melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.