Kementrian Lembaga: BSSN

  • Pemerintah Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Aksi Premanisme Berkedok Ormas – Page 3

    Pemerintah Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Aksi Premanisme Berkedok Ormas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan tindak kriminal seperti pungutan liar atau pemerasan.

    “Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu,” kata Budi seperti dikutip dari keterangan diterima, Selasa (7/5/2025).

    Budi menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial.

    “Negara akan hadir secara nyata untuk melindungi warganya dan menjaga marwah hukum,” tegas Eks Kepala BIN ini.

    Budi memastikan, pemerintah ingin menjamin rasa aman kepada warganya termasuk kepada para pelaku usaha agar merasa terlindungi. Sehingga Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara,” dia menandasi.

    Sebagai informasi, Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa, 6 Mei 2025 dalam pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). 

    Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian dan instansi yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementarian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

  • Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan – Page 3

    Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan – Page 3

    Eks Kepala BIN ini menyatakan, pemerintah sadar tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus. Sebab, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi.

    “Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” dia memungkasi.

    Sebagai informasi, Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa, 6 Mei 2025 dalam pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

    Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian dan instansi yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

  • Polri Gelar Operasi Sikat Premanisme: Ganggu Iklim Usaha Ditindak Tegas
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Mei 2025

    Polri Gelar Operasi Sikat Premanisme: Ganggu Iklim Usaha Ditindak Tegas Nasional 7 Mei 2025

    Polri Gelar Operasi Sikat Premanisme: Ganggu Iklim Usaha Ditindak Tegas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Polri
    menggelar operasi penindakan terhadap
    premanisme
    , seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, hingga penganiayaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.
    Hal ini tertuang dalam instruksi pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak yang tercantum dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.
    Operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 yang ditujukan juga untuk mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh, sembari menindak tegas para pelaku.

    Premanisme
    dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
    Truno menjelaskan, operasi ini ditujukan untuk mengatasi praktik premanisme yang juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
    Operasi ini akan dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.
    “Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujar Truno.
    Untuk mengatasi persoalan premanisme, Polri juga akan menjalin kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan pihak lain yang memegang kepentingan.
    Koordinasi lintas sektor ini dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.
    Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga menegaskan, pemerintah tidak ragu untuk menindak premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat.
    Karenanya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas.
    “Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya.
    Satgas tersebut dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional, serta memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan dan mengganggu investasi.
    Pembentukan Satgas ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, dan BSSN.
    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” ujar Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi

    Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi

    Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan,
    Budi Gunawan
    mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan
    Premanisme
    dan Organisasi Kemasyarakatan (
    Ormas
    ). Satgas ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan
    ormas
    yang meresahkan dan mengganggu investasi.
    “Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk
    premanisme
    dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha,” kata Budi Gunawan dalam keteranganna,Selasa (6/5/2025).
    Pembentukan Satgas ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, serta BIN dan BSSN.
    Budi Gunawan menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menindak aksi premanisme yang mengintimidasi masyarakat maupun pelaku usaha.
    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” ujarnya.
    “Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu,” imbuh dia.
    Budi menambahkan, operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.
    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menegaskan, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    “Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk ormas, tapi memastikan seluruh organisasi untuk disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uji Coba Operasional PDN Ditargetkan Juni 2025, Dukung Ekosistem Digital Pemerintahan – Page 3

    Uji Coba Operasional PDN Ditargetkan Juni 2025, Dukung Ekosistem Digital Pemerintahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) menargetkan PDN (Pusat Data Nasional) bisa mulai diuji coba operasional pada Juni 2025. Kehadiran PDN diharapkan bisa menjadi fondasi layanan publik yang aman, efisien, dan transparan.

    Percepatan pembangunan PDN ini merupakan bagian dari upaya yang mendukung 8 Program Hasil Terbaik Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional.

    Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan akuntabilitas penyaluran bansos dengan teknologi digital.

    “PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tutur Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam audiensi bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (5/5/2025).

    Saat ini, PDN 1 disebut telah memasuki fase penting. Setelah melalui proses serah terima pada Maret 2025, kini fasilitas tersebut sedang menjalani asesmen keamanan dan operasional oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).

    Tak hanya PDN 1, pemerintah juga menyiapkan dua pusat data lainnya, yakni PDN 2 dan PDN 3. Keduanya akan dibangun dengan skema co-sharing yang kini sedang dalam tahap pembahasan, untuk mempercepat realisasi infrastruktur digital nasional.

    Di sisi lain, Menkomdigi saat ini juga masih menyoroti soal tantangan pada aspek cadangan operasional.

    “Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS), namun anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” tuturnya menjelaskan.

    Kendati demikian, menurut Menkomdigi, pemerintah tetap berkomitmen menuntaskan pembangunan seluruh pusat data sebagai infrastruktur strategis yang menopang digitalisasi pemerintahan.

  • Tak Hanya Bali, Pulau Jawa dan Sumatera Pernah Terjadi Blackout, Jokowi Sampai Marah di Kantor PLN – Halaman all

    Tak Hanya Bali, Pulau Jawa dan Sumatera Pernah Terjadi Blackout, Jokowi Sampai Marah di Kantor PLN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Listrik padam secara massal atau blackout di Bali pada Jumat (2/5/2025) sore, bukan merupakan peristiwa yang pertama kali di Indonesia.

    Blackout pernah terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Presiden RI pernah marah-marah di kantor PLN pusat, Jakarta.

    Adapun blackout di Bali setidaknya berlangsung selama 11 jam, di mana aliran listrik baru kembali ke seluruh pelanggan di Bali pada pukul 03.30 WITA pada Sabtu (3/5/2025).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkap penyebab gangguan yang terjadi di wilayah Bali bukan merupakan serangan siber.

    “Secara teknis, indikasi gangguan terpantau terjadi pada sistem penyaluran kabel laut, namun kepastian penyebabnya masih terus ditelusuri dan bukan akibat dari serangan siber atau yang lainnya,” tutur Darmawan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

    Berikut catatan peristiwa blackout:

    Listrik Padam Kawasan Jawa-Bali pada 1997

    Pada 13 April 1997, terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali. 

    Saat itu, blackout terjadi sekitar pukul 10.15 WIB dan berlangsung selama tiga jam. 

    Setelah listrik menyala, pemadaman kembali terjadi selama kurang lebih tiga jam pada pukul 17.00 WIB. 

    Saat itu, pasokan listrik ke Jawa dan Bali terhambat karena adanya gangguan pada saluran tegangan ekstra tinggi di PLTU Suralaya. 

    Akibat dari peristiwa tersebut, lampu lalu lintas tidak berfungsi dan menimbulkan kemacetan panjang. 

    Aktivitas di pusat perbelanjaan juga terhenti karena tidak adanya listrik menyebabkan fasilitas-fasilitas tidak bisa beroperasi. 

    Pemutusan Aliran Listrik di Jakarta dan Sekitarnya pada 2002 

    Mengutip dari Kompas.com, pemadaman aliran listrik berlangsung selama dua hari sejak tanggal 12-13 September 2002. 

    Putusnya aliran listrik terjadi akibat hubungan pendek di Gardu Induk Tegangan Ekstra (GITET) Cibinong sehingga transmisi ke arah Bekasi, Cawang, dan Gandul rusak. 

    Layanan publik seperti Kereta Rel Listrik (KRL) arah Tangerang, Bogor, dan Bekasi terganggu akibat pemadaman ini. 

    Selain layanan publik, PLN juga mencabut power supply yang digunakan Base Transceiver Station (BTS) dan Base Station Control (BSC) Jabodetabek, sehingga menimbulkan hambatan dalam layanan seluler. 

    Penggunaan lilin selama blackout yang terjadi di tahun 2002 memicu kebakaran di 13 lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Pada proses pemadaman, dua orang meninggal dunia.  

    Listrik Padam di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat 

    Pemadaman di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) berlangsung selama kurang lebih 8-18 jam. 

    Padamnya listrik disebabkan oleh gangguan pada transmisi SUTET 500kV PLN di Jawa Barat.  

    Kerugian dari pemadaman ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Aktivitas industri seperti konveksi, transportasi online, dan SPBU terkena imbas besar dari peristiwa ini. 

    Selain itu, pelayanan publik seperti MRT, commuter line, ATM, dan pintu tol juga turut dirugikan. 

    Hingga Senin (5/8/2019), sejumlah lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya kembali mengalami pemadaman listrik. 

    Selama peristiwa ini berlangsung, pihak PLN tidak memberi kejelasan mengenai kapan listrik akan kembali menyala. 

    Atas peristiwa blackout pada akhir pekan, Jokowi pada esoknya Senin (5/8/2019) mendatangi kantor pusat PT PLN untuk mendapat penjelasan langsung dari jajaran direksi. 

    Saat itu, ia didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. 

    Jokowi dan rombongan langsung masuk ke dalam salah satu ruangan. Di sana sudah ada jajaran direksi PLN. 

    “Pagi hari ini saya datang ke PLN. Pertama saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin,” kata Jokowi dikutip dari Kompas.com.

    Jokowi mengaku heran saat PLN terlihat tidak dapat berbuat banyak saat listrik padam. Padahal, PLN terbilang sebuah perusahaan besar. 

    Ia juga mengingatkan peristiwa padamnya listrik seperti ini juga pernah terjadi pada 2002 lalu di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa jadi pelajaran bersama. 

    “Dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, backup plan (rencana cadangan). Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik,” kata Jokowi. 

    Jokowi menyebut, pemadaman listrik ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tapi juga merugikan masyarakat. 

    Setelah itu, Jokowi langsung memberi kesempatan Direksi PLN untuk berbicara dan memberi penjelasan. 

    “Tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang,” kata Jokowi.

    Blackout di Pulau Sumatera

    Blackout di Pulau Sumatera terjadi pada Senin (3/6/2024), di mana warga Aceh hingga Lampung merasakan gangguan pasokan listrik.

    Sejumlah pelanggan, terutama di Banda Aceh dan Aceh Besar mengeluhkan listrik padam yang berkepanjangan, bisa sampai 3 jam lebih.

    Bahkan hingga Selasa (4/6/2024) siang, masalah suplai listrik di Aceh juga belum selesai.

    Sejumlah pelanggan di beberapa desa masih mengalami pemadaman listrik berkepanjangan.

    Seorang warga di Limpok Aceh Besar, Ica mengaku listrik di rumahnya sudah padam sejak pukul 10:00 WIB, Selasa (4/6/2024).

    “Sudah dari jam 10 tadi, sampai sekarang belum hidup” ujarnya, saat ditanya Serambinews.com pukul 13:30 WIB.

    Dampak pemadaman listrik di Sumatera Selatan (Sumsel) turut berimbas pada aktivitas masyarakat tak terkecuali moda transportasi LRT Palembang, Selasa (4/6/2024).  

    Operasional LRT di Palembang terhenti total karena third Rail off/mati dampak dari gangguan listrik tersebut. 

    Akibatnya, penumpang yang terjebak dalam perjalanan LRT tidak dapat melanjutkan perjalanannya dan dievakuasi melalui walkway.
     
    “Namun sebelum dilakukan evakuasi, petugas kami telah memastikan kondisi power sistem di jalur sudah aman atau safety, dan ada petugas kami yang memandu proses tersebut, ” kata Manager Humas PTKAI Divre III Palembang Aida Suryanti, dikutip dari TribunSumsel.

    PLN Lampung membenarkan terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah di Sumatera pada saat itu.

    Asisten Manager Komunikasi PT PLN UID Lampung, Darma Saputra mengatakan, pihaknya membenarkan adanya pemadaman listrik sejak beberapa jam lalu.

    “Benar padam listrik sebagian Sumatera, saat ini sedang ditangani petugas,” kata Asisten Manager Komunikasi PT PLN (Persero) UID Lampung Darma Saputra saat dihubungi Tribun Lampung, Selasa (4/8/2024).

    Ia mengatakan, padam listrik tersebut sehubungan dengan gangguan transmisi SUTT 275kV Lubuk Linggau – Lahat.

    Ia mengatakan, padam listrik tersebut bukan hanya di Provinsi Lampung saja, tetapi hampir sebagian Sumatera mengalami pemadaman listrik.

    “Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan gangguan tersebut,” kata Darma.

    “Terkait informasi kelistrikan di Lampung kami sampaikan kepada pelanggan PLN yang terhormat kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” kata Darma.

     

     

     

  • Komdigi Targetkan Uji Coba Operasional PDN Dimulai Juni 2025

    Komdigi Targetkan Uji Coba Operasional PDN Dimulai Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN 1) bakal dilakukan Juni 2025. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa PDN yang terletak di Cikarang telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan kini memasuki tahap penilaian (assessment) keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” kata Meutya dalam keterangannya dikutip, Sabtu (3/5/2025).

    Meutya mengatakan operasional PDN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.

    Percepatan pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.

    “PDN adalah pondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pemerintah merencanakan pembangunan tiga Pusat Data Nasional sebagai penguatan infrastruktur digital. 

    Selain PDN 1 yang segera beroperasi, PDN 2 dan PDN 3 sedang disiapkan dengan skema co-sharing yang tengah dibahas untuk mempercepat realisasi. Meutya juga menyoroti urgensi penguatan cadangan operasional. 

    “Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara [PDNS], tetapi anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” ujarnya.

    Untuk diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    PDN juga berfungsi memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. PDN Cikarang awalnya ditarget beroperasi pada Januari 2025.

    Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.

  • Biaya Perpanjang SIM Mei 2025, Termasuk Tes Kesehatan dan Psikologi

    Biaya Perpanjang SIM Mei 2025, Termasuk Tes Kesehatan dan Psikologi

    Jakarta

    Berikut ini estimasi biaya perpanjang SIM Mei 2025. Dalam perhitungan ini, biaya perpanjang SIM sudah termasuk tes kesehatan dan psikologi.

    Biaya perpanjang SIM per Mei 2025 belum mengalami ubahan. Biaya perpanjang SIM itu masih mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 huruf a dan huruf b yang menyebutkan pengujian untuk penerbitan SIM dan penerbitan perpanjangan SIM.

    Biaya Perpanjang SIM

    Khusus untuk perpanjang SIM, biaya per penerbitannya paling mahal Rp 80 ribu untuk SIM A, SIM B I, dan SIM BII. Untuk tahu lebih rinci, berikut biaya penerbitan perpanjangan SIM.

    SIM A, SIM BI, SIM BII: Rp 80 ribu per penerbitanSIM C, SIM CI, dan SIM CII: Rp 75 ribu per penerbitanSIM D, SIM DI: Rp 30 ribu per penerbitan

    Biaya di atas bukan merupakan biaya final dari proses pengurusan perpanjang SIM. Biaya tersebut hanya dikenakan di gedung Satpas. Untuk mengurus perpanjang SIM, ada biaya lain yang juga harus dikeluarkan yaitu tes kesehatan, tes psikologi, dan asuransi.

    Maka untuk mengurus perpanjang SIM, bisa jadi biayanya berbeda-beda tergantung dari fasilitas kesehatan yang dipilih. Sebagaimana tertuang dalam ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Firman Shantyabudi saat menjabat sebagai Kakorlantas atas nama Kapolri, biaya pemeriksaan kesehatan dan psikologi dipungut langsung di fasilitas kesehatan.

    Untuk tes kesehatan, dari beberapa pengalaman perpanjang SIM biayanya sebesar Rp 35 ribu. Selanjutnya untuk psikotes, bila melakukannya secara online di platform mitra resmi Polri e-PPSi, biayanya Rp 57.500. Hasil tes psikologi di laman tersebut bisa digunakan untuk perpanjangan SIM online maupun offline. Sementara itu masa berlakunya hingga enam bulan.

    Terakhir ada biaya asuransi. Biaya asuransi saat perpanjang SIM ini sebesar Rp 50 ribu. Dengan begitu, bila melakukan perpanjangan SIM lengkap sebagai berikut.

    Estimasi Biaya Perpanjang SIM Termasuk Tes Kesehatan, Psikologi, dan AsuransiSIM A, SIM BI, SIM BII: Rp 222.500SIM C, SIM CI, dan SIM CII: Rp 217.500SIM D, SIM DI: Rp 172.500

    Lihat juga Video ‘Soal e-SIM, Komdigi Bakal Kerja Sama BSSN untuk Cegah Data Bocor’:

    (dry/din)

  • Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar

    Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar

    Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengatakan bahwa peringatan
    Hari Buruh
    Internasional atau (
    May Day
    ) 2025 yang berlangsung di berbagai daerah terpantau aman dan lancar.
    Diketahui, Hari Buruh Internasional atau
    May Day
    diperingati tanggal 1 Mei setiap tahunnya.
    Budi Gunawan mengatakan, hal itu merupakan hasil monitoring dalam rapat koordinasi bersama dengan Kepala Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi.
    Kemudian, unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI di Gedung Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat.
    “Dari hasil monitoring, perayaan di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/5/2025) dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dia lalu mengucapkan terima kasih kepada buruh yang telah bersinergi dengan baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama selama peringatan
    Hari Buruh 2025
    .
    Tak lupa, Menko Polkam mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional pada Kamis hari ini.
    “Semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto.
    Namun, sejumlah buruh juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
    Selain di Jakarta, buruh di berbagai wilayah di Indonesia juga menggelar aksi memperingati Hari Buruh di daerah masing.
    Di Jakarta, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah.
    “Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis.
    Kemudian, Kepala Negara melontarkan sejumlah janji kepada buruh. Di antaranya, mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang salah tugasnya mencari cara untuk menghapus sistem kerja
    outsourcing
    di Indonesia.
    Selain itu, Prabowo mengemukakan rencana membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan mendukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional dari kaum buruh.
    Lalu, mendukung pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan UU Perampasan Aset.
    Prabowo juga berjanji bakal mengenakan pajak kecil untuk buruh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Aksi Premanisme Berkedok Ormas – Page 3

    Menkopolkam Budi Gunawan Monitoring May Day, Pastikan Kegiatan Berjalan Aman – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan melangsungkan rapat dengan Kepala BIN, Panglima TNI dan Kepala BSSN, bersama unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI mengadakan rapat koordinasi di Subden Mabes TNI Jakarta, Kamis (1/5).

    Dalam rapat tersebut, Budi bersama stake holder terkait melakukan monitoring dan memastikan rangkaian perayaan May Day tahun di seluruh Indonesia berjalan dengan aman dan lancar.

    “Pemerintah akan memberikan pelayanan dan pengamanan maksimal agar teman-teman yang merayakan hari buruh dapat merayakan dengan aman dan tertib,” kata Budi melalui keterangan diterima.

    Budi mengungkap, dari hasil monitoring, perayaan di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar. Atas hal tersebut, Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman buruh yang telah bersinergi dengan baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

    “Pemerintah mengucapkan selamat hari buruh, semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat,” Budi menandasi.