Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BSSN

  • Ekspor Produk Kreatif RI Diramal Tumbuh 5% Per Tahun

    Ekspor Produk Kreatif RI Diramal Tumbuh 5% Per Tahun

    Jakarta –

    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengaku optimis kinerja ekspor produk kreatif asal Indonesia dapat tumbuh 5% per tahun. Hal ini ia ungkap menyusul penetapan tarif Amerika Serikat (AS) untuk ekspor barang Indonesia sebesar 32%.

    Riefky menjelaskan, saat ini ada beberapa produk ekonomi kreatif asal Indonesia yang di ekspor ke AS. Produk tersebut meliputi segmen fashion, kriya, furniture, dan beberapa produk lainnya.

    Adapun tahun ini, Kementerian/Badan Ekraf menargetkan ekspor sebesar US$ 26,44 miliar atau sekitar Rp 429,76 triliun (asumsi kurs Rp 16,254). Kemudian di tahun selanjutnya ditargetkan tumbuh di kisaran 5%. Kemudian pada tahun 2029, ekspor ekraf ditargetkan tumbuh menjadi US$ 32,94 miliar atau sekitar Rp 535,55 triliun.

    Ia menyebut, pertumbuhan ini memungkinkan lantaran saat ini, Presiden Prabowo Subianto tengah mengupayakan mencari pasar alternatif untuk produk ekraf dalam negeri. Pihaknya juga mengirimkan tim negosiasi yang ikut menemui perwakilan AS.

    “Itu bagian yang sedang Presiden kita upayakan, yaitu mencari alternatif market. Dan kami juga mengikuti tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Airlangga ke Amerika, itu kami terus ikuti perkembangannya,” ungkap Riefky saat ditemui detikcom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Di sisi lain, Kementerian/Badan Ekraf juga terus berdialog dengan asosiasi untuk memetakan pasar ekspor alternatif. Langkah ini juga didukung Prabowo untuk menyalurkan produk ekonomi kreatif ke pasar internasional.

    “Dari situ lah nanti yang akan menjadi saluran untuk para pegiat ekraf yang terdampak dari perang tarif,” imbuhnya.

    Riefky menambahkan, tarif tinggi ini dari AS ini tidak hanya dikenakan untuk Indonesia, melainkan juga sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, pemerintah juga terus berkomunikasi dengan negara-negara lain untuk membuka peluang pasar ekspor.

    “Kami berkoordinasi juga dengan Kemlu (Kementerian Luar Negeri) juga bagaimana alternatif market ini, ketika pembicaraan tingkat G2G-nya sudah selesai, ini juga menjadi market baru untuk pasar Indonesia,” jelas dia.

    Tonton juga Video: Kemenekraf Kerja Sama dengan Kemendag-BSSN Dukung Ekonomi Kreatif RI

    (kil/kil)

  • Simakalama Uji Keamanan Pusat Data Nasional

    Simakalama Uji Keamanan Pusat Data Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Data Nasional (PDN) masih melewat tahap uji keamanan di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Proses pengujian berlangsung lama. Di sisi lain, ada beban ongkos yang dipikul Komdigi untuk menyewa PDNS guna menampung  data lembaga dan kementerian.

    Saat ini terdapat 70 Kementerian/Lembaga, 21 pemerintah provinsi, 198 pemerintah kabupaten, dan 56 pemerintah kota yang menggunakan layanan PDNS. Jika ditotal ada 345 instansi yang menitipkan datanya di PDNS. Ratusan instansi tersebut seharusnya menaruh data di PDN, yang hingga saat ini belum beroperasi. 

    Ketua IDPRO, Hendra Suryakusuma, menekankan terlambatan ini dapat memicu persepsi ketidakpastian pasar dan mengganggu agenda transformasi digital pemerintah. Menurutnya, keterlambatan ini berisiko mengganggu kejelasan roadmap digital pemerintah di mata investor. 

    “Mengenai dampak keterlambatan operasionalisasi, kalau dari perspektif saya mewakili IDPRO tentu saja ini menimbulkan persepsi ketidakpastian pasar. Jadi kan ini terutama dalam hal kejelasan antara roadmap transformasi digital pemerintah dan juga implementasi di lapangannya,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Selasa (8/7/2025). 

    Hendra menyinggung proyek PDN Cikarang yang didanai investasi dari Prancis, sehingga menurutnya, kepastian regulasi dan eksekusi proyek strategis semestinya lebih ketat. Meski begitu, dia menilai kondisi ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah.

    “Kalau saya melihat memang Komdigi itu adalah regulator, dan pihak swasta ini bisa mengisi gap, menjaga posibilitas, dan juga akhirnya bisa mempercepat deployment terhadap pembangunan data centernya,” katanya.

    Namun demikian, Hendra juga memahami pembangunan infrastruktur data merupakan proses yang sangat kompleks. Menurutnya, operasionalisasi infrastruktur tersebut melibatkan banyak tahapan teknis, kepatuhan terhadap regulasi (compliance), serta standar keamanan yang ketat.

    Lebih jauh, Hendra menggarisbawahi pentingnya pengujian keamanan yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

    “Jadi tidak boleh istilahnya mempercepat secara sembrono. Karena ini menyangkut perlindungan data negara dan juga mungkin data publik,” katanya. 

    Dia juga menyampaikan potensi dampak keterlambatan terhadap proses migrasi data lembaga pemerintahan. Menurutnya kemungkinan ada beberapa lembaga dan kementerian yang sudah ingin melakukan transfer datanya, tapi ternyata data centernya belum siap, akhirnya terhambat.

    Hendra pun menyampaikan sejumlah rekomendasi dari IDPRO, antara lain membuka dialog intensif lintas pemangku kepentingan, menyusun contingency plan berbasis kemitraan publik-swasta, serta mendorong transparansi timeline implementasi.

    “Kalau di IDPRO kami melihat bahwa data center ini sangat strategis dalam melakukan proses transformasi digital di pemerintahan dan kami dari pihak swasta melihat bahwa potensi bersama dengan private sector ini sangat baik. Karena kita secara strategis bisa menjaga strategi data pandang dengan PDN sebagai aset nasional nanti ke depannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkap proyek PDN Cikarang telah selesai diserahterimakan. Namun, operasionalisasinya masih menunggu hasil pengujian keamanan dari BSSN.

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap. Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujar Meutya, Senin (7/7/2025).

    Meutya belum memastikan jadwal baru pengoperasian PDN, meskipun sebelumnya direncanakan mulai berjalan pada Juni 2025.

    Pada Juni 2025, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, sebelumnya juga menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena temuan dalam assessment keamanan yang masih perlu ditindaklanjuti.

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” ujarnya.

    Bisnis coba mengonfirmasi mengenai penyebab penilaian uji keamanan di BSSN berjalan lama, termasuk dugaan belum memadainya sistem PDN, ke Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayiba. Hingga berita ini diturunkan Mira tidak memberi jawaban.

  • Operasional PDN Terhambat Uji Keamanan BSSN, Transformasi Digital RI Tersendat

    Operasional PDN Terhambat Uji Keamanan BSSN, Transformasi Digital RI Tersendat

    Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menyoroti dampak keterlambatan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang terhadap ekosistem dan transformasi digital Indonesia.

    Sempat ditarget berjalan pada Juni 2025, PDN ternyata masih dalam penilaian dan uji keamanan di Badan Siber dan Sandi Negara. 

    Ketua IDPRO, Hendra Suryakusuma, menekankan terlambatan ini dapat memicu persepsi ketidakpastian pasar dan mengganggu agenda transformasi digital pemerintah. Menurutnya, keterlambatan ini berisiko mengganggu kejelasan roadmap digital pemerintah di mata investor. 

    “Mengenai dampak keterlambatan operasionalisasi, kalau dari perspektif saya mewakili IDPRO tentu saja ini menimbulkan persepsi ketidakpastian pasar. Jadi kan ini terutama dalam hal kejelasan antara roadmap transformasi digital pemerintah dan juga implementasi di lapangannya,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Selasa (8/7/2025). 

    Hendra menyinggung proyek PDN Cikarang yang didanai investasi dari Prancis, sehingga menurutnya, kepastian regulasi dan eksekusi proyek strategis semestinya lebih ketat. Meski begitu, dia menilai kondisi ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah.

    “Kalau saya melihat memang Komdigi itu adalah regulator, dan pihak swasta ini bisa mengisi gap, menjaga posibilitas, dan juga akhirnya bisa mempercepat deployment terhadap pembangunan data centernya,” katanya.

    Namun demikian, Hendra juga memahami pembangunan infrastruktur data merupakan proses yang sangat kompleks. Menurutnya, operasionalisasi infrastruktur tersebut melibatkan banyak tahapan teknis, kepatuhan terhadap regulasi (compliance), serta standar keamanan yang ketat.

    Lebih jauh, Hendra menggarisbawahi pentingnya pengujian keamanan yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

    “Jadi tidak boleh istilahnya mempercepat secara sembrono. Karena ini menyangkut perlindungan data negara dan juga mungkin data publik,” katanya. 

    Dia juga menyampaikan potensi dampak keterlambatan terhadap proses migrasi data lembaga pemerintahan. Menurutnya kemungkinan ada beberapa lembaga dan kementerian yang sudah ingin melakukan transfer datanya, tapi ternyata data centernya belum siap, akhirnya terhambat.

    Hendra pun menyampaikan sejumlah rekomendasi dari IDPRO, antara lain membuka dialog intensif lintas pemangku kepentingan, menyusun contingency plan berbasis kemitraan publik-swasta, serta mendorong transparansi timeline implementasi.

    “Kalau di IDPRO kami melihat bahwa data center ini sangat strategis dalam melakukan proses transformasi digital di pemerintahan dan kami dari pihak swasta melihat bahwa potensi bersama dengan private sector ini sangat baik. Karena kita secara strategis bisa menjaga strategi data pandang dengan PDN sebagai aset nasional nanti ke depannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkap proyek PDN Cikarang telah selesai diserahterimakan. Namun, operasionalisasinya masih menunggu hasil pengujian keamanan dari BSSN.

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap. Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujar Meutya, Senin (7/7/2025).

    Meutya belum memastikan jadwal baru pengoperasian PDN, meskipun sebelumnya direncanakan mulai berjalan pada Juni 2025.

    Pada Juni 2025, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, sebelumnya juga menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena temuan dalam assessment keamanan yang masih perlu ditindaklanjuti.

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” ujarnya.

    Bisnis coba mengonfirmasi mengenai penyebab penilaian uji keamanan di BSSN berjalan lama, termasuk dugaan belum memadainya sistem PDN, ke Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayiba. Hingga berita ini diturunkan Mira tidak memberi jawaban.

  • PDN Cikarang Masih dalam Pengujian BSSN hingga Juli 2025

    PDN Cikarang Masih dalam Pengujian BSSN hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat, masih dalam penilaian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan proses serah terima proyek secara profesional telah selesai dilakukan. Namun, operasionalisasi layanan masih menunggu hasil pengujian keamanan dari BSSN. 

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut proses pelayanan publik melalui PDN Cikarang masih memerlukan tahap uji keamanan yang komprehensif untuk menjamin perlindungan data secara menyeluruh.

    “Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujarnya.

    Meutya tidak menyebutkan secara pasti kapan PDN akan mulai beroperasi, meski sebelumnya Kementerian telah menyampaikan bahwa uji coba dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025.

    Pada awal Juni, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto mengatakan penundaan operasional PDN Cikarang terjadi karena adanya sejumlah temuan dalam proses assessment keamanan oleh BSSN yang masih perlu ditindaklanjuti. 

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” kata Arief dalam acara Ngopi Bareng bersama media di Kantor Komdigi, padw Kamis (5/6/2025).

    Dia menambahkan aspek keamanan menjadi perhatian utama Komdigi, mengingat fungsi PDN sebagai tulang punggung sistem digital nasional. Karena itu, proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh, dari mulai pengadaan, pengujian mesin, hingga pengecekan sistem secara fisik dan administratif.

    Arief memastikan peluncuran akan dilakukan dalam kondisi matang, baik dari sisi teknis maupun tata kelola. Saat ditanya mengenai kepastian jadwal baru, Arief menjawab, “Nanti kami pastikan kembali, kami tanyakan.”

    Komdigi juga memastikan bahwa mesin-mesin yang akan digunakan di PDN Cikarang telah sesuai spesifikasi teknis sebelum diimpor ke Indonesia.

    “Bagaimana SOP-SOP yang ditanggung ya, antara untuk menjalankan proses data center ya, itu kami sudah mengindikasi yang selalu dan sepertinya teman-teman di manajemen juga sudah mulai bangun pertama kita SOP,” pungkas Arief.

  • Pemerintah susun strategi inklusi keuangan digital untuk perlinsos

    Pemerintah susun strategi inklusi keuangan digital untuk perlinsos

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menyusun strategi inklusi keuangan digital dengan berencana membentuk portal perlindungan sosial (perlinsos) agar tidak ada penyalahgunaan data bantuan sosial (bansos).

    “Penting bagi kita untuk akselerasi mengenai portal ini sebagai upaya perlindungan bansos. Saya harap semua instansi yang terkait, betul-betul melakukan sharing data,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) pada Program Perlindungan Sosial Use Case Program Keluarga Harapan (PKH), di Jakarta, Jumat.

    Meskipun demikian diperlukan berbagi data antar-instansi agar portal perlindungan ini segera terlaksana, dan Luhut meminta seluruh instansi terkait untuk berbagi data demi portal perlindungan sosial ini.

    Ia menjabarkan bahwa setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program ini. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan kedepannya.

    Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan untuk memastikan transformasi digital perlinsos berjalan lancar. Direncanakan, pilot proyek program ini akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun 2025.

    “Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting, yang direncanakan di Banyuwangi,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini..

    Dia mengatakan setiap lembaga memegang peran strategis, mulai dari sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, hingga pelaksanaan di lapangan, yang harus terkoordinasi secara terpadu.

    Kementerian PANRB menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan bekerja sama secara penuh untuk mewujudkan portal perlinsos, dengan kolaborasi dan keterpaduan data,

    Rini meyakini digitalisasi perlinsos dapat memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam distribusi bansos yang tepat guna.

    “Saya yakin bahwa inisiatif strategis ini akan menjadi tonggak kemajuan bangsa ke depan. Dan dengan semangat kolaborasi, kita akan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat guna,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Hari Bhayangkara di Yogyakarta, Orator: Polri Bukan Penjaga Rakyat, tapi Penjaga Rezim Yogyakarta 1 Juli 2025

    Demo Hari Bhayangkara di Yogyakarta, Orator: Polri Bukan Penjaga Rakyat, tapi Penjaga Rezim Yogyakarta 1 Juli 2025

    Demo Hari Bhayangkara di Yogyakarta, Orator: Polri Bukan Penjaga Rakyat, tapi Penjaga Rezim
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Hari Bhayangkara
    yang seharusnya menjadi momentum peringatan hari jadi institusi Polri, justru diwarnai aksi demonstrasi di Kota
    Yogyakarta
    .
    Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer, Senin (1/7/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.
    Dalam aksinya, massa menyampaikan kritik keras terhadap institusi Polri, serta sejumlah tuntutan yang mereka nilai penting untuk demokrasi dan hak asasi manusia.
    Koordinator aksi, Bung Koes, menyebut bahwa sejak awal berdiri, Polri tidak pernah benar-benar melayani kepentingan rakyat, melainkan menjadi alat kekuasaan.
    “Secara historis, Polri sejatinya merupakan kelanjutan langsung dari struktur kepolisian kolonial Hindia Belanda, seperti Veldpolitie dan Politietroepen, yang dibentuk untuk mengamankan kepentingan ekonomi kolonial, menekan pemberontakan rakyat, serta menjaga stabilitas kekuasaan negara kolonial Hindia Belanda,” ucapnya dalam orasi.
    Ia juga menilai bahwa setelah Kemerdekaan 1945, warisan kolonial itu justru tidak dilepaskan, melainkan diadopsi dalam bentuk baru di bawah sistem nasional.
    “Selama Orde Baru, Polri berada dalam struktur ABRI dan menjadi alat utama rezim Soeharto untuk menindas gerakan rakyat, membungkam lawan politik, dan mengamankan kekuasaan,” lanjutnya.
    Setelah reformasi, meskipun Polri telah dipisahkan dari militer secara administratif, menurut Bung Koes, fungsinya sebagai penjaga kekuasaan tetap dipertahankan.
    Aliansi juga menyoroti alokasi anggaran Polri tahun 2025 yang mencapai Rp 126,62 triliun, dengan belanja pegawai mencapai lebih dari Rp 59 triliun.
    Bahkan setelah pemotongan anggaran melalui Inpres No. 1 Tahun 2025, realisasi anggaran Polri tetap mencapai Rp 106 triliun.
    “Ironisnya, pemotongan tidak menyentuh pos belanja pegawai dan alat-alat represi. Di tengah kondisi rakyat yang makin sulit mengakses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan layak, negara justru terus menyuntikkan dana raksasa untuk memperkuat aparatus represi,” katanya.
    Mereka juga mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang tengah dibahas. RUU ini dinilai membuka ruang penyadapan tanpa izin pengadilan, pembatasan akses informasi, dan penggalangan intelijen tanpa mekanisme akuntabilitas.
    “Pasal 14 dan 16 memperkuat fungsi Polri dalam mengawasi dunia digital dan mengatur urusan sipil, menjadikannya lembaga superbody yang menyerap peran Kominfo, BSSN, hingga BIN,” tegas Bung Koes.
    Menurutnya, ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih birokrasi dan memperbesar kekuasaan tanpa kontrol publik.
    Aliansi Jogja Memanggil juga menyoroti kekerasan yang terjadi terhadap massa aksi di berbagai daerah, termasuk kasus terbaru pada 2025.
    “Di Semarang, massa aksi diserang dengan gas air mata dan empat orang ditangkap. Di Jakarta, Bandung, Malang, Bojonegoro, Jember, puluhan aktivis dan relawan ditangkap, termasuk tim dokumentasi dan tim medis yang mengalami kekerasan,” katanya.
    “Demokrasi kerakyatan tidak akan pernah lahir di bawah bayang-bayang gas air mata dan borgol,” tambahnya.
    Bung Koes menegaskan bahwa Hari Bhayangkara bukan hari yang patut dirayakan.
    “Kami menegaskan bahwa Hari Bhayangkara bukanlah hari agung yang perlu dirayakan. Ia adalah pengingat atas darah, air mata, dan ketakutan yang terus ditanamkan oleh aparat bersenjata kepada rakyat,” ujarnya.
    Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Pesawat Jemaah Haji Diancam Bom, Kepala BSSN: Mudah Mengindikasi Ancaman Itu Regional 30 Juni 2025

    Dua Pesawat Jemaah Haji Diancam Bom, Kepala BSSN: Mudah Mengindikasi Ancaman Itu Regional 30 Juni 2025

    Dua Pesawat Jemaah Haji Diancam Bom, Kepala BSSN: Mudah Mengindikasi Ancaman Itu
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    — Dua pesawat Saudia Airlines yang membawa jemaah haji sempat mendapat
    ancaman bom
    dan terpaksa berhenti di Bandara Kualanamu, Medan. Ancaman tersebut menjadi perhatian serius sejumlah pihak, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (
    BSSN
    ).
    Kepala BSSN
    , Nugroho Sulistyo Budi, menyatakan bahwa ancaman bom tersebut tidak dilakukan melalui jaringan internet, melainkan lewat panggilan telepon langsung.
    “Itu tidak melalui jaringan IP tapi by call. Mudah sebetulnya kalau kita mengindikasi ancaman-ancaman seperti itu,” kata Nugroho saat ditemui, Senin (30/6/2025).
    Ia menambahkan bahwa jenis ancaman seperti ini sering kali tidak berujung pada eksekusi nyata.
    “Pernah tidak kejadian peledakan bom, yang sudah kejadian yang ngasih tahu sebelumnya? Nyaris tidak ada,” imbuhnya.
    Meski demikian, Nugroho menegaskan bahwa pihaknya tetap waspada dan memperlakukan setiap ancaman dengan pendekatan zero tolerance.
    “Kita zero tolerance terhadap kemungkinan ancaman. Sampai sejauh ini, pelakunya mungkin dari pihak kepolisian yang akan menjelaskan lebih lanjut,” ujarnya.
    Menurutnya, BSSN siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga lain sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.
    “Tentu kami berperan serta. Tapi, untuk menjelaskannya mungkin dari aparat penegak hukum,” kata Nugroho.
    Sebelumnya, dua pesawat Saudi Airlines sempat menerima ancaman bom dalam dua insiden berbeda dalam waktu berdekatan. Berikut kronologi kejadian:
    Pesawat Saudia Airlines SV-5276 rute Jeddah–Jakarta:

    Ancaman dikirim lewat surat elektronik (email) pada Selasa (17/6/2025) sekitar pukul 07.30 WIB oleh pihak yang tidak dikenal.
    Pesawat Saudia Airlines SVA 5688 rute Jeddah–Surabaya:

    Ancaman disampaikan melalui komunikasi suara lewat VPN radio telescope dan pertama kali terdeteksi oleh AirNav Indonesia di Jakarta, pada Sabtu (21/6/2025).
    Dalam kedua kasus tersebut, tidak ada korban jiwa. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan aman, dan otoritas terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BKN Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025, Peluang Jadi ASN! – Page 3

    BKN Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025, Peluang Jadi ASN! – Page 3

    Tujuh instansi pemerintah membuka pendaftaran Sekolah Kedinasan dengan rincian formasi yang berbeda-beda. Setiap instansi menawarkan program studi yang spesifik sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Berikut adalah rincian formasi yang tersedia:

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub): SIPENCATAR (791 formasi)
    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (1.061 formasi)
    Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) (500 formasi)
    Badan Intelijen Negara (BIN): Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) (100 formasi)
    Badan Pusat Statistik (BPS): Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) (400 formasi)
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) (350 formasi)
    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) (50 formasi)

    Calon pelamar hanya diperbolehkan memilih satu sekolah kedinasan saat mendaftar. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan minat, bakat, dan prospek karir sebelum menentukan pilihan.

    Informasi detail mengenai program studi dan persyaratan masing-masing sekolah kedinasan dapat diakses melalui situs resmi BKN dan instansi terkait.

    Pastikan untuk membaca pengumuman resmi dari instansi sekolah kedinasan yang diminati. Pengumuman tersebut akan memberikan informasi lengkap mengenai rincian formasi, mekanisme seleksi, dan persyaratan khusus yang diberlakukan oleh masing-masing instansi.

  • AS Serang Iran, Indonesia Harus Waspada Serangan Siber

    AS Serang Iran, Indonesia Harus Waspada Serangan Siber

    Jakarta –

    Berkaca pada serangan Amerika Serikat (AS) dengan sandi Operation Midnight Hammer terhadap Iran, Indonesia harus bersiap diri terkait potensi risiko dan serangan siber global maupun regional. Pakar siber pun mendesak Pemerintah RI perkuat keamanan siber.

    Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan pasca serangan udara itu, perhatian dunia semakin terfokus pada risiko siber yang terus berkembang. Sebab, serangan siber telah menjadi salah satu ancaman paling signifikan bagi keamanan nasional di era modern saat ini.

    “Di seluruh dunia, negara-negara dan organisasi kriminal semakin canggih dalam melancarkan serangan yang dapat merusak infrastruktur kritis, mencuri data sensitif, dan menganggu stabilitas sosial. Di tingkat global, aktor negara, seperti Rusia dan China sering dianggap sebagai pelaku utama dalam serangan siber yang terkoordinasi, menggunakan teknik untuk mengakses sistem penting dan menciptakan kekacauan,” tutur Ardi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (24/6/2025).

    Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Ardi mengatakan bahwa ancaman serangan siber itu semakin nyata. Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan peningkatan 300% dalam serangan siber terhadap infrastruktur kritis dalam tiga tahun terakhir, dengan banyak serangan menunjukkan karakteristik yang diduga didukung oleh negara.

    Disampaikan Ardi, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang terletak di persimpangan jalur perdagangan global, menghadapi tantangan unik dalam membangun sistem pertahanan siber yang tangguh.

    “Kerentanan ini diperparah oleh ketergantungan pada teknologi impor, yang menciptakan celah dalam keamanan siber nasional. Pelaku yang mungkin terlibat dalam serangan ini meliput kelompok hacker yang didukung negara, organisasi kriminal terorganisir, dan bahkan individu dengan kemampuan teknis tinggi yang dapat melakukan serangan siber dengan tujuan merugikan,” tuturnya.

    “Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera mengambil langkah proaktif dalam memperkuat infrastruktur siber, meningkatkan kolaborasi internasional, dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber,” ucapnya menambahkan.

    Dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks ini, Ardi menyoroti bahwa kemandirian dalam teknologi pertahanan siber menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di abad ke-21.

    “Dalam konteks serangan siber yang semakin meningkat, berbagai sektor menjadi target utama bagi para hacker, baik yang didukung oleh negara maupun kelompok kriminal terorganisir,” ucapnya.

    Adapun, sektor yang memiliki karakteristik dan nilai strategis yang membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan siber, di antaranya sektor infrastruktur kritis, kesehatan, keuangan, energi, teknologi dan telekomunikasi, dan pemerintahan.

    Disampaikan Ardi, dampak serangan siber terhadap sektor-sektor ini di Indonesia sangat signifikan. Dengan meningkatnya kerentanan terhadap serangan, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam memperkuat keamanan siber.

    Lebih lanjut, kata Ardi, Investasi dalam teknologi pertahanan siber, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan kebijakan yang komprehensif adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi infrastruktur dan data nasional.

    “Mengingat bahwa serangan siber tidak hanya mengancam keamanan fisik tetapi juga stabilitas ekonomi dan sosial, upaya untuk membangun ketahanan siber yang kuat menjadi semakin mendesak,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus melakukan pertemuan di kediamannya di Hambalang, Bogor dengan fokus utama membahas dinamika kondisi global dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

    Teddy mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu ingin memastikan kesiapan pemerintahannya dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, beserta para menteri dan pejabat di bawah koordinasi Menko Polkam, di kediaman pribadinya di Hambalang,” ujar Teddy melalui rilisnya, Senin (23/6/2025). 

    Lebih lanjut, Letnal Kolonel itu pun menegaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk merumuskan arah kebijakan strategis guna menjaga stabilitas nasional.

    “Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap Indonesia, berserta langkah strategis yang harus dipersiapkan,” lanjutnya. 

    Presiden Prabowo, kata Teddy, dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan soliditas antar-lembaga dalam menghadapi gejolak internasional yang berpotensi memengaruhi situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

    Pertemuan di Hambalang ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam bidang strategis pertahanan dan keamanan negara.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (23/6/2025).

    Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, beserta para menteri serta pejabat tinggi yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. 

    Terlihat sejumlah pejabat yang hadir mulai dari ⁠Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ⁠Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, ⁠Menteri Komdigi Meutya Hafid, ⁠Kapolri Listyo Sigit Prabowo, ⁠Panglima TNI Agus Subiyanto, ⁠Jaksa Agung ST Burhanuddin, ⁠Kepala BIN Muhammad Herindra dan ⁠Kepala BSSN Hinsa Siburian.