Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Menteri Rosan akui ada rencana kembangkan rumput laut jadi bioavtur

    Menteri Rosan akui ada rencana kembangkan rumput laut jadi bioavtur

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan, pemerintah memiliki tujuan hilirisasi untuk mengembangkan rumput laut, salah satunya menjadi produk bioavtur.

    “Kita kan juga koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bapak Trenggono untuk hal itu. Dan kita sudah ada gambaran awalnya jadi kita sudah sampaikan dan kita juga memastikan potensi prioritasnya apa,” ujar Menteri Roslan saat ditemui di Jakarta, Minggu.

    Roslan mengakui untuk riset awal pemanfaatan rumput laut menjadi bioavtur dan beberapa produk lain oleh salah satu asosiasi terkait telah dikantonginya serta akan membicarakannya lebih lanjut dengan KKP.

    “Tapi untuk riset awalnya dengan asosiasi juga sudah menyampaikan kepada kami,” katanya.

    Dengan potensi produksi rumput laut hasil budidaya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur serta beberapa wilayah di Indonesia bagian timur ini ia yakin hilirisasi rumput laut dapat dikembangkan lebih jauh sehingga mampu menghasilkan nilai tambah.

    Namun demikian, ia mengakui bahwa komoditas rumput laut saat ini belum memiliki bentuk usaha secara korporasi, sehingga hal ini menjadi salah satu tugas yang menjadi catatan baginya agar dapat merealisasikan hilirisasi rumput laut menjadi bioavtur.

    Terlebih, Indonesia menjadi produsen rumput laut tropis terbesar di dunia. Sehingga dari sisi produksi atau hulu mampu memenuhi kebutuhan hilirisasi atau pengembangan produk.

    “Sangat cukup (produksi). Kita untuk rumput laut ini, kita nomor dua penghasil terbesar di dunia. Tetapi untuk rumput laut tropis kita nomor satu terbesar di dunia,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan KKP, hingga kini potensi budi daya rumput laut masih terbuka luas. Hal ini karena pemanfaatan lahan untuk budi daya baru terpakai 0,8 persen atau seluas 102.254 hektare dari total potensi luas lahan sebesar 12 juta hektare.

    Pada tahun 2022, budidaya rumput laut Indonesia menghasilkan 9,23 juta ton yang didominasi varian Cottonii sebagai bahan karagenan, disusul jenis rumput laut Sargassum, Gracilaria, Haliminea, dan Gelidium amanzii.

    Baca juga: BRIN kembangkan inovasi bioindustri untuk hilirisasi rumput laut

    Baca juga: Memacu daya saing “emas hijau” di pesisir utara Jawa Barat

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Brida dan Pemkab ciptakan aplikasi penunjang perikanan tangkap

    Brida dan Pemkab ciptakan aplikasi penunjang perikanan tangkap

    Teknologi yang diciptakan itu akan menjadi sarana utama yang memungkinkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan lebih efisien dengan bantuan data citra satelit,Luwuk, Sulteng (ANTARA) –

    Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dan Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah menciptakan aplikasi diberi nama ‘Mangael Jo’ untuk menunjang kegiatan perikanan tangkap di kabupaten itu.

     

     

    “Aplikasi tersebut memberikan informasi seputar perikanan guna efisiensi kegiatan nelayan menangkap ikan,” kata Kepala Brida Banggai A Nur Syamsyi Amir di Luwuk, Minggu.

     

    Dia menjelaskan implementasi citra satelit penginderaan jarak jauh ke dalam aplikasi pada sektor perikanan tangkap di pandang penting, juga meningkatkan hasil produksi nelayan.

    Aplikasi tersebut telah diluncurkan pada Agustus 2024 atas kerja sama pemerintah daerah setempat yang ditandatangani Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yopi di Jakarta pada Februari lalu.

     

    “Teknologi yang diciptakan itu akan menjadi sarana utama yang memungkinkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan lebih efisien dengan bantuan data citra satelit,” ujarnya.

     

    Ia mengemukakan dengan bantuan aplikasi tersebut nelayan tidak lagi sibuk mencari lokasi tempat berkumpul ikan, tetapi nelayan sudah dapat mengetahui titik-titik potensial.

     

    Atas petunjuk informasi tersebut dipercaya dapat membantu nelayan meningkatkan hasil tangkap sekaligus membantu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

     

    Menurut data pemerintah setempat hasil produksi perikanan tangkap Banggai sekitar 21.952 ton per tahun dan di daerah tersebut memiliki sekitar 7.063 unit armada perikanan dalam menunjang sektor tersebut.

     

    “Kolaborasi kami lakukan dengan Pemkab Banggai tidak lain yakni meningkatkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan,” kata dia.

    Pewarta: Mohamad Ridwan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah RI setujui pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat

    Pemerintah RI setujui pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat

    Indonesia mengakui kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC) dan mengakui IPLCs bagian dari proses semua dokumen yang dibangun di bawah CBDJakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang di awal menyampaikan penolakan, pada hari terakhir Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati Ke-16 (COP16 CBD), di Cali, Kolombia, mengambil langkah progresif turut mendukung pembentukan Subsidiary Body on Article 8j.

    Secara garis besar, Article 8j berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pengakuan pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik yang dilakukan masyarakat adat dalam mengatasi perubahan iklim dan relevan dengan prinsip-prinsip konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati.

    “Sebagaimana sudah berulang kali sampaikan, Indonesia mengakui kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC) dan mengakui IPLCs sebagai bagian dari proses semua dokumen yang dibangun di bawah CBD,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lu’lu’ Agustiana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia yang sebagai salah satu delegasi Republik Indonesia di CBD Colombia mengatakan delegasi Indonesia menyampaikan komitmen kuat untuk mendukung pengakuan terhadap masyarakat adat dan menjunjung semangat kompromi antarnegara anggota CBD sebagai alasan perubahan sikap tersebut.
    .
    Namun, Lu’lu’ menambahkan, untuk meningkatkan status pengakuan ke level lebih tinggi, dalam hal ini terkait Article 8j, Indonesia membutuhkan kejelasan bagaimana mekanisme akan dijalankan. Kejelasan inilah yang menjadi perhatian Delegasi RI selama perundingan di CBD.

    “Langkah berikutnya adalah bagaimana badan baru ini, Subsidiary Body 8j, dapat menunjukkan kinerja dengan baik sesuai dengan amanat yang kita tetapkan hari ini secara fair dan terbuka,” kata Lu’lu’ melalui siaran pers Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

    Pembentukan Subsidiary Body Article 8j bertujuan membantu memberikan saran, rekomendasi, dan panduan untuk menjalankan target-target yang disepakati dunia dalam Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).

    Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo mengatakan dukungan Pemerintah Indonesia terhadap pembentukan badan permanen masyarakat adat dan komunitas lokal ini ini perlu diselaraskan dengan rencana aksi dan strategi keanekaragaman hayati Indonesia atau IBSAP yang diluncurkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada bulan Agustus 2024.

    “Kami berharap ini menjadi pengakuan dan perlindungan penuh terhadap wilayah adat dengan segala keanekaragaman hayatinya serta kearifan lokal masyarakat adat,” katanya.

    Sementara Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Syahrul Fitra, yang hadir pada sidang akhir COP-16 menyampaikan Indonesia akhirnya bisa menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat adat di komunitas global, dan menjalankan mandat konstitusi untuk terus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

    Baca juga: Peneliti BRIN dorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

    Baca juga: BPHN dokumentasikan hukum adat untuk lindungi masyarakat adat

    Baca juga: AMAN minta DPR segera sahkan RUU masyarakat adat 

     

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP dukung riset dan aplikasi tanaman herbal untuk obati kanker

    PDIP dukung riset dan aplikasi tanaman herbal untuk obati kanker

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendukung agar riset dan aplikasi tanaman obat-obatan herbal dalam mencegah dan mengatasi tumor dan kanker.

    Diharapkan dengan upaya tersebut, seluruh rakyat Indonesia semakin maju dan sejahtera dengan tubuh, jiwa, dan pikiran yang sehat.

    Komitmen PDIP itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka seminar sehari kesehatan kanker Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Binaan Kanker Nusantara (YBKN) di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.

    “Acara ini sejalan arahan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Ibu Megawati Soekarnoputri yang ingin Indonesia berdaulat dalam bidang kesehatan,” kata Hasto dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Adapun, Hasto hadir bersama Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning. Kegiatan itu dilaksanakan secara hybrid, dengan hadirnya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, ratusan perwakilan pengurus DPC dan DPD PDIP dari seluruh Indonesia serta beberapa anggota DPR RI, salah satunya Tubagus Hasanuddin.

    “Selalu diingatkan Ibu Mega, politik bukan sekadar urusan pemilu, namun urusan kehidupan, bagaimana kita mengatasi penyakit rakyat dengan mendorong hidup sehat,” lanjut Hasto.

    Megawati, kata Hasto juga secara konsisten meminta para peneliti di BRIN untuk mendata plasma nutfah Indonesia. Tujuannya, selain memperkuat data tentang sumber daya asli Indonesia, namun juga agar riset dan aplikasi khasiat darinya bisa dimanfaatkan.

    “Termasuk dengan tanaman herbal yang bisa mencegah dan mengobati penyakit kanker,” ujar Hasto.

    Ketika acara dimulai, Indonesia Raya dinyanyikan tiga stanza. Hal itu menjadi pembahasan oleh Hasto di dalam sambutan. Menurutnya, komitmen Ketua Umum Megawati dan PDIP itu dilatari oleh berbagai amanat yang dimaknai dari lagu kebangsaan tersebut.

    Misalnya, Hasto mengutip lirik di stanza kedua yang menyebut “Indonesia tanah muda dan kaya”. Menurut Hasto, suburnya tanah Indonesia itu memungkinkan rakyat Indonesia menanam pohon dengan efek khasiat herbal.

    “Subur tanahnya dan jiwanya. Diharapkan yang subur tanahnya, jiwanya, rakyatnya, bukan keluarganya yang subur. Pesan lain, sadarlah hati dan budinya untuk Indonesia Raya. Yang lupa marwah kekuasaan biasanya tak sadar hati dan tak sadar budi. Maka penyuluhan ini sangat penting agar suburnya tanah Indonesia dimanfaatkan untuk menanam tanaman herbal yang berkhasiat mengatasi kanker,” katanya.

    Dari lagu Indonesia Raya, lanjut Hasto, ada juga tugas untuk melindungi tumpah darah Indonesia, termasuk dari berbagai macam penyakit sehingga terwujud kesejahteraan umum.

    “Memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana caranya? Kesejahteraan umum bukan berarti pergi ke Amerika untuk membeli roti seharga Rp400 ribu, tetapi kesejahteraan dengan pola hidup sehat, jiwa bersih. Itu kesejahteraan umum yang kita perjuangkan,” ucap Hasto.

    Hasto mengatakan DPP PDIP turut mendoakan bagi para penderita kanker untuk terus berjuang dan membangun semangat untuk sembuh. Ia pun bercerita pengalamannya mengalami COVID-19. Baginya, semangat untuk tetap hidup dan sembuh akan sangat banyak membantu proses penyembuhan.

    Ia melanjutkan bahwa DPP PDIP akan segera memerintahkan kepada kader-nya yang duduk sebagai kepala daerah maupun di legislatif, untuk aktif terlibat, yakni dalam kampanye sosialisasi pemanfaatan tanaman herbal untuk mencegah dan mengobati kanker.

    “Semoga rakyat Indonesia bisa mencegah dini kanker. Yang sedang menderita, kami beri spirit bahwa bisa disembuhkan dengan kombinasi obat, spirit juang, dan hidup bahagia, sehingga manusia Indonesia sempurna dapat dilakukan,” kata Hasto.

    Sementara, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning mengatakan kegiatan seminar tersebut dilakukan pasca-deklarasi Forum Kedaulatan Kesehatan. Forum tersebut sudah bergerak mengadvokasi rakyat yang kesulitan ke dokter atau rakyat yang ke rumah sakit, namun tak dilayani dengan baik.

    “Ini perwujudan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Bu Mega selalu bilang menolong orang, jangan melihat latar belakangnya, termasuk perbedaan politik. Siapa pun, kalau perlu ditolong, segera ditolong,” tutur Ribka.

    Menurut Ribka, acara seminar tersebut berawal dari permintaan dari YBKN untuk PDIP terlibat mengampanyekan pengobatan kanker lewat tanaman herbal. PDIP menilai langkah tersebut penting mengingat berdasar data, 135 per 100 ribu penduduk Indonesia menderita kanker.

    “Kita itu nomor delapan se-Asia Tenggara. Menghabiskan anggaran untuk kanker saja itu Rp3,5 triliun hanya untuk mengatasi kanker. Padahal, banyak penyakit harus diatasi. Maka kita mendorong kerja sama yayasan dengan PDIP agar membantu sembuhnya pasien kanker,” ujar Ribka.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tak Hanya Urusi Politik Elektoral, PDIP Dorong Masyarakat Menerapkan Pola Hidup Sehat Lewat Hal Ini – Page 3

    Tak Hanya Urusi Politik Elektoral, PDIP Dorong Masyarakat Menerapkan Pola Hidup Sehat Lewat Hal Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta DPP PDI Perjuangan (PDIP) terus mendukung riset untuk kesehatan, khususnya terhadap aplikasi herbal untuk obat-obatan yang bisa digunakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Komitmen PDIP itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat membuka seminar sehari kesehatan kanker Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Binaan Kanker Nusantara (YBKN), di kantor pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

     

    “Acara ini sejalan arahan ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, Ibu Megawati Soekarnoputri yang ingin Indonesia berdaulat dalam bidang kesehatan,” kata Hasto.

    “Selalu diingatkan Ibu Mega, politik bukan sekedar urusan pemilu, namun urusan kehidupan, bagaimana kita mengatasi penyakit rakyat dengan mendorong hidup sehat,” sambungnya.

    Menurut Hasto, Megawati  secara konsisten meminta para peneliti di BRIN untuk mendata plasma nutfah Indonesia. Tujuannya, selain memperkuat data tentang sumber daya asli Indonesia, namun juga agar riset dan aplikasi khasiat darinya bisa dimanfaatkan.

    “Termasuk dengan tanaman herbal yang bisa mencegah dan mengobati penyakit kanker,” imbuh Hasto.

    Dia pun menyebut bagaimana komitmen Megawati juga dilatarbelakangi oleh lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan di DPP PDIP dengan tiga stanza. 

    Sembari mengutip lirik, Menurut Hasto, suburnya tanah Indonesia itu memungkinkan rakyat Indonesia menanam pohon dengan efek khasiat herbal.

    “Subur tanahnya dan jiwanya. Diharapkan yang subur tanahnya, jiwanya, rakyatnya, bukan keluarganya yang subur. Pesan lain, sadarlah hati dan budinya untuk Indonesia Raya. Yang lupa marwah kekuasaan biasanya tak sadar hati dan tak sadar budi. Maka penyuluhan ini sangat penting agar suburnya tanah Indonesia dimanfaatkan untuk menanam tanaman herbal yang berkhasiat mengatasi kanker,” katanya.

    Dari lagu Indonesia Raya, lanjut Hasto, ada juga tugas untuk melindungi tumpah darah Indonesia, termasuk dari berbagai macam penyakit sehingga terwujud kesejahteraan umum.

    “Memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana caranya? Kesejahteraan umum bukan berarti pergi ke Amerika untuk membeli roti seharga Rp 400 ribu. Tapi kesejahteraan dengan pola hidup sehat, jiwa bersih. Itu kesejahteraan umum yang kita perjuangkan,” tukas Hasto.

     

  • BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintahJakarta (ANTARA) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Forum Diskusi Nasional dan Pameran bertajuk “Optimasi Pasar Pengadaan Produk Riset dan Inovasi Pada Pengadaan Pemerintah” yang digelar di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Jumat.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pakar dan pemangku kepentingan terkait seperti perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Badan Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, dan Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Dalam kesempatan tersebut Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R Hendrian menyebut pihaknya memiliki peran hulu-hilir pada kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Iptekin).

    “Dari sisi hulu, BRIN berperan sebagai penyedia inventor riset dan teknologi (expertise),” katanya di Jakarta, Jumat.

    Baca juga: Kemristek perkuat komersialisasi produk inovasi melalui e-katalog

    Sedangkan pada sisi tengah, kata Hendrian, BRIN berperan sebagai jembatan pemanfaatan, baik dalam bentuk produk komersial maupun non-komersial dari hasil riset dan inovasi yang dihasilkan.

    Adapun dari sisi hilir, kata dia, BRIN mendorong pemanfaatan produk hasil riset dan inovasi untuk penggunaan internal BRIN dan afirmasi pemanfaatan riset dan inovasi pada sektor pemerintah, bisnis, akademik, dan masyarakat.

    “Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintah,” ujarnya.

    Baca juga: BRIN buka peluang mitra industri manfaatkan fasilitas riset

    Dalam kesempatan yang sama Koordinator Bidang Difusi dan Inovasi Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih mendukung adanya upaya kerja sama dalam bidang inovasi produk dalam negeri, antara industri dan BRIN, yang dapat diperoleh di dalam e-Katalog LKPP.

    Menurutnya, pengadaan barang/jasa pemerintah atas produk inovasi merupakan salah satu kebijakan untuk membangun innovation demand side.

    “Dibangunnya e-Katalog khusus produk inovasi akan sangat membantu kemudahan transaksi, sehingga membangkitkan permintaan yang lebih luas dan berdampak pada peningkatan produksi,” tuturnya.

    Baca juga: LKPP bekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah

    Pewarta: Sean Filo Muhamad
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • Panen Padi Biosalin, Wali Kota Ungkap Potensi Pertanian Semarang

    Panen Padi Biosalin, Wali Kota Ungkap Potensi Pertanian Semarang

    Jakarta –

    Pemkot Semarang bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kelompok Tani Sumber Rejeki melakukan panen padi Biosalin untuk mengoptimalkan lahan pesisir untuk ketahanan pangan. Varietas padi tahan salinitas ini diharapkan meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani pesisir.

    Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebut Kota Semarang memiliki potensi lahan persawahan yang cukup luas, khususnya di Kecamatan Tugu, dengan total sekitar 400 hektare.

    Acara panen padi Biosalin ini diadakan di lahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, pada Sabtu (26/10). Penerapan budidaya padi Biosalin yang tahan terhadap salinitas tinggi diharapkan dapat memanfaatkan lahan yang saat ini tidak terpakai.

    Mbak Ita, sapaan akrab Walkot Semarang, menambahkan bahwa di Kota Semarang terdapat 1.600 hektare sawah yang dapat dikembangkan.

    “Demplot padi Biosalin yang kami panen ini akan dijadikan benih. Universitas Diponegoro (Undip) juga akan melakukan uji coba di lahan mereka untuk ditanam di Jepara, dengan harapan menghasilkan sekitar 15 hektare benih yang berkualitas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

    Ia melanjutkan bahwa Universitas Diponegoro (Undip) juga mendukung inovasi mereka dengan sistem desalinasi yang mengolah air laut menjadi air bersih untuk kebutuhan pertanian dan air minum bagi masyarakat.

    Keunggulan padi Biosalin sendiri terletak pada produksinya yang tinggi, mampu menghasilkan 6,75 ton per hektar, yang berarti lebih tinggi dari rata-rata produksi nasional.

    “Program ini diarahkan untuk meningkatkan hasil pertanian di pesisir,” tambahnya.

    Amarullah juga menyebutkan bahwa BRIN akan menyiapkan teknologi penyimpanan untuk hasil padi, sehingga petani dapat mengantisipasi fluktuasi harga saat panen raya.

    “Kami berharap semua upaya ini dapat memberikan keuntungan bagi petani dan memperkuat sektor pertanian di Semarang,” jelasnya.

    Dengan inisiatif ini, Pemkot Semarang dan BRIN berupaya untuk menjadikan Kota Semarang sebagai pionir dalam budidaya pangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

    (prf/ega)

  • Masyarakat sipil serukan perlindungan hayati dari tambang nikel

    Masyarakat sipil serukan perlindungan hayati dari tambang nikel

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat sipil Indonesia, yang hadir dalam Segmen Tingkat Tinggi perundingan global Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-16 (COP16) di Cali, Kolombia, menyerukan pentingnya perlindungan alam dan keanekaragaman hayati Indonesia yang terancam ekspansi tambang nikel.

    “Hampir 80 persen atau 2,5 juta hektare wilayah deposit nikel di Indonesia yang terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur merupakan wilayah yang kaya akan hutan dan keanekaragaman hayati, serta berada di dalam wilayah adat,” kata Direktur Eksekutif Auriga Nusantara Timer Manurung dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Isu mengenai tambang mineral penting menjadi diskursus hangat dalam pertemuan COP16 CBD mengingat potensi ancamannya yang tinggi terhadap integritas ekosistem, keanekaragaman hayati, dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal di negara-negara produsen.

    Saat ini, terdapat hampir 1 juta hektare konsesi tambang nikel di Indonesia, yang 66 persen atau sekitar 0,64 juta hektarnya merupakan tutupan hutan alam. Besarnya luasan konsesi tambang nikel di Indonesia yang terus bertambah ini didorong oleh agenda transisi energi global untuk memasok komponen baterai kendaraan listrik, dengan tujuan ekspor utama ke China.

    Timer Manurung mendesak Pemerintah Indonesia untuk membatasi produksi nikel karena dampak negatifnya terhadap keanekaragaman hayati mengingat deposit nikel di Indonesia yang mencapai luasan 3,1 juta hektare terkonsentrasi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Dia juga menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia untuk menetapkan kuota bagi ekspansi tambang nikel yang bisa dilakukan di luar daerah yang tidak bisa ditambang lagi untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih buruk.

    Selain mengancam keanekaragaman hayati dan integritas ekosistem, pertambangan nikel juga mengancam kehidupan masyarakat adat.

    Program Officer Hutan dan Iklim dari Yayasan MADANI Berkelanjutan Salma Zakiyah menyatakan bahwa agenda transisi energi untuk mengatasi perubahan iklim global tidak boleh merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Target 8 KM-GBF mencakup mandat untuk meminimalkan dampak aksi iklim terhadap keanekaragaman hayati.

    Baca juga: BRIN sarankan ekspor nikel dibatasi hanya 30 persen

    Oleh karenanya, Indonesia harus menyelaraskan kebijakan iklim dengan kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati, termasuk harmonisasi Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dengan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP).

    “Seluruh kebijakan terkait iklim dan keanekaragaman hayati harus didasarkan pada prinsip keadilan iklim. Ini mencakup pengakuan dan perlindungan wilayah hidup kelompok rentan, pelibatan penuh dan efektif, perlindungan sosial, serta pemulihan hak-hak kelompok rentan ketika terjadi kerusakan, termasuk pemulihan hak dan wilayah hidup masyarakat adat dan lokal,” kata Salma.

    Baca juga: KNMKI dorong pemerintahan baru perbaiki tata kelola industri nikel
     

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah – Page 3

    Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah mulai 2025 akan menyiapkan anggaran besar untuk mengejar target swasembada pangan pada 2028. Salah satunya untuk melakukan cetak sawah dan intensifikasi lahan.

    Menteri Koordinator Bidang PanganZulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 15 triliun di 2025 untuk kedua proyek besar itu. 

    “Cetak sawah atau ekstensifikasi 150 ribu hektare, ada juga intensifikasi (lahan) 80 ribu hektare. Totalnya Rp 15 triliun,” terang Menko Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan. Alokasinya tersebar di beberapa kementerian/lembaga, semisal Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan. Itu tahun 2025 ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar,” urai Zulhas.

    Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.

    “Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan,” imbuh Zulhas. 

    Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.

    “Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain,” tuturnya.

     

     

  • Tanggal 1 November 2024 Memperingati Hari Apa? Nasional 31 Oktober 2024

    Tanggal 1 November 2024 Memperingati Hari Apa? Nasional 31 Oktober 2024

    Tanggal 1 November 2024 Memperingati Hari Apa?
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Tanggal 1 November 2024 jatuh pada hari Jumat. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Inovasi Indonesia.
    Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 1 November 2024.
    Indonesia memiliki peringatan Hari Inovasi yang diperingati setiap tanggal 1 November 2024.
    Hari Inovasi Indonesia ini dicetuskan oleh chairman Tera Foundation, Handi Irawan D.
    Tujuan adanya Hari Inovasi untuk mendorong semangat individu dan lembaga untuk menciptakan inovasi di setiap saat guna memajukan bangsa dan negara.
    Pada dasarnya Hari Inovasi ini diharapkan dapat menciptakan budaya inovatif untuk kehidupan yang lebih baik
    Berbicara Hari Inovasi tidak terlepas dari peran penting tokoh nasional yang memerjuangkan kemajuan industri teknologi dan inovasi.
    Merujuk situs BRIN, Pemerintah di era Presiden Soekarno membentuk Departemen Urusan Riset Nasional atau Durenas yang dipimpin oleh Sujono Juned Pusponegoro. Tugasnya membangun sekaligus sebagai wadah sejumlah lembaga riset nasional.
    Aktivitas riset dan pengembangan IPTEK kembali menggeliat ketika Pemerintah menunjuk Sumitro Joyohadikusumo sebagai Menteri Negara Riset. Ia kemudian berkolaborasi dengan B.J Habibie untuk membangun industri pesawat di dalam negeri.
    Tanggal 1 November 2024 juga diperingati sebagai Hari Apresiasi Pet Groomer Internasional.
    Tujuannya untuk membantu memajukan bisnis yang berkaitan dengan salon hewan sekaligus mengapresiasi groomer berbakat di dunia.
    Hewan peliharaan tidak hanya sebatas memberi makan namun juga merawatnya dengan baik mulai dari kebersihan dan kecantikannya.
    Tidak hanya manusia, hewan pun memiliki salon. Di sinilah jasa para groomer tampak besar karena pada dasarnya tidak mudah merawat hewan.
    Hari Apresiasi Pet Groomer Internasional dimulai ketika Krista Olson menetapkan Hari Apresiasi Perawatan Hewan Peliharaan Internasional pada bulan Oktober 2019. 
    Memperingati hari ini bisa dengan mengungkapkan rasa terima kasih Anda kepada perawat hewan peliharaan Anda.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.