Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Alumni Pesantren Persis Didorong Berkontribusi untuk Masyarakat dan Negara

    Alumni Pesantren Persis Didorong Berkontribusi untuk Masyarakat dan Negara

    Jakarta: Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) KH Jeje Zaenudin meminta kepada para alumni pesantren Persis bisa mentransfer ilmu kepada masyarakat dan negara.

    Hal itu disampaikan Jeje dalam pidatonya di acara Silaturahmi Akbar Alumni Pesantren dan Keluarga Besar Persatuan Islam dengan tema “Silaturahmi Untuk Sinergi dan Kolaborasi” di Gedung BRIN, Minggu, 24 November 2024. 

    “Saya berharap kepada para alumni pesantren Persis untuk terus menggaungkan kolaborasi, silaturahmi, dengan bebrapa pihak serta memberikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat dan negara,” kata Jeje dalam keterangannya.

    Jeje juga menjelaskan alumni pesantren Persis banyak berkarir di berbagai bidang, mulai dari dunia pendidikan, wirausaha, pebisnis, birokrasi dan akademik, dan politik.

    “Alhamdulillah banyak para alumni yang sukses di berbagai bidang, salah satunya Prof Atip Latiful Hayat yang menjadi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun yang paling penting alumni harus merekat, merakit, dan meroket” ucapnya.

    Hal sama juga disampaikan Ketua Panitia Silaturahmi Akbar Yayat Rahayatulloh bahwa alumni pesantren Persis diminta kembali untuk membangun pesantren di mana mereka belajar.

    “Bangun pesantren di mana tempat kalian menuntut ilmu, harus bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Saya juga berharap yang masih di pesantren atau alumni harus tetap istiqomah dalam Kepersisan,” jelasnya.

    Dalam acara tersebut juga, kata Yayat, para alumni pesantren Persis membuat surat pernyataan menjaga ketenangan saat masa tenang Pilkada 2024. 

    Yayat menyampaikan tiga poin. Pertama, para alumni siap menjaga ketenangan dan kedamaian selama masa tenang berlangsung. Kedua, kegiatan tersebut murni entertaiment, hiburan, budaya dan tidak ada kaitan politik. Ketiga, sanggup tidak akan dimanfaatkan di ranah politik.

    “Itu pernyataan sikap alumni, kegiatan ini murni hiburan dan tidak ada muatan politik di dalamnya,” tegas Yayat.

    Sementara sambutan Kapolri yang diwakili Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri Brigjen Pol Nanang Rudi Supriatna. Menurut Nanang, Persis telah memainkan peran dalam siginifikan dalam pembangunan, pendidikan pesantren, membangun masjid adalah bukti nyata Persis. 

    “Persis selalu bisa menghadirkan program-program keumatan. Banyak kerja sama yang dilakukan Polri dan Persis, salah satunya dalam penangan covid-19,” ujarnya.

    Nanang menyampaikan, Kapolri berharap Ormas Persis dapat bersinergi dengan anggota Polri di beberapa daerah yang ada pilkada untuk menciptakan pilkada damai dan tentram.

    “Insyaallah Polri bisa bekerja sama dengan Ormas Persi dalam menjaga kedamaian pada Pilkada mendatang,” katanya.

    Jakarta: Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) KH Jeje Zaenudin meminta kepada para alumni pesantren Persis bisa mentransfer ilmu kepada masyarakat dan negara.
     
    Hal itu disampaikan Jeje dalam pidatonya di acara Silaturahmi Akbar Alumni Pesantren dan Keluarga Besar Persatuan Islam dengan tema “Silaturahmi Untuk Sinergi dan Kolaborasi” di Gedung BRIN, Minggu, 24 November 2024. 
     
    “Saya berharap kepada para alumni pesantren Persis untuk terus menggaungkan kolaborasi, silaturahmi, dengan bebrapa pihak serta memberikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat dan negara,” kata Jeje dalam keterangannya.
    Jeje juga menjelaskan alumni pesantren Persis banyak berkarir di berbagai bidang, mulai dari dunia pendidikan, wirausaha, pebisnis, birokrasi dan akademik, dan politik.
     
    “Alhamdulillah banyak para alumni yang sukses di berbagai bidang, salah satunya Prof Atip Latiful Hayat yang menjadi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun yang paling penting alumni harus merekat, merakit, dan meroket” ucapnya.
     
    Hal sama juga disampaikan Ketua Panitia Silaturahmi Akbar Yayat Rahayatulloh bahwa alumni pesantren Persis diminta kembali untuk membangun pesantren di mana mereka belajar.
     
    “Bangun pesantren di mana tempat kalian menuntut ilmu, harus bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Saya juga berharap yang masih di pesantren atau alumni harus tetap istiqomah dalam Kepersisan,” jelasnya.
     
    Dalam acara tersebut juga, kata Yayat, para alumni pesantren Persis membuat surat pernyataan menjaga ketenangan saat masa tenang Pilkada 2024. 
     
    Yayat menyampaikan tiga poin. Pertama, para alumni siap menjaga ketenangan dan kedamaian selama masa tenang berlangsung. Kedua, kegiatan tersebut murni entertaiment, hiburan, budaya dan tidak ada kaitan politik. Ketiga, sanggup tidak akan dimanfaatkan di ranah politik.
     
    “Itu pernyataan sikap alumni, kegiatan ini murni hiburan dan tidak ada muatan politik di dalamnya,” tegas Yayat.
     
    Sementara sambutan Kapolri yang diwakili Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri Brigjen Pol Nanang Rudi Supriatna. Menurut Nanang, Persis telah memainkan peran dalam siginifikan dalam pembangunan, pendidikan pesantren, membangun masjid adalah bukti nyata Persis. 
     
    “Persis selalu bisa menghadirkan program-program keumatan. Banyak kerja sama yang dilakukan Polri dan Persis, salah satunya dalam penangan covid-19,” ujarnya.
     
    Nanang menyampaikan, Kapolri berharap Ormas Persis dapat bersinergi dengan anggota Polri di beberapa daerah yang ada pilkada untuk menciptakan pilkada damai dan tentram.
     
    “Insyaallah Polri bisa bekerja sama dengan Ormas Persi dalam menjaga kedamaian pada Pilkada mendatang,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Silaturahmi Alumni Persis, Momentum Bangun Kolaborasi Lintas Sektor

    Silaturahmi Alumni Persis, Momentum Bangun Kolaborasi Lintas Sektor

    Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis), KH Jeje Zaenudin, menegaskan pentingnya peran alumni pesantren dalam berbagi ilmu dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta negara. Jeje mendorong alumni untuk terus menjalin kolaborasi lintas sektor. 

    “Saya berharap para alumni pesantren Persis terus mempererat silaturahmi dan memberikan kontribusi positif di berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, politik, maupun lainnya,” kata Jeje dalam acara Silaturahmi Akbar Alumni Pesantren dan Keluarga Besar Persatuan Islam yang digelar di Gedung BRIN, Jakarta, pada Minggu, 24 November 2024.

    Ia juga mengapresiasi keberhasilan alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor. Salah satu sosok yang disebut adalah Prof. Atip Latiful Hayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. “Yang terpenting, alumni harus tetap merekatkan kebersamaan, melahirkan ide-ide baru, dan bergerak ke arah yang lebih baik,” tambahnya.

    Ketua panitia acara, Yayat Rahayatulloh, mengingatkan alumni untuk tetap setia mendukung pesantren sebagai tempat mereka menimba ilmu. Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dan keistiqamahan yang menjadi prinsip Persis.

    Dalam kesempatan itu, alumni pesantren Persis menyampaikan pernyataan sikap terkait masa tenang Pilkada 2024. Mereka berkomitmen untuk menjaga netralitas acara dan menghindari unsur politik praktis.

    “Pernyataan sikap kami meliputi menjaga ketenangan selama masa tenang Pilkada, memastikan acara ini bebas dari muatan politik, serta menolak pemanfaatan acara untuk kepentingan politik,” tegas Yayat.

    Acara ini turut dihadiri Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri, Brigjen Pol Nanang Rudi Supriatna, yang mewakili Kapolri. Ia memuji peran aktif Persis dalam pembangunan masyarakat, termasuk sinergi selama pandemi covid-19.

    “Kapolri berharap Persis terus bersinergi dengan Polri, terutama dalam menjaga kedamaian dan ketertiban selama Pilkada 2024,” ujar Nanang.

    Silaturahmi Akbar ini menjadi ajang memperkuat jejaring alumni Persis sekaligus mendorong kontribusi aktif dalam pembangunan serta menjaga stabilitas sosial-politik di Indonesia.

    Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis), KH Jeje Zaenudin, menegaskan pentingnya peran alumni pesantren dalam berbagi ilmu dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta negara. Jeje mendorong alumni untuk terus menjalin kolaborasi lintas sektor. 
     
    “Saya berharap para alumni pesantren Persis terus mempererat silaturahmi dan memberikan kontribusi positif di berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, politik, maupun lainnya,” kata Jeje dalam acara Silaturahmi Akbar Alumni Pesantren dan Keluarga Besar Persatuan Islam yang digelar di Gedung BRIN, Jakarta, pada Minggu, 24 November 2024.
     
    Ia juga mengapresiasi keberhasilan alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor. Salah satu sosok yang disebut adalah Prof. Atip Latiful Hayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. “Yang terpenting, alumni harus tetap merekatkan kebersamaan, melahirkan ide-ide baru, dan bergerak ke arah yang lebih baik,” tambahnya.
    Ketua panitia acara, Yayat Rahayatulloh, mengingatkan alumni untuk tetap setia mendukung pesantren sebagai tempat mereka menimba ilmu. Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dan keistiqamahan yang menjadi prinsip Persis.
     
    Dalam kesempatan itu, alumni pesantren Persis menyampaikan pernyataan sikap terkait masa tenang Pilkada 2024. Mereka berkomitmen untuk menjaga netralitas acara dan menghindari unsur politik praktis.
     
    “Pernyataan sikap kami meliputi menjaga ketenangan selama masa tenang Pilkada, memastikan acara ini bebas dari muatan politik, serta menolak pemanfaatan acara untuk kepentingan politik,” tegas Yayat.
     
    Acara ini turut dihadiri Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri, Brigjen Pol Nanang Rudi Supriatna, yang mewakili Kapolri. Ia memuji peran aktif Persis dalam pembangunan masyarakat, termasuk sinergi selama pandemi covid-19.
     
    “Kapolri berharap Persis terus bersinergi dengan Polri, terutama dalam menjaga kedamaian dan ketertiban selama Pilkada 2024,” ujar Nanang.
     
    Silaturahmi Akbar ini menjadi ajang memperkuat jejaring alumni Persis sekaligus mendorong kontribusi aktif dalam pembangunan serta menjaga stabilitas sosial-politik di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Salurkan KUR Rp 158,6 Triliun

    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Salurkan KUR Rp 158,6 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024. Tak hanya menyalurkan KUR, perseroan juga terus mendorong graduasi (naik kelas) pelaku UMKM.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM. Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.

    “KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” jelas Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta (13/11/2024).

    Berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, lanjut Supari, plafon KUR Mikro yang saat ini dipatok maksimal Rp 100 juta kerap tak terserap habis oleh debitur. Mayoritas peminjam KUR Mikro menarik pinjaman di kisaran Rp 30 juta hingga Rp 40 juta.

    “Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp 50 juta saja. Kita siapkan KUR untuk pre-graduasi,” terangnya.

    Kriteria pelaku UMKM yang masuk dalam fase pre-graduasi (menuju naik kelas) dapat dilihat melalui kelancaran kredit. Jika pelaku UMKM menarik pinjaman bisa mengakses hingga Rp 70 juta dan berlangsung hingga 4 siklus pinjaman, pelaku usaha itu dipandang layak untuk naik kelas.

    “Kalau KUR plafon di bawah Rp 50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp 70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” ujarnya.

    Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50%. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34%-38%. Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, hingga sektor perumahan.

    “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil. Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.

  • Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Jakarta: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024. Tak hanya menyalurkan KUR, perseroan juga terus mendorong graduasi (naik kelas) pelaku UMKM.
     
    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM. Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.
     
    “KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” kata Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta, 13 November 2024.
     

    Berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, plafon KUR Mikro yang saat ini dipatok maksimal Rp100 juta kerap tak terserap habis oleh debitur. Mayoritas peminjam KUR Mikro menarik pinjaman di kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta. 
    “Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, maka plafonnya sampai Rp50 juta saja. Selebihnya seperti apa? Kita siapkan KUR untuk pre-graduasi,” ucapnya.
     

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari (Foto:Dok.BRI)
     
    Kriteria pelaku UMKM yang masuk dalam fase pre-graduasi (menuju naik kelas) dapat dilihat melalui kelancaran kredit. Jika pelaku UMKM menarik pinjaman bisa mengakses hingga Rp70 juta dan berlangsung hingga empat siklus pinjaman, pelaku usaha itu dipandang layak untuk naik kelas. 
     
    “Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” ujarnya.
     
    Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR meningkatkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32 persen hingga 50 persen. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34 persen hingga 38 persen. Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28 persen lebih banyak ketimbang non debitur KUR.
     

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
     
    Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga sektor perumahan. “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.
     
    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30 persen dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.
     
    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Video: BRIN Ungkap Kelebihan Vaksin Ulat Sutra, Bisa untuk Penyakit PMK

    Video: BRIN Ungkap Kelebihan Vaksin Ulat Sutra, Bisa untuk Penyakit PMK

    Video: BRIN Ungkap Kelebihan Vaksin Ulat Sutra, Bisa untuk Penyakit PMK

  • Video: BRIN Kembangkan Riset Ulat Sutra Jadi Bahan Vaksin

    Video: BRIN Kembangkan Riset Ulat Sutra Jadi Bahan Vaksin

    Video: BRIN Kembangkan Riset Ulat Sutra Jadi Bahan Vaksin

  • BRI Terus Dorong Inklusivitas dan Graduasi Pelaku UMKM

    BRI Terus Dorong Inklusivitas dan Graduasi Pelaku UMKM

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024. Tak hanya menyalurkan KUR, perseroan juga terus mendorong graduasi (naik kelas) pelaku UMKM.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM. Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.

    “KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” jelas Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta (13/11) seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, lanjut Supari, plafon KUR Mikro yang saat ini dipatok maksimal Rp100 juta kerap tak terserap habis oleh debitur. Mayoritas peminjam KUR Mikro menarik pinjaman di kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta.

    “Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp50 juta saja. Selebihnya seperti apa? Kita siapkan KUR untuk pre-graduasi,” terangnya.

    Kriteria pelaku UMKM yang masuk dalam fase pre-graduasi (menuju naik kelas) dapat dilihat melalui kelancaran kredit. Jika pelaku UMKM menarik pinjaman bisa mengakses hingga Rp70 juta dan berlangsung hingga 4 siklus pinjaman, pelaku usaha itu dipandang layak untuk naik kelas.

    “Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” ujarnya.

    Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50%. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34%-38%. Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga sektor perumahan. “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.

    (akd/akd)

  • BRI Terus Dorong Inklusivitas dan Graduasi Pelaku UMKM

    BRI Salurkan KUR Rp 158,6 T ke 3,4 Juta Debitur hingga Akhir Oktober 2024

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024. Tak hanya menyalurkan KUR, perseroan juga terus mendorong graduasi (naik kelas) pelaku UMKM.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM. Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.

    “KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” jelas Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta (13/11) seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, lanjut Supari, plafon KUR Mikro yang saat ini dipatok maksimal Rp100 juta kerap tak terserap habis oleh debitur. Mayoritas peminjam KUR Mikro menarik pinjaman di kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta.

    “Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp50 juta saja. Selebihnya seperti apa? Kita siapkan KUR untuk pre-graduasi,” terangnya.

    Kriteria pelaku UMKM yang masuk dalam fase pre-graduasi (menuju naik kelas) dapat dilihat melalui kelancaran kredit. Jika pelaku UMKM menarik pinjaman bisa mengakses hingga Rp70 juta dan berlangsung hingga 4 siklus pinjaman, pelaku usaha itu dipandang layak untuk naik kelas.

    “Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” ujarnya.

    Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50%. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34%-38%. Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga sektor perumahan. “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.

    (akd/akd)

  • BRI Terus Dorong Inklusivitas dan Graduasi Pelaku UMKM

    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp 158,6 T

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024. Tak hanya menyalurkan KUR, perseroan juga terus mendorong graduasi (naik kelas) pelaku UMKM.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM. Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.

    “KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” jelas Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta (13/11) seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, lanjut Supari, plafon KUR Mikro yang saat ini dipatok maksimal Rp100 juta kerap tak terserap habis oleh debitur. Mayoritas peminjam KUR Mikro menarik pinjaman di kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta.

    “Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp50 juta saja. Selebihnya seperti apa? Kita siapkan KUR untuk pre-graduasi,” terangnya.

    Kriteria pelaku UMKM yang masuk dalam fase pre-graduasi (menuju naik kelas) dapat dilihat melalui kelancaran kredit. Jika pelaku UMKM menarik pinjaman bisa mengakses hingga Rp70 juta dan berlangsung hingga 4 siklus pinjaman, pelaku usaha itu dipandang layak untuk naik kelas. “Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” ujarnya.

    Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50%. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34%-38%. Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga sektor perumahan. “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.

    (akd/ega)

  • Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50%. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34%-38%. Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga sektor perumahan. “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.