Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Untung Buntung Pilkada Tak Langsung

    Untung Buntung Pilkada Tak Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana mengevaluasi sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Dia menganggap sistem yang berlaku saat ini berbiaya tinggi alias boros. Prabowo ingin sistem pilkada bisa lebih efektif dan efisien.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian melontarkan wacana mengembalikan sistem Pilkada langsung ke sistem Pilkada berdasarkan representasi di lembaga legislatif. “Mari kita berfikir. Mari kita bertanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam waktu sehari dua hari?,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam ulang tahun ke 60 Golkar, Kamis (12/12/2024).

    Gagasan Prabowo langsung memperoleh dukungan dari jajaran menterinya maupun partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Kanavian, misalnya, mengemukakan bahwa, evaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak memang dapat memberikan penghematan signifikan bagi anggaran negara.

    “Ya, saya sependapat tentunya, kami melihat bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah yang kami lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden, Senin (16/12/2024).

    Tito bahkan sesumbar bahwa evaluasi pilkada, termasuk wacana pilkada via DPRD tidak menyimpang dan mencederai mencederai demokrasi karena justru memfasilitasi pemilihan melalui perwakilan. Oleh sebab itu, Tito mengaku akan dengan serius membahas mengenai wacana tersebut ke depannya.

    “Mesti, pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tetapi sebelum itu kita akan adakan rapat,” pungkas Tito.

    Bukan Solusi

    Kendati demikian, wacana itu tetap memicu polemik. Ada yang bilang Indonesia kembali mundur karena pilkada melalui DPRD hanya akan menguntungkan elite. Selain itu, sistem Pilkada tidak langsung belum tentu menghapus money politics dalam pelaksanaan pesta demokrasi. “Biaya pilkada mahal itu akibat salah desain atau salah alokasi anggaran,” ujar Peneliti Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial (BINEKSOS) Titi Anggraini.

    Tabel. Anggaran Pilkada

    Tahun
    Jumlah daerah
    Anggaran (Triliiun)

    2015
    269
    7,1

    2017
    101
    7,9

    2018
    171
    9,1

    2020
    270
    15,4

    2024
    514
    37,43

    Titi melanjutkan bahwa sejatinya pemerintah harus memiliki rancangan yang tepat dalam meracik aturan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilkada yang demokratis. Sayangnya, dia melanjutkan sejauh ini pejabat lebih memilih mengkambing hitamkan pilkada dengan sebutan ‘mahal’ karena salah alokasi penganggaran yang mereka rancang.

    “Biaya [Pilkada] Rp37 Triliun itu sudah dievaluasi belum? Apakah dialokasikan dengan benar? Sudah efektif? Mengingat ada penyelenggara pemilu yang suka naik private jet. Lalu, kalau kunjungan dinas ke daerah, mobil dinasnya tidak cukup hanya satu sampai tiga,” tuturnya.

    Selain itu, pemborosan-pemborosan itu juga tampak misalnya dari pelaksanaanRapat Kerja Nasional (Rakernas), konsolidasi, hingga musyawarah besar juga seringkali dilakukan dengan cara-cara yang inefisien. Titi menilai bahwa mahalnya biaya kontestasi politik lebih bergerak di ruang gelap. Padahal, menurutnya laporan dana kampanye selama ini tidak mencerminkan politik yang mahal.

    Kalau mengacu data Komisi Pemilihan Umum atau KPU, PDIP tercatat sebagai partai politik dengan total penerimaan paling tinggi. Angka total penerimaannya adalah Rp183.861.799.000 (Rp183 miliar) dan total pengeluaran tertinggi pada Rp115.046.105.000 (Rp115 miliar). Di sisi lain, Partai Kebangkitan Nasional (PKN) tercatat sebagai partai politik dengan total pengeluaran paling rendah. PKN memiliki total penerimaan senilai Rp453 juta dan total pengeluaran Rp42 juta

    Sementara itu, berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari 103 paslon pilgub di Pilkada serentak 2024 rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar yang berasal dari berbagai sumber. “Mahalnya karena jual-beli suara, mahal politik untuk jual-beli perahu, atau yang mana? Atau mahal karena jagoan atau titipan elite nasional tidak bisa menang pilkada atau seperti apa?” imbuh Titi.

    Sementara itu, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai masih rendahnya keseriusan dan komitmen para elit dan stakeholders partai politik (parpol) dalam menyukseskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkualitas.

    Dia menilai bahwa sejauh ini atau secara umum skema atau format kontestasi politik. Mulai dari pemilu, pileg, pilpres, dan pilkada seharusnya bukan hanya tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi, melainkan juga tidak melembagakan pemerintahan yang efektif dan sinergis.

    Menurutnya, selama ini format pemilu yang berlaku cenderung melembagakan pemerintahan hasil pemilu/pilkada yang tidak terkoreksi. Tidak mengherankan lika politik transaksional dalam pengertian negatif masih kental mewarnai relasi kekuasaan di antara berbagai aktor dan institusi demokrasi hasil pemilu/pilkada.

    “Hampir tidak ada perdebatan serius tentang agenda para calon pemimpin bagi masa depan daerah dan tentang arah dan strategi kebijakan seperti apa yang ditawarkan para kandidat kepala daerah dalam memajukan daerahnya,” pungkas Siti.

    Hemat Anggaran?

    Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman pun menilai bahwa evaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak memang dapat memberikan penghematan signifikan bagi anggaran negara.  “Pada 2024, biaya Pilkada mencapai Rp36,61 triliun, dengan anggaran utama untuk logistik, pengamanan, dan operasional,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

    Menurutnya, dengan mengganti mekanisme pemilihan, seperti melalui DPRD atau penggabungan pemilu nasional dan daerah, maka Negara mampu melakukan penghematan hingga 30% atau setara Rp10—12 triliun per siklus.

    “Hal ini akan mengurangi tekanan fiskal, terutama dalam konteks belanja negara yang mencapai Rp3.621,3 triliun pada 2025,” imbuhnya

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah dapat berhemat melalui reformasi subsidi energi. Dengan anggaran Rp525 triliun, subsidi berbasis target langsung kepada masyarakat miskin dapat mengurangi pemborosan hingga puluhan triliun.

    Bahkan, kata Rizal, Efisiensi juga dapat dilakukan pada belanja pegawai dengan digitalisasi dan optimalisasi sumber daya, yang berpotensi menghemat 5—10%. Pengelolaan dana transfer daerah (DAU/DBH) yang lebih ketat dapat mengurangi inefisiensi sebesar 2—5% dari alokasi.

    Strategi penghematan ini harus disertai pengawasan ketat dan reformasi struktural untuk memastikan dana dialokasikan pada prioritas pembangunan, seperti infrastruktur strategis dan pengentasan kemiskinan.

    Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi fiskal tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi fokus utama APBN 2025.

  • Pakar Ungkap Cara Bersihkan Cairan Kimia Tumpah di Bandung Barat

    Pakar Ungkap Cara Bersihkan Cairan Kimia Tumpah di Bandung Barat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pakar Kimia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut pembersihan cairan kimia caustic soda liquid (NaOH) atau soda api yang tumpah di sepanjang Jalan Purwakarta-Padalarang Bandung Barat tak cukup hanya memakai menggunakan air. Selain air haru pula menggunakan bahan untuk menetralisir pH di lingkungan tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Peneliti Pusat Riset Kimia Maju BRIN Roni Maryana.

    “Dengan air perlu jumlah yang sangat banyak, sehingga diperlukan asam sebagai penetralisir,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/12).

    Sementara Koordinator Grup Kimia Analitik BRIN Andreas menyebut konsentrasi NaOH yang dibawa dalam insiden tersebut berkisar antara 40-50 persen.

    “Bahan kimia ini memiliki potensi bahaya, diantaranya korosi terhadap logam, korosif terhadap kulit,” ujarnya.

    Selain berdampak pada logam dan kulit, kata Roni, tumpahan NaOH ini juga bisa berdampak besar terhadap lingkungan. Ia menjelaskan bahwa kontaminasi pada air atau tanah akan merusak ekosistem, terutama mikroba dan makhluk hidup dikarenakan pH ideal berada di angka 6 hingga 7.

    “Bagi tanaman, kenaikan pH juga akan merusak, yang dalam jangka panjang menyebabkan kematian,” tuturnya.

    Maka dari itu, perlu proses netralisir pH yang tujuannya menetralkan kondisi lingkungan dari sekitar angka 12 menjadi 7 dengan bantuan asam.

    Cara menetralkan

    Roni menjelaskan bahwa NaOH merupakan basa kuat, sehingga perlu asam kuat seperti H2SO4 atau HCL untuk melawannya.

    H2SO4 atau asam sulfat cenderung dipilih karena harganya lebih murah. Namun, asam ini bersifat korosif sehingga harus diencerkan dengan konsentrasi 0,5 atau 1 persen.

    Ia juga menyebut penetralisiran bisa menggunakan asam organik dengan konsentrasi rendah seperti asam asetat atau asam cuka.

    Untuk penetralisiran menggunakan H2SO4, kata Roni, perbandingan mol antara NaOH dan H2SO4 adalah 2:1. Artinya, perlu setengah H2SO4 yang dihitung sebagai perbandingan mol untuk menetralkan NaOH.

    Untuk menetralkan larutan NaOH 40% dengan larutan asam sulfat 1%, kita perlu mengikuti langkah-langkah perhitungan stoikiometri berdasarkan reaksi netralisasi antara asam sulfat (H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH).

    Dari perhitungan pakar, untuk menetralkan 1 liter larutan NaOH dengan konsentrasi 40%, dibutuhkan sekitar 49 liter larutan asam sulfat dengan konsentrasi 1%.

    “Perhitungan ini didasarkan pada perbandingan stoikiometri dan konsentrasi molar dari kedua larutan,” pungkas Roni.

    (lom/sur)

    [Gambas:Video CNN]

  • 20 Tahun Tsunami Aceh dan Ancaman Nyata Megathrust di Indonesia

    20 Tahun Tsunami Aceh dan Ancaman Nyata Megathrust di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hari ini, 26 Desember, genap 20 tahun sejak gelombang tsunami dahsyat meluluhlantakkan Aceh. Ancaman bencana serupa terulang di Indonesia pun masih menghantui sampai sekarang.

    Tsunami Aceh pada 2004 masih menjadi pembahasan, mulai dari ketinggian gelombang air, gempa besar yang menjadi penanda, hingga total kerusakan ribuan jiwa.

    Gelombang tsunami dahsyat itu meratakan sebagian wilayah pesisir Aceh, terjadi hanya dalam waktu 30 menit, dengan ketinggian hingga 30 meter dan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 kilometer per jam. Akibatnya, ratusan ribu orang meninggal dunia dalam bencana tersebut.

    Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wisyanto kemudian mengkaji lebih dalam bencana ini. Ia kemudian menuliskannya dalam jurnal berjudul ‘Tsunami Aceh 2004 Sebagai Dasar Penataan Ruang Kota Meulaboh’ beberapa waktu lalu.

    Dalam jurnal tersebut, ia mengutip laporan Survei Geologi AS (USGS) yang menjelaskan bahwa tsunami Aceh kala itu diawali dengan gempa tektonik pada 26 Desember 2004. Gempa tercatat mengguncang tanah Serambi Mekah pada pukul 07.59 WIB, berpusat di titik 3.316 derajat N, 95,84 derajat E dengan kekuatan M9,1.

    Gempa tersebut memicu gelombang tsunami dahsyat yang menyapu daratan Aceh. Tak hanya dirasakan di Indonesia, gempa itu bahkan terasa hingga Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia.

    Gempa disebabkan pergerakan lempeng Bumi di bawah Pulau Sumatera, termasuk provinsi Aceh. Namun, disebutkan ada tiga zona yang dapat menyebabkan gempa kuat di wilayah itu.

    Dalam jurnal berjudul ‘Melihat Potensi Gempabumi dan Tsunami Aceh’ yang terbit 2017, disebutkan bahwa gempa bisa jadi karena pertemuan lempeng Indo-Australia atau zona subduksi, zona patahan Sumatera, atau Investigator Fractur Zone (IFZ).

    Gempa bumi di Aceh 20 tahun lalu yang memicu tsunami itu memiliki periode berulang, artinya gempa disertai tsunami bisa kembali terjadi di masa depan. Hal itu mengingatkan kembali agar terus memperhatikan sifat periode ulang gempa.

    Ancaman megathrust

    Menurut catatan Peta Sumber Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 yang disusun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta lembaga terkait lainnya, gempa dahsyat yang disusul tsunami di Aceh 20 tahun silam ini tak lepas dari megathrust.

    Megathrust adalah daerah pertemuan antar-lempeng tektonik Bumi yang berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprakirakan dapat ‘pecah’ secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun.

    Di Indonesia, tercatat setidaknya ada 13 zona megathrust yang mengepung Indonesia. Namun, beberapa di antaranya mengalami pecah segmen, sehingga membentuk segmen-segmen baru, seperti Segmen Mentawai yang dibagi menjadi Segmen Mentawai-Siberut dan Segmen Mentawai-Pagai.

    Ada pula segmen Jawa yang dibagi menjadi tiga segmen, yaitu Segmen Selat Sunda-Banten, Segmen Jawa Barat, dan Segmen Jawa Tengah-Jawa Timur.

    BMKG mencatat saat ini ada dua zona megathrust yang masih jadi ancaman karena sudah lama tak melepaskan energi besarnya. Dua zona ini diprediksi dapat ‘meledak’ secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun.

    Dua zona itu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Sibert. Kedua zona ini disebut seismic gap, yakni zona sumber gempa potensial tapi belum terjadi gempa besar dalam masa puluhan hingga ratusan tahun terakhir.

    Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, menuturkan dua zona megathrust ini “tinggal menunggu waktu” untuk pecah. Meski begitu, tidak diketahui pasti kapan zona megathrust ini bakal mengguncang daratan.

    “Rilis gempa di kedua segmen megathrust ini boleh dikata ‘tinggal menunggu waktu’ karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar,” kata Daryono dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

    Megathrust Selat Sunda, yang punya panjang 280 km, lebar 200 km, dan pergeseran (slip rate) 4 cm per tahun, tercatat pernah ‘pecah’ pada 1699 dan 1780 dengan Magnitudo 8,5.

    Sementara, Megathrust Mentawai-Siberut, dengan panjang 200 km dan lebar 200 km, sertaslip rate 4 cm per tahun, pernah gempa pada 1797 dengan M 8,7 dan pada 1833 dengan M8,9.

    Peringatan buat Jakarta di halaman selanjutnya…

    Wilayah Jakarta tak luput dari bahaya ancaman megathrust. Wilayah ini diapit dua segmen megathrust, yakni Selat Sunda dan Jawa Tengah bagian barat.

    Megathrust Selat Sunda menjadi ancaman serius karena zona ini bisa pecah kapan saja.

    Eks Ketua Ikatan Alumni Akademi Meteorologi dan Geofisika (IKAMEGA) Subardjo dalam acara Sarasehan Nasional IKAMEGA pada 2018 silam sempat menyampaikan ancaman tersebut.

    “Berdasarkan segmentasi megathrust pada Peta Gempa Bumi Nasional pada tahun 2017, kita ketahui ada dua megathrust yang dekat dengan Jakarta, yang bisa mempengaruhi kerusakan bangunan atau infrastruktur yang ada di Jakarta,” kata Subardjo saat itu.

    Subardjo mengatakan yang jadi kekhawatiran para ilmuwan adalah zona Megathrust Selat Sunda, karena saat ini merupakan zona seismic gap.

    Menurut dia jika Megathrust Selat Sunda pecah, bukan tidak mungkin Jakarta akan mengalami nasib serupa di Aceh seperti 20 tahun silam.

    “Jika terjadi, Megathrust Selat Sunda itu berpotensi gempa dengan 8,7 SR, setara dengan 9.0 Magnitude Moment atau MW. Itu setara dengan gempa di Aceh (Desember 2004), sehingga akan menimbulkan tsunami,” kata Subardjo.

    “Tapi yang menjadi kekhawatiran bagi kita adalah bukan tsunaminya, tapi getarannya atau goncangannya, mengingat jarak antara Megathrust Selat Sunda dengan Jakarta itu sekitar 200-250 km, di bawah tanah Jakarta itu adalah tanah endapan atau aluvial yang bisa menimbulkan amplifikasi atau pun besaran-besaran amplitudo,” lanjut dia.

    Potensi tsunami 20 meter

    Wilayah yang paling terdampak apabila Megathrust Selat Sunda pecah adalah Banten, karena lokasinya yang sangat berdekatan. Bahkan, jika megathrust pecah dan mengguncang wilayah tersebut, ada kemungkinan besar gelombang tsunami dapat mencapai 20 meter dan menyapu wilayah di ujung barat Pulau Jawa itu.

    Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nuraini Rahma Hanifa mengatakan potensi tersebut muncul setelah ia dan sejumlah peneliti lainnya melakukan pemodelan tsunami dalam sebuah studi yang terbit pada tahun 2020.

    “Tsunami ini, kalau dengan skenario satu selatan Jawa, maka potensi tinggi tsunami di selatan Jawa itu bisa mencapai 5-20 meter,” kata Rahma.

    Rahma menjelaskan dari hasil simulasi yang dia dan peneliti lain lakukan, mereka melihat akumulasi energi yang lebih besar ada di bagian barat Pulau Jawa.

    “Mungkin di daerah Lebak, Banten [tinggi gelombang tsunami] bisa sampai 20 meter,” jelas Rahma.

    “Rata-rata daerah lainnya 15 meter, sama tinggi lah ya. Makanya kita keluarnya rata-rata di selatan Jawa itu potensinya bisa 20 meter dengan waktu tempuh rata-rata 20 menit,” ujarnya menambahkan.

    Fakta-fakta Megathrust, Teror dari Lautan RI (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia)

    Langkah mitigasi di halaman berikutnya…

    Pemerintah tidak berdiam diri menghadapi ancaman megathrust. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya sudah menambah jumlah alat pendeteksi sensor gempa untuk menghadapi potensi gempa dahsyat di zona megathrust.

    Ia mengatakan saat ini jumlah sensor gempa mencapai 530 unit yang tersebar di seluruh negeri. Jumlah itu meningkat dari yang sebelumnya hanya 176 unit pada 2019.

    “Khusus megathrust di seluruh Indonesia, kami sebelum tahun 2019, sensor-sensor gempa hanya berjumlah 176, tapi dalam rangka merapatkan sensor tadi, terutama dalam menghadapi megathrust, kami tambah menjadi 500 sensor. Saat ini angkanya sudah 530-an sensor,” kata Dwikorita beberapa waktu lalu.

    Menurut Dwikorita lonjakan jumlah sensor gempa itu tak lepas dari ‘trauma’ masa lalu ketika gempa dahsyat mengguncang Aceh pada 2004. Gempa yang bersumber di zona Megathrust Andaman-Sumatera itu mengeluarkan kekuatan hingga Magnitudo 9,3 sehingga memicu tsunami.

    “Jadi megathrust itu skenario terburuk, naudzubillah min dzalik semoga tidak terjadi, tapi seperti Banda Aceh. Insya Allah kalau kita siap, tidak terjadi,” lanjutnya.

    Dwikorita juga mengungkap bahwa pihaknya dalam beberapa tahun terakhir fokus mengerahkan alat mitigasi gempa besar di sekitar Banten, wilayah yang paling terancam keberadaan Megathrust Selat Sunda.

    Ia mengatakan sejak 2018 pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, industri, hingga masyarakat setempat.

    Dengan pihak industri, BMKG sudah bekerja sama untuk memasang peringatan dini, termasuk jalur-jalur evakuasi. Menurut dia mitigasi gempa besar megathrust yang berpotensi memunculkan tsunami dahsyat di wilayah itu butuh perhatian serius.

    “Di sana juga banyak hotel, masyarakatnya padat penduduk, jadi total ini kami barangkali di selat sunda melebihi dari yang lain lah,” tuturnya.

    Ia merinci, setidaknya sejak 2019 pihaknya sudah memasang 39 unit seismograf atau alat untuk mengukur pergerakan Bumi. Padahal, sebelumnya hanya ada kurang dari 10 alat seismograf di wilayah tersebut.

    Kemudian, BMKG juga sudah memasang 20 unit akselerograf atau yang dikenal dengan strong motion seismograf, sebuah perlatan yang digunakan untuk merekam guncangan tanah yang sangat kuat sehingga percepatan permukaan tanah terukur.

    Menurut Dwikorita, pemasangan 20 unit akselerograf di Banten itu merupakan yang terbanyak dibanding wilayah lain.

    Selanjutnya, Dwikorita mengklaim bahwa BMKG sudah memasang sebanyak 22 unit automatic water level atau tsunami gate yang berpotensi mendeteksi potensi tsunami yang kemungkinan disebabkan oleh gempa megathrust ataupun aktivitas Gunung Anak Krakatau.

    Bukan hanya itu, BMKG juga sudah menambah sirine evakuasi menjadi 15 unit dari sebelumnya hanya 2 unit di wilayah Banten. BMKG, kata Dwikorita, juga telah memasang 81 Warning Receiver System (WRS) di BPBD, hotel, dan industri.

    Warning Receiver System merupakan salah satu alat diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

    “Dan kami lakukan sekolah lapang gempa ada di 7 lokasi. Ini masih terus, terutama untuk berdayakan pemda dan masyarakat agar mereka mampu mandiri,” jelas dia.

  • Cairan Kimia Tumpah, Pakar Ungkap Bahaya Soda Api ke Orang-Lingkungan

    Cairan Kimia Tumpah, Pakar Ungkap Bahaya Soda Api ke Orang-Lingkungan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Cairan kimia caustic soda liquid (NaOH) atau soda api yang dibawa sebuah mobil tangki di Jalan Purwakarta-Padalarang tumpah, Selasa (24/12). Dari video yang beredar, selain mengenai kendaraan, soda api cair juga berceceran di jalan hingga mengalir ke saluran air.

    Soda api termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun. Dalam jumlah besar tentu bisa menimbulkan bahaya.

    Koordinator Grup Kimia Analitik BRIN Andreas memperkirakan konsentrasi NaOH yang dibawa dalam insiden tersebut berkisar antara 40-50 persen.
    Soda api menurutnya bersifat korosif kulit manusia bahkan pada logam.

    “Bahan kimia ini memiliki potensi bahaya, diantaranya korosi terhadap logam, korosif terhadap kulit,” ujarnya.

    Saat kejadian pengguna kendaraan banyak yang mengaku mata dan kulit perih saat terciprat atau terkena uap soda api yang berceceran di jalan itu.

    Kendaraan yang terciprat cairan itu juga mengelupas catnya.

    Peneliti Pusat Riset Kimia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Roni Maryana mengatakan soda api yang tumpah ke jalan itu berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

    Selain berdampak pada logam dan kulit, kata Roni, tumpahan NaOH ini juga bisa berdampak besar terhadap lingkungan.

    Menurutnya kontaminasi pada air atau tanah akan merusak ekosistem, terutama mikroba dan makhluk hidup dikarenakan pH ideal berada di angka 6 hingga 7.

    “Bagi tanaman, kenaikan pH juga akan merusak, yang dalam jangka panjang menyebabkan kematian,” tuturnya.

    Maka dari itu, perlu proses netralisir pH yang tujuannya menetralkan kondisi lingkungan dari sekitar angka 12 menjadi 7 dengan bantuan asam.

    Polisi saat ini tengah menyelidik dugaan kelalaian dalam insiden ini.

    Sementara Wakil Kepala Komisi V DPR Syaiful Huda menduga ada pelanggaran di balik tumpahnya cairan kimia itu.

    Bukan cuma sopir, perusahaan yang menaunginya juga dinilai perlu dijatuhi sanksi jika memang ada pelanggaran.

    (lom/sur)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bahan Bakar Ramah Lingkungan dengan Inovasi GSF

    Bahan Bakar Ramah Lingkungan dengan Inovasi GSF

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Teknologi Alam Semesta dan PT Seagas Karya Indonesia (SKI) merupakan perusahaan yang sejak awal secara aktif berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan kemajuan industri serta komersial Green Synthesis Fuel (GSF).

    Pengembangan GSF mendapat dukungan besar dari BRIN, yang telah memberikan rekomendasi pemanfaatan GSF. BRIN juga menyediakan akses ke Fasilitas Laboratorium dengan High Precision, pengkajian GSF serta rekomendasi potensi pemanfaatan GSF untuk jenis industri tertentu.

    Hal itu membuat data dan informasi pengujian laboratoris GSF telah lengkap, komprehensif dan reliable, setara dengan metode observasi dan validasi teknis bahan bakar lainnya.

    Sebelumnya, pengujian bahan bakar buatan, GSF, telah dilakukan pada unit mesin pembangkit diesel skala besar, yang dalam proporsi tertentu dicampur dengan Regas LNG.

    Pencampuran GSF dengan Regas LNG telah terbukti mampu dengan baik memproduksi energi listrik pada unit mesin diesel skala besar.

    Bahan bakarGSF sebagai aditif dicampur dengan RegasLNG, berpotensi menghemat biaya bahan bakar pembangkit yang significant melalui pengurangan konsumsiLNG, sekaligus mengurangi exhaust emisi karbon dari cerobong pembangkit listrik.

    Foto: Arsip SEAGAS

    CEO PT Teknologi Alam Semesta Eden Napitupulu mengatakan, Green Synthesis Fuel (GSF) merupakan jenis bahan bakar buatan, dipabrikasi oleh unit mesin GSF Plant yang dibangun menggunakan teknologi plasmalysis process, yang membutuhkan air laut sebagai feedstock.

    “Unit GSF Plant di desain bersifat modular dengan kapasitas produksi bahan bakar yang dapat memasok pembangkit listrik berkapasitas 5,000 KW,” ujarnya dikutip Rabu (25/12).

    Menurutnya, pengembangan GSF bermanfaat bukan hanya bagi industri, tapi juga sebagai alternatif bahan bakar bagi pulau-pulau terpencil di Indonesia.

    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa GSF akan sangat berpotensi untuk diikut sertakan sebagai Option pada Program Transisi Energi nasional.

    (inh/inh)

  • Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor meminta pemerintah mengajak dialog masyarakat Papua secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik dalam rencana pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua.

    “Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas,” kata dia, secara tertulis, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan ini, kata Paul, sekaligus meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang dan mengatur kebijakan PSN di Papua yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Paul seusai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema ‘’Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024” di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, belum lama ini.

    Pada agenda itu dilakukan juga pemaparan materi hasil riset BRIN terkait Papua dan penjabaran tentang Papua Roadmap.

    “Berkaitan dengan PSN di Papua, di zaman Presiden SBY ada yang namanya MIRE, Zaman Jokowi bernama MIFEE dan di zaman Prabowo ini namanya PSN. Menurut kami, namanya beda, tetapi isinya sama. Rakyat menderita-menderita juga. Belakangan kemudian muncul PSN di Banten. Sebagai wakil dari daerah, kami melihat keputusan PSN ini tidak strategis. Jadi kita menolak PSN dan meminta ditinjau kembali,” kata Paul Finsen.

    Paul meminta Presiden yang baru sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru.

    Artinya program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. 

    “Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

    Seperti diketahui pada tahun depan, Presiden Prabowo Subianto meminta 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung. 

    Untuk Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, PSN bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

    Antara lain, sektor pelabuhan yakni pengembangan Pelabuhan Sorong, sektor bandara dengan pembangunan Bandara Nabire Baru dan pembangunan Bandara Siboru Fak Fak.

    Untuk sektor kawasan dibangun Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, serta Kawasan Industri Pupuk Fak Fak.

    Di sektor Energi, melalui Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat; Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Sektor perkebunan yaitu pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Juga ada Program PSN Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    PSN di Wilayah Papua

    Proyek Strategis Nasional (PSN) tak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pasalnya Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua juga telah menjadi sasaran pengembangan proyek yang berstatus PSN.

    Hal itu setidaknya telah tertera di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Merujuk beleid tersebut, PSN di Papua bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan. Berikut daftar selengkapnya:

    Sektor Pelabuhan

    Pengembangan Pelabuhan Sorong di Papua Barat.

    Sektor Bandara

    Pembangunan Bandara Nabire Baru di Papua;

    Pembangunan Bandara Siboru Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Kawasan

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, Papua Barat;

    Kawasan Industri Pupuk Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Energi

    Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat;

    Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat.

    Sektor Perkebunan

    Pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Program PSN

    Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

    Dikutip dari laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan KEK yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

    Hal itu diutarakan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024 lalu seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menurut Airlangga, hingga kuartal ketiga 2024, KEK telah menarik investasi senilai Rp242,5 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 151.260 orang dengan 394 perusahaan.

    “Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan, dan juga diproses agar investasi bisa masuk terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri,” ujar Airlangga.

    Selain KEK, rapat juga membahas perkembangan PSN. Airlangga menjelaskan bahwa sebanyak 18 proyek direncanakan selesai pada tahun 2024, sementara 30 proyek lainnya ditargetkan rampung pada 2025.

    “Tentunya, program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail,” ungkap Airlangga.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mengawal 228 PSN dan 24 KEK. 

    Ia juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program-program prioritas.

    “Tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi,” ucap AHY.

    “Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua kemenko ini, bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, dan kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari,” lanjutnya.

    Rapat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menarik lebih banyak investasi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

    KEK dan PSN juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (oln/kmps/bpkp/*)

  • Peneliti BRIN: Partai Politik Tak Serius Sukseskan Pilkada dan Pemilu

    Peneliti BRIN: Partai Politik Tak Serius Sukseskan Pilkada dan Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai masih rendahnya keseriusan dan komitmen para elit dan stakeholders partai politik alias parpol dalam menyukseskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkualitas.

    Hal ini disampaikannya dalam Webinar ‘Pilkada Langsung atau via DPRD? Tantangan, Dampak, dan Prospeknya terhadap Demokrasi, dan Debirokratisasi’ melalui platform Zoom, Minggu (22/12/2024).

    “Pokoke [pokoknya] menang dengan perilaku menghalalkan semua cara, dan politik transaksional [vote buying] membuat pilkada tidak lagi dilandasi kualitas dan penegakan hukum yang baik, menafikan etika politik sehingga membuat pilkada penuh distorsi, menyimpang dan melanggar peraturan,” katanya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa sejauh ini atau secara umum skema atau format kontestasi politik. Mulai dari pemilu, pileg, pilpres, dan pilkada seharusnya bukan hanya tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi, melainkan juga tidak melembagakan pemerintahan yang efektif dan sinergis.

    Menurutnya, selama ini format pemilu yang berlaku cenderung melembagakan pemerintahan hasil pemilu/pilkada yang tidak terkoreksi. Tidak mengherankan lika-liku politik transaksional dalam pengertian negatif masih kental mewarnai relasi kekuasaan di antara berbagai aktor dan institusi demokrasi hasil pemilu/pilkada.

    “Format Pilkada tidak menjanjikan tampilnya kepala daerah yang capable sekaligus akuntabel. Hampir tidak ada perdebatan serius tentang agenda para calon pemimpin bagi masa depan daerah dan tentang arah dan strategi kebijakan seperti apa yang ditawarkan para kandidat kepala daerah dalam memajukan daerahnya,” ujar Siti.

  • Padi Tahan Garam Ditanam di Pesisir Semarang, Lahan Tidur Jadi Produktif

    Padi Tahan Garam Ditanam di Pesisir Semarang, Lahan Tidur Jadi Produktif

    Jakarta –

    PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina ikut mendukung ketahanan pemerintah lewat budidaya padi Biosalin di pesisir utara Semarang, tepatnya di Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, PGN menjalin kerja sama dengan BRIN dan Pemkot Semarang.

    Program ini juga merupakan bagian dari Riset Smart Farming Biosalin 1 dan 2 Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2024 di Kelompok Tani Sumber Rejeki Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu.

    Padi Bioselin merupakan varietas benih padi yang tahan akan kadar garam tinggi. Padi tersebut ditanam di lahan pesisir seluas 20 hektar yang bisa dikembangkan menjadi 100 hektar. Sementara itu, seluas 20 hektar lahan diantaranya merupakan lahan tidur. BRIN juga menggandeng TNI Polri untuk mempercepat penyiapan lahan.

    Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang esensial dalam rangka ketahanan pangan. BRIN mengapresiasi langkah pemanfaatan lahan pesisir untuk budidaya Padi Biosalin bersama PGN dan Pemkot Semarang. “Program biosalin ini merupakan bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan dan ada 400 hektare tanah sejenis yang bisa ditanami dengan varietas biosalin. Program ini juga mendukung program emas 2045,” ujar Hevearita Gunaryanti Rahayu, Walikota Semarang.

    Lingkup bantuan CSR PGN berupa pengembangan produksi padi Biosalin dilaksanakan dari Desember 2024 – April 2025 yang terdiri dari bantuan benih dan pupuk dan dilanjutkan pendampingan pasca panen dan pengolahan prosesing benih sampai Desember 2025

    Kondisi lahan pesisir utara Jawa ini sangat abrasif dan kurang subur, seiring dengan air laut yang semakin mengikis tanah pesisir pantai dan mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Biosalin menjadi tanaman yang cocok untuk menghidupkan kembali lahan pesisir tersebut. Upaya ini juga ditujukan untuk menghijaukan kembali lahan pesisir utara Semarang.

    “BRIN bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk mendukung program pemerintah melalui riset dan pengembangan keilmuan. Kami harapkan hasil riset kami bisa diaplikasikan dan bermanfaat untuk masyarakat seperti yang kami lakukan bersama Pemkot Semarang dan PGN hari ini. Budidaya Padi Biosalin diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan Kota Semarang,” imbuh Kepala Pusat Riset SPBPDH BRIN, Nugroho Adi Sasongko.

    “Langkah PGN dalam budidaya Biosalin merupakan bagian dari komitmen PGN untuk memberikan manfaat sosial& lingkungan bagi masyarakat sekitar. Melalui pemanfaatan lahan tidur ini, juga bagian dari dukungan PGN untuk menjaga ketahanan pangan, selaras dengan program ketahanan pangan Presiden RI,” ujar Direktur infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta yang turut hadir dalam kegiatan penanaman Biosalin di Semarang.

    Harry melanjutkan, budidaya Biosalin sekaligus menjadi salah satu solusi untuk menangani lahan yang terdampak salinitas di Kota Semarang, khususnya Kecamatan Tuga. Sebagai informasi, salinitas adalah tingkat keasinan dalam air. Pada tahun 2021, kegagalan panen seluar 50 hektar pernah terjadi di Kecamatan Tugu akibat masuknya air laut di lahan persawahan. Pasca kejadian itu, lahan sawah yang terdampak menjadi terbengkalai dan tidak dapat ditanami.

    Budidaya pada Biosalin ini diharapkan berhasil tumbuh dan bisa panen dengan kualitas yang baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, budidaya Biosalin ini diharapkan dapat menjadi lapangan kerja bagi para buruh tani.

    PGN terus berkomitmen agar kegiatan CSR PGN dapat memberikan dampak yang positif bagia masyarakat. Tidak hanya menyediakan gas bumi sebagai solusi energi ramah lingkungan, tetapi keberadaan PGN juga dapat membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif.

    (fdl/fdl)

  • PGN Berkomitmen Dukung Ketahanan Pangan dan Energi, Ini Buktinya!

    PGN Berkomitmen Dukung Ketahanan Pangan dan Energi, Ini Buktinya!

    Semarang, CNBC Indonesia – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Salah satunya adalah melalui budidaya padi Biosalin di pesisir utara Semarang, yakni Kelompok Tani Sumber Rejeki Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu.

    Tidak sendiri, PGN bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk mewujudkan dukungan swasembada pangan di wilayah PGN beroperasi.

    Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Harry Budi Sidharta menjelaskan, dengan dukungan bantuan berupa benih, pupuk, dan pendampingan selama setahun ke depan dari PGN, diharapkan bisa menghasilkan padi di lahan tersebut. Sehingga, mengundang kesejahteraan para petani di Semarang.

    “Daerah Semarang ini menjadi sangat vital bagi PGN, karena di Semarang ini kita menjaga 34 industri pelanggan gas kita dari daerah Semarang menjaga sekitar mungkin 15 ribu pelanggan rumah tangga atau jalan rumah tangga dengan volume gasnya lumayan besar,” ujar dia yang turut hadir dalam kegiatan penanaman Biosalin di Semarang (21/12/2024).

    Dia melanjutkan, PGN juga berupaya mengedepankan program-program berbasis inovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar operasi perusahaan.

    “Mudah-mudahan ini bisa berhasil dengan baik dan dapat berlanjut terus jadi program yang sustain di PGN untuk kota Semarang khususnya,” jelasnya.

    Asal tahu saja,bantuan CSR PGN di antaranya adalah pengembangan produksi padi Biosalin yang dilaksanakan mulai dari Desember 2024 – April 2025. Hal ini terdiri dari bantuan benih dan pupuk dan dilanjutkan pendampingan pasca panen dan pengolahan prosesing benih yang berlangsung sampai Desember 2025.

    Pasalnya, kondisi lahan pesisir utara Jawa saat ini sangat abrasif dan kurang subur seiring dengan air laut yang semakin mengikis tanah pesisir pantai dan mengandung kadar garam yang sangat tinggi.

    Untuk itu, Biosalin menjadi tanaman yang cocok untuk menghidupkan kembali lahan pesisir tersebut. Upaya ini juga ditujukan untuk menghijaukan kembali lahan pesisir utara Semarang.

    (dpu/dpu)

  • Peneliti BRIN Soroti Tugas dan Fungsi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional – Halaman all

    Peneliti BRIN Soroti Tugas dan Fungsi Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Muhammad Haripin, peneliti Pusat Riset Politik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyoroti pemerintah yang dinilai tidak mampu menjelaskan urgensi pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

    Hal ini disampaikan Haripin dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan, baru-baru ini.

    Menurut Haripin, ketidakjelasan mengenai tugas dan fungsi DPN menjadi sorotan utama.

    “Pemerintah terlihat kebingungan dengan fungsi dan maksud keberadaan DPN. Pemerintah tidak tahu tugas strategisnya untuk pertahanan negara itu apa,” ujarnya.

    Pernyataan ini merujuk pada informasi yang disampaikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan yang menyatakan bahwa DPN berbeda dengan Dewan Keamanan Nasional (Wantannas).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan sebelumnya, menjelaskan bahwa DPN lebih berfokus pada pertahanan negara dengan melibatkan TNI, sementara Wantannas lebih berkaitan dengan urusan keamanan negara yang fokus pada kepolisian.

    Namun, Haripin menilai bahwa pernyataan tersebut justru menambah kebingungan publik.

    “Komunikasi publik dalam menjelaskan urgensi dan kehadiran DPN berpotensi menimbulkan kebingungan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, DPN merupakan produk yang tidak jelas dan ini menjadi masalah dalam perumusan kebijakan karena memperlihatkan Pemerintah tidak satu suara dalam hal ini.

    “Kemudian susunan dari DPN itu sendiri menjadi masalah lain. Ada tiga kedeputian, yakni Kedeputian Geostrategi, Geopolitik, Geoekonomi. Secara konsep ini tidak jelas jika melihat pembagian tiga kedeputian tersebut,” katanya.

    Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan ulang urgensi dan relevansi DPN ke depan karena berisiko adanya tumpang tindih antara DPN, Wantannas ataupun lembaga lain yang memiliki irisan isu. sumber daya anggaran untuk pembiayaan DPN (menambah alokasi anggaran dalam APBN).

    Penjelasan Istana

    Belum lama ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan fungsi DPN memberikan pertimbangan dan masukan strategi kebijakan untuk pertahanan nasional.

    “Dewan Pertahanan Nasional itu di perpresnya, tugas fungsinya memberikan pertimbangan dan masukan strategi kebijakan untuk pertahanan nasional, ketuanya langsung Presiden. Anggota-anggota tetapnya ada menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri sekretaris negara, nanti juga akan ada anggota tidak tetap dari kementerian lain tergantung situasinya,” kata Hasan kepada wartawan ketika itu.

    Hasan mengatakan perbedaan lain adalah strukturisasi. Pertahanan lebih ke aspek TNI, sementara ketahanan berisi unsur Polri.

    “Kalau ketahanan kan lebih kepada ketahanan, ada keamanan juga. Kalau ini benar-benar sektornya sektor pertahanan. Jadi lebih kepada, ini kan ada tiga deputi ya. Nanti ada deputi geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Jadi kalau ini di Dewan Ketahanan Nasional mungkin masih ada unsur Polri. Kalau di Dewan Pertahanan Nasional ini memang karena pertahanan, memang lebih menekankan pada aspek TNI,” ujarnya.

    “Termasuk juga merumuskan keadaan ancaman, bagaimana misalnya men-deploy kekuatan keamanan dan segala macam, itu pertimbangannya ada di Dewan Pertahanan Nasional,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, DPN ini diketuai langsung oleh Prabowo. Prabowo lalu melantik Ketua Harian DPN, yang diisi oleh Menhan Sjafrie Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sementara Sekretaris diisi oleh Wamenhan Donny Ermawan.