Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Fakta Planet Sejajar Muncul di Langit, Ini Kata Peneliti BRIN

    Fakta Planet Sejajar Muncul di Langit, Ini Kata Peneliti BRIN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah planet bisa terlihat dalam satu malam yang sama pada bulan Januari. Planet tersebut mulai dari Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus.

    Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Gerhana Puananadra Putri menjelaskan parade planet itu akan melihat beberapa planet berjajar dalam waktu bersamaan. Biasanya planet tersebut tidak bisa diamati dalam malam yang sama.

    Namun tidak semua planet bisa terlihat dengan mudah dari Bumi. Dia menjelaskan Uranus cukup redup untuk bisa melihatnya secara langsung.

    “Jadi ada planet Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Tapi dari kelima planet itu memang hanya empat yang bisa diamati denan mata telanjang, karena Uranus cukup redup cukup sulit dibedakan dengan bintang yang lain gitu,” jelasnya, dikutip dari kanal Youtube BRIN, Selasa (21/1/2025).

    Sementara itu Cnet melaporkan fenomena ini sebenarnya juga termasuk Neptunus. Namun sama seperti Uranus, planet tersebut tidak bisa terlihat langsung dan butuh bantuan teleskop.

    Fenomena pada 21 Januari pagi itu, menyisakan Mars yang baru terbenam sebelum Matahari terbit.

    Berdasarkan laporan yang sama, fenomena tersebut akan terjadi hingga akhir Januari atau Februari. Berikutnya Merkurius akan bergabung dengan parade planet tersebut.

    Namun sulit melihat tujuh planet bersamaan di langit. Sebab Saturnus, Merkurius dan Neptunus berada sangat dekat dengan Matahari terbenam.

    Pada bulan Maret, Merkurius, Saturnus dan Neptunus berada terlalu dekat dengan Matahari. Begitu juga Venus yang tidak jauh di belakangnya.

    Jadi Jupiter, Mars dan Uranus tetap ada di langit malam, hingga parade planet berikutnya.

    (fab/fab)

  • Pengamat Nilai Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran karena Lawan Politik Dirangkul Nasional 20 Januari 2025

    Pengamat Nilai Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran karena Lawan Politik Dirangkul Nasional 20 Januari 2025

    Pengamat Nilai Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran karena Lawan Politik Dirangkul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keberhasilan Pemerintahan
    Prabowo Subianto
    dan
    Gibran Rakabuming Raka
    merangkul hampir semua partai politik memengaruhi
    kepuasan masyarakat
    terhadap kinerja mereka.
    Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, menilai, kubu Prabowo-Gibran tidak sekadar memenangkan Pilpres 2024 secara meyakinkan.
    Setelah kontestasi selesai, mereka langsung berupaya merangkul lawan politiknya agar bergabung dengan barisan pemerintahan.
    “Tidak saja kemenangan yang cukup baik,
    convincing
    begitu ya, tapi juga tidak lama setelah itu, kekuatan-kekuatan politik signifikan ini bergabung pada kekuasaan,” ujar Firman, dalam program Obrolan News Room di Kompas.com, Senin (20/1/2025).
    Kondisi tersebut, kata Firman, berpotensi membuat masyarakat yang tidak mendukung Prabowo akhirnya memberikan pandangan positifnya.
    Sebab, pihak yang didukungnya telah terlibat dalam kerja-kerja pemerintahan Prabowo.
    “Yang tentu saja mungkin akan membawa juga persepsi yang adem, positif terhadap mereka yang mungkin berseberangan. Tapi, demi melihat partai yang dia dukung juga, atau kandidat yang dia dukung juga bersahabat, mungkin akhirnya mengarah pada satu upaya untuk memahami situasi dengan lebih kalem,” sambung dia.
    Diberitakan sebelumnya, hasil
    survei Litbang Kompas
    mencatat 80,9 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Hanya 19,1 persen yang tidak puas. Bahkan, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 89,4 persen.
    Sementara yang tak yakin sebanyak 10,6 persen. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu.
    Dalam survei tersebut, ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran.
    Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukkan baik. Kemudian, 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukkan merakyat.
    Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.
    Survei Litbang Kompas
    ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
    Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BRIN Teliti Dampak Proyek PLTS Terapung di Danau Singkarak

    BRIN Teliti Dampak Proyek PLTS Terapung di Danau Singkarak

    Jakarta –

    Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Danau Singkarak akan dibangun dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    “BRIN dilibatkan untuk menciptakan PLTS yang ramah lingkungan guna melestarikan lingkungan, antara lain ikan bilih, bukan untuk menilai pencemaran Danau Singkarak,” kata Peneliti Madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ivana Yuniarti, di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Sebagai langkah awal, paparnya, BRIN memonitor berbagai parameter kualitas air seperti penetrasi cahaya, profil distribusi vertikal suhu, profil distribusi vertikal oksigen terlarut, dan parameter lainnya seperti kadar oksigen yang digunakan untuk perombakan bahan organik (Biological Oxygen Demand).

    Selain itu monitoring juga dilakukan untuk memonitor tingkat kelimpahan absolut, komposisi populasi, dan pergerakan lokal ikan bilih. BRIN juga akan memonitor perubahan pada mikrobentik organisme yang hidup di dasar danau, serta resiko terjadinya pencemaran dari bioufoulant dan melakukan mitigasi jika memang terdapat resiko tersebut seperti dengan menyarankan penggunaan biofoulant ramah lingkungan.

    “Luas area yang digunakan 0,45%. Namun, pengamatan akan tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko yang signifikan pada ekosistem danau,” katanya.

    Bahkan untuk nelayan yang terdampak, paparnya, peneliti juga menyarankan agar tidak mengganti mata pencaharian mereka. “Harus dibuka dialog agar solusi yang diambil menguntungkan semua pihak,” katanya

    Selain itu, lanjutnya, upaya mitigasi telah dilakukan dengan merancang PLTS menjadi taman buatan alami yang dapat menjadi habitat ikan bilis, tempat bertelur, memijah, dan mencari makan.

    “Kami juga akan memastikan area di antara panel dikembangkan menjadi wilayah habitat ikan bilih dengan menggunakan tanaman lokal, sambil memonitor suhu, penetrasi cahaya, plankton dan kadar oksigen yang penting bagi kelangsungan hidup ikan bilih. Jika ditemukan penurunan kadar oksigen akibat pengurangan penetrasi cahaya, tanaman tersebut akan menjadi upaya untuk meningkatkan kadar oksigen, dan jika dibuktikan jika masih ada kekurangan, kami mengusulkan microbubble sebagai salah satu solusi,” paparnya.

    Sebagai peneliti, paparnya, BRIN ingin menjelaskan bahwa seluruh penelitian tersebut berbasis data yang akurat dan independen, tanpa arahan dari pihak lain, termasuk pengelola PLTS.

    Tujuan utama kolaborasi BRIN dalam proyek ini bukan untuk menilai apakah Danau Singkarak sudah tercemar, tetapi untuk menciptakan PLTS yang ramah lingkungan dan mendukung kelestarian ikan bilih, spesies khas danau tersebut.

    Tim peneliti juga berkomitmen melakukan co-monitoring secara berkelanjutan dengan berbagai pihak untuk memastikan PLTS ini mendukung kelestarian lingkungan Danau Singkarak.

    “Selanjutnya, penelitian kami akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Minang untuk memudahkan masyarakat lokal memahami hasilnya,” katanya.

    Sesuai rencana, pembangunan PLTS terapung akan dibangun di atas Danau Singkarak yang sekaligus menjadi solusi menuju energi bersih dan hijau yang digagas pemerintah. Bahkan, lebih dari itu, proyek energi tersebut dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan.

    Diketahui, Danau Singkarak merupakan sebuah danau yang membentang di dua kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini memiliki luas permukaan sekitar 108 km² dan merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara.

    (rrd/rrd)

  • Balai Benih Ikan Depok budidaya gunakan teknologi `internet of things`

    Balai Benih Ikan Depok budidaya gunakan teknologi `internet of things`

    Gerbang Selamat Datang Depok (ANTARA/ Foto: Feru Lantara)

    Balai Benih Ikan Depok budidaya gunakan teknologi `internet of things`
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 18 Januari 2025 – 18:37 WIB

    Elshinta.com – Balai Benih Ikan (BBI) Kota Depok, Jawa Barat, menerapkan teknologi modern seperti Internet of Things (IoT) untuk memantau dan mengelola kondisi budidaya ikan secara real-time.

    “Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas budidaya ikan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Widyati Riyandani di Depok, Sabtu.

    Ia mengatakan penggunaan teknologi IoT penting untuk mendukung budidaya yang lebih modern.

    Selain itu pihaknya juga mengembangkan inovasi pakan mandiri berbahan dasar biskuit reject sebagai alternatif ekonomis dan ramah lingkungan.

    Menurut dia, inovasi pakan ini tidak hanya membantu menekan biaya, tetapi juga memberikan solusi terhadap pengelolaan limbah makanan.

    Dalam program ini, Pemkot Depok juga melengkapi BBI dengan berbagai fasilitas yang baru.

    Beberapa di antaranya adalah pembangunan guest house dengan kapasitas 24 orang, aula pelatihan yang dapat menampung hingga 50 orang, serta penambahan kolam dan induk ikan untuk budidaya.

    “Kami tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menyiapkan fasilitas yang mendukung pelatihan dan edukasi. Guest house dan aula kami siapkan untuk para peserta pelatihan maupun peneliti yang ingin mempelajari pengelolaan perikanan di sini,” jelas Widyati.

    Selain itu, BBI juga akan dilengkapi dengan genset pendukung IoT dan fasilitas mini raiser untuk pengelolaan ikan.

    Program ini, Imbuhnya, juga dirancang untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.

    “Kami berharap dengan peningkatan produksi benih, induk, dan ikan konsumsi, Balai Benih Ikan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Ini menjadi langkah penting bagi Depok dalam mengoptimalkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,” ungkap Widyati.

    Program pengembangan BBI ini tidak hanya menjadi simbol modernisasi sektor perikanan di Depok, tetapi juga bagian dari langkah besar menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    Widyati optimistis bahwa program ini akan memberikan manfaat yang luas, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

    “Ini adalah upaya bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kami ingin sektor perikanan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan menjadi contoh keberhasilan pengelolaan sumber daya berbasis teknologi di tingkat nasional,” tutup Widyati.

    Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, melalui kolaborasi strategis dengan Badan Riset Nasional (BRIN), meluncurkan program “Integrasi Bisnis Perikanan Berbasis Komoditas Lokal” pada tahun 2024.

    Hal itu diwujudkan dengan pengoptimalan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bojongsari yang kini semakin modern setelah renovasinya rampung Desember 2024.

    Program kolaborasi ini bertujuan meningkatkan produksi ikan konsumsi lokal, khususnya Ikan Baung dan Ikan Lele Meladerma, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Beda Jenis Varian HMPV Subtipe A dan B, Begini Cara Penularannya

    Beda Jenis Varian HMPV Subtipe A dan B, Begini Cara Penularannya

    Jakarta –

    Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr dr Telly Purnamasari Agus, MEpid menuturkan saat ini ada dua jenis varian Human Metapneumovirus (hMPV) yang beredar di dunia, yaitu subtipe A dan B. Kedua varian tersebut memiliki subgrupnya lagi masing-masing dan memiliki karakteristik yang berbeda.

    dr Telly menjelaskan ada sedikit perbedaan dampak medis yang mungkin muncul dari infeksi subtipe A dan B. Ia mengatakan subtipe A cenderung memberikan dampak klinis yang lebih parah bila dibandingkan dengan subtipe B.

    Hal ini membuat hMPV subtipe A juga seringkali dikaitkan dengan keberadaan wabah.

    “Subtipe A berbeda dengan B. Subtipe yang A itu lebih dampaknya pada gejala klinis itu lebih menunjukkan gangguan pernapasan yang lebih berat dan sering dikaitkan wabah, berbeda dengan subtipe B,” kata dr Telly ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

    Lalu bagaimana dengan subtipe B? Meski infeksinya cenderung lebih ringan, menurut dr Telly varian ini biasanya memiliki prevalensi yang lebih tinggi. Ini khususnya terjadi pada musim-musim tertentu seperti musim dingin atau gugur.

    dr Telly menjelaskan hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa varian yang ada atau paling banyak beredar di Indonesia. Ia menekankan butuh lebih banyak penelitian genetik lagi terkait hMPV untuk bisa mengetahui varian yang ada di Indonesia.

    Ketika penelitian dilakukan dan varian diketahui, hal ini penting untuk penetapan berbagai tindakan tatalaksana penanganan pasien, faktor risiko, intervensi, hingga pengembangan alat diagnosis cepat dan vaksin.

    “Belum ada laporan sepanjang yang saya tahu (terkait subtipe hMPV yang ada di Indonesia),” kata dr Telly.

    Secara umum, infeksi hMPV memiliki gejala infeksi yang sama dengan masalah kesehatan akibat virus lainnya. Adapun gejalanya meliputi, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, mengi, hingga sesak napas.

    Pencegahan infeksi hMPV juga serupa dengan infeksi virus lainnya, misalnya seperti meningkatkan daya tahan tubuh, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, hingga menjaga pola istirahat dan makan yang baik.

    Selama daya tahan tubuh baik, maka sebenarnya infeksi hMPV bisa ditangani dengan mudah oleh masyarakat.

    “Jangan sampai karena COVID selesai, cuci tangannya juga selesai. Pakai masker karena saya nggak tahu di hadapan saya sehat atau tidak, terutama di kerumunan atau keramaian. Terpenting juga adalah mengatur pola istirahat yang cukup, makanan yang sesuai, boleh diet tapi jangan terlalu ketat sampai menurunkan daya tahan tubuh,” tandasnya.

    (avk/naf)

  • BRIN Bicara Jenis Varian HMPV yang Beredar di RI, Bisa Picu Gejala Berat?

    BRIN Bicara Jenis Varian HMPV yang Beredar di RI, Bisa Picu Gejala Berat?

    Jakarta –

    Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) menyebut ada dua tipe Human Metapneumovirus (hMPV) yang beredar di dunia, yaitu subtipe A dan B. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa varian atau subtipe hMPV yang ada di Indonesia.

    Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis BRIN Dr dr Telly Purnamasari Agus, MEpid, mengatakan Indonesia memerlukan penelitian genetik hMPV untuk mengetahui secara pasti subtipe apa yang beredar di Indonesia. Ini juga penting untuk menentukan langkah pencegahan dan tatalaksana penanganan pasien hMPV yang ada di Indonesia.

    “Belum ada laporan sepanjang yang saya tahu (terkait subtipe hMPV yang ada di Indonesia),” kata dr Telly ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

    Selain itu, dr Telly menuturkan subtipe A dan B memiliki sub-grup yang berbeda masing-masing. Karakteristik dari keduanya juga berbeda. Salah satu perbedaan yang paling terlihat muncul dari dampak kesehatan yang ditimbulkan dari kedua subtipe hMPV tersebut.

    dr Telly berkata hMPV untuk subtipe A memiliki gejala klinis yang cenderung lebih parah. Varian ini juga yang biasanya lebih sering dikaitkan dengan keberadaan wabah.

    “Subtipe A berbeda dengan B. Subtipe yang A itu lebih dampaknya pada gejala klinis itu lebih menunjukkan gangguan pernapasan yang lebih berat dan sering dikaitkan wabah, berbeda dengan subtipe B,” ujarnya.

    Sedangkan untuk subtipe B menurut dr Telly, varian ini biasanya memiliki kecenderungan prevalensi yang lebih tinggi. Namun, kemunculan varian ini biasanya pada musim-musim tertentu seperti musim dingin atau musim gugur.

    Secara umum, infeksi hMPV memiliki gejala infeksi yang sama dengan masalah kesehatan akibat infeksi virus lainnya. Biasanya meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, mengi, hingga terkadang disertai dengan sesak napas.

    Tingkat keparahan infeksi yang ditimbulkan dari hMPV juga bisa beragam. Hal ini akan sangat tergantung dengan bagaimana sistem kekebalan tubuh seseorang, hingga kecepatan penanganan medis setelah infeksi terjadi.

    “Kembali lagi dari daya tahan tubuh kita, bagaimana imun kita untuk menangkal virus yang masuk. Jadi pada kondisi awal, baru saluran pernapasan atas, itu masih bisa diberikan obat sesuai gejala,” ujar dr Telly.

    “Tapi apabila telat penanganannya, bukan tidak mungkin akhirnya turun ke (saluran pernapasan) bawah. Ini bisa bermanifestasi menjadi yang berat, seperti pneumonia, sesak, atau peradangan, jadi bervariasi,” tandasnya.

    (avk/naf)

  • BRIN Sebut Virus HMPV Sudah Ada sejak 2021

    BRIN Sebut Virus HMPV Sudah Ada sejak 2021

    Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti ahli madya pusat riset kedokteran preklinis dan klinis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr Telly Purnamasari Agus menyebutkan Human Metapneumovirus (HMPV) diperkirakan sulit untuk menjadi pandemi atau wabah. Dalam penelitian saat ini, BRIN mengatakan virus HMPV sudah hadir sejak 2001 sehingga rata-rata warga Indonesia telah memiliki kekebalan atas infeksi virus tersebut.

    Telly Purnamasari Agus menjelaskan, merebaknya virus HMPV tidak dapat disamakan dengan pandemi virus Covid-19 yang sempat menggemparkan dunia pada 2019 hingga 2022.

    “Virus HMPV ini berbeda dengan Covid-19, karena Covid-19 penyakit baru. Saat itu, kita belum paham bagaimana transmisinya dan penularannya sangat cepat,” kata Peneliti ahli madya pusat riset kedokteran preklinis dan klinis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr Telly Purnamasari Agus kepada awak media, Kamis (16/1/2025).

    Dia mengatakan, lantaran virus HMPV sudah ada sejak 2001, rata-rata kekebalan tubuh dari warga Indonesia sudah mengenal kehadiran virus tersebut.

    “Dari 2001 kan sudah ada laporan saat itu, jadi tubuh kita sudah mengenal adanya virus ini dan apalagi kita sudah memiliki kekebalan dari infeksi penyakit lain sebelumnya,” terangnya.

    Telly Purnamasari Agus mengatakan, kekebalan tubuh atas virus HMPV itu yang akan mencegah merebaknya penularan sehingga cukup sulit untuk berpotensi menjadi pandemi.

    “Harapannya situasi kita akan baik-baik saja, sepanjang masyarakat mau bekerja sama untuk tetap melakukan pencegahan, bahwa penggunaan masker itu bukan mencegah penularan tapi untuk melindungi kita dari penyakit virus lainnya,” katanya.

    Di sisi lain, Telly merasa, virus HMPV sejauh ini masih bergejala ringan, maka masyarakat tidak perlu panik.

    “HMPV ini penyebabnya memang berupa virus. Gejalanya memang sama dengan virus lainnya. Jadi masyarakat tidak perlu panik tetapi tetap waspada,” kata Telly.

    Ia mememinta agar perlunya masyarakat waspada, lantaran penyakit yang disebabkan oleh virus, dikhawatirkan justru pada penularannya. Sementara, pencegahan penularan virus, tergantung pada daya tahan tubuh masing-masing warga, yang belum tentu sama.

    “Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat, bisa saja tidak akan terkena HMPV, bahkan mungkin ada seseorang yang belum pernah kena Covid-19, malah justru tertular dengan HMPV,” terangnya.

    Kemudian, Telly menegaskan, penyakit akibat virus HMPV sampai saat ini masih menunjukkan gejala ringan. Akan tetapi, dia mengatakan potensi HMPV ini juga bisa bergejala berat apabila tidak ditangani dengan cepat.

    “Pada kondisi tertentu, disertai dengan infeksi sekunder bakteri, virus HMPV ini bisa mengakibatkan infeksi bronkitis, pneumonia, yang tentunya penanganan khusus,” tandas peneliti ahli madya pusat riset kedokteran preklinis dan klinis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr Telly Purnamasari Agus. terkait virus HMPV di Indonesia.

  • BRIN Sebut Virus HMPV Jauh Lebih Ringan dari Covid-19

    BRIN Sebut Virus HMPV Jauh Lebih Ringan dari Covid-19

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan, merebaknya virus Human Metapneumovirus (HMPV) sampai saat ini belum menunjukkan gejala yang berbahaya yang menyebabkan tingkatan kematian. BRIN menyebut, virus HMPV jauh lebih ringan dari Covid-19.

    Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti ahli madya pusat riset kedokteran preklinis dan klinis BRIN, Dr Telly Purnamasari Agus, mengatakan, virus HMPV sejauh ini masih bergejala ringan, maka masyarakat tidak perlu panik.

    “HMPV ini penyebabnya berupa virus. Gejalanya memang sama dengan virus lainnya. Jadi, masyarakat tidak perlu panik tetapi tetap waspada,” kata Telly Purnamasari Agus kepada awak media, Kamis (16/1/2025).

    Telly menyebut, perlunya masyarakat waspada lantaran penyakit yang disebabkan oleh virus, dikhawatirkan justru pada penularannya. Sementara, pencegahan penularan virus, tergantung pada daya tahan tubuh masing-masing warga, yang belum tentu sama.

    “Jadi, kalau daya tahan tubuh kita kuat, bisa saja tidak akan terkena HMPV, bahkan mungkin ada seseorang yang belum pernah kena Covid-19, malah justru tertular dengan HMPV,” terangnya.

    Lebih lanjut, Telly menegaskan penyakit akibat virus HMPV sampai saat ini masih menunjukkan gejala ringan. Akan tetapi, dia mengatakan potensi HMPV ini bisa bergejala berat apabila tidak ditangani dengan cepat.

    “Pada kondisi tertentu, disertai dengan infeksi sekunder bakteri, virus HMPV bisa mengakibatkan infeksi bronkitis, pneumonia, yang tentunya penanganan khusus,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menegaskan human metapneumovirus (HMPV) bukanlah virus baru.

    “HMPV ini berbeda dengan Covid-19 yang merupakan new emerging disease. Virus ini sebenarnya lebih masuk kategori reemerging disease karena sudah dikenal sejak 2001,” ujar Hermawan, Senin (13/1/2025).

    Menurut Hermawan, meski HMPV pertama kali ditemukan di China, publikasi awal terkait virus ini justru berasal dari Belanda. Di Indonesia sendiri, kasus HMPV sebenarnya sudah ada, tetapi deteksi terhadap virus ini masih terbatas.

    “Ketika kasus ini merebak kembali di China, sebenarnya di Indonesia juga sudah ada, hanya persoalan deteksi yang membutuhkan tes cepat molekuler atau genome sequencing,” tambahnya.

  • Mengapa PDIP Melunak di Pemerintahan Prabowo? Beda Saat Era SBY yang Hobi Mengkritik

    Mengapa PDIP Melunak di Pemerintahan Prabowo? Beda Saat Era SBY yang Hobi Mengkritik

    GELORA.CO –  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya menunjukkan sikap berbeda terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dukungan mereka terhadap sejumlah kebijakan kerakyatan Prabowo menjadi sorotan.

    Mengapa PDIP memilih untuk mendukung program-program ini? Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan politik mereka?

    Menurut Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Lili Romli, ada beberapa alasan di balik sikap PDIP yang lebih lunak terhadap pemerintahan Prabowo dibandingkan dengan sikap oposisi yang mereka tunjukkan saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Salah satu alasan utama adalah hubungan yang kurang harmonis antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan SBY.

    “Ya nampaknya, PDIP sebagai oposisi tidak seperti masa SBY, yang galak dan selalu menentang kebijakan SBY, termasuk dalam hal kenaikan BBM. Sekarang bersikap lunak, bisa jadi karena beberapa faktor. Hubungan megawati dengan SBY tidak baik,” katanya saat dikonfirmasi, Senin 13 Januari 2024.

    Berbeda dengan itu, hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto cenderung lebih baik dan tidak ada masalah besar, bahkan keduanya pernah berkompetisi bersama dalam Pilpres.

    Hal ini membuka kemungkinan bagi PDIP untuk bekerja sama lebih erat dengan pemerintahan Prabowo.

    Selain itu, ada kesamaan program antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, terutama dalam hal kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

    “Sementara dengan prabowo cukup baik, tidak bermasalah dan pernah maju bersama dalam Pilpres.

    Kedua, ada irisan yang sama dalam program program yang dlakukan pemerintah dengan PDIP terkait  kerakyatan,” paparnya.

    PDIP sebagai partai yang mengusung ideologi wong cilik (rakyat kecil), tentu merasa bahwa mendukung kebijakan kerakyatan Prabowo akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

    Jika PDIP terlalu keras dalam beroposisi, bisa saja mereka merugikan diri sendiri, karena kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan visi mereka.

    “Jika pdip resisten bisa merugikannya sendiri sebagai parpol wong cilik,” jelasnya.

    Romli juga menyebutkan bahwa jika PDIP terlalu keras dalam menentang pemerintah, bisa berisiko mempengaruhi jalur politik mereka ke depan.

    Keputusan untuk tidak bersikap terlalu keras dalam oposisi mungkin juga didorong oleh pertimbangan politik jangka panjang, mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan relevansi partai dalam kancah politik Indonesia.

    “Yang ketiga, jika keras dalam beroposisi dikhawatirkan akan brmasalah jalan politik PDIP ke depan,” tegasnya.

    Secara keseluruhan, meski PDIP tidak berada dalam koalisi pemerintah, dukungan mereka terhadap beberapa kebijakan Prabowo menunjukkan adanya hubungan yang lebih fleksibel dan adaptif, sesuai dengan dinamika politik yang terus berkembang.

  • Presidential Threshold Dihapus, Mayoritas Parpol Diyakini Siap Usung Capres Sendiri Nasional 13 Januari 2025

    Presidential Threshold Dihapus, Mayoritas Parpol Diyakini Siap Usung Capres Sendiri Nasional 13 Januari 2025

    Presidential Threshold Dihapus, Mayoritas Parpol Diyakini Siap Usung Capres Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli meyakini mayoritas partai politik siap mencalonkan kandidatnya sendiri pada Pilpres mendatang, setelah tidak adanya
    presidential threshold
    .
    Di samping itu, partai politik pun kini memiliki keleluasaan yang lebih dalam mencari
    calon presiden
    dan wakil presiden yang akan diusungnya.
    “Saya kira para parpol tersebut sudah sangat siap, jika dari dalam parpol tidak ada, bisa mencalonkan dari kalangan non parpol. Cukup banyak calon-calon pemimpin terbaik untuk bangsa ini,” ujar Romli kepada
    Kompas.com
    , Senin (13/1/2025).
    Menurut Romli, penghapusan ambang batas pencalonan presiden menjadi angin segar bagi pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia. Sebab, ajang Pilpres akan lebih kompetitif dengan lebih banyak kandidat yang bersaing.
    Masyarakat pun bakal memiliki lebih banyak alternatif pilihan calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih menjadi pemimpin negara.
    “Tanpa
    presidential threshold
    akan muncul beragam kandidat dan akan kompetitif. Rakyat sebagai pemilih akan mempunyai beberapa alternatif pilihan sehingga nanti yang terbaik yang akan muncul dan terpilih,” kata Romli.
    Meski begitu, lanjut Romli, tindak lanjut dari penghapusan ambang batas pencalonan presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berada di tangan pemerintah dan DPR.
    Sebab, diperlukan revisi Undang-Undang (UU) terkait Pemilu agar pelaksanaan Pilpres tanpa
    presidential threshold
    bisa diterapkan pada pesta demokrasi mendatang.
    “Sekarang bola ada pada pembuat UU, pemerintah dan DPR, yang notabene orang partai juga. Kita berharap akan melaksanakan putusan MK sebaik baiknya, tidak membelokkan dan atau mengabaikan,” ungkap Romli.
    “Acuan rekayasa konstitusional yang diberikan oleh MK menjadi acuan atau rujukan dalam merevisi UU pemilu,” sambungnya.
    Romli menambahkan bahwa pemerintah dan DPR harus benar-benar mematuhi putusan MK dalam merevisi UU demi perbaikan sistem Pemilu ke depan.
    “Revisi UU tersebut harus sesuai dengan putusan MK, kalau tidak bisa terulang lagi kejadian demo besar-besaran saat DPR menolak putusan MK tentang ambang batas pencalonan pilkada,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menghapus presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PPU-XXII/2025 pada Kamis, 2 Januari 2025.
    Dalam putusan tersebut, MK juga mempertimbangkan perpolitikan Indonesia yang cenderung mengarah pada pencalonan tunggal. Selain itu, ambang batas pencalonan juga dinilai sebagai bentuk pelanggaran moral yang tidak bisa ditoleransi lantaran memangkas hak rakyat mendapat lebih banyak pilihan calon presiden.
    Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan norma hukum Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
    Pasal 222 UU Pemilu sebelumnya berbunyi, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.