Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Resmi Miliki Asosiasi Antariksa, RI Siap Jadi Pemain Utama

    Resmi Miliki Asosiasi Antariksa, RI Siap Jadi Pemain Utama

    Bisnis.com, JAKARTA – Praktisi di industri satelit nasional hingga pengusaha resmi mendirikan Asosiasi Antariksa Indonesia (AAI) untuk memperkuat posisi dan peran strategis di industri antariksa internasional.

    Ketua AAI, Adi Rahman Adiwoso mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan kapabilitas serta kapasitas teknologi antariksa di tengah perkembangan inovasi teknologi agar dapat bersaing di industri antariksa global.

    Menurutnya, Tanah Air sudah waktunya beralih dari yang sebelumnya hanya pengguna ruang angkasa menjadi bisa memproduksi hingga meluncurkan teknologi-teknologi antariksa.

    “AAI dibentuk untuk menjadi landasan kuat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, pertahanan, serta institusi penelitian, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengakses antariksa secara mandiri,” kata Adi dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    Dia menjelaskan Pendiri dan Dewan Pengurus AAI terdiri dari praktisi di industri satelit nasional, Adi Rahman Adiwoso dan pengusaha, Aryo Djojohadikusumo serta David Fernando Audy.

    Sekjen AAI, Aryo Djojohadikusumo menambahkan antariksa memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam aspek geopolitik, ekonomi dan inovasi teknologi.

    Melalui pengelolaan antariksa secara mandiri dan memanfaatkan teknologi antariksa terkini, maka turut serta membantu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan Asta Cita yang fokus meningkatkan sistem pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    “Sebab, pemanfaatan antariksa beserta teknologinya akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola sumber daya alam hingga menemukan potensi sumber daya energi baru,” katanya.

    Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Penny Radjendra menilai dengan hadirnya asosiasi antariksa ini maka akan memperkuat Indonesia dalam memaksimalkan hak kedaulatan nasional terhadap akses antariksa untuk kepentingan pemerintah, militer, swasta, dan institusi penelitian.

    “Bagi militer, pemanfaatan teknologi antariksa seperti satelit komunikasi, penginderaan jarak jauh, dan navigasi akan semakin memperkuat keamanan nasional dari ancaman-ancaman asing terhadap kedaulatan nasional,” kata Penny.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Robertus Heru Triharjanto siap mendukung Asosiasi Antariksa Indonesia untuk memaksimalkan potensi industri keantariksaan.

  • KKP tingkatkan perlindungan hiu-pari lewat kolaborasi internasional

    KKP tingkatkan perlindungan hiu-pari lewat kolaborasi internasional

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan pihak internasional untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap spesies penting terutama hiu dan pari.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PKRL) KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan hiu dan pari sangat penting karena biota ini tidak hanya memiliki peran ekologi namun juga bermigrasi melintasi perairan antarnegara.

    “Ini menjadi tantangan global yang membutuhkan respons lintas batas,” kata Victor dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan bahwa KKP telah resmi meluncurkan program strategis “Penguatan Kapasitas Indonesia untuk Mengurangi Perdagangan Hiu dan Pari Ilegal”.

    Program tersebut hasil kolaborasi dengan Yayasan Rekam Nusantara, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Inggris, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Liverpool John Moores University, dengan dukungan pendanaan dari IWT Challenge Fund Pemerintah Inggris.

    Menurut Victor, KKP telah menetapkan perlindungan penuh untuk spesies penting seperti hiu paus, hiu berjalan, pari manta, pari gergaji, pari kei, dan pari sungai.

    Sebanyak 28 kawasan konservasi seluas 5,75 juta hektar telah didedikasikan untuk melindungi hiu dan pari sebagai bagian dari komitmen strategis KKP.

    Lebih lanjut Victor menjelaskan program tersebut menekankan tiga aspek utama yaitu legalitas, ketelusuran, dan keberlanjutan.

    “Melalui langkah ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan dan memberikan rekomendasi strategis untuk pengelolaan hiu dan pari secara berkelanjutan di Indonesia,” ucap Victor.

    Ia menambahkan, peluncuran program tersebut menegaskan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam memprioritaskan konservasi laut sebagai strategi nasional untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

    Sementara itu, Ketua Yayasan Rekam Nusantara Irfan Yulianto juga menyebutkan bahwa pendekatan berbasis riset, peningkatan kapasitas masyarakat, dan teknologi inovatif akan menjadi elemen kunci dalam program ini.

    “Kami ingin membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan demi keberhasilan konservasi,” kata Irfan.

    Dukungan juga datang dari Pemerintah Inggris. Perwakilan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Amanda McLoughlin, mengapresiasi komitmen Indonesia sebagai negara perikanan terbesar dan produsen hiu terbanyak ke-8 di dunia.

    “Kami mendukung penuh program ini melalui pendanaan dan kerja sama erat dalam konservasi hiu dan pari,” ujar McLoughlin.

    Sementara, Marine Wildlife Trade and Bycatch Lead CEFAS, Joanna Murray, menerangkan bahwa proyek itu akan mencakup beberapa fokus utama seperti melibatkan sektor swasta untuk meningkatkan kepatuhan, dan mengembangkan program peningkatan kapasitas bagi pemerintah.

    Selanjutnya, sektor swasta, dan masyarakat terkait identifikasi spesies hiu, mitigasi tangkapan sampingan, dan pengumpulan data, standardisasi pengumpulan data untuk mendukung keberlanjutan perikanan lokal dan ekspor dan mengembangkan generasi ahli hiu Indonesia melalui program beasiswa PhD.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengenal Proses Gerhana Matahari dan Jadwalnya di Tahun 2025

    Mengenal Proses Gerhana Matahari dan Jadwalnya di Tahun 2025

    Jakarta –

    National Aeronautics and Space Administration (NASA) merilis data sedikitnya akan ada empat kali fenomena gerhana di tahun 2025. Akan ada dua kali gerhana bulan total dan dua kali gerhana matahari sebagian.

    Mungkin masih banyak publik yang kurang memahami gerhana bulan dan matahari. Lalu, apa itu sebetulnya gerhana matahari? Kapan terjadinya pada tahun ini? Berikur informasinya.

    Mengenal Proses Gerhana Matahari dan Jenisnya

    Gerhana Matahari adalah fenomena alam yang terjadi ketika Bulan bergerak di antara Matahari dan Bumi saat mengorbit Bumi. Dijelaskan pada laman NASA, saat Bulan melintas di antara Matahari dan Bumi, kadang Bulan hanya menghalangi sebagian cahaya Matahari yang kemudian disebut gerhana matahari parsial.

    Di waktu lain, Bulan bisa menghalangi seluruh cahaya Matahari dan inilah yang disebut gerhana matahari total. Dalam posisi ini, Bulan menghalangi cahaya Matahari yang seharusnya sampai ke Bumi. Saat terjadi gerhana matahari, timbul bayangan pada sebagian Bumi.

    Dalam laman Observatorium Bosscha ITB, dijelaskan terdapat empat jenis utama gerhana Matahari yang memiliki karakteristik berbeda:

    1. Gerhana Matahari Total

    Gerhana ini hanya dapat dilihat dari wilayah kecil di Bumi. Ketika seseorang berada di area umbra (bayangan gelap pusat Bulan), mereka akan melihat Matahari sepenuhnya tertutup oleh Bulan. Langit menjadi gelap seperti malam, karena Matahari, Bulan, dan Bumi berada dalam satu garis lurus sempurna.

    Daerah yang berada di jalur totalitas akan dapat menyaksikan Matahari perlahan masuk ke bayangan bulan. Fase totalitas gerhana atau saat piringan matahari ditutupi sepenuhnya, hanya akan terjadi selama beberapa menit saja.

    2. Gerhana Matahari Sebagian

    Pada gerhana ini, Matahari, Bulan, dan Bumi tidak berada dalam satu garis lurus. Akibatnya, hanya sebagian kecil permukaan Matahari yang tertutupi oleh bayangan Bulan.

    Wilayah lain di permukaan Bumi di luar penumbra (bayangan yang lebih terang dan melebar saat mencapai Bumi) tidak dapat menyaksikan gerhana matahari. Ada kalanya bayangan umbra tidak sampai di permukaan Bumi. Hal ini membuat hanya bayangan penumbra yang jatuh sampai ke permukaan Bumi sehingga akan terjadi Gerhana Matahari Sebagian tanpa ada Gerhana Matahari Total.

    3. Gerhana Matahari Cincin

    Fenomena ini terjadi ketika Bulan berada di titik terjauh dari Bumi, sehingga tampak lebih kecil dari biasanya. Karena ukurannya yang lebih kecil, Bulan tidak mampu menutupi seluruh Matahari, sehingga bagian tepi Matahari tetap terlihat seperti cincin bercahaya.

    4. Gerhana Matahari Hibrida

    Kejadian ini jarang terjadi dan dikatakan sekitar satu gerhana per dekade. Sebab, jarak Matahari dan Bulan terus berubah sementara jarak Bulan dan Matahari terhadap Bumi harus betul-betul pas, jika ingin gerhana matahari hibrida tercapai.

    Jika jarak Bulan dan Bumi relatif dekat, hanya umbra yang jatuh di permukaan Bumi, menciptakan gerhana matahari total. Sementara itu jika jarak Bulan dan Bumi relatif jauh, antumbra akan jatuh di permukaan Bumi dan menciptakan gerhana matahari cincin.

    Kalau gerhana hibrida terjadi, maka siklusnya dapat dimulai sebagai gerhana cincin, kemudian berubah ke gerhana total, lalu berakhir kembali sebagai gerhana cincin. Gerhana inilah yang disebut gerhana matahari hibrida.

    Jadwal Gerhana di Tahun 2025

    Gerhana Matahari terjadi setiap 18 bulan di lokasi tertentu di Bumi, tetapi durasinya sangat singkat, hanya beberapa menit. Hal ini berbeda dengan gerhana Bulan yang biasanya berlangsung lebih lama.

    Meski tahun ini akan ada empat kali gerhana, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hanya satu fenomena gerhana yang bisa dilihat dari Indonesia. Itupun gerhana Bulan total pada September 2025.

    “Fenomena astronomi menarik yang bisa diamati sepanjang tahun 2025 di antaranya adalah parade planet, gerhana bulan total, hujan meteor dan okultasi planet/bintang terang,” tulis keterangan BRIN.

    Berikut jadwal-jadwal gerhana bulan dan matahari di tahun 2025:

    1. Gerhana Bulan Total 14 Maret 2025

    Fenomena yang pertama, akan ada gerhana Bulan total yang diperkirakan terjadi pada tanggal 14 Maret 2025. Dikutip dari laporan NASA, wilayah-wilayah yang dapat melihat fenomena ini adalah di Pasifik, Amerika, Eropa Barat, Afrika Barat.

    2. Gerhana Matahari Sebagian 29 Maret 2025

    Kedua, akan ada fenomena gerhana Matahari sebagian yang diperkirakan terjadi pada tanggal 29 Maret 2025. Menurut laporan NASA, wilayah-wilayah yang bisa melihat fenomena ini ada di Eropa, Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Samudra Atlantik, Samudra Arktik.

    3. Gerhana Bulan Total 7 September 2025

    Kemudian fenomena yang ketiga, akan kembali terjadi gerhana Bulan total yang diperkirakan berlangsung pada tanggal 7 September 2025. Menurut BRIN, fenomena gerhana Bulan total ini dapat dilihat dari wilayah Indonesia. Selain itu juga di Eropa, Afrika, Asia, Australia.

    4. Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025

    Terakhir, akan ada fenomena gerhana Matahari sebagian yang diperkirakan terjadi pada tanggal 21 September 2025. NASA merilis wilayah-wilayah yang bisa melihat fenomena ini adalah di Australia, Antartika, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik.

    Nah, itulah tadi pengetahuan tentang gerhana matahari dan jadwalnya. Semoga membantu, ya!

    (aau/fds)

  • Menhut dalami usulan Pemprov Banten perubahan fungsi hutan di PIK 2

    Menhut dalami usulan Pemprov Banten perubahan fungsi hutan di PIK 2

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pihaknya sedang mendalami dokumen usulan Pemerintah Provinsi Banten mengenai rencana perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi untuk di Pantai Indah Kapuk (PIK 2), Tangerang.

    Antoni mengatakan bahwa terdapat permohonan dari Penjabat (Pj) Gubernur Banten melalui surat B.00.7.2.1/1936/BAPP/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan lindung menjadi hutan produksi di Kabupaten Tangerang.

    Dia mengatakan bahwa pengajuan tersebut seluas 1.602,79 hektare sebagai dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pariwisata atau yang dikenal sebagai proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2).

    “Terhadap hal tersebut, kami sedang mendalami dokumen yang telah diajukan,” kata Antoni dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

    Lebih lanjut, Antoni menuturkan bahwa selain mendalami dokumen yang diajukan, pihaknya juga akan segera membentuk tim terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.

    “Selanjutnya, Kementerian Kehutanan akan membentuk tim terpadu yang beranggotakan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN,” ujarnya.

    Dia menuturkan, tim terpadu tersebut dibentuk untuk melihat kondisi faktual di lapangan dan mengidentifikasi data, guna mempertimbangkan kecukupan luasan kawasan hutan, daya dukung dan daya tampung kawasan hutan tersebut.

    “Ini sebagai dasar untuk pengambil kebijakan terkait permohonan yang dimintakan oleh Pj Gubernur Banten yang dimaksud,” jelasnya.

    Kendati demikian, Menhut menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan akan melakukan semua proses dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Kami berjanji akan melaksanakan semua proses ini secara transparan, secara akuntabel dan mengikuti norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menhut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

  • BSKDN: Pilkada harus mampu lahirkan pemimpin berintegritas

    BSKDN: Pilkada harus mampu lahirkan pemimpin berintegritas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa pilkada harus mampu melahirkan pemimpin daerah yang kuat, bersih, dan berintegritas.

    Dia mengungkapkan pihaknya telah memetakan isu-isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, salah satunya terkait keberadaan calon tunggal di 37 daerah. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam menciptakan demokrasi yang kompetitif.

    “Terdapat 37 daerah dengan calon tunggal. Terbanyak ada di Provinsi Sumatera Utara dengan 6 daerah dengan calon tunggal,” kata Yusharto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain adanya calon tunggal, isu utama yang dibahas dalam evaluasi adalah masih ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada 2024.

    Terkait hal itu, dirinya berharap ke depan penguatan pengawasan dan penegakan aturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

    Selain itu, biaya politik tinggi juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi tersebut.

    Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti kurangnya transparansi dalam pembiayaan kampanye.

    Politik biaya tinggi sering kali terjadi di ruang yang tak dapat diketahui, tanpa adanya laporan dana kampanye yang jelas. Hal ini menjadi tantangan besar untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan transparan.

    “Tapi problemnya politik biaya tinggi itu di ruang gelap, kalau kita baca ruang-ruang terangnya laporan dana kampanyenya tidak ada itu politik biaya tinggi. Tidak ada instrumen kuantitatif formal resmi yang bisa menunjukkan itu (politik biaya tinggi),” jelas Titi.

    Sementara itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menambahkan pilkada yang ideal harus berlandaskan pada filosofi Pancasila dan UUD 1945, menghormati kekhususan daerah, serta menjamin integritas elektoral.

    Menurutnya, pilkada juga harus dilakukan secara kompetitif, aman, dan nyaman. Sebab, pilkada yang efisien dan demokratis adalah kunci untuk melahirkan pemimpin daerah yang kuat dan bersih.

    “Pemilihan pemimpin harus dilakukan secara free dan fair, secara bebas, jujur, adil. Lalu juga harus aman dan nyaman. Tidak boleh kemudian pemilihan itu menimbulkan korban. Itu harus dihindari,” ujar Djohermansyah.

    Di lain pihak, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyoroti fenomena “pokoknya menang” yang menciptakan iklim politik yang tidak sehat.

    Ia juga menyinggung anomali seperti Pilkada melawan “kotak kosong” sebagai salah satu indikasi sistem yang tidak ideal.

    Dia menilai upaya perbaikan harus difokuskan pada memperkuat hukum, menegakkan etika, dan meningkatkan literasi politik masyarakat.

    “Ketika kita memaksakan satu sistem yang tidak aplikatif untuk kondisi kita dan tercerabut dari akar kita, maka dampaknya adalah hilangnya etika, bahkan hukum sering kali dilanggar,” pungkas Siti.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Muhaimin Raih Popularitas Tertinggi di 100 Hari Kerja, Awal Baik untuk Program Pemberdayaan

    Menko Muhaimin Raih Popularitas Tertinggi di 100 Hari Kerja, Awal Baik untuk Program Pemberdayaan

    loading…

    Menko Pemberdayaan Masyarajat (PM) Muhaimin Iskandar memperoleh popularitas dan citra baik tinggi dalam survei 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menjadi menteri dengan popularitas dan citra baik tinggi dalam survei 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Capaian ini dinilai sebagai awal baik bagi titik tolak kinerja Menko PM ke depan.

    “Saya pikir ini menjadi semacam titik start yang patut diapresiasi, karena sangat jarang sekali ada menteri yang bisa langsung tancap gas di awal-awal pemerintahan,” kata Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati, Rabu (22/1/2024).

    Ia menilai kinerja Muhaimin Iskandar sebagai Menko PM mempunyai dampak langsung kepada masyarakat. Kondisi ini membuat tingkat pengenalan publik kepada sosok Muhaimin Iskandar lebih mudah.

    “Kemenko Pemberdayaan ini kan berurusan dengan persoalan kemiskinan, desa, pekerja migran, UMKM, dan koperasi yang relatif beririsan dengan masalah sehari-hari masyarakat. Jadi tentu publik lebih mengenalnya,” katanya.

    Apalagi, kata Wasisto, Kemenko PM mempunyai program-program prioritas yang jelas. Seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pengentasan kemiskinan, reformasi sistem KUR, hingga model pembiayaan dan pendampingan baru untuk UMKM.

    “Target Kemenko PM juga jelas yakni mencapai target kemiskinan ekstrem 0% dan penurunan kemiskinan hingga level 4,5-5%, sehingga orang bisa lebih mudah melihat apakah kinerja Menko sudah di jalurnya atau tidak,” ujarnya.

  • Penyaluran KUR BRI Capai Rp 184,98 T di 2024, Sektor Pertanian Terbesar

    Penyaluran KUR BRI Capai Rp 184,98 T di 2024, Sektor Pertanian Terbesar

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Adapun realisasinya terlihat pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tembus Rp 184,98 triliun di 2024.

    Menteri BUMN RI Erick Thohir mengatakan penyaluran KUR BRI itu pun menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Serta memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Upaya BRI tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja. Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut,” kata Erick dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

    Erick menyebut pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

    “Capaian BRI tersebut selaras dengan Asta Cita ketiga Pemerintah Indonesia, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur. Selain itu, keberhasilan BRI dalam penyaluran KUR juga turut mendukung misi Asta Cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah, guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa penyaluran KUR BRI yang mencakup lebih dari 4 juta debitur UMKM di seluruh wilayah Indonesia berfokus pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan.

    “Program ini menjadi salah satu wujud nyata peran BRI dalam mendukung program Asta Cita terutama pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong kewirausahaan,” kata Supari.

    Adapun, hingga posisi Desember 2024, penyaluran KUR BRI pada sektor produksi tercatat mencapai sebesar 60,83%. Sementara itu sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar diantara sektor lainnya yaitu mencapai sebesar Rp 73,61 triliun atau 39,79% dari total penyaluran KUR BRI di tahun 2024.

    Lebih lanjut, komitmen BRI untuk mendorong ekonomi kerakyatan ditunjukkan dari kontribusi nyata BRI sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia. Apabila diakumulasi dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2024, penyaluran KUR BRI telah mencapai sebesar Rp 1.257 triliun dengan total penerima KUR sebanyak 42,68 juta pelaku usaha.

    Tidak hanya itu, mengutip data Kemenko Bidang Perekonomian RI, kehadiran KUR sebagai program kredit bersuku bunga rendah juga terbukti telah mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Pada tahun 2023, proporsi penyaluran KUR terhadap PDB Nominal sebesar 1,24%.

    “Selain itu, KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Menurut hasil riset BRIN, setiap 1 debitur KUR dapat menyerap 3 tenaga kerja baru. Dengan demikian, KUR diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui ekonomi grassroot,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Lantik Kepala ANRI, Menpan-RB Sampaikan Pesan Ini Nasional 21 Januari 2025

    Lantik Kepala ANRI, Menpan-RB Sampaikan Pesan Ini Nasional 21 Januari 2025

    Lantik Kepala ANRI, Menpan-RB Sampaikan Pesan Ini
    Penulis
    KOMPAS.com 
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
    Menpan-RB
    )
    Rini Widyantini
    melantik Mego Pinandito sebagai Kepala
    Arsip
    Nasional Republik Indonesia (
    ANRI
    ) di Kantor ANRI, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Mego Pinandito sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 
    Rini mengatakan, pelantikan Kepala ANRI tersebut tidak hanya menandai pergantian kepemimpinan, tetapi juga menegaskan kembali pentingnya peran
    arsip
    nasional sebagai penjaga memori bangsa dan katalisator masa depan. 
    “Kepada Kepala ANRI yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat. Amanah ini adalah undangan untuk menciptakan jejak penguatan arsip yang lebih besar bagi negeri ini,” ujarnya saat memberikan sambutan usai pelantikan.
    Sebagai lembaga yang menjadi penjaga memori kolektif bangsa, sebut Rini, ANRI tidak hanya berperan melestarikan arsip-arsip masa lalu, tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi yang tersimpan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan dan kebijakan pada masa depan. 
    Menurutnya, di tengah transformasi digital yang semakin cepat, ada tiga langkah penting yang diharapkan dari kepemimpinan ANRI.
    “Langkah tersebut yaitu transformasi digital melalui aplikasi SRIKANDI, arsiparis sebagai inovator, serta peningkatan kesadaran arsip sebagai aset strategis,” ungkapnya.
    Rini berharap, ANRI bisa berkembang melancarkan modernisasi dan transformasi digital tata kelola kearsipan secara nasional.
    “Arsip adalah investasi jangka panjang untuk bangsa. Penting bagi ANRI untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nilai strategis arsip, baik sebagai penguat identitas, bukti sejarah, fasilitator percepatan komunikasi antarkementerian (melalui kearsipan), maupun referensi dalam pengambilan kebijakan,” paparnya.
    Kemenpan-RB
    , jelasnya, juga berkomitmen mendukung ANRI, baik melalui kebijakan strategis maupun implementasi program.
    “Kami akan terus mendukung berbagai kebijakan dalam penguatan
    arsip nasional
    ke depan. Kami juga percaya, arsip yang dikelola dengan baik akan menjadi pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing,” terangnya. 
    Sementara itu, Kepala ANRI Mego Pinandito mengaku siap melaksanakan arahan Menpan-RB, terutama menyoal transformasi digital pengelolaan arsip.
    “Tentunya beberapa hal yang diharapkan untuk bisa dilakukan percepatannya bagaimana sebetulnya pengelolaan dari arsip-arsip yang ada, yang saat ini mungkin masih sebagian besar bentuknya nondigital dan itu perlu disegerakan untuk diproses menjadi sebuah transformasi digital yang bisa dimanfaatkan dengan mudah,” jelasnya. 
    Menurutnya, akselerasi transformasi digital kearsipan tersebut perlu didukung dengan penguatan sumber daya manusia (SDM), khususnya kemampuan digitalisasi dan penguasaan beragam teknologi yang bisa dimanfaatkan.
    “Sehingga percepatan-percepatan mulai dari proses arsip itu sendiri sampai kepada bagaimana kita bisa mendapatkan arsip dengan waktu yang cepat dan juga secara keseluruhan untuk memberikan informasi yang detail kepada perencanaan kedepannya bisa dilakukan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PANRB: ANRI berperan penting jaga memori bangsa

    Menteri PANRB: ANRI berperan penting jaga memori bangsa

    Kami juga percaya, arsip yang dikelola dengan baik akan menjadi pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya peran Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam menjaga memori bangsa dan katalisator masa depan.

    Hal itu disampaikan Rini saat melantik Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yakni Mego Pinandito–yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)–di Kantor ANRI, Jakarta, Selasa.

    “Kepada Kepala ANRI yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat. Amanah ini adalah undangan untuk menciptakan jejak penguatan arsip yang lebih besar bagi negeri ini,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Sebagai lembaga yang menjadi penjaga memori kolektif bangsa, ANRI memegang peranan penting tidak hanya untuk melestarikan arsip-arsip masa lalu, tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi yang tersimpan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan dan kebijakan di masa depan.

    Menurutnya, di tengah transformasi digital yang semakin cepat, ada tiga langkah penting yang diharapkan dari kepemimpinan ANRI ke depan.

    Langkah tersebut yaitu transformasi digital melalui aplikasi SRIKANDI, arsiparis sebagai inovator, serta peningkatan kesadaran arsip sebagai aset strategis.

    “Saya tadi menyampaikan banyak harapan pada lembaga ini. ANRI bukan hanya untuk mengumpulkan atau mengelola arsip, tetapi saya berharap Kepala ANRI nanti ke depan harus ada modernisasi dan transformasi digital tata kelola kearsipan secara nasional,” jelasnya.

    Rini juga menekankan bahwa arsip adalah investasi jangka panjang untuk bangsa. Penting bagi ANRI untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nilai strategis arsip, baik sebagai penguat identitas, bukti sejarah, fasilitator percepatan komunikasi antarkementerian (melalui kearsipan), maupun referensi dalam pengambilan kebijakan.

    Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk terus mendukung ANRI, baik melalui kebijakan strategis maupun implementasi program.

    “Kami akan terus mendukung berbagai kebijakan dalam penguatan arsip nasional ke depan. Kami juga percaya, arsip yang dikelola dengan baik akan menjadi pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing,” ujar Rini.

    Sementara itu, Kepala ANRI Mego Pinandito mengaku siap melaksanakan arahan Menteri PANRB, terutama transformasi digital pengelolaan arsip.

    “Tentunya beberapa hal yang diharapkan untuk bisa dilakukan percepatannya bagaimana sebetulnya pengelolaan dari arsip-arsip yang ada, yang saat ini mungkin masih sebagian besar bentuknya nondigital dan itu perlu disegerakan untuk diproses menjadi sebuah transformasi digital yang bisa dimanfaatkan dengan mudah,” tambah Mego.

    Dia menilai akselerasi transformasi digital kearsipan tersebut perlu didukung dengan penguatan sumber daya manusia khususnya kemampuan digitalisasi dan penguasaan beragam teknologi yang bisa dimanfaatkan.

    “Sehingga percepatan-percepatan mulai dari proses arsip itu sendiri sampai kepada bagaimana kita bisa mendapatkan arsip dengan waktu yang cepat dan juga secara keseluruhan untuk memberikan informasi yang detail kepada perencanaan kedepannya bisa dilakukan,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRIN sebut tidak satupun negara bisa paksa Indonesia terima pengungsi

    BRIN sebut tidak satupun negara bisa paksa Indonesia terima pengungsi

    “Saya pikir Indonesia harus punya ‘positioning’. Indonesia bukan peratifikasi konvensi pengungsi dan protokolnya sehingga tidak ada satu pun negara bisa mendorong untuk memasukkan pengungsi ke Indonesia,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Dr Tri Nuke Pudjiastuti menegaskan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang memiliki kewenangan untuk memaksa Indonesia menerima pengungsi.

    Nuke di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Selasa, menegaskan hal itu mengingat posisi Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

    “Saya pikir Indonesia harus punya ‘positioning’. Indonesia bukan peratifikasi konvensi pengungsi dan protokolnya sehingga tidak ada satu pun negara bisa mendorong untuk memasukkan pengungsi ke Indonesia,” ujar dia.

    Pernyataan itu disampaikan Nuke menanggapi munculnya wacana relokasi besar-besaran pengungsi Palestina ke berbagai negara, termasuk Indonesia di tengah rencana kunjungan utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff ke Gaza, sebagaimana diwartakan media AS, NBC News, Sabtu.

    Nuke menilai upaya relokasi pengungsi Palestina ke Indonesia tanpa persetujuan menunjukkan ketidakhormatan terhadap posisi hukum dan kedaulatan Indonesia.

    Pasal 17 dalam Konvensi 1951 menyebutkan negara yang meratifikasi perjanjian wajib memberi pekerjaan ke pengungsi, sedangkan pasal 21 menyebutkan negara yang meratifikasi harus memberi rumah atau akomodasi ke para pengungsi.

    “Kalau sampai memasukkan pengungsi ke Indonesia, itu artinya mereka tidak menghormati posisi dari negara yang mana kita tidak meratifikasi konvensi itu. Ya, tentu kita tidak ingin itu terjadi,” ujar dia.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri membantah isu mengenai pemindahan warga Gaza dengan menyatakan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memiliki rencana untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia.

    “Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Adapun sebelumnya media AS, NBC News, Sabtu (18/1), melaporkan bahwa seorang pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan AS menyatakan bahwa utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata.

    Sembari memastikan penegakan tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembahasan tahap selanjutnya, Trump dan timnya juga memperhatikan pentingnya solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk terkait nasib dua juta warga Palestina di Gaza.

    “Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza),” demikian petikan laporan NBC tersebut, mengutip sang pejabat transisi.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025