Kementrian Lembaga: BRIN

  • Toyota Resmikan Stasiun Pengisian Mobil Hidrogen di Karawang

    Toyota Resmikan Stasiun Pengisian Mobil Hidrogen di Karawang

    Karawang

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) meresmikan ekosistem kendaraan hidrogen di Tanah Air. Mereka turut mengenalkan Stasiun Pengisian Bahan Bahar Hidrogen (SPBH) atau Hydrogen Refueling Stasion (HRS) di pabrik Karawang, Jawa Barat.

    Proses pembangunan SPBH atau HRS memerlukan waktu setahun dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademia, BRIN, Pertamina, PLN dan Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy (IFHA). Langkah itu diklaim untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengadopsi energi hijau dan pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia.

    SPBH Toyota di Karawang Foto: (Septian Farhan Nurhuda/detikOto)

    “Upaya ini merupakan langkah penting bagi Toyota dalam memperkenalkan solusi energi masa depan yang lebih berkelanjutan. Toyota bertujuan memastikan setiap teknologi dapada berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon,” ujar Nandi Julyanto selaku Presiden Direktur PT TMMIN di Karawang, Jawa Barat, Selasa (11/2).

    HRS Toyota merupakan fasilitas yang dirancang untuk mengisi ulang kendaraan berbasis hidrogen, seperti forklift, mobil ataupun truk, dengan menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar utama kendaraan yang masuk dalam kategori grey energy.

    Namun, Toyota ke depannya akan bertransisi menuju green hydrogen sebagai ultimate goal. Hal itu dicapai melalui proses produksi elektrolisis air menggunakan energi terbarukan. Proses peralihan ini bertahap karena green hydrogen masih memerlukan infrastruktur dan teknologi yang lebih maju, serta investasi yang besar.

    “Saat ini hidrogen digunakan sebagai bahan baku penggerak mobil Mirai dan forklift yang nantinya diharapkan TMMIN mampir memproduksi hidrogen sendiri,” kata Nandi.

    Toyota mengklaim, hidrogen memiliki potensi besar sebagai sumber energi yang tak hanya ramah lingkungan, melainkan juga elemen teringan dan paling melimpah di alam semesta. Hidrogen bisa ditemukan dengan mudah di air, gas alam, ataupun biomas seperti minyak nabati dan gas metana.

    Sumber daya alam terbarukan di Indonesia sangat melimpah seperti air, geothermal dan senyawa lainnya yang bisa menjadi potensi untuk dijadikan sumber produksi hidrogen hijau.

    Sebagai catatan, Toyota sudah beberapa kali menampilkan mobil hidrogennya, Toyota Mirai di Indonesia. Namun, hingga saat ini, kendaraan tersebut belum dijual secara massal.

    (sfn/dry)

  • Ikan Purba Coelacanth Muncul di Gorontalo, Warga Heboh

    Ikan Purba Coelacanth Muncul di Gorontalo, Warga Heboh

    Jakarta

    Januari lalu, kemunculan ikan coelacanth di perairan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo menghebohkan warga setempat. Spesies ini diketahui merupakan ikan purba.

    Makhluk tersebut ditemukan seorang nelayan bernama Oskar Kaluku. Sayangnya, ikan dengan panjang 1 meter dan berat 41 kg itu ditemukan dalam keadaan mati.

    “Iya, nelayan kami warga Desa Imana (menemukan) ikan ini namanya coelacanth, ini adalah ikan purba, ikan langka yang dilindungi,” ujar Kepala Desa Imana, Isnain Talaban kepada detikcom (19/1/2025), dikutip dari detikSulsel.

    Oskar menemukan ikan tersebut saat melaut pada Kamis (16/1) sekitar pukul 16.00 Wita. Menurut penuturan Oskar, ikan tersebut mendekati perahunya.

    “Ketika dilihat ikan sudah mendekati perahunya pak Oskar ambil alat pancing namanya gancu, kalau di sini nelayan bilang ganjo, kemudian pak Oskar ambil dengan gancu ini,” beber Imana.

    Sesampainya di darat, Oskar memperlihatkan ikan tersebut ke warga sekitar dan banyak yang kaget melihat ikan berukuran besar tersebut.

    “Nelayan dan warga di sana melihat ikan itu kaget karena baru pertama kali namanya saja mereka tidak tahu,” terangnya.

    Ikan Zaman Dinosaurus

    Ikan coelacanth diyakini sudah ada sejak zaman dinosaurus dan dapat hidup selama 100 tahun. Menurut ahli, coelacanth betina dapat hamil selama lima tahun.

    Kerap disebut fosil hidup, coelacanth telah ada selama 400 juta tahun. Awalnya ikan ini dianggap punah sebelum ditemukan di Madagaskar pada 1938.

    Awalnya, para ilmuwan meyakini coelacanth bisa hidup hingga usia 20 tahun. Namun riset yang diterbitkan di Current Biology menyebut ikan ini bisa hidup selama seabad jika dihitung menggunakan teknik standar penanggalan ikan komersial.

    Mengutip laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ikan coelacanth pertama kali ditemukan pada 1938 di Kepulauan Komoro. Di Indonesia, pengamatan terhadap ikan ini dimulai pada 2005, terutama di perairan Sulawesi Utara.

    Dalam ekspedisi gabungan menggunakan kapal riset Ocean Explorer milik OceanX pada Agustus 2024, ilmuwan berhasil menemukan lebih dari 15 individu coelacanth di gua bawah laut di Kepulauan Talise, Sulawesi Utara. Penemuan ini merupakan bukti bahwa perairan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, merupakan habitat penting bagi coelacanth.

    Peneliti Iktiologi BRIN Haryono menyebut penemuan ikan Coelacanth di Gorontalo tak mengejutkan, karena memang berdekatan dengan wilayah distribusinya, yakni Sulawesi Utara.

    “Sebenarnya distribusi ikan coelacanth (Latimeria menadoensis)di laut sekitar Sulawesi Utara. Kemudian pernah terlaporkan di Biak. Dengan demikian untuk Gorontalo tidak terlalu mengejutkan karena masih dekat dengan Sulawesi Utara,” ujar Haryono, dikutip dari CNNIndonesia.com.

    Haryono menyebut ikan coelacanth tak hanya ditemukan di Indonesia. Ikan coelacanth jenis lain, Latimeria chalumnae, pernah ditemukan di Madagaskar pada 1938. Namun, yang pernah ditemukan di Biak adalah jenis Latimeria menadoensis.

    (rns/afr)

  • Kebijakan Penghematan Anggaran, Pakar Usul Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tidak Diotak-atik

    Kebijakan Penghematan Anggaran, Pakar Usul Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tidak Diotak-atik

    Jakarta, BeritaSatu.com – Kebijakan penghematan anggaran yang diprakarsai Presiden Prabowo Subianto terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 306,6 triliun, rencananya akan diputuskan pada Kamis (13/2/2025). 

    Kebijakan ini mengharuskan kementerian dan lembaga untuk menghemat dari segi operasional kantor dan beberapa program yang dijalankannya. 

    Terkait penghematan anggaran ini, pakar ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengingatkan ada beberapa sektor yang harus tetap diprioritaskan dan tidak dipotong demi menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

    Menurut Nailul Huda, sektor pendidikan, kesehatan, dan inovasi adalah program yang tidak perlu diberlakukan penghematan anggarannya. 

    “Kita melihat sektor yang paling utama adalah pendidikan dan kesehatan, selain itu sektor yang berhubungan dengan inovasi juga harus didorong. Tiga sektor itu sebenarnya tidak perlu disentuh atau diotak-atik, tidak perlu dikurangi bahkan kalau bisa ditambah,” ujar Nailul dalam wawancara bersama Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

    Nailul menjelaskan, pendidikan dan kesehatan merupakan pilar utama untuk pembangunan ekonomi nasional. Keduanya sangat berkaitan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan mampu bersaing dengan negara-negara lain.

    “Ketika pendidikan dan kesehatan kita baik, SDM akan semakin berkualitas dan siap bersaing di tingkat global. Hal ini sangat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi jangka panjang,” tambahnya.

    Selain itu, Nailul juga menekankan pentingnya mendukung sektor inovasi, salah satunya melalui program riset yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Program-program riset ini sangat penting untuk menyiapkan pengetahuan dan kebijakan masa depan.

    “Dana untuk riset dan pengembangan (R&D) dalam PGB saat ini hanya mencapai 0,25% dari total PGB. Angka ini sangat kecil. Jika sektor riset dan inovasi ikut dipangkas, dampaknya akan terasa dalam jangka menengah dan panjang terhadap ekonomi,” ujar Nailul.

    Meskipun ia mendukung inisiatif pemangkasan anggaran yang diajukan oleh Prabowo, Nailul menegaskan bahwa pemilahan program yang akan dipangkas sangatlah penting. Terutama untuk tiga sektor tersebut, yang menurutnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional.

    “Program yang memiliki dampak yang terbatas terhadap ekonomi atau masyarakat sekitar, tentu bisa dipertimbangkan untuk dipangkas. Namun, untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan inovasi tidak perlu dilakukan penghematan anggarannya agar tidak menghambat perkembangan ekonomi jangka panjang,” pungkas Nailul.

  • 6 Makam Belanda di Kebun Raya Bogor Tertimpa Pohon Tumbang – Page 3

    6 Makam Belanda di Kebun Raya Bogor Tertimpa Pohon Tumbang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Enam makam Belanda dan dua unit bangku taman di Kebun Raya Bogor rusak tertimpa pohon tumbang.

    Vice President PT Mitra Natura Raya (MNR), Andreas F Kindangen mengatakan cuaca ekstrem beberapa hari terakhir ini menyebabkan sejumlah pohon di Kebun Raya Bogor tumbang. Salah satunya di area makam Belanda.

    “Jadi memang terjadi pohon roboh, salah satunya di area makam Belanda akibat anomali cuaca, hujan, dan angin kencang,” kata Andreas, dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

    Ia menerangkan, curah hujan di Kota Bogor sejak periode 5 Januari sampai 20 Januari 2025, relatif tinggi. Hal ini menyebabkan kontur tanah di area perakaran pohon tersebut menjadi lebih lunak. Akibatnya, ketika diterpa angin kencang dan hujan deras pohon itu tumbang.

    “Dari hasil mitigasi lapangan dilaporkan bahwa pohon roboh di area makam Belanda, akibat (force majeure) hujan deras dan angin kencang pada 21 Januari 2025 lalu,” terangnya.

    Andreas menjelaskan dari hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan kerusakan terhadap enam makam Belanda dan dua unit bangku taman.

    “Kami sebagai mitra pengelola langsung merespon kejadian tersebut dengan melakukan tindakan sesuai prosedur, berkoordinasi dengan pihak terkait. Tentunya kami tidak akan membiarkan hal ini, ada tahapan-tahapan yang kami lakukan untuk memperbaiki area makam tersebut,” ujar Andreas.

    Pihak MNR juga telah melakukan berbagai langkah, diawali dengan peninjauan lokasi dan koordinasi oleh tim Hortikultura, Facility Management dan Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah (DPKI) BRIN.

    Selain itu, dilakukan dokumentasi kerusakan melalui foto dan video. Selanjutnya, dilakukan pemasangan police line di sekeliling area pohon tumbang. Hal ini untuk mengantisipasi pengunjung mendekat ke lokasi kejadian pohon roboh.

     

  • Kata Megawati Soekarnoputri, Paus Fransiskus Mengapresiasi Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila – Halaman all

    Kata Megawati Soekarnoputri, Paus Fransiskus Mengapresiasi Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan spirit gotong royong. 

    Adapun, isu terkait pemanasan global (global warming) menjadi satu di antara topik pembicaraan ketika keduanya bertemu.

    Hal itu disampaikan Megawati usai menemui Paus di kediaman Casa Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore waktu setempat.

    Megawati bersama Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi putra tertuanya, Mohammad Rizky Pratama, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah dan Gubernur Sulawes Utara Olly Dondokambe diterima Paus di kediamannya dan pertemuan berlangsung tertutup.

    Megawati mengatakan dirinya memenuhi undangan dari Paus Fransiskus untuk menjadi pembicara di World Leaders Summit on Children’s Rights. Di momen tersebut keduanya juga bertemu.

    “Saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita bicara soal masalah kebangsaan,” kata Megawati.

    Megawati menyebut, Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan nilai gotong royong. 

    Putri Proklamator Bung Karno ini pun mengungkit pidatonya di World Leaders Summit on Children’s Rights, yang juga dihadiri Paus, soal Pancasila. 

    “Lalu juga yang terutama beliau sangat interest dengan Pancasila, gotong royong seperti juga mungkin yang kalian dengar waktu saya datang ke Summit, dalam pidato saya kan saya juga menerangkan kalau di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya Pancasila itu dapat diikuti karena itu sebetulnya internasional,” ujar Megawati.

    “Sehingga dengan demikian bukan hanya milik dari bangsa Indonesia saja, dan sangat-sangat mudah karena itu sebetulnya 5 sila itu adalah masalah kehidupan terutama masalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan” sambungnya. 

    Megawati mengatakan, Paus Fransiskus setuju dengan topik perikemanusiaan yang diungkitnya. 

    Ketua Dewan Pengarah BRIN ini menyebut ada perubahan di dunia yang saat ini sangat mengkhawatirkan.

    “Beliau juga sangat setuju karena saya mengatakan perikemanusiaan, kalau dilihat sekarang ini terjadi perubahan di dunia yang sangat mengkhawatirkan karena seharusnya sudah tidak ada perang tetapi berjalan perang” papar Megawati.

    “Dan juga beliau yang paling dikhawatirkan itu adalah masalah global warming. Tetapi kelihatannya manusia tidak peduli dengan global warming ini ,” lanjutnya.

    Megawati juga mengungkapkan saran yang disampaikannya kepada Paus. Dia mengungkapkan keheranannya akan ketidakpedulian terhadap isu global warming.

    “Saya mengatakan kepada beliau, saya titip kepada, kami harus memanggilnya Holy Father, bahwa mengapa manusia itu tidak terlalu care dengan global warming, beliau langsung mengangkat jempolnya dua dua dan beliau hanya bilang, ‘Saya setuju sekali’ karena di Vatikan ini ternyata dibikin juga pusat penelitian masalah kutub, kutub utara dan kutub selatan yang beliau sangat khawatir karena mencairnya tidak meleleh lagi tetapi sudah terpotong-potong sampai bisa sebesar bukit, begitu,” tandas Megawati.

     

    Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus menerima Megawati Soekarnoputri dan delegasi di kediaman Paus di Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore, waktu setempat.

    Paus Fransiskus didampingi Presiden Global Scholas Occurrentes, José María del Corral dan Fr. Marcin Schmidt.

    Menurut Basarah, mengutip pernyataan Sekretaris Sri Paus, Fr. Marcin untuk pertama kalinya Sri Paus mau menerima tamu luar negerinya di kediaman pribadi. 

    “Meski dalam kondisi kurang sehat, Sri Paus tetap menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri karena penghormatannya terhadap Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga putri Proklamator Bangsa Indonesia, Bung Karno,” kata Basarah.

    Megawati mengawali pembicaraan dengan menanyakan kesehatan Paus sambil mengucapkan terima kasih kepada Paus yang telah mengundang Megawati dalam World Leaders Summit onf Children Rights di Vatikan beberapa hari lalu.

    “Ibu Megawati juga menyampaikan salam dari bangsa Indonesia khususnya umat Katholik di Indonesia yang begitu mengagumi Paus. Mereka sangat ingin dapat bertemu secara langsung bertemu dengan Paus,” kata Basarah mengutip Megawati.

    MEGAWATI BERTEMU PAUS- Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Pemimpin Umat Katolik Dunia Paus Fransiskus di Istana Apostolik, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore, waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Megawati menyerahkan sebuah lukisan Bunda Maria yang dipigura dengan tinggi 176 cm dan lebar 120 cm kepada Paus Fransiskus. (Dokumentasi PDIP Untuk Tribun) (Dokumentasi PDIP Untuk Tribun)

    Paus mengucapkan terima kasih atas keramahan bangsa Indonesia yang sambil mengatakan rakyat Indonesia adalah “beautiful people” 

    Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Paus yang telah mengundang dirinya menjadi Ketua Dewan Penasihat Shcolas Occurentes se Asia. 

    Megawati jelaskan bahwa visi kemanusiaan Scholas memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 

    Namun demikian Megawati menegaskan masih menunggu penjelasan detil dari Presiden Scholas Jose Maria mengenai kiprah Scholas Occurentes di dunia dan manfaatnya bagi kepentingan bangsa Indonesia.

    Paus menjelaskan bahwa misi kemanusiaan Scholas adalah untuk pendidikan anak-anak sedunia agar mereka dapat menjadi generasi masa depan yang selalu mencintai persaudaraan antarumat manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa dan warna kulit.

  • Kenangan Kapal Riset Baruna Jaya yang Kini Dilelang

    Kenangan Kapal Riset Baruna Jaya yang Kini Dilelang

    Jakarta

    Kabar kapal riset Baruna Jaya dilelang oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ramai diperbincangkan warganet. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memberikan penjelasan.

    BRIN melelang 2 unit kapal Baruna Jaya senilai Rp 7,9 miliar. Kedua kapal Baruna Jaya itu dianggap sudah tidak layak operasi.

    “Ini memang sudah direncanakan lama sejak sebelum BRIN (dibentuk), karena sudah tidak layak operasi,” kata Handoko dilansir Antara, Jumat (7/2).

    Handoko juga mengonfirmasi terkait status kapal tersebut yang tengah menjalani proses pelelangan. Penawaran paket lelang itu diunggah di situs Portal Lelang Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Kiprah Kapal Baruna Jaya dalam penelitian hingga pencarian dalam suatu peristiwa kecelakaan banyak dikenang. BRIN pun menjelaskan soal kapal pengganti dan proyeksi pembangunan kapal riset.

    2 Kapal Baruna Jaya Dilelang

    Tangkapan layar Kapal RIset (KR) Baruna Jaya yang dilelang dalam situs lelang.go.id milik Kemenkeu. (Antara)

    Paket lelang 2 Kapal Baruna Jaya tercatat dengan judul ‘BRIN: 1 Paket Scrap terdiri dari 2 Unit Kapal Survey Boat di Kota Jakarta Utara’. Nilai lelangnya Rp 7,94 miliar.

    Dilihat di situs Portal Lelang Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, nilai limit lelang adalah Rp 7.949.026.000 dengan uang jaminan Rp 3 miliar. Penjualnya adalah Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN.

    Berdasarkan foto yang diunggah dalam situs tersebut, kedua kapal yang dimaksud adalah KM Baruna Jaya II dan KM Baruna Jaya IV.

    Batas akhir penawaran adalah 11 Februari 2025 pukul 11.00 WIB dengan batas akhir setor uang 10 Februari 2025. Cara penawaran adalah open biding.

    Dalam ‘Info Penjual’, tertera nama Chichi Shintia Laksani selaku Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN. Penyelenggara lelang adalan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, menggunakan rekening Bank Negara Indonesia (BNI), Jl Prajurit KKO Usman dan Harun, Senen, Jakarta Pusat.

    Akan Ada 12 Unit, 2 Kapal Baru Dibangun

    Kapal Riset Baruna Jaya I. (Isal Mawardi/detikcom)

    Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan proses lelang 2 Kapal Riset (KR) Baruna Jaya sedang berlangsung. dia mengatakan 2 kapal itu dilelang karena sudah lama tak beroperasi.

    “Ya benar sudah dalam proses (lelang). Ini memang sudah direncanakan lama sejak sebelum BRIN karena sudah tidak layak beroperasi,” kata Handoko kepada detikcom, Jumat (7/2).

    Ada lima KR Baruna Jaya, yakni Baruna Jaya I, II, III, IV, dan VIII. Handoko mengaku tidak ingat dua kapal yang sedang dilelang.

    Namun, dia mengatakan KR Baruna Jaya III dan VIII masih beroperasi. Handoko mengatakan secara bersamaan juga sedang dibangun 2 kapal baru yang totalnya nantinya akan ada 12 kapal riset.

    “BRIN saat ini sedang membangun 2 kapal riset. Rencananya (selesai) dalam dua tahun. Berikutnya akan ada lagi sampai mencapai 12 kapal,” kata Handoko.

    Kenangan Jasa Baruna Jaya

    BPPT mengerahkan kapal riset Baruna Jaya I untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat (Dok. BPPT)

    KR Baruna Jaya dikenal sebagai kapal andalan untuk membantu pencarian pesawat hingga kapal yang kecelakaan di lautan. KR Baruna Jaya juga dioperasikan untuk memajukan riset samudera demi mengungkap keanekaragaman hayati dan non-hayati di Nusantara.

    Dilansir BRIN dari siaran pers 4 Januari 2022, Baruna Jaya I adalah yang paling tua, dibuat di galangan kapal CMN Prancis pada 1989. Sementara yang paling muda ialah Baruna Jaya VIII yang dibuat galangan Mjellem & Karlsen di Norwegia pada 1998.

    KR Baruna Jaya I-IV merupakan kapal setipe dengan dimensi yang sama sehingga disebut sister ship. Berdasarkan catatan detikcom, Baruna Jaya punya panjang 60,40 meter dan lebar 11,60 meter, dan tonase 1.219 ton.

    Baruna Jaya adalah kapal untuk kegiatan riset batimetri atau pemetaan permukaan laut, juga kegiatan survei laut jenis lainnya. Kapal ini juga membantu penanganan pasca-kecelakaan pesawat.

    Baruna Jaya punya kemampuan membaca sinyal dari dua jenis black box yakni Voice Data Recorder (VDR) dan Flight Data Recorder (FDR). Kapal ini punya alat multi beam echo sounder yang bisa memetakan biometri dalam laut, serta memiliki side scan sonar yang dapat jangkauan pemetaan yang lebih tajam. Baruna Jaya juga dilengkap Megato Meter atau alat deteksi logam.

    KR Baruna Jaya juga dilengkapi alat remote operated vehicle (ROV), yaitu kendaraan bawah laut yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menampilkan video kondisi dasar laut. Ada pula USBL Transponder yang dapat melacak sinyal black box yang dipancarkan pesawat.

    Tim SAR kembali menemukan roda pesawat Lion Air PK-LQP. Saat ini roda tersebut sudah dievakuasi ke Kapal Baruna Jaya I. (Foto: Pradita Utama/detikcom)

    Berikut jasa-jasa Baruna Jaya:

    1996
    Mencari Kapal Motor Gurita di Sabang

    2007
    Mencari pesawat Boeing 737 Adam Air penerbangan 574 di Sulawesi Tenggara

    2012
    Mencari kapal feri Bahuga Jaya di Selat Sunda pada 2012

    2015
    Mencari pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang pada Desember 2015. Baruna Jaya I berhasil menemukan lokasi kotak hitam lewat penangkapan sinyal ‘ping’ dari black box pesawat itu, 10 Januari 2015.

    2018
    Mencari pesawat Lion Air PK LQP di perairan Karawang. Baruna Jaya I berhasil menemukan lokasi kotak hitam FDR pesawat tersebut lewat penangkapan sinyal black box pada 31 Oktober 2018.

    2021
    Mencari black box Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu

    KR Baruna Jaya I kembali menurunkan ROV untuk mencari badan pesawat dan black box. Personel juga membawa ping locator untuk menangkap sinyal yang dipancarkan black box Lion Air JT 610 (Foto: Matius Alfons/detikcom)

    Eksplorasi laut

    Dilansir situs web Kementerian Keuangan pada 2012 silam, KR Baruna Jaya IV pernah digunakan dalam kegiatan eksplorasi untuk mengetahui kondisi hidrotermal atau gunung api bawah laut di perairan Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara, dengan didampingi kapal riset Okeanos milik Pemerintah Amerika Serikat.

    Baruna Jaya juga memasang alat sensor gelombang tsunami (buoy) di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera.

    Halaman 2 dari 4

    (jbr/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • BNN Beri Pelatihan Cara Deteksi Paket Narkoba ke Pengemudi Ekspedisi – Halaman all

    BNN Beri Pelatihan Cara Deteksi Paket Narkoba ke Pengemudi Ekspedisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Modus peredaran narkoba terus berkembang seiring perkembangan zaman. 

    Kekinian, pelaku kerap menggunakan jasa pengiriman logistik atau ekspedisi untuk menyalurkan dan mengedarkan barang haram tersebut.

    Guna mencegah modus kejahatan tersebut, aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan seminar hingga memberikan pelatihan deteksi narkoba kepada sopir jasa pengiriman dan logistik. 

    Seperti dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) DKI Jakarta bersama BNN Kota Jakarta Selatan kepada para pengemudi mitra jasa pengiriman dan logistik Lalamove, belum lama ini. 

    “Modus pengiriman narkoba saat ini didominasi oleh ekspedisi, sehingga dengan adanya acara ini diharapkan timbul kesadaran dan pengetahuan mitra driver untuk mendeteksi pengiriman narkoba dan dapat melaporkan ke BNN untuk ditindaklanjuti,” ujar Analis Intelijen Seksi Pemberantasan BNN Kota Jakarta Selatan, Adolf Efroza, dikutip Jumat (7/2/2025).

    “Kami mengapresiasi sekali adanya kerjasama ini karena semua pihak harus terlibat dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” tambahnya.

    Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mempertegas pentingnya upaya pencegahan, termasuk di sektor logistik.

    Berdasarkan survei BNN bersama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 mencapai 1,73 persen atau sekitar 3,33 juta jiwa, dengan nilai transaksi perdagangan tersebut sebesar Rp 524 triliun per tahun.

    Keleluasan sindikat narkoba dalam menjalankan bisnisnya saat ini juga menggunakan modus baru, seperti transaksi menggunakan e-commerce, pembayaran dengan dompet digital serta pengiriman melalui jasa ekspedisi, sehingga tidak diperlukannya transaksi face-to-face antara bandar atau pengedar dengan konsumen.

    Katim Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jakarta Selatan Sukamto Widodo mengatakan, pihaknya menyadari bahwa penyalahgunaan dan ketergantungan masyarakat pada bisnis narkoba semakin kompleks.

    Kerjasama BNN Provinsi DKI Jakarta memberikan pelatihan kepada mitra pengemudi jasa pengiriman logistik ini diharapkan dapat membantu untuk mencegah pengiriman paket narkotika.

    Sebab, dalam pelatihan tersebut, pengemudi ekspedisi diberikan pelatihan tentang cara mengenali ciri-ciri paket berisi narkotika hingga cara melaporkan kiriman mencurigakan tersebut dengan aman.

    Andito Prakoso, Managing Director Lalamove Indonesia mengatakan, pengembangan kompetensi dan keamanan mitra di sektor logistik membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

    Pihaknya sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai stakeholder guna meningkatkan kompetensi mitra pengemudi dan memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan lingkungan logistik online yang aman.

    “Selain itu, pelatihan ini juga dirancang untuk mempersiapkan para mitra pengemudi dalam menghadapi peak season selama bulan Ramadhan nanti,” ujarnya.

  • ‘Jangan Ganggu Kemiskinan Kami’, Rakyat Menjerit Akibat Prabowo Tak Mampu Kendalikan Menterinya

    ‘Jangan Ganggu Kemiskinan Kami’, Rakyat Menjerit Akibat Prabowo Tak Mampu Kendalikan Menterinya

    PIKIRAN RAKYAT – Kelangkaan gas LPG 3 Kg tidak hanya memicu kritik terhadap pemerintah, tetapi juga menyoroti sulitnya masyarakat yang terdampak kebijakan baru pemerintah tersebut. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah sosok Effendi, warga Tangerang, Banten, yang meneriakkan protesnya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Kami sudah dua minggu mencari gas. Bagaimana ceritanya gas 3 kg ini dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya Rp17.500 lalu di pengecernya Rp20.000, harusnya pemerintah memperhitungkannya,” tuturnya, Selasa 4 Februari 2025.

    “Dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Jangan ganggu kemiskinan kami,” kata Effendi menambahkan, dengan suara lirih.

    Tak hanya sampai di situ, kelangkaan gas LPG 3 kg membuat para warga sampai harus antre panjang demi mendapatkan benda berwarna hijau melon yang sangat dibutuhkan tersebut.

    “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang. Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, logikanya jalan dong pak,” tutur Effendi.

    “Jangan begini pak, lihat dampaknya, kami harus mengantre seperti ini. Minimal ada sosialisasi pak, kasih kami waktu jangan menyusahkan kami dengan aturan itu, jangan rakyat yang dikorbankan,” ujarnya menambahkan.

    Prabowo Harus Tanggung Jawab

    Amarah terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg juga masih dirasakan oleh masyarakat. Seorang ibu rumah tangga di Mijen, Semarang, Jawa Tengah, Tari (35) marah lantaran dibuat repot terkait kelangkaan gas elpiji 3kg.

    “Tiga hari muter-muter nyari gas kosong di warung-warung sekitaran rumah. Giliran nemu pangkalan untuk pelanggannya, padahal udah agak jauhan,” ucapnya.

    Menurut Tari, kebijakan pemerintah yang membolehkan kembali distribusi gas LPG 3 kg menunjukkan pemerintah tak serius dalam membuat kebijakan.

    “Pemerintah mencla-mencle. Kebijakan menyangkut kepentingan banyak orang dibuat mainan. Kasihan para warga miskin yang selalu jadi korban dari kebijakan yang digulirkan pemerintah,” katanya.

    Tari pun menilai Presiden Prabowo Subianto yang harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini.

    “Tidak usah menterinya yang diganti, tapi presidennya aja. Kelihatan sekali kalau tidak ada koordinasi yang bagus antara pemimpin dengan bawahannya, apakah bisa seorang menteri mengeluarkan kebijakan sedangkan presiden tidak tahu? ‘Omon-omon’ macam apa itu?” tuturnya.

    Bahlil Minta Maaf

    Bahlil Lahadalia meminta maaf karena antrean panjang masyarakat saat membeli gas LPG 3 kg. Antrean panjang sempat terjadi beberapa hari, karena kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg. Dia mengakui kebijakan untuk menata distribusi gas elpiji bersubsidi agar tepat sasaran tersebut masih ada kekurangan.

    “Saya minta maaf jika ada antrean panjang atau kendala lainnya,” ucapnya, Selasa 4 Februari 2025.

    Bahlil Lahadalia pun menanggapi aksi protes yang dilakukan warga Tangerang dengan tenang, dan berjanji segera menyelesaikan masalah itu.

    “Pemerintah harus objektif. Jika kami masih kurang maksimal dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, saya dengan rendah hati meminta maaf,” ujarnya.

    Bahlil Lahadalia menuturkan, Prabowo Subianto sudah memerintahkannya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dia menindaklanjutinya dengan akan menaikkan status 375 ribu pengecer menjadi subpangkalan elpiji 3 kg.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau. “Agar distribusi dapat dikontrol dengan sistem informasi dan teknologi, sehingga harga tetap terjangkau dan tidak ada penyalahgunaan,” tuturnya.

    Peringatan Darurat Garuda Hitam

    Ilustrasi Garuda Pancasila berlatar hitam dengan tulisan ‘Peringatan Darurat’ sempat viral di media sosial. Kemunculannya adalah reaksi atas berbagai masalah, mulai kelangkaan gas LPG 3 kg hingga mafia pertanahan.

    Drone Emprit, lembaga pemantau media sosial, mengamati gambar garuda hitam ini terlacak di sosial media X setidaknya sejak tanggal 3 Februari 2025 malam, atau dua hari setelah pemberlakukan pembatasan distribusi gas LPG 3 kilogram ke pengecer.

    Analis Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid mengatakan bahwa garuda hitam mulai terdeteksi pada pukul 22.36 WIB, dicuitkan @BudiBukanIntel. Menurut pelacakan Drone Emprit, lambang garuda hitam ini muncul sebagai reaksi atas pertanyaan akun @out_of_court mengenai “Peringatan Darurat” atas isu terkini.

    Akun @BudiBukanIntel, sebelumnya juga dikenal menggaungkan lambang garuda biru bernarasikan “Peringatan Darurat” pada 2024 lalu sebagai reaksi atas isu calon kepala daerah yang mengemuka di media sosial.

    @BudiBukanIntel memposting gambar garuda hitam dengan cuitan berbunyi: “Raise the black flag” atau “Naikkan bendera hitam”.

    Masalah yang Disinggung dalam Garuda Hitam

    Rizal Nova Mujahid mengatakan bahwa tagar #peringatandarurat mencapai puncak perbincangan pada 4 Februari 2025. Pada tanggal itu, tagar tersebut mendapat sekitar 8000 mention.

    Tagar ini bergaung karena dicuitkan setidaknya 200 akun dengan jumlah pengikut yang tergolong banyak. Kemudian akun-akun tersebut menyumbang percakapan tertinggi.

    Berdasarkan pemantauannya, 200 akun ini adalah akun asli, bukan non-organik. Dia menyebut, salah satunya adalah @YLBHI yang memiliki pengikut sekitar 123.000. Akun @YLBHI dimiliki oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

    #peringatandarurat digunakan warganet untuk membicarakan sejumlah isu, seperti LPG 3 kilogram, reformasi polisi, permasalahan pendidikan kesehatan, mafia tanah, pemangkasan anggaran pemerintahan, Makan Bergizi Gratis, juga permintaan Prabowo mengevaluasi menterinya.

    #peringatandarurat kerap muncul berbarengan dengan #IndonesiaGelap. Tren tagar menurun seiring Presiden Prabowo Subianto meminta pengecer kembali diperbolehkan menjual gas LPG 3 kilogram.

    Kontrol saat Tak Ada Oposisi di DPR

    Lambang garuda hitam dianggap sebagai bentuk keprihatinan dan kekhawatiran mengenai arah kebijakan pemerintah.

    “Menunjukkan ada ketidakjelasan apa sih sebenarnya yang pemerintah mau lakukan,” kata pengamat politik dan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri.

    Dia melihat, berbagai kebijakan pemerintah, seperti pengetatan anggaran, membuat masyarakat bingung. Di sisi lain warga juga sempat ditimpa masalah kelangkaan gas elpiji 3kg.

    Menurutnya, kemunculan narasi garuda hitam di media sosial adalah bukti bahwa masyarakat menyadari permasalahan yang tengah terjadi. Aisah Putri Budiatri mengatakan, viralnya lambang tersebut menunjukkan warga sedang melakukan kontrol publik.

    Menurutnya, kontrol publik ini diperlukan karena lembaga lain, seperti DPR tak menjalankan check and balances secara maksimal. Ditambah lagi DPR tak punya fraksi yang benar-benar menunjukkan diri sebagai oposan.

    “Ini jadi harapan satu-satunya nih, bahwa ada peran pengawasan (melalui narasi garuda hitam) terhadap negara supaya enggak jadi tiran,” kata Aisah Putri Budiatri, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor    
        Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor

    Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor

    Jakarta

    Swasembada pangan menjadi target ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tugas untuk mencapai target itu berada di bawah koordinator Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu telah memetakan bagaimana langkah Indonesia untuk mencapai cita-cita swasembada pangan. Target itu harus tercapai untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor.

    Kepada detikcom, Zulhas blak-blakan cara kepemimpinan dan koordinasi yang dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

    Dari 100 hari ini, pekerjaan Pak Menko yang paling berat. Urusan makan gratis ini bukan perkara mudah, tapi sudah berjalan. Itu bisa diceritakan lebih dahulu barangkali?

    Ya, memang ujungnya itu Pak Prabowo itu kan sangat cinta kepada rakyat, sebenarnya seorang patriot. Oleh karena itu saya 15 tahun, baru menang pun ya setia. Karena kami setia dengan perjuangan.

    Kalau Indonesia mau maju, kan tergantung manusianya. Manusianya harus sehat, harus pintar, cerdas, kuat badannya. Ya tentu kaitannya sama pangan, makan bergizi yang cukup. Karena anak-anak Indonesia rata-rata itu IQ di bawah 80.

    Saya pernah jadi ketua karate, tarung, kita belum keluar jurus, kaki kita ditendang, kalah langsung. Karena kalah dengan kekuatan gizinya. Nah itu kesana kan secara mutlak pangan, gizi itu pangan. Makanya tidak ada negara yang maju tanpa berdaulat di bidang pangan.

    Nah itu jadi sangat penting. Kita ini 28 tahun ribut terus soal demokrasi, macam-macam ya, sehingga ini agak terabaikan. Dibangun, tetapi tidak diprioritaskan, baru Pak Prabowo menjadi top prioritas utama.

    Kalau bicara soal swasembada itu bagian dari upaya untuk meneguhkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tapi kemudian reformasi, kita membenahi demokrasi, terus bicara soal partai politik. 29 tahun habis waktu kita.

    Berarti sekarang kembali ke hal dasar?

    Harus, karena mau bagaimana. Bayangkan, kita kan walaupun baru 15 juta yang dapat manfaat, makan bergizi gratis itu, tetapi sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya.

    Sekali lagi, untuk itu kan program pokoknya ini, harus, bayangkan, kalau 82 juta, beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar.

    Kan semua program nggak pasti berjalan dengan mulus 100%, berjalan sempurna di awal-awal. Ada yang bilang kurang enak lah, kurang ini, itu pasti jadi catatan. Faktanya ini tetap berjalan programnya dan yang menerima manfaat sudah ada.

    Saya kan barusan dari Banyuwangi, bagus. Memang anak-anak kita itu, kadang-kadang sayur kan nggak suka. Tapi ini kan ada ahli gizinya, ada ahli nutrisi, dan sebagainya itu kan.

    Jadi bukan sekedar memberikan makan gratis?

    Enggak, nanti kan diukur, berapa tahun (umur anak) diukur. Nah makanya harus memenuhi standar itu, harus ada sayur sebagai serat, harus ada protein, karbohidrat cukup. Makanya harus ada ikan, atau ayam, atau telur, ada nasinya, sayurnya, ada buahnya. Belum tentu anak-anak suka, tapi ini harus.

    Ini akan sustain nggak, Pak Menko? Artinya apakah ini takutnya ini cuma sesaat aja beban negara berat, kemudian ditangguhkan dulu? Ini menjadi prioritas, anggaran dipotong-potong untuk ini?

    Itu duluan, bahkan sebelum beliau dilantik sudah “ini dulu nih”, yang dibahas beliau, sudah siap.

    Bicara swasembada pangan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau misalnya program ini berjalan terus. Pak Menko katakan tadi ada tambahan 4,5 juta ton?

    Iya, kalau sudah penerima sudah 82 juta anak kita, oh beras saja 4,8 juta (ton).

    Sementara di saat yang sama Pak Menko akan mencanangkan tidak akan impor beras, mungkin nggak untuk tercapai?

    Iya, jadi gini. Kita tahun lalu, baru sebulan lewat kan. Kita putuskan waktu itu, Pak Menko, rapat kita akan impor beras 4 juta (ton), masuk 3,6 juta (ton). Tetapi tahun ini kami sudah putuskan kami rapat koordinasi, kita putuskan kita tidak impor beras lagi tahun ini.

    Karena perintah Bapak Presiden kita ini harus percaya diri, kita bekerja keras, kita ikhtiar dulu. Jangan belum-belum, ah mana mungkin swasembada pangan, mana bisa mana, jangan begitu ya. Kita insyaallah bisa. Dan selalu di mana ada kemauan, ada kesungguhan, ada ikhtiar, di situ ada jalan.

    Dan kami melihat ya kita bisa tahun ini tidak impor beras. Ada dua, itu yang kami lakukan. Pertama, swasembada itu kita tentu membangun baru, ada di Merauke itu 1 juta (hektare) lebih, ada di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, yang kita sebut food estate itu. Itu mungkin totalnya 2-3 juta (hektare) yang akan dibangun. Itu penting, penting sekali. Karena kita ini negara besar, penduduk kita bertambah terus. Masa maka kita tergantung sama luar negeri.

    Saya kemarin Menteri Perdagangan, pelan pelan aja ini ngomongnya, setahun bolak balik India mau beli beras nggak dikasih, bayangin kita punya uang buat beli, harganya mahal US$ 6.200 per ton. Jadi memang kita harus bisa mandiri. Karena ini menyangkut negara besar, jumlah uang yang besar.

    Jadi tadi pertambahan bangun (lahan pertanian) baru tapi ini nggak bisa cepat. Nggak mungkin kita tahun besok langsung, nggak bisa. Kalau bangun baru kan perlu waktu. Perlu ada resetnya, perlu ada penelitiannya, perlu bangun jalan, perlu bangun irigasi, penyesuaian lahan sawahnya, buka lahan publik. Waktunya mungkin 5 tahun sampai 7 tahun.

    Nah, setelah kami pelajari, ada yang cepat. Itu yang kita sebut optimalisasi atau intensifikasi. Misalnya saya lihat berapa sih luas baku sawah kita? 8,4 juta (hektare). Itu sudah dikurangi alih fungsi lahan 7,4 juta (hektare).

    Luas tanah, panen berapa yang dipanen. yang dipanen 10 juta (hektare), kalau sekali panen 7,4 juta (hektare) berarti sisanya 2,5 juta (ha) yang dua kali. Berarti masih banyak lahan-lahan sawah kita yang cuma sekali panen.

    Artinya ini sebenarnya sawah-sawah kita nggak seragam?

    Artinya ada masalah. Ada yang tanam sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, kecil sekali. Berarti yang sekali itu bisa dioptimalisasi (menjadi panen) dua kali. Kita pelajari. Oh, saya telepon Pak Menteri PU, ‘Pak Menteri PU, coba cek, ada ga sawah-sawah yang belum ada irigasi?’, ‘Baik Pak.’ Kami suruh Sekjen Kementan ‘Perlu berapa lama?’, ‘Seminggu, Pak.’ Ketemu angka 2,6.

    Ini semua karena kita tuh membelakangi pertanian barangkali ya selama 29 tahun?

    Nggak membelakangi juga, tapi tidak program utama. Misalnya, kita stabil kan demokrasi kita mungkin baru Pak Jokowi ya, itu agak stabil, membangun kan ga ada gangguan banyak gitu ya. Tapi fokusnya kan infrastruktur, banyak hasilnya. Nah sekarang fokusnya itu pertanian.

    Kembali lagi ke cita-cita awal kita. Ya ini beresin dulu, hal dasar. Pak Menko juga sebutkan bahwa petani kita sudah tua-tua, varitas yang ditanam itu itu aja.

    Sekarang orang pakai GMO (Genetically Modified Organism), mau jagung, mau padi, mau ayam, gitu. Kita, varitas kita mungkin 20 tahun yang lalu masih kita pakai, termasuk perkebunan rakyat, termasuk perkebunan tebu itu ya, termasuk kopi, termasuk kelapa itu masih dulu-dulu.

    Jadi kita 28 tahun terus terang saya akui tertinggal. Pertanian itu dibangun oleh Pak Harto. Irigasi yang sekunder, tersier itu, premier Pak Harto. Tetapi kalau bendungan itu Pak Jokowi, tapi sampai (irigasi) primer, tersier, sekunder belum. Jadi kalau kita lihat irigasi, wah Pak Harto. Bangun pabrik pupuk, zaman Pak Harto.

    Bulog karena dibeli hasil pertanian, gudang-gudang 1.800, Pak Harto. Jadi memang kita 28 tahun ini tertinggal, makanya Thailand, Vietnam jauh maju.

    Padahal kita pemakan nasi paling banyak di dunia.

    Tapi bukan nggak bisa, kita bisa.

    Bagaimana kemudian menyeimbangkannya Pak Menko? Karena kita mau juga, kita kan sekarang cuma 18% katanya PDB kita dari industrialisasi, dari manufakturing. Jadi kan harus diakselerasi juga. Itu otomatis kan butuh lahan juga. Bagaimana kemudian menyeimbangkan antara lahan pertanian?

    Jadi kita Jawa nggak mungkin bertambah, Sumatera tidak mungkin bertambah, Sulawesi Selatan nggak mungkin bertambah, itu yang kita optimalisasi. Karena jangka panjang, Jawa itu harusnya menjadi pusat pendidikan, pusat keuangan, pusat industri yang industri kreatif, perdagangan dan lain-lain.

    Nah sementara untuk pertanian memang kita harus siapkan tempat-tempat yang baru. Itulah yang food estate itu. Misalnya Merauke, Kalimantan Timur. Walaupun kita ini kan baru bangun ibu kota baru aja udah ribut. Memang Jawa ya harusnya bisa cuma 80 juta kan pulau Jawa ini, sekarang kapal ini kan 160 juta, ya kapal namanya pulau Jawa ini, 160 juta lebih, kan sudah over. Maka kita harus memperluas. Kayak Barat dulu nemukan Australia, maju. Nah kita punya Papua.

    Tapi tanahnya itu memang layak untuk jadi sawah? Karena kan orang bilang wah ini tanahnya beda nih.

    Apa saja bisa tumbuh, selama ada teknologi.

    Pak Menko, ini juga salah satu statement yang agak promising sebenarnya. Optimistis tapi ya mungkin menimbulkan sinisme juga soal kita harus diversifikasi harga, jadi satu harga. Jadi kalau dulu ada BBM itu satu harga. Nah sekarang ini gabah satu harga, dicanangkan Rp 6.500/kg nggak boleh kurang?

    Begini, kita filosofinya itu harus mendidik rakyat kita itu produktif. Produktif itu, pemerintah, negara harus hadir, kita harus berpihak. Karena terus terang, petani kita itu petani paling rajin di dunia.

    Tapi kalau tidak berpihak, mau tanam, pupuk datangnya waktu panen. Harga bagus waktu tanam, begitu panen harganya murah. Ya lama-lama juga nggak ada yang mau. Sekarang anak muda ditanya jadi petani, nggak ada yang mau. Petani-petani kita sudah aging, dulu 60% petani itu tenaga kerjanya, sekarang tinggal 20-25%. Jadi anak anak muda nggak mau lagi.

    Nah itu tuh ada yang keliru. Kita pelajari itu apa? Nggak boleh dong inflasi, tapi yang korban petani kan, nggak boleh. Negara hadir dalam bentuk subsidi. Kan Thailand juga begitu, Vietnam juga begitu.

    Karena itu kita harus membeli hasil produksi petani-petani kita dengan harga yang layak, yang untung. Jangan mereka terjebak dengan tengkulak terus. Oleh karena itu kami rapat atas dipimpin Pak Presiden, atas usulan saya, Bapanas, gabah harus dibeli Rp 6.500/kg.

    Oleh karena itu yang paling depan Bulog. Ada masalah lagi kemarin, lama ini persiapannya, ada ini segala macam, ada uang. Sekarang Bulog, uang nggak ada masalah lagi. Uangnya cukup, sudah ada Rp 23 triliun tambah Rp 16 triliun. Jadi cukup untuk (menyerap) setara beras 3 juta.

    Nah, tinggal sekarang gudang. Dengan Bulog kami sudah rembuk berkali-kali rapat ini. Ini kan di balik, di dapurnya, lama ini urusannya. Kita sudah ada tersedia gudang bisa nampung 2 juta ton dan kami masih cari (gudang untuk menyimpan) 1 juta ton lagi, 2 juta ton sudah ada. Karena kita akan panen raya bulan Februari, Maret, April.

    Uang ada, gudang ada, apa lagi? Tinggal beli. Kami juga tahu, Bulog punya SDM terbatas di level kabupaten, sedangkan sawah ini kan desa-desa kan. Oleh karena itu tidak mungkin ini kerja sendiri, ini mesti melibatkan kepala daerah, kepala desa, Camat, Bupati, dan TNI, Polri. Kita satu tim. Karena kalau satu, tetapi tidak melakukan tugasnya, gol bunuh diri, nggak bisa.

    Jadi itu ada jaminan tetap ya? Silakan lapor atau memberitahu kepada pemerintah kalau misalnya dibeli tidak di angka itu?

    Saya di kantor saya sekarang saya buka crisis center. Begitu mau tanam, pupuk nggak ada, lapor. Kita akan perintah pupuk Indonesia kabupaten itu untuk kasih. Satu kali, dua kali dua puluh empat jam, dua hari nggak ada, kita minta diganti yang di kabupaten itu. Begitu juga kalau harga gabah tidak Rp 6.500/kg, itu lapor. Ada masalah pupuk, masalah harga, silahkan menghubungi nomor itu, semacam crisis center.

    Sudah ada jalan keluarnya, sudah ada duitnya ada, dalam pelaksanaannya karena ini kerja besar ya, dalam waktu singkat. Karena panen raya itu hanya Februari, Maret, April, 3 bulan, Bulog harus dapat setara beras, 2-3 juta.

    Pak Menko, ngomong soal Bulog ini kan, apa namanya, organ pemerintah. Terus sekarang jadi BUMN, sekarang akan ada perubahan struktur untuk mensukseskan ini?

    Hanya penyesuaian pengurusnya, tapi tugasnya sama saja. Karena walaupun dia juga bayar bunga, bunganya juga rendah, bunga pun disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi itu tidak menjadi… uang cukup, untungnya ada, walaupun nggak besar. Jadi bunganya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak ada alasan, duit cukup untuk membeli sebanyak 3 juta ton. Kalau Bulog mampu menyerap 2-3 juta, maka harga otomatis akan terkerek. Tapi kalau Bulog nggak beli, nggak ada persaingan.

    Kalau kita dengar asta cita dan rencana pemerintah ini kan sebenarnya memberikan insentif banyak kepada rakyat kecil. Ini mungkin angin segar buat rakyat kecil karena selama ini rakyat kecil kan di saat-saat tertentu aja diperhatikan dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya insentif ini sampai kapan? Sehingga masyarakat kemudian bisa mandiri misalnya?

    Ini harus continue karena begini, kita harus mendidik masyarakat kita produktif. Nggak boleh terus terusan mengandalkan sumbangan, bantuan sosial, nggak bisa dong. Mereka harus produktif, mereka harus bekerja keras, hasilnya bagus, dia harus kreatif, melahirkan berbagai kreatifitas.

    Seperti di Thailand, mereka kan begitu. Tapi kalau yang pasif, cuman nunggu aja gitu, lama lama mimpi jadi orang kaya ikut judol (judi online), kita kan nggak mau begitu. Nah tentunya harus continue. Kalau harganya nggak dijamin, jatuh, jadi nggak tanam lagi. Sekarang kita lebih produksinya. Besok, dia rugi, ya nggak tanam lagi dia.

    Jadi itu bagian dari mendidik publik ya? Karena banyak sekali, sekarang kalau tinggal satu rumah, anak sekolah dapat bantuan, keluarga miskin dapat bantuan, lansia dapat bantuan. Ini satu rumah akhirnya nungguin bantuan semua?

    Banyak pelajarannya kita ambil ya. Kadang-kadang tetangga, ibu-ibu dua, akrab dekat, gitu ya, begitu ada yang bagikan minyak goreng, bisa berkelahi. Saya pengalaman beberapa tempat, bagi buku tulis aja, itu anak-anak SMA bisa berantem sama temannya. Nah ini kan harus kita, harus kita didik, anak-anak kita produktif, masyarakat kita masyarakatnya produktif, pemerintah harus hadir, dan ini Pak Prabowo paham betulnya.

    Dan Pak Prabowo, dia cinta, mengerti, memang syaratnya jadi pemimpin nih, jadi bupati, jadi kades, jadi camat, itu harus cinta. Cinta itulah baru akan ada keberpihakan dan inisiatif-inisiatif.

    Misalnya kemarin kita itu ya, kenapa agak sulit, karena banyak sekali yang terlibat. Pupuk aja aturnya menggurita, makanya pupuk hadir saat panen. Ini kita pangkas, beberapa kali rapat, selesai. Sekarang dipangkas, misalnya pupuk hanya SK Mentan, langsung ke Gapoktan.

    Dan sebenarnya kan kita juga tahu, baik sembunyi-sembunyi maupun terbuka, segala sesuatu yang datang dari luar negeri itu kan mendatangkan rente untuk sebagian orang.

    Ya gini, bukan hanya itu, kita ini nggak sadar lama-lama kita akan tergantung. Kita ini makan beras, nasi goreng. Tapi kita sekarang pagi udah makan roti. Nah itu kita kan nggak bisa menanam gandum, apa nggak kita tergantung? Tahu berapa kita impor gandum? 13 juta ton satu tahun.

    Apalagi? kita suka bawang merah, tetapi dicekoki terus bawang putih, sekarang separuh-separuh. Buah kita kan banyak, buah kita segala macam dulu, ada jeruk, ada mangga, banyak lah itu ya, buah naga, rambutan, manggis. Tetapi sekarang yang kita makan (di Indonesia) tidak tumbuh. Lama-lama kita tergantung (dengan impor).

    Penelitian kita kan ada di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dia anggarannya. Orang sudah pakai GMO, kita masih yang dulu. Jadi memang banyak PR yang mesti kita kerjakan. Tapi kalau kita mulai, kita sungguh-sungguh, Presiden langsung memimpin kita, kalau bupati, gubernur, sampe Camat, Kades ikut, kita bisa

    Dan satu yang saya ucapkan syukur adalah salah satu yang akan untuk tidak diimpor. Tapi juga ada cita-cita untuk tidak mengimpor garam, tidak mengimpor garam. Negara kita ini adalah negara dengan garis pantai terpanjang. Impor garam nggak masuk akal.

    Tahu nggak berapa impornya? 3 juta ton, dulu terakhir 4 juta ton.

    Itu gimana ceritanya, laut kita kan luas?

    Kita kan kalau susah, dikit-dikit, beli, dikit-dikit, beli, susah dikit, beli.

    Ini katanya akan ada panen raya garam?

    Iya, jadi, saya karena perintah presiden kita kerja keras, maka kami sudah larang (impor). Satu, beras nggak boleh impor tahun ini semua, jagung nggak impor tahun ini, gula untuk konsumsi ya, kita tidak impor tahun ini. Kemudian garam untuk konsumsi dan mamin (makanan dan minuman) kita tidak impor tahun ini.

    Izin kita awasi ya?

    Iya, itu tentu dong. Jadi, tadi kalau dibilang saya yang hebat, nggak. Ini timnya yang hebat. Kalau Menko itu kan kerjanya koordinasi-koordinasi aja, amal salehnya yang banyak. Tapi yang kerja itu ada Mentan, Bapanas, ada Gubernur, dari Menteri KP, menteri yang lain, semua terlibat.

    Dan itu semua bisa tercapai, (setop impor) beras, gula, garam, jagung?

    Kalau jagung ini akan ada problem. Tapi problem-nya enak, ini problem memang kita ini kurang masalah, lebih masalah. Jadi jagung ini kebutuhan kira-kira 11 juta (ton). Tapi produksi tahun ini mungkin bisa sampai 18 juta (ton).

    Sekarang kan berbarengan ya panennya nih, ini beras panen Februari, Maret April, jagung panen Februari, Maret April, bayangkan itu. Bagaimaa nampungnya itu? Itu PR yang besar. Karena kalau tidak, waktunya 3 bulan kan, Februari, Maret, April. Jagung dan padi sama, barengan ini, panen raya.

    Saya udah mulai ditelepon nih, (harga) jagung sudah mulai Rp 3.500 (per kg), perintah kita harus (beli) Rp 5.500 (per kg). Harga untuk pemerintah harus Rp 5.500 (per kg). Tapi dalam lapangan ini kita lagi kerja keras sekarang, agar dua masalah ini bisa kita handle.

    Ya, mudah-mudahan semua ikhtiar bisa terlaksana dengan baik, karena ya ini jadi semangat kita. Karena selama ini kan masalah pangan itu, kita bayangkan saja Pak Menko, kita ini pernah kelangkaan tempe karena kedelai itu nggak ada gitu kan. Ya itu kan artinya mungkin setelah ini bisa masuk ke kedelai, kita bisa mandiri.

    Sekarang tugas pokok kita, gula, beras, jagung. Kemudian gula memang masih kurang. Tapi kita berani dulu kalau dulu kurangnya jutaan, mungkin kurangnya besok dikit, ratusan lah. Garam kita kalau untuk pangan cukup, yang memang kita belum bisa garam ini industri. Ini tetap masih ada impornya. Misalnya untuk rumah sakit rupanya kan kalau infus, itu ada garamnya. Atau untuk industri yang tekstil itu rupanya pakai garam juga gitu.

    Pak Menteri, setelah itu barangkali kita masuk ke protein ya?

    Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya udang.

    Ini ikan sama ayam?

    Ikan, ayam, susu, daging.

    Isu kita kan daging selalu impor kan?

    Daging juga impor terus kan. Ini yang kita… Saya akan masuk ke sana nanti setelah ini kan PR beratnya sampai di April yang panen raya itu gabah dan jagungnya. Kalau ini bisa lewat, maka nanti Juni geser mulai protein.

    Saya masih ingat waktu Pak Menko masih di Menteri Perdagangan, waktu kita ngobrol-ngobrol santai itu Pak Menko seperti lah, saya nggak mau jadi Menteri Perdagangan lagi kerjanya capek. Ini kerjanya lebih capek.

    Tapi bahagia. Saya itu, saya dulu jadi Menteri Kehutanan saya nggak pernah minta, diminta Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya jadi Ketua MPR, nggak minta itu bukan hak saya, tetapi Pak SBY minta agar saya maju, akhirnya terpilih. Kemarin Pak Jokowi minta saya jadi Menteri Perdagangan. Tapi yang ini, Pak Prabowo bilang saya mau dijadikan Menko, ‘Pak kalau ini saya boleh minta nggak’, ‘Apa pak Zul?’, ‘Kalau boleh saya bidangnya pangan.’ Saya masuk politik sebetulnya pesanan orang tua saya.

    Jadi ada semacam cita-cita yang terpendam?

    Jadi ayah saya juga pesan, kami kalau di kampung kami kan kalau laki-laki salat di Masjid, kalau di Masjid itu perempuan di rumah. Jadi setiap pulang Masjid, di kampung saya itu Ayah bilang, ‘Lihat saudara-saudara kamu pergi gelap, badannya gelap, pulang gelap, rezekinya gelap.’ Jadi ayah saya bilang, ‘Kamu biar keluarga kita susah, kamu sekolah, tapi nanti kalau sudah berhasil, ingat nih, kamu bantu saudara-saudara kamu.’

    Ini saya masih terdengar suara ayah saya. Walaupun itu sudah 50 tahun yang lalu, waktu saya masih usia 6 tahun, 7 tahun. Tapi saya masih terngiang-ngiang. Dan itulah sebetulnya mimpi saya waktu saya masuk politik tahun 1996.

    Barangkali ini juga fase ya, sekarang ini Pak Menko ini sudah di posisi tertinggi partai politik. Ya ini kan tinggal di atasnya Menko kan tinggal Wapres sama Presiden. Artinya semua sudah selesai lah, urusan hidup pribadi sudah selesai. Ini sekarang bagian dari berbagi kepada masyarakat. Tapi kan kita tetap sering melihat penjabat bolak-balik, naik turun, naik turun. Nggak terlaksana juga apa janji-janjinya. Kalau ini memang sungguh-sungguh mau?

    Saya yakin, saya haqulyakin ini bisa lebih cepat dari yang kita rencanakan hasilnya, asal kita bisa mengelola produksi yang meningkat cepat. Itu aja, kalau kita bisa mengelola dan kata kunci kedua, ini kita satu tim. Ini contoh saja, kemarin saya ke Pekalongan, Pekalongan itu di 1 meter di bawah permukaan laut, begitu tanggul jebol, banjir kan. Apa yang lakukan Camat? Ini Camat luar biasa. Camat mengumpulkan warganya, dia kumpulkan karung, dia pergi ke pantai, diisi karung itu sama pasir, di tanggul, akhirnya banjirnya reda.

    Dia kerja dulu gitu, kerja dulu. Nah baru mereka berencana akan menghubungi pemerintah, kan perlu waktu. Tapi masalahnya selesai, jadi camat ini tidak perlu diam action.

    Nah kalau, nanti makanya kan kita ini sebetulnya dimandori. Maka saya keliling rapat di kantor gubernur, kita berdiskusi apa yang masalah, kita selesaikan. Nah saya berharap nanti bupati-bupati yang akan dilantik, juga rutin bupati rapat rutin, mingguan dengan kadesnya, dengan camatnya, ‘Eh kami panen di sana. Tapi Bulog kan jauh di kabupaten.’ Kades kan bisa ditanggulangi dulu, kan ada dana desa, ada dana ketahanan pangan, Rp 200 juta cukup, kalau kurang bisa pinjem BRI Rp 100 juta kan bisa, tangani dulu.

    Baru dia lapor (nanti) ke Bulog. Jadi kalau kadesnya sikapnya sama, camat-nya sikapnya sama, bupatinya sama, pemerintahan sama, kita sama, bisa. Bisa cepat.

    Benar-benar itu bisa terlaksana baik semua sehingga, ya sebenarnya ini masalah dasar. Masalah dasar yang kemudian jadi masalah kenapa kemudian negara sekaya Indonesia itu masih ada yang stunting gitu kan, memprihatinkan. Artinya kita tanam apa aja bisa tumbuh?

    Ini yang sederhana nya 62-63 tahun lalu kita kan lahir, ya keadaan Indonesia kayak apa. Kok kita bisa sehat kan? Berarti kan kita diurus benar gitu. Nah sekarang kan jauh lebih maju mestinya, kok ini kurang, ini kurang, ini kurang. Berarti kan kita yang nggak mau.

    Walaupun sebenarnya cerita Pak Menko ini, jabatan Menko ini cuma gagah gagahan saja, karena beberapa hari nggak punya kantor katanya?

    Iya kan. Itu karena maksudnya gini, kadang-kadang mau ketemu saya nggak bisa. Nggak ada, semua ada jalan. Saya baru punya kantor 3 hari, saya melantik eselon saya di depan lift, belum ada kantor. Tapi saya bilang sama eselon I, ini tidak menentukan kinerja kita. Kinerja kita ditentukan oleh kita yang kerja, kerja kita.

    Anggaran saya tahun lalu Rp 90 juta, tahun ini Rp 40 juta, itu dipotong separuh, ya nggak apa-apa. Rapat di sini, rapat di sini, rapat di sini, rapat di sini. Intinya saya percaya selalu ada ada jalan. Tentu dana penting ya, tapi dana banyak, kalau kita yang nggak siap juga nggak bisa juga.

  • Mengenal Padi Biosalin Solusi Lahan yang Terdampak Rob

    Mengenal Padi Biosalin Solusi Lahan yang Terdampak Rob

    Jakarta: Inovasi budidaya padi biosalin di pesisir utara Semarang menjadi perhatian karena memanfaatkan lahan sawah yang sebelumnya tandus akibat rob dan salinitas. Pengembangan padi biosalin di pesisir utara Semarang oleh PT PGN Tbk itu memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat.
     
    Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertujuan untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang terdampak rob dan memiliki kadar garam tinggi.
     
    “Padi Biosalin diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan dipanen dengan hasil yang berkualitas. Semoga kedepannya, budidaya padi biosalin ini juga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar,” ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Februari 2025.
     

    Solusi untuk lahan terdampak salinitas
    Seperti diketahui, lahan di pesisir utara Semarang selama ini menjadi tantangan bagi para petani akibat tingginya kadar garam yang membuat tanaman sulit tumbuh. 

    PGN, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menghadirkan solusi dengan membudidayakan padi biosalin-varietas padi yang mampu beradaptasi di lahan dengan salinitas tinggi.
     
    “Semoga kedepannya, budidaya padi biosalin ini juga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar,” kata Fajriyah.

    Mendorong ketahanan pangan berkelanjutan
    PGN memberikan dukungan penuh mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk, hingga pendampingan teknis bagi petani. Dengan metode budidaya yang tepat, menurut Fajriyah padi biosalin diharapkan dapat tumbuh optimal dan menghasilkan panen berkualitas tinggi.
     
    Di lahan seluas 20 hektare di kawasan pesisir Mangunharjo, Semarang, program ini diharapkan bisa menjadi percontohan bagi daerah lain yang mengalami permasalahan serupa. 
     
    Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryati Rahayu, menyatakan bahwa program ini membuka peluang bagi kelompok tani lain untuk belajar dan mengadopsi metode yang sama guna meningkatkan hasil pertanian mereka.
     
    Program budidaya padi biosalin ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga langkah strategis dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas cakupan lahan pertanian produktif di wilayah pesisir.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)