Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Mitigasi Siklon Tropis di Indonesia, BRIN Kembangkan Sadewa dan Kamajaya

    Mitigasi Siklon Tropis di Indonesia, BRIN Kembangkan Sadewa dan Kamajaya

    Liputan6.com, Bandung – Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin menyebutkan otoritasnya menggunakan aplikasi berbasis web, Sadewa dan Kamajaya, untuk memitigasi potensi siklon tropis di Indonesia.

    Erma menjelaskan siklon tropis merupakan sistem tekanan udara rendah yang terbentuk di daerah tropis dan hanya terjadi di lautan hangat.

    “Kami memitigasi terjadinya siklon tropis di Indonesia dengan Sadewa dan Kamajaya, mengingat dampaknya dapat menyebabkan kehilangan nyawa dan kerusakan infrastruktur di daerah terdampak,” ujar Erma saat menerima kunjungan pelajar SMK Wira Buana 2 di KST Samaun Samadikun, BRIN Bandung, pada pertengahan Februari 2025.

    Erma menerangkan berdasarkan strukturnya, siklon tropis adalah daerah raksasa yang terdiri atas aktivitas awan, angin, dan badai petir yang berputar.

    Jika dipantau melalui situs zoom.earth, Erma menyebutkan bahwa siklon tropis yang terdeteksi pada pertengahan Februari 2025, diperkirakan akan mencapai Australia pada Jumat (14/2) pukul 19.00.

    “Dengan kategori 4, yang ditentukan berdasarkan kecepatan angin, perlu diwaspadai dampak yang mungkin terjadi di Indonesia. Mata badai ini selain berputar juga bergerak, menciptakan jalur panjang dari squall line (gerombolan awan) yang dapat menjangkau wilayah Indonesia,” kata Erma.

    Tercatat, dari tahun 1851 hingga 2006, badai siklon tropis belum pernah terjadi di Indonesia. Secara umum, fenomena ini terbentuk di wilayah tropis pada lintang 15–20 derajat.

    Namun, beberapa badai siklon telah terdeteksi di sekitar wilayah Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia pernah mengalami badai siklon pada 27 November 2001, yaitu Badai Siklon Vamei.

    “Beberapa jurnal menyebutkan bahwa peristiwa ini hanya terjadi setiap 100–400 tahun sekali di Indonesia dan diyakini tidak akan terulang. Namun, kenyataannya Badai Siklon Ingrid terjadi pada 6 Maret 2005 di sekitar wilayah Indonesia,” ungkap Erma.

    Kemudian, lanjut Erma, Siklon Tropis Dahlia pada 26 November 2017 di selatan Yogyakarta merusak sejumlah tambak, Badai Siklon Lili terjadi di Laut Arafura pada 8 Mei 2019, dan yang terbaru Siklon Tropis Seroja pada 4 April 2021.

    Untuk memitigasi dampak siklon tropis, Erma menuturkan BRIN mengembangkan aplikasi berbasis web untuk memantau Sadewa dan Kamanjaya yang dapat diakses oleh masyarakat umum

    “Melalui Sadewa, kami memantau pergerakan awan yang dapat memprediksi cuaca hingga tiga hari ke depan dengan pembaruan setiap jam. Sebelum Siklon Tropis Seroja terjadi pada 4 April 2021, kami telah mendeteksi dua bibit siklon yang tumbuh di Perairan Banda pada 28 Maret pukul 10.00. Sedangkan melalui Kamajaya, kami memprediksi potensi badai siklon hingga enam bulan sebelumnya, dan hal itu sudah terlihat sejak 1–10 April 2021,” jelas Erma.

    Erma berharap agar Aplikasi Sadewa dan Kamajaya ini dapat mendukung pemerintah daerah untuk mempersiapkan atau mewaspadai rangkaian siklon tropis.

    “Alat pantau atau prediksi udah ada dan kami sediakan, melalui presentasi ini kami mendesiminasikan untuk Masyarakat agar mengakses website tersebut dengan alat yang ada di BRIN agar lebih memahami dan mengantisipasi terjadinya musim kemarau atau hujan. Serta pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang melindungi Masyarakat dari bahaya siklon tropis,” tukas Erma.

  • Kapan Puasa 2025? Simak Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah dan Pemerintah

    Kapan Puasa 2025? Simak Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah dan Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Jadwal kapan puasa 2025 sedang dicari. Masyarakat menantikan kapan hari pertama puasa atau 1 Ramadhan pada tahun ini. Muhammadiyah sudah menentukannya sejak beberapa waktu yang lalu.

    Informasi jadwal kapan puasa 2025 ini bisa menjadi acuan Sobat PR. Pastikan kita membersihkan hati kita sebelum memasuki bulan yang mulia.

    Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah

    Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadhan atau hari pertama puasa berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025. Penetapan itu didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal, tidak mempertimbangkan pengamatan fisik hilal. Berikut jadwalnya:

    1 Ramadhan 1446 H: Jumat, 28 Februari 2025 Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H: Minggu, 30 Maret 2025 Jadwal 1 Ramadhan versi Pemerintah

    Pemerintah belum mengumumkan kapan hari pertama puasa. Hanya saja, berdasarkan kalender Islam Hijriah yang diterbitkan Kemenag (Kementerian Agama), diperkirakan ada perbedaan dengan Muhammadiyah. Berikut jadwalnya:

    1 Ramadhan 1446 H: antara 28 Februari 2025 atau 1 Maret 2025

    Biasanya, pemerintah akan melakukan sidang isbat terlebih dahulu untuk menentukan hari pertama puasa. Sidang itu dihadiri Menteri Agama, perwakilan organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama (NU), duta besar negara sahabat, pihak BRIN, BMKG, dan tim unifikasi kalender hijriah Kemenag.

    Kalender libur Maret-April 2025 Sabtu, 29 Maret: Hari Suci Nyepi Senin-Selasa, 31 Maret – 1 April: Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Jumat, 18 April: Wafat Yesus Kristus Minggu, 20 April: Kebangkitan Yesus Kristus

    Demikian jadwal puasa 2025 lengkap dengan versi Muhammadiyah dan versi pemerintah. Diketahui versi pemerintah belum ditentukan mengingat akan dilakukan sidang isbat terlebih dahulu yang biasanya digelar pada hari terakhir bulan Syaban, atau dalam hal ini pada 27 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Demi Swasembada Pangan, BULOG dan BRIN Sinergi Genjot Hasil Panen – Page 3

    Demi Swasembada Pangan, BULOG dan BRIN Sinergi Genjot Hasil Panen – Page 3

    Program panen ini juga menjadi bagian dari percepatan penyerapan gabah nasional. Pada tahun 2025, Perum BULOG mendapatkan tugas langsung dari pemerintah untuk menyerap gabah atau beras setara 3 juta ton.

    Dengan adanya kerja sama strategis ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian serta terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik.

    Dukungan Penuh dari Berbagai PihakKegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk PMO Mitra Tani, Pimpinan Cabang BULOG Karawang, Kodim 0509/Bekasi, serta Dinas Pertanian Kabupaten Karawang.

    Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan petani diharapkan dapat terus berlanjut untuk mencapai swasembada beras di masa mendatang.

    Dengan keberhasilan program ini, Perum BULOG semakin mengukuhkan perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi pertanian yang inovatif.

     

  • Capai Swasembada Beras, Bulog Bersama BRIN Serap dan Panen Padi dengan Teknologi Budidaya Intensif – Halaman all

    Capai Swasembada Beras, Bulog Bersama BRIN Serap dan Panen Padi dengan Teknologi Budidaya Intensif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perum Bulog menggelar kegiatan serap dan panen padi dengan penerapan teknologi budidaya intensif pada lahan kemitraan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Cibitung, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. 

    Sinergitas Kemitraan Budidaya Padi antara Perum Bulog  dan BRIN merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menemukan pola budidaya padi yang lebih efisien guna mendukung pencapaian swasembada beras di Indonesia.

    “Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya untuk mencapai swasembada beras. Kami ingin memastikan bahwa para petani dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan hasil pertanian mereka,” ujar Luhur dari PMO Mitra Tani Bulog, dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).

    Kegiatan serap dan panen padi ini dilaksanakan di lahan seluas 6 hektar dengan menggunakan varietas Inpari 32, Inpari 49, dan IPB 9G. 

    “Kerja sama ini diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi antara Perum Bulog, BRIN, dan para petani untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tambah Umar Said Pemimpin Cabang Bulog Karawang.

    Produktivitas yang dihasilkan pada lahan ini mencapai 5,5 ton per hektar yang membuktikan dengan adanya penerapan teknologi budidaya ini hasil produktivitas pada lahan budidaya mengalami kenaikan dari musim tanam sebelumnya yang hanya 3 ton per hektar. 

    Keseluruhan hasil panen petani budidaya akan diserap oleh Perum Bulog Cabang Karawang dengan Harga Pembelian Pemerintah senilai 6.500 per Kg, yang kemudian siap diolah langsung oleh Sentra Penggilingan Padi (SPP Bulog) dan atau Mitra Pangan Pengadaan sebagai cadangan pangan pemerintah.

    Hal ini merupakan bentuk kongkret sinergitas huluisasi Perum BULOG dari mulai budidaya hingga panen yang melibatkan Sentra Penggilingan Padi (SPP Bulog) sebagai bagian unit bisnis industri perusahaan. 

    Program penen ini merupakan upaya percepatan penyerapan gabah dari petani, dimana di tahun 2025 Bulog mendapatkan tugas langsung dari Pemerintah untuk melakukan penyerapan gabah/beras setara 3 juta ton beras.

  • BRIN Sebut Potensi Gagal Rukyat Cukup Besar, Awal Ramadan 2025 Bisa Berbeda – Page 3

    BRIN Sebut Potensi Gagal Rukyat Cukup Besar, Awal Ramadan 2025 Bisa Berbeda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penentuan awal Ramadan 2025/1446 berpotensi menimbulkan perbedaan karena posisi bulan pada 28 Februari 2025 sulit diamati di sebagian besar wilayah Indonesia. Jika rukyat gagal, ada kemungkinan 1 Ramadan jatuh pada 2 Maret 2025.

    Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaludin, menjelaskan bahwa posisi bulan di Banda Aceh saat Maghrib 28 Februari 2025, memiliki tinggi toposentrik 4,5° dan elongasi geosentrik 6,4°.

    “Ini sedikit melebihi kriteria MABIMS, yaitu tinggi lebih dari 3° dan elongasi lebih dari 6,4°,” katanya yang dikutip dari Youtube Tdjamaluddin, Sabtu (22/2/2025).

    Namun, di Surabaya, tinggi bulan hanya 3,7° dengan elongasi 5,8°, yang masih di bawah batas kriteria MABIMS. “Posisi bulan yang terlalu dekat dengan matahari dan ketinggiannya cukup rendah ini menunjukkan kemungkinan besar hilal sulit dirukyat,” jelas Thomas.

    Selain faktor astronomi, kondisi cuaca juga berpotensi mengganggu pengamatan hilal. “Potensi gagal rukyat cukup besar, selain hilal sangat tipis, faktor cuaca kemungkinan besar juga menjadi kendala,” tambahnya.

    Ketidakpastian hasil rukyat ini berpotensi memicu perdebatan dalam sidang isbat. Ada dua kemungkinan keputusan yang bisa diambil.

    “Pertama, sidang isbat tetap konsisten dengan kriteria MABIMS dan merujuk fatwa MUI 1981. Dengan hasil hisab di Aceh yang memenuhi kriteria, maka 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025,” ujar Thomas.

    Namun, opsi kedua adalah sidang isbat mengambil keputusan berdasarkan hasil rukyat. “Karena di sebagian besar wilayah Indonesia hilal tidak mungkin dirukyat, maka 1 Ramadan bisa ditetapkan pada 2 Maret 2025,” katanya.

    Keputusan resmi awal Ramadan akan ditentukan dalam sidang isbat yang digelar pemerintah pada Jumat 28 Februari 2025.  Sidang isbat akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta.

    “Saya pribadi akan ikut keputusan pemerintah pada sidang isbat apa pun hasilnya. Keputusan ikut pemerintah pada sidang isbat karena sidang dihadiri pakar astronomi, pakar fiqih, perwakilan ormas. Selain itu, sidang juga mempertimbangkan aspek astronomis, aspek fiqih, aspek kemaslahatan umat,” dia menandaskan.

  • Kepala Daerah PDIP Tunda Retret, Pengamat: Mereka Pemimpin Rakyat Bukan Partai

    Kepala Daerah PDIP Tunda Retret, Pengamat: Mereka Pemimpin Rakyat Bukan Partai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada kader yang menjadi kepala daerah untuk menunda perjalanan retret ke Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025).

    Namun, hal itu sangat disayangkan oleh peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor yang mengatakan, ketika seseorang telah menjadi kepala daerah, maka ia seharusnya jadi sistem di pemerintahan nasional.

    “Mereka telah menjadi subsistem di dalamnya. Ia juga merupakan pemimpin bagi seluruh rakyat, bukan hanya ikut kelompok atau partai tertentu,” ucapnya kepada Beritasatu.com, Sabtu (22/2/2025).

    Firman melanjutkan, seorang kepala daerah idealnya melepas atribut kepartaian dalam menjalankan tugas di daerah masing-masing. Apabila masih ikuti instruksi partai, maka akan menjadi masalah ke depannya, ketika setiap kebijakan yang akan diambil yang selalu dikontrol dan dikonsultasikan dengan pimpinan partai.

    “Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala daerah memiliki mekanisme kerja sama dengan DPRD serta harus mendengar aspirasi rakyat, bukan sekadar mewakili kepentingan partai politik,” ucapnya.

    Ia melanjutkan, ketika seorang kepala daerah terpilih dan memang berasal dari suatu partai dan koalisi.

    “Namun, apakah itu berarti ia harus meminta izin kepada semua partai dalam koalisinya? Jika demikian, maka yang terjadi adalah elite politik lebih tunduk kepada kepentingan partai daripada kepentingan rakyat,” tambahnya.

    Firman Noor menegaskan, sebenarnya polemik kepala daerah PDIP tunda ikuti retret di Magelang bisa menjadi benar jika alasan penolakan tepat. Namun, instruksi dari Megawati dalam hal ini lebih bersifat simbolis sebagai bentuk perlawanan.

    “Apabila alasannya adalah karena acara tersebut dianggap tidak mencerminkan sikap prihatin terhadap kondisi keuangan negara, maka hal itu masih bisa diterima dan bahkan memiliki nilai heroik,” paparnya.

    Sementara, ada anggota PDIP yang masih tetap mengikuti acara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa tidak terlalu terikat dengan keputusan partai dan lebih mengutamakan kepentingan negara serta rakyat.

    Firman menegaskan, seorang kepala daerah adalah pemimpin bagi rakyat, bukan hanya kader partai semata.

    “Dalam konteks pemerintahan, pola pikir fungsional seperti ini lebih relevan dibanding sekadar loyalitas terhadap keputusan partai,” pungkas Firman dalam menanggapi kepala daerah PDIP yang tunda perjalanan retret ke Magelang.

  • Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang

    Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang

    Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Peneliti: Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 10:43 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyarankan kepada para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk tetap mengikuti kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut,” kata Lili saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins” atau “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”.

    “Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia tak menutup kemungkinan bahwa surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024, tentu membuat kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema.

    Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.

    Oleh karena itu, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib.

    “Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena,” ujarnya.

    Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.

    “Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Sumber : Antara

  • Bulog dan BRIN gelar serap panen di Cibitung untuk dukung ketahanan pangan

    Bulog dan BRIN gelar serap panen di Cibitung untuk dukung ketahanan pangan

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Bulog dan BRIN gelar serap panen di Cibitung untuk dukung ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 12:53 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar serap panen di Lahan Kemitraan Sinergis Bulog yang berlokasi di Cibitung, Jawa Barat, pada Sabtu (22/2). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyerapan hasil panen petani berjalan lancar serta mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah.

     

    Pimpinan Kantor Cabang Bulog Karawang, Umar Said, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Komando Distrik Militer (Kodim) dan komunitas Generasi Pertanian.

     

    “Hari ini kami melakukan serap panen di lahan on-farm kami di Cibitung. Ini adalah salah satu upaya untuk memastikan penyerapan hasil panen berjalan lancar langsung dari petani serta mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah agar sesuai target,” ujar Umar Said.

     

    Penerapan Teknologi untuk Peningkatan Produktivitas

     

    Dalam kemitraan ini, Bulog dan BRIN menerapkan berbagai teknologi pertanian guna meningkatkan produktivitas. Kepala Bidang Penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Bekasi, Ade Arif Rahman, menjelaskan bahwa terdapat tiga varietas padi yang ditanam, yakni Impari 32, Impari 49, dan 9G.

     

    “Secara historis, produktivitas lahan ini sebelumnya hanya mencapai 3 ton per hektare. Namun, dengan penerapan teknologi baru, kami menargetkan hasil panen di atas 5 ton per hektare, melampaui rata-rata nasional,” ungkap Ade Arif Rahman.

     

    Beberapa teknologi yang diterapkan meliputi penggunaan biosilika untuk memperkuat batang padi, inovasi BRIN untuk meningkatkan jumlah serta bobot bulir padi, dan penyubur tanah berbasis mikroba yang menjaga kesuburan tanah setelah panen.

     

    Bulog Jamin Stabilitas Harga dan Serap Panen Maksimal

     

    Bulog Karawang, yang membawahi wilayah Bekasi, Karawang, dan Kota Bekasi, menargetkan pengadaan sebanyak 75 ribu ton beras tahun ini. Bulog juga bekerja sama dengan 15 hingga 20 mitra penggilingan untuk mengolah hasil panen menjadi stok cadangan pangan pemerintah.

     

    Di wilayah Karawang, harga gabah terpantau stabil. Umar Said menegaskan bahwa Bulog siap membeli gabah dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram untuk menjaga kesejahteraan petani.

     

    “Ketika petani panen, harga minimal yang mereka tawarkan adalah Rp6.500 per kilogram. Jika ada harga yang lebih rendah dari itu, Bulog siap melakukan pembelian dengan harga minimal tersebut,” jelasnya. (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kepala Daerah PDIP Dilarang Megawati Ikut Retret, Peneliti BRIN Beri Saran

    Kepala Daerah PDIP Dilarang Megawati Ikut Retret, Peneliti BRIN Beri Saran

    Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.

    “Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

  • Kepala daerah PDIP sebaiknya ikut retret karena kegiatan pemerintahan

    Kepala daerah PDIP sebaiknya ikut retret karena kegiatan pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyarankan kepada para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk tetap mengikuti kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut,” kata Lili saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins” atau “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”.

    “Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia tak menutup kemungkinan bahwa surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024, tentu membuat kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema.

    Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.

    Oleh karena itu, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib.

    “Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena,” ujarnya.

    Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.

    “Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025