Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Patriotisme Perempuan Harus Mampu Mendorong Kemajuan Bangsa

    Patriotisme Perempuan Harus Mampu Mendorong Kemajuan Bangsa

    Medcom • 05 Maret 2025 19:47

    Jakarta: Patriotisme perempuan harus mampu dibangkitkan agar mampu mendorong semangat bersama untuk memperjuangkan hak-haknya dalam mengisi kemerdekaan. 

    “Berbagai kisah perjuangan perempuan mengisi lembar sejarah perjuangan bangsa kita sejak dulu. Karena perjuangan perempuan adalah perjuangan yang berkelanjutan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi bertema “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2025 – Patriotisme Perempuan: Dulu, Kini, dan Nanti” yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersama Forum Diskusi Denpasar 12 dan Keluarga Besar Wirawati Catur Panca, di ruang Delegasi, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025. 

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari  (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Pia Feriasti Megananda, BA (Ketua Umum Wirawati Catur Panca), Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.M. (Ketua Dewan Pers), dan Nicky Clara (Social Entrepreneur) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D (Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) sebagai penanggap. 

    Lestari menegaskan, perempuan di Nusantara sejak dahulu adalah perempuan yang tangguh. 

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Di Aceh, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pada masa lalu bahkan dipimpin para sultana dengan pemikiran yang jauh melampaui zamannya. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, pada abad ke-16 juga ada pejuang perempuan bernama Ratu Kalinyamat dari Jepara yang menerapkan konsep poros maritim di Nusantara untuk menggalang aliansi dalam melawan Portugis. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap momentum diskusi tentang patriotisme perempuan ini dapat membangkitkan semangat para perempuan untuk sama-sama bergandeng tangan menyelesaikan ‘pekerjaan rumah’ yang belum selesai dalam proses pembangunan. 

    Pada sambutan tertulisnya, Ketua Umum Wirawati Catur Panca, Pia Feriasti Megananda mengungkapkan, acara diskusi tentang patriotisme perempuan yang diselenggarakan di gedung MPR RI ini merupakan simbol perjuangan bangsa, yang juga melibatkan perempuan. 

    Menurut Pia, peran perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa berkelanjutan sejak masa lalu, masa kini, hingga masa datang. 

    Di masa lalu, ujar Pia, pejuang perempuan memiliki patriotisme yang tinggi. Selain memperjuangkan kemerdekaan bangsa, pejuang perempuan juga memperjuangkan hak-hak mereka. 

    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengungkapkan keterlibatan aktif perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan di sejumlah bidang memang sudah terjadi sejak dahulu. 

    Namun, tambah dia, di era saat ini, pada sejumlah kasus, perempuan tidak dipandang sama dengan laki-laki. 

    Diakui Ninik, dalam konteks penerapan kesetaraan gender saat ini ada kemajuan. Namun, tambah dia, di beberapa sektor terjadi stagnasi, bahkan kemunduran dalam pelaksanaan kesetaraan gender. 

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berharap momentum diskusi tentang patriotisme perempuan ini dapat membangkitkan semangat para perempuan untuk sama-sama bergandeng tangan menyelesaikan ‘pekerjaan rumah’ yang belum selesai dalam proses pembangunan. Foto: Dok. Istimewa)

    Penerapan aturan yang berbeda berdasarkan suku, ras, dan agama, ujar Ninik, menyebabkan stagnasi penerapan kesetaraan gender di sejumlah sektor. 

    Sejumlah regulasi, ungkap Ninik, mendorong terjadinya diskriminasi yang memicu terjadinya tindak kekerasan dan sejumlah hal yang merugikan perempuan. 

    Sehingga, ujar dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam hal penerapan kesetaraan gender di tanah air. 

    Social Entrepreneur Nicky Clara mengungkapkan terlahir sebagai perempuan disabilitas menghadapi tantangan yang berlapis-lapis. 

    Stigma terkait perempuan dan disabilitas sangat kuat. Bahkan di sejumlah daerah, perempuan dengan disabilitas sampai dikurung. 

    Menurut Nicky, bila tidak mengikutsertakan perempuan dalam pengembangan ekonomi, negara akan kehilangan. Tetapi, tambah dia, faktanya hanya kurang dari 30 persen perempuan yang melek keuangan. 

    Karena itu, ujar Nicky, upaya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi merupakan langkah yang penting. 

    Peneliti BRIN, Irine Hiraswari Gayatri berpendapat, gerakan perempuan itu berkembang sesuai zamannya, tetapi ada yang konsisten dalam setiap perjuangan itu yaitu militansi. 

    Diakui Irine, keberhasilan gerakan perempuan sering kali bergantung pada faktor lokal dan global.  Selain itu, tambah dia, juga menghadapi tantangan dalam konteks kondisi sosial dan ekonomi. 

    Menurut dia, sejumlah langkah afirmasi di bidang politik itu sejatinya upaya untuk mengakselerasi keterwakilan perempuan di parlemen. 

    Namun, disayangkan upaya itu tidak dibarengi dengan pendidikan politik yang memadai bagi perempuan. 

    Pada kesempatan itu, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, saat ini di Kabinet Merah Putih terdapat 5 menteri perempuan dan 9 wakil menteri perempuan. 

    Kondisi itu, sesuatu yang belum pernah terjadi. Bila itu berhasil, di masa depan kita akan punya 9 menteri perempuan. 

    Tetapi, ujar Saur, ada juga bidang-bidang yang tidak pernah dijabat oleh perempuan, sekarang dijabat perempuan, seperti Wakil Menteri  Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. “Bila angle itu yang dipakai saya tidak melihat ada regresi,” ujar Saur. 

    Saur khawatir, label yang dibuat terhadap perempuan dan laki-laki itu memperkuat diskriminasi. 

    Sebagai contoh, tambah Saur, kata bangsawan tidak ada bangsawati, negarawan tidak ada negarawati, rupawan tidak ada rupawati. 

    “Mengapa sampai ke kita ada kata taruna dan taruni? Taruna itu berasal bahasa Pali rumpun Indo Arya yang artinya muda,” ujarnya. 

    Jadi, tegas Saur, justru penciptaan bahasa itulah yang menyebabkan penguatan diskriminasi. Menurut Saur, kondisi tersebut harus dikoreksi melalui alam pikiran dalam berbahasa. 

    Jakarta: Patriotisme perempuan harus mampu dibangkitkan agar mampu mendorong semangat bersama untuk memperjuangkan hak-haknya dalam mengisi kemerdekaan. 
     
    “Berbagai kisah perjuangan perempuan mengisi lembar sejarah perjuangan bangsa kita sejak dulu. Karena perjuangan perempuan adalah perjuangan yang berkelanjutan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi bertema “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2025 – Patriotisme Perempuan: Dulu, Kini, dan Nanti” yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersama Forum Diskusi Denpasar 12 dan Keluarga Besar Wirawati Catur Panca, di ruang Delegasi, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025. 
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari  (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Pia Feriasti Megananda, BA (Ketua Umum Wirawati Catur Panca), Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.M. (Ketua Dewan Pers), dan Nicky Clara (Social Entrepreneur) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D (Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) sebagai penanggap. 
     
    Lestari menegaskan, perempuan di Nusantara sejak dahulu adalah perempuan yang tangguh. 
     
    Baca juga: Lestari Moerdijat: Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik
     
    Di Aceh, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pada masa lalu bahkan dipimpin para sultana dengan pemikiran yang jauh melampaui zamannya. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, pada abad ke-16 juga ada pejuang perempuan bernama Ratu Kalinyamat dari Jepara yang menerapkan konsep poros maritim di Nusantara untuk menggalang aliansi dalam melawan Portugis. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap momentum diskusi tentang patriotisme perempuan ini dapat membangkitkan semangat para perempuan untuk sama-sama bergandeng tangan menyelesaikan ‘pekerjaan rumah’ yang belum selesai dalam proses pembangunan. 
     
    Pada sambutan tertulisnya, Ketua Umum Wirawati Catur Panca, Pia Feriasti Megananda mengungkapkan, acara diskusi tentang patriotisme perempuan yang diselenggarakan di gedung MPR RI ini merupakan simbol perjuangan bangsa, yang juga melibatkan perempuan. 
     
    Menurut Pia, peran perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa berkelanjutan sejak masa lalu, masa kini, hingga masa datang. 
     
    Di masa lalu, ujar Pia, pejuang perempuan memiliki patriotisme yang tinggi. Selain memperjuangkan kemerdekaan bangsa, pejuang perempuan juga memperjuangkan hak-hak mereka. 
     
    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengungkapkan keterlibatan aktif perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan di sejumlah bidang memang sudah terjadi sejak dahulu. 
     
    Namun, tambah dia, di era saat ini, pada sejumlah kasus, perempuan tidak dipandang sama dengan laki-laki. 
     
    Diakui Ninik, dalam konteks penerapan kesetaraan gender saat ini ada kemajuan. Namun, tambah dia, di beberapa sektor terjadi stagnasi, bahkan kemunduran dalam pelaksanaan kesetaraan gender. 
     

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berharap momentum diskusi tentang patriotisme perempuan ini dapat membangkitkan semangat para perempuan untuk sama-sama bergandeng tangan menyelesaikan ‘pekerjaan rumah’ yang belum selesai dalam proses pembangunan. Foto: Dok. Istimewa)
     
    Penerapan aturan yang berbeda berdasarkan suku, ras, dan agama, ujar Ninik, menyebabkan stagnasi penerapan kesetaraan gender di sejumlah sektor. 
     
    Sejumlah regulasi, ungkap Ninik, mendorong terjadinya diskriminasi yang memicu terjadinya tindak kekerasan dan sejumlah hal yang merugikan perempuan. 
     
    Sehingga, ujar dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam hal penerapan kesetaraan gender di tanah air. 
     
    Social Entrepreneur Nicky Clara mengungkapkan terlahir sebagai perempuan disabilitas menghadapi tantangan yang berlapis-lapis. 
     
    Stigma terkait perempuan dan disabilitas sangat kuat. Bahkan di sejumlah daerah, perempuan dengan disabilitas sampai dikurung. 
     
    Menurut Nicky, bila tidak mengikutsertakan perempuan dalam pengembangan ekonomi, negara akan kehilangan. Tetapi, tambah dia, faktanya hanya kurang dari 30 persen perempuan yang melek keuangan. 
     
    Karena itu, ujar Nicky, upaya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi merupakan langkah yang penting. 
     
    Peneliti BRIN, Irine Hiraswari Gayatri berpendapat, gerakan perempuan itu berkembang sesuai zamannya, tetapi ada yang konsisten dalam setiap perjuangan itu yaitu militansi. 
     
    Diakui Irine, keberhasilan gerakan perempuan sering kali bergantung pada faktor lokal dan global.  Selain itu, tambah dia, juga menghadapi tantangan dalam konteks kondisi sosial dan ekonomi. 
     
    Menurut dia, sejumlah langkah afirmasi di bidang politik itu sejatinya upaya untuk mengakselerasi keterwakilan perempuan di parlemen. 
     
    Namun, disayangkan upaya itu tidak dibarengi dengan pendidikan politik yang memadai bagi perempuan. 
     
    Pada kesempatan itu, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, saat ini di Kabinet Merah Putih terdapat 5 menteri perempuan dan 9 wakil menteri perempuan. 
     
    Kondisi itu, sesuatu yang belum pernah terjadi. Bila itu berhasil, di masa depan kita akan punya 9 menteri perempuan. 
     
    Tetapi, ujar Saur, ada juga bidang-bidang yang tidak pernah dijabat oleh perempuan, sekarang dijabat perempuan, seperti Wakil Menteri  Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. “Bila angle itu yang dipakai saya tidak melihat ada regresi,” ujar Saur. 
     
    Saur khawatir, label yang dibuat terhadap perempuan dan laki-laki itu memperkuat diskriminasi. 
     
    Sebagai contoh, tambah Saur, kata bangsawan tidak ada bangsawati, negarawan tidak ada negarawati, rupawan tidak ada rupawati. 
     
    “Mengapa sampai ke kita ada kata taruna dan taruni? Taruna itu berasal bahasa Pali rumpun Indo Arya yang artinya muda,” ujarnya. 
     
    Jadi, tegas Saur, justru penciptaan bahasa itulah yang menyebabkan penguatan diskriminasi. Menurut Saur, kondisi tersebut harus dikoreksi melalui alam pikiran dalam berbahasa. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Wakil Ketua MPR: Patriotisme perempuan harus mampu majukan bangsa

    Wakil Ketua MPR: Patriotisme perempuan harus mampu majukan bangsa

    “Berbagai kisah perjuangan perempuan mengisi lembar sejarah perjuangan bangsa kita sejak dulu. Karena perjuangan perempuan adalah perjuangan yang berkelanjutan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan patriotisme perempuan harus dibangkitkan agar mampu mendorong semangat bersama untuk memperjuangkan hak-haknya dalam mengisi kemerdekaan demi kemajuan bangsa.

    “Berbagai kisah perjuangan perempuan mengisi lembar sejarah perjuangan bangsa kita sejak dulu. Karena perjuangan perempuan adalah perjuangan yang berkelanjutan,” kata Lestari saat diskusi bertema Peringatan Hari Perempuan Internasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan perempuan nusantara sejak dahulu adalah perempuan yang tangguh. Contohnya, kata dia, Aceh pada masa lalu dipimpin oleh para sultana (gelar sultan bagi perempuan) dengan pemikiran yang jauh melampaui zamannya.

    Selain itu, dia mengungkapkan pada abad ke-16 juga ada pejuang perempuan bernama Ratu Kalinyamat dari Jepara yang menerapkan konsep poros maritim di Nusantara untuk menggalang aliansi dalam melawan Portugis.

    Dia pun berharap momentum diskusi tentang patriotisme perempuan ini dapat membangkitkan semangat para perempuan untuk sama-sama bergandeng tangan menyelesaikan ‘pekerjaan rumah’ yang belum selesai dalam proses pembangunan bangsa.

    Sementara itu, Peneliti BRIN Irine Hiraswari Gayatri berpendapat gerakan perempuan itu berkembang sesuai zamannya, tetapi ada yang konsisten dalam setiap perjuangan itu yaitu militansi.

    Dia mengatakan keberhasilan gerakan perempuan seringkali bergantung pada faktor lokal dan global. Selain itu, perempuan juga masih menghadapi tantangan dalam konteks kondisi sosial dan ekonomi.

    Menurut dia, sejumlah langkah afirmasi di bidang politik itu sejatinya upaya untuk mengakselerasi keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, disayangkan upaya itu masih belum bersamaan dengan pendidikan politik yang memadai bagi perempuan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRIN Temukan 2 Spesies Baru Kumbang Kura-Kura di Sulawesi – Page 3

    BRIN Temukan 2 Spesies Baru Kumbang Kura-Kura di Sulawesi – Page 3

    Selain perbedaan pola bintik hitam, Anang menambahkan bahwa variasi panjang dan warna segmen antena juga menjadi ciri pembeda. 

    Kumbang genus Thlaspidula umumnya memiliki elytra dan pronotum yang melebar, mirip perisai pelindung. Namun, genus ini memiliki keunikan pada bentuk labrum, proporsi tubuh, baris titik pada elytra, serta tekstur permukaan tubuhnya.

    Saat ini, baru delapan spesies yang diketahui dalam genus Thlaspidula, tersebar dari Semenanjung Malaya hingga Papua.

    Penemuan di Sulawesi ini menambah daftar tersebut dan menunjukkan kekayaan biodiversitas Indonesia yang luar biasa. Semua spesimen telah disimpan di Museum Zoologicum Bogoriense (MZB) untuk studi lebih lanjut.

    Penemuan ini sangat penting bagi upaya konservasi dan penelitian lebih lanjut. Kawasan pegunungan Sulawesi terbukti sebagai pusat endemisme fauna yang kaya potensi. BRIN berharap temuan ini mendorong riset lebih lanjut terkait ekologi, distribusi, dan upaya konservasi spesies kumbang kura-kura ini.

  • Pakar sepakat usia pensiun TNI ditambah dan disinkronkan dengan Polri

    Pakar sepakat usia pensiun TNI ditambah dan disinkronkan dengan Polri

    Nonkombatan artinya gini, dia hanya bertugas di kesehatan militer, tetapi tidak mencakup soal pegang komando dan seterusnya.

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi sepakat usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditambah, tetapi harus disinkronkan dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    “Kalau usia, saya kira untuk bintara dan tamtama 53 ke 58 tahun, untuk perwira 58 ke 60 tahun, saya kira oke. Akan tetapi, harus disinkronisasi dengan teman-teman di Polri,” kata Prof. Muradi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Prof. Muradi menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya soal wacana perpanjangan usia prajurit TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI).

    Menurut dia, penambahan usia pensiun tersebut bukan menjadi masalah karena di beberapa negara memungkinkan hal tersebut.

    Apabila penambahan usia pensiun menjadi 65 tahun, menurut dia, hanya diperbolehkan untuk prajurit kedokteran dan nonkombatan.

    “Nonkombatan artinya gini, dia hanya bertugas di kesehatan militer, tetapi tidak mencakup soal pegang komando dan seterusnya. Itu yang paling penting, tetapi itu perlu diatur di PP (peraturan pemerintah),” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa PP turunan dari UU TNI hasil revisi nantinya perlu mengatur prajurit di lingkungan TNI yang dapat pensiun hingga 65 tahun.

    “Dosen di Unhan (Universitas Pertahanan) memungkinkan 65 tahun. 65 tahun ‘kan sama kayak di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ya. Begitu pula kedokteran, dia memungkinkan juga,” jelasnya.

    Dikatakan bahwa hal tersebut perlu diatur karena saat ini terdapat sejumlah prajurit yang harus pensiun dini mengikuti UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Padahal, kata dia, mereka memegang jabatan fungsional.

    Berdasarkan Pasal 53 UU TNI saat ini, perwira dapat melaksanakan dinas keprajuritan hingga 58 tahun, kemudian 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan melaksanakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) selama 3—4 Maret 2025 untuk mendengar masukan pakar dan lembaga swadaya masyarakat terhadap isu-isu terkait RUU TNI.

    Salah satu masukan yang dibahas dalam RDPU tersebut adalah perpanjangan usia pensiun prajurit TNI.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota Komisi X DPR Nilam Minta Pemerintah Tak Kucilkan Kualitas Pendidikan di Wilayah 3T – Halaman all

    Anggota Komisi X DPR Nilam Minta Pemerintah Tak Kucilkan Kualitas Pendidikan di Wilayah 3T – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengecualikan aturan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

    Lantaran, jumlah penduduk pada daerah tersebut dan sarana sekolah yang sedikit, sehingga tak diperlukan hitung-hitungan dalam menentukan daya tampung siswa sesuai aturan SPMB.

    Sementara perihal kualitas pendidikan pada wilayah 3T, Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menyoroti kualitas tenaga pendidik yang menurutnya mendesak diperbaiki.

    Sebab kompetensi tenaga pendidik dinilai menjadi penentu kualitas pendidikan yang akan didapat peserta didik. 

    “Kalau tenaga pendidiknya punya kompetensi yang baik, tentu mutu pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di daerah terpencil juga bisa meningkat dan lebih baik,” ujar Nilam dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal, Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025)

    Dalam RDP dengan BPS, BRIN dan Kemendikdasmen ini, legislator Partai Nasdem tersebut menyatakan, kontribusi tenaga pendidik penting dalam peningkatan kualitas pendidikan, di mana peningkatan itu diharapkan turut menjadi perhatian pemangku kebijakan termasuk pemerintah daerah.

    Salah satunya, alokasi anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru pada daerah pelosok yang selama ini dipandang alami kesulitan tenaga pendidik. Sehingga diharapkan adanya pemerataan kualitas pendidikan dari meningkatkan kualitas tenaga pengajar.

    “Kualitas pendidikan kita harus bisa merata. Selama ini di daerah-daerah pelosok, terutama yang masuk wilayah 3T itu kan kesulitan tenaga pendidik, nah ini juga harusnya jadi perhatian,” jelas dia.

    Ia juga menyoroti fasilitas pendidikan seperti ruang belajar di wilayah 3T yang masih butuh perhatian serius dari pemerintah. Nilam mencontohkan pada daerah Sulawesi Tengah, masih membutuhkan perbaikan fasilitas belajar mengajar.

    Hal ini juga diperparah dengan persoalan geografis dalam mengakses sarana pendidikan seperti jarak yang jauh dari pusat kota, infrastruktur tidak memadai hingga terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah wilayah terpencil.

    Dia berharap pembenahan sekolah dan pemerataan tenaga pendidik sampai ke wilayah pelosok dapat meningkatkan literasi anak di daerah, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan SDM di daerah maju.

    “Jarak yang jauh dari pusat kota, infrastruktur yang tidak memadai, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan harus segera dicarikan solusi, jangan sampai memperparah kondisi pendidikan kita,” jelas Nilam.

  • BRIN Ungkap Masalah Pendidikan di Papua Barat: Ketidakhadiran Guru hingga Akses Terbatas

    BRIN Ungkap Masalah Pendidikan di Papua Barat: Ketidakhadiran Guru hingga Akses Terbatas

    BRIN Ungkap Masalah Pendidikan di Papua Barat: Ketidakhadiran Guru hingga Akses Terbatas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (
    BRIN
    ) membeberkan sejumlah faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Provinsi
    Papua Barat
    sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi lainnya.
    Direktur Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi BRIN Yan Rianto mengungkapkan, salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Papua Barat adalah tingginya angka
    ketidakhadiran guru
    .
    “Permasalahan di Papua Barat, tingkat ketidakhadiran guru cukup tinggi, yaitu 37-43 persen,” ujar Rianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal di Komisi X DPR RI Selasa (4/3/2025).
    Selain persoalan ketidakhadiran guru, kualitas pendidikan di Papua Barat juga dipengaruhi  oleh partisipasi dan akses ke sekolah yang terbatas, hingga kurikulum nasional yang belum dapat diimplementasikan secara penuh.
    Selain itu, kondisi geografis masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi masyarakat, mengingat banyak dari mereka yang tinggal di kawasan pegunungan.
    Bahkan, jarak dari rumah ke sekolah bisa mencapai lebih dari 10 km.
    Tak hanya itu, pemerintah daerah juga dinilai punya kapasitas yang terbatas untuk melaksanakan sejumlah kebijakan meski sudah memiliki otonomi khusus daerah.
    “Ada aspek budaya, waktu sekolah terbatas karena anak-anak orang asli Papua ini harus membantu orang tuanya berburu dan berkebun, atau (perlu mengikuti) perayaan-perayaan di lokasi setempat,” kata Rianto.
    Ia mengungkapkan, permasalahan serupa juga ditemukan di Provinsi Papua Barat Daya.
    Kualitas pendidikan yang terbatas di wilayah ini ikut mempengaruhi kemampuan baca tulis anak-anak.
    “Di Sorong Selatan ini, (ada anak) SD kelas 2 ditemukan bahwa kemampuan membaca masih terbatas pada mengenal huruf dan mengeja kata serta membaca beberapa kata sederhana,” jelas Rianto.
    Bahkan, anak tersebut disebutkan kesulitan membaca huruf konsonan atau huruf mati dan belum bisa membaca satu kalimat secara utuh.
    “Rendahnya kemampuan dasar ini juga masih banyak ditemukan di siswa orang asli Papua di kelas 4, 5, dan 6 SD,” kata Rianto.
    Beberapa siswa ditemukan sudah bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami isi bacaan yang baru mereka baca.
    Lebih parahnya lagi, kondisi serupa juga ditemukan di siswa kelas SMP dan SMA.
    Rianto menjelaskan, buruknya kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurikulum yang belum sesuai dengan konteks lokal hingga keterbatasan infrastruktur seperti perpustakaan, buku, dan sekolah.
    Untuk menyelesaikan masalah ini, BRIN menawarkan sejumlah solusi, mulai dari mengembangkan model pembelajaran literasi untuk siswa kelas sekolah dasar, memperbaiki nutrisi dan gizi anak-anak sekolah, hingga menghapus berbagai pungutan yang ada di lingkungan sekolah dasar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada 2 Gerhana di Maret 2025, Apakah Bisa Dilihat di Indonesia?

    Ada 2 Gerhana di Maret 2025, Apakah Bisa Dilihat di Indonesia?

    Jakarta –

    Bulan Maret 2025 ini akan terjadi dua fenomena gerhana yaitu Gerhana Bulan Total dan Gerhana Matahari Sebagian. Gerhana merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika Bumi, Bulan, dan Matahari berada pada satu konfigurasi tertentu.

    Untuk diketahui, pada tahun ini akan ada empat kali fenomena Gerhana, yang terdiri dari dua kali fenomena Gerhana Bulan Total dan dan dua kali Gerhana Matahari Sebagian. Masing-masing terjadi di bulan Maret dan September mendatang.

    Gerhana Tidak Bisa Dilihat dari Indonesia

    Menurut laporan BRIN, Gerhana Bulan Total akan terjadi pada 13-14 Maret 2025, sementara Gerhana Matahari Sebagian akan terjadi pada 29 Maret 2025. Namun keduanya tidak bisa disaksikan dari wilayah Indonesia, melainkan hanya bisa disaksikan di Eropa, Amerika, dan Arktik.

    “Sementara itu, gerhana bulan total pada 13-14 Maret dan gerhana matahari sebagian pada 29 Maret hanya dapat disaksikan di Eropa, Amerika, dan Arktik,” ungkap Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Gerhana Puananadra Putri, seperti dilansir BRIN.

    Fenomena Gerhana Bulan Total akan berlangsung pada 13-14 Maret 2025. Meski begitu, fenomena Gerhana Bulan Total di bulan Maret ini tidak bisa disaksikan di wilayah Indonesia. Menurut laporan NASA, wilayah-wilayah yang dapat melihat fenomena ini adalah di Pasifik, Amerika, Eropa Barat, Afrika Barat.

    Gerhana Bulan Total adalah ketika Bumi berada di antara Matahari dan Bulan, sehingga Bumi menghalangi cahaya Matahari yang jatuh ke Bulan. Umumnya, fenomena ini aman dilihat dengan mata telanjang. Bulan akan tampak memerah saat puncak gerhana karena pembiasan cahaya Matahari oleh atmosfer Bumi.

    Gerhana Matahari adalah ketika Bulan berada di antara Bumi dan Matahari dan piringan Bulan menutupi piringan Matahari jika dilihat dari Bumi. Adapun Gerhana Matahari Sebagian adalah ketika Bulan menutupi hanya sebagian Matahari, sehingga Matahari akan tampak memiliki bayangan gelap di sebagian kecil permukaannya.

    (wia/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro Ungkap Potensi Besar Pasar Indonesia – Halaman all

    Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro Ungkap Potensi Besar Pasar Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut potensi pertumbuhan bisnis saat ini ada di negara berkembang atau emerging market seperti Indonesia, China, dan India.

    “Kita sudah ada di tempat yang tepat. Market kita di Indonesia itu besar dan tumbuh. Itu sesuatu yang dicari. Jadi, kuncinya invest ke growth-nya lebih besar,” kata Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja (Raker) pimpinan 5 entitas bisnis, Bahaso, Aminin, FundEx, Royalindo Group, dan Asia Digital Academy (ADA) di Jakarta belum lama ini.

    Kegiatan ini bertujuan untuk membahas rencana bisnis kolaborasi dan inovasi guna membangun optimisme serta mendukung suksesnya program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan fintech, lembaga keuangan nonbank, serta sektor haji dan umrah.

    Menteri Riset dan Teknologi Kepala BRIN ini melihat peluang sektor pendidikan, fintech, lembaga keuangan nonbank, dan sektor haji atau umrah sangat positif.

    “Fintech di Indonesia itu berkembang pesat didorong oleh tingginya penetrasi digital dan meningkatnya investasi sektor ini,” kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Tahun 2024-2029 ini.

    Tapi Bambang juga mencatat penetrasi pinjaman masih rendah bagi UMKM karena akses pembiayaan formal tetap menjadi tantangan utama bagi usaha kecil.

    Founder Royalindo Group Dr. Iqbal Alan Abdullah, MSc, mengatakan isu pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting di era digital dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Begitupun dengan investasi atau pendanaan, hingga pelayanan haji dan umrah, serta ekonomi syariah, sehingga membuat President & CEO TC Invest Group melakukan sinergi dan kolaborasi di antara entitas bisnis ini untuk memperkuat bisnis dan mendukung Asta Cita.

    Iqbal menilai sejumlah misi pemerintah itu sejalan dengan dunia industri, terutama dalam meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, penguatan pembangunan SDM, sains dan teknologi, pendidikan, melanjutkan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah khususnya terhadap prioritas swasembada pangan, energi, dan air.

    “Setidaknya kita ingin membangun optimisme dalam kondisi global yang penuh tantangan dan penting berinovasi serta kolaborasi semua entitas bisnis ini untuk saling bersinergi,” katanya.

    Ditekankan, dengan inovasi, kolaborasi, dan terus beradaptasi serta berpikir kreatif, bisnis bisa bertahan dan berkembang dalam persaingan.

    Kemudian, dengan kolaborasi kita melihat peluang pasar secara bersama, memanfaatkan secara bersama, dan mengambil benefit secara bersama.

    Managing Director Bahaso Adji Srihandoyo mengatakan kolaborasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi 2025 dan mewujudkan visi menjadi inovator terkemuka di bidang kecerdasan buatan, mendorong masa depan teknologi, dan merevolusi bisnis dengan solusi cerdas dengan nilai-nilai inovasi, kolaborasi, dan keunggulan.

    Salah satu keinginan mereka adalah bagaimana Bahaso yang merupakan platform edutech yang menyediakan pembelajaran bahasa asing dan Asia Digital Academy (ADA) sebagai lembaga pelatihan bisa bersinergi membantu pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, termasuk pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

    Seperti yang dikatakan Pak Iqbal, “Kita mau negara kita jangan hanya menjadi pengekspor buruh migran yang hanya dilecehkan di negara lain. Kita harus mendidik anak-anak bangsa ini untuk bisa bersaing di global. Setidaknya dia bisa bahasa asing dan punya keahlian. Jangan hanya pikirkan untung, biar untung kecil, tapi kita harus mendidik anak-anak bangsa ini menjadi kompetitif,” ucap Adji lagi.

    Hal yang sama disampaikan Kepala Eksekutif Asia Digital Academy (ADA), Andhi Musthofa.

    Menurutnya, ADA dan Bahaso misalnya telah menjalankan kolaborasi sejak lama untuk menyediakan pelatihan peningkatan soft skill, sertifikasi, boot camp, hingga bimbingan belajar homeschooling dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

     “Sekarang kami juga punya program kuliah di luar negeri, Jepang. Kami tidak hanya kolaborasi dengan Bahaso, tapi kami juga kolaborasi dengan Fundex, baik itu untuk program cross selling maupun feeding penerbit bidang pendidikan,” ucap Andhi Musthofa, menambahkan kerja sama juga dilakukan dengan Aminin dan TC Invest.

    CEO FundEx Agung Wibowo menyebut tahun 2024 adalah perjalanan luar biasa bagi FundEx, platform investasi Securities Crowdfunding dengan pertumbuhan signifikan yaitu 3 kali dalam jumlah penyaluran investasi kepada UKM terpilih.

    Menurutnya, dukungan dari TC Invest Group telah menjadi faktor penting dalam perkembangan FundEx.

    Kolaborasi ini semakin memperkuat ekosistem investasi, membuka peluang lebih luas bagi UKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Kami bangga bisa terus memberdayakan UKM Indonesia, membantu mereka berkembang dengan akses pendanaan yang lebih mudah. Di tahun 2025, FundEx berkomitmen untuk memperluas dampak melalui inovasi, kemitraan, dan strategi pertumbuhan yang lebih agresif,” katanya.

    Direktur Aminin Travel Haji Umrah Dr. Azizah Zuhriyah menyebut PT Aminin Travel Indonesia, Aminin Travel merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang berakreditasi A dari Kementerian Agama RI, yang terus berkembang dan tepercaya, memiliki visi menjadi biro perjalanan terbaik dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam 5 tahun ke depan berbasis social enterprises.

    Aminin telah menyiapkan program baru meliputi penyediaan akomodasi untuk Jemaah VIP maupun mandiri, catering dengan membangun dapur khusus Aminin di Arab Saudi hingga program branding dan meningkatkan awareness serta peningkatan layanan untuk Tabungan Umroh TC Invest Syariah.

    Sementara TC Invest Syariah Area Manager TC Invest Syariah, Indra Permana, berencana untuk terus membangun ekosistem di masjid, di kampus, di pasar, pengelolaan food court TCI Syariah, dan kolaborasi dengan Aminin.

  • Hidup dalam Gua, Begini Cara Ikan Wader Buta di Jabar Bertahan Hidup

    Hidup dalam Gua, Begini Cara Ikan Wader Buta di Jabar Bertahan Hidup

    Video: Hidup dalam Gua, Begini Cara Ikan Wader Buta di Jabar Bertahan Hidup

    4,309 Views | Minggu, 02 Mar 2025 11:05 WIB

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) temukan spesies baru Ikan Barbodes Klapanunggalensis di gua karst Cisodong, Jawa Barat. Ikan ini buta akibat evolusi mengikuti kondisi lingkungannya. BRIN ungkap cara ikan ini bisa bertahan hidup.

    Adhi Nauval Ilmi – 20DETIK

  • Penyakit Ini Hantam Kelas Menengah RI – Jatuh Miskin, Obatnya Cuma 3

    Penyakit Ini Hantam Kelas Menengah RI – Jatuh Miskin, Obatnya Cuma 3

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fear of Missing Out atau kondisi takut ketinggalan adalah perilaku yang merugikan karena mendorong seseorang berbelanja berlebihan. Bahkan FOMO ditengarai dapat menyebabkan kelas menengah jatuh ke lubang kemiskinan.

    Walaupun fakta soal FOMO mengerikan, akan tetapi banyak terjadi di Indonesia. Sebut saja fenomena antrian panjang untuk membeli boneka Labubu. Harga boneka yang berkisar Rp 1 jutaan hingga RP 2,5 jutaan itu ramai diperebutkan oleh warga RI di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.

    Pelemahan daya beli masyarakat terutama kelas menengah jadi perhatian serius karena dampaknya adalah peningkatan kemiskinan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan saat badai ekonomi terjadi secara global, pelemahan daya beli di kelas menengah bisa sebabkan resesi.

    Kelas menengah di Indonesia pun sudah menyusut. Buktinya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah pada 2024 jumlah kelas menengah sekitar 47,85 juta orang atau 17,44%. Padahal pada 2019 jumlahnya 21,45% dari total penduduk Indonesia.

    Bagaimana FOMO Menyerang Kelas Menengah?

    Berdasarkan laporan Pusat Riset Kependudukan BRIN pada 2024, FOMO adalah salah satu dari banyak faktor penyebab anjloknya jumlah kelas menengah di Tanah Air. Mereka turun kelas ke kelas “calon kelas menengah” atau aspiring middle class yang berada di antara kelas menengah dan rentan miskin.

    Di sisi lain, kelas rentan miskin terus mengalami kenaikan. Menurut BOS pada 2024 kelompok rentan miskin di Indonesia berjumlah 67,69 juta orang. Ini meningkat drastis dibandingkan pada 2019 sebesar 54,97 juta orang.

    “FOMO membuat masyarakat kelas menengah hobi mengeluarkan uang untuk kebutuhan non-primer untuk pemenuhan gaya hidup,” ungkap Sonyaruri Satiti, Peneliti Bidang Kependudukan di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada , Universitas Gadjah Mada, dikutip dari The Conversation, Sabtu (1/3/2025)

    Menurut data BPS, adanya peningkatan belanja kelompok kelas menengah untuk kebutuhan hiburan dan pesta dalam 10 tahun terakhir.

    Pengeluaran untuk hiburan, meningkat menjadi 0,38% pada 2024 menjadi 0,22% pada 2014 . Kemudian, pengeluaran untuk pakaian juga meningkat. Tercatat pengeluaran kelas menengah untuk pakaian pada 2024 mencapai 2,44%, mengingat dari 2014 mencapai 2,16% pada 2014.

    Sonyaruri juga mengungkapkan bahwa FOMO sendiri bukan hal baru di Indonesia. Pada 2011 ada tren handphone Blackberry yang membuat antrian panjang calon membeli hingga harus dikawal polisi.

    “Bedanya saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat hingga 6,5% karena adanya commodity boom dan pertumbuhan ekonomi China yang signifikan,” ungkap Sonyaruri.

    “Perbedaan lainnya adalah dulu orang-orang terpicu FOMO adalah orang-orang yang gemar membaca koran atau artikel di majalah, iklan di radio, bahkan tetangga sebelah rumah. Saat ini, masyarakat yang mengalami kehadiran FOMO kemungkinan besar karena kecanduan bermain sosial media,”tambahnya.

    Apa penyebab FOMO di masyarakat?

    Media sosial memainkan peran besar dalam menciptakan perasaan FOMO. Dengan akses instan ke kehidupan orang lain melalui unggahan foto, video, dan cerita, banyak individu merasa mereka harus selalu mengikuti tren terbaru agar tidak tertinggal.

    Medsos tidak jarang digunakan sebagai ajang pamer semata yang tanpa disadari menjadi standar kehidupan di masyarakat. Meskipun apa yang ada di media sosial acap kali tidak aktual dan penuh rekayasa.

    Selain itu ada faktor lainnya yang menyebabkan FOMO seperti budaya konsumtif, kecepatan perubahan tren, dan psikologi individu.

    Obat FOMO Paling Mujarab

    Patrick McGinnis menjelaskan dalam bukunya Fear of Missing Out menjelaskan bahwa obat untuk sembuh dari FOMO adalah membatasi penggunaan media sosial, menerima kenyataan bahwa tidak semua peluang perlu diambil, dan berani berkata “tidak” pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan hidup yang telah ditetapkan.

    Selain itu, Patrick juga memberikan panduan soal bagaimana membuat keputusan yang efektif dengan cara yang lebih percaya diri tanpa dihantui oleh rasa ragu-ragu atau takut kehilangan peluang.

    (dce)