Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Mitigasi Bencana Tsunami, BRIN Kembangkan Radar Pemantau Gelombang Laut

    Mitigasi Bencana Tsunami, BRIN Kembangkan Radar Pemantau Gelombang Laut

    Yuyu menuturkan pengembangan Radar Coastal multi-fungsi diutamakan pada beberapa target, yaitu sistem perangkat keras utama dari radar coastal yang memiliki jangkauan dalam memastikan hasil deteksi mampu memberikan peringatan dini yang memadai untuk kegiatan-kegiatan antisipasi dan evakuasi.

    Kemudian resolusi yang memadai sehingga mampu mengekstrak informasi gelombang permukaan yang irregular, ekstrem, tsunami.

    “Metode pengolahan sinyal keluaran radar juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kami mengembangkan teknik pemanfaatan clutter dalam pendeteksian gelombang, yang menjadi bagian dari proses pasca-pemrosesan radar untuk mengukur jarak, tinggi gelombang, dan kecepatannya. Metode ini akan melengkapi fitur radar sehingga semakin multifungsi,” jelas Yuyu.

    Yuyu menegaskan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Intelligent Coastal Radar Multi-fungsi yang mampu mendeteksi profil gelombang permukaan secara akurat.

    Dengan teknologi ini ucap Yuyu, diharapkan sistem radar dapat mengekstraksi data gelombang yang bersifat tidak teratur, ekstrem, hingga tsunami.

    “Harapan kami, pengembangan radar ini dapat dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan, mencangkup jejaring Coastal Radar yang mendukung sistem peringatan dini tsunami dan Dashboard Decision Support System (DSS) pengawasan wilayah pantai. Kami berupaya mensinergikan berbagai kompetensi SDM, kekuatan dan fasilitas Riset Intelligent Radar dalam pengembangan teknologi kebencanaan yang unggul dan berkelanjutan,” tukas Yuyu.

    Seperti diketahui, sebagian besar wilayah pesisir Indonesia rentan terhadap ancaman bencana tsunami.

    Kawasan pesisir tidak hanya menjadi pusat peradaban masyarakat, tetapi juga jantung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata yang perlu dilindungi dari dampak bencana.

    Untuk itu, pemantauan gelombang laut menjadi krusial dalam upaya mitigasi bencana dan pengelolaan kawasan pesisir.

  • Mantan Dubes RI Cerita Beda Kondisi Kehidupan Islam di Selandia Baru dan Indonesia – Halaman all

    Mantan Dubes RI Cerita Beda Kondisi Kehidupan Islam di Selandia Baru dan Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya menceritakan perbedaan kehidupan umat Islam di tanah air dan Selandia Baru. 

    Ia menjelaskan, meski warga Selandia Baru banyak menganut agnostik atau meragukan kebenaran Tuhan, tapi baik mereka maupun para pemeluk agama Islam, sama – sama konsisten menjalankan nilai keislaman dalam keseharian.

    Bahkan, nilai Pancasila juga mereka praktikkan yang dicerminkan dengan nihilnya perbuatan korupsi.

    “Di sana zero corruption,” kata Tantowi saat menghadiri kegiatan diskusi Mubarok Institut, di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Tantowi, kondisi di Indonesia justru berkebalikan dengan Selandia Baru. Sementara Indonesia yang memiliki mayoritas muslim dan berpedoman pada Pancasila, tapi pada praktik kehidupan, acap kali ditemukan pelanggaran aturan beragama, termasuk perilaku yang korup.

    “Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan agama yang sangat kaya, tetapi masih belum mampu mengelola dengan baik untuk mencapai keharmonisan dan keamanan yang lebih baik,” ucap dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Chairman of Mubarok Institut, Fadil Mubarok menganalogikan perilaku korup seperti ulat bulu. Mereka kerap berpindah – pindah karena gatal mendapat untung lewat cara curang. Ia berharap para koruptor bisa segera tersadar atas perbuatannya yang melanggar hukum.

    “Hiruk-pikuk yang kita lihat di medsos yang Pertamina sekian triliun dan sebagainya itu bagaimana ulat bulu,” ujar dia.

    “Harusnya mereka insaf,” kata dia. 

    Sekjen Mubarok Institut, Herry Purnomo, mengharapkan kegiatan diskusi yang dilangsungkan ini bisa memantik kerja sama untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih baik.

    “Mubarok Institut berkomitmen untuk terus berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan memperkuat ukhuwah serta kebersamaan di kalangan masyarakat,” ucap dia.

    Dalam acara ini turut hadir anak pertama Ma’ruf Amin, Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin; Anggota BRIN Tri Wahyu Widodo dan Tri Mumpuni; Anggota KPPU RI Budi Joyo Santoso, Anggota DPD RI Abdul Kholik; serta Brigjen TNI Asyik Rudianto, dan tokoh militer senior Letjen TNI Suaidi Marasabessy. Kegiatan ini sekaligus meresmikan kantor baru Mubarok Institut di Jalan Barito II, Kebayoran, Jakarta Selatan.  

     

     

     

  • El Nino dan La Nina, BRIN: Bukti Nyata Iklim Indonesia Dinamis

    El Nino dan La Nina, BRIN: Bukti Nyata Iklim Indonesia Dinamis

    Dicuplik dari Kanal Regional, Liputan6.com, Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin menyebutkan otoritasnya menggunakan aplikasi berbasis web, Sadewa dan Kamajaya, untuk memitigasi potensi siklon tropis di Indonesia. Erma menjelaskan siklon tropis merupakan sistem tekanan udara rendah yang terbentuk di daerah tropis dan hanya terjadi di lautan hangat.

    “Kami memitigasi terjadinya siklon tropis di Indonesia dengan Sadewa dan Kamajaya, mengingat dampaknya dapat menyebabkan kehilangan nyawa dan kerusakan infrastruktur di daerah terdampak,” ujar Erma saat menerima kunjungan pelajar SMK Wira Buana 2 di KST Samaun Samadikun, BRIN Bandung, pada pertengahan Februari 2025.

    Erma menerangkan berdasarkan strukturnya, siklon tropis adalah daerah raksasa yang terdiri atas aktivitas awan, angin, dan badai petir yang berputar.

    Jika dipantau melalui situs zoom.earth, Erma menyebutkan bahwa siklon tropis yang terdeteksi pada pertengahan Februari 2025, diperkirakan akan mencapai Australia pada Jumat (14/2) pukul 19.00.

    “Dengan kategori 4, yang ditentukan berdasarkan kecepatan angin, perlu diwaspadai dampak yang mungkin terjadi di Indonesia. Mata badai ini selain berputar juga bergerak, menciptakan jalur panjang dari squall line (gerombolan awan) yang dapat menjangkau wilayah Indonesia,” kata Erma.

    Tercatat, dari tahun 1851 hingga 2006, badai siklon tropis belum pernah terjadi di Indonesia. Secara umum, fenomena ini terbentuk di wilayah tropis pada lintang 15–20 derajat.

    Namun, beberapa badai siklon telah terdeteksi di sekitar wilayah Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia pernah mengalami badai siklon pada 27 November 2001, yaitu Badai Siklon Vamei.

    “Beberapa jurnal menyebutkan bahwa peristiwa ini hanya terjadi setiap 100–400 tahun sekali di Indonesia dan diyakini tidak akan terulang. Namun, kenyataannya Badai Siklon Ingrid terjadi pada 6 Maret 2005 di sekitar wilayah Indonesia,” ungkap Erma.

    Kemudian, lanjut Erma, Siklon Tropis Dahlia pada 26 November 2017 di selatan Yogyakarta merusak sejumlah tambak, Badai Siklon Lili terjadi di Laut Arafura pada 8 Mei 2019, dan yang terbaru Siklon Tropis Seroja pada 4 April 2021. Untuk memitigasi dampak siklon tropis, Erma menuturkan BRIN mengembangkan aplikasi berbasis web untuk memantau Sadewa dan Kamanjaya yang dapat diakses oleh masyarakat umum

    “Melalui Sadewa, kami memantau pergerakan awan yang dapat memprediksi cuaca hingga tiga hari ke depan dengan pembaruan setiap jam. Sebelum Siklon Tropis Seroja terjadi pada 4 April 2021, kami telah mendeteksi dua bibit siklon yang tumbuh di Perairan Banda pada 28 Maret pukul 10.00. Sedangkan melalui Kamajaya, kami memprediksi potensi badai siklon hingga enam bulan sebelumnya, dan hal itu sudah terlihat sejak 1–10 April 2021,” jelas Erma.

    Erma berharap agar Aplikasi Sadewa dan Kamajaya ini dapat mendukung pemerintah daerah untuk mempersiapkan atau mewaspadai rangkaian siklon tropis. “Alat pantau atau prediksi udah ada dan kami sediakan, melalui presentasi ini kami mendesiminasikan untuk Masyarakat agar mengakses website tersebut dengan alat yang ada di BRIN agar lebih memahami dan mengantisipasi terjadinya musim kemarau atau hujan. Serta pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang melindungi Masyarakat dari bahaya siklon tropis,” tukas Erma.

  • Penurunan Muka Tanah Berkontribusi 145% Penyebab Banjir Jabodetabek

    Penurunan Muka Tanah Berkontribusi 145% Penyebab Banjir Jabodetabek

    loading…

    BRIN mengungkapkan banjir yang kerap melanda kawasan Jabodetabek salah satu penyebabnya karena turunnya permukaan tanah. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan banjir yang kerap melanda kawasan Jabodetabek tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga faktor lain yang semakin memperburuk kondisi. Salah satunya penurunan muka tanah.

    Peneliti Ahli Madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yus Budiono mengungkapkan, ada empat faktor utama penyebab banjir di wilayah ini yaitu penurunan muka tanah (land subsidence), perubahan tata guna lahan (land use change), kenaikan muka air laut, serta fenomena cuaca ekstrem.

    “Dari hasil riset kami, penyebab utama meningkatnya risiko banjir di Jabodetabek adalah penurunan muka tanah, yang berkontribusi hingga 145% terhadap peningkatan risiko banjir,” ungkap Yus, dikutip Minggu (9/3/2025).

    Yus menyebut, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali juga meningkatkan risiko banjir hingga 12%, sementara kenaikan muka air laut hanya berdampak sekitar 3%. Menurut Yus, tren kejadian banjir di Jabodetabek beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan intensitas peristiwa ekstrem.

    “Perubahan iklim global menyebabkan lebih banyak hujan ekstrem, seperti yang terjadi pada 1 Januari 2020 dan akhir Januari 2025, ketika curah hujan mencapai lebih dari 300 mm, jauh di atas normal,” jelasnya.

    Yus menjelaskan, banjir di Jabodetabek bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yakni banjir akibat hujan lokal (torrential rain flood), banjir akibat luapan sungai (fluvial flood), serta banjir akibat pasang laut (coastal flood).

    “Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu lebih dominan sebagai fluvial flood, di mana hujan terjadi lebih intens di bagian hulu dan menyebabkan luapan air di sungai-sungai besar,” paparnya.

    Yus menjelaskan, guna mengatasi permasalahan banjir, BRIN telah melakukan berbagai riset dan inovasi, termasuk pengembangan sistem informasi danau, model peringatan dini berbasis data dan kecerdasan buatan (AI), serta pemetaan daerah rawan banjir dengan pendekatan polder system.

  • Revisi UU Polri Diharapkan Transparan dan Fokus Buat Efektif Penyidikan – Halaman all

    Revisi UU Polri Diharapkan Transparan dan Fokus Buat Efektif Penyidikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Riset SETARA Institute yang juga pakar hukum tata negara dari UIN Jakarta, Ismail Hasani menilai revisi Undang-Undang (UU) Polri harus fokus pada peningkatan efektivitas penyidikan. 

    Dia juga menyebut, upaya revisi ini tanpa perlu memonopoli otoritas penyidikan.

    Hal itu disampaikan Ismail Hasani dalam diskusi ‘Akselerasi Pembahasan RUU Polri SETARA Institute’, di Jakarta.

    “Dalam point diskusi tersebut, disinyalir ada instansi yang burapaya mengambil alih kewenangan Polri untuk menjadi pengendali penyidikan sesuai dengan asas dominus litis,” kata Ismail, Sabtu (8/3/2025).

    Ismail pun mengatakan, dalam rencana perubahan UU TNI, Polri dan Kejaksaan juga terdapat perubahan penambahan kewenangan.

    “Yang mana sebenarnya bisa saja dilakukan asalkan tidak keluar dari desain konstitusi kita,” ujar Ismail.

    Terkait hal itu, dia menyebut TNI sebagai alat pertahanan, sedangkan Polri mengemban tiga mandat konstitusional yaitu perlindungan/pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

    Khusus UU Polri, kata Ismail kewenangan yang diberikan sudah cukup luas dan sangat mencukupi untuk menjalankan mandat konstitusional. 

    Artinya, tidak perlu adanya penambahan kewenangan-kewenangan baru.

    “Ketika kewenangan bertambah, kewenangan pengawasan juga harus bertambah,” terangnya. 

    Karena itu, dia mendorong Komisi III DPR RI apabila surat presiden (Surpres) terkait revisi UU tersebut sudah dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto, agar disampaikan secara terbuka. 

    “Sehingga baik masyarakat yang mendukung maupun menentang bisa memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan UU Polri,” jelasnya. 

    Hadir dalam diskusi sejumlah pakar yakni Prof. Dr. Angel Damayanti (Universitas Kristen Indonesia), Dr. Sarah Nuraini Siregar (Peneliti Senior BRIN-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Halili Hasan (Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta –UNY/ Direktur Eksekutif SETARA Institute), Ardimanto Putra (Direktur Eksekutif IMPARSIAL), Benny SUkadis (Direktur Laspersi, Dosen UPN Veteran Jakarta) dan Merisa Dwi Juanita (Peneliti SETARA Institute).

  • Pakar harap layanan publik tak terganggu meski FWA

    Pakar harap layanan publik tak terganggu meski FWA

    Jakarta (ANTARA) – Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo berharap pelayanan publik tidak terganggu meski pemerintah menerapkan pola kerja kedinasan secara fleksibel atau flexible working arrangement (FWA) selama libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah/2025.

    “Saya sih berharap memang pelayanan publik tidak boleh terganggu, karena sifatnya kewajiban negara kan untuk memberikan pelayanan,” kata Kunto kepada ANTARA di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Dia mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan FWA sebelum mengimplementasikan. Hal itu untuk mengantisipasi agar kejadian yang menimpa Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI tidak terulang kembali.

    Masalahnya, Perpusnas RI sempat membuat keputusan untuk menutup jam operasional pada hari Sabtu dan Minggu. Kendati demikian, keputusan tersebut dibatalkan lantaran mendapatkan protes dari masyarakat.

    Kunto mengungkapkan pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah lama bekerja secara fleksibel, kemudian ada beberapa tenaga fungsional lain yang juga bisa FWA.

    “Menurut saya ini kan tinggal melihat siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa,” ujarnya.

    Ia juga meminta kebijakan tersebut harus dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum diberlakukan. Menurutnya, butuh waktu 1-2 pekan untuk kemudian mengkomunikasikan hal tersebut agar publik tidak khawatir dan tidak percaya kepada pemerintah atau pelayanan publik lainnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan kebijakan tersebut akan mengikuti dinamika serta situasi saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    “Nanti akan kami terbitkan Surat Edaran terkait pola kerja kedinasan secara fleksibel/FWA dan sistem kerja saat libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1446 H/2025. Itu sifatnya situasional, berdasarkan masukan dan pembahasan bersama instansi dan stakeholder terkait, yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Polri, TNI, Jasa Marga, dan stakeholder lainnya,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/2).

    Dia menegaskan Kementerian PANRB siap berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam mengurangi potensi kepadatan lalu lintas.

    Adapun lama bulan Ramadan, pengaturan hari dan jam kerja ASN dan instansi pemerintah juga diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Perpres Nomor 21 Tahun 2023, yakni jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di Bulan Ramadan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waspada Cuaca Ekstrem, BRIN Ungkap Ada Badai Tandingan Tornado di RI

    Waspada Cuaca Ekstrem, BRIN Ungkap Ada Badai Tandingan Tornado di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tiga badai multisel ditemukan di Indonesia. Dampaknya kemungkinan bakal ada cuaca ekstrem hingga akhir pekan ini di sejumlah wilayah.

    Pakar Klimatologi BRIN Erma Yulihastin menjelaskan sebutan multisel karena tersusun atas awan-awan Cb atau disebut dengan badai guruh. Jadi badai multisel masuk kategori dahsyat selain tornado dan puting beliung.

    Ketiga badai itu ditemukan di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Barat-Banten, dan Jawa Tengah-Timur. Menurutnya, berdasarkan pengamatan radar, badai multisel di Jabar-Banten dan Jaten-Jatim adalah campuran klaster dan garis, sementara di Sumatera adalah klaster.

    Erma mengatakan badai multisel dipicu karena pergerakan dan pertumbuhan vortex. Ini akan bertumbuh menjadi bibit siklon di Samudera Hindia.

    “Sehingga dia punya potensi mengakumulasi awan, kemudian hujan, yang ditransfer dari Samudra Hindia kemudian menuju ke Sumatera dulu yang terkena efek. Dan kemudian baru merembet atau menjalar menuju ke Jawa, dalam hal ini ya Jabodetabek,” katanya dikutip dari CNNIndonesia, Sabtu (8/3/2025).

    Akumulasi awan dapat meluas ke perairan selatan Jawa, karena memang sudah terjadi di sana seperti Jawa bagian Barat serta Timur. Erma mengatakan awan-awan tersebut bukan single sel, namun berklaster atau disebut multisel.

    Untuk vortex atau Bibit Siklon Tropis 98S berada di wilayah itu dengan kecepatan 35 km/jam. Potensinya rendah unntuk menjadi siklon tropis, ungkapnya.

    Erma menambahkan dampak siklon tropis hanya terjadi di wilayah sekitar atau terpusat. Sementara bibit siklon tropis berdampak juga pada daratan.

    “Makanya selama dia masih berupa di bibit siklon, maka justru punya peran yang bisa menghantarkan atau transport kelembaban dari Samudera Hinda menuju Sumatera dan Jawa,” tuturnya.

    Selain itu, gelombang Kelvin dan Roseby yang bertemu di Sumatera Selatan dan Jawa Barat dengan ada di Selat Sunda. juga ikut disinggung olehnya. Pertemuan diperkirakan hingga mencapai 9 Maret 2025.

    Hal ini, dia mengatakan akan berdampak pada cuaca yang makin parah. Sebab pertemuan itu menarik awan dari Samudera Hindia menuju wilayah dengan tekanan rendah di bagian Barat.

    “Sampai kapan pertemuan gelombang itu? Diprediksi sampai tanggal 9 Maret. Itu kan berarti berada pada periode dasarian pertama. Itu juga yang kita tangkap dari sejak beberapa bulan lalu kita tahu bahwa akan ada peak cuaca ekstrem ini meningkat lagi pada dasarian pertama Maret,” jelasnya

    (pgr/pgr)

  • China Temukan Sumber Energi Abadi ‘Thorium’, di RI Ternyata Berlimpah!

    China Temukan Sumber Energi Abadi ‘Thorium’, di RI Ternyata Berlimpah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu bahan bakar ‘abadi’ ditemukan di China yakni thorium. Sumber daya alam itu bisa digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Temuan tersebut tepatnya di Kompleks Pertambangan Bayan Obo, Provinsi Fujian dan Hainan.

    Adapun temuan temuan tersebut mencapai satu juta ton thorium ditemukan di wilayah tersebut. Cadangan thorium yang ditemukan di China tersebut diperkirakan bisa memperpanjang sumber energi nuklir di China bahkan hingga 60 ribu tahun.

    Mengutip Daily Galaxy, Kamis (6/3/2025), limbah dari ekstraksi bijih besi di lokasi ini mengandung logam thorium yang cukup memberi daya pada setiap rumah tangga di AS selama lebih dari 1.000 tahun. 

    “Selama lebih dari satu abad, negara-negara telah terlibat dalam persaingan memperebutkan bahan bakar fosil. Ternyata sumber energi yang tidak terbatas itu terletak di bawah kaki kita (China),” ujar salah satu geolog tersebut dikutip dari SCMP, dikutip Kamis (6/3/2025).

    Indonesia juga kaya Thorium

    Pada tahun 2022 lalu, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada saat itu yakni Rohadi Awaludin mengungkapkan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup untuk pengadaan energi nuklir.

    Dia menyebutkan tambang uranium yang ada di Indonesia terdapat sebanyak 90 ribu ton. Sedangkan untuk tambang thorium terdapat sebesar 150 ribu ton.

    “Kita patut bersyukur bahwasannya kita dikaruniai sumber daya alam yang cukup terkait nuklir untuk uranium dan thorium. Untuk uranium sekitar 90 ribu ton data kami, kemudian thorium sekitar 150 ribu ton,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia pada Mining Zone, dikutip Jumat (16/12/2022).

    Rohadi menilai, dengan adanya ratusan ribu potensi sumber daya alam untuk energi nuklir tersebut bisa mencukupi sebagai modal Indonesia dalam memenuhi kecukupan energi dengan nuklir. “Saya kira itu cukup sebagai sumber daya modal kita untuk kebutuhan energi menggunakan nuklir ini,” tuturnya.

    Sebagai informasi, melansir data Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pada 2020, Indonesia memiliki bahan baku nuklir berupa sumber daya uranium sebanyak 81.090 ton dan juga thorium sebanyak 140.411 ton.

    Dari total tersebut bahan baku pun tersebar di beberapa kota, di antaranya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

    Sumatera tercatat memiliki sekitar 31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium. Sementara Kalimantan memiliki sebanyak 45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium. Sulawesi memiliki 3.793 ton uranium dan 6.562 ton.

    Untuk diketahui, Berdasarkan data dari World Nuclear Association pada 2019, cadangan uranium dunia diketahui mencapai 6,14 juta ton dengan produksi mencapai 54,7 ribu ton. Australia menempati negara dengan persediaan uranium terbanyak hingga 1,7 juta ton.

    Kemudian, disusul oleh Kazakhstan di urutan kedua dengan porsi kontribusi sebesar 15% dari total cadangan dunia. Kanada di urutan ketiga dengan cadangan uranium mencapai 564,9 ribu ton atau setara 9% dari cadangan dunia.

    (pgr/pgr)

  • RI Dapat Hibah Rp 123 M dari Uni Eropa buat Pengelolaan Laut

    RI Dapat Hibah Rp 123 M dari Uni Eropa buat Pengelolaan Laut

    Jakarta –

    Uni Eropa (UE) dan Agence francaise de développement (AFD) menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan hibah kepada pemerintah Indonesia. Total hibah diberikan senilai 7 juta euro atau setara Rp 123,17 miliar (kurs Rp 17.597) untuk mendukung program pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berbasis bukti.

    Dari total hibah tersebut, 3,55 juta euro akan mendanai kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan 3,45 juta euro sisanya akan mendanai kegiatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    “3,55 juta euro akan mendanai kegiatan yang dipimpin oleh KKP, sementara 3,45 juta euro akan membiayai inisiatif BRIN,” tulis keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (6/3/2025).

    Hibah dari UE ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas di bawah inisiatif Global Gateway untuk memajukan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

    Pendanaan UE ini melengkapi dua pinjaman AFD yang telah ditandatangani sebelumnya, yaitu Eco Fishing Port Project (KKP) sebesar 98,6 juta euro untuk memodernisasi empat pelabuhan perikanan Indonesia. Kemudian Multi-Reseach Vehicle (MRV/KrisNa) (BRIN) sebesar 89 juta euro untuk memperoleh dua kapal penelitian multidisiplin yang canggih.

    Acara penandatanganan berlangsung di Auditorium Gedung B.J. Habibi BRIN dan dihadiri oleh Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam H.E. Denis Chaibi; Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN H.E. Fabien Penone; Kepala BRIN Laksana Tri Handoko; Direktur Pelabuhan Perikanan-KKP Tri Aris Wibowo; dan Kepala Subdit Pinjaman dan Hibah Bilateral 1-Kemenkeu Syahruddin.

    Lihat juga video: Operasi Laut Terpadu, Bea Cukai Amankan Kerugian Ratusan Miliar

    (aid/fdl)

  • Karyawan Google Diminta Kerja 60 Jam Seminggu, Harus Masuk Kantor

    Karyawan Google Diminta Kerja 60 Jam Seminggu, Harus Masuk Kantor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu pendiri Google, Sergey Brin, mengatakan bahwa perusahaan dapat mencapai Artificial General Intelligence (AGI) jika para karyawan bekerja lebih keras dan lebih banyak berada di kantor.

    Ia menyebut durasi kerja yang paling tepat untuk produktivitas menurutnya adalah 60 jam setiap minggu. Namun, ia juga tak mau pegawainya bekerja lebih dari 60 jam setiap minggunya.

    “60 jam seminggu adalah titik puncak produktivitas,” tulisnya dalam sebuah memo internal yang dilihat oleh The New York Times.

    Dalam memo yang dikirim ke karyawan di bagian Gemini AI Google, Brin mengatakan bahwa persaingan telah meningkat pesat, dan perlombaan terakhir menuju AGI sedang berlangsung.

    “Saya pikir kami memiliki semua bahan untuk memenangkan perlombaan ini, tetapi kami harus meningkatkan upaya kami,” ujar Brin, dikutip dari PCMag, Rabu (5/3/2025).

    Brin juga menyarankan agar karyawan datang ke kantor setidaknya setiap hari kerja. Kebijakan resmi Google untuk kembali ke kantor mewajibkan karyawan bekerja di kantor selama tiga hari dalam seminggu.

    AGI sendiri adalah jenis AI yang menyamai atau bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia. AI ini dapat memahami dan menerapkan pengetahuan di berbagai tugas seperti manusia, bukan hanya pada kasus penggunaan yang terbatas.

    Staf AI Google rupanya sudah terbiasa dengan beban kerja yang brutal. Bos Google Search, Prabhakar Raghavan, mengklaim bahwa staf Gemini pernah bekerja selama 120 jam dalam seminggu untuk memperbaiki cacat pada alat pengenalan gambar Google.

    (dem/dem)