Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Seleksi Mandiri UGM 2025 Akan Dibuka, Catat Syarat dan Cara Daftarnya

    Seleksi Mandiri UGM 2025 Akan Dibuka, Catat Syarat dan Cara Daftarnya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tahun ini Universitas Gadjah Mada sudah membuka jalur Ujian Masuk UGM atau seleksi mandiri UGM yang meliputi Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM), Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB), Afirmasi Tridharma UGM, serta Ujian Mandiri UGM berbasis Computer-Based Test (UM UGM CBT). Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM, Gandes Retno Rahayu mengatakan UGM juga membuka program International Undergraduate Program (IUP).

    “Dengan total kuota mahasiswa yang disediakan sebanyak 9.236 mahasiswa, pembagian kuota dibagi menjadi tiga, yaitu 30% dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), 30% dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan 40% dari Ujian Masuk UGM,” katanya dalam Sosialisasi Jalur Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru UGM, Minggu (16/3/2025).

    Gandes menjelaskan beberapa perubahan dalam mekanisme Ujian Masuk Universitas Gadjah Mada, terutama pada jalur UM UGM CBT, dimana peserta dapat memilih dua program studi. Sebelumnya, ujian dibagi menjadi kategori Saintek, Soshum, dan Campuran. Tahun ini ujian terdiri dari Tes Kemampuan Dasar (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika Dasar), Tes Potensi Akademik, serta Tes Kemampuan Akademik, yang terdiri dari dua mata pelajaran yang mendukung program studi yang dipilih.

    “Jadi, calon mahasiswa harus mencermati dan mempersiapkan tentang dua mata pelajaran pendukung prodi ini. Misalnya, jika memilih program studi MIPA Fisika, maka tes akan mencakup Matematika IPA dan Fisika, atau untuk Sosiologi, tes akan mencakup Sejarah dan Sosiologi. Daftar lengkap mata pelajaran yang diuji dapat dilihat di website,” ujarnya.

    Sigit Priyanta, Sekretaris Pendidikan dan Pengajaran UGM mengatakan syarat umum seleksi mandiri UGM untuk jalur Penelusuruan Bibit Unggul (PBU) adalah memiliki prestasi akademik yang dibuktikan dengan masuk 25 peringkat terbaik di kelas, yang ditunjukkan melalui rapor. Selain itu, calon mahasiswa harus memiliki sertifikat kejuaraan di bidang IPTEK (Matematika, IPA, Fisika, Kimia, Informatika, Biologi, Astronomi, Kebumian), minimal juara 1 tingkat provinsi.

    Sementara untuk bidang olahraga dan seni, persyaratan minimal adalah menjadi juara 1 atau 2 di tingkat provinsi. Untuk seni (fotografi, seni rupa, lomba keagamaan, teater, orkestra, paduan suara, seni tari, karawitan, sinden), diperlukan sertifikat kejuaraan di tingkat provinsi dengan minimal juara 1 atau 2.

    “Untuk PBU, sertifikat kejuaraan yang diterima dapat berasal dari berbagai penyelenggara yang sudah diinformasikan di laman website, seperti International Mathematics Olympiad, International Biology Olympiad, dan lainnya. Kejuaraan nasional juga dapat diterima, seperti yang diselenggarakan oleh BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, OSN Puspresnas, UGM, atau lomba debat (seperti LDBI, National School Debating Championship).”

    Sementara Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM) merupakan jalur yang dirancang oleh UGM untuk memberikan apresiasi kepada calon mahasiswa berprestasi yang kurang beruntung secara ekonomi. Syaratnya meliputi kepemilikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan pendapatan kotor gabungan orang tua maksimal Rp4 juta per bulan, atau pendapatan kotor maksimal Rp750.000 per anggota keluarga yang ditanggung. “Selain itu, pendidikan tertinggi orang tua calon mahasiswa maksimal setara dengan jenjang sarjana.”

    Sementara untuk jalur Afirmasi Tridharma, UGM juga memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) khusus untuk memfasilitasi mahasiswa berprestasi dari daerah-daerah tersebut. Jalur Afirmasi Tridharma juga dikhususkan untuk memberikan fasilitasi mitra kerjasama ugm dalam kegiatan tridharma seperti kementerian, Pemda, BUMN, atau industri. “Calon mahasiswa yang berasal dari daerah pelosok juga tidak perlu ragu untuk mencoba jalur PBU, karena UGM berusaha memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi teman-teman sekalian,” ujarnya.

    Sigit menjelaskan pendaftaran jalur PBUB dan PBUTM dibuka pada 6 Mei-10 Juni 2025. Bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur olahraga dan seni, tes keterampilan akan dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025. Sedangkan untuk jalur Afirmasi Tridharma akan dibuka pada 18 Maret-17 April 2025, dengan hasil seleksi administrasi yang diumumkan pada 30 April 2025. Setelah itu, calon mahasiswa yang lolos akan mengikuti program pre-university mulai 5 Mei-4 Juli 2025.

    “UM UGM CBT dibuka pada 6 Mei hingga 10 Juni 2025, dengan lokasi ujian yang tersedia di Jakarta dan Yogyakarta. Jalur ini diperuntukkan bagi lulusan SMA atau sederajat yang lulus dalam dua tahun terakhir atau lulusan paket C dengan maksimal usia 25 tahun pada 1 Juli 2025. Hasil akhir jalur penerimaan ini diharapkan akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2025.”

    Sigit menjelaskan bahwa seluruh prosedur pendaftaran jalur mandiri di UGM dilakukan secara daring melalui laman resmi milik UGM dan calon mahasiswa diminta membuat akun pendaftaran, mengisi biodata, mengunggah dokumen persyaratan, dan mengunci proses pendaftaran. Setelah itu, calon mahasiswa akan mendapatkan kode pembayaran sesuai dengan jalur yang dipilih.

    “Biaya pendaftaran bervariasi, mulai dari Rp275.000 untuk jalur PBUB, Rp500.000 untuk jalur afirmasi, hingga jalur UM UGM CBT yang bergantung pada lokasi ujian,” ujar Sigit.

    Terkait dengan biaya UKT, calon mahasiswa yang mengikuti jalur Ujian Mandiri akan mendapatkan biaya tambahan berupa Iuran Pengembangan Institusi (IPI), sebesar Rp30 juta untuk prodi Sains, Teknologi, dan Kesehatan, serta Rp20 juta untuk prodi Sosial Humaniora (Soshum). Sigit memberi saran kepada calon mahasiswa saat memilih program studi (prodi) yang tepat dan linear lantaran apabila tidak linear akan ada konsekuensi dalam pembobotan nilai. “Calon mahasiswa sebaiknya melihat kembali kecenderungan minat dan semangat mereka dalam belajar, serta bagaimana minat tersebut berkaitan dengan prospek profesi di masa depan,” ujarnya.

  • Peneliti BRIN: Lonjakan emas sinyal masyarakat tunggu stabilitas usaha

    Peneliti BRIN: Lonjakan emas sinyal masyarakat tunggu stabilitas usaha

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti pada Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ragimun menyatakan logam mulia emas yang akhir-akhir ini terus mengalami lonjakan harga jual, dikarenakan masyarakat menunggu kepastian atau “wait and see” stabilitas iklim usaha di Tanah Air.

    Dirinya dihubungi di Jakarta, Kamis menyatakan saat ini masyarakat Indonesia sedang dalam fase perubahan pola investasi yang condong untuk mencari instrumen tabungan yang lebih aman dan stabil.

    “Karena perubahan pola investasi yang mereka anggap lebih aman dan stabil dibanding dengan investasi yang tidak nyaman pada investasi yang lebih berisiko seperti saham yang saat ini yang terus turun,” ujarnya.

    Dikatakan dia, meningkatnya harga emas juga karena masyarakat menganggap instrumen investasi ini mudah untuk dicairkan, serta meski digunakan sebagai tabungan jangka panjang, harga jual logam mulia akan tetap naik.

    Ragimun menyatakan, guna memperkuat pilihan instrumen investasi lain selain logam mulia, pemerintah mesti memberikan sinyal positif melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan di sektor riil, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap ekonomi nasional lewat kinerja BUMN.

    Sementara itu, Ketua Kelompok Riset Knowledge Based Economy Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Bahtiar Rifai menyatakan harga jual emas saat ini melonjak hingga tiga kali lipat dibandingkan pada saat masa pandemi COVID-19 (2019–2023).

    Adapun pada awal pandemi harga emas di kisaran Rp780.000 per gram, namun kini pada 20 Maret 2025 harga jual logam mulia tersebut menembus angka Rp1.774.000 per gram.

    Menurut Rifai ada beberapa faktor yang memengaruhi lonjakan harga jual emas, antara lain inflasi yang tak sebanding dengan suku bunga, serta adanya kelesuan perekonomian.

    “Masih lebih aman pegang emas dibanding pegang uang atau deposito,” katanya pula.

    Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia terus mengalami lonjakan sejak tiga hari sebelumnya, dengan total kenaikan harga jual sebesar Rp35.000 per gram. Kini, Kamis (20/3), harga emas buatan Antam naik menjadi Rp1.774.000 per gram.

    Apabila dilihat dari grafik kenaikan harga jual secara tahunan (year on year), harga jual emas Antam pada 20 Maret 2024 sebesar Rp1.140.060 per gram. Artinya harga jual logam mulia Antam dalam periode satu tahun meningkat hingga Rp633.940 per gram.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Idul Fitri 1446 Hijriah Jatuh Tanggal Berapa? Cek Jadwal Sidang Isbat Kemenag 2025

    Idul Fitri 1446 Hijriah Jatuh Tanggal Berapa? Cek Jadwal Sidang Isbat Kemenag 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada tanggal berapa? simak jadwal sidang Isbat Kemenag 2025.

    Umat Islam kini menanti kepastian kapan Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1446 Hijriah.

    Hingga saat ini, Kementerian Agama RI masih belum mengumumkan secara resmi mengenai ketetapan 1 Syawal 1446 Hijriah.

    Namun berdasar kalender Hijriah Kementerian Agama, Idul Fitri 1446 Hijriah kemungkinan akan jatuh pada 31 Maret 2025.

    Namun tanggal pasti Idul Fitri 1446 Hijriah nantinya akan ditetapkan secara resmi setelah pemerintah menggelar sidang Isbat.

    Adapun sidang penetapan (Isbat) 1 Syawal 1446 H rencananya akan digelar oleh Kemenag pada 29 Ramadan atau bertepatan pada 29 Maret 2025.

    Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad saat memimpin Rapat Persiapan Sidang Isbat Awal Syawal 1446 H di kantor pusat Kemanag menjelaskan, penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam.

    Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. 

    “Kami akan menggelar sidang isbat awal Syawal, pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” kata Abu Rokhmad di Jakarta, Selasa (18/3/2024), dihimpun dari situs resmi Kemenag.

    Secara hisab atau perhitungan astronomi, ia mengatakan ijtimak atau konjungsi akan terjadi pada 29 Maret 2025 jam 17.57.58 WIB.

    Oleh sebab itu, berdasarkan data astronomi, saat terbenam matahari, posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh.

    “Data-data astronomi ini kemudian kita verifikasi melalui mekanisme rukyat,” jelasnya.

    Adapun nantinya proses Rukyatul Hilal akan dilakukan di 33 titik.

    Titik tersebut tersebar di setiap provinsi, kecuali Bali.

    “Di provinsi Bali dalam suasana Nyepi. Sehingga rukyatul hilal tidak kita gelar di sana. Kita saling menghormati,” kata dia.

    Dalam hal ini, Kementerian Agama mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, perwakilan Ormas Islam, perwakilan dari LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Sidang isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup.

    Hasil sidang isbat selanjutnya akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp ChannelTribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Sidang Isbat Lebaran Digelar 29 Maret 2025

    Sidang Isbat Lebaran Digelar 29 Maret 2025

    loading…

    Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Syawal 1446 H pada 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan 29 Ramadan. FOTO/IST

    JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Syawal 1446 H pada 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan 29 Ramadan. Sidang ini menjadi bagian penting dari proses penentuan Hari Raya Idulfitri 2025.

    Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat adalah bagian dari tradisi yang dilakukan setiap tahun oleh Kemenag. “Sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal akan dilaksanakan pada 29 Maret 2025, seperti biasa, kami juga melaksanakan sidang pada 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” kata Abu Rokhmad dikutip dari situs resmi Kemenag, Rabu (19/3/2024).

    Penetapan awal Syawal ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal). Abu Rokhmad menegaskan proses ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah yang menyebutkan bahwa penetapan tersebut dilakukan berdasarkan kedua metode tersebut secara nasional oleh Pemerintah melalui Kemenag.

    Dalam proses ini, menurut Abu Rokhmad, konjungsi atau ijtimak, yang menandai posisi hilal, akan terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17.57.58 WIB. Berdasarkan data astronomi, posisi hilal saat matahari terbenam akan berada di minus tiga derajat di Papua dan minus satu derajat di Aceh.

    “Mekanisme rukyat kemudian akan memverifikasi data astronomi ini. Rukyat ini memiliki dua dimensi, yakni dimensi ta’abbudi dan dimensi pengetahuan,” kata Abu Rokhmad.

    Dimensi ta’abbudi merujuk pada sunnah Nabi yang telah dilakukan sejak dulu untuk melihat hilal saat memulai atau mengakhiri puasa. Sedangkan dimensi pengetahuan berkaitan dengan konfirmasi atas perhitungan astronomi melalui observasi langsung di lapangan.

    Abu Rokhmad mengatakan, proses Rukyatul Hilal akan dilakukan di 33 titik di seluruh Indonesia, dengan satu titik di setiap provinsi, kecuali Bali. “Di Bali, kami tidak menggelar rukyat karena bertepatan dengan perayaan Nyepi. Kami saling menghormati dan memahami kondisi tersebut,” katanya.

    Rukyatul Hilal akan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan canggih, seperti yang dilakukan saat menentukan awal Ramadan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses rukyat dilakukan dengan tepat dan akurat.

    Sidang isbat akan diawali dengan seminar yang membahas posisi hilal awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB, yang akan berlangsung hingga menjelang maghrib. Seminar ini mengundang duta besar negara sahabat, ahli falak, perwakilan ormas Islam, serta sejumlah instansi terkait seperti LAPAN, BMKG, BRIN, dan Planetarium Bosscha.

    Setelah seminar, sidang isbat akan dilaksanakan sekitar pukul 18.45 WIB secara tertutup. Hasil dari sidang isbat ini akan diumumkan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam sebuah konferensi pers.

    Sidang isbat ini menjadi momen penting dalam menentukan hari raya Idulfitri bagi umat Islam di Indonesia, dengan harapan dapat dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    (abd)

  • Soeharto hingga Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Soeharto hingga Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Presiden ke 2 Jenderal Purn Soeharto dan Presiden ke 4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur masuk dalam daftar 10 tokoh yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

    Soeharto dikenal sebagai tokoh penuh kontroversi. Pada era kekuasaannya yang berlangsung selama 32 tahun, Soeharto menerapkan sensor yang sangat ketat terhadap media, bahan bacaan, hingga dugaan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Sementara itu, Gus Dur adalah presiden pertama yang memimpin Indonesia pasca Pemilu 1999. Gus Dur dikenal sebagai bapak toleransi dan memulai proses transisi demokratisasi dari era otoritarianisme Orde Baru warisan Soeharto.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengemukakan bahwa pihaknya bersama dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.

    “Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, Rabu (19/3/2025).

    Adapun usulan itu akan diseleksi dan digodok oleh anggota TP2GP yang terdiri dari Staf Ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional. Selain lintas unsur sosial, mekanisme pengusulan Pahlawan Nasional juga harus melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat. 

    “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Mensos Gus Ipul.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.

    Adapun tokoh yang kembali diusulkan, antara lain:

    1. K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
    2.Jenderal Soeharto (Jawa Tengah)
    3. K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur)
    4. Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah),
    5. Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
    6 K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

    4 tokoh yang baru diusulkan tahun ini:

    1. Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
    2. Deman Tende (Sulawesi Barat)
    3. Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
    4. K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • Viral Ikan Berkepala Mirip Telapak Sepatu di Kalimantan, Ahli Sebut Aman Dikonsumsi

    Viral Ikan Berkepala Mirip Telapak Sepatu di Kalimantan, Ahli Sebut Aman Dikonsumsi

    TRIBUNJATENG.COM – Viral di media sosial video yang merekam nelayan menemukan ikan yang kepalanya mirip dengan bagian telapak sepatu.

    Video ikan dengan bentuk aneh itu menjadi perhatian warganet yang merasa asing dengan bentuk ikan tersebut.

    Pertanyaan kemudian muncul di kolom komentar mengenai ikan apakah itu dan amankah di konsumsi.

    Sebelumnya video tersebut diunggah oleh akun Instagram @kaltim***** pada Minggu (9/3/2025). 

    Dalam video, tampak seekor ikan berwarna hitam yang tertangkap dan dipegang oleh seorang nelayan.

    Kemudian pada bagian atas kepala ikan itu, terdapat struktur permukaan kulit bergaris-garis yang menyerupai telapak sandal.

    Perekam video tersebut pun bertanya, apakah ikan berkepala telapak sandal tersebut bisa dikonsumsi atau tidak.

    “Viral, Pelaut Tunjukkan Ikan Yg Didapatnya Sedikit Unik Kepalanya Kayak Bawahnya Sandal/Sepatu, Ikan Apa Nih,” tulis keterangan dalam unggahan.

    Hingga Selasa (19/3/2025), unggahan video tersebut sudah mendapat ratusan komentar dari warganet.

    Lantas, ikan apakah itu?

    Penjelasan ahli soal ikan dengan kepala mirip telapak sandal

    Peneliti ikan di Pusat Riset Oseanografi BRIN Fahmi mengungkapkan bahwa ikan tersebut adalah ikan remora atau Echeneidae.

    Ia menjelaskan, bagian atas kepala ikan tersebut adalah sirip punggungnya yang telah berubah menyesuaikan fungsinya.

    “Berfungsi sebagai organ penghisap agar bisa menempel di tubuh ikan atau hewan lain,” kata dia dikutip dari Kompas.com, Selasa (18/3/2025).

    Umumnya, ikan remora akan menempel pada ikan predator yang memiliki ukuran tubuh besar seperti hiu sebagai inangnya.

    Dengan cara menempel seperti itu, ikan remora akan memperoleh makanan yang mereka inginkan.

    Makanan tersebut berasal dari sisa-sisa mangsa yang dimakan inangnya atau parasit yang menempel pada tubuh ikan besar tersebut.

    “Selain itu, dengan cara menempel seperti itu, ikan remora akan terhindar dari pemangsaan predator lain,” ujar Fahmi.

    Menurut Fahmi, ikan remora bakal menempel pada tubuh inangnya sepanjang hari dan merupakan bagian dari siklus hidup mereka.

    Ikan ini hanya akan berenang dan lepas dari inangnya ketika berpindah atau mencari inang baru.

    “Selain itu, ikan remora juga bakal lepas dari inangnya ketika melakukan proses reproduksi,” ucap Fahmi.

    Ia menambahkan, umumnya ikan ini ditemukan di perairan-perairan samudra, di mana terdapat berbagai macam ikan besar.

    Bahkan ketika seekor ikan hiu tertangkap oleh nelayan, terkadang ditemukan ikan remora yang masih menempel di tubuhnya.

    Fahmi mengatakan ikan remora ini aman dikonsumsi dan rasanya tidak jauh berbeda dengan ikan pada umumnya.

    “Kalau kadang tertangkap, sering dikonsumsi juga karena memang rasanya tidak beda dengan ikan biasa. Bahkan dagingnya juga lumayan tebal,” pungkas dia. (*)

  • 47 Korporasi Dilaporkan Rusak Lingkungan, Pakar: Harus Ubah Paradigma

    47 Korporasi Dilaporkan Rusak Lingkungan, Pakar: Harus Ubah Paradigma

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melaporkan 47 perusahaan atau korporasi ke Kejaksaan Agung atas dugaan perusakan lingkungan di 17 provinsi. Laporan tersebut mencatat estimasi kerugian negara mencapai Rp 437 triliun akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung selama puluhan tahun.

    Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Priyono Suryanto menilai laporan ini bukan sekadar tuntutan hukum, tetapi juga momentum bagi bangsa untuk mengubah paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, sejak awal, hutan, perkebunan, dan pertambangan dikelola untuk menopang pembangunan nasional.

    “Prinsip yang digunakan seharusnya eksploitasi untuk pembangunan. Hasilnya, kita memang mendapatkan kemajuan ekonomi, tetapi sekaligus merusak lingkungan. Sekarang, dampaknya mulai terasa jelas, dan kita menghadapi konsekuensi ekologis yang serius,” ujarnya tentang dilaporkannya korporasi yang diduga merusak lingkungan.

    Salah satu permasalahan utama dalam tata kelola lingkungan, menurut Priyono, adalah penyalahgunaan dalam proses perizinan. Ia menilai perizinan lingkungan telah menjadi bisnis tersendiri. Banyak izin dikeluarkan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. 

    “Meski secara administratif tidak ada yang dilanggar, pada praktiknya terjadi banyak penyimpangan karena banyak rekayasa-rekayasa yang dilakukan. Akibatnya, izin diberikan tanpa memastikan adanya jaminan kelestarian lingkungan,” tegasnya.

    Priyono juga menyoroti pentingnya akuntabilitas perusahaan dalam memulihkan lahan yang telah dieksploitasi. Ia menegaskan bahwa regulasi sudah mengatur kewajiban untuk mengembalikan kondisi lahan setelah eksploitasi.

    “Misalnya, setelah menambang, harus ada reklamasi yang benar-benar diawasi agar hutan bisa kembali pulih. Begitu juga di sektor kehutanan, eksploitasi kayu harus dibarengi dengan upaya menjaga ekosistemnya,” jelasnya terkait dilaporkannya korporasi yang diduga merusak lingkungan.

    Menurut Priyono, angka kerugian Rp 437 triliun yang dirilis walhi masih lebih kecil dari dampak sesungguhnya. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya soal uang, tetapi juga menyangkut warisan lingkungan bagi generasi mendatang.

    Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan transformasi fundamental dalam tata kelola lingkungan. Ia menekankan perlunya pendekatan baru dalam pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan. 

    “Jika pola eksploitatif ini terus dibiarkan, kita tidak hanya kehilangan sumber daya, tetapi juga akan meninggalkan bencana ekologis bagi anak-cucu kita,” ungkapnya.

    Priyono juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna membangun pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

    “Puncaknya adalah Indonesia bisa menjadi barometer dunia untuk mitigasi reforestasi dan rehabilitasi. Harapannya, negara tidak akan menuju pada narasi Indonesia gelap, tetapi Indonesia terang jika negara mau berbenah,” pungkasnya terkait dilaporkannya korporasi yang diduga merusak lingkungan.

  • Kemendikti Saintek: Kemajuan Teknologi Harus Diiringi Kehidupan Sosial Manusia – Page 3

    Kemendikti Saintek: Kemajuan Teknologi Harus Diiringi Kehidupan Sosial Manusia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Ahmad Najib Burhani mengatakan, perkembangan teknologi tak terlepas dari nilai-nilai kehidupan manusia. Menurut dia, dampak teknologi saat ini langsung mengenai tiap sendi kehidupan manusia.

    “Jadi penting teknologi harus diiringi dengan pemahaman kehidupan sosial masyarakat sehingga kebijakan dan arah teknologi akan jelas dikembangkan ke arah mana,” kata Najib Burhani dalam diskusi Iftar Talk bertajuk Masa Depan Teknologi dan Ancaman Dehumanisasi yang digelar Institute for Humanitarian Islam di Jakarta Pusat, seperti dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Najib memastikan, Indonesia tidak asing dengan perkembangan teknologi sejak era Presiden Soekarno. Bahkan, di saat negara-negara tetangga belum mengembangkan satelit, Indonesia sudah memiliki satelit Palapa.

    “Indonesia juga sudah lama berupaya mengembangkan teknologi nuklir yang digawangi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), kemudian riset teknologi melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu di era ini ada pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN, lalu industri pesawat terbang yang digawangi BJ Habibie lewat Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia,” ungkap Profesor riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini.

    Senada dengan itu, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Sonny Hendra Sudaryana yang hadir mewakili Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong, teknologi ke depan harus dikembangkan dengan basis ramah nilai-nilai kemanusiaan. Dia memastikan, Komdigi akan terus berkomitmen memperluas akses internet di seluruh Indonesia. 

    “Situasi ini juga secara tak langsung menguntungkan  perusahaan teknologi berskala besar  karena bisa mendapatkan database pengguna dengan sangat mudah. Ketika teknologi masuk di desa-desa, yang pertama kali senang siapa? Jelas perusahaan-perusahaan besar teknologi karena mereka secara otomatis memperoleh banyak data dari platform yang diakses oleh masyarakat,” jelas Sonny.

  • Peneliti: Pemerintahan Prabowo banyak dukung peningkatan hak pekerja

    Peneliti: Pemerintahan Prabowo banyak dukung peningkatan hak pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti pada Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ragimun menyatakan, pemerintahan saat ini sudah banyak memberi dukungan terhadap hak-hak pekerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

    “Pemerintah kita saat ini mendukung peningkatan hak-hak para pekerja” ujar Ragimun dihubungi di Jakarta, Rabu.​​​​​​​

    Ragimun menyatakan salah satu upaya peningkatan hak dan kesejahteraan yang paling mendasar dari pekerja di Indonesia yakni kenaikan upah yang mencapai 6,5 persen. Hal ini menjadi sinyal positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

    Disampaikan dia, meski pemerintah sudah menetapkan besaran kenaikan upah hingga 6,5 persen, namun dengan adanya batasan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum regional (UMR), hal ini berpotensi memicu adanya perbedaan gaya hidup di berbagai daerah.

    Di sisi lain, perbedaan tersebut juga memberikan daya tarik tersendiri terhadap investor.

    “Sisi positifnya terjadi keseimbangan ekonomi karena ada daerah yang dari sisi efisiensi penggunaan tenaga kerjanya justru menjadi lebih murah, ini akan menimbulkan ketertarikan investor,” katanya.

    Selanjutnya, Ragimun menyampaikan agar lebih memberikan kesejahteraan kepada para pekerja di Indonesia, ia mengusulkan supaya pemerintah memberikan fasilitas transportasi dan perumahan yang murah, termasuk jaminan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

    “Apalagi juga kebutuhan bahan pokok makanan yang terjangkau,” ujar dia.

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.
    Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan para pekerja mendapatkan hak berupa tunjangan hari raya (THR) keagamaan, lewat peluncuran Posko THR 2025 yang tersebar di kantor kementerian dan dinas ketenagakerjaan (disnaker) di Indonesia.

    Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (11/3), mengatakan, peluncuran Posko THR 2025 ini sejalan dengan penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan SE Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Sejalan dengan penerbitan SE ini, saya resmikan Posko THR 2025 di Kantor Kemnaker. Pembentukan posko ini adalah untuk memberikan pelayanan, konsultasi, dan penegakan hukum terkait dengan pemberian THR pekerja,” kata Menaker.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nasib Kelanjutan Pembentukan Organisasi Pelaksana Nuklir RI di Tangan Bahlil

    Nasib Kelanjutan Pembentukan Organisasi Pelaksana Nuklir RI di Tangan Bahlil

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bicara nasib pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir. Rencana pembentukan NEPIO ini telah digaungkan sejak September 2024.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, rancangan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan NEPIO sudah berada di meja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Keppresnya sudah di Pak Menteri, di meja Pak Menteri, nanti izin prakarsa naik ke Pak Menteri ke Pak Presiden,” kata Eniya kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Eniya juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan struktur organisasi NEPIO. Ke depan, organisasi ini menjadi seperti satuan tugas (satgas) di bahwa pengawasan Bahlil.

    “Kita sudah siapkan strukturnya, lebih simpel, mandat ke Pak Menteri ESDM, terus anggotanya dari seluruh kementerian yang terkait, dan nanti, itu semacam mirip-mirip satgas gitu lah. Jadi nanti Pak Menteri bisa lebih intens di situ,” tutupnya.

    Sebelumnya, Eniya mengatakan NEPIO dibentuk untuk mengawasi pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Berdasarkan data Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang kini melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdapat 28 lokasi potensial pembangunan PLTN. Meski begitu, ia menyampaikan lokasi tersebut masih bisa diperbaharui kembali.

    “Jadi saat ini ditindaklanjuti oleh BRIN dan lokasi-lokasi tersebut itu ada di Semenanjung Muria, Banten, Pulau Bangka, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Batam, Nusa Tenggara Barat, dan seterusnya,” kata Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Dalam catatan detikcom pada September 2024 lalu, rencana pembentukan NEPIO muncul usai Kebijakan Energi Nasional (KEN) disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat itu Eniya ditunjuk sebagai ketua tim persiapan pembentukan NEPIO.

    Ia menerangkan, setiap negara yang berencana membangun tenaga nuklir tidak wajib memiliki organisasi ini. Namun, kata dia, Indonesia dirasa perlu dikarenakan memerlukan banyak pertimbangan dan periode kabinet yang tidak hanya lima tahun. Dia bilang, NEPIO Indonesia akan diketuai presiden.

    “Kami membahas pembentukan NEPIO ini dengan penjajakan konsep organisasi yang efisien dan tidak gemuk,” tulis Eniya di Instagram dan dibagikan akun Ditjen EBTKE dikutip Senin (16/9/2024).

    (ara/ara)