Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Sidang Isbat Iduladha 2025 Mulai Jam Berapa? Simak Jadwalnya Sore Ini

    Sidang Isbat Iduladha 2025 Mulai Jam Berapa? Simak Jadwalnya Sore Ini

    Jakarta –

    Sidang Isbat 1 Zulhijah 1446 Hijriah (H) akan digelar sore ini oleh Kementerian agama (Kemenag RI). Hasil sidang isbat ini akan menentukan kapan jatuhnya Iduladha 2025, hari raya umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijah.

    Sidang isbat Iduladha 2025 digelar pada Selasa, 27 Mei 2025 yang bertepatan 29 Zulkaidah untuk menentukan 1 Zulhijah. Sidang ini digelar di Auditorium HM. Rasjidi, Kemenag RI, Jakarta Pusat, dengan pemantauan hilal yang dilakukan di 114 titik di seluruh Indonesia.

    Pelaksanaan sidang isbat ini akan diisi dengan rangkaian agenda dimulai dari seminar posisi hilal secara terbuka untuk umum. Kemudian sidang isbat secara tertutup. Setelah itu, hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers.

    Lalu, pukul berapa sidang isbat Iduladha 2025 dimulai? Simak jadwal lengkapnya berikut ini.

    Seminar Posisi Hilal: Pukul 16.00 WIB

    Rangkaian kegiatan akan diawal dengan seminar posisi hilal, yang dimulai pada pukul 16.00 WIB. Agenda ini dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung (live streaming) melalui kanal resmi Kemenag RI dan Bimas Islam TV, yakni sebagai berikut:

    Pada acara ini akan dihadiri sejumlah pihak, antara lain perwakilan duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, serta para pakar ilmu falak dari organisasi keagamaan Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, pimpinan ormas Islam, dan pondok pesantren.

    Sidang Isbat (Tertutup): Pukul 18.15 WIB

    “Hasil rukyatulhilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat. Keputusan yang dihasilkan akan menjadi dasar penetapan awal Zulhijah 1446 H sekaligus penentuan Hari Raya Iduladha 2025,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Sidang Isbat di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

    Konferensi Pers Hasil: Pukul 19.05 WIB

    Setelah sidang isbat selesai, Kemenag RI akan memaparkan hasilnya melalui konferensi pers, yang dijadwalkan mulai pukul 19.05 WIB. Agenda ini juga akan disiarkan secara langsung (live streaming) di kanal resmi Kemenag RI dan Bimas Islam TV, berikut ini:

    Rangkaian sidang isbat sore ini juga bisa disimak melalui website detikcom di sini.

    (wia/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BRIN: Penambahan dana parpol harus dibarengi dengan penerapan penalti

    BRIN: Penambahan dana parpol harus dibarengi dengan penerapan penalti

    Jadi, sudah dikasih ancang-ancang, kalau uang ini kamu korupsi, pidana dan partaimu didiskualifikasi.

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai penambahan dana bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dibarengi dengan adanya penerapan penalti bagi parpol yang melakukan penyelewengan dana.

    “Mungkin sebelum sampai ada pendanaan, itu harus dirumuskan secara serius gitu ya, dengan semua penalti yang mungkin diterapkan atau ditetapkan untuk partai yang nakal,” kata Siti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Siti Zuhro menilai penalti terhadap parpol yang menyelewengkan dana tersebut harus memuat sanksi yang tegas dan berat agar parpol tidak menjadikannya sebagai “bancakan” politik.

    “Katakan siapa pun yang mencuri uang untuk partai itu dipenalti secara sangat serius. Jadi, ada klausul yang membunyikan itu. Kalau enggak, ya bancakan lagi, bancakan lagi,” ujarnya.

    Adanya pengaturan tersebut, dia berharap mampu menjadi pengingat agar parpol senantiasa waspada dalam mengelola dana tersebut demi optimalisasi kerja-kerja kepartaian.

    “Jadi, sudah dikasih ancang-ancang, kalau uang ini kamu korupsi, pidana dan partaimu didiskualifikasi,” ucapnya.

    Ia optimistis penambahan bantuan keuangan itu dapat efektif mencegah praktik korupsi yang kerap diselewengkan untuk menopang operasional parpol.

    Menurut dia, besaran bantuan keuangan itu dapat diberikan kepada parpol sesuai dengan pengelompokan atas raihan suara dalam pemilu sehingga pemanfaatannya lebih bisa dipertanggungjawabkan.

    “Menurut saya daripada korupsi besar-besaran seperti ini, mending partai itu didanai sesuai dengan platformnya. Jadi, platformnya itu dia partai besar, menengah, atau kecil. Jadi sesuai, enggak terus juga disamaratakan, beda,” tuturnya.

    Terakhir, dia mengingatkan agar pemberian dana bantuan parpol itu harus dibarengi pula dengan adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang profesional ketimbang audit tersebut dilakukan oleh institusi pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Harus diaudit uang tadi itu sehingga kalau dicuri dan sebagainya penalti bagi partai itu. Itu baru mantap,” kata dia.

    Siti Zuhro lantas melanjutkan, “Jangan sampai digelontorkan uang ini sih nambah korupsi saja, percuma, tambal sulam.”

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa lembaganya mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberikan dana yang besar dari APBN kepada partai politik sebagai salah satu upaya memberantas korupsi di Indonesia.

    “KPK adalah memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik agar partai politik itu dibiayai dari APBN,” jelas Fitroh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5).

    Apalagi, kata Wakil Ketua KPK ini, pihak yang ingin menjadi kepala desa, wali kota, bahkan menjadi presiden membutuhkan dana yang besar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan Gedung Record Center sekaligus memulai pembangunan Gedung Restorasi Arsip, Gedung Serbaguna Arsip, dan Kawasan Terpadu Record Center & Data Center, di Bandung, Jumat (23/5/2025). Nantinya, proyek ini menjadi pengelolaan arsip secara terpadu yang terintegrasi dan profesional yang dimiliki KAI.

    Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito mengatakan, transformasi manajemen secara menyeluruh telah membawa KAI sebagai institusi modern dengan performa tepat waktu yang mencapai 90%. Ia juga menilai, KAI berhasil meningkatkan pengelolaan arsip secara profesional dan sistematis, dibuktikan dengan capaian skor istimewa yaitu 92,51 dari Arsip Nasional pada tahun 2022.

    “KAI telah membuktikan bahwa pengelolaan arsip bukan hanya soal kertas lama, tapi tentang merawat peradaban dan menunjukkan identitas institusi yang bertanggung jawab. Dari sejarah Staatsspoorwegen hingga digitalisasi saat ini, semua tercatat dan dikelola dengan baik,” ujar Mego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, pengelolaan arsip menjadi fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

    Ia menilai, gedung yang diresmikan dan dibangun ini menjadi simbol dari keseriusan KAI dalam merawat memori kolektif perusahaan. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi KAI sebagai BUMN yang mengedepankan akuntabilitas dan transparan dengan menjaga nilai kebangsaan.

    “Saya percaya bahwa arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi. Gedung Record Center dan fasilitas pendukung lainnya kami hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab KAI untuk merawat arsip dan dokumen, menghormati sejarah, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Didiek.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan, pembangunan gedung arsip ini bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan berbasis data. Melalui tata kelola arsip yang baik, ia menilai penyelamatan aset akan lebih baik dikelola.

    “Kami menyadari bahwa arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi instrumen penyelamat nilai guna, aset, dan legitimasi negara di masa depan. Ini adalah warisan strategis yang harus dikelola dengan presisi,” ujar Anne.

    Anne mengatakan, proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyimpanan arsip, tapi juga memperkuat pengambilan keputusan strategis, mitigasi risiko hukum, dan pencatatan sejarah perusahaan dengan standar tertinggi. Gedung Record Center sendiri berdiri di atas lahan seluas 8.797 m² dan bangunan seluas 1.429 m².

    Fasilitas gedung meliputi ruang penyimpanan arsip, ruang pengolahan arsip, ruang transit arsip, ruang pelayanan, ruang kerja, ruang instalasi teknis, ruang fumigasi, ruang pamer arsip, hingga ruang baca dan mushola. Adapun pembangunan ini dikerjakan oleh konsorsium PT KAI Properti, PT Wiratman Cipta Manggala, dan sejumlah konsultan perencana nasional.

    Dengan diresmikannya gedung record dan pembangunan gedung arsip, KAI menegaskan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya membangun rel fisik, tetapi juga merawat arsip bangsa. Anne menegaskan, transformasi digital dan tuntutan transparansi, kearsipan menjadi penguat legitimasi korporasi.

    “Peresmian ini menegaskan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola dokumen dan arsip sebagai bagian dari upaya perlindungan aset negara dan peningkatan akuntabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, sejak Tahun 2020 Unit Corporate Document Management yang saat ini dipimpin oleh Nathan Marihottua Siahaan sebagai Vice President of Corporate Document Management KAI, telah menerima kunjungan 69 instansi dalam rangka Benchmarking. Instansi tersebut antara lain meliputi:

    13 Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, OJK, LPS, BRIN, SKK Migas, BPJS Kesehatan.
    31 BUMN/BUMD, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Hutama Karya, PT Pegadaian, PT Jasa Marga, PT Pelindo, MIND ID Group.
    4 Perguruan Tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

    Sementara melalui Vice President of Corporate Document Management, KAI juga telah menjadi narasumber di 11 forum nasional, termasuk Arsip Nasional, Dinas Kearsipan DKI, BPOM, SKK Migas, hingga MIND ID Group, dalam tema strategis seperti Penyelamatan Arsip Aset BUMN dan Digitalisasi Kearsipan. Berikut prestasi kearsipan KAI:

    Akreditasi AA (Istimewa) dari ANRI (2022)

    Juara 1 Unit Kearsipan I BUMN Terbaik Nasional dari ANRI (2017)
    Juara 3 Unit Kearsipan I di tahun sebelumnya dari ANRI (2016)
    Juara I & II Arsiparis Teladan BUMN Nasional dari ANRI (2016 & 2017)

    (rrd/rrd)

  • Jakut latih warga untuk budidayakan perikanan

    Jakut latih warga untuk budidayakan perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara melatih 134 warga di wilayah tersebut mengenai budidaya perikanan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

    “Pelatihan ini diadakan berdasarkan temuan bahwa masih ada para pelaku budidaya ikan yang belum optimal dan melalui pelatihan ini kami coba perbaiki,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara, Unang Rustanto di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan pelatihan ini diberikan untuk menambah pengetahuan budi daya ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias.

    Selain itu untuk menambah semangat warga agar dapat memulai berwirausaha budidaya perikanan.

    Pelatihan budidaya perikanan tahun ini mengusung tema “Menggali Peluang Usaha Perikanan di Lahan Sempit” digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sukapura, Rorotan, Cilincing.

    “Mudah-mudahan dengan pelatihan serta bantuan benih ikan dan sarana perikanan ini dapat menghasilkan panen yang baik,” katanya.

    Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan Suku Dinas KPKP Jakarta Utara, Riyadi Akbar mengatakan, ratusan peserta ini terdiri dari anggota Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), perwakilan RPTRA, masyarakat Rusunawa Rorotan, Rusunawa Nagrak dan Rusunawa Marunda.

    Peserta diberikan materi tentang “Inovasi Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan Di Jakarta Utara” oleh ​​​​​peneliti di Pusat Riset Perikanan-BRIN. Selain itu tentang “Pendederan Ikan Nila di Instalasi Riset Cijeruk” oleh praktisi pembudidaya ikan Hery Arief Riyanto.

    “Mudah-mudahan pelatihan ini memberikan dampak positif dan pembudidaya ikan di Jakarta Utara semakin meluas,” tuturnya.

    Peserta dari RPTRA Budi Mulia Pademangan, Imam Subhi senang bisa ikut dalam pelatihan ini karena saat ini RPTRA Budi Mulia tengah menggencarkan program ketahanan pangan, mulai dari pertanian hingga perikanan.

    Pengarahan dari pemberi materi sangat detail dan mudah dipahami. “Tentu ini akan saya lakukan di tempat kami. Semoga ikan-ikan semakin berkembang dan banyak,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadi Satu-satunya BUMN Nuklir RI, Inuki Setop Operasi Sejak 2022

    Jadi Satu-satunya BUMN Nuklir RI, Inuki Setop Operasi Sejak 2022

    Jakarta –

    Satu-satunya perusahaan nuklir milik pemerintah, PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau Inuki ternyata sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2022 lalu. Tepatnya, Inuki sudah tidak beroperasi sejak Juni 2022.

    Direktur Utama Direktur Utama Inuki R Herry menyampaikan Inuki awalnya dibentuk oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Inuki yang dulunya bernama PT Batan Teknologi (Persero), kemudian berganti nama menjadi INUKI pada tahun 2014. PT Batan Teknologi (Persero) adalah perusahaan yang dikelola oleh Batan.

    “Dengan aturan PP Nomor 4 tahun 1996 dan berubah menjadi Inuki tahun 2014 dari Batantek itu kemudian masuk ke BUMN Holding Farmasi Juni 2022,” kata Herry saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

    Herry menerangkan bisnis utama Inuki adalah menyediakan elemen bahan bakar nuklir untuk mendukung reaktor nuklir di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, Inuki juga bekerja sama dengan mitra untuk melakukan workshop di luar objek vital.

    “Untuk Gedung Objek Vital itu betul-betul untuk fasilitas produksi elemen bahan nuklir dan radio isotop. Jadi yang disampaikan Pak Kepala BRIN untuk Gedung 70 ada aktivitas memang kami melakukan sejak Batantek. Itu ada kerjasama dengan pihak ketiga kemitraan operasi untuk workshop dan jasa termasuk jasa-jasa pengujian yang tidak merusak,” terang dia.

    Herry menerangkan, Biofarma Group membayar sewa tanah dari 2015 hingga 2021 karena tanah tersebut tidak dialihkan. Alhasil, Biofarma sebagai induk holding melakukan pembayaran Rp 7,2 miliar ke BRIN.

    “Sejak Juni 2022 dan Agustus 2022, Inuki itu sudah tidak berproduksi sehingga tidak ada, kalau katakanlah limbah tidak ada, probabiliti limbah yang dihasilkan tidak ada,” terang Herry.

    Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Sugeng Sumbarjo, mengatakan pihaknya telah mencabut izin operasi Inuki sejak 2023. Hal ini berdasarkan hasil pengawasan bahwa fasilitas di Inuki tidak memenuhi persenjataan keselamatan operasi.

    Meski begitu, pada Februari 2023, Inuki mengajukan permohonan peninjauan ulang perizinan kepada Bapeten.

    “Ini untuk melihat apakah masih layak untuk diberikan izin operasi atau tidak sehingga kami melakukan evaluasi. Kemudian juga pada tahun 2023, tepatnya 18 April, kami berdasarkan permohonan PT Inuki yang tanggal 14 Februari itu kami mencabut izin operasi produksi elemen bahan bakar. Jadi ada dua fasilitas di sana, yaitu produksi elemen bahan bakar, dan yang kedua juga melarang operasi untuk produksi radioisotop, radiofarmaka,” terang Sugeng.

    (acd/acd)

  • SGN dan BRIN jalin kolaborasi riset demi swasembada gula nasional

    SGN dan BRIN jalin kolaborasi riset demi swasembada gula nasional

    PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat BRIN Jakarta, Rabu (7/5/2025). (ANTARA/HO-PT SGN)

    SGN dan BRIN jalin kolaborasi riset demi swasembada gula nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi strategis antara dunia industri dan lembaga penelitian guna mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional.

    “Ini menjadi tonggak awal sinergi yang mendalam antara kedua institusi dalam mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional melalui pemanfaatan riset dan inovasi dari hulu hingga hilir,” kata Direktur Utama SGN Mahmudi di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

    Nota kesepahaman ini mencakup ruang lingkup kerja sama dalam pengembangan inovasi pertanian berbasis teknologi, efisiensi produksi gula, penguatan ketahanan pangan, pemanfaatan sumber daya hayati, serta hilirisasi hasil riset ke industri. Mahmudi menuturkan research and development fondasi penting dalam pengembangan SGN sebagai perusahaan yang adaptif, tangguh dan berdaya saing.

    Menurut dia, kerja sama dengan BRIN akan membuka ruang terciptanya ekosistem riset yang progresif mulai dari riset on farm, rekayasa genetika tebu, hingga pengembangan produk hilir dan energi terbarukan. Terlebih, kata Mahmudi, pendekatan ilmiah dan kolaboratif akan mampu menjawab tantangan industri gula yang kompleks dan dinamis.

    “Kami percaya keberhasilan industri gula ke depan sangat bergantung pada bagaimana kita mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan praktik industri,” ujarnya.

    Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Hendrian mengaku siap mendukung kemajuan industri gula melalui pendekatan multidisipliner dan integratif. Ia menjelaskan BRIN memiliki kapabilitas riset komprehensif yang mencakup aspek teknis pertanian, rekayasa proses, sosial-ekonomi, hingga pemanfaatan teknologi berkelanjutan.

    Ia menambahkan kemitraan dengan industri seperti SGN merupakan contoh ideal dari pemanfaatan hasil riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dengan kerja sama ini, kami membuka akses fasilitas laboratorium dan sumber daya yang dimiliki BRIN untuk mendukung agenda besar menuju swasembada gula nasional,” katanya.

     

    Sumber : Antara

  • BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya BKSAP mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.

    Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

    “Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menekankan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.

    “ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap,” ujarnya.

    Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA Angga Reynaldi menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.

    “Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi,” katanya.

    Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.

    Adapun Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.

    FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional

    FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.

    Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Pernah Dua Kali Ketiban Sampah Antariksa Milik Soviet

    Indonesia Pernah Dua Kali Ketiban Sampah Antariksa Milik Soviet

    Jakarta –

    Indonesia termasuk yang berpotensi terkena satelit Uni Soviet Kosmos 482 yang diperkirakan jatuh ke Bumi pekan ini. Wilayah Indonesia sudah cukup sering kejatuhan sampah antariksa.

    Disebutkan Peneliti Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Thomas Djamaluddin, rata-rata setiap 2-3 hari ada bekas satelit, roket, atau sampah antariksa lainnya yang jatuh ke Bumi. Benda-benda ini diketahui dari pantauan jaringan radar.

    “Pemantauan dilakukan menggunakan analisis orbit dan semua sky camera yang dimiliki BRIN, ITERA, dan beberapa komunitas pemantau langit,” kata Profesor Djamal, dihubungi detikINET, Senin (5/5).

    Sejauh ini, ada enam kali insiden sampah luar angkasa yang jatuh di Indonesia. Dua di antaranya merupakan sampah antariksa milik Soviet. Berikut ini rangkumannya:

    1981 di Gorontalo, tabung bahan bakar roket milik Soviet1988 di Lampung, tabung bahan bakar roket milik Soviet2003 di Bengkulu, pecahan tabung roket milik China2016 di Sumenep, Jawa Timur, tabung bahan bakar milik Amerika Serikat2017 di Agam, Sumatra Barat, dua keping tabung roket dan pecahan roket milik China2022 di Sanggau, Kalimantan Barat, pecahan roket milik China.

    Sampai saat ini, kata Profesor Djamal, belum ada mekanisme yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah jatuhnya sampah antariksa ke Bumi dan meminimalkan dampaknya. Sampah antariksa pun tidak bisa diprakirakan titik jatuhnya di mana.

    “Hanya bisa dipantau, tapi pemantauan itu hanya untuk mengidentifikasi itu milik siapa kalau sudah jatuh. Jadi untuk mengantisipasi jatuhnya itu tidak memungkinkan,” ujarnya.

    Dia mencontohkan, sampah antariksa berupa pecahan tabung roket milik China yang jatuh di Bengkulu pada 2003, sebelumnya diprakirakan jatuh di Jazirah Arab. Kejadian jatuhnya tabung bahan bakar milik AS di Sumenep, Jawa Timur di 2016 pun, awalnya diprakirakan jatuh di Lautan Hindia.

    “Jadi memang tidak bisa diprakirakan. Paling jalurnya saja yang perlu diwaspadai. Jadi biasanya (para peneliti astronomi di BRIN) kalau ada sampah antariksa yang akan jatuh akan mengidentifikasi milik siapa, ada potensi bahaya atau tidak,” rincinya.

    Menurutnya, sepanjang perkembangan teknologi antariksa, belum ada laporan kejadian yang membahayakan orang atau barang yang terkena benda jatuh dari luar angkasa.

    Meski demikian, lanjutnya, masyarakat tidak boleh lengah. Karenanya, jaringan pengawas satelit, radar militer dan badan antariksa nasional dari berbagai negara termasuk Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, terus mengamati obyek-obyek di orbit Bumi.

    “Kalau ada sampah antariksa itu akan dilihat sampah antariksanya apa, apakah bermuatan bahan nuklir atau tidak, kalau tidak bermuatan nuklir apakah berpotensi mengandung zat kimia atau tidak, kami selalu memantau itu,” tutupnya

    (rns/afr)

  • Rencana Hilirisasi PTBA Tak Hanya DME, Mana yang Prioritas?

    Rencana Hilirisasi PTBA Tak Hanya DME, Mana yang Prioritas?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyebutkan sejumlah rencana proyek hilirisasi batu bara yang dibagi ke tiga jalur utama, yaitu gasifikasi seperti dimetil eter (DME) dan synthetic natural gas (SNG), karbonisasi lewat implementasi artificial graphite/anode sheet, serta ekstraksi melalui pengembangan asam humat. 

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, seluruh proyek tersebut potensial dan mulai berprogres. Dia juga menerangkan bahwa setiap proyek memiliki kelayakan sebagai proyek untuk meningkatkan nilai tambah batu bara. 

    “Mungkin diusulkan nanti bikin kajian khusus melibatkan Kementerian ESDM, PTBA sebagai coal supplier atau sebagai investor sepanjang itu layak, sama off-taker. Kalau tiga ini nanti mau berdasarkan kajian konsultan, kalau proyek ini memang bisa kami jalankan, tentu kami jalankan. Kami berkeyakinan tadi yang SNG, yang jalan,” kata Arsal dalam RDP Komisi XII, Senin (5/5/2025). 

    Jika diperinci, proyek hilirisasi lewat jalur karbonisasi, yakni megonversi batu bara menjadi artificial graphite dan anoda sheet. Saat ini, proyek tersebut dalam tahap persiapan pilot project di Tanjung Enim bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan estimasi biaya Rp287,39 miliar. 

    Adapun, artificial graphite atau grafit sintetis terbuat dari bahan karbin amorf yang unggul dibandingkan dengan grafit alam. Beberapa keunggulannya yaitu stabilitas cycling yang lebih baik, performa pengisian cepat, dan konsistensi kualitas yang lebih baik. 

    Di sisi lain, produk anoda sheet berupa elektroda berbentuk lembaran dari bahan dasar foil tembaga yang dilapisi karbon grafit pada sisi-sisinya dan digunakan sebagai anoda untuk baterai Li-ion. 

    Dalam tahap research and development (R&D) oleh PTBA bersama BRIN, anoda bersumber dari batu bara telah diuji coba untuk aplikasi pembuatan baterai Li+ NMC-811 tipe 18650. 

    “Saat ini proyek ini dalam tahap penyusunan dan pemutahiran basic engineering design yang kami targetkan selesai pada akhir tahun 2025. Selanjutnya, kami merencanakan pembangunan pilot plan di Tanjung Enim dan pada tahun 2026 sebagai langkah lanjutan menuju skala komersial,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, hilirisasi batu bara berbasis gasifikasi yang baru dikembangkan yaitu SNG sebagai upaya subtitusi LNG untuk memanfaatkan batu bara kalori rendah milik PTBA dengan nilai gross as received (GAR) 3.731 kcal/g sebesar 8,4 juta ton per tahun. 

    “Proyek ini bertujuan untuk mencari alternatif solusi kebutuhan gas nasional yang harapannya dapat menambah diversifikasi portofolio energi gas nasional,” tuturnya. 

    Proyek pengembangan SNG atau gas alam sintetis dari batu bara yang digagas oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) membutuhkan dana investasi senilai US$3,2 miliar atau setara dengan Rp52,6 triliun.

    “Jadi PTBA karena cadangannya sangat besar, sekitar 2,9 miliar ton, ini ada beberapa cadangan batu baranya yang berkalori rendah yang sangat sesuai untuk dikonversi menjadi gas sintetis,” terangnya.

    Adapun, pengembangan proyek SNG dirancang untuk memanfaatkan 8 juta ton batu bara kalori rendah yang diperkirakan menghasilkan volume SNG sekitar 240 billion British thermal unit per day (BBtud).

    Di sisi lain, PTBA juga sejak lama mendorong proyek gasifikasi batu bara menjadi DME. Kendati demikian, proyek yang ditinggal mitranya yakni Air Products itu mendapat tantangan dari segi nilai keekonomian dan pencarian mitra investor. 

    Menurut perhitungan, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton atau lebih besar dari harga patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton yang merupakan harga pasar, tetapi belum termasuk subsidi. 

    Dengan demikian, masih terdapat gap atau selisih yang kurang lebih mencapai US$300 per ton DME yang berpotensi memperbesar nilai subsidi dari pemerintah. 

    “Dan analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor. Yang kedua terdapat sejumlah tantangan teknis yang disampaikan oleh Pertamina [offtaker proyek DME] dalam Forum Satgas Hilirisasi yang kami lakukan rapat pada tanggal 19 Maret 2025,” terangnya. 

    Adapun, tantangan dari Pertamina yakni terkait dengan kebutuhan konversi infrastruktur seperti jalur distribusi dan perangkat kompor rumah tangga yang kompatibel dengan DME. 

    “Jadi jaraknya itu kurang lebih 172 kilometer serta perlunya kesiapan jaringan niaga dan distribusi ban bakar alternatif ini secara luas,” imbuhnya. 

    Pihaknya berharap seluruh tantangan tersebut dapat diselesaikan melalui kajian yang komprensif, objektif dan melibatkan semua pihak secara menyeluruh. 

    “Kami PTBA tentunya terbuka terhadap evaluasi dan arahan lanjutan agar proyek ini dapat dikembangkan secara terukur, akuntabel dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. 

  • Ada deklarasi Prabowo Pilpres 2029, Demokrat: Kerja dulu…

    Ada deklarasi Prabowo Pilpres 2029, Demokrat: Kerja dulu…

    Presiden Prabowo Subianto. Foto: YT Setpres

    Ada deklarasi Prabowo Pilpres 2029, Demokrat: Kerja dulu…
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 05 Mei 2025 – 15:01 WIB

    Elshinta.com – Partai Demokrat menilai masih terlalu dini membicarakan deklarasi Capres 2029. Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat  Andi Mallarangeng, menilai sebaiknya parpol-parpol utamanya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, fokus bekerja mensukseskan program-program pemerintah.

    “Ini terlalu cepat. Baru berapa bulan kan. Sekarang kita fokus kerja, itu perintah Pak Prabowo sendiri. Kita pastikan pemerintahan Presiden Prabowo berhasil sukses, kami ada didalamnya, membantu beliau mewujudkan berbagai macam program besar itu,” papar Andi kepada Radio Elshinta, Senin (5/5/2025).

    Andi menilai deklarasi tersebut merupakan urusan internal partai masing-masing. Mantan Menpora ini menilai diskursus pencapresan 2029 kurang relevan untuk saat ini.

    “Kalau saya ya itu masing-masing partai lah. Ada siklusnya pemilu itu. Ada siklusnya kita memilih pemimpin. Kita sudah memilih pemimpin, baru selesai. Siklusnya lagi baru 2029. Ada waktunya nanti. Ini belum musim pemilu. Sekarang fokus kerja dulu”. Ujar Andi

    Sementara itu Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Prof. Lili Romli menilai, diskursus pencapresan 2029 masih prematur dan tidak produktif. Romli menilai sebaiknya parpol-parpol fokus dengan agenda politik yang lebih mendesak, di antaranya menindaklanjuti putusan MK di UU Pemilu.

    “Janganlah dulu melakukan deklarasi-deklarasi. Yang urgen itu kan UU Pemilu, banyak putusan-putusan MK, salah satu yang krusial ambang batas parlemen. Itu kan disuruh ditinjau kembali oleh MK. Kedua, ambang batas pencalonan Presiden sudah dihilangkan. Bagaimana mekanismenya, untuk hak-hak partai. Apakah perlu diatur kembali atau otomatis peserta pemilu yang lama atau baru berhak mencalonkan presiden,” papar Romli

    Diketahui sejumlah elit parpol sudah mulai mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029. Deklarasi itu menjadi polemik dan menuai respon beragam.
     

    Penulis: Anton R/Ter

    Sumber : Radio Elshinta