Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Pemerintah siapkan regulasi untuk olah uranium di Kalbar jadi nuklir

    Pemerintah siapkan regulasi untuk olah uranium di Kalbar jadi nuklir

    Mudah-mudahan dari PP itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan regulasi untuk mengolah bahan radioaktif, seperti uranium di Kalimantan Barat, untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Kami lagi siapkan PP-nya (peraturan pemerintahnya). Mudah-mudahan dari PP itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Mengolah uranium, kata Yuliot, masuk ke ranah wilayah usaha radioaktif. Saat ini, pemerintah sedang mengolah tata perizinannya, sebab wilayah usaha pertambangan radioaktif membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

    Adapun pemangku kepentingan yang nantinya akan dilibatkan dalam mengolah uranium menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Kementerian ESDM.

    “Kami juga akan memerhatikan aspek lingkungan. Yang saat ini kami tata adalah pemurnian pengolahan,” kata Yuliot.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025–2034, termaktub potensi sumber energi di Kalimantan Barat berupa uranium, tenaga air, biomassa, biogas, serta batu bara.

    Uranium merupakan bahan bakar utama dalam reaktor nuklir. RUPTL tersebut mengungkapkan terdapat potensi uranium sebesar 24.112 ton di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

    Akan tetapi, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari pemerintah yang didukung oleh studi kelayakan pembangunan PLTN.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah menyasar Sumatera dan Kalimantan menjadi destinasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

    Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan.

    Serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSN Pacu Infrastruktur Satelit Nasional, Gandeng BRIN dan PT LEN

    PSN Pacu Infrastruktur Satelit Nasional, Gandeng BRIN dan PT LEN

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan PT LEN Industri (Persero) untuk memperkuat infrastruktur teknologi satelit nasional.

    Direktur Utama PSN, Adi Rahman Adiwoso mengatakan kolaborasi dengan BRIN bertujuan melakukan penelitian dan pengembangan antena phased array untuk komunikasi satelit pada stasiun bumi.

    Adapun, antena phased array merupakan teknologi yang memungkinkan pengendalian arah pancaran sinyal tanpa mekanisme pergerakan fisik, sehingga lebih cepat, presisi, dan tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem.

    “Pengembangan antena phased array ini akan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem komunikasi satelit generasi berikutnya,” kata Adi dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/6/2025).

    Perjanjian Kerja Sama dan MoU tersebut dilakukan bersama dalam rangkaian ajang Indo Defence Expo and Forum 2025, Kamis, 12 Juni 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

    Dia berharap sinergi tersebut bisa menghasilkan antena phased array yang berukuran compact, memiliki daya saing tinggi, dan bertaraf internasional, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem komunikasi satelit pada stasiun bumi.

    Adi menjelaskan kerja sama yang dilakukan dengan PT LEN merupakan bentuk sinergi strategis yang menggabungkan seluruh kemampuan, sumber daya, dan keahlian yang dimiliki oleh kedua perusahaan untuk mengoptimalkan pelayanan serta pemanfaatan teknologi satelit di Indonesia.

    “Dengan menggabungkan kekuatan PSN di bidang operasional satelit dan pengalaman LEN di sektor industri pertahanan dan elektronika, kami berharap dapat mendorong terciptanya solusi teknologi yang tidak hanya relevan untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki daya saing global,” ujarnya.

    Berbagai kerja sama strategis ini, lanjutnya, menunjukkan komitmen PSN untuk terus memperluas kolaborasi lintas sektor, memperkuat sinergi antara industri dan lembaga riset, serta berkontribusi aktif dalam menciptakan ekosistem satelit nasional yang berdaya saing global dan bertumpu pada kemandirian teknologi.

  • Mendagri Ungkap Alasan Sempat Masukkan Empat Pulau ke Wilayah Sumut

    Mendagri Ungkap Alasan Sempat Masukkan Empat Pulau ke Wilayah Sumut

    GELORA.CO – Polemik administratif atas empat pulau yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemui titik akhir.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Selasa, 17 Juni 2025, secara resmi menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

    Persoalan ini mencuat usai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

    Dalam keputusan tersebut, empat pulau itu tercatat sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara, yang langsung memicu gelombang protes dari berbagai kalangan di Aceh. Hal ini kemudian memicu protes dari sejumlah pihak di Aceh, yang mengklaim pulau-pulau tersebut sebagai bagian sah dari wilayahnya.

    Menanggapi polemik tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penjelasan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa keputusan semula yang memasukkan keempat pulau ke wilayah Sumatera Utara merujuk pada hasil rapat Tim Pembakuan Nama Rupa Bumi pada tahun 2017.

    Tim ini terdiri dari sejumlah lembaga, termasuk Kemendagri, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “Itu pernah melakukan rapat pada tahun 2017, udah lama sekali ya, yang intinya berdasarkan data-data masukan yang ada, sehingga akhirnya tim ini banyak yang menganggap empat wilayah ini masuk cakupan Sumatera Utara,” ungkap Tito dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa, 17 Juni 2025.

    Menurut Tito, dasar utama pengambilan keputusan saat itu adalah hasil verifikasi wilayah yang dilakukan pada tahun 2008. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa keempat pulau tidak masuk dalam cakupan administrasi Provinsi Aceh.

    “Dan di tahun 2008, saya ulangi, di tahun 2008 itu empat pulau ini tidak masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tidak dimasukkan. Ada namanya tapi koordinatnya ada, di gugusan Pulau Banyak,” kata dia.

    Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa pada tahun 2008, Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, tidak memasukkan empat pulau tersebut dalam peta wilayah Aceh. 

    Sebaliknya, Gubernur Sumut saat itu, Syamsul Arifin, justru memasukkan keempat pulau ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah.

    “Di tahun 2008 dan di tahun 2009 itu Gubernur Aceh tidak memasukkan empat pulau yang sekarang kita permasalahkan itu tidak masuk dalam Provinsi Aceh. Sementara surat dari Gubernur Sumut itu memasukkan ke dalam, empat ini masuk dalam Tapanuli Tengah. Ini suratnya ada, ini 2008 dan 2009,” papar Tito.

    Kendati demikian, pihak Pemerintah Provinsi Aceh tetap menyampaikan keberatan atas keputusan tersebut. Mereka meminta agar keempat pulau tersebut dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

    Namun permintaan tersebut tidak disertai dengan koordinat yang akurat, bahkan disebut Tito justru menggunakan koordinat yang salah.

    “Tapi tanpa koordinat, koordinatnya salah. Maka atas dasar itu 2017 itu dimasukkan ke Sumut,” jelasnya.

    Menurut Tito, pada tahun 2022, baik Pemprov Aceh maupun Sumut kembali menyampaikan keberatan. Keduanya menyodorkan dokumen kesepakatan batas wilayah yang pernah ditandatangani pada tahun 1992. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa keempat pulau memang berada dalam cakupan Aceh.

    Namun, saat itu dokumen yang diterima Kemendagri hanya berupa salinan fotokopi, bukan naskah asli. Hal ini menjadi kendala tersendiri karena dokumen fotokopi dianggap lemah dari sisi hukum jika nantinya disengketakan.

    “Dengan adanya peta ini tentu kita mempertimbangkan kemungkinan empat pulau ini masuk ke Aceh, namun saat itu dokumennya hanya dokumen fotokopi. Kita tahu dalam sistem pembuktian, dokumen fotokopi mudah sekali nanti kalau misalnya ada masalah hukum untuk dipatahkan,” ujarnya.

    Setelah melalui proses penelusuran yang panjang, Tito menyampaikan bahwa dokumen asli kesepakatan dua gubernur pada tahun 1992 akhirnya berhasil ditemukan pada Senin, 16 Juni 2025. Penemuan tersebut dilakukan di Pusat Arsip Nasional di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

    “Alhamdulillah, kemarin dipimpin langsung oleh Pak Tomsi, didampingi Pak Safrizal, itu kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Itu ada tiga gedung dibongkar-bongkar, dokumen asli yang kesepakatan dua gubernur tersebut yang disaksikan oleh pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini,” pungkas Tito.

  • Pemakzulan Hal Biasa di Indonesia dan Tidak Bisa Sepaket

    Pemakzulan Hal Biasa di Indonesia dan Tidak Bisa Sepaket

    GELORA.CO – Pemimpin di Indonesia memiliki sejarah pemakzulan yang cukup banyak, sehingga hal itu merupakan lumrah terjadi. Namun pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sepaket.

    Demikian pandangan pakar politik dari BRIN Prof. Siti Zuhro dalam acara diskusi virtual yang digagas Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertemakan ‘Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Perspektif Hukum dan Politik’, Senin malam, 16 Juni 2025.

    “Secara empirik kita juga mencatat bahwa sebetulnya Indonesia pernah mengalami dwi tunggal yang pisah di tengah jalan. Jadi tidak hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, dwi tunggal ditinggal, nasional juga, demikian juga Wapres,” kata Prof. Siti Zuhro.

    Ia mengurai beberapa kepala negara yang mundur dari jabatannya, seperti Wakil Presiden Mohammad Hatta atau Bung Hatta, kemudian Presiden Soeharto hingga Presiden Habibie yang hanya 15 bulan menjabat serta Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    “Jadi pengalaman empirik ini menunjukkan bahwa sebetulnya mundurnya atau berhentinya atau bahkan dimakzulkannya Presiden itu sudah pernah terjadi,” jelasnya.

    Dari pengalaman tersebut, lanjut dia, juga menunjukkan bahwa mundur atau berhenti dari jabatan presiden bahkan wakil presiden tidak sepaket. 

    Maka dari itu, alasan bahwa pemakzulan harus sepaket tidak relevan dan signifikan serta bisa diperdebatkan.

    “Capres cawapres diamanatkan dalam konstitusi tapi setelah dilantik dan menjadi presiden dan wakil presiden pertanggungjawaban terhadap tindakan dan pelanggaran hukum yang dilakukan akan menjadi ranah masing-masing. Sangat tidak logis bila hal itu disebut sebagai paket,” tandasnya.

  • RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono (kedua kiri), Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto (kanan), dan pejabat lainnya saat menghadiri The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 yang berlangsung 9-13 Juni 2025, di Nice, Prancis. ANTARA/HO-Humas KKP

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis
    Luar Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Delegasi Republik Indonesia (RI) mengenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi pertama di dunia dalam ajang The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 di Nice, Prancis, sebagai upaya menjaga kelestarian laut melalui skema pembiayaan berkelanjutan.

    “Indonesia memperkenalkan inovasi pendanaan kelautan terbaru melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada ajang UNOC yang berlangsung pada 9–13 Juni 2025 di Prancis,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan inisiatif itu menjadi langkah konkret menuju target 30 persen kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah tersebut juga upaya menjembatani kekurangan pendanaan konservasi sebesar 100–200 juta dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan utang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ujar Trenggono.

    Instrumen pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Terdapat tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi, yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor.

    “Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut,” kata Trenggono.

    Trenggono juga mengajak komunitas global berkolaborasi menjaga terumbu karang, sebab tanggung jawab pelestarian tidak bisa dibebankan pada satu negara saja dan perlu dukungan investasi dari swasta, filantropi, serta masyarakat luas.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto turut hadir dalam ajang itu, menyebut pengenalan Coral Reef Bond sebagai tonggak penting dalam inovasi keuangan konservasi.

    Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan regulasi, agar inisiatif seperti ini dapat terus tumbuh dan memberi dampak nyata.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno yang memfasilitasi jalannya diskusi menegaskan Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    Side event ini juga menghadirkan panelis internasional dari berbagai lembaga, seperti UN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan UNESCO-IOC. Mereka membahas peluang dan tantangan pembiayaan konservasi, serta strategi menggerakkan pendanaan sektor swasta untuk mendukung kelestarian laut.

    Side event ini dihadiri sekitar 180 peserta dari berbagai negara dan instansi, baik pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan swasta serta pihak terkait lainnya.

    Sumber : Antara

  • BRIN Temukan Spesies Katak Baru di Sulawesi, Ini Penampakan Detailnya – Page 3

    BRIN Temukan Spesies Katak Baru di Sulawesi, Ini Penampakan Detailnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tim Peneliti dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi (PRBE), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), baru saja mengumumkan keberhasilan mereka dalam mengidentifikasi spesies baru katak pohon dari genus Rhacophorus.

    Penemuan katak ini terungkap di dua lokasi berbeda di Pulau Sulawesi, yakni di kawasan pegunungan Katopasa dan Gandang Dewata.

    Spesies yang baru dideskripsikan ini diberi nama Rhacophorus boeadii, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mendiang Drs. Boeadi.

    Boeadi adalah seorang naturalis dan ilmuwan terkemuka dari Museum Zoologicum Bogoriense (MZB) yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang zoologi dan konservasi herpetofauna di Indonesia.

    Amir Hamidy, seorang peneliti herpetologi dari BRIN, menjelaskan R. boeadii memiliki sejumlah karakteristik morfologis yang membedakannya secara jelas dari tiga spesies Rhacophorus lain yang telah lebih dulu dikenal di Sulawesi, yaitu R. edentulus, R. georgii, dan R. monticola.

    “Katak ini termasuk dalam kategori ukuran sedang, dengan panjang tubuh pada individu jantan berkisar antara 40 hingga 45 milimeter, sementara pada betina ukurannya lebih besar, antara 48 hingga 54 millimeter,” Amir menjelaskan melalui keterangannya, Minggu (15/6/2025).

    Ciri khas lain spesies katak baru ini diamati dari bentuk moncong pada jantan yang cenderung miring, tekstur kulit punggung yang kasar dengan adanya bintik-bintik putih, serta pola unik berupa bercak putih yang tersebar di sisi tubuh.

  • Impor beras versus pengadaan domestik

    Impor beras versus pengadaan domestik

    Petani memasukkan gabah ke dalam karung usai panen di Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (5/6/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/bar

    Impor beras versus pengadaan domestik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 15:29 WIB

    Elshinta.com – Jika mau jujur, baru di zaman pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para menteri atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap produksi, pengadaan dan distribusi pangan utamanya beras, bisa bergerak satu irama dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan beras dari dalam negeri.

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan Badan Urusan Logistik, BPS satu kata, tidak ada impor beras tahun 2025 dan pengadaan beras bulog hanya dilakukan melalui penyerapan hasil panen petani.

    Menteri Pertanian dan Dirut Bulog beserta jajaran all out menyukseskan serapan gabah saat puncak panen 2025. Pemerintah melalui Keputusan Kepala Bapanas No 14/2025, memberlakukan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg tanpa syarat kualitas dan rafraksi.

    Inilah salah satu bentuk konkret kehadiran dan keberpihakan pemerintah terhadap petani di lapangan. Selama 20 tahun terakhir ini, pemerintah lebih banyak berbisnis dengan petani, melalui importasi beras dan menjualnya di dalam negeri.

    Paling tidak dalam dua puluh tahun ini dalam hal ini 10 tahun pemerintahan SBY dan 10 tahun pemerintahan Jokowi, pemerintah berbisnis dengan rakyatnya.

    Berbagai argumen dikemukakan antara lain produksi beras dalam negeri tidak mencukupi, cadangan beras untuk operasi pasar sangat terbatas, gejolak harga beras medium di pasaran, antisipasi terjadinya bencana, dengan berbagai data dan informasi pendukungnya.

    Data BPS, data dan informasi harga beras medium di pasaran, prediksi musim kemarau akan berdampak terhadap penurunan produksi padi.

    Pemerintah perlu stok beras untuk mitigasi kalau terjadi bencana. Opini media cetak maupun elektronik serta diskursus untuk membangun ketakutan akan pasokan beras dalam negeri terus didengungkan.

    Patut diduga selama dua puluh tahun tersebut, ada aktor intelektual dan para pemburu rente yang bermain dalam impor beras. Penggiringan opini tentang perlunya impor beras inilah yang akhirnya digunakan sebagai salah satu argumen pemerintah untuk melakukan impor beras.

    Kementerian yang bertanggung jawab terhadap monitoring harga dan cadangan beras bukannya meyakinkan pemerintah, tetapi cenderung tidak melakukan penguatan bahwa produksi padi dalam negeri mencukupi. Ultimate goalnya adalah impor beras. Pertanyaan fundamentalnya, mengapa ini terus terjadi dalam waktu lama dan rakyat utamanya petani terus dikorbankan?

     

    Politik dan bisnis

    Mengapa impor beras berlangsung lebih dari 20 tahun? Patut diduga banyaknya kepentingan yang bermain merupakan jawaban konkretnya.

    Negara produsen beras tentu menjadi magnet bagi para pemburu rente untuk mengeruk keuntungan yang sangat dahsyat.

    Sebagai ilustrasi, harga beras medium poles per 18 Mei 2025 mencapai Rp 62 500 per 5 kilogram (Rp12500/kg), sementara harga beras 5 persen broken bervariasi antara 500-550 dolar AS per ton di pasar internasional (dengan kurs 18 Mei 2025 Rp16488,59/dolar AS), maka harga beras impor per kilogram antara Rp8244-Rp9068.

    Terdapat selisih harga antara Rp3432-Rp4256 per kg dibandingkan harga beras medium domestik.

    Jika impor dilakukan sebanyak 2,25 juta ton, maka terdapat selisih harga antara Rp7699-Rp9576 triliun, suatu angka yang menggiurkan bagi banyak orang, tanpa berfikir dampak buruknya bagi petani dan ketahanan produksi nasional.

    Perbandingan tersebut makin lebih dahsyat, karena beras pecah 5 persen termasuk beras premium. Tentu harganya lebih tinggi dan menguntungkan bagi importir.

    Bukti bahwa kebijakan impor beras sarat dengan muatan kepentingan terlihat dari harga beras yang turun saat Indonesia tidak mengimpor beras pada 2025. Patut diduga, ada konspirasi antara pemburu rente dan pedagang beras di Vietnam atau Thailand.

    Fenomena ini menunjukkan kepada semua, bahwa impor beras lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Manfaat itu lebih dinikmati para pemburu rente yang tega mengorbankan petani sebagai pilar penyedia pangan negara.

    Keuntungan yang sangat dahsyat tersebut menjadikan banyak pihak berminat untuk melanggengkan impor beras.

    Itulah sebabnya, ketika jelang musim kemarau diskursus tentang kekeringan, el nino, gagal panen, puso dan harga beras medium naik menjadi topik aktual yang mengemuka di media masa.

     

    Importasi beras

    Kebijakan yang kurang berpihak pada petani mengutamakan importasi beras dibandingkan memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri secara kasat mata dan apriori merupakan bentuk konkretnya.

    Sebagai contoh kasus, bangsa ini mungkin bisa belajar dari situasi yang terjadi pada tahun 2018 dimana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton di luar beras khusus.

    Padahal pada tahun tersebut, produksi padi Indonesia mencapai angka tertinggi dalam sejarah. FAO melaporkan Indonesia memproduksi 56,54 Juta ton GKG (setara 33,94 juta ton).

    Tahun 2018 merupakan puncak produksi karena kinerja Upaya Khusus (UPSUS) bekerja sama dengan MABES Angkatan Darat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai titik kulminasinya.

    Semua bergerak dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Saat itu salah satu Penulis menjabat sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan melihat dari citra satelit SPOT 5 maupun LANDSAT tutupan lahan didominasi oleh padi.

    Data dan Informasi ini tervalidasi di lapangan, sehingga saat itu penulis dengan percaya diri menjelaskan di depan DPR dalam hal ini Komisi IV sebagai mitra kerja.

    Sayang, meskipun DPR sudah yakin, tetapi Pemerintah tetap mengimpor beras medium 2,25 juta ton. Ironis memang, tetapi itulah realitanya yang harus dihadapi.

    Sebagai insan yang berkecimpung dengan petani untuk berproduksi, sakit rasanya dan sesak dada ini. Tapi apalah daya, pengambil kebijakan memutuskan untuk mengimpor beras. Importasi saat itu diputuskan sepihak, karena Menteri Pertanian saat itu tidak setuju.

    Dari situasi ini, paling tidak ada tiga implikasi yang harus diderita petani Indonesia yakni (i) harga gabah di tingkat petani anjlok saat panen raya; (ii) volume pembelian gabah petani oleh Bulog rendah; (iii) stok beras dalam negeri berlebih, sehingga beras Bulog yang disimpan terlalu lama mengalami penurunan mutu dan tidak layak dikonsumsi.

    Untuk memperkuat argumen impor beras, sejak awal dilakukan koreksi luas baku lahan sawah. Meskipun di lapangan banyak ditemukan ketidakakuratannya, tetapi luas baku lahan sawah BPN (2018) yang dipakai pemerintah saat itu untuk menentukan produksi, kecukupan beras, dan impor.

    Ada Kabupaten di Sumatra Selatan areal sawahnya hilang 6000 hektare lebih. Bahkan Jawa Timur waktu itu data luas sawahnya meningkat 300.000 hektare, suatu hal yang tidak masuk logika akal sehat. Selain tidak ada cetak sawah baru, juga alih fungsi lahan sawah untuk non sawah terus meningkat.

    Pemerintah saat Itu, melalui BPN dan atas masukan data dari BIG, Lapan, BPS, dan Bappenas memutuskan angka 7.105.145 hektare dari semula angka BPN (2013) 7.750.999 hektare.

    Provinsi dan Kabupaten/Kota saat itu mengajukan protes karena tidak sesuai kondisi lapangan. Akhirnya pada 2019 luas baku sawah yang tervalidasi oleh BPN menjadi 7,46 juta hektare.

    Fenomena ini menunjukkan bahwa data luas sawah baku rawan “digoreng” demi kepentingan pihak tertentu utamanya yang menginginkan impor beras secara berkelanjutan.

    Bukti lain bahwa kebijakan impor beras sarat dengan muatan kepentingan terlihat dari harga beras yang turun saat Indonesia tidak mengimpor beras tahun 2025.

    Walaupun, situasi dibuat heboh dengan data keluar masuk beras di Pasar Tjipinang yang diungkapkan oleh Mentan yang menyebabkan harga beras ada kenaikan walaupun Mentan juga mengumumkan bahwa stok beras 4 juta ton. Disinyalir ada permainan mafia beras.

    Pertanyaannya, bagaimana memutus jalur dan mafia lingkaran setan impor beras yang selama ini terus terjadi dan bahkan semakin merajalela?

    Diperlukan satu komando dalam pengadaan gabah dalam negeri dengan segala risikonya merupakan solusi mendasarnya.

    Serap gabah petani

    Keputusan fundamental untuk menyerap gabah petani at all cost merupakan keputusan satu komando yang perlu diapresiasi, karena tingkat ketidakpastian iklim sangat tinggi sebagai dampak perubahan iklim.

    Tentu ada risiko yang harus diambil pemerintah. Itu sangat wajar, begitulah bentuk konkret di lapangan bahwa Pemerintah hadir dan tidak membiarkan petani berjuang sendiri dipermainkan tengkulak.

    Faktanya, pemerintah mampu menyerap gabah secara maksimal, dan hampir tidak terdengar harga gabah anjlok di lapangan.

    Kalaupun Pemerintah dalam hal ini Bulog merugi sedikit, itu sangat wajar, karena selama 20 tahun lebih pemerintah menikmati keuntungan dari impor beras yang menyengsarakan petani.

    Mitigasi risiko Bulog harus dilakukan agar tidak mengalami kerugian lebih besar. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, Bulog membeli gabah kering panen atau gabah kering giling dan dikeringkan sampai kadar air kering simpan, sehingga mutunya tidak akan turun sekalipun disimpan dalam waktu satu tahun.

    Bulog harus memaksimalkan silo silo yang dimiliki, sehingga kapasitas simpan gabah Bulog lebih besar. Secara bertahap Bulog harus menyerap langsung dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau kelompok tani (Poktan) agar harga beli Bulog dinikmati langsung petani bukan oleh pihak ketiga.

    Pengadaan penggilingan padi moderen yang mampu menghasilkan 6 derivat gabah, memungkinkan nilai tambah yang diperoleh Bulog lebih baik.

    Mengapa selama ini Bulog hanya menghasilkan beras, padahal Wilmar Padi Nusantara mampu menghasilkan menir, bekatul, sekam, oil rice brand dan masih banyak lagi, sehingga pendapatannya lebih baik dan bisa di share ke petani.

    Ingat rata rata lahan garapan petani hanya 0,3 hektare, sehingga tanpa ada tambahan pendapatan lain dari harga gabah, maka dipastikan petani akan sulit mencapai kesejahteraan hidup.

    *) Gatot Irianto adalah Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementan; Muhrizal Sarwani adalah Peneliti/Analis Asosiasi Peneliti Pertanian Indonesia (APPERTANI); dan Destika Cahyana adalah Peneliti BRIN.

    Sumber : Antara

  • Konservasi Laut RI Butuh Duit Rp 3,2 Triliun/Tahun

    Konservasi Laut RI Butuh Duit Rp 3,2 Triliun/Tahun

    Jakarta –

    Menteri Keluatan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan langkah konkret menuju target 30% kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah ini sebagai upaya untuk menalangi kekurangan dana untuk kawasan konservasi laut sekitar US$ 100-200 juta atau setara Rp 3,2 triliun (kurs Rp 16.300) per tahun.

    Inovasi pendanaan tersebut, yakni Coral Reef Bond atau obligasi terumbu karang. Menurut Trenggono, sumber pendanaan tersebut bukan berasal dari pemerintah dan juga utang.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan hutang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ungkap Menteri Trenggono dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Trenggono menjelaskan instrumen pendanaan ini digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Sementara itu, ada tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor. Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut.

    “Upaya menjaga terumbu karang tidak dapat dibebankan pada satu negara saja. Saya mengundang sektor swasta, filantropi, dan masyarakat untuk berinvestasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang,” ujar Trenggono.

    Trenggono memperkenalkan inovasi pendanaan ini melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada acara The Third United Nations Ocean Conference (UNOC) yang berlangsung pada 9-13 Juni 2025 di Nice, Prancis.

    Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    (kil/kil)

  • Spesies Baru Katak Pohon Ditemukan di Sulawesi

    Spesies Baru Katak Pohon Ditemukan di Sulawesi

    Jakarta –

    Tim Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi (PRBE), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengidentifikasi satu spesies baru katak pohon di Sulawesi.

    Spesies baru dari genus Rhacophorus ini ditemukan di dua lokasi berbeda di Pulau Sulawesi, yakni Gunung Katopasa dan Gunung Gandang Dewata. Spesies ini memperkaya daftar fauna endemik Sulawesi khususnya amfibi, serta mempertegas pentingnya konservasi keanekaragaman hayati di kawasan Wallacea.

    Mengutip siaran pers BRIN di situs resminya, spesies baru tersebut diberi nama Rhacophorus boeadii, sebagai penghormatan kepada mendiang Drs. Boeadi, seorang naturalis dan ilmuwan dari Museum Zoologicum Bogoriense (MZB) yang telah berkontribusi terhadap dunia ilmu zoologi dan konservasi satwa herpetofauna di Indonesia.

    Foto: BRIN

    Peneliti Herpetologi BRIN, Amir Hamidy, menjelaskan bahwa R. boeadii sp.nov. memiliki karakter morfologis yang membedakannya dari tiga spesies Rhacophorus Sulawesi lainnya, yakni R. edentulus, R. georgii, dan R. monticola.

    “Katak ini berukuran sedang, dengan panjang tubuh jantan sekitar 40-45 mm dan betina 48-54 mm. Ciri khas lainnya termasuk moncong jantan yang miring, kulit punggung kasar dengan bintik putih, serta pola bercak putih di sisi tubuh,” ujar Amir.

    Foto: BRIN

    Menurutnya, penemuan ini merupakan hasil survei intensif yang dilakukan pada 2016 hingga 2019 di kawasan Gunung Katopasa (Sulawesi Tengah) dan Gunung Gandang Dewata (Sulawesi Barat). Analisis morfologi, genetika, serta suara panggilan jantan mendukung bahwa spesimen ini adalah spesies yang belum pernah dideskripsikan sebelumnya.

    “Kami sangat antusias dengan penemuan ini karena semakin membuka wawasan terhadap kekayaan biodiversitas Sulawesi yang unik. Namun, kami juga khawatir karena habitatnya yang terspesifikasi pada hutan dataran tinggi sangat rentan terhadap ancaman kerusakan habitat dan perubahan iklim,” ungkap Amir.

    Foto: BRIN

    Sebagai bagian dari kawasan Wallacea, Pulau Sulawesi dikenal sebagai hotspot keanekaragaman hayati dengan tingkat endemisme tinggi, terutama untuk kelompok amfibi. Sayangnya, tekanan terhadap habitat alami terus meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan spesies endemik.

    Penelitian ini telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional Zootaxa (5569 (2): 201-230), dan menjadi referensi penting dalam studi taksonomi serta konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.

    (rns/rns)

  • SSE Teken MoU dengan Mitra Lokal dan Internasional di Indo Defence

    SSE Teken MoU dengan Mitra Lokal dan Internasional di Indo Defence

    Jakarta: PT. Sentrasurya Ekajaya (SSE) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimasi Kinerja Kendaraan Tank Ringan, Kamis,12 Juni 2025 di gelaran Indo Defence yang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara SSE dan BRIN yang didelegasikan kepada Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi yang telah ditandatangani pada acara Temu Bisnis Industri Strategis pada tanggal 21 April 2024 lalu.

    Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Kepala Pusat Riset Teknologi Transportasi, Aam Muharam, Aam Muharam dan Direktur PT Sentrasurya Ekajaya, Eka Suryajaya. 

    Kerja sama ini mencakup berbagai kegiatan riset dan pengembangan sistem penggerak dan pengujian karakterisasi material kendaraan tank ringan.

    Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari program Co-Development yang dikembangkan di Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN guna meningkatkan hilirisasi dengan mendorong aktifitas riset di Pusat Riset Teknologi Transportasi terkoneksi langsung dengan mitra industri dalam hal ini PT Sentrasurya Ekajaya.

    “Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengoptimasi kinerja kendaraan tank ringan agar siap untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu proses sertifikasi. Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung inovasi teknologi khususnya untuk meningkatkan kemampuan kendaraan tank ringan yang akan mendukung industri pertahanan di Indonesia,” ujar Eka Suryajaya.
     

    Selain dengan BRIN, SSE juga memanfaatkan momen Indo Defence dengan menggandeng berbagai pihak luar demi memenuhi kebutuhan industri Pertahanan.
     
    MoU dengan Texelis (Prancis) untuk pengembangan kendaraan 6×6

    PT SSE dan Texelis memperkuat kerja sama dalam pengembangan platform kendaraan 6×6 yang akan menjadi basis utama bagi prototipe kendaraan P2 Tiger. 

    Platform ini dirancang untuk mendukung mobilitas tinggi, modularitas misi, dan ketahanan terhadap kondisi ekstrem, serta dapat dikembangkan menjadi berbagai varian sesuai kebutuhan TNI.
     
    MoU dengan KNDS (Prancis) tentang Anti-Drone Solution

    Kerjasama dengan KNDS mencakup pengembangan sistem Anti-Drone Turret yang akan diintegrasikan pada kendaraan P2 Tiger. Sistem ini dirancang untuk merespons ancaman drone yang semakin kompleks di medan tempur, sekaligus meningkatkan tingkat survivabilitas satuan tempur di lapangan.
     
    MoU dengan MBDA (Prancis) tentang sistem atlas Mistral

    MOU ini adalah komitmen dalam pengembangan sistem pertahanan udara jarak pendek, menggunakan solusi dengan rudal Mistral. Sistem ini dirancang untuk melindungi aset strategis dari ancaman udara jarak dekat yang memiliki fitur fire and forget.
     
    Kolaborasi dengan produsen baja asal Australia

    Selain dengan BRIN, PT SSE juga menjalin kerja sama dengan Bisalloy Steels, produsen baja pertahanan terkemuka asal Australia. Bisalloy Steel menjadi penyedia material armor ballistic protection berstandar STANAG Level 3 dan 4. Kolaborasi ini akan digunakan dalam pengembangan kendaraan dengan perlindungan maksimal.
     
    “Dengan rangkaian kerjasama yang SSE laksanakan bersama Industri pertahanan internasional yang telah teruji kualitasnya. Kami berharap IndoDefence 2025 menjadi suatu momen untuk SSE dapat menampilkan kualitas dan performa industri pertahanan lokal yang dapat bersaing dengan produk-produk dalam dan luar negeri,” pungkas Eka Suryajaya.

    Jakarta: PT. Sentrasurya Ekajaya (SSE) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimasi Kinerja Kendaraan Tank Ringan, Kamis,12 Juni 2025 di gelaran Indo Defence yang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
     
    Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara SSE dan BRIN yang didelegasikan kepada Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi yang telah ditandatangani pada acara Temu Bisnis Industri Strategis pada tanggal 21 April 2024 lalu.
     
    Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Kepala Pusat Riset Teknologi Transportasi, Aam Muharam, Aam Muharam dan Direktur PT Sentrasurya Ekajaya, Eka Suryajaya. 

    Kerja sama ini mencakup berbagai kegiatan riset dan pengembangan sistem penggerak dan pengujian karakterisasi material kendaraan tank ringan.
     
    Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari program Co-Development yang dikembangkan di Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN guna meningkatkan hilirisasi dengan mendorong aktifitas riset di Pusat Riset Teknologi Transportasi terkoneksi langsung dengan mitra industri dalam hal ini PT Sentrasurya Ekajaya.
     
    “Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengoptimasi kinerja kendaraan tank ringan agar siap untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu proses sertifikasi. Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung inovasi teknologi khususnya untuk meningkatkan kemampuan kendaraan tank ringan yang akan mendukung industri pertahanan di Indonesia,” ujar Eka Suryajaya.
     

     
    Selain dengan BRIN, SSE juga memanfaatkan momen Indo Defence dengan menggandeng berbagai pihak luar demi memenuhi kebutuhan industri Pertahanan.
     

    MoU dengan Texelis (Prancis) untuk pengembangan kendaraan 6×6

    PT SSE dan Texelis memperkuat kerja sama dalam pengembangan platform kendaraan 6×6 yang akan menjadi basis utama bagi prototipe kendaraan P2 Tiger. 
     
    Platform ini dirancang untuk mendukung mobilitas tinggi, modularitas misi, dan ketahanan terhadap kondisi ekstrem, serta dapat dikembangkan menjadi berbagai varian sesuai kebutuhan TNI.
     

    MoU dengan KNDS (Prancis) tentang Anti-Drone Solution

    Kerjasama dengan KNDS mencakup pengembangan sistem Anti-Drone Turret yang akan diintegrasikan pada kendaraan P2 Tiger. Sistem ini dirancang untuk merespons ancaman drone yang semakin kompleks di medan tempur, sekaligus meningkatkan tingkat survivabilitas satuan tempur di lapangan.
     

    MoU dengan MBDA (Prancis) tentang sistem atlas Mistral

    MOU ini adalah komitmen dalam pengembangan sistem pertahanan udara jarak pendek, menggunakan solusi dengan rudal Mistral. Sistem ini dirancang untuk melindungi aset strategis dari ancaman udara jarak dekat yang memiliki fitur fire and forget.
     

    Kolaborasi dengan produsen baja asal Australia

    Selain dengan BRIN, PT SSE juga menjalin kerja sama dengan Bisalloy Steels, produsen baja pertahanan terkemuka asal Australia. Bisalloy Steel menjadi penyedia material armor ballistic protection berstandar STANAG Level 3 dan 4. Kolaborasi ini akan digunakan dalam pengembangan kendaraan dengan perlindungan maksimal.
     
    “Dengan rangkaian kerjasama yang SSE laksanakan bersama Industri pertahanan internasional yang telah teruji kualitasnya. Kami berharap IndoDefence 2025 menjadi suatu momen untuk SSE dapat menampilkan kualitas dan performa industri pertahanan lokal yang dapat bersaing dengan produk-produk dalam dan luar negeri,” pungkas Eka Suryajaya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)