Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Aktivis Sebut Kritik DPR ke Menbud Perkuat Narasi Pembelaan terhadap Korban Kekerasan Seksual Tragedi 98

    Aktivis Sebut Kritik DPR ke Menbud Perkuat Narasi Pembelaan terhadap Korban Kekerasan Seksual Tragedi 98

    JAKARTA – Aktivis perempuan dari Sarinah Institute, Luky Sandra Amalia, mengapresiasi kritik yang disampaikan sejumlah anggota DPR, terutama legislator perempuan, terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal isu pemerkosaan massal dalam tragedi 1998.

    Menurutnya, sikap anggota DPR perempuan dalam rapat kerja dengan Menbud Fadli Zon memperkuat narasi pembelaan terhadap korban kekerasan seksual di masa lalu.

    Ia juga menyebut, kritik legislator perempuan mencerminkan fungsi utama parlemen, terutama dalam mengawal isu-isu keadilan gender.

    “Kritik anggota DPR, terutama anggota DPR perempuan, atas pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang disampaikan secara langsung di tengah rapat kerja patut diapresiasi. Memang itulah fungsi mereka di parlemen,” ujar Amalia, Sabtu, 5 Juli.

    “Kritik mereka semakin menguatkan narasi pembelaan terhadap korban kekerasan seksual di masa transisi demokrasi 1998 yang selama ini ramai diteriakkan oleh aktivis perempuan di luar parlemen,” sambungnya.

    Seperti diketahui, dua anggota DPR yakni Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati dan Anggota Komisi X DPR Mercy Chriesty Barends dalam rapat kerja dengan Fadli Zon pada Rabu, 2 Juli, menjadi sorotan publik.

    Mercy mengkritik pernyataan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal dalam tragedi ‘98 tidak dapat dibuktikan atau hanya rumor.

    Ia juga menuntut Fadli Zon meminta maaf di hadapan publik atas pernyataannya dan menegaskan kasus-kasus pemerkosaan di ‘98 benar-benar terjadi sebab Mercy mengaku menjadi saksi sejarah kelamnya peristiwa saat itu.

    Hal senada juga disampaikan My Esti. Bahkan Esti sampai tak kuasa menahan tangisnya karena menganggap klaim Fadli Zon telah melukai korban pemerkosaan yang terjadi di era awal reformasi tersebut.

    Adapun pernyataannya soal tak ada pemerkosaan massal di tragedi ‘98 menjadi kontroversi dan muncul dalam kaitan proyek penulisan sejarah ulang yang tengah dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan.

    Terkait hal ini, Amalia menilai pandangan dua legislator perempuan itu mencerminkan sensitivitas gender yang kuat dan dapat menjadi inspirasi.

    Menurutnya, dua anggota Komisi X DPR tersebut bisa menjadi contoh yang baik.

    “Bagaimana dua legislator perempuan yang tidak kuat menahan tangis ketika menyampaikan pandangannya menunjukkan sensitivitas gender mereka sebagai sesama perempuan,” ucap Amalia.

    “Harapannya, mereka bisa menginspirasi lebih banyak lagi legislator perempuan dan aktivis perempuan di luar parlemen untuk ikut mengawal kebijakan pemerintah supaya lebih sensitif gender,” lanjut Peneliti Pusat Riset Politik-BRIN itu.

    Amalia pun menekankan kesinambungan antara suara dari luar parlemen dengan sikap para legislator perempuan di dalam gedung DPR yang memang perlu dilakukan.

    Ia menilai, para legislator perempuan di DPR memiliki kepekaan terhadap isu perempuan yang menjadi perhatian publik.

    “Teriakan aktivis perempuan di luar parlemen memang perlu digaungkan oleh perempuan-perempuan wakil rakyat yang ada di gedung DPR. Sebagai sesama perempuan, legislator perempuan memang sudah seharusnya memiliki sensitivitas gender dengan aktivis perempuan di luar parlemen dan perempuan-perempuan korban kekerasan seksual,” papar Amalia.

    Lebih lanjut, Amalia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara parlemen dan gerakan sipil untuk memperkuat desakan pelurusan sejarah berdasarkan fakta.

    Dia menuturkan, soliditas perempuan diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penulisan ulang sejarah.

    “Kritik-kritik yang masih terpecah-pecah ini sudah saatnya disatukan supaya menghasilkan gaung yang lebih kuat supaya bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah,” jelasnya.

    “Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi solid antara aktivis-aktivis perempuan di luar parlemen dengan legislator perempuan yang ada di dalam parlemen untuk mendesakkan pelurusan sejarah sesuai faktanya. It is as it is, tanpa perlu embel-embel ‘tone positif’,” imbuh Amalia.

  • Wujudkan Energi Bersih dan Berkelanjutan, BRIN Kembangkan Riset Sel Surya

    Wujudkan Energi Bersih dan Berkelanjutan, BRIN Kembangkan Riset Sel Surya

    Liputan6.com, Bandung – Peneliti Kelompok Riset Divais Fotovoltaik dan Fungsional Elektronik Maju Pusat Riset Elektronika Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRE BRIN), Nunik Nurhayati, menyebutkan tengah mengembangkan riset sel surya guna mewujudkan energi yang bersih dan berkelanjutan.

    Menurut Nunik salah satu penelitian sel surya yang dilakukan di antaranya adalah dye sensitized solar cells (DSSCs).

    “Penelitian ini mengenai sel surya yang menggunakan pewarna (dye) sebagai bahan penyerap cahaya, bukan silikon seperti pada sel surya konvensional yang merupakan bahan utama untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pewarna ini mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan bantuan elektrolit dan semikonduktor,” ujar Nunik mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, di Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun, Bandung, pekan kedua Juni lalu dicuplik dari laman BRIN, Rabu (2/7/2025).

    Nunik mengatakan selanjutnya adalah penelitian perovskite solar cells, yaitu sel surya yang menggunakan material perovskit sebagai bahan penyerap cahaya yang dapat diubah menjadi energi listrik.

    Nunik menerangkan penelitian sel surya yang sedang dikembangkan ini adalah penelitian mengenai material yang dirangkai menjadi suatu divais yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik.

    “Proses ini terjadi melalui efek fotovoltaik, di mana cahaya matahari diserap oleh bahan semikonduktor dalam sel surya untuk menghasilkan arus listrik,” terang Nunik.

    Nunik menambahkan bahwa riset ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan keberlanjutan sel surya, serta mencari solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan.

    Penelitian tersebut tentunya didukung dengan adanya fasilitas laboratorium penelitian sel surya di BRIN.

    “Sel surya berbasis pewarna (DSSCs) dan perovskit dapat diaplikasikan pada perangkat elektronik berdaya rendah, arsitektur bangunan, otomotif, dan IoT (Internet of Things). Pengembangan sel surya berbasis perovskit yang lebih murah dan stabil diharapkan dapat mendukung konektivitas digital di seluruh Indonesia,” jelas Nunik.

    Nunik menyebutkan PRE BRIN sendiri memiliki delapan kelompok riset. Saat ini, ada 85 peneliti dan perekayasa yang beberapa diantaranya sedang melanjutkan studi pada jenjang S2 maupun S3.

    Selain riset tersebut, PRE BRIN juga melakukan riset biosensor untuk mendeteksi glukosa dan kolesterol, serta biosensor untuk mendeteksi kandungan Rhodamin B (pewarna makanan) yang dapat menyebabkan kanker.

    “Komposisi makanan perlu dicek karena bisa membahayakan tubuh,” sebut Nunik.

    Selain itu, ada juga biosensor untuk mendeteksi penyakit seperti hepatitis C dan COVID-19, serta sensor yang mendeteksi konsentrasi alkohol di dalam makanan.

    Lebih lanjut, Nunik mengajak para mahasiswa minimal semester 5 untuk dapat melakukan riset di BRIN melalui skema yang disediakan oleh BRIN, seperti DBR (Degree by Research) atau semacam beasiswa BRIN, RA (Research Assistance), Barista (Bantuan Riset bagi Talenta Riset dan Inovasi), TA (Tugas Akhir), magang, dan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

     

  • Menbud Dorong Leang-Leang Jadi ‘Kapsul Waktu’ Peradaban Manusia

    Menbud Dorong Leang-Leang Jadi ‘Kapsul Waktu’ Peradaban Manusia

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, membuka Konferensi Internasional Gau’ Maraja Leang-Leang Maros. Konferensi ini menjadi wadah bagi para arkeolog, antropolog, budayawan, dan peneliti untuk mendalami nilai sejarah dan kebudayaan kawasan Leang-Leang.

    Dalam konferensi yang mengangkat tema ‘Leang-Leang Maros sebagai Gerbang Peradaban Manusia Purba Dunia’ ini, Fadli menyampaikan empat poin kunci yang menurutnya penting dibahas dalam konferensi ini. Pertama, menyoroti nilai penting dan universal Leang-Leang.

    “Dinding Gua Leang-Leang bukan sekadar formasi batuan biasa, melainkan kanvas monumental tempat manusia modern pertama kali mengekspresikan pemikiran artistiknya,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).

    Fadli menekankan lukisan figuratif tertua di dunia-yang berusia lebih dari 51.200 tahun-berasal dari kawasan ini. Bahkan, temuan tersebut telah mengguncang dunia arkeologi internasional.

    Fadli pun mendorong pentingnya membangun narasi global yang memposisikan kawasan ini sebagai ‘kapsul waktu’ abadi tempat nenek moyang manusia merancang pondasi peradaban pertama.

    Kedua, berkaitan dengan pendekatan baru terhadap pelestarian, yaitu reinventing warisan, lebih dari sekadar konservasi. Fadli menilai pelestarian konvensional saja tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman.

    “Kita perlu melakukan reka ulang menyeluruh terhadap kebudayaan melalui terobosan multidisiplin,” kata Fadli.

    Lalu, redesigning, yakni menjadikan gua sebagai ‘laboratorium hidup’ yang menghidupkan masa lalu. Terakhir, reinvigorating lewat program residensi dan pertukaran peneliti.

    Ketiga, Fadli menekankan warisan budaya memiliki peran strategis sebagai pengungkit ekonomi masyarakat lokal. Ia menyampaikan pelestarian budaya harus terintegrasi dengan penguatan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

    “Visi besar kita harus berdiri di atas tiga pilar: pelestarian, pemberdayaan ekonomi lokal, dan tanggung jawab ekologis,” katanya.

    Fadli juga mengangkat pentingnya pengembangan green tourism, pemanfaatan teknologi untuk pengalaman edukatif, serta pendekatan adaptive reuse, seperti penyelenggaraan konferensi dan kegiatan ilmiah langsung di sekitar situs.

    Keempat, Fadli menyampaikan pentingnya kolaborasi holistik lintas sektor dan lintas budaya. Dalam pidatonya, ia mengutip filosofi Bugis Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, yang berarti saling membantu dan menopang dalam suka maupun duka.

    “Filosofi ini menjadi pondasi dari setiap inisiatif bangsa kita, dan sangat relevan dalam upaya konservasi warisan budaya, seperti Leang-Leang,” ucapnya.

    Pada kesempatan ini, Fadli pun mendorong pelibatan aktif komunitas lokal, pelatihan pemandu sebagai duta budaya, serta penguatan jejaring riset bersama lembaga, seperti BRIN dan universitas internasional.

    Fadli menekankan untuk mencapai status Warisan Dunia UNESCO, dibutuhkan riset multidisiplin, pembentukan tim nominasi yang terstruktur, serta strategi holistik dengan dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan wilayah sekitar.

    Menutup pidatonya, Fadli menyerukan tekad kolektif untuk menjadikan Leang-Leang sebagai episentrum renaisans prasejarah dunia.

    “Leang-Leang bukan hanya jendela untuk melihat kembali masa lalu manusia, melainkan juga merupakan teropong canggih yang mengarahkan pandangan kita menuju masa depan berkelanjutan,” imbuhnya.

    Ia juga mengajak masyarakat, khususnya akademisi dan generasi muda untuk menjadikan kebudayaan Indonesia bukan sekadar warisan yang dilestarikan, tetapi kekuatan dinamis yang berkembang melalui inovasi dan kolaborasi.

    “Mari berpartisipasi, berkreasi, dan bersinergi memajukan kebudayaan Indonesia,” tutupnya.

    Sebagai informasi, berlangsung pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2025, konferensi internasional ini diisi oleh sejumlah narasumber terkemuka dari dalam maupun luar negeri. Mereka membahas warisan arkeologi, sejarah, budaya, serta strategi pengelolaan kawasan Maros-Pangkep secara berkelanjutan.

    Konferensi ini dihadiri para pakar internasional, termasuk Prof. Campbell Macknight (ANU), Dr. Herry Yogaswara (Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN), Dr. Stephen Druce (Universiti Brunei Darussalam), hingga Prof. Zuliskandar Ramli (UKM), yang membahas sejarah, budaya, hingga strategi pengelolaan kawasan Maros-Pangkep.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • F-PKB usul kepala daerah dipilih melalui DPRD

    F-PKB usul kepala daerah dipilih melalui DPRD

    Yang dilakukan tiap lima tahun sekali di Pasal 22 (UUD), itu memilih Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota). Di dalam undang-undang, khusus Presiden dipilih secara langsung, untuk Kepala Daerah itu dipilih secara d

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mengusulkan agar kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dari yang sebelumnya dipilih langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

    “Oleh sebab itu, PKB sempat mengusulkan dan kami juga akan usulkan nanti kalau ada pembicaraan revisi Undang-Undang Pemilu, semestinya diputuskan MK enggak apa-apa, bahwa untuk pilkada dilakukan secara serentak dipilih oleh anggota DPRD. Itu lebih bagus,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi oleh Fraksi PKB DPR RI terkait putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal bertajuk “Proyeksi Desain Pemilu Pascaputusan MK” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Sebab, kata dia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah secara demokratis dapat diartikan pilkada langsung oleh rakyat atau tidak langsung melalui DPRD.

    “Yang dilakukan tiap lima tahun sekali di Pasal 22 (UUD), itu memilih Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota). Di dalam undang-undang, khusus Presiden dipilih secara langsung, untuk Kepala Daerah itu dipilih secara demokratis,” ujarnya.

    Menurut dia, usulan pihaknya yang menghendaki kepala daerah dipilih melalui DPRD tersebut sebagaimana yang paradigma Mahkamah Konstitusi (MK) gunakan dalam mengeluarkan putusan pemisahan pilkada nasional dan daerah lantaran faktor kelelahan.

    “Kalau MK mendalilkan bahwa kenapa dibuat desain pemilu pusat dan daerah itu karena capek katanya, enggak fokus. (Kalau begitu) lebih hemat lagi kalau pilkadanya dipilih oleh anggota DPRD Tingkat II sebagai representasi, sebagai orang yang diberi mandat oleh rakyatnya di Tingkat II sehingga dia bisa menentukan siapa bupatinya, dan itu lebih mudah,” tuturnya.

    Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyebut alasan pihaknya mengusulkan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD berangkat atas dasar filosofi otonomi daerah.

    “Karena kalau kita melihat dalam filosofi otonomi daerah, yaitu tadi yang saya sampaikan di forum, ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, dan tugas pengampuan, istilahnya penugasan. Nah, desentralisasi itu lebih pasnya di kabupaten,” kata Khozin ditemui usai diskusi.

    Dia kemudian berkata, “Sementara dekonsentrasi itu lebih pasnya di gubernur karena gubernur itu menjalankan tugas dan kewenangan itu delegatif dari pusat.”

    Senada dengan Jazilul, dia pun memandang usulan PKB agar kepala daerah dipilih melalui DPRD itu sebagaimana perspektif yang MK gunakan dalam mengeluarkan putusan pemisahan pilkada nasional dan daerah dalam rangka menyederhanakannya.

    “Pertimbangan MK dalam Putusan 135 (Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024) itu kan berbicara kerumitan, mencari kesederhanaan terkait dengan pelaksanaan pemilu; dan kalau bicara kerumitan kan lebih rumit mana dibeli DPRD sama kemarin (dipilih langsung lewat pilkada)?” ucap dia.

    Dalam diskusi tersebut turut hadir pula sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, hingga Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro.

    Pewarta: Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPANRB terima masukan dari periset untuk susun kebijakan aspiratif

    MenPANRB terima masukan dari periset untuk susun kebijakan aspiratif

    “Kementerian PANRB sebagai pembina pelayanan publik, mendorong terciptanya inovasi sebagai respons atas tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, dinamis, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Maka diperlukan masukan dari banyak pihak, tidak han

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menerima sejumlah masukan dari Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) untuk terus melaukan perbaikan kualitas pelayanan publik melalui perumusan kebijakan.

    Ia menilai mendengar masukan dari para ahli dibidangnya penting guna perbaikan pelayanan kepada publik maupun dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kementerian PANRB sebagai pembina pelayanan publik, mendorong terciptanya inovasi sebagai respons atas tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, dinamis, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Maka diperlukan masukan dari banyak pihak, tidak hanya dari masyarakat namun juga para ahli,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Rini mengatakan jika pelayanan publik yang berkualitas adalah ujung tombak reformasi birokrasi. Oleh karena itu, pihaknya perlu mendengar masukan dari para ahli guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

    Hal tersebut dirasa dapat membuat perubahan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang dibutuhkan secara terpadu dan terdigitalisasi.

    Disampaikan bahwa peran PPI diperlukan untuk menyusun kajian kebijakan berbasis evidence untuk menyatukan arah kebijakan, mendukung pelembagaan inovasi. Peran lain adalah pengembangkan pelatihan, asistensi, dan model pembinaan SDM berbasis riset serta membantu membangun ekosistem inovasi yang tidak bergantung pada figur.

    Selain pelayanan publik, pihaknya juga memerlukan masukan dari PPI dalam hal implementasi reformasi birokrasi. Dimana birokrasi yang kapabel, berdaya saing, dan berintegritas merupakan faktor pendukung tercapainya visi besar Indonesia untuk menjadi negara maju, bermartabat, dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Hal tersebut merupakan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

    “Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut pihaknya akan membuka peluang kerja sama antara Kementerian PANRB dengan PPI, terutama dalam hal pemberian masukan guna menghasilkan kebijakan yang tepat fungsi. Karena memang untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik harus menjadi prioritas setiap instansi, baik pusat maupun daerah serta kolaborasi dari banyak pihak.

    Pada kesempatan tersebut Ketua Umum PPI Syahrir Ika mengapresiasi kerja – kerja yang dilakukan Kementerian PANRB yang dirasa terus mengalami perbaikan terutama dalam bidang digitalisasi dan reformasi birokrasi.

    Pihaknya juga meminta Kementerian PANRB dapat memanfaatkan SDM yang ada di PPI yang merupakan organisasi profesi periset Indonesia yang diamanatkan oleh BRIN selaku instansi Pembina periset di Indonesia.

    “Kami datang dengan konsep rekomendasi dalam berbagai sektor, baik sektor penataan aparatur negara, pelayanan publik, maupun digitalisasi kami siap membantu Kementerian PANRB untuk menghasilkan kebijakan,” katanya.

    Senada dengan hal tersebut Wakil Ketua Dewan Pakar PPI Siti Zuhro menyampaikan Kementerian PANRB merupakan lokomotif dari reformasi birokrasi pemerintahan.

    Dengan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ragam keahlian, PPI dapat turut serta mengawal kebijakan Kementerian PANRB seperti inovasi pelayanan publik yang tidak hanya menyasar pemerintah pusat namun hingga pemerintah daerah, dan lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fadli Zon Ungkap Proyek Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia Capai 80%

    Fadli Zon Ungkap Proyek Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia Capai 80%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebut proses penulisan ulang sejarah nasional Indonesia mencapai 80%.

    Dia menjelaskan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia telah melibatkan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan faktual.

    “Itu kan para sejarawan yang nulis ya, jadi progresnya sekitar 80 persen. Penulisan sejarah itu yang menulis adalah para sejarawan yang memang profesional,” kata Fadli Zon di fasilitas penyimpanan koleksi ilmiah arkeologi milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Cibinong dikutip dari Antara, Selasa (1/7/2025).

    Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia telah lebih dari dua dekade tidak melakukan penulisan sejarah secara menyeluruh. Dia menilai banyak peristiwa penting dalam lintasan kepemimpinan nasional, mulai dari era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang belum tercatat secara utuh dalam narasi sejarah nasional.

    Fadli menegaskan bahwa revisi sejarah bukan bertujuan untuk mengubah fakta, melainkan untuk memperbarui dan melengkapi narasi berdasarkan temuan arkeologis dan dokumentasi yang selama ini terabaikan.

    Dia mencontohkan temuan penting seperti situs Bongal yang mengindikasikan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7, serta sejumlah prasasti dan artefak yang belum banyak diteliti secara serius.

    “Jadi tidak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita justru meng-update yang belum ada, tadi seperti temuan-temuan situs Bongal apalagi yang prasejarahnya. Ini bagian dari kerja peradaban. Kita ingin sejarah kita tidak stagnan, tapi terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan kajian ilmiah,” ujarnya.

    Fadli juga menepis anggapan bahwa penulisan ulang ini bermuatan politik karena seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada para sejarawan profesional dan akademisi.

    Diharapkan, hasil penulisan ulang ini akan menjadi rujukan utama dalam pendidikan dan kebijakan kebudayaan nasional, sekaligus memperkuat identitas dan memori kolektif bangsa.

    “Kita hanya ingin menghadirkan sejarah yang adil, lengkap, dan relevan dengan perkembangan zaman,” katanya. 

  • Ini aksi nyata Damar Group selamatkan Sungai Ciliwung lewat `Green The River, Grow The Hope`

    Ini aksi nyata Damar Group selamatkan Sungai Ciliwung lewat `Green The River, Grow The Hope`

    Lewat gerakan bertajuk \\\’Green The River, Grow The Hope\\\’, Damar Group melalui inisiatif The Majestic Ciliwung menggandeng lebih dari 100 relawan dari berbagai kalangan untuk memulai langkah nyata menyelamatkan salah satu sungai ikonik Indonesia. (foto: ist)

    Ini aksi nyata Damar Group selamatkan Sungai Ciliwung lewat `Green The River, Grow The Hope`
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 30 Juni 2025 – 15:19 WIB

    Elshinta.com – Depok – Damar Group melalui inisiatif The Majestic Ciliwung menggandeng lebih dari 100 relawan untuk memulai langkah nyata menyelamatkan Sungai Ciliwung. Gerakan bertajuk ‘Green The River, Grow The Hope’ ini berlangsung di kawasan edukasi dan ekowisata Damar Langit Dining & Venue, Depok pada Sabtu (21/6).

    Lewat gerakan bertajuk ‘Green The River, Grow The Hope’, Damar Group melalui inisiatif The Majestic Ciliwung menggandeng lebih dari 100 relawan dari berbagai kalangan untuk memulai langkah nyata menyelamatkan salah satu sungai ikonik Indonesia.

    Kegiatan ini berlangsung di kawasan edukasi dan ekowisata Damar Langit Dining & Venue, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (21/6) dan menjadi bagian dari program eco tourism berkelanjutan yang menyatukan edukasi, aksi lingkungan, serta kolaborasi multisektor demi membangkitkan kesadaran kolektif terhadap krisis ekologis Ciliwung.

    Untuk diketahui, Kondisi Sungai Ciliwung kian memprihatinkan. Menurut data gabungan dari BRIN dan lembaga-lembaga riset lainnya:pH air merosot dari 7.2 (1994) menjadi 5.6 (2024), menandakan tingkat keasaman tinggi. TDS (Total Dissolved Solids) melonjak dari 120 ppm menjadi 300 ppm, jauh melampaui ambang batas aman. Amonia naik dari 0.01 mg/L menjadi 1 mg/L — peningkatan signifikan yang mengancam biota air. Keanekaragaman hayati merosot drastis: dari 187 spesies ikan pada 1910-an, kini tersisa hanya sekitar 20 spesies.

    “Ini bukan sekadar persoalan lingkungan, tapi juga soal kemanusiaan. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi ancaman, terutama bagi anak-anak yang masih bermain di sekitarnya,” ujar Ketua Panitia The Majestic Ciliwung, Riska Fedelia.

    Lewat aksi pada Sabtu pagi itu, para relawan turun langsung ke bantaran Sungai Ciliwung dengan semangat gotong royong. Kegiatan ini memiliki empat misi utama:

    Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai.
    Mengurangi pencemaran air dan beban limbah rumah tangga di aliran sungai.
    Menghijaukan kembali bantaran sungai dengan penanaman pohon produktif dan peneduh.
    Membangun sinergi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan akademisi.

    Dalam praktiknya, rangkaian acara dimulai dari aksi bersih-bersih sungai, edukasi pengolahan sampah organik menggunakan maggot, hingga workshop bertema keberlanjutan yang disambut antusias oleh para relawan dari berbagai komunitas lingkungan, mahasiswa, NGO konservasi, hingga masyarakat lokal.

    Gerakan ini tak berjalan sendiri. The Majestic Ciliwung menggandeng Bank Mandiri sebagai sponsor utama untuk mendukung pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Aksi pada 21 Juni ini sukses mengumpulkan lebih dari 1 ton sampah dan menanam sekitar 180 pohon damar di sepanjang sempadan sungai.

    “Hari ini adalah bentuk upaya kecil kami bersama masyarakat dan ekosistem Damar Group untuk merawat Ciliwung kita dan mempersembahkan Ciliwung yang asri dan bersih. Ke depannya, kami akan mempersembahkan The Majestic Ciliwung sebagai kawasan eko edukatif untuk konservasi sungai. Tempat ini akan menjadi rumah bagi komunitas, akademisi, organisasi, dan publik luas untuk belajar dan berkontribusi,” ucap Abimantrana Naufalrazzaq, Executive Director Damar Group.

    Dalam visi jangka panjangnya, The Majestic Ciliwung akan dikembangkan menjadi destinasi eco education dan gaya hidup sadar lingkungan di Jabodetabek. Fasilitas yang dirancang tak hanya menyediakan pengalaman riverside dining yang ramah lingkungan, tapi juga menawarkan:

    Program edukasi konservasi sungai bagi anak-anak dan pelajar.
    Tempat berkumpul komunitas dan pelaksanaan eco-event.
    Ruang kontemplatif untuk memperkuat relasi manusia dengan alam.

    Sebagaimana Sungai Ciliwung pernah menjadi nadi peradaban Batavia, kini ia memanggil kita untuk menyelamatkannya. Aksi ‘Green The River, Grow The Hope’ tak hanya menanam pohon atau mengangkat sampah, tapi juga menanam harapan, bahwa sungai bisa kembali mengalirkan kehidupan, bukan limbah.

    “Sungai yang sehat adalah tanda masyarakat yang sehat. Dan hanya dengan kolaborasi, kita bisa mewujudkannya,” tutup Riska Fedelia penuh optimisme. (Dd)

    Sumber : Elshinta.Com

  • PDI Perjuangan kawal putusan MK soal pendidikan gratis bagi rakyat

    PDI Perjuangan kawal putusan MK soal pendidikan gratis bagi rakyat

    Pendidikan adalah hak dasar yang wajib difasilitasi oleh Negara untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menggelar seminar di Jakarta, Senin, dengan tema Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pendidikan gratis.

    Seminar yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, merupakan bagian dari komitmen partai terhadap perjuangan ideologis Bung Karno dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi, khususnya di bidang pendidikan.

    DPP PDI Perjuangan memandang pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan, dan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pendidikan dasar yang gratis, inklusif, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.

    “Secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar tanpa biaya untuk seluruh warga negara, tanpa membedakan status sekolah tempat mereka belajar,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan My Esti Wijayati, Senin.

    Apalagi, kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini, hak atas pendidikan di Indonesia dijamin secara konstitusional dan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi.

    “Pendidikan adalah hak dasar yang wajib difasilitasi oleh Negara untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi,” katanya.

    Seminar tersebut dibuka oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai keynote speaker-nya.

    Dalam kegiatan itu juga menghadirkan narasumber, antara lain, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lucky Alfirman yang diwakili Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Suprapto, dan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Yan Rianto.

    Urgensi penyelenggaraan seminar ini tidak lepas dari munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak boleh dimaknai hanya berlaku bagi sekolah negeri.

    Putusan ini menjadi pengingat sekaligus koreksi terhadap praktik kebijakan pendidikan selama ini yang cenderung mengabaikan hak siswa di sekolah/madrasah swasta untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan dasar dari negara.

    Dalam konteks tersebut, My Esti menjelaskan seminar ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

    Kehadiran berbagai pihak ini, kata dia, bertujuan membangun pemahaman bersama serta merumuskan langkah-langkah konkret guna menyusun dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

    “Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, baik yang menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan hak mereka secara setara,” jelasnya.

    DPP PDI Perjuangan memandang bahwa perjuangan untuk keadilan pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan.

    Oleh karena itu, melalui forum ini, partai ingin mendorong lahirnya konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk mewujudkan sistem pendidikan dasar yang tidak diskriminatif, sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Karno.

    “Ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penguatan peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah legislator asal Yogyakarta ini.

    Tampak hadir dalam seminar tersebut, antara lain, Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike serta Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, Tri Rismaharini, dan Wuryanti Sukamdani.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Top 3 Tekno: Jeff Bezos Jual Saham Amazon Rp 87,3 Triliun Jadi Sorotan – Page 3

    Top 3 Tekno: Jeff Bezos Jual Saham Amazon Rp 87,3 Triliun Jadi Sorotan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jeff Bezos menjual saham Amazon senilai Rp 87,3 triliun, bersamaan dengan perayaan pernikahannya dengan Lauren Sanchez.

    Berita ini menjadi sorotan para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Minggu (29/6/2025) kemarin.

    Informasi lain yang juga populer datang dari BRIN yang fokus mengembangkan riset robotika lunak dan continuum.

    Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

    1. Menikah dengan Lauren Sanchez, Jeff Bezos Jual Saham Amazon Rp 87,3 Triliun

    Pendiri raksasa e-commerce Amazon, Jeff Bezos, menjual lebih dari 25 juta lembar saham perusahaan.

    Berdasarkan pengajuan regulasi yang dipublikasikan pada Jumat (28/6/2025) waktu Amerika Serikat, nilai transaksi penjualan saham ini mencapai lebih dari USD 5,4 miliar atau sekitar Rp 87,3 triliun.

    Mengutip Geekwire, Minggu (29/6/2025), langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan sang miliarder untuk diversifikasi aset kekayaannya.

    Penjualan saham ini terjadi pada hari yang sama dengan perayaan pernikahan Jeff Bezos dengan tunangannya, Lauren Sanchez. Pesta pernikahan mewah yang bertabur bintang tersebut dikabarkan menelan biaya sekitar USD 50 juta atau sekitar Rp 809 miliar.

    Penjualan saham ini juga terjadi di tengah performa positif saham Amazon yang berhasil melampaui angka USD 223 per lembar pada pekan ini.

    Harga saham Amazon terus menunjukkan tren kenaikan dan mendekati rekor tertinggi sepanjang masa, setelah sebelumnya sempat tertekan karena gejolak pasar di awal tahun.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • PDIP Perjuangkan Pendidikan Dasar Gratis demi Wujudkan Cita-cita Bung Karno – Page 3

    PDIP Perjuangkan Pendidikan Dasar Gratis demi Wujudkan Cita-cita Bung Karno – Page 3

    Menurutnya, seminar ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan lembaga masyarakat seperti JPPI, guna membangun pemahaman bersama dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif dan adil.

    “Hal ini penting untuk memastikan seluruh anak Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan hak mereka secara setara,” jelas My Esti.

    DPP PDIP menilai perjuangan terhadap keadilan pendidikan adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan. Melalui forum ini, partai mendorong lahirnya konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk sistem pendidikan dasar yang tidak diskriminatif, sesuai amanat UUD 1945 dan nilai-nilai Bung Karno.

    “Ini juga momentum penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah legislator asal Yogyakarta ini.

    Sementara itu, Wakil Bendahara DPP PDIP yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menambahkan kegiatan Seminar Nasional ini dihadiri langsung oleh Fungsionaris DPP PDI Perjuangan. Tampak hadir Prof.Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, Tri Rismaharini, Wuryanti Sukamdani, lalu fungsionaris DPD DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; DPC PDI Perjuangan se-Jabodetabek; Poksi VIII,X dan XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan; Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Daerah 3T dan Daerah marginal; Pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan Daerah 3T dan Daerah Marginal serta Pemerhati Pendidikan.