Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • 1.136 Ton Material Tercemar Radiasi di Cikande, 1 Rumah Belum Didekontaminasi

    1.136 Ton Material Tercemar Radiasi di Cikande, 1 Rumah Belum Didekontaminasi

    Jakarta –

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengungkap sebanyak 1.136 ton material terkontaminasi radiasi Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang. Hanif mengatakan saat ini, masih terdapat satu rumah yang belum bisa didekontaminasi.

    Hal itu disampaikan Hanif dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Hanif mengatakan 1.136 ton material terkontaminasi itu masih disimpan di storage darurat milik PT PMT.

    “Sampai hari ini material yang tekontaminasi yang tersimpan di storage PT PMT sejumlah 1.136 ton, memang kondisinya memang sangat darurat, sehingga ke depan diperlukan perencanaan detail, oleh BAPETEN maupun BRIN di dalam rangka melakukan penanganan material yang terkontaminasi, yang hari ini kita tempatkan di gudang PMT atas dasar bahwa material ini berasal dari PT PMT,” kata Hanif.

    Hanif mengatakan pelaksanaan dekontaminasi pada 12 titik saat ini telah selesai. Namun, terdapat satu titik yang masih dalam kajian lantaran diduga sumber radioaktif berada di bawah pondasi bangunan.

    “Pelaksanaan dekontaminasi pada 12 titik telah selesai. Namun ada satu titik yang kemudian masih kita dalami, karena kemungkinan bahan radio nuklir ini berada di bawah pondasi bangunan, sehingga kami masih memerlukan kajian lebih lanjut,” ujarnya.

    Hanif mengatakan penghuni rumah di lokasi tersebut telah direlokasi sementara. Hal itu, sambil menunggu hasil kajian BRIN dan BAPETEN.

    “Jadi masih ada satu rumah yang tadi kami sebutkan yang hari ini belum penanganan lebih lanjut, dan kita untuk sementara penghuni rumah direlokasi setempat, sambil kita mendapat penjelasan dari BAPETEN maupun BRIN terkait dengan posisi radio nuklir yang masih berada di posisi tersebut,” ujarnya.

    “Langsung kita lakukan dekontaminasi, ini terjadi pada awal-awal hari pada saat kejadian, kemudian telah tidak muncul lagi kejadian sejak 2-3 minggu kejadian ini yang kemudian kita lakukan,” ujarnya.

    Dia mengatakan, material yang terkontaminasi memiliki masa aktif lebih dari 60 tahun. Sebab itu, kata dia, Indonesia perlu segera menyiapkan interim storage permanen.

    “Kemudian tahun-tahun berikutnya, kita mesti harus menyusun segera penyimpanan interim storage permanen untuk menangani materi tercemar sejumlah 1.136 Ton itu yang sifatnya sangat panjang masa aktifnya, yang melebihi 60 tahun, sehingga diperlukan tempat penyimpanan yang memadai untuk itu,” paparnya.

    “Untuk itu pada kesempatan ini kami memohon dukungan Komisi XII untuk memanggil dan koordinasi dengan BRIN dan BAPETEN, untuk segera menyampaikan usulan penyimpanan material terkontaminasi Cesium-137,” imbuh dia.

    (amw/whn)

  • Ketika Hutan Hilang Jadi Kebun Sawit, Krisis Iklim Makin Ekstrem

    Ketika Hutan Hilang Jadi Kebun Sawit, Krisis Iklim Makin Ekstrem

    Jakarta –

    Meskipun banyak penelitian telah menunjukkan hilangnya keanekaragaman hayati ketika hutan hujan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, studi University of Massachusetts of Amherst adalah yang pertama menunjukkan gangguan yang luas terhadap daerah aliran sungai (DAS) tempat perkebunan tersebut berada.

    Untuk diketahui, minyak sawit adalah minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di Bumi. Mulai dari makanan olahan seperti margarin, biskuit, dan cokelat, hingga produk perawatan pribadi seperti sabun, sampo, dan kosmetik, mengandung bahan ini. Selain itu, minyak sawit juga digunakan dalam industri lain seperti pakan ternak dan biodiesel sebagai sumber energi.

    Dalam perkembangannya, kebutuhan minyak sawit menjadi pendorong utama deforestasi karena ekspansi perkebunan sering kali dilakukan dengan membuka lahan hutan, yang telah menyebabkan hilangnya sebagian besar hutan primer di Indonesia dan berkontribusi terhadap perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga bencana banjir bandang dan longsor seperti yang terjadi di Sumatra akhir November 2025.

    Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Science of the Total Environment pada 2024 ini, penulis utama Briantama Asmara, yang menyelesaikan penelitian ini sebagai bagian dari studi pascasarjananya di UMass Amherst, dan penulis senior Timothy Randhir, profesor konservasi lingkungan di UMass Amherst, berfokus pada Daerah Aliran Sungai Kais di Papua Barat, bagian barat Pulau Nugini, dengan luas lebih dari 1.600 kilometer persegi.

    Sekitar seperempat DAS tersebut telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Daerah aliran sungai ini juga merupakan salah satu rumah tertua yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat adat Papua.

    “Daerah aliran Sungai Kais, seperti banyak tempat perkebunan kelapa sawit berada, sangat terpencil dan belum diteliti dengan baik,” kata Randhir seperti dikutip dari Science Daily.

    “Meskipun perusahaan kelapa sawit memiliki banyak data tentang pestisida yang mereka gunakan, waktu irigasi, masalah limpasan, dan lain-lain, informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat di hilir. Saya melakukan penelitian ini karena saya ingin mendapatkan data yang lebih baik dan tersedia untuk umum bagi masyarakat yang kehidupannya paling terdampak,” Asmara menambahkan.

    Asmara dan Randhir mengandalkan versi canggih dari model DAS yang dikenal sebagai Soil and Water Assessment Tool (SWAT+) yang mengkaji bagaimana hidrologi suatu wilayah merespons berbagai skenario penggunaan lahan. Mereka kemudian memasukkan data model tersebut mengenai tutupan lahan, tanah, elevasi, jaringan sungai, dan data iklim DAS Kais.

    Tim memodelkan tiga skenario berbeda. Pertama, baseline historis menggunakan data tutupan lahan dari tahun 2010-2015. Kedua, skenario yang diubah, yang merepresentasikan lanskap kontemporer dengan perkebunan kelapa sawit yang luas pada 2015-2021. Ketiga, skenario masa depan yang diramalkan dari 2024 hingga 2034, dengan asumsi laju ekspansi perkebunan yang stabil dan mencakup data perubahan iklim 10 tahun ke depan.

    Temuan mereka menunjukkan bahwa transisi dari hutan hujan tropis ke perkebunan kelapa sawit modern telah meningkatkan curah hujan, limpasan, dan kelembapan tanah. Kualitas air memburuk secara drastis sejak perkebunan dimulai, dengan sedimentasi meningkat sebesar 16,9%, nitrogen sebesar 78,1%, dan fosfor sebesar 144%.

    Meskipun dampak terburuk pada kualitas air akan sedikit berkurang menurut skenario masa depan tim peneliti, total tonase fosfor yang dibawa oleh DAS akan berkurang dari 2.418 ton menjadi 2.233,7 ton, kualitas air akan tetap jauh lebih buruk, dan akan ada lebih banyak limpasan daripada sebelum hutan hujan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

    Mengubah Iklim Signifikan

    Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Erma Yulihastin pernah menyebutkan bahwa perubahan hutan menjadi kebun kelapa sawit dapat memperburuk perubahan iklim, khususnya iklim lokal.

    Pernyataan ini ia sampaikan awal tahun ini, merespons rencana perluasan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hutan jadi kebun kelapa sawit dapat mengubah iklim mikro secara signifikan. Riset di Borneo ini menunjukkan suhu udara di kebun kelapa sawit naik jadi +6, 5°C lebih tinggi dibandingkan suhu udara di hutan. Jelas ini memperparah perubahan iklim!,” tulisnya di akun X.

    Dalam postingan itu, Erma menyertakan riset berjudul ‘The relationship between leaf area index and microclimate in tropical forest and oil palm plantation: Forest disturbance drives changes in microclimate’. Studi tersebut memonitor lokasi-lokasi di Borneo. Hasilnya, ditemukan bahwa suhu di kebun kelapa sawit meningkat hingga 6,5°C dibandingkan dengan hutan primer, sementara hutan sekunder mengalami kenaikan suhu sebesar 2,5°C.

    “Tak hanya suhu udara dan suhu tanah yang berubah memanas, tapi ada lima variabel iklim lainnya yang juga berubah. Dan perubahan iklim lokal ini terjadi pada siklus diurnal atau dalam 24 jam yang sudah pasti memengaruhi cuaca harian,” jelasnya.

    (rns/rns)

  • Kemendagri beri penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2025

    Kemendagri beri penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2025

    Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berprestasi sepanjang 2025 melalui ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025.

    Apresiasi tersebut diberikan Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group. Penilaian terhadap pemda bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Sebanyak 57 penghargaan diberikan kepada 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 16 kota.

    “Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Apresiasi Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini menjadi penyelenggaraan yang ketiga sejak pertama kali digelar. Penilaian apresiasi pada tahun ini dilakukan melalui dua jalur utama, yakni tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) .

    Penilaian tata kelola mencakup berbagai indikator, seperti Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta realisasi pendapatan daerah. Data tersebut diperkuat dengan indeks dari lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), KemenPAN-RB, dan Komisi Informasi Pusat.

    Sementara, penilaian akselerasi PSN didasarkan pada kategori strategis, yakni penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, perbaikan akses layanan pendidikan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi pertambangan dan olahannya, pertumbuhan ekonomi non-pertambangan, penurunan ketimbangan kesejahteraan masyarakat. Penilaian ini mengacu pada kebijakan nasional dan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

    Tito menambahkan metode penilaian menempatkan daerah pada kelompok yang setara berdasarkan kelompok fiskal masing-masing, yakni: rendah, sedang, dan tinggi. Tujuannya agar persaingan berlangsung adil dan proporsional.

    “Daerah dengan fiskal tinggi bersaing dengan sesama daerah fiskal tinggi, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, daerah dengan fiskal rendah tetap punya peluang untuk menang,” ujarnya.

    Tito menilai pendekatan ini berhasil menampilkan daerah-daerah baru dengan prestasi signifikan. Misalnya, Kota Tual, Maluku berhasil menjadi kota dengan pengendalian inflasi tahunan terbaik. Demikian juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan pertumbuhan ekonomi non-pertambangan terbaik.

    “Ini kabar baik karena muncul wajah-wajah baru dalam daftar daerah berprestasi,” ujarnya.

    Sebagai bentuk apresiasi nyata, Kemendagri menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun dari total anggaran Rp7,8 triliun bagi daerah berprestasi. Tito menegaskan penghargaan ini bukan seremonial semata, melainkan motivasi agar kepala daerah terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

    “Kinerja yang baik pada akhirnya akan berbuah kepercayaan publik. Jika tata kelola pemerintahan bagus, maka masyarakat akan memberi penilaian positif terhadap pemimpinnya,” tuturnya.

    Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli, mengapresiasi inisiatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam memberikan penghargaan kepada pemda berprestasi. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberi apresiasi, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi daerah yang masih menghadapi tantangan.

    “Saya kenal Pak Tito sejak awal 2000-an ketika saya masih menjadi wartawan. Saya tahu logika berpikir beliau dalam mengelola birokrasi. Saat datang ke Tempo, Pak Tito ingin memberikan apresiasi kepada kepala daerah, sekaligus masukan konstruktif bagi yang masih perlu berbenah,” ujar Arif.

    Acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, dan para kepala daerah se-Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siap-siap! Pajak Kendaraan Jadi Lebih Mahal jika Tak Lulus Uji Emisi

    Siap-siap! Pajak Kendaraan Jadi Lebih Mahal jika Tak Lulus Uji Emisi

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan Kajian Nilai Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) sebagai dasar penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis emisi. Siap-siap, kendaraan yang tidak lulus uji emisi harus bayar pajak lebih mahal.

    Kebijakan ini dirancang untuk memberikan disinsentif bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Langkah ini juga untuk memperkuat upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta.

    Dikutip dari situs resmi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, menjelaskan bahwa kajian ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI dalam menekan emisi karbon. Proses penyusunannya melibatkan peneliti, akademisi, lintas OPD, industri, asosiasi, dan NGO agar metodologi yang digunakan solid dan hasil analisisnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

    Saat ini, pemerintah daerah juga sedang menyiapkan Raperda Manajemen Lalu Lintas yang mencakup penguatan Low Emission Zone, penerapan parkir elektronik progresif, serta rencana penerapan Electronic Road Pricing.

    Menurut Nirwono, pengendalian emisi kendaraan tidak bisa dilakukan Jakarta secara mandiri karena arus kendaraan dari wilayah penyangga sangat besar. Karena itu, isu ini membutuhkan pendekatan lintas wilayah. Ia juga mengingatkan, selain perhitungan teknis mengenai emisi, aspek politis perlu dipertimbangkan. Kajian KPL bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang mengikuti uji emisi, tetapi juga mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menambahkan bahwa kajian KPL merupakan amanat dari regulasi nasional, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur pajak kendaraan berbasis emisi.

    Asep menyebut, lebih dari 40 persen polusi udara Jakarta berasal dari kendaraan bermotor. Berdasarkan hal itu, diperlukan langkah untuk menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungan ke dalam instrumen fiskal seperti pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kebijakan ini, pemilik kendaraan diharapkan lebih disiplin dalam merawat kendaraan dan melakukan uji emisi agar tidak terkena disinsentif berupa koefisien tambahan pada PKB.

    Peneliti BRIN, Rizqon Fajar menjelaskan, sektor transportasi menyumbang sekitar 44 persen emisi polutan di Jakarta. Sebagian besar kendaraan yang beroperasi juga belum memenuhi standar emisi terbaru. Lebih dari separuh sepeda motor, sekitar 70 persen mobil pribadi, serta mayoritas truk dan bus diesel masih berada di bawah standar Euro 4, bahkan banyak yang masih menggunakan standar Euro 0 hingga Euro II. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengetatan regulasi berbasis emisi.

    Rizqon merekomendasikan agar Pemprov DKI menetapkan Peraturan Gubernur khusus tentang Koefisien Pencemaran Lingkungan yang mengatur koefisien emisi, bobot emisi, dan usia kendaraan sebagai bagian dari formula penghitungan pajak kendaraan bermotor berbasis emisi. Untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, ia mendorong integrasi sistem antara DLH, Samsat, dan ETLE sehingga hasil uji emisi dapat langsung mempengaruhi besaran PKB yang harus dibayar pemilik kendaraan.

    (rgr/dry)

  • 10 Minta Gapura Tangsel Dibangun Lagi, Warga Ancam Aksi Besar Sampai Prabowo Tahu Megapolitan

    10 Minta Gapura Tangsel Dibangun Lagi, Warga Ancam Aksi Besar Sampai Prabowo Tahu Megapolitan

    Minta Gapura Tangsel Dibangun Lagi, Warga Ancam Aksi Besar Sampai Prabowo Tahu
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Warga meminta kepastian Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terkait pemasangan artefak atau gapura
    “Selamat Datang di Kota Tangerang Selatan”
    dan penanda batas Provinsi Banten–Jawa Barat.
    Pemasangan penanda wilayah tersebut setidaknya dibangun kembali pada Januari 2026. 
    Warga dan Pemkot
    Tangsel
    melakukan mediasi untuk menagih janji pengembalian fungsi Jalan Puspitek yang direncanakan akan ditutup oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (
    BRIN
    ).
    Jika gapura tak kunjung dibangun lagi, warga mengancam menggelar aksi lebih besar.
    “Bukan demo, kecil-kecilan datangnya. Kalau perlu
    mah
    ngumpulin ban bekas dulu biar Presiden Prabowo tahu terjadi keresahan yang luar biasa,” ujar Warga Muncul, Neng Nurohmah (65) di Pemkot Tangsel, Ciputat, Senin (1/12/2025).
    Warga sudah berulang kali menyampaikan aspirasi, tetapi belum ada tindak lanjut konkret, baik dari Pemkot Tangsel maupun DPRD.
    Padahal, warga hanya ingin kepastian pemasangan penanda dan batas wilayah sesuai janji pemerintah.
    Namun, hingga kini, janji realisasi belum juga dijalankan dengan alasan keterbatasan anggaran.
    “Hampir dua tahun dari April sampai dengan hari ini, itu jalan masih dikuasai BRIN, sehingga kami menyangka berpersepsi ini Kota Tangsel ngapain aja? Pak Ben ngapain aja? Kami rakyatnya kok dibiarkan?” kata Neng.
    Pemkot disebut telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten.
    Meski demikian, warga menegaskan kesediaan membantu secara swadaya jika diberikan izin resmi.
    “Kita juga bantu swadaya, kalau enggak ada anggarannya bisa kok yang penting ada izin, kita datang kesini yang penting ada izin. Kami adalah masyarakat sadar hukum,” jelas dia.
    Sementara itu, kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, mengatakan, tuntutan warga bukan hanya terkait pembongkaran pagar, tetapi juga pemulihan identitas wilayah yang sah dimiliki Kota Tangsel.
    Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten dan Perda Kota Tangsel, ruas Jalan Muncul–Parung ditetapkan sebagai jalan provinsi.
    Oleh karena itu, BRIN dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengganti atau mencopot gapura tersebut.
    “Pemkot dan provinsi yang punya dasar hukum. Itu sebabnya artefak harus kembali seperti sebelumnya,” jelas dia.
    Suhendar menambahkan, Pemkot Tangsel menyampaikan komitmen bahwa pemulihan artefak identitas kota akan dilakukan paling lambat pada Januari 2026.
    “Januari harus kembali sesuai fungsinya. Kalau tidak, warga akan kembali meminta pertanggungjawaban wali kota,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pagar BRIN di Jalan Puspitek Akhirnya Dibongkar, Warga: Kalau Ditutup, Kami Mau Makan Apa? Megapolitan 1 Desember 2025

    Pagar BRIN di Jalan Puspitek Akhirnya Dibongkar, Warga: Kalau Ditutup, Kami Mau Makan Apa? Megapolitan 1 Desember 2025

    Pagar BRIN di Jalan Puspitek Akhirnya Dibongkar, Warga: Kalau Ditutup, Kami Mau Makan Apa?
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Satpol PP Tangerang Selatan membongkar pagar pembatas milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berdiri di Jalan Puspitek, Setu, pada Senin (1/12/2025).
    Pagar yang telah terpasang sekitar dua tahun tersebut dibongkar setelah warga menolak rencana penutupan akses jalan pada awal 2026.
    Warga Muncul, Ahmad (bukan nama sebenarnya), mengatakan pembongkaran berlangsung sekitar pukul 11.00–12.00 WIB. Menurut dia, puluhan anggota Satpol PP terlihat melepas pagar dari dua sisi jalan.
    “Ada 20-an mah Satpol PP yang bongkar. Warga sih cuma liatin aja,” ujar Ahmad saat ditemui
    Kompas.com
    , Senin.
    Ia menyebutkan, sejak awal pemasangan, pagar itu tidak pernah sepenuhnya digunakan untuk menutup jalan. Pagar hanya berdiri tanpa fungsi jelas, sementara wacana penutupan akses justru memicu kekhawatiran warga.
    Rencana penutupan disebut batal karena banyak warga yang menolak.
    “Soalnya rencananya kan abis tahun ini mau ditutup tapi enggak jadi karena banyak yang enggak setuju. Kalau ditutup mah mungkin ada kerusuhan,” ucap Ahmad.
    Ahmad menegaskan, Jalan Puspitek merupakan akses vital bagi warga untuk bekerja dan mencari nafkah. Karena itu, rencana penutupan dianggap merugikan.
    “Soalnya kalau ditutup, warga di sini mau makan apa? Enak di sana mah makannya pizza, di sini susah cari makanan,” katanya.
    Menurut Ahmad, warga sudah beberapa kali mengadu ke DPRD dan Pemkot Tangerang Selatan untuk menggagalkan rencana penutupan. Namun hingga sebelum pagar dibongkar, belum ada tindakan konkret yang terlihat oleh warga.
    Hal itu membuat warga sempat menggelar aksi damai untuk menuntut kejelasan status jalan.
    “Makanya kemarin ke DPRD, sekarang ke Pemkot. Akhirnya ini dibongkarkan sama Satpol PP,” ujarnya.
    Setelah pembongkaran, Ahmad mengaku tidak mengetahui ke mana pagar tersebut dibawa. Ia memastikan proses pembongkaran hanya dilakukan oleh Satpol PP tanpa kehadiran polisi.
    “Enggak ada polisi, Satpol PP aja,” ucapnya.
    Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menyambut baik pembongkaran pagar tersebut. Ia mengatakan warga sudah lama meminta agar Jalan Puspitek kembali dapat dilalui masyarakat.
    “Hari ini pagarnya sudah dibuka, kami berterima kasih,” ujar Suhendar saat ditemui di Gedung Pemkot Tangsel, Ciputat, Senin.
    Namun ia menduga pembongkaran dilakukan karena adanya aksi warga yang berlangsung pada hari yang sama.
    “Saya kira bisa jadi karena aksi ini pagarnya dibongkar. Di satu sisi kami berterima kasih. Tetapi di sisi lain, apakah harus didemo dulu baru dibongkar?” katanya.
    Hingga berita ini ditulis, Satpol PP Tangerang Selatan belum memberikan tanggapan terkait alasan pembongkaran pagar. Kompas.com telah menghubungi pihak Satpol PP, namun belum mendapat respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pagar BRIN di Jalan Puspitek Akhirnya Dibongkar, Warga: Kalau Ditutup, Kami Mau Makan Apa? Megapolitan 1 Desember 2025

    Penampakan Jalan Puspitek Terkini Usai Pagar BRIN Dibongkar Satpol PP Megapolitan 1 Desember 2025

    Penampakan Jalan Puspitek Terkini Usai Pagar BRIN Dibongkar Satpol PP
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Pagar pembatas jalan yang sebelumnya dipasang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) di Jalan Puspitek, Setu, Tangerang Selatan, dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin (1/12/2025) siang.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, pagar berwarna kuning-hitam yang sebelumnya terpasang di sisi kiri dan kanan jalan kini sudah tidak terlihat.
    Area tempat pagar berdiri hanya menyisakan bekas baut pada plang pembatas tinggi kendaraan.
    Arus lalu lintas, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, tampak kembali normal tanpa hambatan.
    Warga Muncul, Ahmad (bukan nama sebenarnya), yang tinggal tidak jauh dari lokasi, mengatakan, pembongkaran pagar dilakukan sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB oleh sekitar 20 anggota Satpol PP.
    “Iya betul tadi ada pencopotan pagar. Dari jam 11 atau 12-an gitu mulai dicopotin,” kata Ahmad saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Senin.
    Saat pembongkaran pagar tersebut, kata Ahmad, warga hanya menyaksikan dari kejauhan.
    Namun, selama proses pembongkaran, dia mengakui tidak ada keterlibatan polisi.
    “Kan cuma nyopotin pagar doang, bukan nyopotin plangnya. Satpol PP aja yang turun, enggak ada polisi,” kata dia.
    Lebih lanjut, ia menjelaskan,
    pagar BRIN
    yang berada di sisi kanan dan kiri plang pembatas kendaraan itu telah terpasang selama sekitar dua tahun.
    Namun, selama itu pagar tidak pernah difungsikan untuk menutup jalan secara penuh.
    Pagar milik BRIN tersebut hanya terpasang biasa dan kabarnya akan difungsikan pada awal tahun 2026.
    “Soalnya rencananya kan abis tahun ini mau ditutup tapi enggak jadi karena banyak yang enggak setuju,” kata dia.
    Ia pun berharap pembongkaran pagar tersebut dapat mengakhiri polemik terkait akses
    Jalan Puspitek
    .
    “Soalnya kalau ditutup, warga di sini mau makan apa? Enak di sana mah makannya pizza, di sini susah cari makanan,” ucap Ahmad.
    Sementara itu, Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menyambut baik pembongkaran tersebut. la mengatakan, warga Muncul sudah sejak lama meminta jalan dapat kembali dilalui masyarakat.
    “Hari ini pagarnya sudah dibuka, kami berterima kasih,” ujar Suhendar saat ditemui di Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Ciputat, Senin.
    Namun, ia menduga pembongkaran baru dilakukan setelah adanya aksi warga yang menuntut kejelasan status Jalan Puspitek.
    Menurut dia, waktu pelaksanaan pembongkaran yang berdekatan dengan aksi tersebut menimbulkan tanda tanya.
    “Saya kira bisa jadi karena aksi ini pagarnya dibongkar. Di satu sisi kami berterima kasih. Tetapi di sisi lain, apakah harus didemo dulu baru dibongkar?” kata Suhendar.
    Hingga berita ini ditulis, Satpol PP Kota Tangsel belum memberikan tanggapan terkait alasan pembongkaran pagar tersebut.
    Kompas.com
    telah mencoba menghubungi pihak Satpol PP, tetapi belum mendapat respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Satpol PP Bongkar Pagar BRIN di Jalan Puspitek Usai Warga Geruduk Gedung Pemkot Tangsel Megapolitan

    9 Satpol PP Bongkar Pagar BRIN di Jalan Puspitek Usai Warga Geruduk Gedung Pemkot Tangsel Megapolitan

    Satpol PP Bongkar Pagar BRIN di Jalan Puspitek Usai Warga Geruduk Gedung Pemkot Tangsel
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com —
    Pagar pembatas yang sebelumnya dipasang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di
    Jalan Puspitek
    , Setu, Tangerang Selatan, akhirnya dibongkar oleh
    Satpol PP Tangsel
    pada Senin (1/12/2025).
    Pembongkaran dilakukan di tengah desakan warga yang mempertanyakan status jalan tersebut dan meminta akses kembali dibuka.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram @kabarserpong, sejumlah anggota Satpol PP berupaya melepas pagar berwarna kuning-hitam itu.
    Setelah beberapa menit, pagar berhasil dibuka dan digotong menjauh dari lokasi. Pembongkaran berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB.
    Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menyambut baik tindakan tersebut. Ia mengatakan warga Muncul sudah sejak lama meminta jalan kembali dapat dilalui masyarakat.
    “Hari ini pagarnya sudah dibuka, kami berterima kasih,” ujar Suhendar saat ditemui di Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Ciputat, Senin.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh TangerangOnline.id (TOID) (@tangerangonline)
    Namun, ia menduga pembongkaran baru dilakukan setelah adanya aksi warga yang menuntut kejelasan status Jalan Puspitek. Menurutnya, proses yang dilakukan bersamaan dengan demonstrasi menimbulkan pertanyaan.
    “Saya kira bisa jadi karena aksi ini pagarnya dibongkar. Di satu sisi kami berterima kasih. Tetapi di sisi lain, apakah harus didemo dulu baru dibongkar?” kata Suhendar.
    Hingga berita ini ditulis, Satpol PP Kota Tangsel belum memberikan tanggapan terkait alasan pembongkaran pagar tersebut.
    Kompas.com
    telah mencoba menghubungi pihak Satpol PP, namun belum mendapat respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BRIN Dorong Pembangunan Bandara Antariksa Nasional di Biak

    BRIN Dorong Pembangunan Bandara Antariksa Nasional di Biak

    Jakarta –

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan kemandirian keantariksaan Indonesia dengan membangun bandara antariksa (spaceport) nasional pertama. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala BRIN, Prof. Arif Satria

    “Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait persiapan pembuatan bandara antariksa. Naskah akademis sudah disusun, kajiannya lengkap, dan saat ini kami menunggu penetapan lokasi secara resmi,” ujar Arif Satria dikutip dari keterangan resmi.

    Ia menegaskan bahwa BRIN akan mengusulkan proyek bandara antariksa ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar mendapatkan prioritas pendanaan dan percepatan realisasi.

    “Jika bandara antariksa ini terwujud, ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi keantariksaan Indonesia. Kalau India saja sudah punya, masa Indonesia tidak punya? Memang belum banyak negara berkembang yang memiliki fasilitas seperti ini,” tegasnya.

    Arif Satria menambahkan, BRIN sudah siap dari sisi teknologi. “Kami sudah bisa menghasilkan satelit yang bagus. Saat ini sedang dipersiapkan Satelit NEO-1 yang rencananya akan diluncurkan tahun depan. Kalau kita sudah punya bandara antariksa sendiri – terutama yang kami harapkan di Biak – maka kita tidak perlu lagi tergantung pada negara lain untuk meluncurkan satelit. Ini akan sangat membanggakan bagi bangsa,” paparnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa kajian lokasi sudah dilakukan secara komprehensif dan dirinya akan segera melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan progres.

    “Proyek ini membutuhkan investasi besar dan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, status PSN sangat penting agar pendanaan lebih terstruktur dan terjamin,” tambah Arif.

    Kepala BRIN Prof. Arif Satria Foto: BRIN

    Sementara itu, Ayom Widipaminto, Direktur Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menjelaskan alasan pemilihan Pulau Biak, Papua, sebagai kandidat utama.

    “Biak sangat strategis karena berada sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Peluncuran roket dari lokasi ini jauh lebih efisien dari segi energi dibandingkan lokasi yang lebih jauh dari ekuator. Kajian ini sebenarnya sudah dimulai sejak era LAPAN, dan kini akan difinalisasi oleh BRIN,” ujar Ayom.

    Menurutnya, minat terhadap Biak bukan hal baru. “China dan Rusia sejak puluhan tahun lalu sudah menunjukkan ketertarikan terhadap lokasi ini karena keunggulan geografisnya,” tambahnya.

    (afr/afr)

  • Mengenal Prof. Premana Premadi, Kosmolog Indonesia Peraih Asteroid 12937

    Mengenal Prof. Premana Premadi, Kosmolog Indonesia Peraih Asteroid 12937

    Jakarta –

    Seperti langit yang tak berbatas, perjalanan dan kiprah Prof. Premana Wardayanti Premadi, Ph.D. dalam menggeluti astronomi dan kosmologi seakan tidak pernah berhenti. Baginya, astronomi bukan sekadar studi tentang benda-benda langit, melainkan ilmu yang menghubungkan manusia dengan semesta, serta menegaskan bahwa sains harus memberi manfaat bagi masyarakat.

    “Semesta ini terlalu besar, terlalu indah, terlalu megah untuk dinikmati sendiri. Ada dorongan bagi kami para astronom untuk berbagi,” ujar Premana saat menyampaikan Nurtanio Pringgoadisuryo Memorial Lecture 2025 di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Kamis (27/11).

    Kuliah umum tersebut menjadi ruang refleksi perjalanan panjang Indonesia dalam memahami alam semesta sekaligus merawat masa depan pendidikan sains antariksa. Ia menekankan bahwa warisan pemikiran para pelopor seperti Nurtanio Pringgoadisuryo merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa di bidang penerbangan dan keantariksaan.

    Mendorong Pendidikan Astronomi untuk Anak dan Wilayah 3T

    Sebagai perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar doktor astrofisika dari University of Texas, Premana melihat pendidikan sains-terutama astronomi-harus dapat diakses semua kalangan. Karena itu, ia mendirikan Universe Awareness for Children (UNAWE), program global yang memperkenalkan astronomi kepada anak-anak, terutama yang tinggal di wilayah tertinggal.

    “Astronomi itu sains yang mudah mendapat engage dibanding ilmu lain. Anak-anak mudah terpikat,” ucapnya.

    Tak berhenti di sana, Premana menggagas program pemberdayaan pendidikan sains di kawasan Observatorium Nasional Timau, Nusa Tenggara Timur, yang kini mendekati tahap akhir pembangunan. Ia bersama BRIN, ITB, dan pemerintah daerah merancang inisiatif yang mencakup pengadaan listrik berkelanjutan, akses air bersih, hingga pendirian Science Center untuk pendidikan STEM.

    “Semakin besar kesenjangan antara kemajuan sains dan pendidikan, semakin genting situasinya. Kita perlu jembatan yang kokoh agar masyarakat-terutama anak-anak-bisa mengikuti perkembangan sains secara timely.”

    Prof. Premana Wardayanti Premadi, Ph.D Foto: YouTube BRIN

    Diabadikan Menjadi Nama Asteroid

    Lahir di Surabaya pada 13 Juli 1964, Premana meniti karier di bidang yang saat itu jarang dipilih perempuan. Setelah meraih Sarjana Sains Astronomi dari ITB pada 1988, ia melanjutkan studi doktoral di University of Texas at Austin, meneliti evolusi struktur skala besar alam semesta melalui teknik lensa gravitasi-metode berbasis relativitas umum Einstein yang menghitung pembengkokan cahaya oleh massa raksasa.

    Risetnya pada 1990-an menjadi pionir dalam simulasi komputasional untuk menguji model-model kosmologi teoretik. Pada 1996, ia resmi menjadi perempuan Indonesia pertama yang menyandang gelar Ph.D. dalam astrofisika.

    “Galaksi itu seperti manusia. Tidak ada dua galaksi yang sama. Lingkungannya berbeda, evolusinya berbeda, tetapi mereka mengikuti hukum alam yang sama. Itulah keindahannya,” kata Premana.

    Atas kontribusi ilmiahnya, International Astronomical Union (IAU) pada 2017 mengabadikan namanya sebagai asteroid (12937) Premadi. Pada 2023, ia menerima kehormatan sebagai Honorary Fellow dari Royal Astronomical Society, Kerajaan Inggris.

    Pemimpin Perempuan Pertama Observatorium Bosscha 12937

    Foto: BRIN

    Pada 2018-2023, Premana menjadi perempuan pertama yang memimpin Observatorium Bosscha, pusat riset astronomi bersejarah yang berdiri sejak 1923. Ia menegaskan bahwa Bosscha sejak awal adalah simbol bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang berada di garis depan sains dengan teknologi terbaik pada zamannya.

    “Kita ingin menjaga reputasi sebagai negara yang berada di garis depan. Potensinya luar biasa besar,” tegasnya.

    Pada 2024, ia menyampaikan orasi guru besar di bidang astrofisika dan kosmologi, memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan ilmu semesta di Indonesia.

    Kontribusi Riset Berkelas Dunia

    Riset Premana tentang simulasi distribusi supernova melalui lensa gravitasi menjadi rujukan penting dalam:

    Legacy Survey of Space and Time (LSST) yang mulai beroperasi 2025Nancy Grace Roman Space Telescope yang dijadwalkan meluncur 2027Kontribusinya menjembatani teori kosmologi dengan sistem observasi modern.

    Dalam kuliah ilmiahnya, ia juga mengulas konsep gravity assist-manuver “slingshot” yang memungkinkan wahana antariksa melesat lebih cepat tanpa bahan bakar berlebih-untuk menunjukkan bagaimana mekanika langit diterjemahkan menjadi teknologi nyata.

    Selain itu, ia menyinggung space weather, aktivitas matahari, hingga pengamatan bumi dari orbit yang penting dalam memantau perubahan iklim. Ia bahkan menampilkan citra satelit yang menunjukkan dampak aktivitas manusia terhadap lahan dan berkurangnya salju di puncak gunung-gunung tropis.

    Terakhir, Premana menjelaskan bagaimana relativitas Einstein berperan dalam sistem GPS modern:

    “Jika koreksi waktu tidak dilakukan, kesalahan posisi dapat mencapai 10 kilometer per hari.”

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Alasan Supermoon 5 November Jadi yang Terbesar di 2025”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)