PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Muktamar X yang akan berlangsung selama tiga hari, yaitu 27-29 September 2025.
Agenda utama dalam Muktamar X ini adalah pemilihan Ketua Umum (Ketum) PPP dan struktur partai periode 2025-2030.
Selain pembentukan struktur partai baru, Muktamar X juga membahas rencana kinerja PPP selanjutnya dan laporan kinerja selama lima tahun ke belakang.
Namun, tiga agenda ini akan bersifat internal. PPP baru mengundang tokoh-tokoh eksternal, termasuk Presiden Prabowo Subianto saat penutupan Muktamar X.
“Baru (saat penutupan) nanti memang kami mengundang ya tokoh masyarakat, kemudian juga senior-senior. Kemudian, juga ada lagi mungkin pejabat negara dan mitra-mitra kerja partai politik lain,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di acara doa bersama menuju Muktamar X di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Beberapa hari menjelang Muktamar X, terdapat tiga bakal calon yang disebut akan memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang Kabah itu.
Juru bicara PPP, Usman M Tokan menyebut nama pertana yang merupakan calon kandidat kuat adalah Muhammad Mardiono.
Menurut Usman, Mardiono didukung 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.
“Bapak Mardiono yang sudah siap karena didukung oleh 33 wilayah. Sehingga beliau berkesempatan bisa menang, bahkan mungkin bisa jadi aklamasi,” ujar Usman saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).
Nama kedua yang digadang sebagai calon ketua umum (caketum) PPP adalah mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto yang didukung mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Rommy
“Gus Rommy ini kan kita dengar berita dari mana-mana, beliau sempat ke Amran, lalu terakhir ke Agus Suparmanto. Jadi boleh dibilang beliau hari ini yang memotori dukungan,” ujar Usman.
Nama ketiga yang masuk bursa caketum PPP adalah Husnan Bey Fananie yang juga mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Azerbaijan.
Usman bahkan menyebut, Husnan Bey Fananie sudah berkomunikasi intens dan mempersiapkan diri untuk mendeklarasikan diri sebagai caketum PPP.
“Dia lebih kepada deklarasi saja, deklarasi maju yang muncul ke permukaan. Malah katanya sudah menyiapkan tim hukum untuk mengevaluasi muktamar. Sebagian besar menyatakan ya silakan saja,”ujar Usman.
Dalam acara doa bersama menuju Muktamar X, Mardiono mengaku bahwa dirinya tidak berambisi untuk menjabat pimpinan partai lagi.
Namun, Mardiono menyebut, siap kembali memimpin jika diamanahkan para kader.
“Saya tidak begitu ambisi untuk harus menjadi ketua umum karena sesungguhnya ketua umum ini adalah bukan jabatan, tetapi adalah mengemban tugas untuk menjalankan amanah, amanah yaitu untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan,” ujar Mardiono.
Meski tidak berambisi menjadi ketua umum lagi, Mardiono mengaku sudah mendapatkan amanah dari mayoritas DPW.
“Memang, sudah banyak ya, lebih dari 68-70 persen ya itu memang sudah mendeklarasikan keinginan agar nanti Pak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya untuk periode tahun 2025-2030. Itu keinginan para kader,” katanya.
Di sisi lain, Mardiono menyebut PPP adalah partai kader sehingga pihak eksternal boleh bergabung dengan syarat mengikuti mekanisme yang ada.
Mardiono menganalogikan, PPP sebagai sebuah rumah yang punya aturan dan tidak semua orang bisa memasuki rumah itu.
Jika ada orang lain atau tetangga yang mau masuk, tentu aturan atau perlakuan yang diberikan akan berbeda jika dibandingkan dengan penghuni rumah.
“Saya enggak merasa melawan, saya juga enggak merasa tersaingi, tapi semua saya harus mengantarkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ujar Mardiono.
Di kesempatan terpisah, sejumlah kader PPP juga membuat acara deklarasi untuk memenangkan Agus Suparmanto menjadi Ketum PPP periode 2025-2030.
Deklarasi ini dipimpin Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy selaku Ketua Tim Pendukung Agus Suparmanto (Pegasus) di salah satu hotel Kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, 26 September 2025, malam.
Rommy mengatakan deklarasi Agus sebagai caketum PPP ini dihadiri 27 perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia.
Dia juga mengeklaim bahwa sudah meminta restu para kiai dan ulama untuk memenangkan Agus Suparmanto.
“Kita mohon bimbingan para ulama kiai tentang keputusan Agus Suparmanto dihasilkan di Ponpes Khas Kempek Cirebon karena itu bulatkan tekad kita kita ucapkan bismillah niat kita,” katanya.
Menurut Rommy, PPP perlu pemimpin baru untuk membawa partai lolos ke Parlemen pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
Sebab, dia mengatakan, kekalahan PPP dalam Pemilu 2024 akibat ada masalah dalam kepemimpinan PPP yang saat ini.
Dia menyebut, suara PPP di tingkat nasional hanya sekitar 5,8 juta. Sementara suara di kabupaten/kota bisa mencapai 8,3 juta suara.
Oleh karenanya, dia menegaskan bahwa perlu ada pemimpin baru di PPP.
“Artinya suara kabupaten/kota 2,5 juta di atas suara nasional, karena itu yang bermasalah adalah kepemimpinan partai di tingkat nasional,” ungkapnya.
Selepas deklarasi, Agus Suparmanto berharap Muktamar X PPP bisa berjalan sesuai target.
“Seperti yang di mayoritas provinsi ini, dukungan-dukungan penuh, saya berkeyakinan besok Muktamar berjalan dengan baik sesuai target,” kata Agus.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati Raharjo menyebut, sosok yang cocok memimpin PPP harus sosok yang memiliki banyak dana dan dekat dengan ulama.
“Sosok ideal yang dibutuhkan oleh PPP adalah figur yang mempunyai kapasitas sumber daya besar,” kata Jati saat dihubungi
Kompas.com
, Jumat.
Dia menerangkan, sosok itu harus banyak dana karena kebutuhan finansial untuk menggerakkan partai.
Apalagi, menurut Jati, saat ini tidak ada satu pun kader PPP yang berada di DPR RI lantaran tidak lolos ambang batas parlemen.
“Tentu berdampak pada akses ke sumber negara untuk operasionalisasi partai dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) hingga DPC (Dewan Pimpinan Cabang),” ujar Jati.
Sementara itu, kedekatan dengan ulama juga diperlukan mengingat PPP sebagai partai berhaluan Islam.
PPP membutuhkan ketua umum yang kuat di internal maupun eksternal dan memiliki jejaring yang bagus.
“Juga yang punya jaringan luas dengan para tokoh masyarakat, misalnya alim ulama, untuk bisa menjembatani komunikasi dengan pemilih basis PPP maupun pemilih potensial,” kata Jati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BRIN
-
/data/photo/2024/03/21/65fc322b0be6f.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP?
Nasional
27 September 2025")
PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP? Nasional 27 September 2025
-
Bapeten Ungkap Dugaan Asal Usul Limbah Reaktor Nuklir di Serang
Jakarta –
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menanggapi Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq yang menyebut pencemaran radioaktif di Cikande, Serang, Banten, diduga merupakan hasil reaktor nuklir dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Kepala Bagian Komunikasi Publik Bapeten, Abdul Qohhar, menjelaskan mengenai asal usul limbah reaktur nuklir tersebut.
“Apa yang disampaikan Pak Menteri bahwa di Indonesia tidak terdapat reaktor nuklir, hal tersebut dalam konteks reaktor nuklir untuk pembangkitan energi/PLTN. Namun demikian, Indonesia sudah memiliki tiga reaktor nuklir yang kesemuanya digunakan untuk tujuan penelitian,” kata Abdul mengawali penjelasannya, Sabtu (27/9/2025).
Abdul mengatakan zat radioaktif cesium-137 itu merupakan hasil reaktor nuklir. Menurut Abdul, di Indonesia, kebijakan pengelolaan limbah radioaktif juga telah diatur dengan harus dilimbahkan ke fasilitas pengolahan limbah di BRIN.
“Adalah benar bahwa dalam pengoperasian reaktor nuklir, atau secara umum reaksi fisi, uranium yang mengalami pembelahan akan memunculkan nuklida-nuklida baru, salah satunya cs-137, yang biasa disebut sebagai produk fisi atau fission product,” kata Abdul.
“Radionuklida cs-137 ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri dan medis, yang pada saatnya sudah tidak digunakan, harus dilimbahkan ke fasilitas pengolahan limbah di BRIN, atau direekspor ke pabrikan asal,” imbuhnya.
Soal apakah dari dalam atau luar negeri, Abdul menerangkan keduanya memiliki kemungkinan lantaran ada pihak membuang limbah sembarangan. Namun dia menyerahkan kepastiannya pada hasil penyelidikan aparat hukum.
“Dalam konteks pelimbahan ini, ada kemungkinan bahwa entah dari dalam negeri ataupun luar negeri, ada pemanfaat cs-137 yang nakal sehingga limbah tersebut dibuang sembarangan, atau tanpa sengaja sumber tersebut tercecer, karena berdasar laporan internasional, kejadian seperti ini, sumber tercecer ini beberapa kali terjadi,” kata Abdul.
“Dari dalam ataukah luar negeri? Untuk pertanyaan ini mohon maaf bukan kewenangan kami menjawab, dan hal ini sedang diselidiki pihak berwajib. Jadi bisa jadi sumber tersebut memang berasal dari negara lain, karena faktanya raw material tadi terkadang juga diimpor dari negara lain. Namun bisa juga berasal dari dalam negeri, artinya berasal dari para pengumpul logam yang banyak terdapat di negara kita,” lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri LH Hanif Faisol menyampaikan bahwa pencemaran radioaktif cesium-137 merupakan hasil reaktor nuklir dari negara lain. Dia menduga pencemaran radioaktif itu lantaran hasil reaktor nuklir itu tidak dikontrol dengan serius.
“Pencemaran radioaktif dari cesium-137 ini berdasarkan penjelasan para ahli ini hanya diproduksi dari reaktor nuklir, jadi di tempat kita tidak ada reaktor nuklir sehingga dimungkinkan ini berasal dari negara lain yang kemudian masuk Indonesia lepas kontrol tidak dikontrol dengan serius,” kata Hanif di Serang, Selasa (23/9).
Zat radioaktif itu ditemukan di kawasan industri modern Cikande. Wilayah itu itu kini dalam penanganan Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa instansi berwenang.
Daerah yang tercemar zat radioaktif disebut ada di tujuh titik. Lokasi itu diberi tanda khusus agar tak ada aktivitas warga sekitar.
“Sudah dikasih tanda-tanda selama ini kan sudah dilokalisir nanti akan cek kesehatan semua, tapi nanti akan kita bicarakan semuanya,” katanya.
Halaman 2 dari 2
(fca/lir)
-
BRIN Ungkap Indonesia Punya Cadangan Panas Bumi Terbesar Kedua di Dunia
Jakarta –
Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai 24 gigawatt (GW). Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia.
Namun dari segi pemanfaatannya, Indonesia terbilang kecil, yakni menggunakan sekitar 2,5 GW. Hal itu yang menjadikan negera ini masih tertinggal dalam pemanfaatannya.
Hal tersebut diungkapkan Suyanto, Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Teknologi Konversi Energi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam program Kelas Periset edisi ke-7 yang digelar daring melalui kanal YouTube BRIN Indonesia dikutip Jumat (26/9/2025).
“Energi panas bumi berasal dari panas di dalam kerak bumi akibat magma, radioaktivitas, dan pergerakan tektonik, dengan suhu inti bumi diperkirakan mencapai 6.000 °C. Manifestasi energi ini dapat ditemui dalam berbagai fenomena alam seperti tanah beruap, kolam lumpur panas, semburan gas, geyser, hingga pemandian air panas alami,” jelas Suyanto.
Menurutnya, energi panas bumi tidak hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga dapat digunakan secara langsung (direct use). Teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan hasil pertanian, mengolah kopi, hingga memproduksi kopra.
“Pemanfaatannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas pada energi konvensional. Sayangnya, di Indonesia pemanfaatan non-listrik masih terbatas dan umumnya hanya digunakan untuk tujuan wisata pemandian air panas,” katanya.
Riset Panas Bumi BRIN
Suyanto menuturkan, BRIN telah melakukan riset panas bumi sejak 1990-an. Disampaikannya, berbagai penelitian telah menghasilkan inovasi, mulai dari proyek percontohan bersama pemerintah Prancis.
“Kemudian, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi skala kecil, studi mengenai korosi turbin, hingga pemanfaatan uap panas bumi untuk pengeringan hasil pertanian,” ungkapnya.
Ia menambahkan, riset tersebut tidak hanya berhenti di laboratorium, melainkan diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Meski potensinya besar, pengembangan energi panas bumi masih menghadapi tantangan.
“Risiko kegagalan eksplorasi akibat keterbatasan data geologi, kebutuhan investasi yang tinggi, serta lokasi cadangan yang sebagian berada di kawasan hutan lindung. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dikelola secara hati-hati,” urai Suyanto.
Namun, peluang pengembangan tetap terbuka lebar. Bidang ini membutuhkan sumber daya manusia terampil yang siap menghadirkan solusi bagi masa depan energi hijau Indonesia. Dengan cadangan panas bumi yang melimpah, Indonesia berpeluang besar menjadi pionir energi bersih di Asia Tenggara.
“BRIN berharap upaya riset dan inovasi di bidang ini terus diperkuat, agar panas bumi tidak hanya berkontribusi pada ketahanan energi nasional, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Energi panas bumi adalah harta karun dari perut bumi yang apabila dimanfaatkan dengan optimal dapat menjawab kebutuhan energi sekaligus mendukung kesejahteraan bangsa,” tutupnya.
(agt/rns)
-
Elon Musk Ditendang, 2 Miliarder Makin Kencang Menjilat Donald Trump
Jakarta, CNBC Indonesia – Keretakan hubungan Presiden AS Donald Trump dengan miliarder Elon Musk ternyata membuka peluang bagi ‘orang terkaya’ lain. Menurut laporan Financial Times, CEO Meta Mark Zuckerberg dan CEO OpenAI Sam Altman berupaya mendekatkan diri ke Trump.
Laporan Financial Times ini berbasis informasi dari sumber dalam pemerintahan AS dan perusahaan terkait. Namun, banyak pihak di pemerintahan Trump yang skeptis dengan Zuckerberg dan Altman, sebab keduanya merupakan mantan pendonor Demokrat.
Seperti diketahui, hubungan Musk dan Trump renggang gara-gara penetapan ‘One Big Beautiful Bill’ yang memangkas insentif pajak untuk mobil listrik. Musk yang merupakan CEO raksasa mobil listrik Tesla terang-terangan mengkritik aturan tersebut.
Keduanya terlibat adu mulut terbuka secara online. Sejak Mei 2025, Musk juga resmi mengundurkan diri dari posisinya di pemerintahan Trump sebagai kepala Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE).
Sejak saat itu, Musk dan Trump tak pernah tampil bersama di hadapan publik, kecuali saat keduanya menghadiri upacara peringatan (memorial service) untuk Charlie Kirk yang tewas ditembak pada 10 September 2025.
Kebersamaan Musk dan Trump disorot dan menunjukkan hubungan yang melunak. Namun, tetap saja Musk dan Trump tidak sedekat dulu.
Sementara itu, Zuckerberg dan Altman tampak sering mengunjungi Gedung Putih pada tahun ini. Keduanya juga selalu memuji pemerintahan Trump dalam berbagai kesempatan.
“Di ranah privat, mereka [Zuckerberg dan Altman] mencari dukungan Gedung Putih untuk memperluas peluang komersil dan menghindari tekanan dalam membangun kerajaan AI,” tulis Financial Times dalam laporannya, dikutip Kamis (25/9/2025).
Sejauh ini, Financial Times melaporkan bahwa kepentingan Zuckerberg dan Altman sejalan dengan Trump. Zuckerberg telah berkomitmen untuk menginvestasikan setidaknya US$600 miliar ke AS hingga 2028.
Hal ini memungkinkan Trump untuk memamerkan kesuksesan pemerintahannya dalam menggerakkan korporasi besar AS melawan China. Meta dan OpenAI juga sudah mencabut pembatasan penggunaan teknologi AI mereka untuk kebutuhan militer.
Kedekatan Trump dengan bos-bos raksasa teknologi AS, termasuk Zuckerberg dan Altman, ditunjukkan dengan jamuan makan malam spesial di Gedung Putih. Selain Zuckerberg dan Altman, turut hadir CEO Apple Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella, pendiri Microsoft Bill Gates, Co-CEO Oracle Safra Catz, dan Co-Founder Google Sergey Brin.
Upaya Zuckerberg dan Altman untuk mendekati Trump terbukti membawa berkah. Pemerintah AS berkomitmen untuk mengakselerasi izin untuk pembangunan data center super mahal dan ‘haus’ energi yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi AI.
Meta dan OpenAI juga masuk dalam daftar yang penyuplai AI untuk pemerintah AS yang sudah disetujui.
Perubahan Dinamika Bos-bos Raksasa Teknologi dan Trump
Menarik untuk melihat perubahan dinamika antara Altman-Trump dan Zuckerberg Trump.
Pada 2016 lalu, Altman pernah menuliskan bahwa kemenangan Trump dalam Pemilu terasa seperti “hal terburuk yang terjadi di hidup saya”. Namun, baru-baru ini Altman justru dekat di ‘ketek’ Trump. Ia mengunjungi Arab dan Inggris bersama Trump dan jejeran pejabat negara.
Saat Trump baru dilantik pada Januari lalu, Altman berdiri bersama sang Presiden baru, pendiri Oracle Larry Ellison, dan CEO SoftBank Masayoshi Son, untuk mengumumkan proyek data center raksasa ‘Stargate’ senilai US$500 miliar.
Sama seperti Altman, hubungan Zuckerberg dan Trump juga dulunya tak harmonis. Bahkan, Trump sempat berencana memenjarakan Zuckerberg jika pencipta Facebook itu menghalangi upayanya memenangkan Pilpres.
Namun, kini Zuckerberg juga tunduk pada keinginan Trump. Ia mengubah beberapa kebijakan perusahaan, salah satunya mencaput sistem pengecekan fakta eksternal di platform Meta.
Trump juga membantu Zuckerberg melawan legislator Uni Eropa yang menargetkan raksasa teknologi melalui ‘Digital Markets Act’ (DMA) dan pemungutan pajak digital.
Trump tak segan-segan menuliskan di media sosial bahwa pajak digital, aturan layanan digital, dan regulasi pasar digital (yang digaungkan Uni Eropa), dirancang untuk mendiskriminasi teknologi AS.
Bahaya Jangka Panjang
Namun, simbiosis mutualisme yang terjalin antara bos-bos raksasa teknologi dengan Trump dinilai sebagian orang sebagai taktik yang berbahaya untuk jangka panjang.
“Meta akan dihukum saat meja politik berbalik arah,” kata negosiator Brussels, dikutip dari Financial Times.
“Komisi Eropa memiliki memori institusional yang panjang,” ia menambahkan.
Nyatanya, saat ini saja kedekatan Meta dengan Gedung Putih tak mampu menyelamatkan perusahaan dari rentetan kasus yang menimpa perusahaan di AS. Misalnya, kasus anti-monopoli yang sedang berkembang, penyelidikan dari FTC, serta pengujian oleh Senator Republik Josh Hawley terkait chatbot berbasis AI.
Selain itu, masih ada keraguan terkait sikap politik Zuckerberg dan Altman di masa depan saat dinamika berubah pasca midterm tahun depan.
“Saya rasa mereka tak punya ideologi yang pasti,” kata seseorang yang dekat dengan pemerintahan Trump kepada Financial Times.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
-
Hari Tani, PDIP tekankan inovasi untuk kedaulatan pangan
Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menegaskan pentingnya inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kedaulatan pangan dalam Seminar Nasional Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan di Jakarta, Rabu.
Penggagas Sekolah Pertanian Terpadu Mangontang Simanjuntak sebagai salah satu narasumber acara menyoroti sempitnya lahan garapan petani yang rata-rata hanya 3.000 meter persegi. Menurutnya inovasi teknologi dari industri pertanian menjadi kunci di tengah permasalahan pangan yang ada saat ini.
“Dengan lahan terbatas, inovasi adalah kunci. Indeks tanam harus ditingkatkan agar petani bisa sejahtera,” katanya.
Mangontang menyebut potensi swasembada bahkan ekspor beras sangat besar jika inovasi diterapkan serius. Ia menyebut apabila 7,4 juta hektare sawah ditanam tiga kali saja, maka Indonesia bisa mengekspor hasil penanaman.
Pemulia benih padi lokal Surono Danu juga menekankan pentingnya kembali pada kearifan lokal. Menurut dia, ribuan varietas padi lokal yang dimiliki Indonesia bisa menjadi modal besar untuk memperkuat pangan nasional.
“Petani adalah pemulia benih sejak sebelum NKRI berdiri,” katanya.
Surono mengkritik dominasi benih dan pupuk kimia yang dinilainya merusak ketahanan pangan. Ia menegaskan penguatan benih lokal dapat meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung program kedaulatan pangan nasional.
Sementara itu, Ketua KTNA Jawa Timur Sumrambah menambahkan tantangan regenerasi petani perlu segera dijawab. Menurut dia, mayoritas petani berusia di atas 40 tahun dan hanya sedikit generasi muda yang bercita-cita menjadi petani.
Ia menekankan perlunya dukungan kelembagaan, teknologi, dan kebijakan harga agar petani percaya diri melanjutkan usaha tani.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono serta perwakilan BRIN juga hadir dengan pandangan tentang peran daerah dan riset ilmiah dalam memperkuat pertanian. Seminar ini dijadwalkan ditutup oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Bappenas dukung inovasi untuk kembangkan pisang nasional
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan pihaknya mendukung upaya riset dan inovasi pengembangan pisang nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Pertanian periode 2000-2004 Bungaran Saragih dan Peneliti Pusat Riset Rekayasa Genetika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Enny Sudarmonowati.
Mereka membahas potensi kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Bill & Melinda Gates Foundation dalam mendukung pengembangan industri pisang nasional.
“Mengenai pisang, salah satu problem utama yang kita hadapi adalah penyakit, kemudian produktivitas yang rendah, serta keterbatasan pascapanen. Kami sangat mendukung upaya riset dan pengembangan pisang nasional agar dapat memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat luas,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Pisang telah menjadi bagian penting dari budaya pangan Indonesia karena menjadi asal dari banyak varietas komoditas tersebut yang kini menyebar ke berbagai negara.
Beberapa varietas pisang yang populer di Indonesia antara lain ambon, raja, kepok, barangan, dan cavendish.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah berkomitmen melindungi keragaman genetik pisang Indonesia agar tetap lestari dan mengembangkannya sebagai komoditas strategis yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan gizi nasional.
Sebagai langkah strategis ke depan, kata Febrian, pemerintah bersama Gates Foundation memberikan inisiasi pembentukan South East Asia Center for Banana Research yang akan berperan sebagai pusat riset, inovasi, dan diseminasi teknologi.
Pusat riset ini bakal menjadi wadah pelatihan dan penguatan kapasitas petani, penyedia informasi pasar, serta rantai pasok guna memperluas akses produsen domestik ke tingkat nasional maupun internasional.
Kolaborasi ini mencakup penguatan riset dan inovasi yang di antaranya modernisasi sistem budidaya, penyediaan benih dan pupuk berkualitas, peningkatan ketahanan terhadap penyakit seperti Fusarium wilt TR4 (jamur), serta pengembangan varietas unggul. Program ini mendorong pula peningkatan daya tawar petani melalui kemitraan dengan sektor swasta, penguatan kapasitas petani, hingga pengembangan agrowisata sebagai bentuk diversifikasi manfaat ekonomi pisang.
“Keberhasilan inisiatif bergantung pada kolaborasi erat pemerintah, lembaga riset, swasta, dan mitra internasional untuk menjadikan South East Asia Center for Banana Research sebagai fondasi pengembangan industri pisang Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ucap Wakil Kepala Bappenas.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ahli BRIN Beri Warning, 29 Pulau di Kepulauan Seribu Terancam Hilang
Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperingatkan bahwa sebanyak 29 pulau di Kepulauan Seribu terancam tenggelam. Hal itu imbas dari perubahan iklim, kenaikan suhu, cuaca ekstrem, hingga permukaan laut yang terus meninggi.
“Dalam skenario terburuk, 29 pulau bisa hilang,” ujar Periset Pusat Riset Oseanografi BRIN Martiwi Diah Setiawati, dalam unggahan akun instagram @brin_indonesia, dikutip Minggu (21/9/2025).
Air laut naik 3-5 meter, imbasnya adalah ancaman bagi beberapa pulau yang tingginya hanya 2,4 meter dari permukaan laut. Jika 29 pulau lenyap di Kepulauan Seribu maka akan berdampak pada 16.500 orang yang tinggal di wilayah tersebut.
Jika tidak tenggelam, pulau-pulau akan makin sempit, sedangkan penduduknya terus bertambah. Penduduk setempat melakukan reklamasi pantai secara mandiri untuk meningkatkan luas daratan.
“Dampaknya, polusi air meningkat, ekosistem pesisir rusak, dan alih fungsi dari laut dangkal ke daratan,” imbuhnya.
Tidak hanya mengancam hilangnya pulau, suhu yang terus naik hingga 2,2 derajat celcius bisa memperburuk kesehatan, produktivitas, bahkan risiko kematian akibat panas ekstrem.
Dengan begitu, Martiwi menekankan bahwa perlu adanya aksi nyata mulai dari sistem peringatan dini hingga penanaman mangrove sebagai benteng alami.
Sebelumnya, Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa perubahan iklim adalah kenyataan ilmiah yang harus dihadapi bersama.
Dalam paparannya, Dwikorita menjelaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan telah terjadi saat ini dan semakin nyata dirasakan di berbagai belahan dunia.
“Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pola cuaca global dan regional dalam jangka panjang. Saat ini, kita menyaksikan perubahan yang dulunya memakan waktu jutaan tahun, kini terjadi hanya dalam beberapa dekade akibat aktivitas manusia, terutama sejak Revolusi Industri,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/4/2025).
BMKG mencatat, tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan suhu global. Suhu rata-rata global tercatat telah melampaui ambang batas 1,5°C dibandingkan masa pra-industri (tahun 1850). Ambang batas ini adalah angka krusial yang ditetapkan dalam Kesepakatan Paris untuk menghindari dampak paling buruk dari perubahan iklim.
“Target pembatasan suhu global semestinya baru tercapai pada tahun 2100, namun kini sudah dilampaui jauh lebih awal. Ini menjadi alarm keras bagi seluruh dunia,” tegasnya.
Di Indonesia, anomali suhu rata-rata nasional mencapai +0,8°C dibandingkan periode normal 1991- 2020. Dampaknya bukan hanya suhu yang lebih panas, tetapi juga peningkatan intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, dan kebakaran hutan.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
-
Titik Temu Sains dan Politik
Jakarta (ANTARA) – Hubungan sains dan politik telah menjadi perdebatan klasik yang direproduksi terus menerus antargenerasi seperti layaknya hubungan agama dengan negara.
Nathan Caplan dari Universitas Michigan, Amerika, pada 1979 pernah mengilustrasikan ilmuwan dan politikus sebagai aktor di dunia sains dan politik dengan teori dua komunitas (two communities theory).
Menurutnya, dalam artikel berjudul “The Two Communities Theory and Knowledge Utilization” yang terbit pada jurnal American Behavioral Scientist, para ilmuwan dan politikus berada dalam dunia yang berbeda. Kedua dunia tersebut memiliki perbedaan nilai, tujuan, alat bantu, konflik, penghargaan, serta bahasa yang berbeda.
Dampaknya, kedua komunitas itu menentukan masalah dan solusi secara berbeda pula sehingga kerap kali setiap pihak penuh prasangka dan percaya diri berlebihan.
Caplan memang melukiskan relasi dunia ilmuwan sosial dan dunia politikus pengambil kebijakan yang kontras. Jarak di antara kedua dunia itu, menurut Caplan, membutuhkan jembatan (bridge) berupa hubungan personal yang penuh kepercayaan (trust), percaya diri (confidence), dan empati (empathy).
Artikel ini akan membahas perspektif penulis pribadi tentang relasi sains dan politik yang lebih filosofis. Pada area mana sains dan politik berbeda ruang?
Sebaliknya, pada titik dan area mana sains dan politik niscaya dapat bertemu dan berjumpa karena memang beririsan sebagai sesama komponen kemajuan bangsa. Ruang inilah yang seyogyanya dipahami oleh ilmuwan dan politikus sebagai para aktornya.
Tentu ilmuwan yang dimaksud di sini dalam arti luas termasuk peneliti dan akademis ilmu alam dan ilmu sosial serta perekayasa yang terlibat pada aktivitas keilmuan, riset, inovasi, dan invensi teknologi.
Demikian pula politikus yang dimaksud bukan hanya politikus partai, tetapi juga para pembuat dan eksekutor kebijakan di setiap level pemerintahan, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.
Sains, secara filosofis seperti yang telah diketahui banyak ilmuwan dan politikus, ditopang oleh tiga pilar kerangka berpikir.
Pertama, ontologi yaitu hakikat sebuah realitas apa adanya yang menjadi objek kajian sains. Kedua, epistemologi yaitu bagaimana cara memperoleh sains termasuk cara memverifikasi sains alias metodologi atau prosedur.
Ketiga, aksiologi yaitu untuk tujuan apa sains tersebut digunakan bagi kepentingan manusia di sebuah wilayah atau bangsa. Pilar aksiologi sering disebut juga fungsi atau nilai sebuah sains termasuk etika di dalamnya.
Ilmuwan yang lahir dan tumbuh dari pengetahuan yang dipelajarinya baik secara formal maupun informal tentu lebih paham dan membutuhkan independensi dalam dua pilar pertama yaitu ontologi dan epistemologi.
Pada dua pilar tersebut, ilmuwan lebih mengerti sehingga keterlibatan politikus justru akan mengacaukan kemerdekaan berpikir tentang hakikat kajian dan metodologi yang dibangun setiap ilmuwan. Dengan kata lain, wilayah ilmuwan dan politikus berbeda pada zona ini sehingga mutlak terpisah.
Namun, pada pilar ketiga yaitu aksiologi, ilmuwan dan politikus memiliki hubungan timbal balik kompleks yang harus diakui bersama.
Pada pilar aksiologi inilah titik temu atau area perjumpaan antara ilmuwan dan politikus yang menjadi kebutuhan bersama.
Gagasan penelitian dan pengembangan nuklir misalnya lahir dari pemikiran ilmuwan dan tentu didukung negara yang dipimpin oleh politikus.
Demikian pula penelitian di bidang kedirgantaraan; meteorologi dan klimatologi; energi; geologi; maupun lahan dan pertanian, hampir dapat dipastikan lahir dari perjumpaan gagasan ilmuwan dengan visi strategis pemimpin politik di level nasional, regional, bahkan global.
Legitimasi politik
Perkembangan sains di sebuah negara membutuhkan arah dengan kerangka kerja jelas yang menjadi peta jalan riset dengan dukungan keputusan politik yang kuat disertai pendanaan, infrastruktur, serta mekanisme penerapan hasil penelitian.
Tanpa legitimasi politik, hasil penelitian seringkali berhenti di meja laboratorium atau hanya menjadi publikasi ilmiah yang dibaca oleh sesama akademisi.
Di dunia pertanian, tempat penulis bekerja, riset dan penerapan regeneratif agrikultur dengan pondasi kesehatan tanah misalnya, membutuhkan dukungan politik yang kuat untuk mewujudkannya.
Sebaliknya, negara dengan para politikus di dalamnya membutuhkan bukti, data, dan rekomendasi ilmiah dari produk sains yang dihasilkan ilmuwan sehingga kebijakan negara berbasis bukti (evidence-based policy).
Dalam era disrupsi informasi seperti sekarang, sains bahkan menjadi benteng terhadap kebijakan yang populis tetapi tidak efektif.
Misalnya ketika menghadapi pandemi, data epidemiologi, model matematika penyebaran penyakit, dan riset vaksin menjadi basis bagi negara untuk mengambil keputusan strategis.
Interaksi sains dan politik juga tidak steril dari konflik. Ada kalanya hasil penelitian menimbulkan kontroversi karena menyentuh kepentingan politik tertentu.
Penemuan terkait perubahan iklim, misalnya, dapat mendorong regulasi yang membatasi industri berbasis fosil, sehingga melibatkan lobi politik yang kompleks.
Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi sains yang efektif agar pesan ilmiah tidak disalahpahami atau dipelintir demi kepentingan sesaat.
Selain itu, hubungan sains dan politik harus menjunjung tinggi etika. Ilmuwan harus berpegang pada integritas ilmiah dan menghindari godaan untuk memanipulasi data demi menyenangkan pihak yang berkuasa.
Di sisi lain, politikus perlu memberi ruang bagi ilmuwan untuk berbicara jujur meskipun hasil penelitian tidak sesuai dengan preferensi politik jangka pendek.
Jika demikian, meskipun ilmuwan dan politikus memiliki dunia yang berbeda, sebetulnya keduanya tidak sepenuhnya terpisah.
Pada area perjumpaan yang tepat, ranah aksiologi, kolaborasi ilmuwan dan politikus dapat menghasilkan kontribusi besar bagi sains, kebijakan publik, dan kemajuan bangsa.
Kuncinya adalah saling memahami peran, menghormati batas, dan membangun komunikasi yang jujur serta transparan.
Dengan demikian, sains dan politik dapat bersinergi, bukan saling mengendalikan, melainkan saling menguatkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
*) Penulis adalah Peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan, BRIN.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Mendagri: Program Makan Bergizi Gratis hidupkan rantai pasok lokal
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimis pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menciptakan lapangan kerja, menghidupkan rantai pasok lokal, mendorong perputaran uang yang signifikan dan menumbuhkan ekonomi daerah.
Tito mengatakan saat ini tersedia 806 titik lahan yang siap digunakan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pusat operasional penyaluran makanan.
“Ada 806 titik lahan yang tanahnya layak untuk pembangunan SPPG. Lahannya sudah siap dan pemerintah daerah juga sangat antusias,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dari total lahan tersebut, BGN akan membangun 542 SPPG, sedangkan 264 sisanya akan dibangun oleh Kementerian PU.
Hal senada juga disampaikan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andy Ahmad Zaelany, yang mengatakan lahan-lahan yang disediakan ini berpotensi menjadi titik awal untuk membentuk sentra ekonomi baru bagi para petani.
“Potensi ini dapat terwujud jika akses bagi masyarakat, khususnya petani, dibuka seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam program,” kata Andy.
Menurut Andy, keberhasilan ini sangat bergantung pada penataan kelembagaan oleh pemerintah daerah. Ia mencontohkan model di Korea Selatan, di mana dinas pertanian memiliki peran penting dalam memastikan kualitas produksi komoditas pangan, mengatur proses pembelian dari petani, dan mendistribusikan hasil panen ke sekolah-sekolah.
Untuk memastikan MBG memberikan dampak ekonomi yang nyata, ada dua hal yang harus dipastikan bagi petani. Pertama, kepastian ketersediaan lahan garapan dan jenis komoditas yang harus ditanam. Kedua, sistem pembelian dan alur distribusi harus melibatkan usaha yang dikelola oleh masyarakat.
Dengan cara ini, Andy optimistis uang yang berputar dalam program MBG akan dinikmati langsung oleh warga di daerah, menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5355423/original/033474100_1758324865-WhatsApp_Image_2025-09-19_at_15.42.14_483f21ca.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bank Jago Raih Pengakuan Global lewat Inovasi Keuangan Digital dan Inklusif – Page 3")
Bank Jago Raih Pengakuan Global lewat Inovasi Keuangan Digital dan Inklusif – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Jago Tbk kembali mencatat prestasi dengan menempati posisi Top 6 Best Innovator Teams di Indonesia dalam ajang SDG Innovation Accelerator for Young Professionals 2025. Program yang digagas United Nations Global Compact (UNGC) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menjadi wadah bagi profesional muda untuk melahirkan ide-ide inovatif yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Bank Jago menghadirkan AI-Powered Financial Health Navigator, solusi berbasis data yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan finansial masyarakat. Teknologi ini menganalisis riwayat transaksi, arus kas, saldo tabungan, hingga kewajiban utang nasabah untuk menghasilkan skor kesehatan keuangan yang dipersonalisasi.
Skor tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam empat modul: skor, wawasan, tahapan, dan sumber daya. Modul ini mencakup edukasi finansial serta akses ke perencana keuangan.
Head of Customer Research and Experience Bank Jago Devaas Sulistiyaji menjelaskan, sistem ini dikembangkan berdasarkan Financial Health Framework buatan tim Bank Jago, yang mendefinisikan kesehatan finansial melalui empat tahap: financial security, financial resilience, financial control, dan financial freedom, dengan empat kebiasaan utama: belanja, menabung, meminjam, dan perencanaan.
“Kami percaya kesehatan finansial merupakan hal yang bisa dipelajari semua orang. Kerangka ini membantu pengguna memperbaiki kebiasaan finansial melalui langkah-langkah terukur dan menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan literasi keuangan di Indonesia,” jelas Devaas dikutip Sabtu (20/9/2025).