Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • Menkop Ajak ICMI Perkuat Kopdes sebagai Ekosistem Baru Ekonomi Kerakyatan

    Menkop Ajak ICMI Perkuat Kopdes sebagai Ekosistem Baru Ekonomi Kerakyatan

    Jimbaran, Beritasatu.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi adalah amanat konstitusi dan fondasi ekonomi rakyat yang kini diperkuat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai ekosistem baru yang memotong rantai pasok, menghadirkan layanan usaha di desa, dan melibatkan jutaan anggota.

    Oleh karena itu, Menkop menekankan, penguatan koperasi juga membutuhkan dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang memiliki peran strategis dalam memberikan pandangan keilmuan, pembinaan, dan jejaring intelektual.

    “Hal itu untuk memastikan gerakan ekonomi kerakyatan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap Menkop, saat menjadi narasumber dalam acara National Leadership Camp dengan tema “Meneguhkan Peran Cendikiawan Muslim untuk Menwujudkan Indonesia Emas” yang diadakan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), di Bali, Sabtu (6/12/2025).

    Hadir dalam acara tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BRIN sekaligus Ketua Umum ICMI Arif Satria, Anggota DPD Fadel Muhammad, Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, Wakil Ketua Umum ICMI Priyo, Bendahara Umum ICMI Andi Irman dan Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana.

    Menkop mengajak kalangan ICMI untuk mengambil kesempatan dan memanfaatkan momentum ini untuk perkuatan ekonomi kerakyatan ke depan. Tahun depan, bakal ada 80 ribu lebih gerai ritel moderen yang dikelola Kopdes Merah Putih.

    “Maknanya, kita harus bisa memproduksi barang-barang sendiri untuk dijual di ritel-ritel moderen milik Kopdes Merah Putih,” imbuh Menkop.

    Bahkan, bagi Menkop, ini merupakan kesempatan emas dalam mendorong masyarakat koperasi bisa kembali ke sektor produksi.

    “Kembali ke sektor distribusi, industri dan sektor perkreditan,” tegas Menkop.

    Menkop berharap ICMI bisa membangun koperasi atau mendorong pelaku UMKM yang ada di lingkungan keluarga besar ICMI untuk mulai bikin pabrik sabun, pabrik detergen, pabrik shampo, pabrik kecap, pabrik saus, pabrik sambal, dan sebagainya.

    “Apapun pabriknya, juga industri kecil, dan dalam bentuk koperasi, kita akan dukung,” kata Menkop.

    Kemenkop akan mendorong pembentukan industri-industri, produk-produk, hingga pabrik-pabrik, yang akan memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat.

    “Tidak usah takut, produk-produk itu akan kami jual di Kopdes Merah Putih,” ucap Menkop.

    Menurut Menkop, bangsa ini harus kembali percaya diri untuk menjadi produsen.

    “Kemenkop akan mendukung 100% sekiranya ada yang berkinginan untuk menjadi produsen, pabrik-pabrik, barang-barang, apalagi dalam bentuk badan usaha koperasi, kami akan biayai,” kata Menkop.

    Dengan begitu, melalui eksistensi Kopdes Merah Putih, Menkop meyakini bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa produsen.

    “Ini menjadi cara kita menuntaskan cita-cita para pendiri republik, pendiri ICMI, hingga tokoh-tokoh ICMI,” ucap Menkop.

    Lebih dari itu, Menkop juga mendorong perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mulai membuat dan menciptakan mesin-mesin pasca panen, dryer, alat pengatur suhu untuk buah-buahan dan sayuran, cold storage, dan lain sebagainya.

    “Kita punya semangat yang sama dan kami siap untuk kolaborasi,” ujar Menkop.

  • Makanan Favorit Warga ‘Blue Zones’, Rahasia di Balik Panjang Umur Sampai 100 Tahun

    Makanan Favorit Warga ‘Blue Zones’, Rahasia di Balik Panjang Umur Sampai 100 Tahun

    Jakarta –

    Makanan yang dikonsumsi sehari-hari sejak lama diyakini berpengaruh besar terhadap kesehatan seseorang. Gagasan itu bahkan diungkapkan Jean Anthelme Brillat-Savarin, ahli kuliner asal Prancis, pada 1826 lewat kalimat terkenalnya ‘kamu adalah apa yang kamu makan’.

    Kini, sejumlah penelitian modern menegaskan bahwa pola makan tak hanya menentukan kesehatan, tetapi juga usia harapan hidup.

    Salah satu tokoh yang mendalami kaitan tersebut adalah Dan Buettner, peneliti National Geographic dan penulis buku laris tentang Blue Zone, wilayah di dunia yang penduduknya dikenal berumur panjang dan hidup sehat. Selama dua dekade, Buettner mempelajari pola hidup masyarakat di wilayah tersebut, mulai dari Okinawa (Jepang), Sardinia (Italia), hingga Nicoya (Kosta Rika).

    Salah satu kesimpulannya: pola makan nabati berbasis bahan segar adalah kunci umur panjang.

    “Ini makanan sederhana, makanan rakyat biasa, tapi rasanya luar biasa lezat,” kata Buettner dalam podcast Chasing Life bersama Dr. Sanjay Gupta dari CNN.

    Jelang momen liburan natal dan tahun baru, Buettner merekomendasikan tiga bahan pangan utama kacang-kacangan, jagung, dan labu.

    Ketiga bahan ini juga menjadi makanan pokok di beberapa Blue Zones, seperti Nicoya (Kosta Rika) dan Ikaria (Yunani).

    “Membangun menu dari tiga bahan ini saja, berarti sudah makan seperti para centenarian, orang yang berusia 100 tahun,” ujarnya.

    Meja makan penduduk Blue Zones juga selalu penuh dengan sayuran hijau seperti mustard greens, collard greens, arugula liar, hingga daun fennel. Jenis sayuran bisa disesuaikan dengan ketersediaan pangan di masing-masing negara.

    Selain sayuran, Buettner merekomendasikan mengganti bahan pangan berbasis tepung putih (refined grains) dengan gandum utuh atau whole grains.

    Menurut dia, terlalu banyak menu berbasis tepung putih saat liburan, seperti roti putih, stuffing dari roti olahan, atau nasi putih, dapat meningkatkan lonjakan gula darah dan membuat tubuh cepat lapar kembali.

    “Alih-alih roti putih atau stuffing dari tepung olahan, coba pilih sourdough dari gandum utuh, barley, atau wild rice,” kata Buettner.

    Pilihan biji-bijian ini kaya serat, membantu menjaga kestabilan gula darah, serta membuat kenyang lebih lama dengan kalori lebih rendah.

    Bahan-bahan tersebut juga umum ditemukan dalam pola makan masyarakat Blue Zones, terutama di Sardinia dan Ikaria, yang dikenal rutin mengonsumsi biji-bijian kuno seperti farro, barley, hingga gandum jenis kuno lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Studi BRIN Sebut Pola Makan Anak Indonesia Jauh dari Gizi Seimbang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • Mengenal Depok Blind Thrust, Sesar Aktif di Selatan Jakarta yang Berpotensi Picu Gempa Megapolitan 5 Desember 2025

    Mengenal Depok Blind Thrust, Sesar Aktif di Selatan Jakarta yang Berpotensi Picu Gempa Megapolitan 5 Desember 2025

    Mengenal Depok Blind Thrust, Sesar Aktif di Selatan Jakarta yang Berpotensi Picu Gempa
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Kota Depok yang memiliki luas wilayah sekitar 200,29 kilometer persegi ternyata berada di atas struktur geologi yang disebut Depok
    blind thrust
    , bagian dari sistem sesar aktif West Java
    back-arc thrust.
    Sesar ini berada di sisi selatan Jakarta dan memiliki karakteristik patahan naik yang tidak muncul ke permukaan. Secara sederhana, Depok
    blind thrust
    yaitu segmen aktif atau bagian kecil dari sistem sesar West Java
    back-arc thrust
    . Lokasinya berada di sisi selatan Jakarta.
    Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Sonny Aribowo, menjelaskan bahwa lipatan-lipatan di permukaan wilayah Depok kemungkinan terbentuk dari aktivitas sesar tersebut.
    “Kita menamakannya sebagai segmen Depok
    blind thrust
    , dari sistem West Java
    back-arc thrust
    yaitu sistem yang lebih dikenal banyak orang, kalau segmen ini berada di sisi selatan Jakarta,” kata Sonny saat dihubungi
    Kompas.com,
    Jumat (5/12/2025).
    Hasil beberapa penelitian menunjukkan adanya jalur terdeformasi di selatan Jakarta dengan lipatan yang cenderung meningkat, meski tidak muncul ke permukaan. Berdasarkan kajian,
    Depok blind thrust
    dikategorikan aktif, yakni bergerak setidaknya sekali dalam 11.000 tahun.
    “Dari penelitian terakhir juga dikatakan sisi selatan Jakarta sesar bergerak dengan kecepatan 3,2 mm per tahun dan itu bisa dikatakan tidak terlalu cepat (gerakannya),” ujar Sonny.
    Secara lokasi, sesar ini diperkirakan membentang dari kawasan Universitas Indonesia (UI) ke arah barat Depok hingga mendekati Sungai Cisadane.
    Dengan panjang sekitar 25 kilometer, sesar tersebut berpotensi memicu gempa bumi hingga magnitudo 6,9, meski data masih bersifat tentatif.
    “Saat ini, untuk
    (Depok blind thrust)
    masih dihitung dari panjang segmen dan itu tentatif,” kata Sonny.
    “Dari data seismik mungkin enggak gitu kelihatan, hanya memang di sebelah barat Depok itu lipatannya lebih intens dibandingkan sebelah timur,” tambahnya.
    Depok
    blind thrust
    , sebagai bagian dari West Java
    back-arc thrust
    yang berstatus aktif, secara teoritis dapat menjadi sumber gempa.
    Namun, potensi gempa diperkirakan tidak terjadi dalam waktu dekat sebab memerlukan penelitian lebih lanjut soal prediksi ulang tahun gempa itu sendiri.
    Setiap jenis gempa. kata dia, memiliki periodenya tersendiri contohnya gempa di setiap 100 tahun, 1.000 tahun, atau bahkan 5.000 tahun sekali.
    “Kalau sesar aktif biasanya kan yang dia bisa menimbulkan kekerasan karena gempa. Jadi ketika tidak gempa, kita (sebagai warga) tidak bisa merasakan efek apa pun,” terang Sonny.
    Sedangkan menurut rekam jejak, Depok blind thrust belum pernah terbukti bereaksi dan menyebabkan gempa.
    Sonny menyebutkan temuan penelitian pada 2015 yang mencatat peristiwa gempa besar di sekitar Jakarta pada tahun 1699, 1780, dan 1834.
    Ketiganya pernah dikaitkan dengan patahan aktif di wilayah tersebut, termasuk Depok blind thrust, tetapi penyebab pastinya belum dapat dipastikan karena keterbatasan data.
    “Kalau kita lihat secara kegempaan, boleh jadi
    (Depok blind thrust
    ikut aktif) di 1699, 1780, dan 1834. Tapi sampai saat ini, sumber kegempaan dari ketiga
    event
    belum diketahui,” kata Sonny.
    Sonny menekankan pentingnya pemahaman mengenai sesar aktif ini sebagai dasar mitigasi bencana. Cara paling sederhana yaitu memperkuat pengait di seluruh barang yang dipasang di area dinding rumah.
    Penguatan bangunan menjadi langkah yang perlu diutamakan mengingat wilayah Jawa Barat cenderung mengalami kerusakan signifikan meski gempa berkekuatan di bawah magnitudo 6, seperti yang terjadi di Cianjur dan Sumedang.
    “Oleh karena itu, perlu ketahanan dari bangunan, langkah mitigasi bencana ke anak usia dini dan sekolah biar mereka tertanam bahwa mereka hidup di tanah rawan bencana,” ujarnya.
    Selain itu, pemerintah perlu terus memperbarui dan mengembangkan data jalur patahan aktif agar informasi kebencanaan semakin akurat dan mudah diakses publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OceanX dan BRIN Mulai Jelajahi Gunung di Laut Dalam Sulawesi

    OceanX dan BRIN Mulai Jelajahi Gunung di Laut Dalam Sulawesi

    Jakarta –

    OceanX bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai ekspedisi laut dalam untuk meneliti rangkaian gunung laut Sulawesi, salah satu wilayah paling terpencil dan paling jarang diteliti di kawasan Indo-Pasifik.

    Misi yang berlangsung dari Desember hingga Januari ini bertujuan untuk mengungkap dinamika geologi, keanekaragaman hayati, dan proses ekosistem yang saling berinteraksi di bawah Cincin Api Pasifik.

    Ekspedisi ini dimulai di Bitung, Sulawesi Utara, dengan kegiatan edukasi publik dan pelibatan media yang berlangsung dari 3 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026. Misi ini merupakan kelanjutan dari temuan penting melalui misi OceanX-BRIN di 2024 yang berhasil memetakan lima gunung laut di bagian utara Sulawesi yang sebelumnya tidak pernah teridentifikasi.

    Misi terbaru tahun ini diperkuat dengan melibatkan tim ilmiah yang lebih besar, cakupan penelitian yang lebih luas, dan perangkat eksplorasi yang lebih canggih untuk menghasilkan dataset laut dalam terlengkap yang pernah dimiliki Indonesia.

    “Gunung laut dapat membentuk arus, menjadi rumah bagi spesies langka, dan menjadi batu loncatan kehidupan di laut dalam. Dari ratusan gunung di perairan Indonesia, hanya sedikit yang telah dieksplorasi. Maka dari itu, kami berharap melalui kerja sama dengan BRIN dapat memberikan kita perspektif baru tentang bagaimana laut dalam Indonesia mendukung ekosistem lautnya yang lebih luas,” ujar Co-CEO dan Chief Scientist OceanX Vincent Pieribone, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

    Menelusuri Sistem Geologi yang Hidup

    Misi dimulai di Bitung dengan kegiatan edukasi bagi para pelajar dan pejabat pemerintah daerah, termasuk tur kapal. Kapal riset OceanXplorer kini bergerak menuju lokasi penelitian untuk dua tahap riset. Tahap pertama penelitian berfokus pada pemanfaatan fitur geologi dan hidrotermal, di mana para peneliti akan melakukan pemetaan resolusi tinggi, survei visual, dan profil dasar laut untuk memahami struktur vulkanik serta formasi tektonik laut dalam.

    Tahap kedua dari misi ini akan meneliti keanekaragaman hayati dan dinamika ekologi gunung laut menggunakan ROV (kendaraan kendali jarak jauh), kapal selam, pengambilan sampel DNA lingkungan, serta instrumen oseanografi yang akan digunakan untuk mendokumentasikan sebaran spesies, keterhubungan antarhabitat, dan struktur ekosistem. Penggunaan teknologi AI SeaSwipe OceanX dapat mendukung proses anotasi gambar secara cepat sehingga para peneliti dapat memetakan spesies dan habitat secara real time.

    Memperkuat Sains Kelautan Indonesia

    Kepala BRIN Arif Satria menegaskan pentingnya ekspedisi ini bagi kedaulatan ilmu pengetahuan kelautan Indonesia. “Sebagai negara kepulauan dan pusat keanekaragaman hayati dunia, Indonesia harus memimpin sains kelautan di kawasan. Ekspedisi bersama OceanX bukan hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memperkuat kemampuan bangsa dalam memetakan, memahami, dan mengelola laut dalam secara mandiri. Inilah fondasi penting menuju transformasi blue economy Indonesia,” ujarnya.

    Selain eksplorasi ilmiah, misi ini juga memperkuat pembangunan kapasitas riset nasional. Para peneliti muda BRIN serta mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia akan mendapatkan pelatihan langsung mengenai pemetaan laut dalam, pengambilan sampel, genomik, hingga pemrosesan data kelautan.

    Hal ini selaras dengan perencanaan road map riset nasional Indonesia serta mendukung tujuan Proyek Kapal Riset Nasional (KRISNA) dan pengembangan Ekonomi Biru Indonesia. Proyek KRISNA merupakan inisiatif untuk memperkuat riset ilmiah kelautan Indonesia melalui pembangunan kapal-kapal riset yang didanai oleh AFD France.

    Misi ini juga mendapat dukungan dari Bappenas, yang menekankan bahwa riset kelautan dan penguatan kapasitas sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi biru. Upaya ini memungkinkan terwujudnya tata kelola berbasis data serta pengembangan sektor-sektor-sektor baru berbasis kelautan yang berkelanjutan.

    Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi kelautan di kalangan pembuat kebijakan, praktisi, dan pelajar, serta menghadirkan temuan dan pengetahuan kelautan dalam proses diskusi dan perumusan kebijakan demi tata kelola samudra Indonesia yang lebih baik di masa depan.

    Dataset ilmiah yang dihasilkan selama misi ini diharapkan dapat berkontribusi pada perencanaan tata ruang laut, penilaian risiko geologi, serta penetapan garis dasar
    keanekaragaman hayati untuk wilayah Sulawesi Utara. Data ini juga akan memberikan bukti yang dapat mendukung riset lanjutan, proyek nasional, dan perencanaan jangka panjang pemerintah Indonesia.

    Dengan misi yang menggabungkan eksplorasi ilmiah, pengembangan kapasitas, dan integrasi data berskala besar, OceanX dan BRIN optimis bahwa ekspedisi laut ini akan menjadi tonggak penting bagi ilmu pengetahuan kelautan Indonesia, mendorong pemahaman lebih dalam tentang laut dalam sekaligus memperkuat tata kelola kelautan nasional di masa depan.

    (rns/rns)

  • Satu Rumah di Cikande Tercemar Radioaktif, Ada Opsi Pemilik Dipindahkan

    Satu Rumah di Cikande Tercemar Radioaktif, Ada Opsi Pemilik Dipindahkan

    Jakarta –

    Paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) masih ada di salah satu rumah warga di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Diduga sisa radioaktif tersebut berada di pondasi bangunan.

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan kajian terkait langkah penanganan sisa radioaktif tersebut. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti mengatakan ada beberapa opsi yang akan dilakukan, salah satu opsi merelokasi pemilik rumah secara permanen.

    “Salah satu opsi adalah memang merelokasi penduduknya secara permanen, tapi untuk saat ini jangka pendek akan diberikan pengaman. Tali pengaman lah, tanda pengaman supaya tidak ada yang mendekati,” terang Haendra di Kantor Bapeten, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Terkait dengan upaya merobohkan bangunan tersebut, Haendra mengatakan opsi tersebut belum direkomendasikan Bapeten. Pasalnya, Bapeten masih mengkaji tingkat paparan radiasi di lokasi tersebut untuk menentukan langkah terbaik, salah satu opsi teknis yang dipertimbangkan menambah lapisan lantai beton guna mengurangi paparan radioaktif tersebut. Dengan harapan radioaktif tersebut bisa ditangani.

    “Tetapi ke depan yang belum kita kajian ini seberapa besar paparan di situ. Kalau memang bisa disemen lagi misalnya lantainya ditambah, gampangannya lantainya ditambah beton gitu. Kira-kira mengurangi apa enggak.Ini yang sedang kita, opsi-opsi itu yang sedang kita siapkan. Tapi belum sampai opsi membongkar ya. Tapi opsi menambah lantai itu dengan beton itu salah satu opsi yang kita siapkan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses dekontaminasi pada 12 titik yang terpapar Cs-137. Namun ia mengatakan masih ada satu titik yang belum terselesaikan karena diduga material radioaktif berada di bawah pondasi bangunan rumah.

    Ia mengatakan penghuni rumah tersebut telah direlokasi sementara sambil menunggu kajian dari Bapeten dan BRIN mengenai posisi pasti radionuklida tersebut.

    “Sehingga kami masih memerlukan kajian lebih lanjut kalau memang diperlukan, sepertinya kita mau tidak mau harus mengganti rumah tersebut untuk kita robohkan kalau memang cesium berada di pondasi bangunan yang tidak bisa kita lakukan kontaminasi,” ujar Hanif dalam Rapar Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

    Selain itu, Hanif menekankan perlunya ada tempat penyimpanan dalam jangka waktu panjang. Hal ini mengingat material cesium 137 memiliki umur radioaktif lebih dari 60 tahun, sehingga dibutuhkan fasilitas penyimpanan permanen yang aman.

    “Kami mohon dukungan dari Komisi 12 untuk kemudian memanggil dan berkoordinasi dengan BRIN maupun Bapeten untuk segera menyampaikan usulan penanganan penyimpanan material terkontaminasi cesium 137,” terang Hanif.

    Lihat juga Video: Bos PT PMT Lin Jingzhang Jadi Tersangka Kasus Radioaktif Cs-137 Cikande

    (hrp/hns)

  • Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Soal Banjir Besar Pulau Sumatera, Guru Besar Mitigasi Bencana: Indikasi Penebangan Hutan

    Bisnis.com, MALANG — Banyaknya batang kayu yang terbawa arus banjir menunjukkan indikasi kuat dugaan adanya penebangan hutan yang perlu segera dievaluasi.

    “Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ujar Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto di Malang, Kamis (4/12/2025).

    Dia menjelaskan, deforestasi masih menjadi persoalan krusial, terutama karena Indonesia berada “di bawah rata-rata dunia” dalam standar pengelolaan hutan berkelanjutan.

    Menurutnya, beberapa program pemerintah di masa lalu, seperti ekspansi lahan transmigrasi, perkebunan karet, dan sawit, tidak sedikit yang mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

    Prof. Sukir mengingat masa ketika ia menjadi transmigran di Sumatera, melihat langsung pohon-pohon besar ditebang untuk pembukaan lahan. Ia menyebut kondisi serupa terjadi di berbagai hutan di Sumatera dan Kalimantan.

    “Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul,” katanya.

    Selain faktor deforestasi, cuaca ekstrem juga disebut menjadi pemicu utama terjadinya banjir.

    Dia menjelaskan, periode September hingga Februari merupakan fase cuaca ekstrem tahunan di Indonesia. Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun.

    Meski demikian, dia menilai, mitigasi bencana dapat dilakukan dengan lebih baik apabila sistem informasi cuaca di Indonesia bekerja secara optimal.

    Dia membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang yang dinilai jauh lebih presisi dan terstruktur.

    “Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, sistem ini memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan, angin kencang, atau bencana lainnya lebih cepat dan akurat.

    Dia mengatakan, BMKG perlu meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, serta perguruan tinggi. Menurutnya, koordinasi antarlembaga masih lemah sehingga data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik.

    Dia mengungkap pula, temuan anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang dikelola UB. Anomali tersebut muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    “Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ujarnya.

    Meskipun demikian, dia menegaskan, akademisi tidak memiliki wewenang memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan tersebut berada pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

    “Kami hanya melakukan analisis. Peringatan resmi adalah kewenangan PVMBG,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa setiap gunung api memiliki karakteristik berbeda, sehingga penelitian khusus diperlukan untuk menentukan pola aktivitas dan ambang batas masing-masing gunung. “Gunung api punya napas berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” katanya.

    Prof. Sukir berharap pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi informasi cuaca, serta menstandardisasi peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga.

    Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa depan. 

  • BRIN-Kemendag Siapkan Riset Atasi Hambatan Nontarif Perdagangan di 2026

    BRIN-Kemendag Siapkan Riset Atasi Hambatan Nontarif Perdagangan di 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan komitmen BRIN untuk mendukung Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengatasi berbagai kendala yang mengganggu kinerja perdagangan nasional, salah satunya hambatan non tarif.

    Hal itu disampaikannya dalam pertemuan antara BRIN dan Kemendag di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Arif menyampaikan, BRIN akan mengerahkan para penelitinya, termasuk menggandeng perguruan tinggi, untuk memperkuat riset di bidang ekonomi dan keuangan sesuai kebutuhan kementerian. Ia menegaskan pentingnya memastikan arah riset benar-benar berbasis kebutuhan Kemendag.

    “Kami akan melibatkan perguruan tinggi agar riset-riset BRIN, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, selaras dengan kebutuhan kementerian,” ujarnya, Kamis (12/12/2025).

    Ia mengatakan, BRIN dan Kemendag akan segera berkomunikasi lebih intens, termasuk melalui workshop untuk memetakan isu strategis tahun 2026.

    “Kita perlu mendiskusikan isu-isu strategis 2026, mana yang penting untuk segera diriset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, hasil riset BRIN dapat menjadi fondasi bagi Kemendag dalam merumuskan kebijakan dan regulasi,” katanya.

    Arif menegaskan, BRIN akan membuat roadshow, agar peneliti tidak hanya bekerja berdasarkan minat pribadi, agar hasil riset dan inovasi yang dilakukan bisa memberikan dampak nyata.

    “Kami ingin memastikan riset dilakukan berdasarkan kebutuhan kementerian, agar hasilnya benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya.

     

  • Bali jadikan penghargaan mendagri bukti berhasil jaga ekonomi

    Bali jadikan penghargaan mendagri bukti berhasil jaga ekonomi

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bali menjadikan penghargaan dari menteri dalam negeri bukti dari keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

    Ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, yang mewakili Pemprov Bali menerima penghargaan kategori Kinerja Terbaik Dalam Pengendalian Inflasi di Jakarta.

    “Anugerah ini menjadi bukti bahwa Pemprov Bali berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global,” kata dia dalam keterangan di Denpasar, Rabu.

    “Ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemprov Bali dalam menjaga kesejahteraan masyarakat,” sambung Luh Ayu.

    Belum lagi, selain pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Bali juga meraih penghargaan membanggakan.

    Denpasar memperoleh penghargaan untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Badung meraih penghargaan pada kategori Pelayanan Publik-Peningkatan Akses Layanan Pendidikan; dan Gianyar meraih tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

    “Prestasi yang diraih Pemprov Bali dan sejumlah pemda di Bali pada 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan mendorong inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bali,” ujarnya.

    Luh Ayu mengatakan, pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini keberhasilan tak hanya diborong Bali.

    Selain Bali yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, Kemendagri menyerahkan total 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia.

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sendiri menyampaikan penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Ini menjadi dorongan agar pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” kata dia.

    Penilaian yang mengantarkan penghargaan ini dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

    Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB.

    Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.

    Agar adil, penilaian dibagi berdasarkan kelompok kapasitas fiskal daerah rendah, sedang, dan tinggi, dan penjurian pun dilakukan dengan analisis data berbagai kementerian/lembaga.

    Ke depan, mulai 2026 Kemendagri menjanjikan rencananya memberikan insentif fiskal tambahan bagi pemda berprestasi sebagai bentuk penghargaan nyata atas kinerja yang terus ditingkatkan.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) menjadi payung hukum dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor kelapa sawit.

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Baginda Siagian di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Permentan 33/2025 mengikat seluruh perusahaan sawit terkait lima kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

    “Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Industri Sawit Melindungi Pekerja Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak”.

    Menurut dia, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO.

    Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia.

    Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta – 8 juta tenaga kerja tidak langsung, lanjutnya, bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada sektor ini.

    “Sawit menyumbang 3,5 persen terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya.

    Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan, seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya alat pelindung diri (APD), minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata.

    Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit.

    “Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” katanya.

    Meski demikian, lanjutnya, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut.

    Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menyatakan kerangka hukum sebenarnya sudah kuat seperti UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO, namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat.

    Ia mendorong agar perusahaan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pekerja di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang siaga 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar perkebunan sawit.

    Dia menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar, dimana anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani sehingga hal itu harus dilihat secara hati-hati.

    Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak, Marja Yulianti menyebutkan 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

    Menurut dia, sekitar 69 persen perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat.

    Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia.

    Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya, tambahnya, akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini.

    “Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CASN 2026, BRIN Usulkan Formasi Khusus Peneliti karena Kurang Periset

    CASN 2026, BRIN Usulkan Formasi Khusus Peneliti karena Kurang Periset

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendorong pembukaan formasi khusus periset dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS 2026. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi masih minimnya jumlah peneliti di Indonesia.

    “Ya, kita akan berjuang ke Kementerian PANRB agar bisa menambah jumlah periset, khususnya untuk bidang-bidang yang kita perlukan,” ujar Arif dikutip dari Antara, Rabu (3/12/2025).

    Menurut Arif, saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 300 periset per satu juta penduduk. Angka tersebut jauh tertinggal dari negara maju yang bisa memiliki hingga 4.000 periset per satu juta penduduk. Kondisi ini membuat kebutuhan akan formasi baru menjadi mendesak, terutama di sektor-sektor prioritas.

    Ia menyebut sejumlah bidang riset yang membutuhkan tambahan tenaga ahli, seperti nanoteknologi, pemuliaan tanaman, genomics, antariksa, sains material, hingga teknologi keberlanjutan. BRIN menilai peningkatan jumlah periset menjadi langkah penting untuk memperkuat riset nasional.