Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BRIN

  • BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar audiensi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas hasil Survei Data Dasar Kehidupan Beragama (SDDKB) dalam rangka perumusan kebijakan publik berbasis data.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo yang diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik T.R. Fahsul Falah di Command Centre BSKDN, Jakarta, Kamis menjelaskan audiensi tersebut menjadi wadah penting bagi BSKDN dalam memahami hasil survei yang dilakukan BRIN terkait kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Ia menegaskan kolaborasi antara BSKDN dan BRIN bukan hal baru, sebab sebelumnya kedua lembaga telah bekerja sama dalam riset mengenai organisasi riset, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Audiensi ini menjadi diskusi bagi kami terkait hasil survei yang dilakukan oleh BRIN mengenai Data Dasar Kehidupan Beragama. Sebelumnya, BSKDN juga telah menjalin kolaborasi riset dengan BRIN di berbagai bidang. Kami berharap hasil survei ini dapat membuka potensi kerja sama lintas komponen di lingkungan Kemendagri,” kata Fahsul.

    Ia menyampaikan pihaknya menyambut baik hasil survei BRIN dan menaruh harapan besar agar temuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rekomendasi strategis kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

    “Semoga upaya ini membawa banyak manfaat bagi tugas dan fungsi organisasi kami, terutama dalam hal memberikan rekomendasi strategis kebijakan publik yang berlandaskan fakta dan data,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan SDDKB merupakan inisiatif BRIN untuk mendapatkan data komprehensif mengenai kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Data ini, kata dia, banyak dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama.

    “Survei ini kami lakukan untuk mendapatkan gambaran dari daerah-daerah sampel mengenai kehidupan beragama masyarakat. Hasilnya, menggabungkan konsep kerukunan umat beragama, moderasi beragama, relasi agama-negara serta isu-isu kontemporer lainnya,” kata Boediastoeti.

    Lebih lanjut, Boediastoeti mengatakan SDDKB bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai dimensi kehidupan beragama, mulai dari keyakinan dan doktrin, ritual dan praktik ibadah, organisasi keagamaan, moralitas, etika dan spiritualitas hingga budaya dan tradisi keagamaan di Indonesia.

    Dalam konteks Kemendagri, data hasil survei tersebut dinilai relevan untuk memperkuat basis perumusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di tingkat daerah.

    Beberapa data yang dapat dimanfaatkan, di antaranya mencakup sikap toleransi responden terhadap keberagaman seperti kesediaan menerima guru dari pemeluk agama lain, bertetangga dengan penganut agama berbeda atau mengizinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti BRIN dukung pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny pakai APBN

    Peneliti BRIN dukung pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny pakai APBN

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mendukung rencana pemerintah membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Pesantren adalah institusi penyelenggara pendidikan yang merupakan barang publik sehingga penggunaan APBN selaku dana publik untuk pembangunan kembali sebenarnya sudah selaras karena dana publik untuk barang publik,” ujar Wasisto dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Ia mengingatkan agar pemerintah atau Satuan Tugas Penataan Pembangunan Pesantren, bila ingin memberikan bantuan rehabilitasi selain kepada Al Khoziny, maka diharuskan mengaudit gedung-gedung pesantren yang rawan roboh terlebih dahulu.

    Ia mengingatkan agar dalam proses audit tersebut dilakukan secara transparan.

    “Penggunaan APBN untuk audit pesantren perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antarpesantren,” katanya.

    Ia juga mendorong pemerintah agar dalam penggunaan APBN ke depannya dapat diupayakan merehabilitasi rumah ibadah lain.

    “Ke depan, saya pikir tak hanya pesantren, namun juga bisa digelontorkan untuk pembangunan atau renovasi sarana peribadatan agama dan kepercayaan lain. Dengan demikian, semua umat beragama Indonesia mendapat akses dan perlakuan setara,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan pemerintah membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren setelah terjadinya peristiwa robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny.

    Ia mengatakan pemerintah memutuskan membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny untuk memastikan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar, serta agar proses penanganan berjalan lebih cepat.

    “Teman-teman yang mengkritik pesantren kenapa kok dibantu, perlu dicatat pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah,” kata Muhaimin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BWPT dorong kolaborasi industri-akademisi perkuat inovasi hijau sawit

    BWPT dorong kolaborasi industri-akademisi perkuat inovasi hijau sawit

    Jakarta (ANTARA) – PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) mendorong kolaborasi antara industri dan akademisi untuk memperkuat inovasi hijau nasional, terutama dalam pengembangan teknologi berkelanjutan di sektor kelapa sawit ramah lingkungan.

    CEO BWPT Henderi Djunaidi menegaskan pentingnya kolaborasi antara industri dan akademisi dalam memperkuat inovasi hijau sektor kelapa sawit agar memberi dampak lingkungan dan sosial yang lebih luas.

    “Inovasi hijau harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Melalui riset, teknologi, dan kolaborasi lintas generasi, kita dapat menghadirkan perubahan yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Henderi dalam diskusi bertajuk Inovasi Hijau dari Indonesia untuk Dunia, di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghadirkan solusi berkelanjutan, di mana industri dan akademisi saling melengkapi dalam penelitian, penerapan teknologi, dan pengembangan praktik ramah lingkungan.

    Menurutnya, BWPT terus mendorong pendekatan inovasi hijau melalui riset dan teknologi yang dapat diimplementasikan langsung di lapangan, termasuk pengembangan green black carbon hasil olahan tandan kosong kelapa sawit yang mendapatkan peringkat pertama pada saat sesi SDG Innovation Pitch Showcase: Solutions for Sustainable Business dalam rangkaian agenda UN Global Compact Leaders Summit 2025 di Amerika Serikat.

    Inovasi tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga ditujukan untuk memberikan dampak positif terhadap bumi, masyarakat, dan industri lain seperti otomotif, cat, bangunan, serta tinta.

    Henderi menegaskan, semangat kolaborasi harus berangkat dari kesadaran bersama bahwa seluruh pihak merupakan bagian dari ekosistem bumi yang saling terkait dan bertanggung jawab menjaga keberlanjutan lingkungan.

    Ia menambahkan, kerja sama dengan lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi langkah konkret BWPT untuk menjembatani hasil penelitian agar bisa diimplementasikan pada skala industri dengan dampak nyata bagi masyarakat.

    Selain inovasi teknologi, BWPT juga mengajak karyawan untuk turut serta dalam kegiatan lingkungan seperti penanaman mangrove dan pengembangan area konservasi bernilai tinggi (High Conservation Value/HCV) yang kini berkembang menjadi kawasan agrowisata hijau.

    Ia menambahkan diskusi itu juga menjadi ajang kolaboratif bagi pelaku industri, akademisi, dan komunitas lingkungan untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem inovasi hijau nasional.

    Baginya Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam, talenta muda, serta lembaga riset yang kuat. Namun tantangannya kini bagaimana seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja bersama untuk mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan nyata.

    Di tempat yang sama, pakar keberlanjutan dan pengelolaan sampah yang juga pendiri Greeneration Indonesia, Waste4Change, dan Ecoxyztem Mohamad Bijaksana Junerosano menyoroti pentingnya memperkuat ekosistem inovasi yang berkesinambungan.

    “Inovasi lingkungan bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga tentang mengubah paradigma bahwa limbah dapat menjadi sumber nilai baru bagi ekonomi hijau,” kata Junerosano.

    Sementara itu, Guru Besar Kebijakan Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi menekankan inovasi hijau perlu menjadi bagian dari transformasi sistemik bangsa.

    Menurut Bayu inovasi hijau bukan hanya tentang teknologi baru, tetapi tentang solusi untuk mengatasi masalah dan berkontribusi pada kelestarian kehidupan secara global, tanpa kehilangan akarnya di masyarakat lokal.

    “Itulah sebabnya kita perlu memberi apresiasi atas usaha yang dilakukan EHP (Eagle High Plantations) hari ini,” kata Bayu.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati, Kepemimpinan Feminin dan Perubahan Iklim

    Megawati, Kepemimpinan Feminin dan Perubahan Iklim

    Jakarta –

    Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman. Namun, hal ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Apalagi di tengah isu krusial perubahan iklim. Tantangannya pun sempat menjadi diskursus yang coba dipantik oleh Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri lewat sebuah pertanyaan.

    “Apa benar pulau kita jumlahnya masih 17 ribu?”

    Pertanyaan sederhana Megawati Soekarnoputri di sebuah forum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini bukan sekadar guyon, melainkan alarm tentang betapa seriusnya ancaman perubahan iklim bagi eksistensi negara kepulauan seperti Indonesia. Bagi Megawati, pulau republik ini jumlahnya bisa saja lebih banyak atau lebih kecil, tergerus oleh naiknya permukaan air laut.

    Negara kepulauan menjadi yang paling rentan menghadapi ancaman tenggelam, intrusi air laut, dan kerusakan ekosistem pesisir. Persoalan perubahan iklim ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi mempengaruhi eksistensi dan bahkan kedaulatan sebuah negara kepulauan seperti Indonesia dalam berbagai dimensi. Megawati tampak memahami hal ini dengan pendekatan yang khas: reflektif, berakar budaya, namun berpandangan ilmiah.

    Ini sebenarnya bukan pertama kali Megawati menyinggung soal isu perubahan iklim. Dalam suatu pertemuan di Roma bulan Februari 2025, Megawati berdiskusi dengan Al Gore, Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, tentang kaitan pemanasan global dan kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles baru-baru ini.

    Berkaitan dengan perannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati kerap membahas tentang isu pangan dan biodiversitas dengan menekankan pentingnya riset dan inovasi. Ia mengingatkan kembali pesan Bung Karno bahwa urusan pangan adalah “hidup-matinya sebuah bangsa.” Maka, inovasi di bidang pangan dan keanekaragaman hayati menjadi kunci membangun ketahanan bangsa di tengah krisis iklim.

    Lalu bagaimana perspektif Megawati dalam membangun resiliensi terhadap perubahan iklim?

    Kepemimpinan Feminin dan Kearifan Lokal sebagai Fondasi Resiliensi

    Ide dan gagasan untuk membangun resiliensi terhadap perubahan iklim bukan hanya bersandar pada hal-hal yang canggih dan sophisticated. Bagi Megawati, bangsa Indonesia memiliki kekuatan kebudayaan dan lokalitas yang mampu menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam menghadapi krisis global.

    Lebih lanjut, ia menolak cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya. Di alam semesta, manusia perlu mengambil posisi sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari semesta. Sikap ini sejalan dengan berbagai filosofi Nusantara yang telah mengakar selama berabad-abad lamanya.

    Dalam budaya Jawa, frasa ‘Memayu Hayuning Bawana’ yang artinya memperindah alam semesta yang sudah indah menegaskan kewajiban manusia untuk menjaga alam semesta, menempatkan manusia pada bagian integral dalam penjagaan eksistensi alam semesta. Begitu pula dengan konsep Tri Hita Karana dari Bali yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan pencipta-Nya, dengan alam semesta, dan dengan sesamanya. Nilai-nilai ini adalah dasar moral bangsa untuk menghadapi krisis ekologi yang kian nyata.

    Gagasan Megawati ini memancarkan kekhasan dari kepemimpinan feminin, sebuah model kepemimpinan yang menonjolkan empati, kepedulian serta kemampuan memelihara dan merawat kehidupan. Dalam menghadapi perubahan iklim, alam diposisikan sebagai mitra eksistensial yang harus dijaga keseimbangannya.

    Pandangan Megawati ini bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan maskulin yang cenderung berorientasi pada penaklukan alam, alih-alih menjaga keseimbangannya. Hal ini mengamini pandangan ecofeminis Vandana Shiva dan Maria Mies (1993) yang pada intinya mengemukakan bahwa kerusakan alam berakar dari cara pandang patriarkis yang memisahkan manusia dari alam serta menganggap keduanya dapat dikendalikan.

    Perempuan dan Kepemimpinan Ekologis

    Penelitian Mujere (2016) menggambarkan bahwa perempuan dan kelompok miskin paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena ketimpangan peran sosial, ekonomi, dan akses terhadap sumber daya. Perempuan sering menjadi pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim ketika air bersih menipis, harga pangan naik, atau panen gagal. Hal ini mengafirmasi perlunya perspektif gender dalam kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan yang inklusif.

    Megawati tidak sekadar menampilkan simbol kepemimpinan perempuan, tetapi menghadirkan nilai-nilai itu dalam kebijakan yang menyentuh akar kehidupan masyarakat.

    Misalnya saja, Megawati kerap menyoroti tentang peran sentral Ibu dan perempuan dalam komunitas. Emak-emak dihimbau untuk lebih kreatif dalam menyajikan makanan di atas meja keluarganya dengan tidak hanya mengandalkan beras sebagai kontributor karbohidrat. Makan tidak harus beras, katanya.

    Seruan sederhana ini sejatinya merupakan gagasan politik pangan yang progresif: mengembalikan kedaulatan pangan kepada rakyat, terutama melalui peran perempuan sebagai pengatur konsumsi rumah tangga. Ia mendorong “emak-emak” untuk mengenali kembali pangan lokal seperti jagung, singkong, dan ubi sebagai sumber karbohidrat yang sehat dan adaptif terhadap perubahan iklim.

    Pengaturan pola konsumsi pangan keluarga umumnya dilakukan oleh emak-emak atau ibu rumah tangga. Megawati berpandangan bahwa diversifikasi pangan bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan pada pokoknya, emak-emak berperan sentral dalam upaya adaptasi dan membangun resiliensi masyarakat ini.

    Melalui pembumian buku “Mustika Rasa”, sebuah warisan proyek Soekarno yang mendokumentasikan cita rasa kuliner nusantara, Megawati mendorong masyarakat untuk kembali pada “kompas pangan” bangsa. Pangan lokal adalah simbol kedaulatan, dan dapur keluarga menjadi ruang pertama pendidikan ekologi: tempat nilai keberlanjutan dipraktikkan setiap hari.

    Dari Dapur ke Kebijakan

    Perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi pangan hingga 30 persen di negara tropis seperti Indonesia, menurut laporan FAO. Meski saat ini Indonesia masih menikmati surplus beras, ketahanan pangan jangka panjang memerlukan strategi yang berkelanjutan melalui riset, inovasi, dan perubahan perilaku konsumsi.

    Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati mendorong riset pangan berbasis biodiversitas lokal. Ia menantang peneliti dan perguruan tinggi untuk mengeksplorasi kekayaan pangan nusantara, serta mengembangkan teknologi pertanian adaptif.

    Salah satu contohnya adalah padi biosalin, sebuah varietas padi tahan salinitas yang mampu tumbuh di wilayah pesisir. Adaptasi ini memanfaatkan potensi garis pantai Indonesia sekaligus mengatasi permasalahan kekurangan lahan pertanian di wilayah pesisir. Megawati bahkan meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam mengembangkan inovasi semacam ini.

    Inovasi semacam ini memperlihatkan sinergi antara sains modern dan kepemimpinan berwawasan ekologi: menggunakan pengetahuan untuk melestarikan kehidupan, bukan menguasainya. Kepemimpinan feminin semacam ini melihat sains bukan sekadar alat produksi, tetapi instrumen penyembuhan, baik bagi manusia maupun bagi alam sekaligus.

    Kepemimpinan yang Menjaga Keseimbangan

    Krisis iklim adalah cermin dari krisis kepemimpinan global: terlalu banyak menaklukkan, terlalu sedikit merawat. Di tengah situasi ini, kepemimpinan feminin menawarkan jalan alternatif, sebuah cara memimpin yang berakar pada empati ekologis, tanggung jawab sosial, dan kebijaksanaan budaya

    Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menunjukkan bahwa menghadapi perubahan iklim tidak cukup dengan teknologi semata, tetapi juga membutuhkan pandangan hidup yang berakar pada budaya, nilai-nilai kemanusiaan, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Dari dapur rumah tangga hingga laboratorium riset, ia memadukan empati ekologis, riset ilmiah, dan keberanian politik dalam satu tarikan nafas.

    Dalam konteks perubahan iklim yang semakin nyata, kepemimpinan feminin bukan hanya relevan, tetapi mendesak. Ia mengingatkan kita bahwa masa depan bumi bergantung bukan pada siapa yang paling kuat, tetapi pada siapa yang paling peduli.

    Muhammad Syaeful Mujab. Analis Kebijakan Publik INSITE Strategi Lulusan Magister Studi Pembangunan London School of Economics and Political Science, Inggris.

    (rdp/tor)

  • BMKG Jelaskan Suhu Panas Terus Berlangsung di Indonesia, Kapan Hujan Turun?

    BMKG Jelaskan Suhu Panas Terus Berlangsung di Indonesia, Kapan Hujan Turun?

    Bisnis.com, JAKARTA – Suhu panas di beberapa wilayah di Indonesia terjadi pada beberapa hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa cuaca panas terjadi karena adanya gerak semu matahari dan Monsun Australia.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto memprakirakan bahwa suhu panas ini masih akan berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2025.

    Adapun penyebab utama suhu panas ini adalah posisi gerak semu matahari yang pada bulan Oktober berada di selatan ekuator.

    Guswanto mengatakan bahwa faktor lainnya adalah penguatan angin timuran atau Monsun Australia yang membawa massa udara kering dan hangat sehingga pembentukan awan minim serta radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal.

    “Posisi ini membuat wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan, seperti Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua, menerima penyinaran matahari yang lebih intens sehingga cuaca terasa lebih panas di banyak wilayah Indonesia,” dikutip dari siaran pers BMKG, Rabu (15/10).

    Lantas kapan hujan turun?

    Cuaca panas hingga 37 derajat membuat masyarakat bertanya-tanya kapan hujan akan turun di langit Indonesia.

    Padahal seharusnya pada bulan Oktober ini sudah mulai turun rintik-rintik hujan. BMKG kemudian
    memprakirakan potensi hujan lokal akibat aktivitas konvektif masih dapat terjadi pada sore hingga malam hari terutama di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Peneliti Bidang Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Erma Yulihastin.

    Ia menyebutkan bahwa pada sore hingga malam hari, hujan bisa terbentuk akibat konveksi termal dan lokal di berbagai wilayah Jawa, terutama bagian tengah dan timur.

    BRIN mengimbau masyarakat untuk memahami perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, dari panas menyengat menjadi hujan yang didahului angin kencang.

    “Sehingga pada siang hari perlu perlindungan tabir surya untuk melindungi kulit, namun tetap juga waspada dengan hujan pada malam hari,” kata Erma saat dihubungi Bisnis pada Selasa (14/10/2025).

  • BWPT peringkat satu inovasi tandan kosong sawit menjadi bio-oil di AS

    BWPT peringkat satu inovasi tandan kosong sawit menjadi bio-oil di AS

    Keberlanjutan hanya dapat dicapai bila kita memberdayakan talenta muda untuk tumbuh sebagai profesional sekaligus diberi ruang berinovasi.

    Jakarta (ANTARA) – PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) meraih peringkat pertama atas inovasi pengolahan tandan kosong kelapa sawit menjadi bio-oil sebagai bahan baku karbon hitam ramah lingkungan pada UN Global Compact Leaders Summit 2025 di Amerika Serikat (AS).

    “Penghargaan itu diraih BWPT melalui anak usahanya PT Singaland Asetama (SGA), mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama pada saat sesi SDG Innovation Pitch Showcase: Solutions for Sustainable Business dalam rangkaian agenda UN Global Compact Leaders Summit 2025,” kata CEO BWPT Henderi Djunaidi di sela Diskusi Inovasi Hijau dari Indonesia untuk Dunia, di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan forum internasional yang diselenggarakan di Convene, 101 Park Avenue, New York, AS pada 23 September 2025 itu, diikuti perusahaan-perusahaan terkemuka dunia.

    Sebagai wakil Indonesia, BWPT berhasil tampil sebagai juara dan membawa nama bangsa di panggung internasional. Momentum itu semakin istimewa, karena UN Global Compact Leaders Summit digelar bersamaan dengan Sidang Umum PBB Tahunan yang dihadiri kepala negara serta pimpinan global.

    “Penghargaan diberikan atas inovasi Green Carbon Black: Rewind – Recycling Waste into Decarbonization, yang mengolah tandan kosong kelapa sawit menjadi bio-oil sebagai bahan baku karbon hitam ramah lingkungan,” ujarnya.

    Produk itu menjadi alternatif pengganti bahan baku berbasis minyak bumi yang lazim digunakan di industri otomotif, karet, cat, hingga manufaktur lainnya.

    Dia menjelaskan, inovasi itu lahir dari kolaborasi antara BWPT dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjadi bukti nyata sinergi dunia usaha dan lembaga riset nasional mampu menghasilkan solusi inovatif yang relevan, berdampak, dan dapat direplikasi lintas sektor.

    “Keberlanjutan hanya dapat dicapai bila kita memberdayakan talenta muda untuk tumbuh sebagai profesional sekaligus diberi ruang berinovasi,” ujar Henderi.

    Lebih lanjut BWPT berkomitmen pada implementasi ESG sebagai fondasi utama pertumbuhan jangka panjang. Pencapaian itu merupakan hasil keikutsertaan BWPT dalam SDG Innovation Accelerator for Young Professional selama sembilan bulan.

    Tim inovator muda BWPT – terdiri dari Fadli Dermawan, Francesco Andrew, Jeffry Purwanto, dan Diana Sinurat dengan Winda Adelita Saragih sebagai champion leader, tampil pada sesi “SDG Innovation Pitch Showcase” dan meraih predikat juara pertama.

    Inovasi BWPT dinilai unggul dalam kriteria relevansi, dampak terhadap SDGs, kepemimpinan inovasi, keberlanjutan bisnis, skalabilitas, serta praktik bisnis bertanggung jawab.

    BWPT berhasil mengungguli perusahaan-perusahaan global dari 15 negara, termasuk Tesco (Inggris), Hermes (Prancis), Volkswagen Truck & Bus (Meksiko), hingga Lenovo (Tiongkok).

    Green Carbon Black juga berkontribusi langsung pada sejumlah target SDGs, yakni SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure; SDG 11: Sustainable Cities and Communities; SDG 12: Responsible Consumption and Production; SDG 13: Climate Action; SDG 17: Partnership for the Goals

    “Keberhasilan ini bukan sekadar kemenangan perusahaan, tetapi juga kemenangan Indonesia. UN Global Compact Leaders Summit 2025 membuktikan inovasi dari sektor perkebunan sawit Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata terhadap agenda keberlanjutan dunia,” katanya pula.

    BWPT berharap capaian itu dapat menginspirasi lebih banyak perusahaan Indonesia untuk bergabung dengan UNGC, berinovasi, serta membawa nama bangsa di kancah internasional. Dengan demikian, Indonesia semakin diakui sebagai motor penting pembangunan berkelanjutan global.

    Melalui inovasi hijau dan pemberdayaan talenta muda, BWPT menegaskan posisinya sebagai perusahaan perkebunan yang berkomitmen penuh pada implementasi ESG, inovasi berkelanjutan, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Kasus Paparan Radioaktif Cs-137 di Kawasan Industri Cikande

    Fakta-fakta Kasus Paparan Radioaktif Cs-137 di Kawasan Industri Cikande

    Bisnis.com, JAKARTA – Insiden paparan radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten tak hanya menjadi sorotan di dalam negeri, tetapi dunia internasional. 

    Bahkan, pemerintah saat ini menaikkan status penanganan kasus paparan radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande ke tahap penyidikan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan langkah hukum ini menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah dalam menuntaskan kasus yang dinilai serius dan berdampak luas terhadap keselamatan publik.

    “Dari sisi hukum, hari ini status penanganan kasus telah dinaikkan oleh penyidik Bareskrim Polri, dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Hanif dilansir dari Antara, Rabu (15/10/2025). 

    Menurut dia, penelusuran sumber radiasi dilakukan secara masif dari dua sisi utama. Pertama, kemungkinan berasal dari importasi scrap besi dan baja yang mengandung bahan radioaktif.

    Kedua, lanjutnya, dari potensi kebocoran atau pelimbahan penggunaan Cesium-137 untuk kepentingan komersial.

    “Dua sisi ini sedang didalami oleh Bareskrim dengan sangat serius, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama diharapkan penelusuran dapat menghasilkan kesimpulan yang cermat,” ujarnya.

    Hanif menambahkan penyelidikan tersebut melibatkan dukungan dari BIN dan BAPETEN untuk memastikan sumber radiasi bisa diidentifikasi dengan tepat.

    “Semua lini dilakukan penyelidikan secara seksama untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi di Republik ini,” katanya.

    Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil investigasi. Saat ini, tutur Hanif, Bareskrim Polri telah memperluas tim penyidik dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga terkait.

    “Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan permasalahan radiasi Cesium-137 ini dapat segera terurai,” ujarnya.

    Anggota Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-13 dari Gegana Polri dan KLH memasang pembatas dari lokasi dengan tingkat paparan Cesium-137 di atas batas normal di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Selasa (7/10/2025) ANTARA/HO-KLH

    Dekontaminasi radiasi Cesium-137

    Selain langkah hukum, pemerintah juga melakukan dekontaminasi di sepuluh titik yang telah teridentifikasi terpapar radiasi. Pembersihan menyeluruh ditargetkan selesai dalam waktu paling lama satu bulan, sementara untuk unit-unit yang tercemar diharapkan rampung dalam satu minggu.

    Hanif menegaskan penanganan kesehatan masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Sosial.

    “Langkah-langkah terpadu ini dilakukan agar masalah ini dapat segera diselesaikan, memberikan rasa aman, dan kepastian kepada masyarakat,” katanya.

    Ia juga menyebut momentum kasus ini sebagai titik balik untuk memperketat regulasi dan pengawasan bahan radioaktif di Indonesia. “Kementerian Lingkungan Hidup telah menghentikan sementara importasi scrap baja dan besi. Kementerian Perdagangan juga menghentikan importasi sampai ada penataan tata laksana yang lebih ketat,” ujar Hanif.

    Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga tuntas untuk menjamin keamanan publik dan menjaga kepercayaan terhadap sistem pengawasan lingkungan.  

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengungkapkan terdapat 9 orang yang positif hasil whole-body counter (WBC) dalam pemeriksaan paparan radioaktif CS-137 di Cikande yang saat ini sudah ditangani RS Fatmawati Jakarta. Hasil itu ditemukan dari pemeriksaan sekitar 1.562 pekerja dan warga sekitar Kawasan Industri Cikande sebagai tindak lanjut kasus udang yang terpapar material radioaktif. 

    “Sembilan orang itu tidak bergejala dan dalam kondisi baik. Untuk perawatannya diberikan obat prussian blue. Proses deteksi dilakukan berlapis dengan alur pemeriksaan. Survey meter untuk mendeteksi paparan eksternal radiasi pada tubuh dan pakaian. Jika positif, dilakukan dekontaminasi. Mandi, ganti pakaian, lalu diperiksa ulang,” tuturnya dilansir Antara. 

    Kemudian, dilanjutkan dengan pemeriksaan darah untuk melihat indikasi penurunan limfosit. Bagi yang limfositnya rendah, dilakukan WBC untuk mendeteksi paparan radiasi internal, guna mengetahui kadar cesium yang masuk ke tubuh.

    “Jika terindikasi serius, dirujuk ke RS rujukan nasional RS Fatmawati untuk pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut,” ujarnya.

    Sejumlah efek dan dampak dari paparan Cs-137 ke tubuh manusia, meliputi efek jangka pendek, seperti sindrom radiasi akut, yakni mual, muntah, diare, kelelahan, sakit kepala, hingga penurunan sel darah putih. Selain itu, kerusakan kulit dan jaringan dengan tanda kemerahan, lepuh, luka bakar radiasi. Pada paparan radiasi yang tinggi, ada risiko perdarahan, infeksi berat, kerusakan organ, dan kematian.

    Dalam jangka panjang paparan rendah berulang atau internal akan berdampak pada peningkatan risiko kanker akibat kerusakan DNA, penurunan daya tahan tubuh karena gangguan sumsum tulang dan imunitas. Apabila paparan pada ibu hamil, maka risiko kelainan janin meningkat.

    Paparan kronis pada organ tubuh dapat memicu gangguan metabolisme dan degeneratif. Namun, mayoritas paparan yang ditemukan masih pada level yang bisa ditangani dengan dekontaminasi, obat khusus, dan pemantauan kesehatan jangka panjang.

    Pemerintah melalui Satgas Penanganan CS-137 telah melakukan langkah cepat penanganan di wilayah Cikande dan sekitarnya yakni dalam radius 5 km. Sejumlah langkah yang dilakukanyakni edukasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada, serta pemantauan kesehatan masyarakat akan dilakukan termasuk pemantauan kepada keluarga dan kontak serumah.

    “Pemeriksaan akan diperluas menunggu hasil pemetaan dari Bapeten dan BRIN. Masyarakat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah karena radiasi tidak bisa dilihat, didengar, atau dicium sehingga pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk mengetahui dampaknya. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Rajin cuci tangan, mandi setelah beraktivitas di area berisiko, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup,” katanya.

    Pembatasan keluar masuk kendaraan pengangkut material untuk mencegah paparan radiasi cesium-137 di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (7/10/2025).ANTARA/Susmiatun Hayati.

    22 Pabrik Diduga Terkontaminasi Cesium-137

    Satuan Tugas Khusus Kontaminasi Radioaktif (Satgas Kontaminasi Radioaktif) Indonesia telah menemukan jejak Cesium-137 di 22 fasilitas produksi di sebuah kawasan industri dekat Jakarta. Kontaminasi tersebut pertama kali terdeteksi pada sejumlah udang yang dikirim ke Amerika Serikat pada bulan Agustus oleh perusahaan lokal, PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

    Juru Bicara Satgas Bara Hasibuan mengatakan Indonesia kemudian melakukan pemindaian radiasi menyeluruh di Kawasan Industri Modern Cikande, tempat BMS berada.

    “Fasilitas Produksi Udang [BMS= telah menjalani dekontaminasi independen dan dinyatakan aman oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BTN),” ujarnya dilansir Reuters, Kamis (9/10/2025).

    Satgas tidak menyebutkan nama 22 fasilitas produksi lainnya tetapi menyatakan bahwa mereka akan segera menjalani prosedur dekontaminasi yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.

    Kawasan Modern Cikande yang lokasinya 68 kilometer dari Jakarta mencakup luas 3.175 hektare dan menampung lebih dari 270 perusahaan lokal dan asing di berbagai sektor, mulai dari pengolahan makanan hingga komponen otomotif. 

    Berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, Cesium-137 merupakan isotop radioaktif berbahaya yang biasanya mencemari lingkungan akibat uji coba nuklir atau setelah kecelakaan seperti Chernobyl dan Fukushima.

    Selain itu, Indonesia tidak memiliki senjata nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir, yang menunjukkan bahwa cesium-137 masuk ke Indonesia dari luar negeri.

    Satgas juga telah menetapkan lokasi pabrik besi tua PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai tempat isolasi untuk menyimpan barang-barang yang ditemukan terkontaminasi Cesium-137.

    “Pemerintah telah memutuskan untuk memperketat pembatasan impor besi tua, yang berarti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan mengeluarkan rekomendasi impor besi tua,” kata Hasibuan.

  • Pemkot Tangsel Rencanakan Pengadaan Obat Bius untuk Tangani Monyet Liar Megapolitan 14 Oktober 2025

    Pemkot Tangsel Rencanakan Pengadaan Obat Bius untuk Tangani Monyet Liar Megapolitan 14 Oktober 2025

    Pemkot Tangsel Rencanakan Pengadaan Obat Bius untuk Tangani Monyet Liar
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
     Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berencana menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan obat bius satwa.
    Rencana anggaran tersebut muncul setelah adanya kawanan monyet liar berkeliaran hingga ke permukiman warga dalam beberapa pekan terakhir.
    “Akan kami ajukan untuk obat bius itu, tapi ya tahun anggaran depan berarti, takut ada kejadian ini lagi. Kita kan juga enggak nyangka akan ada kejadian ini,” ujar Wali Kota Tangsel Benyamin davnie saat ditemui
    Kompas.com
    di Kantor Pemerintah Kota Tangsel, Ciputat, Selasa (14/10/2025).
    Adapun pengadaan obat bius dinilai perlu untuk dilakukan lantaran petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Tangsel hanya menggunakan jaring kecil selama proses penangkapan monyet-monyet liar tersebut.
    Hal itulah yang membuat mereka kewalahan mengejar kawanan primata itu. Terlebih, kawanan monyet liar itu sering berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
    “Sangkar kita punya, ada yang kecil-kecil kurang lebih ada 15. Memang yang kurang itu damkar tidak mempunyai alat bius karena monyet kan cepat gerak,” kata dia.
    Adapun selama proses penangkapan sekelompok monyet liar itu, petugas Damkar Tangsel dibantu oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dari Jakarta dan Banten.
    Jika sudah berhasil ditangkap, Pemkot Tangsel akan berkoordinasi dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk mencari solusi jangka panjang, mengingat habitat satwa tersebut berada di sekitar kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek).
    “Harus berkoordinasi dengan BRIN nanti, karena di sana banyak pohon buah yang jadi makanan mereka. Jadi kami akan bicarakan seperti apa penanganannya ke depan,” jelas Benyamin.
    Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Tangsel, Dohiri, mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyisiran di sejumlah lokasi bersama BKSDA selama beberapa hari terakhir.
    Namun, selama penyisiran dilakukan, monyet-monyet tersebut sulit ditangkap karena berpindah-pindah dan berada di tempat tinggi.
    “Kita sudah kejar lebih dari lima hari, tapi kelemahannya kita enggak punya senapan bius. Monyetnya bergerak terus, ada yang naik ke pohon, ke tiang listrik, jadi susah dijangkau,” kata Dohiri saat dihubungi
    Kompas.com
    secara terpisah.
    Ia menyebut populasi monyet liar yang berkeliaran itu diduga mencapai ratusan ekor dan sebagian sudah menyebar hingga wilayah Ciater dan BSD.
    “Yang kita khawatirkan kalau mereka sudah masuk ke permukiman padat, bisa ganggu warga,” jelas dia.
    Oleh sebab itu, ia melaporkan progres penangkapan monyet liar itu kepada Benyamin dan berencana akan menganggarkan obat bius tersebut.
    “Pak Wali juga sudah instruksi supaya alat bius diusulkan untuk dibeli,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Tangsel Akui Kesulitan Tangkap Kawanan Monyet Liar yang Masuk Pemukiman Warga Megapolitan 14 Oktober 2025

    Pemkot Tangsel Akui Kesulitan Tangkap Kawanan Monyet Liar yang Masuk Pemukiman Warga Megapolitan 14 Oktober 2025

    Pemkot Tangsel Akui Kesulitan Tangkap Kawanan Monyet Liar yang Masuk Pemukiman Warga
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mengakui mengalami kesulitan dalam menangkap sekelompok monyet liar yang berkeliaran di pemukiman warga.
    Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, tim dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Tangsel sudah melakukan penangkapan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Banten.
    Namun, upaya itu belum membuahkan hasil lantaran petugas tidak memiliki alat pembius hewan.
    “Memang yang kurang itu damkar, tidak mempunyai alat bius karena monyet kan cepat gerak,” ujar Benyamin saat ditemui
    Kompas.com
    di Kantor Pemerintah Kota Tangsel, Ciputat, Selasa (14/10/2025).
    Oleh sebab itu, pihaknya berencana menganggarkan pengadaan alat pembius hewan pada tahun depan agar kejadian serupa dapat lebih cepat ditangani.
    “Mungkin nanti akan kita lengkapi, tapi ya tahun anggaran depan. Kami juga enggak nyangka akan ada kejadian ini,” kata dia.
    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa selama proses penangkapan monyet-monyet liar, petugas Damkar Tangsel hanya menggunakan jaring-jaring kecil.
    Karena itu, para petugas merasa kewalahan selama proses penangkapan yang sudah berlangsung lebih dari satu minggu itu.
    “Sangkar kita punya, ada yang kecil-kecil kurang lebih ada 15. Nanti kalau sudah ditangkap, akan kita kembalikan ke BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) karena diduga monyetnya dari sana,” kata dia.
    Benyamin menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BRIN untuk mencari solusi jangka panjang, mengingat habitat satwa tersebut berada di sekitar kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek).
    “Harus berkoordinasi dengan BRIN nanti, karena di sana banyak pohon buah yang jadi makanan mereka. Jadi kami akan bicarakan seperti apa penanganannya ke depan,” jelas Benyamin.
    Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Tangsel, Dohiri, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penyisiran di sejumlah lokasi bersama BKSDA selama beberapa hari terakhir.
    Namun, selama penyisiran dilakukan, monyet-monyet tersebut sulit ditangkap karena berpindah-pindah dan berada di tempat tinggi.
    “Kita sudah kejar lebih dari lima hari, tapi kelemahannya kita enggak punya senapan bius. Monyetnya bergerak terus, ada yang naik ke pohon, ke tiang listrik, jadi susah dijangkau,” kata Dohiri saat dihubungi
    Kompas.com
    secara terpisah.
    Ia menyebut populasi monyet liar yang berkeliaran itu diduga mencapai ratusan ekor dan sebagian sudah menyebar hingga ke wilayah Ciater dan BSD.
    “Yang kita khawatirkan kalau mereka sudah masuk ke permukiman padat, bisa ganggu warga,” jelas dia.
    Oleh sebab itu, ia melaporkan progres penangkapan monyet liar itu kepada Benyamin dan berencana akan menganggarkan obat bius tersebut.
    “Pak Wali juga sudah instruksi supaya alat bius diusulkan untuk dibeli,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BRIN Siapkan Jalan Baru dan Program untuk Warga Terdampak Pengalihan Jalan Puspitek Megapolitan 14 Oktober 2025

    BRIN Siapkan Jalan Baru dan Program untuk Warga Terdampak Pengalihan Jalan Puspitek Megapolitan 14 Oktober 2025

    BRIN Siapkan Jalan Baru dan Program untuk Warga Terdampak Pengalihan Jalan Puspitek
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan telah menyiapkan jalur alternatif baru bagi warga yang terdampak pengalihan akses di Jalan Puspitek, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan (Tangsel).
    Selain itu, BRIN juga membuka peluang kemitraan ekonomi bagi pelaku usaha kecil di sekitar kawasan yang terdampak pengalihan jalan tersebut.
    “Kami memahami kekhawatiran warga, terutama pelaku usaha kecil di sekitar kawasan. Hal ini penting agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan akses baru,” ujar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Selasa (14/10/2025).
    Handoko menjelaskan, BRIN telah menyiapkan Jalan Lingkar Luar sebagai akses pengganti bagi masyarakat yang sebelumnya melintas di Jalan Puspitek.
    Ia memastikan, jalan baru tersebut dibangun sesuai standar jalan tingkat provinsi dan akan menjadi jalur utama baru menuju wilayah Muncul dan Serpong.
    “Jalan lingkar luar telah kami siapkan sebagai jalur alternatif yang memenuhi standar jalan tingkat provinsi,” katanya.
    BRIN juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, yakni Provinsi Banten dan Jawa Barat, untuk memastikan jalur baru berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas warga.
    Koordinasi dilakukan, antara lain, untuk pemasangan marka jalan, lampu penerangan umum, dan rambu peringatan.
    “Kami akan mengatur tata lalu lintas agar tidak merugikan warga, khususnya yang ada di area Muncul dan Serpong,” tambah Handoko.
    Pengalihan Jalan Puspitek dilakukan karena kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai objek vital nasional (obvitnas) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dan Keputusan Kepala BRIN Nomor 191/I/HK/2024.
    Handoko menuturkan, kawasan ini membutuhkan tingkat pengamanan tinggi karena di dalamnya terdapat fasilitas nuklir, area pengembangan roket, serta laboratorium berstandar internasional.
    “Pengalihan ini sangat penting untuk memastikan integrasi kawasan dan mencegah risiko akses ilegal yang dapat membahayakan fasilitas vital negara,” ujarnya.
    Selain alasan keamanan, lanjut Handoko, kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari strategi pengembangan kawasan riset BRIN.
    Mulai 2026, BRIN berencana membangun reaktor baru dan fasilitas siklotron di kawasan tersebut.
    “Sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, untuk memastikan pemahaman yang merata dan dukungan dari seluruh pihak terkait,” ujar Handoko.
    Sebelumnya, sejumlah warga menolak rencana pengalihan akses Jalan Puspitek. Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    spanduk penolakan terpasang di sepanjang jalan tersebut hingga dekat gerbang masuk BRIN Tangsel.
    Dalam spanduk itu, warga menyampaikan keberatan karena jalan tersebut merupakan jalur penghubung utama antara Tangsel dan Bogor.
    Beberapa spanduk bertuliskan, “Tolak dan Lawan Penutupan Jalan Provinsi Banten–Jawa Barat oleh BRIN” dan “Ayo Kita Lawan Kesombongan dan Kesewenang-wenangan BRIN, Tolak Penutupan Jalan Serpong–Muncul–Parung oleh BRIN.”
    Ada pula spanduk yang menyinggung dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan tulisan, “KKN Tolong Usut!! Apakah penutupan jalan oleh BRIN sepihak ada unsur KKN?”
    Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menilai alasan BRIN yang menyebut kawasan Puspitek sebagai objek vital nasional tidak masuk akal, karena di dalam area tersebut justru terdapat aktivitas komersial.
    “Katanya objek vital, tapi di dalam banyak tempat disewakan, ada lapangan sepak bola, gedung serbaguna, sampai
    guest house
    yang dikomersialkan. Jadi alasan itu kontradiktif,” ujar Suhendar.
    Ia juga menilai kebijakan BRIN bertentangan dengan aturan daerah yang menegaskan status Jalan Serpong–Muncul–Parung sebagai jalan provinsi milik Pemerintah Provinsi Banten.
    Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-HUK/2023 dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Banten.
    Selain itu, aturan serupa juga terdapat dalam Perda Kota Tangsel Nomor 9 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Tangsel 2011–2031.
    “Kalau dasar hukumnya masih hidup, artinya itu aset daerah. Tapi BRIN menutup jalan tanpa mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
    Menurut Suhendar, BRIN yang hanya berkoordinasi dengan polisi tanpa melibatkan DPRD maupun Pemprov Banten menunjukkan sikap arogan dan mengabaikan proses hukum serta politik daerah.
    “Ini bentuk arogansi. Mereka mengabaikan proses hukum dan politik daerah. Kalau memang mau ubah status jalan, harus dibahas dengan DPRD,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.