Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPTJ

  • Kemenhub Usul BPTJ Diganti Jadi Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda

    Kemenhub Usul BPTJ Diganti Jadi Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal baru menggantikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan perubahan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI. Dudy menyebutkan usulan tersebut didasari oleh surat Kementerian Sekretariat Negara. 

    “Berdasarkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara maka diperlukan pembentukan ditjen khusus untuk menangani konektivitas integrasi dan multimoda serta penajaman pelaksanaan tugas yang berdampak pada penataan tugas unit eselon 2,” kata Dudy dalam Raker, Selasa (29/10/2024).

    Dudy menjelaskan lebih lanjut, mandat dan tusi terkait integrasi dan konektivitas belum optimal karena Kementerian Perhubungan saat ini belum memiliki unit kerja setingkat eselon 1 yang fokus terhadap hal itu. 

    Oleh karena itu, Dudy mengusulkan untuk mengubah secara substansi Perpres 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dengan menambah klausul terkait Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda. 

    “Serta usulan eksepsi pada Perpres Kemenhub da pencabutan Perpres nomor 103 tahun 2015 tentang BPTJ,” jelas Dudy. 

    Adapun nantinya akan terdapat 5 Ditjen atau unit eselon I di Kementerian Perhubungan yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, dan Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda. 

    Adapun Kemenhub juga akan memiliki dua badan yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Badan Kebijakan Transportasi. 

    Di sisi lain, Kemenhub memiliki total anggaran sebesar Rp31,45 triliun, lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp24,76 triliun. 

    Secara lebih terperinci yaitu Sekretariat Jenderal Rp681,31 miliar, Inspektorat Jenderal Rp116,18 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp5,94 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,51 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp6,04 triliun. 

    Kemudian Ditjen Perkeretaapian Rp5,11 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp116,72 miliar, BPSDM Perhubungan Rp2,72 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp93,23 miliar.

  • Kemenhub siapkan Biskita dukung aksesibilitas masyarakat Tangerang

    Kemenhub siapkan Biskita dukung aksesibilitas masyarakat Tangerang

    Setelah Kota Bogor, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera menghadirkan layanan Biskita di Kota TangerangJakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan siap menghadirkan layanan Biskita di Kota Tangerang, Banten, guna mendukung aksesibilitas masyarakat setempat.

    “Setelah Kota Bogor, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera menghadirkan layanan Biskita di Kota Tangerang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Suharto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Suharto menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penandatanganan bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin di gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang pada Jumat (18/10), untuk menghadirkan layanan moda transportasi darat tersebut.

    Dia menyampaikan bahwa Biskita nantinya akan melayani wilayah-wilayah yang belum terhubung dan memperkuat layanan yang sudah ada di Kota Tangerang.

    Suharto menyebut bahwa sebelumnya di Kota Tangerang, lebih awal telah disediakan angkutan umum massal melalui BRT Trans Tangerang atau biasa disebut Tayo.

    “Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas langkah konkretnya mendukung penyediaan layanan angkutan massal di Kota Tangerang,” jelas Suharto,

    Lebih lanjut, Suharto mengatakan bahwa upaya itu selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengamanahkan agar pemerintah daerah wajib menyediakan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman.

    “Tangerang telah memiliki BRT 4 koridor dan penyediaannya dikelola secara mandiri melalui APBD. Saya berharap ini menjadi rujukan dan barometer bagi kota lainnya untuk dapat menyediakan layanan transportasi di wilayahnya secara independen”, jelas Suharto.

    Suharto juga berharap dengan hadirnya Biskita, penyelenggaraan angkutan massal semakin kuat layanannya apabila terintegrasi dengan angkutan lainnya, termasuk dengan Trans Tangerang.

    “Kesepakatan bersama ini merupakan langkah konkrit BPTJ untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum massal. Tidak hanya di Tangerang, kedepan BPTJ akan terus berupaya mengintegrasikan layanan baik secara pembayaran namun secara fisik di Jabodetabek,” imbuh Suharto.

    Sementara itu, Wali Kota Tangerang Nurdin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan melalui BPTJ yang telah memberikan dukungan dalam menyediakan layanan Biskita.

    “Kota Tangerang beruntung berada di kawasan Jabodetabek dan menjadi satu kesatuan dengan wilayah lainnya,” kata Nurdin.

    ​​​​​​​Nurdin menegaskan bahwa Kota Tangerang tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah transportasi, sekuat apapun pemerintah daerahnya.

    “Oleh karena itu perlu integrasi antara pemerintah pusat, Daerah Khusus Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang”, ungkap Nurdin.

    Tidak hanya penyediaan layanan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan juga mendapat perhatian khusus.

    “Dengan kehadiran BISKITA, kami berharap dapat mengurai titik kemacetan dan menjadi solusi atas persoalan transporasi di Kota Tangerang,” terang Nurdin.

    Nurdin juga menyampaikan dengan BISKITA yang akan segera beroperasi mematahkan kekhawatiran Kota Tangerang akan ditinggalkan.

    “Kami optimis bahwa Kota Tangerang akan menjadi Kota yang terintegrasi dan mempunyai layanan angkutan umum massal yang lebih baik kedepannya,” jelas Nurdin.

    Setelah penandatanganan kesepakatan, nantinya akan segera dilakukan MoU lanjutan untuk penetapan rute. Biskita di Kota Tangerang direncanakan akan terhubung dengan simpul layanan transportasi seperti stasiun dan terminal.

    Baca juga: Kemenhub mengajak generasi muda gunakan transportasi umum Biskita
    Baca juga: Kemenhub gandeng Pemkab Bekasi sediakan Biskita skema pendanaan APBD

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Tangerang-BPTJ kerja sama terkait penambahan koridor

    Pemkot Tangerang-BPTJ kerja sama terkait penambahan koridor

    Bus Tayo yang telah melayani masyarakat akan dievaluasi dan direstrukturisasi untuk memastikan rute-rute yang ada dapat menyatu dalam sistem transportasi umum yang terintegrasiTangerang (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan kerja sama terkait pengembangan layanan transportasi umum perkotaan berupa penambahan koridor dengan skema pembelian layanan.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin di Tangerang, Jumat, mengatakan, kerja sama itu merupakan komitmen bersama untuk mendukung transportasi massal di Kota Tangerang dan meningkatkan integrasi transportasi umum dengan wilayah sekitarnya, khususnya Jakarta.

    “Salah satu upaya yang akan kami lakukan adalah menambah koridor transportasi umum dengan dukungan BPTJ,” kata Nurdin usai penandatanganan kerja sama di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jum’at, (18/10).

    Ia menambahkan, perjanjian ini mencakup perencanaan, pengembangan, hingga pengoperasian layanan transportasi umum yang terintegrasi.

    “Bus Tayo yang telah melayani masyarakat akan dievaluasi dan direstrukturisasi untuk memastikan rute-rute yang ada dapat menyatu dalam sistem transportasi umum yang terintegrasi,” katanya

    Ia berharap, dengan adanya perjanjian ini, akan tercipta konektivitas antar moda transportasi di Kota Tangerang, yang akan memperkuat peran angkutan kota Si Benteng sebagai pengumpan moda transportasi lainnya.

    “Kami akan meninjau kembali perencanaan agar angkutan perkotaan bisa mendukung transportasi umum di Tangerang dan wilayah sekitar. Ini bukan hanya tanggung jawab Kota Tangerang, melainkan kerja sama dengan wilayah lain,” tegasnya.

    Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Suharto, menyatakan keseriusan pihaknya dalam mendukung perkembangan transportasi umum di Kota Tangerang.

    “Kami sudah memiliki standar pelayanan yang akan diterapkan dalam perjanjian kerja sama ini. Ini adalah MoU keempat dengan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, dan kami sangat mengapresiasi keseriusan Pemkot Tangerang dalam menangani masalah transportasi,” katanya.

    Suharto menambahkan, pihaknya hadir untuk menyempurnakan layanan transportasi yang telah ada. “Mudah-mudahan dengan penyempurnaan ini, masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih baik dan terintegrasi, sehingga mereka lebih nyaman dan bahagia dengan transportasi umum di Kota Tangerang,” kata dia.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Achmad Suhaely menyatakan, pasca MoU ini Pemkot Tangerang dengan BPTJ akan mengkaji dan mengonsep pola tranportasi terintegrasi di Kota Tangerang.

    “Jangka pendek ialah Bus Tayo yang akan menambah satu koridor baru dan sejumlah unit kendaraan untuk mendukung program tersebut. Rencananya, ialah rute Tangcity – Bandara Soekarno Hatta, tapi ini masih akan dikaji mana yang lebih dibutuhkan masyarakat,” katanya.

    Baca juga: Bus Tayo Kota Tangerang tidak terima pembayaran tunai mulai September
    Baca juga: TNG setor dividen ke Pemkot Tangerang senilai Rp340 juta

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Potret Stasiun Pondok Rajeg yang Segera Beroperasi Lagi

    Potret Stasiun Pondok Rajeg yang Segera Beroperasi Lagi

    Foto Bisnis

    Antara Foto/Yulius Satria Wijaya – detikFinance

    Rabu, 31 Jul 2024 12:00 WIB

    Jakarta – Stasiun Pondok Rajeg di Bogor siap beroperasi kembali dalam waktu dekat. BPTJ mengungkap dokumen perizinan dan fasilitas layanan telah selesai 100 persen.