Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPTJ

  • 14 Ribu Kendaraan Melintas Puncak Bogor Pagi Ini, Diprediksi Terus Meningkat

    14 Ribu Kendaraan Melintas Puncak Bogor Pagi Ini, Diprediksi Terus Meningkat

    Jakarta –

    Sebanyak 14 ribu kendaraan melintas di Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, pagi ini. Jumlah tersebut merupakan akumulasi kendaraan yang naik dan turun.

    “Tadi kami pantau dan kami lihat berdasarkan data yang direkap dari rekan-rekan BPTJ memang untuk kendaraan yang akan turun sudah mencapai 7.300. Kemudian untuk yang naik ke jalur Puncak sampai pukul 08.00 WIB sebanyak 6.800 (kendaraan),” kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Jumat (27/12/2024).

    Ardian menyebut jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan libur Natal kemarin. Hal tersebut sesuai dengan prediksi dari pihak kepolisian.

    “Sehingga ini terjadi penurunan dibandingkan 2 hari yang lalu dibanding libur Natal. Untuk ini memang sesuai dengan prediksi hari ini cukup landai dibanding hari-hari sebelumnya,” ucapnya.

    Ardian mengatakan sore nanti diprediksi akan terjadi peningkatan. Sebab, hari ini menjelang libur akhir pekan.

    “Untuk prediksi peningkatan arus kendaraan yang akan naik nanti terjadi di pascaibadah salat Jumat atau sore hari. Dikarenakan hari Jumat ini menjelang libur weekend di tanggal 28-29 (Desember),” jelasnya.

    “Maka nanti sore kami akan menerapkan ganjil genap. Kemudian apabila memang dibutuhkan rekayasa lalin seperti one way akan kami persiapkan. Karena personel di sepanjang jalur Puncak sudah kami siapkan,” ujarnya.

    (rdh/eva)

  • Wakil Menteri Perhubungan Suntana Pantau Jalur Lalu Lintas di Pos Gadog Puncak Bogor – Halaman all

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana Pantau Jalur Lalu Lintas di Pos Gadog Puncak Bogor – Halaman all

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana Pantau Jalur Lalu Lintas di Pos Gadog Puncak Bogor

    Eri Komar S/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Wakil Menteri Perhubungan, Suntana meninjau penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Pos Gadog, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/12/2024).

    Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Polres dan Pemda setempat memastikan perjalanan menuju Puncak dapat berjalan lancar dan aman.

    “Kami mencoba mengoptimalisasi pelayanan untuk memastikan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dapat terselesaikan dengan cepat, selain itu kami sudah melalukan pertemuan dengan instansi terkait dalam menyediakan jalur alternatif yang dilengkapi rambu dan lampu keselamatan” ujar Wamenhub Suntana di Pos Gadog, Puncak Bogor, Rabu (25/12/2024).

    Turut mendampingi Plt Kepala Badan Pengembangan Transportasi Jabotabek (BPTJ) Suharto, Kadishub Kabupaten Bogor Agus Ridho dan Kasatlantas Kabupaten Bogor Rizky Guntana.

    Suntana menjelaskan, dari peninjauan yang telah dilakukan masyarakat dapat menikmati liburan ke puncak dengan lancar.

    Selain adanya jalur alternatif yang dilengkapi fasilitas keselamatan.

    Ia juga menyampaikan tahun 2025 akan menyediakan fasilitas bus untuk masyarakat dari Kabupaten Bogor menuju Puncak dengan harga terjangkau.

    “Tahun 2025, Kemenhub didukung Pemerintah dan Polres setempat akan menyediakan bus dari Kabupaten Bogor naik ke arah Puncak. Harga tiketnya berkisar Rp15.000 dan akan disediakan 15 sampai 20 unit bus” terang Suntana.

    Pada intinya Kemenhub, lanjutnya, berkomitmen akan terus berupaya menciptakan suasana liburan dan arus lalu lintas yang lancar, aman, selamat dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

     

  • Dinilai Masih Jadi Andalan Warga Kota Tangerang, Penumpang BRT Tayo Selama 2024 Capai 1 Juta  – Halaman all

    Dinilai Masih Jadi Andalan Warga Kota Tangerang, Penumpang BRT Tayo Selama 2024 Capai 1 Juta  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasiolan EP

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Transportasi umum Bus Rapid Transit (BRT) Tangerang Ayo (Tayo) dinilai masih menjadi andalan warga Kota Tangerang dalam beraktivitas.

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Achmad Suhaely mengatakan, hingga 17 Desember, jumlah warga yang telah memanfaatkan layanan Tayo mencapai 1.092.159 penumpang.

    “Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penumpang BRT Tayo tahun 2024 meningkat mencapai satu juta penumpang lebih,” kata Achmad Suhaely, Jumat (20/12/2024).

    “Kami melihat antusiasme masyarakat memanfaatkan layanan moda transportasi umum BRT Tayo sangat luar biasa. Jumlah penumpang meningkat drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya menambahkan.

    Berdasarkan data Dishub Kota Tangerang sebanyak 250.597 warga menggunakan BRT Tayo di tahun 2017. 

    Kemudian ada peningkatan di tahun 2018 menjadi 323.645 penumpang dan angkanya terus naik hingga 489.118 penumpang di tahun 2019.

    Lalu terjadi penurunan di tahun 2020 karena ada pandemi dengan total 468.816 penumpang.

    Ketika pandemi usai, jumlahnya meningkat menjadi 663.957 penumpang di tahun 2021.

     Pada tahun 2022 ada 763.819 penumpang dan tahun 2023 ada 832.784 penumpang.

    Saat ini, BRT Tayo mempunyai empat koridor aktif yang dioperasikan setiap hari untuk melayani masyarakat di Kota Tangerang, yakni koridor Poris Plawad-Jatake, Poris Plawad-Cibodas, Ciledug-Tangcity Mall, dan Cadas-Pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

    “Kami berharap layanan BRT Tayo kian dimanfaatkan secara lebih luas, apalagi kami dalam waktu dekat ini akan merealisasikan kesepakatan Bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk meningkatkan cakupan layanan yang terintegrasi bersama wilayah lain di lingkup aglomerasi,” ujarnya.

  • Tidak Laik Jalan, 5 Bus Tak Diizinkan Masuk Puncak Bogor

    Tidak Laik Jalan, 5 Bus Tak Diizinkan Masuk Puncak Bogor

    loading…

    Lima bus pariwisata yang akan menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kedapatan tidak laik jalan. FOTO/PUTRA RAMADHANI

    BOGOR – Lima bus pariwisata yang akan menuju kawasan Puncak , Kabupaten Bogor, Jawa Barat kedapatan tidak laik jalan. Kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanannya.

    “Tadi kita sudah memeriksa kurang lebih 30 armada dan 5 di antaranya tidak kita izinkan untuk melanjutkan ke Puncak karena kondisi adminitrasinya yang tidak dipenuhi dan kelaikan jalan tidak dipenuhi,” kata Plt Kepala BPTJ Suharto di usai menggelar ramp check di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Sabtu (21/12/2024).

    Menurut Suharto, para penumpang yang berada dalam bus tersebut diangkut oleh kendaraan yang telah disiapkan untuk melanjutkan perjalanan.

    “Terhadap bus yang tidak memenuhi persyaratan tadi sudah kita gantikan dengan kendaraan yang sudah kami siapkan. Kami tidak ingin masyarakat yang akan beraktivitas ke Puncak ini terganggu, kita fasilitasi masyarakat yang mau ke Puncak,” ungkapnya.

    Di samping itu, tambah Suharto, sejauh ini total sudah ada 36.595 kendaraan yang dilakukan ramp check secara nasional dalam momen Natal dan Tahun Baru. Diharapkan, kegiatan ini terus berjalan untuk memastikan keselamatan masyarakat di jalan.

    “Alhamdulillah masyarakat sudah meningkatkan kesadarannya memenuhi syarat, karena keselamatan suatu yang tidak bisa ditawar,” katanya.

    (abd)

  • 5 Bus Tak Laik Jalan ke Puncak Bogor Disetop, Kendaraan Diganti

    5 Bus Tak Laik Jalan ke Puncak Bogor Disetop, Kendaraan Diganti

    Jakarta –

    Petugas gabungan melakukan uji kelaikan bus yang hendak menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat, di Km 45 Tol Jagorawi. Sebanyak 5 bus ditemukan tidak laik jalan, kemudian diberhentikan dan tidak diizinkan melintas ke Puncak.

    “Tadi kita sudah memeriksa kurang lebih 30 armada, dan 5 diantaranya memang tidak kita izinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Puncak karena kondisi dari administrasinya yang tidak dipenuhi dan juga kelaikan jalan tidak dipenuhi,” kata Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto, Sabtu (21/12/2024).

    Bus tak laik jalan itu kemudian diganti dengan armada lain. Sehingga para penumpang dalam bus tersebut bisa kembali melanjutkan kegiatannya.

    “Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan tadi, sudah kita gantikan kendaraan yang sudah kami siapkan. Kami tidak ingin masyarakat yang hendak beraktivitas ke Puncak ini terganggu gara-gara kendaraan tadi,” jelasnya.

    Suharto mengatakan kendaraan yang tidak laik tersebut juga diberikan sanksi. Sanksi diberikan mulai dari penilangan dan sanksi administrasi.

    “Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, tidak kita izinkan melanjutkan perjalanan. Kita lakukan proses penilangan, dan seterunya,” ungkapnya.

    “Kita sudah mulai untuk memastikan kendaraan-kendaraan bus pariwisata yang akan beraktivitas ke Puncak ini semuanya sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” tuturnya.

    (rdh/eva)

  • Bus Tayo telah dimanfaatkan satu juta lebih penumpang selama 2024

    Bus Tayo telah dimanfaatkan satu juta lebih penumpang selama 2024

    Bus Rapid Transit (BRT) Tangerang Ayo (Tayo), salah satu transportasi publik milik Pemkot Tangerang, Banten, yang tercatat telah dimanfaatkan lebih dari satu juta penumpang. ANTARA/HO-Dishub Kota Tangerang

    Bus Tayo telah dimanfaatkan satu juta lebih penumpang selama 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Banten, mencatat hingga 17 Desember, jumlah warga yang telah memanfaatkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Tangerang Ayo (Tayo) mencapai 1.092.159 penumpang.

    “Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penumpang BRT Tayo tahun 2024 meningkat mencapai satu juta penumpang lebih,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Achmad Suhaely, di Tangerang, Jumat.

    Ia mengatakan capaian lonjakan penumpang tersebut membuktikan BRT Tayo selama ini berhasil menjadi moda transportasi unggulan untuk menunjang mobilitas masyarakat di Kota Tangerang.

    “Kami melihat antusiasme masyarakat memanfaatkan layanan moda transportasi umum BRT Tayo sangat luar biasa. Jumlah penumpang meningkat drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Suhaely

    Berdasarkan data Dishub Kota Tangerang untuk jumlah penumpang BRT Tayo, yakni 250.597 penumpang di tahun2017. Lalu meningkat menjadi 323.645 penumpang di tahun 2018. Pada tahun 2019 terdata ada 489.118 penumpang yang menggunakan BRT Tayo. Kemudian di tahun 2020 sedikit menurun, karena ada pandemi dengan total 468.816 penumpang.

    Lalu usai pandemi di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 663.957 penumpang. Pada tahun 2022 ada 763.819 penumpang dan tahun 2023 ada 832.784 penumpang. Saat ini, BRT Tayo mempunyai empat koridor aktif yang dioperasikan setiap hari untuk melayani masyarakat di Kota Tangerang, yakni koridor Poris Plawad-Jatake, Poris Plawad-Cibodas, Ciledug-Tangcity Mall, dan Cadas-Pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

    “Kami berharap layanan BRT Tayo kian dimanfaatkan secara lebih luas, apalagi kami dalam waktu dekat ini akan merealisasikan kesepakatan Bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk meningkatkan cakupan layanan yang terintegrasi bersama wilayah lain di lingkup aglomerasi,” katanya pula.

    Sumber : Antara

  • Perencanaan Jalan Berbayar di Perbatasan Jakarta

    Perencanaan Jalan Berbayar di Perbatasan Jakarta

    JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di daerah perbatasan Jakarta. Di antaranya, jalan Daan Mogot yang menghubungkan Jakarta-Tangerang, jalan Kalimalang yang menghubungkan Jakarta-Bekasi, dan jalan Margonda yang menghubungkan Jakarta-Depok.

    Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo menjelaskan, lebih dari separuh kendaraan pribadi yang berlalu-lalang di Jakarta, milik warga yang berdomisili di daerah penyangga. Hal itu diketahui dari tingkat pergerakan lalu lintas di Jabodetabek. Pada 2015, tingkat pergerakan masih 48 juta pergerakan kendaraan per hari. Tetapi, di tahun 2018 meningkat dua kali lipat menjadi 88 juta per hari. 

    “Indikasinya macet di mana-mana, sehingga perlu adanya pengendalian di wilayah perbatasan. Kalau kondisi (kemacetan) ini tidak dilakukan pengendalian, maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia di Jabodetabek,” kata Budi saat dihubungi, Senin, 18 November. 

    Dengan skema jalan berbayar seperti ini, Budi berharap para pengguna jalan dari daerah penyangga Jakarta akan berpikir dua kali untuk membawa kendaraan pribadi masuk ke Ibu Kota dan memilih kendaraan umum massal. 

    Sejauh ini, realisasi perencanaan sistem ERP dan baru akan dimulai tahun 2020. Meski demikian, Budi bilang perencanaan ERP tak bisa dilakukan secara terburu-buru. Karena, perlu ada pembahasan secara komprehensif mengenai teknis dan dampak penerapan ERP bagi Jakarta dan daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

    “Masih ada pembahasan yang harus dituntaskan. Ada yang menyangkut skema hukum, skema teknis, skema kelembagaan, dan skema pembiayaannya. Nanti, kalau skema-skema yang dibahas sudah kongkrit, baru bisa diimplementasikan,” jelas Budi. 

    ERP bukanlah ide baru. Rencana mulai muncul pada 2006, saat Jakarta dipimpin Sutiyoso. Lalu, Rencana ERP dimatangkan saat masa kepemimpinan Joko Widodo dan diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di masa itu, penyiapan regulasi hingga proses tender.

    Uji coba sistem ERP dilaksanakan oleh dua vendor dan telah dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Sudirman. Namun, rencana penyempurnaan ERP kembali mangkrak karena vendor peserta lelang mengundurkan diri pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. 

    Saat ini, Anies akan kembali menerapkan sistem jalan berbayar, seperti yang tercantum dalam salah satu poin Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara di Jakarta.

    Anies menambahkan fitur ERP dengan konsep congestion pricing yang disebutnya lebih mutakhir, karena menurutnya ERP adalah teknologi yang sudah lewat masanya alias teknologi lama. 

    Pengaturan biaya congestion pricing rencananya akan berbeda-beda pada tiap rute jalan dan waktu kepadatan. Kebijakan ini akan diterapkan pada tahun 2021. Sementara, Anies menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah mulai tahun depan. 

  • Biskita Transpakuan Bogor Hanya Akan Beroperasi di 2 Koridor pada 2025

    Biskita Transpakuan Bogor Hanya Akan Beroperasi di 2 Koridor pada 2025

    Biskita Transpakuan Bogor Hanya Akan Beroperasi di 2 Koridor pada 2025
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com 
    – Transportasi massal
    Biskita Transpakuan
    Bogor dipastikan tetap beroperasi pada 2025, tetapi hanya melayani dua koridor prioritas.
    Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari menyatakan, dua dari empat koridor yang paling menguntungkan akan beroperasi.
    Hal ini dilakukan karena pada 2025, Biskita Transpakuan tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah Pusat dan menggunakan APBD Kota Bogor.
    “Mungkin koridor kita akan membiaya dua dulu, yang mana dari empat dan dua ini adalah yang paling tinggi dan juga paling secara ekonomi paling masuk. Sudah dihitung dan dikaji,” ucap Hery kepada
    Kompas.com,
    Senin (2/12/2024).
    Berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan pada September 2024,
    load factor
    (rasio keterisian penumpang) menunjukkan Koridor 1 memiliki
    load factor
    sebesar 65,23 persen, sementara Koridor 2 melampaui target dengan angka 111,89 persen.
    Sebaliknya, dua koridor lainnya, yakni Koridor 5 (49,67 persen) dan Koridor 6 (23,65 persen), menunjukkan tingkat keterisian yang jauh lebih rendah.
    Dari data tersebut, Koridor 1 (Terminal Bubulak-Cidangiang) dan Koridor 2 (Terminal Bubulak-Baranangsiang-Ciawi) menjadi pilihan utama untuk dilanjutkan operasionalnya pada 2025.
    Untuk mendukung operasional dua koridor tersebut, DPRD Kota Bogor telah mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar dalam APBD 2025.
    Dana ini akan digunakan dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) seperti tahun-tahun sebelumnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Truk Rem Blong Makan Korban Lagi

    Truk Rem Blong Makan Korban Lagi

    Jakarta –

    Truk rem blong makan korban lagi. Akibat rem yang blong, truk bermuatan aki itu menabrak sejumlah kendaraan dan menyebabkan dua orang tewas.

    Lagi-lagi kejadian yang melibatkan truk rem blong terulang. Kecelakaan yang diduga akibat truk rem blong itu terjadi di turunan Silayur, Kelurahan Ngaliyan, Semarang. Dikutip detikJateng, truk tronton yang mengarah ke barat itu menabrak billboard dan beberapa kios milik warga. Mulai dari toko martabak, tempat cucian motor, tempat laundry, hingga berujung di kios jus.

    Sejumlah saksi mata menceritakan momen mencekam itu. Zainal yang saat itu tengah mencuci motor menyebut dia melihat truk menabrak toko dan juga kendaraan.

    Saksi mata lainnya yang juga pemilik warung martabak, Rendi Dimas Maulana mengatakan, truk juga menabrak lima motor di depan warungnya.

    “Warung saya ketabrak, termasuk lima motor di depan warung juga ikut tertabrak. Beruntung kendaraan saya aman dan teman-teman saya selamat semua,” ungkap Rendi.

    Kapolsek Ngaliyan Kompol Indra Romantika membenarkan adanya kecelakaan beruntun tersebut. Kata Indra, kecelakaan itu dipicu oleh truk yang mengalami rem blong. Adapun kecelakaan itu menyebabkan dua orang tewas.

    “Betul (karena truk tronton rem blong). Lokasi di Jalan Prof Hamka, sebelum RS Permata Medika (turunan Silayur),” jelas Indra.

    Bicara truk rem blong yang mengakibatkan banyak nyawa melayang tentu bukan kali pertama terjadi. Dalam temuan KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), banyak sopir truk yang tak paham cara kerja rem pada kendaraannya. Investigasi KNKT menemukan, sopir seringkali salah paham saat mengerem kendaraan.

    Truk Rem Blong Dipicu Cara Sopir Berkendara

    Menurut Senior Investigator KNKT Ahmad Wildan, sopir truk memang tak memiliki kompetensi dalam pengoperasian truk yang baik dan benar. Tak cuma itu, sertifikasi pengemudi truk juga tak ada sehingga ini memicu kejadian serupa akan terus berulang. Bahkan untuk mendapatkan SIM B sebagai syarat untuk mengendarai truk, tak ada materi pengereman yang diujikan.

    “Di ujian SIM B1 dan B2 baik teori dan praktik materi ini tidak ada. Kemudian di SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) pengemudi bus dan truk juga tidak ada, sehingga semua pelatihan mengemudi bus dan truk tidak pernah diajarkan hal ini. KNKT beberapa kali melakukan pelatihan dengan BPTJ, dan terbukti hampir semua peserta pelatihan tidak memahami sistem rem bus dan truk dengan baik dan benar. Ini sebuah masalah besar,” tegas Wildan.

    Praktisi keselamatan berkendara sekaligus Instruktur & Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu mengatakan, kecelakaan akibat truk atau bus yang mengalami rem blong menjadi tanggung jawab semua pihak. Jusri juga mengamini kecelakaan rem blong itu seringkali disebabkan oleh perilaku si sopir.

    Kebiasaan buruk sopir truk, kata Jusri, kerap membuat rem truk yang dibawanya blong. Menurut Jusri, sering ditemukan sopir truk yang menetralkan gigi transmisi di jalanan turunan hanya untuk menghemat BBM. Alhasil, tanpa engine brake atau pengereman dari putaran mesin, konstruksi rem truk menjadi panas dan berakibat ngeblong.

    “Ngeblong itu menetralkan trnamsisi dengan harapan menghemat konsumsi bahan bakar. Sehingga selisih budget bisa dibawa pulang. Tapi perilaku ini adalah hal yang membahayakan, hal yang bodoh,” ujar Jusri.

    (dry/din)

  • BPTJ puji pelayanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor

    BPTJ puji pelayanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor

    Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dishub Kota Bogor selama lebih dari tiga tahun ini.

    Kota Bogor (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memuji layanan dan aktivitas angkutan umum Biskita Transpakuan di Kota Bogor, Jawa Barat, mulai dari segi pemilihan rute, penanganan di lapangan, hingga komitmen pemerintah kota (pemkot) setempat.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara, di Kota Bogor, Senin, mengatakan kota ini menjadi leader dari penyelenggaraan angkutan umum dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS). Sehingga Kota Bogor dianggap sebagai ikon pengelolaan trayek BTS terintegrasi di Bodebek.

    Ia pun menyampaikan rasa terima kasih dan bangga kepada Pemkot Bogor, utamanya Dinas Perhubungan (Dishub) setempat atas kerja sama yang sangat baik selama ini.

    “Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dishub Kota Bogor selama lebih dari tiga tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Wali Kota dan Dishub sangat luar biasa,” ujarnya.

    Solihin menjelaskan, layanan Biskita Transpakuan merupakan BTS pertama di Bodebek, yang diresmikan pada tanggal 2 November 2021 oleh Wali Kota Bogor periode 2019-2024 Bima Arya dan Kepala BPTJ Polana B Pramesti.

    Hingga saat ini, Biskita Transpakuan memiliki empat koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp4 ribu rupiah dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan difabel sebesar Rp2 ribu sejak 18 September 2023.

    Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September 2023 sampai September 2024 bertumbuh cukup baik. Solihin memaparkan, di Koridor 1, dari 69.920 penumpang menjadi 82.736 penumpang atau meningkat 18.33 persen. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18 persen.

    Kemudian, kata dia lagi, Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52 persen. Terakhir Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25 persen.

    “Load factor pada September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, mencapai 65,23 persen, Koridor 2 melebihi target di angka 111,89 persen, Koridor 5 mencapai 49,67 persen, dan Koridor 6 sebesar 23,65 persen,” katanya pula.

    Per tanggal 7 November 2024, BPTJ mengalihkan pengelolaan layanan Biskita Transpakuan yang menggunakan skema BTS itu, kepada Pemkot Bogor. Pengalihan tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPTJ dan Dishub Kota Bogor.

    “Kami mengapresiasi langkah besar dari Pak Wali Kota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini,” ujarnya.

    Solihin juga menegaskan, penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Pewarta: Shabrina Zakaria
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024