Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPTJ

  • DPR Tolak Restrukturisasi Anggaran Kemenhub Rp17,72 Triliun

    DPR Tolak Restrukturisasi Anggaran Kemenhub Rp17,72 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI hanya mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp13,58 Triliun bukan Rp17,72 triliun, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.  

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya hanya mengesahkan anggaran sesuai dengan Inpres dan Surat Menteri Keuangan bukan berdasarkan hasil diskusi tanpa adanya dasar atau dokumen resmi. 

    “Ruangan ini adalah ruangan bukti, bukan informasi. Dokumennya harus lengkap baru kita sahkan. Oleh karenanya saya lihat [menteri-menteri] ada tambahan. Supaya kita taat asas,” kata Lasarus dalam dalam Raker dan RDP terkait kebijakan efisiensi anggaran, Rabu (12/2/2025). 

    Lasarus mengatakan keputusan rapat hari ini bukan merupakan final. Dia menyatakan bahwa perubahan anggaran dapat sewaktu-waktu dilakukan. 

    “Ini belum final, pasti tidak final karena ada tambahan kok. Nanti kita rapat lagi biasa kita. Perubahan anggaran itu kita biasa. Mau 10 kali berubah, 10 kali kita rapat. Saya memastikan semua sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

    Komisi V pun mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp13,58 triliun, dengan rincian Sekretaris Jenderal Rp228,95 miliar, Inspektorat Jenderal Rp53,32 juta, Ditjen Perhubungan Darat Rp1,9 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp5,95 triliun. 

    Kemudian Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp2,41 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1,09 triliun , BPSDMP sebesar Rp55,25 juta, Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp1,82 triliun dan BPTJ sebesar Rp47,38 juta. 

    Padahal, di rapat yang sama Wakil Menteri Perhubungan Suntana memaparkan per 11 Februari 2025 berdasarkan hasil diskusi informal dengan Kementerian Keuangan, Kemenhub  memiliki pagu efektif sebesar Rp17,72 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal yang sebesar Rp31,45 triliun. 

    “Kami laporkan pagu efektif Kementerian Perhubungan pasca restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp13,58 triliun menjadi Rp17,72 triliun,” kata Suntana dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). 

    Suntana mengatakan pagu tersebut akan dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional dan subsidi perintis.

  • Kereta Api RI Makin Ngebut di 2025, Kecepatan Digeber 120 Km/Jam

    Kereta Api RI Makin Ngebut di 2025, Kecepatan Digeber 120 Km/Jam

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025. Grafik perjalanan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025, mencakup jaringan jalur kereta api nasional di Jawa dan Sumatera, dengan berbagai penyesuaian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

    “Dalam Gapeka 2025, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat karena peningkatan kecepatan pada 1.076 perjalanan kereta, dengan peningkatan kecepatan mencapai 5-30 km/jam. Selain itu, rute baru juga dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah melalui KAI dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih efisien dan kompetitif,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba dikutip Selasa (28/1/2025).

    Anne menambahkan, salah satu perubahan signifikan adalah perluasan layanan kereta api perintis di lintas Rantauprapat Baru-Pondok S5 dan Kreunggeukeuh-Kutablang-Muara Satu. Optimalisasi layanan kereta api perkotaan, seperti KRL Jabodetabek, juga menjadi fokus utama. Selain itu, pola operasi beberapa kereta api, seperti KRL Yogyakarta, KA Bandara YIA, KA Bandara Adi Soemarmo, dan KA Bandara Kualanamu, telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan pasar. Jadwal kereta feeder pun telah diatur ulang untuk meningkatkan integrasi dengan layanan Whoosh di Stasiun Padalarang.

    “DJKA dan KAI juga telah melakukan berbagai peningkatan prasarana perkeretaapian sebagai bentuk pengembangan kualitas layanan diantaranya meliputi perubahan jalur tunggal menjadi jalur ganda pada segmen Sepanjang-Mojokerto dan Kiaracondong – Cicalengka serta pembangunan jalur baru pada lintas Kutablang-Muara Satu dan Rantauprapat Baru-Pondok S5. Selain itu, terdapat penambahan stasiun pemberhentian baru, yakni Stasiun Pondok Rajeg (Revitalisasi BPTJ), Stasiun Kedinding dan Stasiun Boharan sebagai stasiun naik turun penumpang. Optimalisasi lainnya dalam Gapeka 2025 ini dilakukan seperti penambahan intermediate Blok pada jalur KA Prabumulih – Simpang yang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api, khususnya pada kereta api angkutan barang,” tuturnya.

    Inovasi ini memungkinkan peningkatan kecepatan maksimum hingga 120 km/jam di beberapa segmen jalur, seperti:

    Foto: Ilustrasi Kereta Api Jarak Jauh. (Dok. KAI)
    Ilustrasi Kereta Api Jarak Jauh. (Dok. KAI)

    • Cikarang – Cikampek
    • Cikampek – Haurgeulis
    • Cirebon – Cirebon Prujakan
    • Cirebon Prujakan – Tegal
    • Cirebon Prujakan – Prupuk
    • Tegal – Comal
    • Kalibodri – Semarang Poncol
    • Semarang Tawang – Ngrombo
    • Ngrombo – Kradenan
    • Kebasen – Kutoarjo
    • Banjar – Kawunganten
    • Jeruklegi – Kroya
    • Kutoarjo – Yogyakarta
    • Lempuyangan – Solobalapan
    • Solojebres – Walikukun
    • Gundih – Solobalapan
    • Walikukun – Mojokerto
    • Kertosono – Blitar
    • Cepu – Lamongan
    • Mojokerto – Wonokromo
    • Wonokromo – Surabaya Gubeng
    • Leces – Probolinggo
    • Probolinggo – Pasuruan

    Perubahan ini berdampak pada waktu perjalanan yang lebih singkat. Berikut beberapa layanan kereta api dengan waktu tempuh yang dipangkas:

    1. KA Majapahit, lintas pelayanan Pasarsenen – Malang dengan pemangkasan waktu tempuh 119 menit;

    2. KA Pandalungan, lintas pelayanan Gambir – Jember dengan pemangkasan waktu tempuh 95 menit;

    3. KA Progo, lintas pelayanan Lempuyangan – Pasarsenen dengan pemangkasan waktu tempuh 85 menit;

    4. KA Tawang Jaya, lintas pelayanan Pasarsenen – Semarang Poncol dengan pemangkasan waktu tempuh 76 menit;

    5. KA Ciremai, lintas pelayanan Bandung – Semarang Tawang dengan pemangkasan waktu tempuh 74 menit;

    6. Serta KA-KA lainnya.

    “Perubahan dalam Gapeka 2025 ini kami harapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal. Inovasi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi yang aman, cepat, dan efisien,” tutup Anne.

    (wur/wur)

  • Pemkab Bekasi perpanjang tarif Rp0 penumpang Trans Wibawa Mukti

    Pemkab Bekasi perpanjang tarif Rp0 penumpang Trans Wibawa Mukti

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan tarif Rp0 atau layanan gratis bagi penumpang BisKita Trans Wibawa Mukti dari semula hingga akhir tahun lalu menjadi sampai akhir tahun ini.

    “Soal tarif Trans Wibawa Mukti masih disubsidi pemerintah daerah. Awalnya berlaku saat uji coba sebulan pada 1-31 Desember 2024. Tahun ini kembali gratis sepanjang 2025,” kata Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Firman Arif di Cikarang, Selasa.

    Ia menyatakan angkutan massal terintegrasi skema Buy The Service ini masih dalam tahap uji coba dengan melayani rute Stasiun Kereta Api Cikarang-Stasiun LRT Jatimulya sebagai upaya mendorong masyarakat beralih pakai dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

    Pihaknya bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada Kementerian Perhubungan masih melakukan kajian terhadap hasil uji coba pengoperasian BisKita Trans Wibawa Mukti.

    “Masih dikaji, baik secara operasional maupun hal teknis dan non teknis lain, termasuk efektivitas layanan ini terhadap penurunan angka kemacetan lalu lintas,” katanya.

    epala Bidang Prasarana, Pengembangan, dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Deni Hendra Kurniawan mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk subsidi operasional BisKita Trans Wibawa Mukti tahun 2025 mencapai Rp18,5 miliar.

    “Anggaran tersebut akan digunakan untuk subsidi biaya tarif layanan transportasi BisKita Trans Wibawa Mukti selama 365 hari sepanjang 2025,” katanya.

    Dia juga menyampaikan mulai Februari 2025 Trans Wibawa Mukti akan menambah koridor baru dengan alokasi pembiayaan berasal dari Kementerian Perhubungan.

    “Saat ini kami sedang melakukan survei lapangan untuk menentukan rute yang akan dilintasi serta titik berhenti atau halte karena BisKita tidak bisa berhenti sembarangan,” ucapnya.

    Dia berharap layanan transportasi dengan koridor baru itu turut melayani rute teranyar yang telah dirancang sebelumnya, yakni dari Terminal Kalijaya Cikarang menuju kantor pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi.

    Semoga semua persiapan bisa berjalan lancar dan pada Februari mendatang sudah bisa diluncurkan,” katanya.

    Menurut Deni, pengenaan tarif kepada penumpang Trans Wibawa Mukti akan diberlakukan mulai tahun 2026 dengan perkiraan tarif berkisar antara Rp5.000 hingga Rp7.000,

    “Mengacu pada hasil kajian yang kini tengah dilakukan. Meskipun masih ada rencana untuk memberikan subsidi dari pemerintah, rencana tarif berlaku pada 2026,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub: Pengelolaan Biskita Trans Pakuan beralih ke Pemkot Bogor

    Kemenhub: Pengelolaan Biskita Trans Pakuan beralih ke Pemkot Bogor

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pengelolaan layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor tetap beralih ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terhitung mulai 1 Januari 2025.

    “Proses pengalihan ini sebagaimana surat kesanggupan pelimpahan subsidi angkutan umum dengan skema BTS di Kota Bogor Tahun 2025 dari Dinas Perhubungan Kota Bogor kepada BPTJ tanggal 25 Juni 2024 lalu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Kemenhub Suharto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diketahui layanan Biskita Trans Pakuan di kota Bogor yang diluncurkan sejak November 2021 merupakan program subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Bogor melalui mekanisme buy the service (BTS).

    Program itu bersifat stimulus dimana pada akhirnya diharapkan Pemerintah Kota dapat mengambil alih pengelolaan dari Pemerintah Pusat.

    Suharto menyampaikan bahwa upaya untuk proses pengalihan (hand over) juga sudah dilakukan sejak tahun 2023.

    Dia menerangkan bahwa pihaknya sebelumnya sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk segera mempersiapkan proses pengalihan layanan tersebut.

    Namun, akibat saat itu Pemkot Bogor belum siap dan waktu yang tidak memungkinkan untuk proses pengalihan akhirnya BPTJ kembali memperpanjang hingga tahun 2024.

    “Dan pada tahun lalu, Kota Bogor sudah menyatakan kesiapannya untuk mengelola Biskita dengan mengalokasikan sebesar Rp10 miliar. Artinya pengalihan ini memang tidak dilakukan sepihak dan tidak mendadak namun ada proses yang dilakukan cukup panjang,” terang Suharto.

    Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan selaku pembina telah memberikan contoh bagaimana mengelola penyediaan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau sebagai pilot project.

    “Pilot project tentunya ada batas waktu, sifatnya sementara dan tidak sepanjang tahun,” ucapnya.

    Dia menerangkan bahwa dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 138-139, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau.

    Sementara dalam PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, mengamanatkan agar pajak kendaraan bermotor minimalnya 10 persen digunakan untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

    “Oleh karena itu, kami berharap Kota Bogor dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung keberlanjutan layanan angkutan umum massal secara bertahap,” kata Suharto.

    Selain itu Suharto juga menjelaskan bahwa untuk saat ini terdapat kebijakan rasionalisasi anggaran di seluruh lingkungan pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan sejumlah program dan kegiatan di Kementerian Perhubungan.

    “Dengan adanya rasionalisasi anggaran tersebut tidak mungkin lagi Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk program subsidi Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (BTS) di Kota Bogor,” jelasnya.

    Biskita merupakan program pemberian layanan angkutan umum massal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan skema membeli layanan (buy the service). Saat ini Biskita telah hadir di Kota Bogor, Depok, dan Bekasi. Adapun Kabupaten Bekasi, Biskita dibiayai melalui APBD atau dengan skema pembiayaan mandiri.

    Layanan Biskita di Kota Bogor telah tersedia sejak November 2021. Sementara di Kota Bekasi, telah hadir pada 3 Maret 2024 dan dilanjutkan dengan Kota Depok pada 14 Juli 2024.

    “Dengan hadirnya Biskita, diharapkan dapat membentuk demand layanan transportasi pada kota-kota di Bodebek dan membangun kultur transportasi yang modern sehingga menciptakan kesetaraan layanan transportasi di Jabodetabek,” kata Suharto.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kritik Pedas Gus M Terkait Polemik Biskita Trans Pakuan: Pemkot Bogor Teledor!

    Kritik Pedas Gus M Terkait Polemik Biskita Trans Pakuan: Pemkot Bogor Teledor!

    JABAR EKSPRES – Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Gus M alias Akhmad Saeful Bakhri menyampaikan kritiknya terhadap polemik layanan Biskita Trans Pakuan.

    Ia menilai, polemik Biskita yang terjadi saat ini adalah murni keteledoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

    Hal itu lantaran sejak awal, Pemkot Bogor tak membuat kajian komprehensif tentang keberlangsungan Biskita, pasca subsidi tak diterapkan kembali.

    “Kenapa tidak menyiapkan sejak awal, kalau sudah dipersiapkan. Saya yakin tidak akan menimbulkan polemik seperti saat ini,” ujarnya dikutip Kamis (9/1).

    Selain itu, sambung dia, terdapat satu hal yang masih menjadi pertanyaan, yakni soal posisi Perumda Transportasi Pakuan (PTP).

    BACA JUGA: Perkuat Kolaborasi, DPRD dan Pemkot Bogor Rumuskan Solusi Layanan Biskita

    “Apakah masih satu konsorsium dengan Kodjari dalam e-katalog. Kalau iya, apa keuntungan yang didapat oleh PTP, pasca lelang Biskita rampung di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” geramnya.

    Politisi PPP ini mencatat bahwa dalam Perda Transportasi Nomor 8 tahun 2023 terdapat mandat di pelaksanaan sistem transportasi yang ada di Kota Bogor.

    Ia menegaskan bahwa telah terjadi kegagalan di ranah Dinas Perhubungan (Dishub) dan PTP.

    “Sehingga kami meminta Dishub agar segera menyiapkan rencana induk transportasi kota bogor dan menyerahkan ke Komisi 2 dan Komisi 3,” dorong Gus M.

    Dirinya menyangsikan bila permasalahan Biskita di BPTJ dapat selesai dalam 30 hari lantaran masih menunggu Perpres.

    BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Sikapi Polemik Disetopnya Operasional Biskita di Kota Bogor

    “Kalau misalkan dalam 30 hari tidak selesai, langkah apa yang akan diambil oleh dishub? Apakah hanya berserah diri. Harus ada langkah konkret,” ucap dia.

    Ia juga memastikan, bahwa DPRD akan mendukung sistem transportasi asalkan ada kejelasan soal perencanaan dan kajian.

    “Kami menyarankan agar tiap triwulan, kita melakukan rapat evaluasi transportasi,” pungkas Gus M.

    Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD siap mendukung keberlanjutan program layanan Biskita.

    Atas dasar itu, DPRD meminta PTP mempersiapkan diri untuk dapat mengelola Biskita secara mandiri pada 2026 mendatang.

  • DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Megapolitan 3 Januari 2025

    DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Megapolitan 3 Januari 2025

    DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas mengatakan, sudah menganggarkan Rp 10 miliar untuk mendukung keberlanjutan layanan Biskita Trans Pakuan.
    “Padahal kami kemarin sudah menganggarkan Rp10 miliar, dan anggaran itu sebagai upaya kami agar pelayanan tetap terlaksana. Kami sudah berupaya sedemikian rupa,” ujar Hasbi saat ditemui di Balai Kota Bogor, Kamis (2/1/2025).
    Hasbi juga menyesalkan langkah Pemkot yang tidak berkoordinasi dengan DPRD sebelum
    Biskita Trans Pakuan Bogor
    berhenti beroperasi.
    “Kami menyayangkan sikap Pemkot yang sebelum ada penghentian ini tidak menginformasikanny ke DPRD,” tambah Hasbi.
    Dalam pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor mengalokasikan Rp10 miliar untuk memastikan operasional Biskita Trans Pakuan tidak terganggu.
    Sebelumnya, DPRD juga menganggarkan tambahan Rp11 miliar dalam APBD Perubahan 2024 untuk mengantisipasi penghentian subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
    “Sudah dianggarkan kemarin Rp 10 miliar dan dalamn catatan Rp 11 miliar dianggarkan di APBD perhbahan karena info kemarin ada pemberhentian subsidi dari BPTJ.,” kata Hasbi.
    Dia mendesak Pemkot untuk segera memberikan solusi agar masyarakat tetap memiliki akses transportasi selama penghentian sementara ini.
    Salah satu opsi yang sempat dibahas adalah pemanfaatan mobil dinas atau kendaraan alternatif lainnya.
    “Itu upaya DPRD supaya pelayanan masyarakat tetap terakomodir,” ungkap dia.
    Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menjelaskan, penghentian sementara ini dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan Biskita setelah tiga tahun beroperasi sejak November 2021.
    Selain itu, penghentian juga terkait dengan proses transformasi kelembagaan di Kementerian Perhubungan, di mana pengelolaan BPTJ akan beralih ke Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.
    “Transformasi atau transisi kelembagaan di Kemenhub yang dulunya pengelolaan oleh BPTJ, tapi kedepannya BPTJ berubah Ditjen Integrasi Transportasi Multimoda perlu adanya penyesuaian,” kata Marse.
    Adapun penghentian sementara layanan Biskita Trans Pakuan berlaku untuk empat koridor yakni sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Batal Dialihkan ke Pemkot Bogor pada 2025 Megapolitan 3 Januari 2025

    Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Batal Dialihkan ke Pemkot Bogor pada 2025 Megapolitan 3 Januari 2025

    Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Batal Dialihkan ke Pemkot Bogor pada 2025
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Rencana pengelolaan
    Biskita Trans Pakuan Bogor
    yang semula akan dialihkan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun 2025 batal dilakukan.
    Hingga akhir 2025, pengelolaan transportasi ini akan tetap berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
    Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menjelaskan, keputusan itu diambil lantaran sejumlah persiapan teknis yang diperlukan untuk mendukung peralihan pengelolaan belum sepenuhnya rampung.
    “Rencananya awal 2025 akan dialihkan ke Pemkot. Namun, karena ada beberapa hal teknis yang harus dipenuhi, sehingga sampai 2025 masih dilanjutkan, masih dibiayai oleh pemerintah pusat atau Kemenhub,” kata Marse saat ditemui di Kantor Dishub Kota Bogor, Kamis (2/1/2025).
    Dengan begitu selama tahun 2025, pemerintah pusat akan tetap menanggung seluruh biaya operasional semua koridor Biskita Trans Pakuan Bogor.
    “Sambil kita evaluasi apakah ada koridor direloting atau ditambah jalurnya. Kita punya waktu selama 2025 sambil mempersiapkan proses peralihan kepada pemkot sehingga di 2026 bisa langsung ditake over,” ujar dia.
    Saat ini, layanan operasional Biskita Trans Pakuan di semua koridor, yaitu koridor 1, 2, 5, dan 6, dihentikan sementara selama maksimal 30 hari terhitung sejak 1 Januari 2025.
    “Pemberhentian sementara ini dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan program Biskita serta penyesuaian kelembagaan di Kemenhub yang dulunya pengelolaan oleh BPTJ, ke depannya BPTJ berubah menjadi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda,” jelas Marse.
    Sebelumnya, rencana pengalihan pengelolaan Biskita Trans Pakuan dari pemerintah pusat ke Pemkot Bogor telah dibahas sejak 2024.
    Sekretaris Daerah Kota Bogor, yang dulunya dijabat oleh Syarifah Sofiah, menyebutkan keputusan tersebut merupakan permintaan dari BPTJ agar pengelolaan tidak lagi menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2025.
    “Dari BPTJ minta pelaksanaan Biskita sudah tidak dikelola oleh pemerintah pusat melalui APBN. Diminta kita mandiri dialihkan ke pemkot semua koridor. Untuk subsidi dari pusat abisnha 2025 per Januari,” ucap Syarifah kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Lewat Udara Selama Libur Akhir Tahun

    Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Lewat Udara Selama Libur Akhir Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan Kemenhub meningkatkan pengawasan melalui udara selama libur akhir tahun. Ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan transportasi udara di masa liburan akhir tahun.

    “Pengawasan melalui udara memberikan pandangan yang lebih luas dan menyeluruh, sekaligus memungkinkan pemantauan di area yang sulit diakses,” ujar Menhub di Jakarta, Minggu (29/12/2024) dilansir dari Antara.

    Kemenhub juga telah mengoperasikan Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans), sebuah ruang operasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai pusat informasi dari semua sektor perhubungan dan beroperasi selama 24 jam penuh.

    “Untuk mendukung pemantauan transportasi selama masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Pusintrans menyediakan layanan pengawasan udara dari sejumlah lokasi strategis di simpul transportasi dan jalur utama,” tambahnya.

    Dudy menjelaskan, pengawasan melalui udara memungkinkan pemantauan dilakukan dengan lebih rinci.

    Beberapa lokasi yang telah diawasi melalui udara antara lain Simpang Pasar Cisarua Bogor, Simpang Gadog Bogor, Simpang Megamendung Bogor, Simpang 3 Jomin, Simpang 3 Cikopo, Gerbang Tol Cikatama, Gerbang Tol Kalikangkung, Pelabuhan Merak, serta lalu lintas di Pelabuhan Ciwandan, BBJ, dan Bakauheni.

    Selain itu, jalur di Jalan Nasional Anyer, Titik Nol Mercusuar, Gerbang Tol Merak, Pelabuhan Gilimanuk, arus menuju Pelabuhan Gilimanuk, Stasiun Surabaya Pasarturi, Stasiun Surabaya Gubeng, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Terminal Sri Bintan Pura, serta Pelabuhan Internasional Ferry Batam juga dipantau.

    Lokasi lainnya meliputi Pelabuhan Ketapang, Penyeberangan Galala, Bandara Depati Parbo, Penyeberangan Hunimua, dan Terminal Tipe A Bimoku.

    “Selama masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pantauan udara di Pusintrans akan terus berjalan,” jelasnya.

    Menhub berharap langkah ini mampu meningkatkan pelayanan transportasi selama libur akhir tahun, dengan memastikan faktor keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat lebih terjamin.

    “Melalui pengawasan udara, masalah di lapangan dapat ditangani lebih cepat sehingga meningkatkan efisiensi,” tutur Menhub Dudy.

    Pusintrans mengintegrasikan pusat informasi dari semua sektor transportasi, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat), Ditjen Perhubungan Laut (Hubla), Ditjen Perhubungan Udara (Hubud), Ditjen Perkeretaapian, dan BPTJ.

    Selain itu, lanjut Menhub, Pusintrans juga terhubung dengan berbagai sarana transportasi nasional melalui jaringan CCTV. “Publik dapat memantau langsung pengawasan udara selama libur akhir tahun ini melalui akun media sosial resmi Kementerian Perhubungan di @kemenhub151,” pungkasnya.

  • Menhub: Tingkatkan pantauan udara selama Natal-Tahun Baru

    Menhub: Tingkatkan pantauan udara selama Natal-Tahun Baru

    Pantauan udara bisa memberikan pandangan yang lebih luas dan menyeluruh, serta memungkinkan pemantauan di area yang sulit dijangkau,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pantauan udara selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ditingkatkan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan transportasi udara ketika libur akhir tahun.

    “Pantauan udara bisa memberikan pandangan yang lebih luas dan menyeluruh, serta memungkinkan pemantauan di area yang sulit dijangkau,” kata Menhub di Jakarta, Minggu.

    Kementerian Perhubungan telah meluncurkan Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans), suatu ruang operasi yang mengintegrasikan sejumlah pusat informasi dari seluruh matra perhubungan yang bekerja 24 jam.

    “Guna memudahkan pantauan pergerakan transportasi pada Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pada Pusintrans disediakan layanan pantauan udara dari beberapa titik jalan dan simpul transportasi,” ujarnya.

    Menurut Dudy, pantauan udara memungkinkan pemantauan dilakukan secara lebih detail.

    Dia menuturkan, pantauan udara telah dilakukan di sejumlah titik antara lain Simpang Pasar Cisarua Bogor, Simpang Gadog Bogor, Simpang Megamendung Bogor, Simpang 3 Jomin, Simpang 3 Cikopo, Gerbang Tol Cikatama, Gerbang Tol Kalilangkung, Pelabuhan Merak.

    Selanjutnya, lalu lintas di sekitar Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ, Pelabuhan Bakauheni, Jln. Nasional Anyer, Titik Nol Mercusuar, Gerbang Tol Merak, Pelabuhan Gilimanuk, lalu lintas menuju Pelabuhan Gilimanuk, Stasiun Surabaya Pasarturi, Stasiun Surabaya Gubeng,

    Berikutnya, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Terminal Sri Bintan Pura, Pelabuhan International Ferry Batam, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Penyeberangan Galala, Bandara Depati Parbo, Penyeberangan Hunimua, serta Terminal Tipe A Bimoku.

    “Pantauan udara di Pusintrans akan tersedia selama masa Natal 2024 dan tahun baru 2025,” jelasnya.

    Menhub berharap, upaya yang telah dilakukan dapat mengoptimalkan layanan transportasi selama masa Natal dan tahun baru sehingga faktor keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran lebih terjamin.

    “Dengan adanya pantauan udara, kondisi yang kurang baik di lapangan dapat diatasi dalam waktu singkat sehingga lebih efisien,” kata Menhub Dudy.

    Pusintrans mengintegrasikan sejumlah pusat informasi dari seluruh matra perhubungan baik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat), Ditjen Perhubungan Laut (Hubla), Ditjen Perhubungan Udara (Hubud), Ditjen Perkeretaapian, serta BPTJ.

    Selain pantauan udara, lanjut Menhub, Pusintrans juga terhubung ke seluruh sarana transportasi tanah air melalui CCTV.

    “Masyarakat dapat turut mengikuti pantauan udara ini melalui kanal media sosial Kementerian Perhubungan @kemenhub151,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jelang Tahun Baru 2025, Kendaraan Keluar Jabodetabek Sudah Mencapai 13 Ribu – Halaman all

    Jelang Tahun Baru 2025, Kendaraan Keluar Jabodetabek Sudah Mencapai 13 Ribu – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025, kendaraan yang keluar meninggalkan wilayah Jabodetabek terus meningkat.

    Dari data pemantauan ATCS BPTJ, pada 26 Desember lalu, ada sebanyak 13.769 kendaraan keluar Jabodetabek dengan peningkatan tahunan mencapai 18,5 persen.

    Masih dari data yang sama, ruas Jalan Raya Puncak (Gadog) tercatat 14.524 kendaraan masuk Jabodetabek dengan peningkatan harian sebesar 10,2 persen.

    Khusus arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Puncak juga mengalami peningkatan. Tercatat 16.879 kendaraan masuk Jabodetabek, naik 16,7 persen dibanding hari sebelumnya.

    Kendaraan yang keluar Jabodetabek di lokasi ini mencapai 15.999, meningkat 19,4 persen secara harian. Angka-angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan libur panjang Natal dan Tahun Baru untuk berwisata maupun kembali ke wilayah asal.

    “Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mematuhi aturan lalu lintas dan mengatur waktu perjalanan guna menghindari kemacetan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, dalam keterangan, Jumat (27/12/2024).

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan, terdapat potensi terjadinya puncak arus keberangkatan jelang tahun baru pada 1 Januari 2025.

    Untuk itu, seluruh jajaran yang terlibat pada penyelenggaraan angkutan Nataru 2024/2025 masih terus mewaspadai perkembangan yang terjadi di lapangan.

    Terlebih menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat potensi cuaca buruk selama masa penyelenggaraan Nataru 2024/2025.

    Posko Pusat Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berlangsung selama 19 hari terhitung sejak 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.