Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPTJ

  • Arus Mudik Lebaran 2025, Polri Catat 1,9 Juta Kendaraan Keluar Jakarta hingga 1 April – Page 3

    Arus Mudik Lebaran 2025, Polri Catat 1,9 Juta Kendaraan Keluar Jakarta hingga 1 April – Page 3

    Sementara itu, Area Traffic Control System Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (ATCS BPTJ) mencatat sebanyak 35.323 kendaraan melintasi kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, di hari kedua Lebaran, Selasa (1/4/2025).

    Puluhan ribu kendaraan ini terpantau mulai hilir-mudik di jalur Puncak Bogor sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 12.08 WIB ini.

    Dari jumlah tersebut, 24.392 unit kendaraan dari arah Gadog menuju kawasan Puncak. Adapun kendaraan yang melintas terdiri dari 16.778 motor, 7.239 mobil, 265 bus, dan 110 truk.

    Sedangkan, untuk kendaraan yang melintas dari arah Puncak menuju Gadog, tercatat ada 10.931 kendaraan, terdiri dari 8.614 motor, 2.257 mobil, 12 bus dan 48 truk

     

  • 35 Ribu Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor di Hari Kedua Lebaran – Page 3

    35 Ribu Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor di Hari Kedua Lebaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Area Traffic Control System Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (ATCS BPTJ) mencatat sebanyak 35.323 kendaraan melintasi kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, di hari kedua Lebaran, Selasa (1/4/2025).

    Puluhan ribu kendaraan ini terpantau mulai hilir-mudik di jalur Puncak Bogor sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 12.08 WIB ini.

    Dari jumlah tersebut, 24.392 unit kendaraan dari arah Gadog menuju kawasan Puncak. Adapun kendaraan yang melintas terdiri dari 16.778 motor, 7.239 mobil, 265 bus, dan 110 truk.

    Sedangkan, untuk kendaraan yang melintas dari arah Puncak menuju Gadog, tercatat ada 10.931 kendaraan, terdiri dari 8.614 motor, 2.257 mobil, 12 bus dan 48 truk

    KBO Sat Lantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto mengatakan, sedikitnya ada lima titik kepadatan terpantau di jalur wisata Puncak Bogor pada hari kedua Lebaran.

    “Titik kemacetan sendiri atau trouble spot di kawasan Puncak memang semenjak tadi pagi terpantau ada di lima titik,” kata Ardian.

    Pertama, kemacetan di simpang Pasir Muncang dan kedua di simpang Megamendung. Hambatan terjadi karena keluar masuk kendaraan masyarakat yang sedang silaturahmi Lebaran.

    “Kemudian ketiga di simpang Pasar Cisarua, dikarenakan masih banyak aktivitas jual beli di situ,” ujarnya.

  • Dishub DKI segera luncurkan empat rute baru TransJabodetabek

    Dishub DKI segera luncurkan empat rute baru TransJabodetabek

    akan terjadi shifting (perpindahan) dari kendaraan pribadi ke Transjabodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) segera meluncurkan empat rute TransJabodetabek menyusul telah tuntasnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

    “Yang pertama dari wilayah Timur itu nanti ada Vida Bekasi ke Cawang. Berikutnya di Selatan akan ada layanan dari Kota Wisata ke Cawang,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Syafrin Liputo saat dijumpai di Jakarta Pusat, Senin.

    Lebih lanjut Syafrin menjelaskan, rute ketiga dan keempat TransJabodetabek nanti bermula dari wilayah Tangerang, yakni rute Alam Sutera menuju Blok M dan rute Binong menuju Grogol.

    “Tentu kami berharap dengan masuknya layanan Transjabodetabek ke empat wilayah tadi, akan terjadi shifting (perpindahan) dari kendaraan pribadi ke Transjabodetabek,” kata Syafrin.

    Sementara untuk operasional dari TransJabodetabek di empat rute tersebut, lanjut Syafrin, belum ditentukan jumlah armada yang akan dioperasikan lantaran saat ini masih dalam tahap uji coba untuk melihat seberapa banyak permintaan penggunaan dari masyarakat.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT TransJakarta, Welfizon Yuza menyampaikan ada uji coba beberapa rute untuk perluasan layanan TransJakarta di luar wilayah Jakarta.

    “Saat ini sudah mulai dilakukan uji coba di beberapa rute,” ujar Welfizon.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terminal Pulo Gebang buka posko bersama untuk mudik Lebaran 2025

    Terminal Pulo Gebang buka posko bersama untuk mudik Lebaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Terminal Terpadu Pulo Gebang membuka posko bersama pemangku kepentingan terkait (stakeholders) untuk menerima aduan sekaligus menciptakan keamanan dan kenyamanan pemudik pada mudik Lebaran 2025.

    “Seperti yang sudah berjalan selama ini, jadi kalau misalnya bicara soal posko di sini tuh nanti ada posko Angkutan Lebaran Tahun 2025 ini ada posko bersama,” kata Pengawas Operasional Terminal Terpadu Pulo Gebang Mujib Tambrin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Posko tersebut merupakan gabungan dari TNI/Polri, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    Posko itu berupa kanal aduan bagi masyarakat, khususnya pemudik saat menerima layanan dari petugas di terminal untuk memastikan perjalanan mudik bisa berjalan lebih nyaman dan aman.

    “Nanti akan mulai beroperasi juga tujuh hari sebelum lebaran (H-7). Posko itu yang pasti pada dasarnya untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap masyarakat yang akan berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang,” ujar Mujib.

    Selain itu, Terminal Terpadu Pulo Gebang juga membuka posko Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) bagi pemudik perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan di terminal atau angkutan umum.

    “Jadi, itu terkait kekerasan perempuan lebih khususnya pada saat di terminal atau angkutan umum seperti di bus AKAP,” ucap Mujib.

    Adapun posko SAPA tersebut berada di lantai dua Terminal Terpadu Pulo Gebang, menyatu dengan pos pelayanan kesehatan karena yang berjaga merupakan petugas pelayanan kesehatan Terminal Terpadu Pulo Gebang.

    Begitupun dengan posko pelayanan kesehatan gabungan dengan dinas kesehatan akan dibuka saat masa angkutan lebaran 2025.

    Sebelumnya, Terminal Terpadu Pulo Gebang Jakarta Timur memprediksi jumlah pemudik pada masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 15.000 orang.

    “Kalau untuk keberangkatan itu H-7 puncaknya atau bisa juga di tanggal 27 atau 28 Maret mulai ramai jadi puncak mudik. Kalau di sini prediksi awal bisa lebih dari 10.000 orang, bisa mencapai 15.000 penumpang,” kata Mujib, Jumat (14/3).

    Angka tersebut diperkirakan meningkat sekitar tiga sampai lima persen dari masa angkutan Lebaran 2024. Selain itu, Terminal Terpadu Pulo Gebang akan mempersiapkan bus cadangan sebagai tambahan jika jumlah pemudik 2025 membludak.

    Namun, Mujib tidak bisa merinci berapa jumlah bus tambahan yang akan disiapkan. Menurut Mujib, pihaknya akan menyesuaikan terlebih dahulu jumlah pemudik yang berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terminal Pulo Gebang larang bus tak laik jalan untuk beroperasi

    Terminal Pulo Gebang larang bus tak laik jalan untuk beroperasi

    Jakarta (ANTARA) – Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur melarang bus-bus yang tidak laik jalan dalam pemeriksaan ramp check (uji kelaikan) untuk beroperasi pada Angkutan Mudik Lebaran 2025.

    “Jika ada temuan yang memang seperti surat kelengkapan kendaraan sudah tak berlaku, maka dari temuan itu sendiri kita bisa hentikan beroperasi,” kata Pengawas Operasional Terminal Terpadu Pulo Gebang Mujib Tambrin saat ditemui di terminal itu, Jumat.

    Mujib menyebut, pihaknya melakukan “pra ramp-check” atau uji kelaikan kendaraan angkutan umum secara berkala mulai dari 13-23 Maret 2025.

    Sebelum pra ramp-check, kata Mujib pihaknya akan melihat terlebih dahulu kelengkapan surat pemilik bus dan masa berlakunya. Jika dari surat tidak terpenuhi, maka secara otomatis bus tersebut tidak bisa lanjut untuk pengecekan kelaikan.

    “Pertama yang kita lihat adalah suratnya. Apabila masih berlaku, artinya kan di situ layak untuk beroperasi. Namun, apabila tidak berlaku atau habis masa berlakunya, otomatis belum dilakukan pemeriksaan kelaikan untuk angkutan jalannya,” jelas Mujib.

    Pra ramp-check juga menjadi imbauan bagi Pengusaha Otobus (PO) memperbaiki syarat laik beroperasi di Terminal Terpadu Pulo Gebang.

    Syarat kelaikan yang masih bisa diperbaiki, seperti ban, kaca, ataupun kelengkapan alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemecah kaca.

    “Kalau pra ramp-checknya masih diberikan waktu dan imbauan untuk diperbaiki. Tapi kalau pas ramp-check masih ada temuan kaca retak, ban tipis, ban vulkanisir atau apa pun, maka kita tidak akan izinkan untuk berangkat. Jadi itu hanya di pra ramp-check aja,” ujar Mujib.

    Adapun bus yang lolos dalam uji kelaikan kendaraan atau ramp-check akan tertempel stiker laik jalan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sehingga mudah dikenali calon penumpang.

    Diketahui, petugas Terminal Terpadu Pulo Gebang (TTPG), Jakarta Timur menemukan empat bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tidak laik jalan yang akan digunakan pada Angkutan Mudik Lebaran 2025.

    “Selama pemeriksaan pra ramp-check atau uji kelaikan kendaraan, ada empat bus atau kendaraan yang ditemukan tidak laik jalan,” kata Mujib.

    Kendaraan yang tidak laik jalan itu karena beberapa faktor, seperti ban bekas yang dilapisi dengan lapisan karet baru (ban vulkanisir), ban yang sudah tipis dari ukuran aslinya, tidak adanya pintu darurat dan tidak alat pemadam api ringan (APAR), tidak adanya alat pemecah kaca, dan lainnya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Layanan Transjabodetabek sama seperti Transjakarta

    Layanan Transjabodetabek sama seperti Transjakarta

    Ilustrasi – Bus Transjakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap memperluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek untuk mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Layanan Transjabodetabek sama seperti Transjakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 13:50 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengemukakan bahwa layanan bus Transjabodetabek nantinya sama seperti Transjakarta sehingga masyarakat mendapat layanan sama seperti saat menaiki armada Transjakarta.

    “Busnya dari layanan yang sekarang Transjakarta, dilayani oleh Transjakarta,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis.

    Transjabodetabek merupakan perluasan layanan Transjakarta ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

    Harapannya, kata Syafrin, warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta mendapatkan kualitas layanan seperti menaiki armada Transjakarta.

    “Kemudian ini nantinya menarik mereka untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan layanan angkutan umum,” kata dia.

    Pada akhirnya, upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan yang masuk ke Jakarta dan memperbaiki kualitas udara Jakarta.

    Merujuk data dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2023, penyebab polusi udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) antara lain berasal dari asap kendaraan bermotor sebesar 44 persen.

    Syafrin menambahkan Pemprov DKI saat masih mengkoordinasikan layanan Transjabodetabek dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan Jakarta terus-menerus memperbaiki diri menuju kota global pada 2045 dan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor transportasi.

    Karena itu, Pemprov DKI terus berupaya mengembangkan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi.

    Pengembangan kota yang memprioritaskan aksesibilitas transportasi publik, dengan memadukan fungsi hunian, komersial dan ruang publik di sekitar stasiun atau titik transit utama atau “transit oriented development” (TOD) pun dilakukan.

    Hal ini diharapkan akan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dari manapun ke Jakarta dan kembali ke wilayahnya masing-masing serta mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi.

    Sumber : Antara

  • Biskita Trans Depok Bakal Dikenakan Tarif Rp 6.000 Tahun Ini Megapolitan 5 Maret 2025

    Biskita Trans Depok Bakal Dikenakan Tarif Rp 6.000 Tahun Ini Megapolitan 5 Maret 2025

    Biskita Trans Depok Bakal Dikenakan Tarif Rp 6.000 Tahun Ini
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Layanan Biskita TransDepok bakal dikenakan tarif Rp 6.000 pada tahun 2025.
    Besaran tarif ini diberlakukan setelah
    Biskita Trans Depok
    digratiskan sejak Juli 2024.
    “
    BisKita Trans Depok
    pada tahun ini akan dikenakan tarif sekitar Rp6.000, tapi semua masih ada di pembahasan BPTJ,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Zamrowi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/3/2025).
    Namun, pemberlakuan
    tarif Biskita Trans Depok
    itu masih dikaji lebih lanjut.
    Penerapan tarif itu bakal dilakukan setelah pengelolaan Biskita Trans Depok resmi dialihkan ke Pemerintah Kota Depok
    Dishub Kota Depok masih menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan sebelum pengalihan resmi dilakukan.
    “
    Handover
    pasti berpindah ke Pemkot Depok. Namun, kami akan menghitung anggaran yang dibutuhkan dulu. Apabila sudah
    handover
    ke Pemkot Depok, pengelolaan BisKita Trans Depok sepenuhnya di bawah kendali Pemkot Depok,” ujar Zamrowi.
    Diperkirakan, pengelolaan Biskita Trans Depok oleh Pemkot Depok akan mulai berlaku pada tahun 2026.
    Terpisah, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok Aan Syurahman menyampaikan, komitmen Pemkot mengambil alih layanan BisKita Trans Depok adalah dengan memastikan agar transportasi ini dapat beroperasi sepanjang tahun 2025.
    Langkah ini merupakan bagian program
    Buy The Service
    (BTS) yang telah dikontrak melalui e-katalog dan berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2025.
    “BisKita Trans Depok adalah wujud nyata upaya kami dalam menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Alhamdulillah, untuk tahun 2025, layanan ini berjalan penuh dan tidak mengalami gangguan,” terang Aan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rawan Kecelakaan, Separator Jalan Margonda Raya Depok Dibongkar Megapolitan 28 Februari 2025

    Rawan Kecelakaan, Separator Jalan Margonda Raya Depok Dibongkar Megapolitan 28 Februari 2025

    Rawan Kecelakaan, Separator Jalan Margonda Raya Depok Dibongkar
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Dinas PUPR Depok membongkar separator jalan di
    Jalan Margonda Raya
    , Kota Depok, Jumat (28/2/2025).
    Sebab, beberapa kali terjadi kecelakaan di separator tersebut.
    Langkah ini merupakan hasil koordinasi Satuan lalu Lintas Polres Metro Depok, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah beberapa waktu lalu.
    “Memang ini (solusi) dari hasil analisa Dishub dan Satlantas bahwa sering terjadi kecelakaan di titik lokasi ini,” kata Kepala Dinas PUPR Depok Citra Indah Yulianty kepada wartawan, Jumat.
    Ia menerangkan, panjang separator yang dibongkar hingga mencapai satu kilometer itu juga mengakibatkan banyak pengendara naik ke atasnya karena tak terlihat.
    “Sering terjadi kecelakaan di sini, kendaraan sering naik ke separator daerah sini. Maka kita bongkar supaya buat nyaman pengendara yang lewat, baik kendaraan roda motor dan roda empat,” ujar Citra.
    Rencananya, pembongkaran separator di ruas Jalan Margonda Raya akan terus dilakukan sembari menunggu perizinan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
    “Tapi memang kita tidak semuanya dibongkar, hanya ruas ini saja dulu. Karena memang kita sedang berproses untuk izinnya ke BPTJ,” imbuh dia.
    Selain BPTJ, Pemkot Depok juga tengah berkoordinasi untuk pembongkaran separator tahap berikutnya dengan pihak Balai Jalan di bawah naungan Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kerap Menyebabkan Kecelakaan, Separator Pembatas Jalan di Margonda Depok Dibongkar – Page 3

    Kerap Menyebabkan Kecelakaan, Separator Pembatas Jalan di Margonda Depok Dibongkar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Depok, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), membongkar separator pembatas jalan di Raya Margonda, antara jalur cepat dan lambat.

    Pembongkaran ini dilakukan berdasarkan hasil kajian yang melibatkan Pemerintah Kota Depok dan Polres Metro Depok, di mana disebut separator tersebut sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

    “Ini sering terjadi kecelakaan di titik lokasi ini, jadi akhirnya kemarin disepakati untuk dibongkar,” kata Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty di Depok, Jumat (28/2/2025).

    Citra menjelaskan bahwa pembongkaran separator pembatas jalan dilakukan pada sisi jalan dari arah lampu merah Margonda-Juanda menuju Perumahan Pesona Khayangan. Pembongkaran ini telah dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR.

    “Jadi yang kita bongkar baru ruas jalan ini dulu, kita sedang berproses izinya ke BPTJ dan Kementerian lain,” jelas dia.

    Adapun seperator pembatas Jalan Raya Margonda pada jalur cepat dan lambat sekitar satu kilometer. Pembongkaran dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas baik pengendara mobil maupun motor.

    “Ya, yang sering terjadi kecelakaan di sini, yang sering truk atau mobil naik ke atasnya (seperator pembatas jalan),” ucap Citra.

    Seperator pembatas jalan yang dibongkar, nantinya akan ditambal dengan aspal yang telah disiapkan DPUPR. Penbongkaran tersebut guna memberikan kenyamanan pengendara mobil dan motor melintas di Jalan Raya Margonda.

    “Pembongkaran turut memperhatikan meningkatnya volume kendaraan yang semakin bertambat setiap tahunnya di Jalan Margonda,” terang Citra.

  • Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perhubungan (Kemennub) akan memfokuskan pagu anggaran 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. Hal ini khususnya mempertahankan adanya subsidi penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO). 

    “Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” ujar Dudy dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 16 Februari 2025.

    Dia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diamanatkan kepada Kemenhub.

    “Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya,” tutur Dudy.

    Sebelumnya, peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengkhawatirkan nasib transportasi publik. Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya. Juga terancamnya operasional angkutan perintis lantaran terkena dampak efisiensi anggaran. 

    Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua, karena hanya itulah satu-satunya layanan angkutan umum yang tersedia.

    “Kalau layanan angkutan perintis tidak beroperasi, lalu dengan apa Masyarakat di luar Jawa itu akan melakukan mobilitas?” tanya Darmaningtyas. 

    Merosotnya layanan angkutan umum itu, kata dia, sebagai dampak dari sikap Menhub Dudy Purwagandhi yang tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan public di daerah-daerah sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.  

    “Sedangkan, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih sibuk dengan urusan seremonial daripada mencari terobosan agar layanan public di seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin keberlangsungannya,” ujar Darmaningtyas.

    Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi public, dan dampaknya pada keselamatan transportasi itu sPelabuha

    “Adanya efek domino dari buruknya penataan transportasi, serta minimnya akses angkutan membawa dampak pada tingginya inflasi dan makin terabaikannya aspek keselamatan bertransportasi. Bahkan di Jateng membawa dampak sosial tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini,” sebutnya.

    Menurut Dudy, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp17,725 triliun. Jumlah total ini akan dipergunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.

    Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp464,09 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,32 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar, BPSDMP Rp1,82 triliun, dan BPTJ Rp108,95 miliar.

    Jumlah anggaran ini mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,66% atau Rp13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Kementerian Perhubungan yang berjumlah Rp31,45 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024.

    “Meski begitu, Menhub meyakinkan bahwa layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal,” tutur Dudy.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News