Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Modal asing masuk bersih Rp9,24 triliun pada pekan pertama Agustus

    Modal asing masuk bersih Rp9,24 triliun pada pekan pertama Agustus

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso usai menghadiri acara Taklimat Media di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (26/5/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunissa)

    BI: Modal asing masuk bersih Rp9,24 triliun pada pekan pertama Agustus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 23:15 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp9,24 triliun pada pekan pertama bulan ini yakni periode transaksi 4-7 Agustus 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (8/8), merinci bahwa jumlah tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp0,64 triliun, Rp6,27 triliun dan Rp2,33 triliun.

    Sejak awal tahun ini hingga 7 Agustus 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp61,13 triliun dan Rp98,77 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp58,73 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 73,68 basis poin (bps) per 1 Agustus 2025 menjadi 74,21 bps per 7 Agustus 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di level Rp16.300 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (8/8), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (7/8) di level Rp16.285 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 98,40 pada akhir perdagangan Kamis (7/8).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun tercatat stabil di level 6,44 persen pada Jumat (8/8) pagi, sama seperti pada akhir perdagangan Kamis (7/8).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,250 persen pada akhir perdagangan Kamis (7/8).

    Bank Indonesia pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Jakarta diprediksi tumbuh hingga 5,4 persen, inflasi tetap terkendali

    Jakarta diprediksi tumbuh hingga 5,4 persen, inflasi tetap terkendali

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi DKI Jakarta memproyeksi pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2025 berkisar di angka 4,6 persen hingga 5,4 persen, dengan inflasi sebesar 2,5 plus minus 1 persen.

    Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang solid, menurut Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Iwan Setiawan, bertumpu pada empat kontributor, yakni faktor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan lapangan usaha.

    “Konsumsi rumah tangga didukung daya beli yang relatif lebih berdaya tahan, tingginya sektor formal di Jakarta serta masih tetap maraknya event baik skala nasional maupun internasional,” katanya di Jakarta, Jumat.

    Dari sisi investasi, berlanjutnya pembangunan proyek strategis yang bersifat tahun berjangka, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, kawasan hunian berbasis transportasi (transit oriented development/TOD), kawasan hunian dan gedung bertingkat turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini.

    Sementara itu, tren membaiknya kinerja ekspor juga diyakini dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini.

    Terlebih, ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah yang masih tumbuh kuat pada 2025 diharapkan bisa mendongkrak kinerja ekspor nasional.

    Demikian pula pertumbuhan sektor perdagangan, jasa keuangan, konstruksi, infokom, serta jasa lainnya, diproyeksi akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Mesin pertumbuhan, di Jakarta ada digitalisasi, ada keunggulan infrastruktur. Kami berkeyakinan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi,” imbuh Iwan.

    Sementara itu, inflasi Jakarta juga diproyeksi masih bisa terjaga sesuai target di angka 2,5 plus minus 1 persen.

    Ia menyoroti salah satu aspek yang perlu jadi perhatian karena sangat mempengaruhi inflasi, yakni komoditas pangan yang tidak stabil (volatile food).

    “Sebetulnya yang perlu dijaga adalah volatile food. Tapi kami yakin Jakarta bisa jaga inflasi sesuai target karena Jakarta mampu mengelola pasokan pangan. Ada Food Station, PD Pasar Jaya. Kalau ini bisa dipertahankan, kita bisa jaga inflasi tersebut,” kata Iwan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 5,18 persen pada triwulan II-2025 yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,12 persen.

    DKI Jakarta juga tercatat menjadi penyumbang tertinggi struktur perekonomian nasional pada triwulan II-2025 yakni sebesar 16,61 persen.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertama Kali! RI Luncurkan Kangaroo Bond AU$ 800 Juta

    Pertama Kali! RI Luncurkan Kangaroo Bond AU$ 800 Juta

    Jakarta –

    Perdana! Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Dolar Australia (AU$) atau Kangaroo Bond. Transaksi perdana ini dilakukan melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan demi mengoptimalkan momentum pasar obligasi Australia yang positif serta prospek ke depan yang semakin baik, pemerintah mengumumkan secara resmi pembukaan penawaran perdana penerbitan Kangaroo Bond pada tanggal 7 Agustus 2025.

    Penawaran ini berhasil menarik minat investor global, termasuk investor yang berbasis di Australia, hingga mencapai total orderbook sekitar AU$ 8 miliar.

    “Penerbitan perdana Kangaroo Bond oleh Pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis dalam rangka diversifikasi pembiayaan APBN, memperluas basis investor global, sekaligus menjadi milestone peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Tingginya minat investor global termasuk investor domestik Australia ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia,” ujar Sri Mulyani, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (8/8/2025).

    Tingginya permintaan tersebut memungkinkan Pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal (Initial Price Guidance), dengan penurunan sebesar 25 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 30 bps untuk tenor 10 tahun.

    Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN tahun 2025. Obligasi yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody’s, BBB oleh Standard & Poor’s, dan BBB oleh Fitch.

    Sementara, Treasurer of Australia Jim Chalmers penerbitan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat potensi masuknya investasi dari investor Australia di masa mendatang.

    “Kami sangat senang melihat betapa cepat dan antusiasnya pasar dalam merespon obligasi Australian Dollar pertama dari Pemerintah Indonesia. Obligasi ini merupakan contoh kemitraan bidang ekonomi yang solid antara Australia dan Indonesia,” ujar dia.

    Ada seri surat utang dalam mata uang AU$. Pertama, RIAUD0830 dengan tenor 5 tahun dan jatuh tempo pada 14 Agustus 2030.

    Kedua, RIAUD0835 dengan tenor 10 tahun yang jatuh tempo pada 14 Agustus 2035. Dua surat utang ini akan diterbitkan pada 14 Agustus 2025, dengan tanggal pricing 7 Agustus 2025.

    Seri RIAUD0830 memiliki nominal penerbitan AU$ 500 juta, kupon tetap sebesar 4,40%, reoffer spread sebesar SQ ASW + 90 basis poin, yield 4,427%, dan re-offer price 99,880%.

    Seri RIAUD0835 memiliki nominal penerbitan AU$ 300 juta, kupon tetap 5,30%, reoffer spread SQ ASW + 135 basis poin, yield 5,380%, dan re-offer price 99,387%.

    Jadi secara total penerbitan surat utang ini mencapai US$ 800 juta. Secara umum, seri 10 tahun menawarkan kupon dan yield lebih tinggi dibanding seri 5 tahun, mencerminkan premi risiko atas jangka waktu yang lebih panjang.

    (ada/hns)

  • Daya beli masyarakat Jakarta kuat walau ada fenomena Rojali dan Rohana

    Daya beli masyarakat Jakarta kuat walau ada fenomena Rojali dan Rohana

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta menanggapi fenomena Rombongan Jarang Beli (Rojali) dan Rombongan Hanya Nanya (Rohana) yang erat dikaitkan dengan turunnya daya beli masyarakat.

    Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, meski ramai di jagad media sosial, namun khusus di Jakarta, fenomena tersebut tidak berdampak besar terhadap ekonomi secara keseluruhan karena daya beli masyarakat Jakarta yang resilien.

    “Dari sisi ‘purchasing power’, Jakarta punya daya tahan atau resiliensi, masih cukup kuat,” katanya di Jakarta, Jumat.

    Kantor Perwakilan (Kpw) BI DKI Jakarta mencatat konsumsi rumah tangga tetap tumbuh cukup tinggi meski melambat pada Triwulan II 2025.

    Konsumsi rumah tangga tumbuh kuat sebesar 5,13 persen (secara tahunan/yoy), meskipun melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,36 persen yoy.

    “Konsumsi masih di level lebih dari 5 persen, ini masih mendorong pertumbuhan karena pangsa konsumsi di Jakarta itu hampir 60 persen,” katanya.

    Sementara itu, konsumsi pemerintah pada triwulan II 2025 tumbuh 5,16 persen (yoy), melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 9,22 persen (yoy), seiring normalisasi belanja pegawai dan belanja bansos setelah pada Triwulan I-2025.

    Di sisi lain, hampir semua sektor utama lapangan usaha di Jakarta juga mencatatkan kinerja yang baik.

    Ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh lapangan usaha perdagangan yang tumbuh 5,91 persen (yoy) lebih tinggi dari periode sebelumnya (4,35 persen yoy), didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat terutama pada periode libur anak sekolah, cuti bersama dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    Lapangan usaha informasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 5,65 persen (yoy) yang didorong oleh tetap tingginya penggunaan data dan internet serta jumlah penonton bioskop pada periode libur anak sekolah.

    Sedangkan lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha jasa perusahaan, lapangan usaha akomodasi dan makan minum serta lapangan usaha transportasi.

    Pergudangan juga masih tumbuh tinggi didukung oleh tingginya aktivitas dan permintaan masyarakat pada periode libur anak sekolah, cuti bersama serta berlangsungnya HBKN seperti Paskah, Waisak, IduI Adha dan Tahun Baru Islam.

    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 5,18 persen pada Triwulan II-2025 (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,12 persen.

    DKI Jakarta juga tercatat menjadi penyumbang tertinggi struktur perekonomian nasional pada triwulan II-2025 yakni sebesar 16,61 persen.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS Dilaporkan ke PBB soal Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

    BPS Dilaporkan ke PBB soal Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan perekonomian Indonesia tumbuh 5,12 persen (year on year/yoy) pada triwulan II 2025. Data ini pun diragukan oleh sejumlah pihak karena tidak sejalan dengan kondisi riil di Indonesia.

    Salah satu pihak yang meragukan data tersebut adalah Center of Economic and Law Studies (CELIOS). CELIOS bahkan sampai menyurati badan statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

    Simak berita lainnya seputar pihak yang meragukan data BPS.

  • Ekonom Bank Asing Ini Percaya Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Simak Alasannya

    Ekonom Bank Asing Ini Percaya Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Simak Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – HSBC Global Research menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year-on-year (YoY) tidak mengejutkan. Hal itu berbeda dengan konsensus ekonom dan analis yang memperkirakan pertumbuhan kuartal II/2025 hanya bisa paling tinggi mencapai 5% YoY. 

    Sebagaimana diberitakan Bisnis sebelumnya, konsensus dari 30 ekonom dan analis yang dihimpun Bloomberg sebelum Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data PDB kuartal II/2025, menunjukkan bahwa nilai median pertumbuhan yakni sebesar 4,8% YoY. Hanya dua analis yang memperkirakan pertumbuhan bisa tembus 5%.

    “Ketika kami mendapatkan data pertumbuhan PDB [April sampai dengan] Juni beberapa hari yang lalu, kami sebenarnya tidak terlalu terkejut,” ungkap Pranjul Bhandari, Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, pada media briefing yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/8/2025).

    Menurut Pranjul, pertumbuhan ekonomi tiga bulan kedua 2025 di Indonesia didorong oleh sektor informal ketika faktor lainnya mengalami penurunan. Dia mencontohkan ketahanan sektor informal itu terlihat dari belanja makanan, minuman, pakaian, produk energi serta kebutuhan lain-lain. “Saya pikir itu menunjukkan pertumbuhan, dan kami pikir ini lah yang mendasari pertumbuhan,” terangnya. 

    Kendati demikian, Pranjul mengakui bahwa ada banyak pertanyaan yang meragukan apabila perekonomian Indonesia benar-benar tumbuh. Dia menegaskan bahwa pertumbuhan memang benar terjadi. 

    “Ada banyak pertanyaan apakah ekonomi Indonesia benar-benar tumbuh? Jawaban dari saya, iya. Apabila dilihat secara dekat dan melihat sektor informasi dan konsumsi masyarakat, itu telah meningkat apabila dibandingkan dengan tahun lalu,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Pranjul melihat bahwa data pertumbuhan PDB kuartal II/2025 yang dirilis BPS merupakan yang tertinggi dalam dua tahun. Investasi, atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), juga terlihat kuat. 

    Dia menilai investasi kuartal II/2025 didorong oleh belanja modal oleh pemerintah, sehingga PMTB tumbuh 6,99% YoY, sedangkan konsumsi tumbuh 4,97% YoY. 

    Namun demikian, Pranjul menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan kuartal II/2025 yang didorong konsumsi itu tidak cukup bagus. Dia menyebut ke depan pada dua kuartal terakhir 2025 pertumbuhan harus bisa mendorong produksi yang saat ini masih tercatat negatif. 

    “Menurut saya apa yang dibutuhkan adalah investasi perusahaan untuk tumbuh karena dengan tumbuhnya penanaman modal perusahaan maka kapasitas ekonomi tumbuh dan menciptakan lapangan kerja dengan gaji tinggi,” ungkapnya. 

    Adapun merujuk data PDB kuartal II/2025, pertumbuhan investasi atau PMTB senilai 6,99% didukung oleh belanja mesin. Saat dimintai konfirmasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut belanja mesin itu adalah barang modal atau capital goods, yang menunjukkan investasi yang masuk. 

    Namun, Airlangga enggan memerinci lebih lanjut proyek investasi apa saja yang dimaksud olehnya mendorong belanja mesin itu. Dia menilai investasi yang mendorong pertumbuhan itu adalah dari swasta, kendati belanja dari pemerintah juga ada. 

    “Kalau mesin kan capital goods. Capital goods berarti realisasi investasi. [Dari] swasta. Komoditasnya kan macam-macam. Ada yang kalau permesinan bisa dari sektor logam, yang tumbuhnya tinggi,” terangnya di Kantor Kemenko Perekonomian pada hari yang sama rilis data PDB kuartal II/2025, Selasa (5/8/2025). 

    Menko Perekonomian sejak 2019 itu juga mengatakan capaian pertumbuhan kuartal II/2025 itu membuat pemerintah optimistis bahwa target pertumbuhan 5,2% yoy sepanjang 2025 bisa tercapai. 

  • Ragukan Data Ekonomi BPS, Lembaga Ini Kirim Surat ke PBB Minta Investigasi

    Ragukan Data Ekonomi BPS, Lembaga Ini Kirim Surat ke PBB Minta Investigasi

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengirimkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Surat itu dilayangkan karena data pertumbuhan kuartal II 2025 yang dirilis BPS menimbulkan indikasi adanya perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia.

    Salah satunya, terkait dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi (PMTB).

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, inisiasi tersebut menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum. “Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12% year-on-year,” kata Bhima, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    CELIOS pun mencoba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, lalu menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi. Padahal, menurut Bhima, PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama.

    Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya.

    “Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi.” ujar Bhima.

    Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar menambahkan, apabila terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, maka hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

    “Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” kata Media.

    Dengan data yang tidak akurat, lanjut Media, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Menurutnya kondisi ini akan membuat para pelaku usaha. investor, serta masyarakat kebingungan dan terkena dampak negatif.

    CELIOS berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya kuartal II 2025. CELIOS juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS.

    “Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Media.

    Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda juga mengatakan, ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada anomali yang terjadi terkait dengan data historis. Salah satu yang disorotinya, pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal.

    “Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadhan-Idul Fitri. Triwulan I 2025 saja hanya tumbuh 4,87% year-on-year (YoY), jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12%.” Jelas Huda.

    Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, menurutnya nampak janggal apabila pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I 2025 hanya 4,95% tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%.

    “Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” ujarnya lagi.

    (acd/acd)

  • Ekonomi RI Masih Diselamatkan ‘Warung’, Bukan ‘Gedung Pencakar Langit’

    Ekonomi RI Masih Diselamatkan ‘Warung’, Bukan ‘Gedung Pencakar Langit’

    Jakarta –

    HSBC Global Research menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 banyak ditopang dari sektor informal dibandingkan sektor formal. Sektor informal, meliputi berbagai jenis usaha yang tidak terdaftar secara resmi, seperti pedagang kaki lima, buruh harian lepas, hingga pekerja rumah tangga.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 mencapai 5,12%. Angka ini menjadi tertinggi dalam dua tahun dan meningkat dari kuartal sebelumnya sebesar 4,87%.

    Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, mengatakan sektor informal memegang kontribusi besar terhadap lapangan kerja dan konsumsi nasional, masing-masing menyumbang 60% dan 55%.

    Sementara, sektor formal hanya menyumbang 40% tenaga kerja dan 45% terhadap konsumsi nasional. Sektor formal mencakup berbagai usaha yang terdaftar secara resmi, seperti perkantoran di sektor perbankan, manufaktur, kesehatan, hingga pendidikan.

    “Yang kami lihat di 2025, meskipun sektor formal belum menunjukkan perbaikan yang berarti, sektor informal justru mulai membaik,” katanya dalam acara Media Briefing yang disiarkan secara daring, Jumat (8/8/2025).

    Pranjul menjelaskan pertumbuhan sektor informal dapat membaik lantaran adanya pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter yang mengalir ke konsumsi. Dengan begitu, dapat mendongkrak daya beli, terutama bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

    “Produksi pertanian juga kuat. Setelah periode El Nino, kini kita masuk ke periode La Nina, dan itu mendukung hasil pertanian serta upah petani. Ditambah lagi, ada peningkatan belanja bantuan sosial dari pemerintah,” katanya.

    “Kita melihat bahwa indikator sektor formal masih lemah, misalnya, penjualan mobil, alat rumah tangga, dan barang konsumsi tahan lama menurun. Tapi indikator sektor informal lebih kuat, belanja makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya mengalami peningkatan,” terang dia.

    (rea/fdl)

  • Buruh Teriak! PHK Tembus 939 Ribu Gegara Impor Murah

    Buruh Teriak! PHK Tembus 939 Ribu Gegara Impor Murah

    Jakarta –

    Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyebut jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas relaksasi impor dan praktik impor ilegal mencapai 939.038 orang. Angka tersebut tercatat dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025.

    “Ternyata ada 939.038 pekerja ter-PHK dampak ilegal impor dan relaksasi impor,” ujar Presiden KSPN Ristadi dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (8/8/2025).

    Data ini mengacu pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Ristadi menjelaskan, pada periode yang sama, penyerapan tenaga kerja hanya tumbuh sebanyak 523.383 orang. Dengan demikian, terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 415.655 pekerja, paling banyak di sektor tekstil, produk tekstil, dan alas kaki.

    “Untungnya di kuartal II tahun 2025, pertumbuhan industri mencapai 5,68% lebih bagus daripada pertumbuhan ekonomi 5,12% sesuai rilis Kemenperin dan BPS, sehingga PHK melandai karena utilisasi produksi turunnya tidak setajam sebelumnya dan ada investasi baru tumbuh,” tambah Ristadi.

    Meski begitu, Ristadi mengingatkan bahwa ancaman PHK besar masih membayangi apabila barang-barang impor murah terus membanjiri pasar dalam negeri. Ia juga menyoroti turunnya angka konsumsi domestik, termasuk belanja pemerintah terhadap industri barang dan jasa.

    Ristadi pun menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Pertama, revisi Permendag 8/2024 harus dijalankan secara tegas, khususnya dalam hal pengendalian dan pengetatan impor. Pemerintah juga diminta menutup celah kecurangan oleh oknum importir. Kedua, menindak tegas pelaku impor ilegal dan jaringannya.

    Ketiga, Ristadi mendesak agar belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditingkatkan. Menurutnya, hal ini penting untuk mendorong pergerakan rantai pasok industri nasional dari hulu ke hilir.

    “Peningkatan belanja Pemerintah ini juga akan lebih mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sebab berdasar rilis BPS, kontribusi belanja Pemerintah periode berjalan terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil,” sebut Ristadi.

    Sebelumnya, pada 1 Juni 2025, KSPN Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara menuntut pemberantasan impor ilegal dan revisi Permendag 8/2024. Puluhan ribu anggota KSPN turun ke jalan karena banyak pekerja terkena PHK, sementara yang masih bekerja pun terancam nasib serupa karena produksi menumpuk di gudang dan pesanan terus menurun.

    (ily/rrd)

  • Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui

    Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui

    Jakarta –

    Kelahiran seorang bayi bisa memunculkan beragam emosi yang kuat, mulai dari kebahagiaan dan antusiasme, hingga rasa takut dan cemas. Namun, di balik momen penuh haru ini, tak jarang muncul kondisi yang tak terduga: depresi.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 10 persen Ibu hamil dan 13 persen Ibu yang baru melahirkan mengalami gangguan mental, terutama depresi. Di negara berkembang, angka ini bahkan lebih tinggi, yakni 15,6 persen selama kehamilan dan 19,8 persen setelah melahirkan.

    Sebagian besar Ibu baru akan mengalami kondisi yang dikenal sebagai baby blues setelah melahirkan. Gejalanya mencakup perubahan suasana hati, mudah menangis, rasa cemas, hingga gangguan tidur. Baby blues biasanya muncul dalam 2 hingga 3 hari pertama setelah persalinan dan dapat berlangsung hingga dua minggu.

    Namun, pada beberapa Ibu, gejala tersebut berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan berlangsung lebih lama, yaitu depresi pascapersalinan atau disebut postpartum depression, karena bisa muncul sejak masa kehamilan dan berlanjut setelah melahirkan. Dalam kasus yang sangat jarang, Ibu dapat mengalami gangguan suasana hati yang ekstrem yang dikenal sebagai postpartum psychosis atau psikosis pascapersalinan.

    Perlu dipahami bahwa depresi pascapersalinan bukanlah tanda kelemahan atau kekurangan pribadi. Ini adalah salah satu bentuk komplikasi medis yang dapat terjadi setelah melahirkan. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, gejala dapat dikelola, dan hubungan emosional antara Ibu dan bayi tetap dapat terjalin dengan kuat.

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) melaporkan 57 persen Ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues. Persentase ini disebut menjadikan angka Ibu yang mengalami baby blues di Indonesia tertinggi se-Asia.

    “Lima puluh tujuh persen Ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues, angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat tertinggi di Asia dengan risiko baby blues,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kemendukbangga/BKKBN Nopian Andusti dalam sebuah sesi diskusi daring.

    Sementara itu menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sekitar 9,1 persen Ibu mengalami keluhan saat masa nifas, 1,1 persen di antaranya mengalami baby blues.

    Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Endang Retno Surjaningrum, S.Psi, M.Appa, Psych, PhD, mengatakan pada 2019 tercatat prevalensi depresi postpartum pada rentang 20,5 hingga 25,4 persen, menjadikan satu dari lima perempuan mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk.

    Ada berbagai faktor yang membuat seorang Ibu mengalami depresi dan gangguan mental, misalnya, perubahan hormon, stres fisik dan emosional, komplikasi kehamilan, hingga kurangnya dukungan sosial.

    “Ibu dengan masalah kesehatan mental berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Menyebabkan kunjungan ke perawatan antenatal dan postnatal terganggu, cakupan gizi yang tidak memadai, peningkatan risiko preeklamsia, melahirkan prematur, dan kesulitan menyusui,” papar Prof Endang, dikutip dari laman Universitas Airlangga (Unair).

    Ibu yang mengalami depresi setelah melahirkan dapat mengalami penderitaan yang mendalam, hingga kesulitan untuk menjalani aktivitas dasar seperti makan, mandi, atau merawat diri sendiri. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental.

    Menurut WHO, bayi baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya dan kualitas pengasuhan yang diterima. Karena itu, bayi sangat mungkin terdampak jika diasuh oleh Ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental.

    Depresi atau gangguan mental yang berat dan berkepanjangan dapat menghambat ikatan emosional antara Ibu dan bayi, termasuk mengganggu proses menyusui dan pemberian Air Susu Ibu (ASI).

    Hubungan Kesehatan Mental Ibu dengan Kelancaran ASI

    Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada dasarnya dimulai dalam satu jam pertama setelah kelahiran dan dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. Artinya, bayi hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih.

    Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kementerian Kesehatan RI, dr Lovely Daisy, MKM, menjelaskan, ASI eksklusif sejak usia 0 hingga 6 bulan merupakan sumber gizi utama yang mengandung zat gizi terlengkap dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

    “ASI mengandung zat antibodi yang penting untuk kekebalan tubuh bayi dalam mencegah ataupun melawan penyakit infeksi,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Senin (21/7/2025).

    “Di dalam ASI terdapat kandungan Asam Lemak (DHA dan ARA) yang penting untuk perkembangan otak sehingga pemberian ASI Eksklusif sangat disarankan pada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan. Menghemat pengeluaran keluarga dan negara jika dibandingkan dengan minuman selain ASI,” lanjutnya.

    Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, cakupan ASI eksklusif di Indonesia mencapai 68,6 persen. Provinsi dengan cakupan tertinggi antara lain Nusa Tenggara Barat (87,9 persen), Jambi (81,3 persen), dan Nusa Tenggara Timur (79,7 persen). Sementara itu, provinsi dengan cakupan terendah adalah Gorontalo (47,4 persen), Papua Barat Daya (47,7 persen), dan Sulawesi Utara (52 persen).

    Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui Foto: infografis detikHealth

    Sementara itu, menurut data terbaru dari Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 74,73 persen anak usia 0-5 bulan mendapatkan ASI eksklusif.

    Meski angkanya cukup tinggi, masih ada bayi yang mungkin tak mendapatkan ASI eksklusif. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah gangguan kesehatan mental yang dialami Ibu pasca melahirkan.

    Gangguan seperti baby blues maupun depresi pascapersalinan dapat menghambat proses menyusui. Ibu yang mengalami kondisi ini sering kali merasa cemas, sedih, atau kelelahan secara emosional, sehingga kesulitan memberikan ASI secara optimal.

    Menurut studi yang dipublikasikan di jurnal Clinical Nutrition yang berjudul ‘Maternal stress in the Postpartum Period is Associated with Altered Human Milk Fatty Acid Composition’, stres yang dialami Ibu pada bulan pertama setelah melahirkan berhubungan dengan penurunan kadar total asam lemak (fatty acid) dalam ASI. Temuan ini mengindikasikan perubahan dalam komposisi ASI bisa menjadi salah satu jalur penularan dampak stres dari Ibu ke bayi.

    “Asam lemak dalam ASI sangat krusial untuk perkembangan anak, termasuk neurologis,” tulis para ilmuwan dalam jurnal tersebut.

    Meski begitu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menentukan apakah perubahan ini berdampak terhadap perkembangan anak di masa depan.

    Studi lainnya yang dipublikasikan di International Breastfeeding Journal dengan judul ‘Association Between Postpartum Anxiety and Depression and Exclusive and Continued Breastfeeding Practices: a Cross-Sectional Study in Nevada, USA,’ juga mengatakan gejala kecemasan dan depresi pasca-persalinan Ibu sebagai faktor yang terkait dengan praktik menyusui yang lebih rendah di antara anak-anak di bawah usia dua tahun (0-23 bulan).

    “Adanya depresi serta adanya komorbiditas gejala kecemasan dan depresi pascapersalinan dikaitkan dengan Exclusive Breastfeeding (EBF) yang lebih rendah. Selain itu, gejala kecemasan pascapersalinan dikaitkan dengan (Continuous Breastfeeding) yang lebih rendah,” demikian laporan jurnal tersebut.

    Senada, Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Naomi Esthernita, SpA, SubspNeo(K) menjelaskan kesehatan mental Ibu sangat memengaruhi kelancaran menyusui, baik dari segi kuantitas maupun kualitas ASI yang dihasilkan.

    “Literatur banyak sekali yang membahas terutama mental. Itu ada anxiety, stress, dan depresi postpartum. Ibu-Ibu yang mengalami stress postpartum itu akan berbeda dalam hal ASI-nya berbeda kualitas dari efek fatty acid-nya. Jadi asam lemaknya beda. Dan setelah diteliti banyak hal, beberapa case juga kan skor stresnya tingginya si Ibu nih,” ucapnya kepada detikcom, Senin (21/7).

    Tak hanya itu, stres emosional juga menyebabkan peningkatan kadar hormon kortisol, yang pada gilirannya dapat menurunkan kadar prolaktin, hormon utama untuk produksi ASI. Bahkan, stres yang berkelanjutan juga bisa mengubah komposisi mikrobiota dalam ASI, yang penting untuk membentuk kekebalan tubuh bayi.

    “Berarti memang masalah kesehatan mental ini baik baby blues atau postpartum depression ini sangat mempengaruhi kualitas dan produksi ASI itu sendiri. Jadi komposisi ASI juga menurut literatur akan berbeda. Terus juga dengan stress volume asinnya juga bisa berkurang karena stres, cortisol nya naik, hormon prolaktinnya jadi turun,” lanjutnya.

    Karena itu, menurut dr Naomi, isu kesehatan mental seperti baby blues dan depresi pascapersalinan perlu mendapat perhatian serius karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Tanpa dukungan yang tepat, gangguan mental pada Ibu dapat menghambat keterikatan Ibu dan bayi, serta menurunkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

    Terlebih, anak yang tak mendapatkan ASI dikaitkan dengan risiko kesehatan, termasuk stunting. Menurut studi yang dipublikasikan di Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia dengan judul ‘Tinjauan Sistematis: Faktor Pelindung dari Risiko Stunting pada Masa Menyusui’, ASI mengandung berbagai nutrisi penting, mulai dari makronutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, dan karnitin, hingga mikronutrien seperti vitamin, mineral, serta zat bioaktif yang dIbutuhkan oleh bayi dan anak di bawah lima tahun.

    “Pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan risiko stunting, karena bayi dan anak di bawah lima tahun sangat membutuhkan nutrisi yang terkandung dalam ASI,” demikian bunyi studi tersebut.

    Sebaliknya, rendahnya cakupan pemberian ASI dapat berdampak buruk terhadap kualitas hidup anak di masa depan dan bahkan memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara.
    “Upaya penurunan stunting di mana satu di antaranya adalah pemberian ASI eksklusif,” ucap dr Daisy.

    dr Daisy juga mengatakan penting pula menekankan proses menyusui secara langsung atau Direct Breastfeeding (DBF), karena dapat membangun ikatan emosional (bonding) antara Ibu dan bayi. Jika ASI diberikan tidak secara langsung, maka perlu menggunakan perantara seperti botol dan dot yang berisiko terkontaminasi jika tidak dicuci dan disterilkan dengan benar.

    Selain manfaat dari sisi psikologis, menyusui secara langsung juga memberikan stimulasi pada otak Ibu melalui isapan bayi. Proses ini merangsang pelepasan hormon prolaktin yang berfungsi memproduksi ASI, serta hormon oksitosin yang membantu mengalirkan ASI. Dengan demikian, produksi ASI cenderung lebih optimal ketika bayi menyusu langsung dari payudara.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Jangan Panik Moms Jika ASI Tak Langsung Keluar Setelah Melahirkan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/up)